Beranda blog Halaman 222

Skema Gaji PPPK Lewat BPR NTB, Langkah Awal Gerak Holding BUMD NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Biro Perekonomian Pembangunan Setda NTB, Izzuddin Mahili, Komisaris Utama Bank NTB Syariah, Lalu Anis Mujahid Akbar, Komisaris Utama BPR NTB, Lalu Kholid Karyadi, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, Direktur Utama BPR NTB, Faisal, Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, serta unsur dari BKAD NTB pose bersama usai melakukan pertemuan di Bank NTB Syariah, Selasa, 2 Juni 2026. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mulai mengimplementasikan langkah awal pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pengalihan pengelolaan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Bank NTB Syariah ke BPR NTB.


Kebijakan ini bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran gaji, melainkan bagian dari strategi besar restrukturisasi BUMD yang digagas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal untuk memperkuat kinerja perusahaan daerah.


Para pihak, Kepala Biro Perekonomian Pembangunan Setda NTB, Izzuddin Mahili, Komisaris Utama Bank NTB Syariah, Lalu Anis Mujahid Akbar, Komisaris Utama BPR NTB, Lalu Kholid Karyadi, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, Direktur Utama BPR NTB, Faisal, Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, serta unsur dari BKAD NTB bertemu di Bank NTB Syariah, Selasa, 2 Juni 2026.


Dalam pertemuan ini mengemuka terkait pembentukan holding BUMD yang merupakan salah satu agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB. Tujuannya adalah menyehatkan seluruh BUMD agar mampu memberikan pelayanan publik yang optimal sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).


“Intinya, gubernur ingin seluruh BUMD di NTB sehat, memberikan layanan publik terbaik, khususnya dibidang keuangan, dan menjadi sumber utama pendapatan daerah,” ujar Kepala Biro Perekonomian Pembangunan Setda NTB Izzuddin Mahili.


Menurutnya, skema pengelolaan gaji PPPK melalui BPR NTB menjadi bagian dari proses awal menuju terbentuknya holding keuangan tersebut. Kebijakan ini sekaligus menjadi implementasi pembagian segmen usaha antara Bank NTB Syariah dan BPR NTB agar tidak terjadi tumpang tindih bisnis.


Penguatan BPR NTB juga dilakukan untuk memperbaiki struktur bisnis perusahaan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Bank NTB Syariah, tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di BPR NTB salah satunya dipicu dominasi pembiayaan produktif yang berisiko tinggi.


Karena itu, BPR NTB mulai didorong memperbesar porsi pembiayaan konsumtif melalui segmen PPPK yang dinilai lebih stabil dan memiliki risiko lebih rendah.


Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui pola baru penggajian PPPK yang disebut menjadi yang pertama di Indonesia. Direktur BPR NTB menjelaskan, sistem yang diterapkan berbeda dengan mekanisme yang selama ini digunakan daerah lain.


Dalam skema ini, dana gaji PPPK dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tidak lagi melalui rekening penampungan, tetapi langsung masuk ke virtual account yang dikelola BPR NTB. Selanjutnya dana tersebut secara otomatis dikirim kembali ke rekening masing-masing PPPK di Bank NTB Syariah.


“Dari RKUD langsung masuk ke virtual account di BPR NTB, kemudian dipantulkan kembali ke rekening Bank NTB Syariah secara sistem. Jadi seluruh proses berjalan otomatis,” jelasnya.


Menariknya, pola kolaborasi antara Bank NTB Syariah dan BPR NTB ini mendapat perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Restrukturisasi BUMD yang tengah dijalankan NTB bahkan disebut sebagai salah satu inovasi pembiayaan daerah yang belum pernah diterapkan di daerah lain.


Pemprov NTB mengungkapkan konsep holding BUMD tersebut menjadi salah satu faktor yang mengantarkan daerah ini meraih penghargaan di bidang creative financing. Kemendagri bahkan mendorong percepatan implementasi karena sejumlah daerah mulai melirik model yang dikembangkan NTB.


Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin menegaskan dukungannya, bahwa konsep utama yang dibangun dalam holding adalah segmentasi pasar yang jelas. Selama ini Bank NTB Syariah dan BPR NTB berpotensi bermain di pasar yang sama sehingga menimbulkan inefisiensi (persaingan).


“Kalau dua-duanya bermain di pasar yang sama, pasti muncul biaya yang tidak perlu. Karena itu harus ada pembagian segmen yang jelas, mana porsi Bank NTB Syariah dan mana porsi BPR NTB,” katanya.


Salah satu pembagian peran yang mulai diterapkan adalah menjadikan PPPK sebagai segmen utama BPR NTB, sedangkan Bank NTB Syariah fokus pada segmen ASN. Model ini diharapkan mampu memperkuat bisnis kedua lembaga tanpa saling bersaing secara langsung.


Direktur Utama BPR NTB, Faisal juga menegaskan bahwa perubahan skema tersebut tidak mengubah layanan yang diterima PPPK. Para pegawai tetap menggunakan rekening, ATM, mobile banking, dan seluruh kanal layanan Bank NTB Syariah seperti biasa.


“Nasabah tidak merasakan perubahan. Mereka tetap menerima gaji melalui rekening Bank NTB Syariah dan tetap menggunakan seluruh fasilitas yang ada,” katanya.


Melalui mekanisme itu, BPR NTB berperan sebagai pemotong pertama atau first payer sehingga memiliki peluang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada PPPK. Selama ini ruang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena BPR NTB tidak memiliki akses langsung terhadap pengelolaan gaji PPPK.


Pada tahap awal, sebanyak 7.110 PPPK penuh waktu di lingkungan Pemprov NTB masuk dalam program ini. Dari jumlah itu, sekitar 6.208 rekening dari 30 organisasi perangkat daerah (OPD) telah diproses. Sementara 902 rekening lainnya yang berasal dari enam OPD masih menunggu penyesuaian sistem penganggaran dan ditargetkan bergabung penuh pada Juli mendatang.


Komisaris Utama Bank NTB Syariah, Lalu Anis Mujahid Akbar menilai, skema penggajian PPPK melalui BPR NTB saat ini merupakan tahap pembelajaran menuju holding keuangan yang sesungguhnya. Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga mulai membangun sistem kerja terpadu, memperjelas segmentasi bisnis, dan mempersiapkan integrasi yang lebih luas di masa mendatang.


“Ini adalah proses latihan holding. Ketika holding nanti terbentuk, yang dinilai bukan lagi masing-masing perusahaan, tetapi kekuatan holding secara keseluruhan. Karena itu semua pihak sedang menyiapkan sistem dan pembagian peran sejak sekarang,” tandasnya.(bul)

Genjot Investasi NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Irnadi Kusuma (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengklaim penurunan nilai mata uang rupiah bisa menggenjot investor untuk berinvestasi di NTB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma mengatakan semakin lemah nilai mata uang suatu negara dijadikan kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi.


“Justru kalau para investor itu melihat dengan lemahnya rupiah dibanding mata uang mereka, itu kesempatan menurut mereka,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.


Lemahnya rupiah, lanjutnya sejauh ini belum berdampak pada iklim investasi daerah. Meski banyak yang menilai turunnya nilai mata uang Indonesia ini sebab kepercayaan global yang menurun terhadap Indonesia, Irnadi memastikan sejauh ini investasi di daerah tetap jalan. Bahkan banyak investor yang menunggu untuk menjajaki kerja sama NTB.


“Tidak terlalu berdampak menurut saya. Karena dari sisi trendnya saya lihat lemahnya rupiah itu persoalan yang sedikit di luar investasi,” lanjutnya.


Menurutnya, kondisi geopolitik termasuk dengan anjloknya rupiah tidak beririsan dengan iklim investasi. Untuk itu, pada triwulan pertama tahun ini realisasi investasi di NTB tembus 18 triliun. Meningkat sekitar lima persen dibanding triwulan yang sama pada tahun lalu.


Irnadi mengakui hingga kini investasi di NTB masih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan investor asal Asia Timur masih mendominasi. Selain itu, investor dari Australia, Amerika Utara, dan Eropa juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap realisasi investasi di NTB.


Saat ini, pemerintah daerah juga mencatat adanya minat investasi baru yang cukup tinggi. Sedikitnya lebih dari lima investor besar telah mengajukan permohonan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Gubernur NTB untuk membahas peluang investasi.


“Mayoritas berasal dari sektor pariwisata, tetapi ada juga yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, serta industri,” katanya.


Ke depan, Pemprov NTB menargetkan penguatan sektor hilirisasi sebagai salah satu fokus utama pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah berharap sejumlah proyek hilirisasi yang konkret dapat mulai terwujud paling lambat pada akhir 2026 atau tahun 2027.
Salah satu contoh yang tengah didorong adalah pembangunan fasilitas pengolahan hasil pertanian, termasuk pabrik beras yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat. “Rencananya NTB akan dibangun pabrik beras di daerah Lombok,” pungkasnya. (era)

Mutiara Lombok Kebanjiran Pesanan Asing di Tengah Pelemahan Rupiah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Indah Purwanti. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing membawa dampak positif bagi pelaku usaha mutiara di Lombok. Permintaan produk mutiara dari luar negeri justru mengalami lonjakan.

Pelaku UMKM mutiara Lombok, Indah Purwanti, mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir di awal tahun 2026. Bahkan, permintaan dari pasar luar negeri kini tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang didominasi konsumen domestik.

“Untuk 2026 awal sampai pertengahan ini kita banyak permintaan dari Malaysia dan Singapura,” ujar Indah yang juga Ketua Lombok Womenpreneur Club (LWC) ini.

Menurutnya, peningkatan itu dipengaruhi strategi pemasaran yang lebih agresif melalui pameran internasional dan promosi digital di media sosial.

“Yang pertama mungkin dari marketing kita. Kita memang membidik beberapa kali pameran yang pengunjungnya juga dari luar negeri. Yang kedua, kita juga optimalkan di online, terutama di sosial media,” katanya.

Indah menjelaskan, pada tahun lalu sekitar 90 persen omzet usahanya masih bergantung pada pasar domestik. Namun tahun ini tren mulai berubah, terutama karena penguatan Ringgit Malaysia dan Dolar Singapura terhadap Rupiah yang membuat harga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif.

“Orang beli produk kita itu lebih murah dibandingkan sebelumnya. Karena penurunan nilai mata uang kita dianggap mereka barang-barang kita lebih murah jika dikurskan ke mata uang mereka,” jelasnya.

Kondisi ini membuat wisatawan maupun pembeli dari luar negeri semakin tertarik membeli produk khas Lombok yang memiliki nilai budaya dan unsur pariwisata.

Untuk jenis produk yang paling banyak diburu, Indah menyebut aksesori mutiara seperti kalung, anting, dan bros menjadi favorit pasar internasional. Sementara penjualan mutiara dalam bentuk butiran untuk kebutuhan bisnis antar perusahaan atau B2B justru mengalami penurunan.

Ia juga mengungkapkan, permintaan pasar luar negeri pada bulan ini meningkat sekitar 20 persen dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, kenaikan penjualan belum sepenuhnya memberikan keuntungan besar karena biaya produksi ikut melonjak akibat ketergantungan pada bahan baku impor.

“Kenaikan harga memang lagi naik. Semua lagi naik akibat melemahnya Rupiah terhadap Dolar. Ada beberapa raw material kita yang memang impor, seperti rangka, perak, hingga kemasan,” kata Indah.

Selain bahan baku impor, harga emas yang fluktuatif turut mempengaruhi biaya produksi perhiasan mutiara. Dampaknya, pelaku usaha terpaksa menyesuaikan harga jual agar tetap menjaga kualitas produk.

Di tengah kondisi seperti saat ini, Indah berharap pemerintah dapat lebih masif mempromosikan sektor pariwisata Lombok dan Sumbawa untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau turis ramai, hotel ramai, bandara ramai, UMKM juga ikut ramai. Perputaran ekonomi bisa meningkat,” ujarnya.

Ia menilai kondisi Rupiah yang lebih rendah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menarik wisatawan asing datang ke Indonesia karena biaya wisata menjadi lebih murah dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara.

“Ketika Rupiah dipandang lebih murah, mereka harusnya berwisata juga lebih murah ke kita,” tandasnya. (bul)


Pemerintah Berikan Fasilitas Bebas Pajak bagi Investor di KEK Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Judiana Manihuruk (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor pariwisata di NTB melalui berbagai fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan investor.


Kepala Kanwil DJP Nusra, Judiana Manihuruk mengatakan, pemerintah memiliki beragam fasilitas perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah.


Manihuruk menjelaskan, salah satu instrumen yang saat ini menjadi daya tarik investasi di NTB adalah keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kawasan tersebut tidak hanya berhasil menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong masuknya investasi baru ke daerah.


Untuk mendukung pengembangan investasi di kawasan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas tax holiday atau pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100 persen bagi investor yang memenuhi persyaratan. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 dan ketentuan terkait lainnya yang mengatur fasilitas perpajakan di kawasan ekonomi khusus.


“Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dapat memperoleh fasilitas tax holiday hingga 100 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menjadi salah satu insentif yang cukup menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di NTB,” jelasnya.


Selain insentif bagi investor, pemerintah juga memberikan stimulus untuk mendukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi NTB. Bentuk dukungan tersebut berupa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sejumlah sektor usaha pariwisata.


Manihuruk menuturkan, sektor pariwisata di NTB berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus melalui kebijakan fiskal yang dapat mendorong daya saing industri tersebut.


Beberapa bidang usaha yang berhak menerima insentif tersebut antara lain usaha akomodasi dan penginapan, usaha makanan dan minuman, transportasi wisata, serta berbagai usaha penunjang pariwisata lainnya.


Insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026 dan diberikan kepada pegawai serta pemberi kerja yang memenuhi ketentuan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 105 Tahun 2026.


Melalui kebijakan tersebut, pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gaji pegawai ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima penghasilan penuh tanpa potongan PPh Pasal 21.


“Karena pajaknya ditanggung pemerintah, pegawai menerima gaji secara utuh. Take home pay mereka menjadi lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan tingkat penghasilan yang sama di sektor yang tidak memperoleh fasilitas tersebut,” terang Manihuruk.


Ia berharap pelaku usaha dan investor di NTB dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Selain meningkatkan daya tarik investasi, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat sektor pariwisata, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (bul)

Dewan Dorong Optimalkan Digitalisasi Retribusi Parkir

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Siti Fitriani Bakhreisyi(ekbisntb.com/fit)

Mataram (ekbisntb.com) – DPRD Kota Mataram mendorong Pemkot Mataram melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengkaji penambahan titik parkir di sejumlah kawasan strategis seiring meningkatnya pertumbuhan usaha, khususnya sektor kuliner, di Kota Mataram. Selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penataan parkir juga harus memperhatikan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreiysi, mengatakan, penambahan titik parkir tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah dari sektor retribusi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa keberadaan lokasi parkir tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas dan tetap memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

“Yang pertama tentu kenyamanan berlalu lintas bagi masyarakat harus menjadi perhatian. Selain itu, optimalisasi pengelolaan parkir juga penting agar retribusi yang dipungut tidak mengalami kebocoran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama periode Januari hingga Mei, pengembangan titik parkir terus dilakukan. Kajian tersebut mempertimbangkan semakin banyaknya pertumbuhan usaha di Kota Mataram yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan ruang parkir bagi masyarakat.

Pipit, sapaan akrabnya, menilai potensi pendapatan dari sektor parkir sebenarnya masih cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap lokasi-lokasi usaha yang memiliki aktivitas parkir tinggi.

Ia menegaskan bahwa penetapan titik parkir baru harus melalui pertimbangan yang matang, termasuk aspek perizinan dan dampaknya terhadap pengguna jalan. Penataan yang baik dinilai menjadi kunci agar keberadaan area parkir tidak menimbulkan kemacetan atau gangguan lalu lintas.

Selain mendorong penataan lokasi parkir, politisi Nasdem ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sistem pemungutan retribusi parkir. Selama ini masih ditemukan praktik pembayaran parkir secara tunai yang dinilai rentan menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dewan mendorong Dishub Kota Mataram mempercepat optimalisasi sistem pembayaran parkir secara digital melalui penggunaan kode QR atau metode pembayaran non-tunai lainnya.

“Kami terus mengawasi dan menyampaikan kepada Dishub agar digitalisasi parkir dioptimalkan. Fasilitas digital yang sudah tersedia harus dimanfaatkan dengan baik sehingga potensi kebocoran retribusi bisa diminimalkan,” ujarnya.

Menurut dia, tren penggunaan uang tunai di masyarakat saat ini semakin berkurang. Karena itu, penerapan sistem pembayaran digital dinilai lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dan petugas di lapangan. Oleh sebab itu, Dishub diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran parkir secara digital.

Selain edukasi kepada pengguna jasa parkir, seluruh juru parkir yang bertugas juga harus dibekali fasilitas pembayaran digital yang memadai agar sistem tersebut dapat berjalan secara efektif.

“Kalau masyarakat belum memahami penggunaan sistem digital atau qris, maka perlu dilakukan edukasi terlebih dahulu. Begitu juga juru parkir di lapangan harus dipastikan membawa perangkat atau fasilitas QRIS yang telah disediakan agar penerapannya benar-benar optimal,” katanya. (fit)

Fokus Tiga Program Kelurahan Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Fokus Tiga Program Kelurahan Berdaya
Rudy Herlambang (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, terpilih sebagai penerima Program Desa/Kelurahan Berdaya dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp300 juta. Dana tersebut akan difokuskan untuk pengembangan sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup.

Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengatakan bahwa pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Berdaya telah memiliki petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Dalam program tersebut, pemerintah daerah diberikan tiga tema utama yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing.

“Pemerintah provinsi memberikan tiga tema program, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup,” ujarnya, Selasa (2/6).

Menurut Rudy, dari 257 desa dan kelurahan yang terpilih sebagai penerima program, masing-masing daerah dapat memilih satu atau lebih tema sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Kelurahan Bintaro memilih mengembangkan ketiga tema tersebut karena dinilai sejalan dengan program pembangunan yang selama ini telah dijalankan Pemerintah Kota Mataram. Selain itu, ketiga sektor tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di wilayah Bintaro.

Pada sektor pariwisata, Kelurahan Bintaro memiliki sejumlah destinasi yang dinilai berpotensi menarik wisatawan, seperti kawasan wisata religi Makam Bintaro dan objek wisata Pantai Boom. Namun, pengelolaan destinasi tersebut masih memerlukan sejumlah pembenahan, terutama terkait penyediaan infrastruktur informasi bagi pengunjung.

“Salah satu kendala yang ada saat ini adalah minimnya papan informasi dan petunjuk arah menuju lokasi wisata. Selain itu, kami juga ingin memperkuat promosi wisata melalui platform digital agar lebih dikenal masyarakat luas,” katanya.

Sementara itu, pada sektor ketahanan pangan, program yang akan dikembangkan meliputi pembibitan ayam kampung, pengolahan hasil tangkapan laut, serta pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk kegiatan pertanian.

Adapun pada sektor lingkungan hidup, pemerintah kelurahan berencana memaksimalkan pembangunan “tempah dedoro” sebagai upaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Melalui dukungan anggaran Program Kelurahan Berdaya, pembangunan fasilitas tersebut akan diperluas ke empat lingkungan di wilayah Kelurahan Bintaro.

“Insyaallah, yang sudah kami fokuskan sekitar 100 titik untuk pembangunan tempah dedoro,” jelas Rudy.

Ia berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan perekonomian warga setempat. (pan)

Oknum Wajib Pajak di Lobar Diduga Tak Jujur Laporkan Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Oknum Wajib Pajak di Lobar Diduga Tak Jujur Laporkan Pajak
Lalu Agha Farabi (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Oknum wajib pajak di Lombok Barat (Lobar) diduga tidak jujur melaporkan pendapatan dan pajaknya. Dari temuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, oknum wajib pajak ini melaporkan tak sesuai faktual di lapangan. Dengan begitu, setoran pajak yang dibayar kepada Pemkab Lobar menjadi berkurang.


Bapenda pun memberlakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Bagi wajib pajak yang ditemukan kurang bayar pun diberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Kepala Bapenda Lobar, Lalu Agha Farabi mengatakan, wajib pajak menggunakan sistem self assessment atau menghitung sendiri pendapatan dan pajaknya.


Terdapat beberapa temuan dari hasil hitungan tersebut yang tidak sesuai dengan faktual di lapangan. Pihaknya menemukan, kondisi tamu ramai sementara tidak sesuai dengan hasil hitungan sendiri oleh pihak wajib pajak.


Selain itu, pihaknya mengatensi wajib pajak yang telah dipasangkan plang menunggak pajak oleh Pemkab bersama KPK tahun 2024 lalu hingga saat ini masih bergeming. Mereka ogah bayar tunggakan pajak sesuai dengan aturan Pemkab. Beberapa wajib pajak penunggak pajak itu, di antaranya rumah makan, lapangan olahraga, dan lainnya. Pihaknya pun terus menagih beberapa wajib pajak penunggak pajak tersebut. “Ini kita sudah laksanakan juga (tagih),” kata Agha.


Selain diatensi KPK, BPK juga sudah turun melakukan audit terhadap para wajib pajak tersebut. Pihaknya pun mendampingi BPK turun untuk turun melihat kondisi riil wajib pajak di lapangan. Bagi yang tidak taat pun diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perda.


Sejauh ini, dari upaya penagihan yang dilakukan pihaknya, ada progres tetapi masih minim. “Masih ada juga beberapa wajib pajak yang masih belum bayar,” tegasnya. (her)

Serapan Gabah NTB Tembus 163 Ribu Ton, Bulog Optimistis Capai Target 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, turun langsung melihat proses panen.

Mataram (Ekbis NTB) – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penyerapan gabah dan beras petani guna mencapai target pengadaan tahun 2026. Hingga awal Juni 2026, realisasi serapan di NTB telah mencapai 163.234 ton setara beras atau sekitar 68 persen dari target yang ditetapkan sebesar 240.661 ton setara beras.

Capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan Perum Bulog secara nasional yang telah menyerap 3.008.626 ton setara beras hingga 3 Juni 2026 atau sekitar 75 persen dari target nasional sebanyak 4 juta ton.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan pengadaan tahun ini tetap dilakukan untuk gabah maupun beras dengan memanfaatkan potensi musim tanam kedua yang masih berlangsung di sejumlah daerah di NTB.

“Target serapan tahun ini sebesar 240.661 ton setara beras. Pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus, karena potensi masa tanam periode kedua di berbagai wilayah NTB sedang dilaksanakan bersama mitra pengadaan,” ujar Mara Kamin Siregar, di Mataram, Rabu 3 Juni 2026.

Menurutnya, target pengadaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah kerja Bulog NTB, meliputi Kantor Cabang Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur. Untuk mendukung pencapaian target, Bulog NTB menyiapkan berbagai strategi, salah satunya menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra maupun pihak swasta.

“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta untuk digunakan Bulog, agar target serapan perusahaan bisa tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” katanya.

Selain memperkuat sarana penyimpanan, Bulog NTB juga meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, khususnya TNI dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Jemput Pangan (TJP), pemantauan lokasi panen, hingga pengawasan harga gabah agar tidak berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan hasil panen terserap secara optimal.

Sementara itu, secara nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa capaian serapan lebih dari 3 juta ton setara beras menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional.

“Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah petani melalui penetapan HPP sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia. Serapan yang tinggi juga memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Saat ini, stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui 5 juta ton, tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional, sehingga dinilai mampu mendukung kebutuhan stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga antisipasi bencana dan gejolak pasar.

Dengan masih berlangsungnya panen di sejumlah daerah, Bulog optimistis target pengadaan nasional 4 juta ton setara beras dapat tercapai sebelum akhir tahun. Di NTB, optimisme serupa juga muncul seiring masih adanya potensi panen musim tanam kedua yang diharapkan dapat mendongkrak serapan gabah dan beras dalam beberapa bulan ke depan. (r)

Astra Motor NTB Edukasi Safety Riding Karyawan FIF Lombok Barat

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (Ekbis NTB) – Sebagai bentuk komitmen dalam mengampanyekan budaya keselamatan berkendara di masyarakat, Astra Motor NTB melalui tim Safety Riding menggelar kegiatan edukasi keselamatan berkendara bagi karyawan PT FIF Cabang Lombok Barat pada Selasa (2/6). Kegiatan yang diikuti oleh puluhan karyawan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran serta pemahaman peserta mengenai pentingnya berkendara yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab di jalan raya.

Melalui sesi edukasi interaktif, peserta mendapatkan pemahaman mengenai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, pentingnya penggunaan perlengkapan berkendara yang sesuai standar, teknik berkendara yang aman, serta sikap berkendara yang mengedepankan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Astra Motor NTB dalam mendukung terciptanya budaya keselamatan berkendara di berbagai kalangan, termasuk lingkungan perusahaan. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama, edukasi keselamatan berkendara menjadi langkah penting untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix menyampaikan bahwa keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun melalui edukasi dan kebiasaan yang baik.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh peserta untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap perjalanan. Edukasi Safety Riding tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan berkendara, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya sikap disiplin, saling menghargai sesama pengguna jalan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Kami berharap para peserta dapat menjadi pelopor keselamatan berkendara di lingkungan kerja maupun keluarga,” ujar Felix.

Astra Motor NTB terus berupaya menghadirkan berbagai program edukasi Safety Riding sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Satria Wiman Jaya, Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB juga membagikan Tips Menjaga Keselamatan dan Kenyamanan Berkendara Sepeda Motor:

  1. Selalu gunakan helm berstandar SNI dan pastikan terpasang dengan benar.
  2. Kenakan jaket, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu untuk perlindungan maksimal.
  3. Lakukan pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan, terutama rem, lampu, ban, dan bahan bakar.
  4. Patuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang berlaku.
  5. Jaga jarak aman dengan kendaraan lain untuk mengantisipasi kondisi darurat.
  6. Hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara.
  7. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit dan cukup istirahat sebelum melakukan perjalanan.
  8. Berkendara dengan fokus dan selalu waspada terhadap kondisi jalan maupun lingkungan sekitar.
  9. Gunakan lampu sein saat akan berbelok atau berpindah jalur.
  10. Terapkan prinsip #Cari_Aman dalam setiap aktivitas berkendara.

“Kami berharap edukasi ini mampu memberikan kesadaran pribadi kepada audiens yang telah menerima refreshment seminar ini, bahwa keselamatan dan kenyamanan berkendara dapat dimulai dari diri sendiri,” tutup Felix

Astra Motor NTB merupakan Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Nusa Tenggara Barat yang secara konsisten menghadirkan berbagai program edukasi keselamatan berkendara sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan budaya berkendara yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab bagi masyarakat. (r)

AMMAN Masuk Daftar Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (Ekbis NTB)- PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN), produsen tembaga dan emas terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, masuk dalam daftar ‘Indonesia’s Best Employers 2026’, berdasarkan studi independen yang dilakukan oleh Statista bekerja sama dengan Tempo Media Group. Statista merupakan platform intelijen pasar dan data global yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan terkemuka, investor, dan media di seluruh dunia.


Vice President Partnerships Statista Niels Terfehr menjelaskan bahwa hasil survei ini bisa menjadi acuan bagi pencari kerja, korporasi, maupun publik. “Edisi perdana Best Employers Indonesia ini menyoroti organisasi yang berhasil menciptakan tempat kerja unggul dan memberi standar bagi yang lain untuk mengikuti,” ujarnya.


‘Indonesia’s Best Employers 2026’ ditentukan melalui studi independen yang melibatkan perusahaan dari berbagai sektor dengan minimal 200 karyawan di Indonesia. Studi ini menghimpun lebih dari 300.000 evaluasi terhadap perusahaan, dengan hanya 300 perusahaan dengan skor tertinggi yang masuk dalam daftar perusahaan terbaik untuk bekerja di Indonesia versi Statista dan Tempo.


Riset yang berlangsung pada September-November 2025 ini menyoroti berbagai aspek, mulai dari kepuasan kerja, peluang karier, inovasi, keadilan, inklusi, keseimbangan kerja dan hidup, serta persepsi karyawan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Penilaian akhir didasarkan terutama pada kesediaan karyawan untuk merekomendasikan perusahaan tempat mereka bekerja, serta perusahaan lain dalam industri yang sama.


Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana, menyampaikan bahwa pencapaian ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif serta menghadirkan pengalaman kerja yang bermakna bagi karyawan.


“Di AMMAN, kami membangun budaya kerja yang memanusiakan manusia, yaitu lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk berani menyampaikan pendapat dan aspirasi, termotivasi untuk terus berkembang, serta menghormati perbedaan. Budaya ini kami wujudkan melalui tiga nilai inti perusahaan, yaitu Stay Hungry, Stay Humble, Stay Human,” jelas Kartika.


Melalui nilai Stay Hungry, AMMAN mendorong karyawan untuk terus mengejar kemajuan dan perbaikan serta melahirkan inovasi-inovasi baru dan berani. Stay Humble menekankan pentingnya kolaborasi kuat antar tim serta memastikan bisnis operasional berjalan selaras dengan kontribusi sosial dan lingkungan. Sementara, Stay Human menempatkan karyawan sebagai aset terpenting perusahaan, dengan pemanfaatan teknologi untuk memberdayakan manusia.

AMMAN terus menjalankan berbagai inisiatif internal yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, termasuk transformasi digital untuk mendukung cara kerja yang lebih cepat dan cermat, program kontribusi sosial karyawan bagi masyarakat sekitar, serta penguatan peran culture champions sebagai agen perubahan di berbagai departemen.

Melalui berbagai inisiatif ini, AMMAN menegaskan komitmennya untuk menyeimbangkan pencapaian kinerja bisnis dengan pembangunan lingkungan kerja yang sehat serta mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawannya. Pengakuan sebagai salah satu ‘Indonesia’s Best Employers 2026’ melengkapi deretan apresiasi global yang diterima AMMAN, setelah sebelumnya masuk dalam daftar ‘World’s Most Trustworthy Companies 2025’ (perusahaan paling terpercaya di dunia) oleh Newsweek dan Statista.(r/bul)

1...221222223...1,079Halaman 222 dari 1,079