Mataram (Suara NTB) – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan kenaikan tarif layanan publik, terutama tarif PDAM dan parkir, di tengah berbagai tekanan ekonomi yang berpotensi memicu inflasi.

Hario menegaskan, kebijakan pemerintah daerah terkait tarif layanan publik perlu dikaji secara matang agar tidak menambah beban masyarakat sekaligus mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya.
Menurutnya, peringatan tersebut telah disampaikan BI dalam berbagai forum pengendalian inflasi daerah, termasuk menjelang Hari Raya Iduladha lalu.

“Pada rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kami sudah menyampaikan bahwa selain risiko inflasi yang berasal dari faktor eksternal dan nasional, pemerintah daerah juga perlu mewaspadai inflasi yang bersumber dari kebijakan daerah sendiri, seperti tarif PDAM dan tarif parkir,” ujarnya.

Soroti Kenaikan Tarif Daerah
Hario mengungkapkan, BI sebelumnya telah mencermati adanya kenaikan tarif PDAM di Kota Mataram. Karena itu, ketika muncul wacana kenaikan tarif parkir, BI langsung meminta agar rencana tersebut dikaji secara mendalam.

Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan tarif layanan publik perlu mempertimbangkan dampak lanjutan terhadap inflasi daerah. Sebab, kenaikan biaya layanan dasar berpotensi memicu kenaikan biaya operasional berbagai sektor usaha yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat.
“Kami sudah sampaikan, tolong benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai kebijakan tersebut justru memicu kenaikan harga-harga yang lain dan menambah tekanan inflasi daerah,” katanya.

Alasan Menaikkan BI Rate
Peringatan tersebut disampaikan menyusul keputusan Bank Indonesia yang kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan pada 9 Juni 2026.

Selain BI Rate, suku bunga Deposit Facility juga dinaikkan menjadi 4,5 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.

Hario menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah BI mengevaluasi perkembangan ekonomi terkini yang menunjukkan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Menurutnya, gejolak ekonomi global yang masih berlangsung, tingginya permintaan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya sebagian investasi portofolio asing dari Indonesia menjadi faktor utama yang menekan rupiah.

“Karena itu Bank Indonesia memandang perlu melakukan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui peningkatan suku bunga dan berbagai instrumen lainnya guna menarik kembali aliran modal asing,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.

Risiko Inflasi dari Harga Energi dan Kebijakan Daerah
Hario menambahkan, sejak RDG bulanan Mei 2026, BI telah mengidentifikasi sejumlah risiko inflasi yang perlu diantisipasi. Salah satunya berasal dari kenaikan harga komoditas global yang berpotensi menimbulkan imported inflation atau inflasi yang ditransmisikan dari luar negeri.
Selain itu, BI juga menyoroti risiko kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered prices), termasuk tarif energi non-subsidi.

“Kenaikan harga energi non-subsidi memang sudah menjadi salah satu risiko yang kami perhitungkan. Karena itu kami juga mengingatkan daerah agar tidak menambah tekanan inflasi melalui kebijakan tarif yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Meski demikian, BI masih menunggu perkembangan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi yang baru berlaku dalam beberapa hari terakhir.

“Karena yang naik adalah BBM non-subsidi, sementara BBM subsidi masih tetap, maka besaran dampaknya terhadap inflasi masih perlu diamati dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.

Inflasi Daerah Perlu Dijaga Bersama
Menurut Hario, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan yang tidak menimbulkan tekanan harga baru di masyarakat.

Karena itu, BI berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB dapat lebih cermat dalam menetapkan kebijakan tarif layanan publik, terutama pada saat kondisi ekonomi masih menghadapi tekanan dari faktor global maupun domestik.

Dengan langkah antisipatif tersebut, stabilitas harga di daerah diharapkan tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi NTB dapat terus dipertahankan. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Harga kebutuhan pokok di Provinsi NTB hingga Senin, 15 Juni 2026 masih terpantau relatif stabil meski terdapat pergerakan pada sejumlah komoditas hortikultura. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok bawang-bawangan dan cabai, sementara beberapa komoditas pangan lainnya justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang dirilis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, perbandingan harga antara 15 Juni 2026 dengan 12 Juni 2026 menunjukkan fluktuasi yang masih berada dalam batas normal.
Kepala Disperindag NTB, Lalu Wiranata, menyampaikan bahwa meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan pasca penyesuaian harga BBM non-subsidi, kondisi pasar secara umum masih terkendali dan belum mengkhawatirkan.

Bawang Bombay Naik Tertinggi
Komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah bawang bombay. Harga rata-rata bawang bombay naik sebesar Rp3.570 atau sekitar 10 persen, dari sebelumnya menjadi Rp31.689 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh menurunnya stok di tingkat pasar.

Selain itu, bawang putih jenis kating juga mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp2.000 atau sekitar 5 persen menjadi Rp38.933 per kilogram akibat pasokan yang mulai berkurang.

Sementara cabai rawit merah naik Rp1.733 atau sekitar 3 persen menjadi Rp67.500 per kilogram karena pasokan yang menurun di tengah tingginya permintaan masyarakat.

Harga bawang putih honan juga mengalami kenaikan sebesar Rp567 atau sekitar 1 persen menjadi Rp40.267 per kilogram. Berbeda dengan komoditas lainnya, kenaikan ini lebih banyak dipicu oleh meningkatnya permintaan konsumen.

Minyak goreng curah turut mengalami kenaikan meski relatif tipis, yakni sebesar Rp100 menjadi Rp20.611 per liter akibat meningkatnya permintaan pasar.

Cabai Merah Besar dan Udang Segar Turun
Di sisi lain, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan harga. Penurunan terbesar terjadi pada cabai merah besar yang turun Rp1.100 atau sekitar 2 persen menjadi Rp46.317 per kilogram. Penurunan ini didorong oleh meningkatnya pasokan ke pasar.

Komoditas perikanan, yakni udang segar, juga mengalami penurunan sebesar Rp1.000 atau sekitar 2 persen menjadi Rp54.833 per kilogram.

Cabai rawit hijau turun Rp633 menjadi Rp32.033 per kilogram karena permintaan yang melemah. Kondisi serupa terjadi pada kacang hijau yang turun Rp566 menjadi Rp29.389 per kilogram.
Harga cabai merah keriting juga terkoreksi Rp517 menjadi Rp55.650 per kilogram seiring membaiknya ketersediaan stok. Sementara tomat turun Rp500 menjadi Rp15.700 per kilogram akibat melimpahnya pasokan.

Beberapa komoditas lain yang mengalami penurunan harga antara lain ikan bandeng yang turun Rp367 menjadi Rp44.286 per kilogram, kacang tanah turun Rp333 menjadi Rp37.056 per kilogram, bawang merah turun Rp283 menjadi Rp41.783 per kilogram, serta daging ayam ras yang turun Rp250 menjadi Rp39.450 per kilogram.

Adapun jeruk lokal dan kentang masing-masing turun tipis Rp125 dan Rp100 per kilogram. Minyak goreng premium juga mengalami koreksi kecil sebesar Rp25 menjadi Rp24.425 per liter.

Beras, Gula dan Telur Stabil
Meski terjadi fluktuasi pada sejumlah komoditas hortikultura, Disperindag NTB mencatat sebagian besar kebutuhan pokok strategis masyarakat masih berada dalam kondisi stabil.

Harga seluruh jenis beras, baik beras medium, premium maupun beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tidak mengalami perubahan. Demikian pula harga daging sapi, telur ayam ras, gula pasir, serta tepung terigu yang masih bertahan pada level sebelumnya.

Kondisi diatas menunjukkan pasokan pangan utama di NTB masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk selama periode libur panjang dan pasca kenaikan harga BBM non-subsidi.(bul)