Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menggulirkan anggaran sebesar Rp2 miliar pada program subsidi bunga tahun 2026. Anggaran tersebut digulirkan melalui Bank daerah, PT BPR NTB.
Perjanjian distribusi anggaran kepada masyarakat Lombok Utara, ditandatangani dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Lombok Utara dalam hal ini Bupati KLU, Najmul Akhyar dengan manajemen BPR NTB, pada Rabu (6/5/2026). MoU ini sekaligus memperbarui perjanjian kerja sama antarpara pihak.
Untuk diketahui, program subsidi bunga Pemda Lombok Utara dan BPR NTB, mengatur terkait masyarakat sasaran, jumlah plafon, maupun periode pinjaman. Sejak digulirkan pertama kali tahun 2022 lalu, pihak Bank BPR membatasi jumlah plafon pinjaman maksimal per orang sebesar Rp25 juta, periode pinjaman 12 bulan serta sasaran usaha mikro dan kecil.
Di sela-sela MoU, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Lombok Utara, Haris Nurdin, S.Sos., mengungkapkan, akses pinjaman tetap melewati mekanisme perbankan. Disperindag bertindak menangani tahap administrasi awal yakni memverifikasi kelengkapan berkas seperti NIB, KTP, KK hingga foto usaha. Setelah dokumen diserahkan ke Bank, pemohon masih akan melalui verifikasi lapangan oleh pihak bank.
“Subsidi bunga tahun ini dianggarkan sebesar Rp2 miliar. Skemanya sama, masyarakat cukup mengembalikan pokok pinjaman, sementara bunganya ditanggung Pemerintah daerah,” kata Haris Nurdin kepada wartawan.
Ia mengakui, animo masyarakat untuk mendapatkan program cukup tinggi. Tercatat sebanyak 1.581 nasabah yang memperoleh akses sejak program dilaksanakan pertamakali. Sedangkan daftar tunggu lebih besar dari angka tersebut.
“Banyak yang mengira semua bisa lolos, padahal tetap ada BI checking dan analisa perbankan. Kalau tidak memenuhi syarat, otomatis ditolak,” imbuhnya.
Sementara, Direktur PT BPR NTB Perseroda, Faisal, SE., MM., mengakui permohonan pinjaman dari program subsidi bunga cukup besar. Sejak 2022, dana pihak ketiga perbankan yang tersalur kepada masyarakat melalui skim subsidi bunga telah mencapai Rp21,3 miliar.
“Respons masyarakat sangat positif. Bahkan yang sudah pernah dapat, banyak yang ingin mengajukan lagi,” ujar Faisal.
Selain animo tinggi, tingkat risiko kredit macet pada skim ini juga tergolong sangat rendah. Dalam empat tahun pelaksanaan, rasio keberhasilan program mencapai 99,74 persen.
“Tingkat kredit macet hanya berada di kisaran 0,26 persen. Ada satu-dua kasus, itu wajar di sektor usaha UMKM. Secara umum masyarakat Lombok Utara sangat disiplin. Ada semacam budaya malu kalau menunggak,” imbuh Faisal. (ari)
