Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 206

APBD Perubahan, Target PAD dari Pajak Daerah Naik Menjadi Rp303 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
H. M. Ramayoga(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tren peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak sangat progresif. Badan Keuangan Daerah meningkatkan target pajak daerah dari sebelumnya Rp291 miliar lebih menjadi Rp303 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2025.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram H. Muhammad Ramayoga dikonfirmasi pada, Jumat 8 Agustus 2025 mengakui, target pendapatan asli daerah dari pajak mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp291 miliar menjadi Rp304 miliar. Potensi kenaikan bersumber dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restaurant. “Kalau pajak yang lain tidak memungkinkan naik,” terangnya.

Ia merincikan tambahan kenaikan pajak BPHTB sekitar Rp8 miliar-Rp10 miliar, sedangkan pajak restaurant sekitar Rp2 miliar. Pajak BPHTB sebenarnya tergantung dari transaksi balik nama sertifikat dan pembelian aset, sehingga tidak bisa diprediksi sejak awal bahwa akan terjadi transaksi 10. Ternyata proses di tengah tahun ada pengajuan lebih besar. “Tergantung orang yang mau bertransaksi seperti pembelian tanah,” kata Yoga.

Secara akumulatif kenaikan pajak daerah mencapai Rp303 miliar. Rencana kenaikan target pajak ini akan dibahas dalam kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD Kota Mataram.

Mantan Kepala Bappeda Kota Mataram menambahkan, pembahasan APBD perubahan akan segera berproses menunggu rampungnya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Setelah RPJMD selesai baru kita bahas kua-ppas,” terangnya.

Artinya, jika ada kenaikan Rp2 miliar pada pajak restaurant maka target tahun 2025 mencapai Rp42 miliar. Sementara,BPHTB dari target sebelumnya Rp30 miliar menjadi Rp38miliar-Rp40 miliar.

Capaian pajak daerah mencapai Rp147,3 miliar atau Rp50,61 persen dari target Rp291,2 miliar sampai tanggal 11 Juli 2025. Pendapatan ini terdiri dari pajak hotel Rp12,8 miliar dari target Rp30 miliar. Pajak restauran capaian Rp24 miliar lebih dari target Rp40 miliar. Pajak hiburan terealisasi Rp3,7 miliar dari target Rp6 miliar. Pajak parkir terealisasi Rp1,16 miliar dari target Rp2 miliar.

Selanjutnya, pajak air bawah tanah dari target Rp2 miliar terealisasi Rp1,34 miliar. Opsen PKB dari target Rp61,5 miliar terealisasi Rp33,6 miliar lebih. Opsen BBNK terealisasi Rp15,9 miliar dari target Rp36,4 miliar lebih. Pajak BPHTB dari target Rp30 miliar terealisasi Rp19,6 miliar lebih. (cem)

BTNGR Rilis 10 SOP Baru Pendakian Rinjani

By
ekbisntb.com
-
0
Anak Gunung Rinjani, Gunung Barujari(ekbisntb.com/dokumen resmi BTNGR)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) merilis 10 Standar Operasional Terbaru (SOP) pendakian Gunung Rinjani. Setelah melakukan revisi hingga lima kali, BTNGR, Pemprov NTB, Kementerian Perhutanan, dan beberapa pihak terkait lainnya menetapkan SOP terbaru sebagai upaya peningkatan keselamatan, kenyamanan, dan tanggung jawab dalam aktivitas pendakian.

Beberapa poin penting perubahan tersebut di antaranya pendaki harus menunjukkan surat sehat berlaku maksimal H-1 sebelum pendakian; wajib mengisi Surat Pernyataan dan data asuransi lain yang dimiliki; pendaki wajib punya pengalaman dibuktikan dalam bentuk foto, sertifikat, atau wawancara.

Selanjutnya, pendaki berusia di bawah 17 tahun wajib didampingi dan membawa izin ortu; pemula wajib didampingi guide berpengalaman; wajib mengikuti safety briefing; 1 guide maksimal memandu lima pendaki; 1 porter maksimal untuk dua pendaki asing atau tiga pendaki lokal.

Kemudian, Open Trip atau TO wajib memastikan standar perlengkapan pendakian; dilarang membawa speaker aktif & alat musik, serta perubahan jadwal pendakian wajib melapor dan melampirkan alasan perubahan jadwal serta bukti pendukung.

Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata mengatakan Pemprov NTB bergerak cepat memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian Gunung Rinjani. Langkah ini diambil sebagai respon atas insiden yang terjadi beberapa waktu lalu, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Upaya penguatan SOP dilakukan seiring pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas (upskilling) bagi para pemandu gunung di kawasan Rinjani. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pemberian sertifikasi kompetensi bagi para pemandu, setelah mereka lulus uji.

“Untuk menciptakan pariwisata yang mendunia, kita butuh standar yang berkualitas dan berstandar internasional,” ujar Kepala Bidang Destinasi Pariwisata NTB, Chandra Aprinova. Pelatihan mencakup standar pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan komunikasi, hingga kemampuan mengambil keputusan dalam situasi darurat.

Selain SOP dan peningkatan kapasitas SDM, Pemprov NTB juga mendorong kerja sama dengan pihak swasta seperti Eiger, Consina, dan Arei untuk meningkatkan standar peralatan pendakian. “Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, penguatan SOP, peningkatan kapasitas dan sertifikasi pemandu, serta peningkatan peralatan berstandar internasional,” tambahnya.

Dia juga menyoroti pentingnya penguatan dimensi sosial dan ekonomi dalam SOP. Budaya lokal dan peran masyarakat harus diakomodasi dalam sistem pendakian Rinjani. “Sekitar 80 persen masyarakat di sekitar Rinjani hidup dari pariwisata pendakian. Ini harus jadi perhatian,” katanya. (era)

Lindungi Masyarakat Indonesia, Indosat Manfaatkan AI untuk Hadang Spam dan Scam

By
ekbisntb.com
-
0
Peluncuran fitur Anti-Spam dan Anti-Scam(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) meluncurkan inovasi terbarunya dalam memperkuat perlindungan digital masyarakat. Berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Indosat meluncurkan fitur Anti-Spam dan Anti-Scam, solusi berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang dirancang untuk melindungi pengguna dari berbagai ancaman penipuan digital yang terus meningkat.

Solusi ini hadir sebagai respons terhadap ancaman yang nyata. Berdasarkan Asia Scam Report 2024 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA), sebanyak 65% masyarakat Indonesia menerima upaya penipuan setiap minggunya, mulai dari pesan teks phishing, tawaran kerja palsu, hingga skema penipuan investasi. Kondisi ini menunjukkan urgensi atas perlindungan digital yang lebih kuat dan inklusif.

Fitur Anti-Spam dan Anti-Scam Indosat bekerja secara otomatis dan real-time untuk mendeteksi pengirim pesan atau penelepon mencurigakan, menyaring potensi ancaman, serta memberikan peringatan kepada pelanggan. Teknologi ini dikembangkan di atas fondasi AIvolusi5G, kombinasi kecanggihan AI dengan jaringan 5G milik Indosat yang responsif, adaptif, dan relevan. Dengan kemampuan pemrosesan langsung di jaringan (on-network), fitur ini tidak memerlukan perangkat canggih atau koneksi premium, sehingga dapat diakses oleh semua kalangan, di mana pun mereka berada.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, menegaskan komitmen Indosat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya.

“Indosat meyakini bahwa perlindungan digital adalah hak dasar setiap masyarakat Indonesia. Kolaborasi kami dengan Tanla dalam menghadirkan solusi AI powered Anti-Spam dan Anti-Scam menunjukkan bahwa teknologi dapat melindungi kehidupan digital sehari-hari. Dibangun di atas Sovereign AI Factory milik Indosat yang didukung GPU NVIDIA Blackwell tercanggih, solusi ini memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi spam dan scam secara real-time, memperkokoh ketahanan digital bangsa dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia digital.” ujarnya.

Peluncuran fitur Anti-Spam dan Anti-Scam ini berkolaborasi dengan Tanla, mitra teknologi AI, dan didukung oleh kolaborator global seperti, Mastercard, GSMA, dan GASA. Dengan semangat gotong royong, Indosat bersama para mitra berkolaborasi untuk menanggulangi permasalahan spam dan scam di Indonesia.

Peluncuran ini juga menyoroti bagaimana inovasi yang diinisiasi perusahaan memainkan peran penting dalam memerangi penipuan dan memastikan akses digital yang lebih aman, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini.

“Pemerintah menyambut baik langkah kolaboratif yang diinisiasi oleh Indosat sebagai bagian dari upaya kolektif membangun ruang digital yang aman. AI harus membawa teknologi lebih dekat dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pembentuk arah pemanfaatan AI yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.” katanya.

Inovasi ini merupakan bagian dari transformasi Indosat menuju AI-TechCo, dengan komitmen menghadirkan solusi yang aman, modern, dan inklusif. Melalui kampanye “AI untuk Kita Semua”, Indosat memastikan bahwa teknologi AI dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh semua orang, tanpa terkecuali. Peluncuran ini juga sejalan dengan tujuan besar Indosat dalam memberdayakan Indonesia.(bul)

Wamen PKP: Perumahan Berkontribusi kepada Pertumbuhan Ekonomi

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan sektor perumahan dapat berkontribusi hingga 1,3 persen kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
Fahri menegaskan bahwa sektor perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan tiga program utama di sektor perumahan, kami telah menghitung total perputaran ekonomi di sektor perumahan bisa mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun. Kontribusi ini berpotensi memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1 sampai 1,3 persen dari target 8 persen yang dijanjikan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan yakni renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun.

Program ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, tetapi membutuhkan renovasi agar layak huni.

Selanjutnya yakni pembangunan satu juta rumah baru melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan.

Terakhir yakni penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10 persen wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan “backlog” perumahan nasional sebesar 20 juta unit.

Menurut Fahri, strategi ini akan menciptakan efek berganda yang signifikan.

“Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan nilai produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp5.947 triliun.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2025 tercatat 5,12 persen secara tahunan dibanding kuartal II tahun 2024. Angka pertumbuhan secara kuartalan 4,04 persen dibanding kuartal sebelumnya. (ant)

Modus Pinjam KTP dan Kelesuan Ekonomi Picu Kredit Macet Kendaraan Meningkat

By
ekbisntb.com
-
0
Iwan Hermawan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kelesuan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak awal 2025 mulai memicu kenaikan kredit macet kendaraan bermotor. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) NTB, Iwan Hermawan, mengungkap adanya tren non performing loan (NPL) yang meningkat di hampir semua perusahaan pembiayaan.

“Rata-rata kenaikannya sekitar 0,5 persen. Memang tidak terlalu tinggi, tetapi tren ini mengkhawatirkan dan harus segera dipotong agar tidak memburuk,” kata Iwan, Jumat, 8 Agustus 2025.

Roda Dua dan Roda Empat Sama-sama Terimbas

Iwan menjelaskan, kenaikan kredit macet terjadi pada pembiayaan kendaraan roda dua maupun roda empat. Fenomena ini mulai terlihat sejak April 2025, bersamaan dengan menurunnya pembelian kendaraan baru dan melemahnya kapasitas konsumen. Kondisi ini tidak saja terjadi di NTB, pun halnya sama keadaannya se nasional.

Namun, di NTB muncul modus baru yang ikut memperparah situasi, yakni pengambilan kendaraan atas nama orang lain dengan meminjam KTP.

“Pemilik KTP ditawari uang sebagai imbalan. Untuk motor, mereka dibayar Rp1,5 juta sampai Rp2,5 juta. Untuk mobil, bisa sampai Rp5 juta,” jelasnya.

Skema ini, lanjut Iwan, rawan berakhir dengan kredit macet karena pihak yang benar-benar memakai kendaraan tidak tercatat sebagai debitur resmi. Sementara pemilik KTP berpotensi terjerat masalah hukum saat penagihan.

“Ketika kami tangani, pemilik KTPnya bilang, saya kan cuma atas nama, atau kendaraannya sudah saya over kredit. Padahal, ini pelanggaran hukum,” tegasnya.

Diduga Libatkan Oknum Internal

Menurut Iwan, seluruh multifinance sebenarnya telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui skoring ketat terhadap calon debitur. Namun, adanya modus pinjam KTP ini diduga melibatkan oknum internal perusahaan pembiayaan atau dealer.

“Skoring sudah diperketat, tetapi kalau ada yang bermain di internal, pengajuan bisa tetap lolos. Kami sedang mendalami ini bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

APPI NTB kini menggandeng kepolisian untuk menindak kasus-kasus kredit macet akibat modus ini. Sejumlah laporan telah ditangani aparat.

Langkah APPI: Penegakan Hukum dan Edukasi

Iwan menegaskan, APPI tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga gencar mengedukasi masyarakat. Koordinasi dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi hingga tingkat desa.

“Kami ingin masyarakat paham bahwa meminjamkan KTP untuk pembiayaan kendaraan itu berisiko besar dan salah secara hukum,” katanya.

Sementara untuk kendaraan yang bermasalah, perusahaan pembiayaan tetap menggunakan pihak eksternal atau debt collector. Namun, pendekatannya mengutamakan negosiasi agar penyelesaian berjalan damai.

“Kalau daya beli melemah, kita cari solusi bersama. Tetapi kalau sudah masuk ranah pelanggaran hukum, tentu akan ditindak,” pungkas Iwan.(bul)

Banyak Kontraktor Menganggur, Akibat Efisiensi Anggaran Pemerintah

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua Gapensi NTB, H. Agus Mulyadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemangkasan anggaran dan efisiensi belanja pemerintah mulai berdampak serius terhadap sektor konstruksi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB, H. Agus Mulyadi, mengungkapkan banyak kontraktor kini terpaksa menganggur akibat minimnya proyek fisik pemerintah.

“Pemerintah sedang efisiensi, tapi efeknya kontraktor banyak yang tidak dapat pekerjaan. Ekonomi nasional juga lesu, peredaran uang kecil sekali. Kondisi kita sekarang sedang tidak baik-baik saja,” ujar H. Agus, Jumat, 8 Agustus 2025.

PHK di Sektor Konstruksi Tidak Terhindarkan

Menurut Agus, kelesuan ini mendorong kontraktor mencari peluang di luar sektor konstruksi. “Mau tidak mau mereka harus alih profesi. Kalau hanya mengandalkan proyek pemerintah, tidak akan cukup untuk bertahan,” katanya.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor konstruksi pun sulit dihindari. Perusahaan kontraktor kini cenderung mengefisiensikan jumlah pegawai. Tenaga kerja hanya direkrut saat proyek berjalan dan dilepas kembali setelah pekerjaan selesai.

“Sekarang tidak banyak pegawai tetap. Kalau butuh, kita panggil lagi. Selain itu, banyak pekerjaan konstruksi sudah dikonversi ke digitalisasi. Misalnya tender, semuanya serba online, jadi yang dibutuhkan lebih banyak tenaga ahli IT,” jelas Agus.

Harapan Kontraktor: Pemerataan Proyek

Di tengah kondisi sulit ini, Gapensi NTB berharap pemerintah lebih bijak dalam membagi proyek. Agus menyoroti praktik penunjukan langsung (PL) untuk proyek bernilai ratusan miliar yang justru dikerjakan hanya oleh satu atau dua perusahaan.

“Kalau kue ini dibagi ke lebih banyak kontraktor, akan terjadi pemerataan. Jangan satu proyek besar langsung diberikan ke satu perusahaan saja. Pecah paketnya menjadi kecil-kecil agar bisa dikerjakan kontraktor lokal yang lebih banyak,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan pemerataan paket proyek bisa memperluas perputaran uang di daerah. Selama ini, efisiensi anggaran justru membuat jumlah paket berkurang drastis.

“Yang biasanya empat paket, sekarang jadi satu paket. Peredaran uang makin sulit. Kita punya barang pun mau dijual, tidak ada yang beli,” tambah Agus.

Bertahan di Tengah Kelesuan

Agus mengakui kondisi keuangan saat ini tidak hanya berat bagi sektor konstruksi, tetapi juga hampir semua sektor bisnis di daerah.

“Yang penting sekarang ini bagaimana kita bisa bertahan dulu. Semua lini bisnis sedang tidak sehat,” ujarnya.

Gapensi NTB berharap pemerintah mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran terhadap sektor konstruksi dan membuka ruang bagi lebih banyak kontraktor untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemerintah.(bul)

Perangkat Desa KLU Dibekali Ilmu Pajak dan Pengelolaan Aset

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur, Ruseno Hadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Merenten Konsultan Hukum menyelenggarakan Pelatihan bagi perangkat desa se-Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Puri Indah Hotel & Convention, Mataram, selama tiga hari pada 8–10 Agustus 2025 dengan mengusung tema “Penguatan Sistem Aplikasi Desa: Menuju Desa yang Maju.”

Pelatihan ini diikuti oleh 136 perangkat desa se Kabupaten Lombok Utara. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman perpajakan atas dana desa. pengelolaan Aset Desa sesuai Permendagri No 3 tahun 2024, Aplikasi Profil Desa (PRODESKEL), Aplikasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dan Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa (EVDESKEL).

Pelatihan ini difokuskan pada materi pelaporan pajak desa, pembuatan profil desa, pengelolaan aset, serta pemahaman mengenai peraturan yang mengatur penggunaan Dana Desa. Tujuannya adalah agar perangkat desa dapat mengelola keuangan desa dengan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, pengelolaan keuangan di Kabupaten Lombok Utara dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pembangunan desa yang lebih optimal.

Salah satu narasumber yang hadir dalam pelatihan ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur, Ruseno Hadi beserta tim Penyuluh, yang memberikan materi tentang pemahaman mengenai sistem administrasi perpajakan terbaru berbasis Coretax dan kewajiban perpajakan di lingkup pemerintahan desa.

Ruseno Hadi juga memaparkan kontribusi sektor pemerintahan terhadap penerimaan pajak. Di Kabupaten Lombok Utara sendiri terdapat 8.864 Wajib Pajak, terdiri dari 1.819 Wajib Pajak Badan, 6.936 Wajib Pajak Orang Pribadi, serta 109 Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Untuk tahun 2024, sektor instansi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 56,01% dari total penerimaan KPP Mataram Timur, atau sekitar Rp213,6 miliar, berasal dari Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat.

Adapun target penerimaan pajak KPP Mataram Timur tahun 2025 sebesar Rp440,4 miliar. Ruseno berharap seluruh instansi pemerintah, terutama perangkat desa, semakin tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Pelatihan dilaksanakan secara intensif selama tiga hari dengan kombinasi materi teori dan praktek. Peserta diajarkan cara menggunakan sistem pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya langsung kepada narasumber.(bul)

Hario Kartiko Pamungkas Dilantik Sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melantik empat Kepala Kantor Perwakilan BI(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melantik empat Kepala Kantor Perwakilan BI. Salah satunya, Hario Kartiko Pamungkas Dilantik sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perry dalam prosesi pelantikan di Jakarta, Jumat, menyampaikan pesan kepada para kepala perwakilan yang baru dilantik untuk menjaga amanah dan tanggung jawab, berani menghadapi cobaan, dan terus mendekatkan diri pada Tuhan dalam menjalankan berbagai tugas.

Salah satu pemimpin satuan kerja kantor perwakilan yang dilantik yaitu Hario Kartiko Pamungkas menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hario sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten.

Jabatan baru yang diemban Hario sebagai Kepala Perwakilan BI NTB efektif secepatnya 15 Juli 2025 dan selambatnya 15 Agustus 2025.

Selanjutnya, Adidoyo Prakoso dilantik sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adidoyo efektif menjabat secepatnya 1 September 2025 dan selambatnya 30 September 2025.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau.

Muhamad Irfan Sukarna, yang sebelumnya menjabat Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, dilantik sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tengah.

Jabatan baru Irfan efektif secepatnya 15 Juli 2025 dan selambatnya 15 Agustus 2025.

Terakhir yaitu Ahmadi Rahman yang dilantik sebagai Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar yang akan menjabat secepatnya 15 Juli 2025 dan selambatnya 15 Agustus 2025. Ahmadi sebelumnya menjabat Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri.

Gubernur BI menyampaikan pelantikan pejabat ini merupakan bagian dari transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang memperkuat pencapaian tujuan BI, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (ant)

Harga Emas Antam hari ini Melonjak Rp16.000 ke Angka Rp1,959 Juta Pergram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat 8 Agustus 2025 meroket Rp16.000 dari semula Rp1.943.000 menjadi Rp1.959.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.805.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:
– Harga emas 0,5 gram: Rp1.029.500.
‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.959.000.
‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.858.000.
– Harga emas 3 gram: Rp5.762.000.
‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.570.000.
‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp19.085.000.
‎- Harga emas 25 gram: Rp47.587.000.
‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp95.095.000.
‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp190.112.000.
‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp475.015.000.
‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp949.820.000.
‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.899.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Akselerasi Penyerapan, Pupuk Indonesia Dukung Luwu Utara Jadi Lumbung Pangan Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
General Manager Regional 4 Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani(ekbisntb.com/bul)

Luwu Utara (ekbisntb.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mendukung akselerasi penyerapan pupuk bersubsidi bagi petani terdaftar. Hal ini ditujukan sebagai upaya menjadikan Luwu Utara sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

General Manager Regional 4 Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani mengatakan bahwa Pupuk Indonesia berada di garda terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Pemerintah sangat konsen menyejahterakan petani, terbukti dengan penambahan alokasi pupuk subsidi yang cukup tinggi. Berkat kebijakan ini, stok beras nasional kini menjadi yang tertinggi dalam sejarah, dan Pupuk Indonesia turut terlibat aktif dalam menjaga stabilitas pangan ini,” demikian ungkap Wisnu pada kegiatan “Optimalisasi Penyaluran dan Tebus Bersama”.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung I Lagaligo, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dikatakan Wisnu dihadiri oleh 120 petani, Pelaku Usaha Distribusi (PUD), Penerima Pada Titik Serah (PPTS), dan Penyuluh ini berhasil memfasilitasi penebusan 274,01 ton pupuk bersubsidi.

Lebih lanjut dia mengatakan pentingnya pengawalan di tingkat petani untuk menerjemahkan kebijakan ini menjadi peningkatan produksi. “Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh distributor dan petugas lapangan untuk tidak berhenti mengingatkan petani agar segera menebus jatahnya. Ini penting agar kedepannya, alokasi untuk Luwu Utara tetap terjaga dan produktivitas terus meningkat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim menyatakan dukungannya untuk menyukseskan program tersebut di tingkat daerah. “Kebijakan Bapak Menteri Pertanian menambah alokasi pupuk adalah amanah bagi kita. Luwu Utara harus menjadi lumbung pangan, Saya instruksikan kepada seluruh penyuluh untuk mendampingi dan mem-backup penuh para petani kita dalam melakukan penebusan di kios-kios resmi,” kata dia.

Sebagai bukti nyata sinergi dalam acara ini, total penebusan pupuk bersubsidi mencapai 274,01 ton, yang terdiri dari 109,9 ton Urea, 148,25 ton NPK Phonska, 10,3 ton NPK Formula Khusus Kakao, dan 5,56 ton pupuk organik.(r)

1...205206207...816Page 206 of 816

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami