Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 205

Pariwisata NTB Dikritik, Dari Soal Keamanan, Harga Tiket Mahal hingga Fasilitas Rumah Sakit

0
Destinasi wisata NTB sangat lengkap. Kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara terus meningkat. Tampak antrean wisatawan mancanegara yang hendak menyeberang ke Bali dari pelabuhan Lembar, beberapa waktu lalu.(ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengembangan pariwisata NTB disorot. Kritik dilontarkan olah mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya. Menurutnya, NTB memiliki Gubernur yang memiliki banyak relasi di luar negeri. Namun, pariwisata Lombok malah terbentur banyak persoalan.

Tantowi Yahya dalam sebuah kesempatan, merinci persoalan yang dihadapi pariwisata NTB, mulai dari persoalan keamanan dan keselamatan pendakian di Gunung Rinjani dengan rentetan pendaki terjatuh dan cidera, juga ada yang meninggal dunia. Kemudian, harga tiket pesawat ke Lombok yang mahal, juga transportasi umum terjadwal di Lombok yang minim.

Persoalan lain yang dikritisi Tantowi, terkait ketersediaan rumah sakit yang memadai untuk penanganan cepat buat olahraga ekstrem di dekat venue. Seperti pendakian Gunung Rinjani di Sembalun dan balapan motor MotoGP di Mandalika. Helikopter untuk evakuasi wisatawan yang mengalami kecelakaan juga belum tersedia layaknya di Bali.

Menanggapi kritikan ini, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB  Ahmad Nur Aulia, menyebut, bahwa pesan khusus Tantowi Yahya ke Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal adalah pesan seorang sahabat. ‘’Mereka berdua telah lama saling mengenal dan memiliki wawasan global, karena pernah sama-sama melaksanakan tugas sebagai seorang Duta Besar,’’ ujarnya menjawab Ekbis NTB, Minggu 10 Agustus 2025.

Menurutnya,  NTB memiliki potensi pariwisata yang luar biasa karena daya tarik wisatanya baik alam, sosial dan budaya yang dimiliki bisa menjadi sumber dan pengggerak ekonomi yang kuat bagi pembangunan daerah. Bahkan, dalam visi dan misi Gubernur NTB telah diletakkan salah satu prioritas utama dalah sektor pariwisata dengan menjadikan destinasi-destinasi yang berkelas dunia melalui program pengembangan pariwisata berkualitas.

Di dalam program pariwisata berkualitas  terangnya, mengikhtiarkan penataan dan pengembangan destinasi termasuk di dalamnya berkenaan aksesibilitas dan konektivitas transportasi. Termasuk kelembagaan dan sumber daya manusia, pemasaran, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (edukasi dan inklusif), digitalisasi. Serta mitigasi dan penanganan kondisi darurat serta pemulihan citra pariwisata.

‘’Harus diikhtiarkan, NTB punya modal karena punya pengalaman panjang tentang pariwisata tinggal ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya menyesuaikan trend pasar pariwisata,’’ terangnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini menambahkan, jika audiensi Gubernur NTB ke Menteri Perhubungan merupakan langkah peningkatan frekuensi penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, pengembangan industri pelayaran dan logistik. Dan pengembangan pemadu moda darat. (ham)

DJPB NTB : Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Menguat

0
Kepala DJPB NTB, Ratih Hapsari(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada semester I tahun 2025 menunjukkan performa solid. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan dan belanja negara yang progresif. Sektor ekonomi non-tambang di NTB juga mencatat pertumbuhan positif, didukung oleh surplus perdagangan dan terkendalinya inflasi.

Kepala DJPB NTB, Ratih Hapsari, menyatakan bahwa kinerja APBN menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Realisasi APBN di NTB menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap lini kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perlindungan sosial,” ujarnya.

Ekonomi Regional: Non-Tambang Tumbuh Positif

Meskipun secara keseluruhan ekonomi NTB terkontraksi -1,47% (y-on-y) akibat dampak sektor tambang, sektor non-tambang justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,57% (y-on-y). Ini menandakan geliat ekonomi masyarakat tetap kuat di sektor-sektor produktif.

Neraca perdagangan NTB juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan surplus kumulatif mencapai US$16,64 juta hingga Juni 2025. Ekspor pada bulan Juni sendiri mencapai US$90,16 juta, jauh melampaui impor yang hanya US$33,75 juta.

Stabilitas harga terjaga dengan inflasi tahunan terkendali di angka 2,51%. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) di angka 124,13 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di angka 107,19 menunjukkan kesejahteraan petani dan nelayan yang membaik.

Realisasi APBN: Pendapatan dan Belanja Tumbuh Sesuai Target

Hingga akhir Juni 2025, realisasi pendapatan negara di NTB mencapai Rp1,73 triliun (40,2% dari target). Pendapatan ini disumbang dari pajak sebesar Rp1,28 triliun, kepabeanan dan cukai Rp55,45 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp395 miliar.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp12,25 triliun (44,56% dari pagu). Belanja ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2,92 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,33 triliun.

Penyaluran TKD, terutama Dana Desa sebesar Rp666,53 miliar, berperan penting dalam pembangunan desa dan penanganan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial, seperti: Bantuan Pangan Non-Tunai: Rp736,54 miliar untuk 1,37 juta keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH): Rp389,44 miliar untuk 557,2 ribu keluarga. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Rp48,53 miliar untuk 21.030 keluarga.

Proyeksi Optimistis untuk Semester II 2025

Ratih Hapsari memproyeksikan penerimaan negara di NTB pada paruh kedua tahun 2025 akan mencapai Rp1,3 triliun. Proyeksi ini didasarkan pada tren positif semester pertama, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan efektivitas digitalisasi layanan perpajakan.

Sementara itu, total belanja K/L diperkirakan mencapai Rp3,86 triliun, dengan penyaluran TKD diperkirakan sebesar Rp10,01 triliun. Angka ini menuntut percepatan penyerapan anggaran dari pemerintah daerah dan satuan kerja untuk memastikan dana dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.(bul)

Petani Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi Langsung di Titik Serah

0
Petani Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi Langsung di Titik Serah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pupuk Indonesia berkomitmen mengoptimalkan pendistribusian pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Senior Vice President (SVP) Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman menjelaskan, regulasi baru tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 yang menjadi aturan pelaksana dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Salah satu perubahannya petani terdaftar menebus pupuk bersubsidi langsung di Penerima Pupuk di Titik Serah (PPTS) yang terdiri dari empat entitas, yaitu pengecer, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok budidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.

“Keberadaan koperasi tidak mengganti kios, tapi kehadirannya melengkapi titik serah,” ujar Deni dalam acara “Sosialisasi Akbar Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah,” ujarnya dalam keterangan resmi Pupuk Indonesia.

Ia pun menjelaskan, Pupuk Indonesia merupakan operator atas regulasi yang telah ditetapkan. Bertanggung jawab penuh penyaluran pupuk bersubsidi hingga penerima pupuk di titik serah. Sehingga Pelaku Usaha Distribusi (PUD) yang dulunya distributor, dalam regulasi yang baru menjadi bagian dari Pupuk Indonesia.

Sejumlah penyesuaian pun dilakukan agar pelaksanaan regulasi ini semakin optimal. Diantaranya melengkapi aplikasi i-Pubers dan WCM dengan fitur baru. Aplikasi i-Pubers dilengkapi dengan fitur “Pesan Pupuk” untuk menangkap berapa kebutuhan real pupuk di lapangan yang berbasis pada titik serah. Sementara di WCM akan dilengkapi dengan fitur baru “Delivery Tracking” untuk mengetahui berapa lama PUD mengirim pupuk setelah adanya pesanan.

Kapoksi Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, Sry Pujiati, meminta kepada seluruh petani, PPTS, maupun PUD di Kabupaten Grobogan untuk membaca serta memahami juknis penyaluran pupuk terbaru guna meminimalisasi permasalahan penebusan di lapangan.

“Kita optimalkan penyerapan pupuk bersubsidi sesuai aturan. Jangan takut alokasinya rendah, kita bisa melakukan yang namanya proses realokasi. Petai yang terdaftar dalam RDKK yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan RDKK inilah yang menjadi dasar penebusan di titik serah,” kata Sry.

Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Bona Kusuma menjelaskan bahwa, inti dari tata kelola yang baru ini memastikan alokasi pupuk bersubsidi nasional yang jumlahnya mencapai 9,55 juta ton bisa segera dilakukan penebarannya oleh Pupuk Indonesia tanpa adanya peraturan berjenjang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, tambahnya, regulasi terbaru ini juga memastikan pupuk bersubsidi dapat tersalurkan dengan prinsip 7 Tepat, khususnya tepat sasaran yang baru dimasukkan dalam kebijakan terbaru. Pemerintah ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani.

“Untuk itu Pemerintah memberikan kewenangan Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi langsung hingga ke PPTS,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan ada mandat dari Perpres 6/2025 agar Kemenko Pangan membentuk kelompok kerja yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 6 Tahun 2025 bernama Pokja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Pokja ini ditugasnya difokuskan untuk memantau bagaimana perkembangan dan pelaksanaan tata kelola ini di lapangan.

“Salah satu kinerja Pokja ini memutuskan piloting tata kelola yang cukup berhasil ada di lima kabupaten, salah satunya di Gunungkidul,” jelas Bona.(bul)

NTB Perketat Pengawasan Terhadap LPG dan Beras Premium Oplosan

0
Jamaludin Malady(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Provinsi NTB bersama aparat penegak hukum (APH) memperkuat pengawasan untuk mencegah peredaran beras premium oplosan dan LPG subsidi ilegal. Pengawasan ini ditingkatkan menyusul maraknya isu nasional mengenai praktik pengoplosan komoditas pangan dan energi.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaludin Malady, menyatakan bahwa tim pengawasan terus berkoordinasi secara intensif dengan Polda NTB. Mereka secara proaktif melakukan pemantauan di pasar-pasar, kios, dan toko.

“Kami bekerja sama dengan Polda untuk mengawasi. Tim pengawasan terus berjalan, tidak hanya untuk beras oplosan, tetapi juga gas elpiji,” ujar Jamaludin.

Temuan Kasus dan Peningkatan Anggaran

Jamaludin mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya mendapati informasi dugaan praktik pengoplosan gas LPG subsidi. Kasus ini disebut menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di beberapa wilayah, termasuk Bima, Sumbawa, dan Mataram. Sebab LPG subsidi tabung 3 Kg dioplos ke tabung komersil untuk meningkatkan harga jualnya.

Pihak berwenang telah melakukan tindakan, dan kini kondisi pasokan gas telah berangsur normal.

Dalam kasus beras oplosan, Jamaludin membenarkan adanya temuan di Lombok Barat belum lama ini. Tim dari Polda NTB menemukan beberapa pelanggaran terkait peredaran beras oplosan.

“Kami sudah menerima informasi dari aparat, ada temuan beberapa pelanggaran terkait hal itu,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Dinas Perdagangan NTB mengajukan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional tim di lapangan, yang melibatkan eksternal.

“Kondisi anggaran kami saat ini memang nol untuk mengintensifkan pengawasan . Kami sedang ajukan di APBD Perubahan agar pengawasan ini bisa berkelanjutan hingga tahun 2026,” tambah Jamaludin.

Strategi Pencegahan dan Imbauan kepada Masyarakat

Pemerintah juga mengambil langkah strategis untuk menekan peredaran beras oplosan dengan memaksimalkan penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPH) dari Bulog. Penyaluran ini dilakukan melalui kios, toko, dan pasar dengan proses perizinan yang dipermudah. Hal ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan menekan harga pasar.

“Kami sudah berikan data kepada Bulog supaya distribusi bisa segera. Kami mempermudah izin bagi kios-kios di kampung yang ingin menjual beras SPH,” kata Jamaludin.

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Jamaludin mengimbau warga untuk segera melapor jika menemukan praktik pengoplosan atau pelanggaran lain. Laporan dapat disampaikan melalui grup komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, yang kemudian akan diteruskan ke APH.

“Kami berharap masyarakat tetap waspada dan melapor. Jangan sampai ada niat karena ada kesempatan. Kepada kabupaten/kota juga kami berharap pengawasan ini tetap diintensifkan,” pungkas Jamaludin.(bul)

BBPOM di Mataram Dorong Produksi Kosmetik Dilakukan di NTB

0
Yosef Dwi Irwan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram mendorong para pelaku usaha kosmetik di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memproduksi sendiri produk mereka di daerah. Langkah ini dinilai penting agar proses pengawasan terhadap bahan yang digunakan lebih mudah dan aman bagi konsumen.

Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, mengatakan bahwa industri kosmetik memiliki potensi besar karena dibutuhkan hampir di setiap tahap kehidupan manusia.

“Kosmetik ini sangat potensial. Hampir setiap orang membutuhkannya mulai sejak lahir, anak-anak, dewasa, bahkan sampai meninggal pun ada yang menggunakan kosmetik,” ujarnya.

Menurut Yosef, masyarakat seringkali menganggap kosmetik hanya sebatas lipstik atau perona pipi. Padahal, sabun mandi, sampo, hingga wewangian juga termasuk produk kosmetik. Bahkan, dalam tradisi tertentu, kosmetik digunakan untuk merias jenazah sebelum pemakaman.

Ia menambahkan, kosmetik digunakan baik oleh perempuan maupun laki-laki, dengan fungsi mempercantik, memperindah, mewangikan, dan memperbaiki penampilan. Meski begitu, kosmetik berbeda dengan obat karena tidak memiliki fungsi penyembuhan.

Yosef menyoroti praktik sejumlah pelaku usaha di NTB yang masih memproduksi kosmetik melalui sistem kontrak atau maklon dengan pabrik di luar daerah. Dalam sistem ini, pengusaha hanya memesan dan memberi merek, sementara proses produksi sepenuhnya dilakukan pihak lain.

“Kalau pabriknya di luar, pelaku usaha kadang tidak tahu bahan apa saja yang dimasukkan. Tahu-tahu produk sudah jadi. Kalau ada masalah, yang kena duluan adalah nama brand mereka,” jelasnya.

Ia mengingatkan, tingginya permintaan pasar terhadap kosmetik pemutih atau membuat kulit glowing sering dimanfaatkan pihak tertentu dengan menambahkan bahan berbahaya seperti merkuri. Produk seperti ini rawan beredar terutama di penjualan online lewat platform media sosial seperti TikTok.

“Filter di media sosial itu luar biasa. Wajah kelihatan cantik dan menarik, sehingga konsumen tergiur. Padahal, kita tidak tahu apa kandungannya,” kata Yosef.

Dengan adanya fasilitas produksi sendiri di NTB, BBPOM Mataram berharap pelaku usaha dapat lebih mengontrol mutu dan keamanan produknya. Langkah ini juga memudahkan pengawasan karena proses produksi berada di bawah jangkauan langsung BBPOM.

“Kalau punya pabrik sendiri, mereka bisa tahu persis bahan yang digunakan. Ini juga akan menjaga brand mereka dari risiko produk berbahaya,” tegas Yosef.

BBPOM Mataram berkomitmen memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha kosmetik yang ingin membangun fasilitas produksi sendiri. Harapannya, industri kosmetik lokal NTB bisa berkembang secara aman, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.(bul)

Anggota DPR-RI Bambang Haryo Desak Evaluasi Pemindahan Ibu Kota Negara

0
Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono menilai perlu adanya peninjauan ulang terkait pemanfaatan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur untuk memastikan Ibukota Negara yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan bisa menggantikan Jakarta.

Menurut sapaan akrab BHS, perlu diketahui, bahwa jakarta sebagai ibukota negara dan juga sebagai pusat pemerintahan, setiap harinya dikunjungi kurang lebih, oleh 10 juta penduduk dari seluruh pulau jawa, diantaranya dari sekitar jabotabek kurang lebih 3,5 juta orang perhari ditambah dengan seluruh penduduk pulau jawa dari berbagai kota totalnya sekitar 7 juta.

“Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apapun dan bahkan dengan jalan kaki, seperti halnya juga naik sepeda, naik becak, naik kuda, sepeda motor, mobil kereta api dan lain-lain dari berbagai kabupaten kota di seluruh pulau jawa” Ujar BHS.

Namun bila ibukota dan pusat pemerintahan ini dipindahkan ke Kalimantan (IKN), kata BHS, Maka masyarakat yang berkepentingan langsung ke ibukota negara IKN yang tentunya menjadi tempat berkumpulnya semua perusahaan besar sebagai pusat perusahaan termasuk BUMN dan DPR (Legislatif) sehingga kepentingan ke perusahanan besar, BUMN, pusat pemerintahan dan DPR akan berpindah ke IKN

Apabila dianggap yang berkepentingan ke IKN hanya 2 juta penduduk dari yang totalnya sebenarnya diatas 10juta penduduk yg bekepentingan pasti hanya akan bisa menggunakan transportasi udara dan laut saja. Bila menggunakan transportasi udara tarif di angkutan udara apabila sebesar 1,5 jt maka masyarakat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar berjumlah sekitar Rp 3 Triliun per hari untuk kepentingan transportasi menuju ke IKN.

“Dan bila pulang pergi akan menjadi Rp6 triliun setiap harinya belum lagi akomodasi perharinya dianggap 1 juta rupiah per orang berarti total untuk 2 juta orang yang ke IKN akan bertambah sebesar 2 triliun rupiah per harinya untuk akomodasi. Sehingga total kebutuhan biaya untuk menuju Ibu kota Negara dan pusat pemerintahan di IKN akan menjadi Rp 8 triliun per harinya dan untuk satu tahun rakyat akan dikorbankan atau harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.2.920 Triliun. Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila Ibukota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke kalimantan untuk melakukan perjalanan transport dan akomodasi dalam setahun”, ungkap BHS

Belum lagi jika 2 juta penduduk yang akan menuju IKN ini akan menggunakan transportasi udara. Bila asumsi total semua pesawat yang ada di Indonesia yang saat ini beroperasi sebanyak 450 pesawat dengan kapasitas 200 penumpang, maka jika semua pesawat dipindahkan ke jalur pulau jawa ke IKN saja hanya dapat menampung 90 ribu penumpang setiap rate.

Padahal lanjut Anggota Dewan Pakar Gerindra ini, dalam satu hari hanya bisa maksimum empat rate PP dalam 24 jam karena perjalanan sekitar 2 jam berarti daya tampung penumpang hanya 360.000 penumpang dalam 1 hari padahal kita butuh untuk menampung 2 juta orang. “Trus, mau ditampung dimana lagi?” tanya BHS

Apalagi, lanjut Anggota DPR-RI pemilik suara terbanyak di Dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo, kapasitas bandara Sultan Aji Balikpapan sangat terbatas dimana bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat dengan kapasitas maksimum tidak lebih dari 45 ribu per hari dan bandara IKN hanya bisa menampung 600 penumpang perhari karena kapasitasnya sangat kecil maka tidak mungkin bisa menampung keinginan publik dengan menggunakan transportasi udara apalagi transportasi laut sangat terbatas dan membutuhkan waktu berhari hari dalam sekali pelayaran.

“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan NTT yang akan menuju ke IKN mau ditampung dimana dan menggunakan transportasi apa??” Ini yang harus dikaji mendalam.” Tanya, BHS

Jangan sampai, rakyat Indonesia dipersulit dengan adanya kebijakan pembangunan IKN dari pemerintahan periode yang lalu dan hal ini tentunya akan menjadi beban yang sangat memberatkan seluruh Rakyat Indonesia yang katanya saat ini sedang diupayakan untuk di naikkan kesejahteraan hidupnya.

“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini, agar rakyat tidak dikorbankan demi untuk kepentingan pembangunan IKN sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat” tutup BHS.(bul)

Bank Dinar Resmikan Kantor Cabang Tente, Dirangkai Penyerahan 33 Motor untuk Guru Ngaji di Bima

0
Peresmian kantor cabang Tente Bank Dinar, dirangkai launching program GESID oleh Direktur Kepatuahan Bank Dinar, Zaki Zamani, Asisten III Bupati Bima, Iwan Setiawan dan Ketua MIM Foundation, Romi Saefudin(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dhinar Ashri atau Bank Dinar meresmikan kantor cabang ke-8 di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima pada hari Kamis 7 Agustus 2025.

Dihadiri oleh Direktur Kepatuhan Bank Dinar, Asisten III Bupati Bima, Camat Woha, Mitra Perbankan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Acara peresmian Kantor Cabang Tente juga dirangkai dengan penyerahan 33 motor untuk guru ngaji yang berasal dari Kabupaten Bima dan Kota Bima, santunan anak yatim dan launching program GESID (Gerakan Bersih Masjid).

Penyerahan 33 unit sepeda motor kepada guru ngaji di Bima(ekbisntb.com/bul)

Direktur Kepatuahan Bank Dinar, Zaki Zamani menyampaikan Bank Dinar memiliki delapan cabang di Nusa Tenggara Barat (NTB) Kedepannya, Bank Dinar akan membuka Sentra Keuangan Khusus (SKK) di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Sila, Wera dan Sape sebagai bagian dari ekspansi bisnis.

“Dan alhamdulillah, Bulan Juli 2025 Bank Dinar menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan aset terbesar. Ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi kita semua terlebih NTB masyarakatnya mayoritas muslim. Tentu harus kita tunjukkan bahwa di NTB, BPR Syariah bisa maju dan berkembang, lanjutnya,” ungkapnya.

“Selain peresmian Kantor Cabang Tente hari ini, kami juga menyerahkan 33 motor untuk guru ngaji, santunan anak yatim dan launching program GESID (Gerakan Bersih Masjid). Kita tahu bersama, bahwasannya guru-guru ngaji mengajar dengan ikhlas tanpa dipungut biaya. Harapan kami, dengan bantuan sepeda motor ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin untuk bekerja dan menambah pemasukan ekonomi selain memudahkan untuk mobilitas mengajar sehari-hari,” tambahnya.

Secara bersamaan, dilaunching juga program GESID sekaligus satu armada pick-up lengkap dengan perlengkapannya. Untuk membersihkan seluruh masjid yang ada di Kabupaten Bima dan Kota Bima, mulai dari pembersihan karpet masjid, toilet masjid dan tempat duduknya sehingga masyarakat yang beribadah bisa lebih nyaman.

Selain bergerak di bidang perekonomian syariah, Bank Dinar tidak luput dalam memaksimalkan peran sosialnnya di masyarakat. Dimana Bank Dinar berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Metro Insan Mulia (MIM) Foundation.

CSR (Corporate Social Responsibility) dari Bank Dinar disalurkan melalui MIM Foundation untuk membantu program-program sosial di masyrakat sekaligus bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Beberapa program yang sudah dijalankan yaitu gerobak berkah untuk ibu kepala keluarga dan muallaf, operasi bibir sumbing gratis, wakaf sumur bor, wakaf produktif ayam petelur dan program rutin setiap hari Jum’at di Kota Mataram yaitu program 1000 paket makan gratis.

“Harapan kami dari Bank Dinar, semoga bisa untuk terus tumbuh, maju, dan berkembang untuk memberikan kontribusi yang nyata untuk masyarakat NTB. Program sosial kami di tengah masyarakat tidak luput juga ikut andil dari nasabah Bank Dinar, karena selama menjadi nasabah Bank Dinar secara tidak langsung sudah ikut berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan, masalah sosial, pendidikan dan kesehatan” tutup Zaki.

Asisten III Bupati Bima, Iwan Setiawan menyampaikan apresiasi tinggi.

“Alhamdulillah hari ini adalah peresmian Kantor Cabang Tente Bank Dinar yang dirangkaikan dengan pemberian 33 motor untuk guru ngaji. Setelah mendengar ada bantuan sepeda motor untuk guru ngaji membuat tertentu dalam hati saya, guru ngaji ini bukan pekerjaan yang biasa, mereka adalah orang-orang yang melahirkan generasi berkarakter. Bima saat ini memiliki visi dan misi Bima Bermartabat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Bima karena masih banyaknya masyarakat miskin kami yang desil satu,” ujarnya.

Kehadiran Bank Dinar dan MIM Foundation menurutnya bentuk komitmen untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Penyerahan 33 motor untuk guru ngaji ini menurutnya dapat dimanfaatkan para guru ngaji untuk memberdayakan ekonominya, bisa digunakan untuk ojek atau pekerjaan lainnya utntuk menambah pemasukan ekonomi dari yang sebelumnya hanya bersumber dari pendapatan sebagai guru ngaji.

“Hadirnya lembaga perbankan di tengah masyarakat memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah mendongkrak dan mempercepat perekonomian di wilayah sekitar. Contohnya seperti membantu usaha mikro di masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan memberikan bantuan modal” sambungnya.

Ditambahkannya, perbankan merupakan salah satu indikator yang memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi berjalan, maka akan lahir kesejahteraan di masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh perbankan.

“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Dinar sudah mempercayai masyarakat Kabupaten Bima ini untuk dilayani”, tandasnya.(bul)

Indosat Apresiasi Outlet di Bali Lombok Lewat Pesta IM3 dan FuntasTri

0
Gelaran Pesta IM3 dan FuntasTri(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) terus memperkuat kolaborasi dengan mitra outlet sebagai ujung tombak pertumbuhan perusahaan, khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Komitmen ini diwujudkan melalui gelaran Pesta IM3 dan FuntasTri, ajang apresiasi yang sukses mengumpulkan lebih dari 1.000 peserta dari 500 outlet strategis di Bali dan Lombok.

Acara ini menjadi puncak dari program loyalitas dan trade program Indosat periode Januari–Juni 2025, sekaligus wadah untuk mempererat hubungan kemitraan yang telah terbina selama ini.

Para outlet terbaik diundang secara khusus untuk menerima penghargaan atas kontribusinya dalam mendorong pemanfaatan produk unggulan seperti Freedom Internet 5GB/2 Hari/10 Ribu untuk IM3 dan Tri 12GB/7 Hari/25 Ribu, yang kini menjadi pilihan utama pelanggan di wilayah tersebut.

Pesta IM3 dan FuntasTri tak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peserta. Para mitra outlet dapat langsung menukarkan poin loyalitas melalui aplikasi myIM3 dan Bima+, mengikuti games interaktif, serta menikmati berbagai hiburan dan pembagian doorprize. Nuansa kebersamaan dan semangat tumbuh bersama terasa kuat sepanjang acara.

Fahd Yudhanegoro, EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, mengaakan, Indosat percaya bahwa kesuksesan Indosat tidak lepas dari kontribusi para mitra outlet yang selama ini menjadi garda depan dalam melayani pelanggan.

“Acara ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi demi pertumbuhan yang berkelanjutan.” ungkapnya.

Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta yang datang dari berbagai wilayah, termasuk Lombok Utara. Salah satu perwakilan outlet mengatakan, mereka merasa sangat dihargai. Selain acaranya seru, mitra juga bisa langsung menukar poin dan bawa pulang hadiah.

“Ini membuat kami semakin semangat mendukung Indosat.” ujarnya.

Indosat mencatat Bali Nusra sebagai wilayah dengan pertumbuhan kinerja terbaik secara nasional. Pada kuartal II 2025, wilayah ini berhasil menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan jumlah pelanggan yang meningkat sekitar 400.000 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebagai wujud komitmen, Indosat telah menambah lebih dari 400 BTS 4G dalam setahun, sehingga total BTS 4G di Bali Nusra kini hampir mencapai 7.700 unit. Upaya ini dilakukan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas jaringan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kemitraan strategis yang erat dengan outlet mitra.

“Bagi Indosat, mitra outlet bukan sekadar kanal distribusi, melainkan bagian penting dari ekosistem yang kami bangun untuk melayani pelanggan dan memberdayakan masyarakat,” tutup Fahd.

“Melalui sinergi yang kuat, kami percaya bahwa kita bisa bertumbuh bersama, menghadirkan konektivitas yang inklusif, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi daerah.” tandasnya.(bul)

BPJS Ketenagakerjaan NTB Bagikan 250 Tas Belanja Ramah Lingkungan untuk Tekan Penggunaan Plastik

0
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB membagikan 250 tas belanja ramah lingkungan secara gratis kepada masyarakat di Pasar ACC Ampenan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) membagikan 250 tas belanja ramah lingkungan secara gratis kepada masyarakat di Pasar ACC Ampenan, Jumat 8 Agustus 2025 pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Employee Volunteering yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan mengusung tema “Our Earth, Our Home”, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup, terutama dengan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik sekali pakai.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, menegaskan bahwa pembagian tas belanja ini tidak hanya sekadar aksi simbolis, melainkan juga bentuk edukasi lingkungan kepada masyarakat.  “Ini bukan hanya tentang memberikan tas belanja, tapi juga soal menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Masyarakat harus kita edukasi dengan mulai membiasakan diri untuk tidak lagi menggunakan tas plastik saat berbelanja ke pasar,” ujar Nasrullah.

Nasrullah juga menyinggung kejadian banjir yang sempat melanda Kota Mataram beberapa waktu lalu. Menurutnya, selain dipicu oleh curah hujan yang tinggi, banjir tersebut juga disebabkan oleh penumpukan sampah plastik yang menyumbat drainase dan aliran sungai.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk berhenti menggunakan kantong plastik dan beralih ke tas belanja reusable atau tas ramah lingkungan yang dapat dipakai berkali-kali. “Kontribusi kecil seperti membawa tas belanja sendiri justru bisa berdampak besar dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah bencana,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan NTB menunjukkan komitmennya terhadap sustainability dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program serupa akan terus digalakkan di berbagai daerah sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. (bul)

DPRD NTB Minta Penataan Jalur dan SOP Pendakian Rinjani Tak Lupakan Kearifan Lokal

0
Lalu Pelita Putra(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi II DPRD NTB mendukung penuh langkah Pemprov NTB bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang akan memberlakukan standar operasional prosedur (SOP) baru pada pendakian Gunung Rinjani, mulai 11 Agustus 2025.

“Prinsipnya, kami mendukung langkah penataan trecking Rinjani, termasuk SOP pendakian yang dibuat. Tentu hal ini tujuannya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung Rinjani,” Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra pada Jumat 8 Agustus 2025.

Meski penataan perbaikan jalur pendakian melalui pembuatan undakan untuk memudahkan pendaki serta meningkatkan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Namun demikian penerapan SOP tersebut agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal di wilayah Gunung Rinjani.

Mengingat, jalur pendakian di Tama Nasional Gunung Rinjani masuk kategori grid level empat atau satu tingkat di bawah medan pendakian paling berat. “Tapi perbaikan SOP ini enggak boleh menghilangkan kelestarian dan kearifan lokal yang selama ini ada di Gunung Rinjani,” katanya.

Politisi PKB ini mengaku bahwa terdapat beberapa nilai kearifan lokal yang mencerminkan dimensi nilai lokal di kawasan Rinjani.  Pertama, patuh pada orang tua merupakan nilai yang tercermin dari kisah Dewi Anjani, yang menunjukkan ketaatan sang dewi terhadap kehendak orang tuanya.

Selanjut kedua, nilai kearifan lokal yang perlu diperhatikan juga adalah kasih sayang juga menjadi nilai lokal yang tercermin dalam kisah Dewi Anjani. Menurut Pelita, penghargaan dan cinta masyarakat bangsa jin terhadap Dewi Anjani menjadi alasan mengapa dia diangkat menjadi ratu jin.

“Terlebih, kasih sayangnya terlihat dalam tindakan menolong Doyan Neda dari kekejaman ayahnya, yang kemudian hidup kembali berkat pertolongan sang Dewi,” tutur Lalu Pelita.

Ketiga, tradisi Menyembe dan Wetu Telu mencerminkan nilai kearifan lokal terkait dengan hubungan manusia dengan alam dan sesama manusia. “Ritual adat Menyembe, yang melibatkan memberikan tanda di dahi bagi orang-orang yang akan mendaki Gunung Rinjani, menunjukkan kesadaran akan keberadaan makhluk gaib di tempat tersebut,” ungkap Pelita.

Dijelaskannya, hubungan antara Dewi Anjani dengan agama Islam, yang diakui sebagai jin Islam, tentunya mencerminkan pengaruh kearifan lokal terhadap agama. Hal ini tercermin dalam falsafah “Wetu Telu,” yang awalnya merupakan sinkretisme antara agama Islam dan agama Siwa-Budha di Lombok.

Di mana, lanjut Pelita, di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), justru tradisi Wetu Telu menjadi pedoman masyarakat. Tradisi tersebut menekankan keseimbangan antara hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan.

“Dan, nilai-nilai ini mengakar pada kepercayaan bahwa ketidakseimbangan dalam ketiga unsur tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat,” tegas Pelita.

Sebelumnya, Pemprov dan BTNGR, mulai merumuskan SOP  baru saat melakukan pendakian ke Gunung Rinjani selama masa penutupan pendakian yang berlangsung 1-10 Agustus 2025. (ndi)