Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 221

Bulog NTB Aktif Pantau Penjualan Beras SPHP, Pastikan Harga dan Kualitas Sesuai

By
ekbisntb.com
-
0
Pengawasan beras SPHP di pasaran(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan menjamin kualitas beras di pasar, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan ini dilakukan secara aktif dan rutin oleh tim Bulog NTB melalui monitoring langsung ke sejumlah pasar tradisional dan titik-titik penjualan.

Kepala Perum Bulog Wilayah NTB,Sri Muniati, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa penjualan beras SPHP berjalan tepat sasaran, baik dari sisi harga maupun kualitas.

“Kami dari Bulog NTB aktif melakukan monitoring ke pasar-pasar untuk memastikan bahwa beras SPHP yang dijual kepada masyarakat telah memenuhi standar kualitas dan dipasarkan dengan harga sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” tegas Sri Muniati, Selasa, 29 Juli 2025.

Menurut Sri, pengawasan rutin ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta mencegah penyimpangan harga di lapangan. Terlebih, keberadaan beras SPHP sangat penting dalam menekan fluktuasi harga beras di pasaran, khususnya di tengah potensi kenaikan harga akibat faktor cuaca dan pasokan.

“Kualitas beras SPHP yang disalurkan ke pasar terus kami jaga. Begitu juga dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, harus tetap diikuti oleh para pedagang,” tambahnya.

Beras SPHP dijual dengan HET sesuai yang ditentukan pemerintah yakni Rp12.500 per kilogram. Setiap titik penjualan yang terpantau menjual di atas harga tersebut akan mendapat teguran, bahkan bisa diberi sanksi jika ditemukan pelanggaran berulang.

Sri Muniati menjelaskan bahwa Bulog NTB telah bekerja sama dengan dinas terkait, termasuk Dinas Perdagangan Provinsi dan kabupaten/kota, dan aparat untuk melakukan sinergi pengawasan. Petugas Bulog bersama tim gabungan menyisir pasar, agen, hingga toko pengecer.

Langkah ini tak hanya bertujuan menjaga keterjangkauan harga, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap program SPHP.

“Kita ingin pastikan masyarakat menerima beras SPHP dengan mutu baik dan harga terjangkau. Itu kunci utamanya,” tegasnya lagi.

Menghadapi potensi lonjakan permintaan beras di musim-musim tertentu, seperti menjelang akhir tahun dan musim paceklik, Bulog NTB juga telah menyiapkan stok yang cukup. Distribusi akan terus diintensifkan agar pasokan tidak terputus dan harga tetap terkendali.

“Dengan stok yang tersedia dan pengawasan yang berjalan baik, kami optimis program SPHP dapat terus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Sri Muniati.(bul)

Permintaan Telur Naik Signifikan, Peternak Sebut Efek FORNAS di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Ervin Tanaka, sedang melakukan panen telur di kandangnya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Permintaan terhadap telur ayam di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB, Ervin Tanaka, menyebutkan bahwa peningkatan permintaan tersebut mencapai hampir 50 persen, diduga dipicu oleh gelaran Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) yang tengah berlangsung di wilayah NTB.

“Permintaan telur meningkat tajam, kelihatan sekali naiknya. Saya perkirakan hampir 50 persen. Selain dari pelanggan lama, permintaan baru juga mulai masuk. Ini sudah berjalan sekitar seminggu,” ungkap Ervin saat diwawancarai di Mataram, Senin, 29 Juli 2025.

Menurut Ervin, lonjakan permintaan ini menjadi angin segar bagi para peternak ayam petelur di NTB, terutama anggota Petarung NTB. Meskipun sebagian kandang mengalami kekosongan stok karena permintaan tinggi, suplai telur masih bisa dijaga melalui kerja sama antarpeternak.

“Beberapa kandang memang sudah habis stoknya, tapi masih ada juga yang bisa menyuplai. Kalau ada kandang teman yang kosong, kita saling bantu ambil dari kandang peternak lain. Jadi sejauh ini suplai masih terjaga,” jelasnya.

Ervin mengakui bahwa tingginya permintaan juga memicu kenaikan harga telur di pasaran. Namun, kenaikannya masih tergolong wajar dan tidak membebani konsumen secara signifikan.

“Karena demand tinggi, memang ada sedikit kenaikan harga. Tapi masih dalam batas wajar dan disesuaikan dengan kondisi stok di lapangan,” ujarnya.

Ervin menilai pelaksanaan event nasional seperti FORNAS membawa dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha sektor peternakan. Ia bahkan berharap event serupa bisa digelar secara berkala.

“Kita berharap ada event besar seperti FORNAS ini bisa rutin diadakan tiga bulan sekali. Dampaknya sangat terasa bagi peternak, apalagi tidak ada hari besar keagamaan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Meskipun lonjakan permintaan memberi keuntungan secara ekonomi, Ervin mengingatkan agar para peternak tetap fokus menjaga keberlanjutan produksi dan pasokan telur di tengah fluktuasi permintaan.

“Stok memang sempat terkuras, tapi kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara produksi dan distribusi. Dengan kerja sama antarpeternak, suplai tetap aman,” tutupnya.(bul)

BP3MI NTB Pastikan Tak Ada PMI Asal NTB Bekerja di Thailand dan Kamboja

By
ekbisntb.com
-
0
Noerman Adhiguna (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang tercatat bekerja secara resmi di Thailand maupun Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, merespons kekhawatiran publik terhadap potensi dampak konflik antarnegara di kawasan Asia Tenggara terhadap WNI.

“Kami memantau kondisi yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Namun hingga saat ini, tidak ada laporan dari masyarakat NTB terkait anggota keluarganya yang bekerja di dua negara tersebut,” kata Noerman saat ditemui di Mataram, Selasa, 29 Juli 2025.

Menurutnya, baik Thailand maupun Kamboja bukan termasuk negara tujuan penempatan resmi bagi pekerja migran asal Indonesia, khususnya dari wilayah NTB. Oleh karena itu, kemungkinan adanya PMI asal NTB di dua negara tersebut sangat kecil.

“Kalau pun ada WNI di sana, bisa jadi pelajar atau warga yang tinggal sementara karena urusan pribadi. Untuk itu, penanganannya merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri,” jelasnya.

Terkait Kamboja, Noerman menyebut negara tersebut sering dikaitkan dengan aktivitas judi online ilegal, sehingga tidak menjadi pilihan logis bagi masyarakat untuk mencari kerja di sana.

“Kamboja bukan negara penempatan. Bahkan kalau ada yang bekerja di sana, kemungkinan besar dilakukan secara ilegal, dan pasti akan ada laporan dari pihak keluarga,” ujarnya.

Noerman juga menambahkan bahwa BP3MI NTB terus meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri secara ilegal, terlebih ke negara-negara yang tidak memiliki kesepakatan penempatan tenaga kerja dengan Indonesia.

BP3MI NTB mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri, khususnya ke negara-negara yang tidak terdaftar sebagai negara tujuan penempatan resmi. Masyarakat diminta untuk selalu berkonsultasi dengan instansi resmi terkait migrasi tenaga kerja sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, memastikan bahwa Kemlu RI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dan Bangkok terus memantau secara dekat konflik bersenjata yang terjadi di perbatasan Provinsi Oddar Meanchey (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, serta Surin (Thailand).

“Berdasarkan hasil komunikasi dengan berbagai pihak, hingga kini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” terang Judha.

Sebagai langkah antisipasi, KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh WNI yang berada di dua negara tersebut agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari perjalanan ke wilayah konflik.

Terus memantau informasi keamanan dari media dan otoritas setempat, segera melakukan lapor diri ke perwakilan RI terdekat, menghubungi hotline KBRI jika menghadapi situasi darurat. Hotline KBRI Phnom Penh: +855 12 813 282. Hotline KBRI Bangkok: +66 92 903 1103. (bul)

Sri Mulyani Lapor Telah Kucurkan Dana Desa Rp40,34 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi dua Wakil Menkeu, Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas Djiwandono (kanan), saat jumpa pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah rapat terbatas membahas APBN bersama Presiden Prabowo Subianto(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025, setara 58,46 persen dari pagu Rp69 triliun.

“Dari jumlah itu, Rp1,62 triliun digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah menjangkau 7.918 desa di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dipantau di Jakarta, Senin 28 Juli 2025.

Dia menjelaskan Dana Desa merupakan instrumen untuk mendorong pembangunan desa secara langsung. Anggaran juga digunakan untuk membuka akses infrastruktur, meningkatkan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kegiatan ekonomi produktif di desa.

Di sisi lain, kata Sri Mulyani, negara juga hadir di tengah masyarakat melalui BLT Desa. BLT Desa adalah bantuan langsung untuk membantu keluarga rentan tetap bertahan dan produktif, terutama dalam menghadapi gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi global.

“Mari kawal bersama pemanfaatan Dana Desa agar tepat guna, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pembangunan,” ujar Sri Mulyani.

Sejak dialokasikan pertama kali pada 2015, Dana Desa telah menjangkau lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia.

Tujuan Dana Desa adalah untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggaran Dana Desa pada 2025 dialokasikan sebesar Rp69 triliun, dengan pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran (TA) sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula.

Ketentuannya, alokasi dasar ditetapkan sebesar 65 persen dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44,84 triliun. Alokasi afirmasi sebesar 1 persen dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689 miliar. Alokasi kinerja ditetapkan sebesar 4 persen dari anggaran Dana Desa atau Rp2,75 triliun.

Terakhir, alokasi formula ditetapkan sebesar 30 persen dari anggaran Dana Desa dan ditambah sisa dari perhitungan alokasi dasar, afirmasi, dan kinerja yang belum terbagi ke desa atau sebesar Rp20,7 triliun. (ant)

Fornas, Omzet UMKM Naik hingga 50 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Suasana gerai Lestari oleh-oleh milik Habibi yang ramai oleh pengunjung(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) yang berlangsung di NTB membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor kerajinan tangan dan oleh-oleh khas Lombok.

Para pelaku usaha lokal memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan penjualan, termasuk salah seorang pemilik gerai Lestari oleh-oleh  dan jasa transportasi di Kota Mataram, Habibi.

Ia mengungkapkan bahwa kegiatan Fornas memberikan angin segar bagi usahanya. Ia merasakan peningkatan kunjungan ke tokonya. “Iya, anginnya segar (untuk kami pelaku UMKM). Di toko jadi ramai,” ujarnya saat diwawancarai Ekbis NTB, Senin 28 Juli 2025.

Ia mencatat lonjakan pengunjung mulai terjadi sejak Selasa, 22 Juli 2025. Ia juga memperkirakan kondisi ramai ini akan bertahan hingga akhir acara Fornas pada 2 Agustus 2025 mendatang, seiring dengan rangkaian kegiatan Fornas yang masih berlangsung.

Habibi menjelaskan bahwa penjualan tidak hanya meningkat pada produk barang, tetapi juga jasa angkutan yang ia miliki juga. Ia menyebut berbagai produk makanan khas Lombok menjadi favorit para pengunjung.

“Produk yang laku tentunya yang berkaitan dengan acara Fornas, baik barang maupun jasa. Untuk barang, yang paling banyak dicari itu oleh-oleh makanan khas Lombok seperti dodol, keripik, kerupuk, terasi, madu, susu kuda, dan lain-lain,” jelasnya.

Selain itu, Habibi mengoperasikan seluruh armada transportasi yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan mobilitas para peserta dan wisatawan selama kegiatan berlangsung. Ia membandingkan suasana saat ini dengan kemeriahan saat MotoGP pertama kali digelar di Mandalika.

“Vibes-nya seperti waktu acara MotoGP pertama kali di Lombok. Jumlah customer di toko maupun transport melonjak tajam,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa omzet usahanya mengalami kenaikan signifikan selama Fornas berlangsung. Menurutnya, penghasilan hariannya meningkat sekitar 50 persen dibandingkan hari biasa.

“Kalau omzet per hari, alhamdulillah cukup Bu. Kira-kira naik 50 persen,” ungkapnya.

Ia menilai kegiatan besar seperti Fornas sangat membantu perputaran ekonomi lokal. Ia berharap pemerintah dan pemangku kebijakan terus menghadirkan event berskala nasional secara rutin di NTB, agar para pelaku usaha kecil seperti dirinya tetap semangat dan mendapatkan manfaat nyata dari geliat pariwisata dan ekonomi daerah. (hir)

Sumbawa Siapkan Strategi Khusus Tangani Kemiskinan Ekstrem

By
ekbisntb.com
-
0
Andi Kusmayadi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku tengah menyiapkan strategi khusus terhadap 19.087 rumah tangga kategori kemiskinan ekstrem atau 64. 063 jiwa berdasarkan hasil rekap DTSEN yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Strategi yang kita siapkan dengan memberikan bantuan ayam kampung terhadap mereka dan nantinya akan kita buatkan dengan skema kelompok penerima beranggotakan 10 orang,” Kata Kepala Bappeda Litbang melalui Kabid perekonomian dan sumber daya alam, Andi Kusmayadi, kepada Ekbis NTB, Senin 28 Juli 2025.

Dia melanjutkan, bantuan ini sifatnya untuk menjaga mereka agar bisa terlindungi dari kondisi ekonomi yang sulit. Apalagi kategori kemiskinan ekstrem ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa bertahan hidup jika tidak diberikan bantuan.

“Jadi, bantuan ini sifatnya hibah untuk melindungi mereka. Bahkan mereka juga bisa menjadikan bantuan ini sebagai makanan untuk bisa dikonsumsi sehari-hari,” ucapnya.

Selain itu, rumah tangga miskin tersebut, pemerintah sudah menyiapkan program khusus lainnya dengan harapan mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. Salah satunya bantuan PKH, BPNT, dan PBI APBN serta APBD, BLT dan juga bantuan sosial lainnya.

“Mereka semua (masyarakat miskin) akan tercover bantuan sosial yang sudah ditetapkan Pemerintah dengan harapan mereka bisa terlindungi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, sementara jumlah penduduk miskin yang berada di desil dua kesejahteraan sosial mencapai 14.247 kepala keluarga atau 48.867 jiwa. Sedangkan untuk desil 3 kesejahteraan sosial mencapai 14.965 kepala keluarga atau 45.904 jiwa.

“Jadi, secara keseluruhan dari desil 1 kesejahteraan sosial hingga desil 10 jumlah penduduk miskin di Sumbawa mencapai 170.136 Kepala keluarga atau sekitar 529.192 jiwa,” ucapnya.

Terhadap data tersebut, pihaknya sudah meminta ke Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan orang-orang yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut apakah berhak menerima bantuan atau tidak.

“Kita sudah minta Disos untuk tetap melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi real di lapangan terhadap data tersebut apakah sudah sejahtera atau belum,” tambahnya.

Verifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menekan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun untuk melakukan verifikasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya pemerintah kabupaten saja melainkan pemerintah desa juga ikut terlibat.

“Strategi ini tersebut kami lakukan agar masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem ini bisa terlindungi sehingga data mereka harus valid supaya bantuan yang disalurkan nanti tepat sasaran,” tukasnya. (ils)

Pemerintah Siapkan Strategi Dorong Ekonomi di Semester II-2025

By
ekbisntb.com
-
0
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 lalu(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah mempersiapkan sejumlah strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2025.

Sejumlah langkah difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan program prioritas pemerintah, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.

“Melihat berbagai tantangan perekonomian ke depan, kita perlu menyiapkan berbagai program yang dapat mendorong agar perekonomian Indonesia bisa berkembang di semester kedua dengan pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025, dikutip di Jakarta, Senin 28 Juli 2025.

Ia menjelaskan, melalui penguatan peran konsumsi dan investasi, khususnya lewat belanja pemerintah yang efektif, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Strategi tersebut diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam negeri dan investor asing, sehingga dapat mengundang lebih banyak investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

“Dalam pelaksanaan program-program yang memerlukan rekrutmen tenaga kerja baru, termasuk di MBG, akan diprioritaskan untuk masyarakat Desil-1 dan Desil-2,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, guna mencapai target pertumbuhan di tahun 2025, Airlangga menilai sinergi kebijakan melalui APBN dan non-APBN diperlukan.

Dari sisi konsumsi pemerintah, Airlangga mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki alokasi anggaran besar. Percepatan ini diperlukan untuk mendorong akselerasi penyerapan APBN.

Sedangkan di bidang investasi, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data serta aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Kredit Investasi Padat Karya, peningkatan target Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), percepatan implementasi Kredit Program Perumahan, dan penyerapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kemudian, pemerintah juga melakukan penguatan di sisi konsumsi rumah tangga yang dilakukan melalui optimalisasi program padat karya tunai.

Selanjutnya, di sektor pariwisata, pemerintah menyiapkan skema stimulus yang komprehensif guna menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025-2026.

Stimulus tersebut mencakup penyediaan gelaran nasional dan bundling paket wisata, pemberian insentif PPN DTP untuk tiket pesawat, serta diskon tarif pada moda transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan jalan tol.

“Pemerintah akan mendorong ada event baru lagi untuk diskon. Nah kalau ke depan, ya kita persiapkan lagi untuk natal dan tahun baru di akhir tahun,” ujar Airlangga pula. (ant)

Penerima Bansos Diverifikasi Ulang

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Winengan (ekbisntb.com/ist)

MASYARAKAT Lombok Barat (Lobar) diminta tidak menerima bantuan yang bukan haknya atau tidak berhak menerima. Warga diingatkan soal dampak bantuan jika tetap diterima baik dari sisi hukum pemerintah maupun agama yang tidak membolehkan.

Kepala Disos H. L. Winengan mengatakan Pemkab Lobar dalam hal ini Dinas Sosial tak tinggal diam terhadap persoalan adanya warga miskin yang dicoret dari data atau tidak mendapatkan bantuan sosial baik BPJS, JKN PBI maupun pangan beras yang beberapa waktu terakhir menyita perhatian lantaran penolakan dari desa.

Pihak Disos akan melibatkan desa untuk verifikasi dan validasi warga. “Ini kan kami sedang melakukan verifikasi dan validasi data, menang khusus beras ini yang menerima 91 ribu KK, sekarang hanya 70 ribu KK lebih, ada 21 ribu KK yang berkurang,” kata Winengan, Senin 28 Juli 2025.

Dikatakan, acuan data saat ini adalah DTSN. Data inipun sedang dalam proses verivali ulang untuk memastikan warga yang benar-benar berhak itu mendapatkan bantuan. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi, dimana penerima bantuan ini masuk kategori mampu. “Masak yang  dapat bantuan beras punya motor PCX, atau NMax, karena itu kami diminta pak bupati untuk verivali ulang,” tegasnya. Termasuk 39 ribu jiwa yang dinonaktifkan PBI JKN nya, juga diverivali ulang.

Dalam hal validasi ulang ini, Pihaknya melibatkan desa agar tidak ada warga berhak yang tertinggal atau dicoret dari data penerima bantuan. Sebab pihaknya ingin mengimplementasikan program Bupati dan Wabup, sejahtera dan berkeadilan. “Berkeadilan ini kami harus lihat, kalau ada desa komplain, menolak bantuan. Mari kita validasi ulang bersama-sama, mana masyarakat nya yang betul-betul tidak mampu akan kami usulkan, kami akan perjuangkan mendapatkan hanya,” tegas Winengan.

Pihaknya akan memvalidasi sekitar 96 ribu KK, sehingga membutuhkan waktu. Yang jelas, Pemkab Lobar, tegasnya tidak mungkin zalim pada warganya, sebab data penerima bantuan yang turun sendiri dari pusat, bukan dari daerah.

Beberapa faktor kenapa penerima bantuan berkurang atau dihapus? Sebab warga kemungkinan sudah mampu. Sebab, kata dia, berdosa kalau warga mampu menerima bantuan atau warga menerima yang bukan haknya. “Kalau bukan haknya, misal sudah mampu terus ngotot mau dapat bantuan. Kan ini bukan haknya. Apa yang didapatkan tidak berkah, bahkan haram,” katanya.

Kalau masuk desil 5-7 tergolong mampu, maka akan dihapus tidak boleh menerima bantuan. “Supaya apa yang dikonsumsi oleh mereka dan anak-anaknya halal, berkah. Kalau Allah berikan keberkahan, maka Allah ridho. Tapi kalau makan yang tidak berhak menerima lalu maksa menerima bantuan, itu berdosa kita,” kata dia.

Terkait tolok ukur, penilaian penilaian bantuan itu masuk Desil 1-5. Misalnya, kategori miskin itu memiliki penghasilan kurang dari Rp12 ribu per hari atau Rp360 ribu per bulan. Tidak mampu menghidupi keluarga. Dari sisi rumah, berlantai tanah. Kalau rumahnya layak, namun penghasilan kurang dari 12 ribu per hari, maka itu menjadi tolok ukur. “Itu masuk kriteria mendapatkan bantuan,” imbuhnya. (her)

Okupansi Hotel di Mataram Penuh Selama Fornas VIII 

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan di salah satu hotel di Kota Mataram dalam Fornas VIII 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Hotel Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat selama pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII, okupansi hotel di Mataram penuh dengan tingkat hunian rata-rata 95 persen.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa Kurniawan di Mataram, Senin, mengatakan, okupansi hotel tersebut terjadi secara merata baik untuk hotel bintang maupun nonbintang.

“Bahkan menurut informasi, tamu Fornas juga tersebar di sejumlah ‘guest house’,” katanya.

Okupansi hotel mencapai 95 persen itu merupakan tingkat hunian maksimal, karena setiap hotel juga harus menyiapkan kamar cadangan untuk antisipasi ketika ada gangguan teknis atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Para pelaku hotel dan pariwisata memberikan respons positif digelarnya Fornas VII di Provinsi NTB, sebab Fornas ini menjadi kegiatan skala nasional pertama di tahun 2025 setelah adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Dengan jumlah peserta dan tamu yang datang sekitar 15.000-20.000 orang, memberikan angin segar bagi para pelaku pariwisata di khususnya di Kota Mataram serta kembali mendongkrak geliat ekonomi sektor perhotelan.

“Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional yang dapat mendongkrak okupansi hotel di Mataram,” katanya pula.

Di sisi lain, Adiyasa memberikan catatan kepada panitia pelaksana kegiatan nasional, agar ke depan pihak hotel dapat dilibatkan atau setidaknya mendapatkan jadwal dan lokasi pertandingan, termasuk juga kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Hal itu dinilai penting, guna memberikan informasi kepada para peserta yang menginap di masing-masing hotel.

“Jadi kita tidak saling tanya lagi, ketika ada tamu yang bertanya terkait kegiatan tersebut,” katanya lagi. (ant)

Penumpang di Bandara Lombok Naik 9 Persen Dampak Fornas 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Petugas Bandara Lombok, saat memberikan informasi kepada peserta Fornas 2025 yang tiba melalui Bandara Lombok, di Lombok Tengah(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Lombok mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang sebanyak 9 persen sebagai dampak Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025, di Nusa Tenggara Barat (NTB), bila dibandingkan dengan kondisi normal.

“Terdapat kenaikan jumlah penumpang sebesar 9 persen jika dibandingkan dengan kondisi normal,” kata Humas Bandara Lombok Angga Maruli, di Lombok Tengah, Senin 28 Juli 2025.

Ia mengatakan jumlah pergerakan penumpang pada kondisi normal atau tanggal 14-19 Juli 2025 sebanyak 41.501 orang, baik yang datang maupun berangkat (rata-rata per hari 6.917 pax).

Sedangkan pergerakan penumpang pada tanggal 21-26 Juli 2025 sebanyak 45.380 orang (rata-rata per hari 7.563 pax).

“Kontingen Fornas 2025 di NTB ini datang pada Jumat 25 Juli 2025, yang melalui Bandara Lombok,” katanya lagi.

Sementara itu, untuk pergerakan pesawat pada tanggal 14-19 Juli 2025 sebanyak 430 pergerakan pesawat (rata-rata per hari 72).

Kemudian pada tanggal 21-26 Juli 2025 sebanyak 459 pergerakan pesawat (rata-rata per hari 76).

“Terdapat kenaikan pergerakan pesawat sebesar 6 persen jika dibandingkan dengan kondisi normal,” katanya pula.

Sebelumnya, pihak Bandara Lombok menyambut baik kedatangan para kontingen Fornas VIII yang digelar di NTB selama sepekan atau 26 Juli hingga 1 Agustus 2025.

“Kami menyambut hangat kedatangan para kontingen Fornas VIII di Bandara Lombok. Hal ini merupakan momentum penting bagi NTB sebagai tuan rumah event berskala nasional,” kata General Manager Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana.

Sebagai pintu gerbang utama menuju NTB, Bandara Lombok berkomitmen penuh mendukung kelancaran dan kesuksesan Fornas VIII. Berbagai langkah telah disiapkan, mulai dari peningkatan layanan, koordinasi dengan panitia pelaksana dan instansi terkait, hingga penyediaan fasilitas penunjang bagi ribuan peserta, ofisial, dan tamu undangan dari seluruh penjuru Indonesia.

“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran arus kedatangan dan keberangkatan para peserta,” ujarnya.

“Kami senantiasa memastikan kesiapan infrastruktur Bandara Lombok guna mendukung berbagai event berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di NTB,” katanya lagi.

Tidak hanya dari sisi infrastruktur, Bandara Lombok juga menyemarakkan penyambutan Fornas VIII melalui nuansa dekoratif khas NTB dan penyediaan informasi seputar kegiatan di terminal.

Ornamen tematik, videotron informatif, hingga penyediaan booth resmi Fornas VIII di area publik terminal dihadirkan untuk menciptakan atmosfer meriah yang diharapkan dapat membangkitkan semangat para kontingen sejak pertama kali menginjakkan kaki di bumi Gumi Sasak.

“Kami ucapkan selamat datang di Lombok dan selamat bertanding bagi seluruh kontingen, Bandara Lombok siap menjadi garda depan dalam menyukseskan Fornas VIII NTB 2025 sekaligus memperkuat citra pariwisata dan sport tourism NTB di mata nasional dan internasional,” kata dia pula. (ant)

1...220221222...815Page 221 of 815

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami