Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 200

Polda NTB dan Bulog NTB Kolaborasi Menyediakan Beras SPHP untuk Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Polda NTB bekerjasama dengan Bulog NTB di Polsek Pagutan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) bekerjasama dengan Perum Bulog NTB ikut menggencarkan penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.

Kerjasama ini dilakukan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan serentak di Indonesia. Di NTB, kegiatan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan di Polsek Pagutan, Kota Mataram, Kamis, 14 Agustus 2025.

Kegiatan ini mendapat antusias dari masyarakat yang berbondong-bondong membeli beras SPHP, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga lebih rendah dari harga pasaran.

Wakapolda NTB, Brigjen Pol Hari Nugroho, menjelaskan bahwa kegiatan penjualan beras SPHP sudah dimulai sejak 9 Agustus 2025.

“Hari ini puncaknya, kita menggelar secara serentak minimal di 31 titik. Polda bersama 10 Polres dan sejumlah Polsek melakukan kegiatan yang sama,” ujarnya.

Pada kegiatan kali ini, Polda NTB menargetkan penjualan 25 ton beras SPHP. Selain beras, juga dijual minyak goreng dan gula pasir dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

“Sampai kemarin, total beras yang sudah terjual mencapai 70 ton. Kita targetkan penyaluran beras SPHP berlangsung sampai akhir tahun. Bulog NTB punya stok sekitar 23 ribu ton untuk wilayah NTB,” tambahnya.

Hari Nugroho menegaskan, penjualan beras SPHP diprioritaskan kepada konsumen akhir agar tidak ada penimbunan. Setiap kepala keluarga hanya boleh membeli maksimal 10 kilogram per transaksi.

“Besoknya kalau mau beli lagi, silakan. Kami juga melakukan pengawasan ketat di lapangan melalui jajaran Reskrimsus agar tidak ada penyimpangan,” jelasnya.

Diharapkan, dengan kerjasama bersama Perum Bulog ini, masyarakat akan mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau dari Bulog. Selain itu, tambah Brigjen Pol Hari Nugroho, Polisi juga terus melakukan pengawasan di lapangan. Terhadap indikasi adanya pihak-pihak yang kemungkinan melakukan pengoplosan beras premium.

“Sejauh ini belum ada lagi ditemukan kegiatan pengoplosan beras premium,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divisi Regional NTB, Rizal P. Sukmaadijaya, mengatakan gerakan pangan murah yang melibatkan Polri ini bertujuan menstabilkan harga di pasar dan memastikan pasokan tetap tersedia.

“Hari ini kami siapkan 25 ton beras SPHP untuk kegiatan bersama Polda NTB. Kalau diperlukan, kami siap menambah alokasi,” ungkapnya.

Rizal menambahkan, penjualan beras SPHP dilakukan setiap hari secara mobile di berbagai lokasi, tidak hanya oleh Polri, tetapi juga TNI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Harga beras SPHP dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan 5 kilogram.

“Selain beras, kami juga menyediakan minyak goreng dan gula pasir sebagai pelengkap. Harga ini sudah ditetapkan pemerintah dan berlaku hingga akhir tahun, selama tidak ada perubahan kebijakan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi ini, Polda NTB dan Bulog berharap harga pangan di NTB tetap stabil dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.(bul)

BPKP Temukan Ketidakefektifan Program Penanggulangan Kemiskinan di Dompu

By
ekbisntb.com
-
0
Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Nukman, saat menyampaikan gagasannya dalam penerapan SPIP untuk program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dompu di Aula Inspektorat Dompu, Rabu 13 Agustus 2025 sore(ekbisntb.com/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ketidakefektifan program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan di Kabupaten Dompu tahun 2024. Dari alokasi anggaran Rp131 M untuk kedua program ini, sekitar Rp89 miliar tidak efektif untuk memenuhi tujuan program.

Pelibatan masyarakat sipil atau civil society dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam memenuhi tujuan pembangunan. Tidak hanya dalam pengawasan program, tapi juga dalam proses pengambilan keputusan.

Gagasan ini disampaikan Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Nukman, SH., MAP., sebagai Proyek Perubahan SiKOMPAS atau Sinergi dan Kolaborasi Mitigasi Risiko Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Program Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Dompu yang disampaikan di Aula Inspektorat Kabupaten Dompu, Rabu 13 Agustus 2025 siang.

“Potensinya lumayan yang tidak efektif itu. Ada Rp90-an miliar, kenapa? Ada kekeliruan dan tidak tepat menempatkan program kegiatan dan sub kegiatan. Itu tidak mengarah pada pengentasan kemiskinan maupun program ketahanan pangan. Itu hasil temuan BPKP,” ungkap Nukman.

Nukman juga mengungkapkan, pelibatan masyarakat sipil di luar pemerintahan untuk program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan menjadi tuntutan, karena tujuan akhir dari program ini adalah masyarakat. Dengan begitu, resistensi melalui aksi protes dan pelaporan secara hukum dapat diminimalisasi. “Karena ada tanggung jawab dalam ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Penggunaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara terus menerus juga menjadi keharusan. SPIP tidak hanya dilakukan di akhir tahun dengan laporan keuangan dan laporan realisasinya. Tapi dilakukan secara berkelanjutan setiap saat. Karena pengendalian yang terpola, tidak harus menunggu pemeriksaaan auditor internal maupun eksgternal. “Ketika SPIP atau pengendalian internal ini dilakukan, maka setiap iesiko itu termitigasi dari awal,” jelas Nukman.

Pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan untuk diterapkan di Kabupaten Dompu ini mendapat apresiasi dari peserta diskusi yang melibatkan akademisi, wartawan, dan unsur perangkat daerah lingkup Pemda Dompu. (ula)

Kecamatan Utan, Kantong Kemiskinan di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Syarifah(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa menyebutkan bahwa Kecamatan Utan menjadi salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini berdasarkan jumlah penerima bantuan sosial (PKH, BPNT, dan PBI Kesehatan) terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

“Utan menjadi salah satu kantong kemiskinan kita lantaran jumlah penduduk yang sangat besar, termasuk penerima bantuan sosial di sana juga sangat banyak,” kadisos melalui Kata Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Syarifah kepada Ekbis NTB, Rabu 13 Agustus 2025.

Ipok sapaan akrabnya melanjutkan, untuk jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.725 kelompok. Sementara untuk program BPNT sebanyak 3. 797 orang dan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan mencapai 20.159 orang.

“Utan memang yang paling banyak menerima bantuan sosial khusus masyarakat miskin. Sementara yang paling rendah berada di Kecamatan Lantung karena memang jumlah penduduknya sedikit,” ujarnya.

Ia melanjutkan, secara keseluruhan total penduduk miskin di Sumbawa mencapai 170.136 kepala keluarga (KK) atau sekitar 529.192 jiwa. Sementara untuk penduduk yang berada dalam desil 1 kemiskinan ekstrem mencapai 19.087 rumah tangga dengan dengan total individu 64. 063 jiwa.

“Jadi, 19.087 KK tersebut merupakan masyarakat yang berada di desil satu kesejahteraan sosial (kemiskinan ekstrem) sehingga kami tetap memberikan atensi khusus,” tambahnya.

Sementara jumlah penduduk miskin yang berada di desil dua kesejahteraan sosial mencapai 14.247 kepala keluarga atau 48.867 jiwa. Sedangkan untuk desil 3 kesejahteraan sosial mencapai 14.965 kepala keluarga atau 45.904 jiwa.

“Jadi, secara keseluruhan dari desil 1 kesejahteraan sosial hingga desil 10 jumlah penduduk miskin di Sumbawa 170.136 kepala keluarga (KK) atau sekitar 529.192 jiwa,” timpalnya.

Ia pun meyakinkan, terhadap rumah tangga miskin tersebut, pemerintah juga tetap menyiapkan program khusus dengan harapan mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. Salah satunya bantuan PKH, BPNT, dan PBI APBN serta APBD, BLT dan juga bantuan sosial lainnya.

“Mereka semua (masyarakat miskin) sudah ter-cover bantuan sosial yang sudah ditetapkan Pemerintah dengan harapan mereka bisa keluar dari kategori miskin,” ucapnya.

Disinggung terkait faktor utama sehingga angka kemiskinan di Kecamatan Utan cukup tinggi, ia menyebutkan hal itu terjadi karena banyaknya pendatang di wilayah tersebut. Kendati demikian, pihaknya tetap akan memberikan atensi khusus dan tidak membedakan asal mereka karena sudah menjadi masyarakat Sumbawa.

“Kami tetap akan memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini, salah satunya dengan program-program yang disiapkan pemerintah dengan harapan penduduk miskin ini bisa lebih mandiri,” tukasnya. (ils)

Tahun 2026, Angka Kemiskinan Sumbawa Ditargetkan 10,8 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Syarifuddin Jarot(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, menargetkan penurunan angka kemiskinan di posisi 10,8 persen di tahun 2026 dari angka saat ini 12,87 persen. Salah satu caranya dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

“Kami menargetkan di tahun 2026 penurunan angka kemiskinan kita di angka 10,8 persen, karena saat ini kita masih di angka dua digit atau sekitar 12 persen,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarifuddin Jarot, Rabu 13 Agustus 2025.

Jarot, meyakinkan, target tersebut dianggap sangat realistis untuk bisa terealisasi di tahun 2026. Di mana penduduk miskin pada Maret 2024 turun 1,04 persen terhadap Maret 2023 dan angka itu merupakan angka penurunan tiga terbesar dari kabupaten/kota di Provinasi NTB.

“Target kami anggap cukup realistis untuk kita capai di tahun 2026 karena kita akan fokuskan pada pelaksanaan program ekonomi berbasis komunitas sehingga lebih terasa,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keterampilan dan akses belajar bagi para pelaku UMKM untuk menumbuhkan ekonomi mikro dan menengah. Termasuk juga akan melakukan sinergitas dengan program nasional salah satunya koperasi desa merah putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

“Keberadaan koperasi desa merah putih akan kita sinergikan dengan kelompok-kelompok masyarakat sehingga mereka bisa  berdaya, sehingga penurunan angka kemiskinan bisa tercapai,” ucapnya.

Ia melanjutkan, beberapa kantong kemiskinan juga akan dilakukan intervensi lebih lanjut. Mengingat ada beberapa kantong kemiskinan yang sudah didata yakni di Kecamatan Utan yang paling utama, Alas, Plampang, Empang, dan kecamatan yang memiliki penduduk terbesar.

“Data-data kantong kemiskinan tersebut sudah kita serahkan ke OPD untuk dilakukan intervensi lebih lanjut sehingga penanganan yang dilakukan bisa lebih komprehensif,” Sebutnya.

Bupati menjelaskan, fenomena naik atau turunnya angka kemiskinan di Sumbawa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemiskinan di Sumbawa bukan kemiskinan berlarut atau kemiskinan yang akut. Namun, kemiskinan itu terjadi karena faktor-faktor eksternal termasuk kejadian bencana alam.

“Salah satu contoh penyebab utama yakni inflasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok salah satunya beras. Sehingga kami akan lebih fokus dalam menyelesaikan persoalan itu,” tukasnya. (ils)

Tiga Tahun Mangkrak, Pabrik AMDK Asel Akhirnya Kembali Produksi

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin bersama tamu undangan lainnya minum bersama Asel sebagai bagian dari kegiatan peluncuran perdana AMDK Asel kembali produksi, Rabu 13 Agustus 2025(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Asel milik PT Energi Selaparang (ES) akhirnya kembali bisa berproduksi setelah tiga tahun mangkrak. Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, peluncuran kembali dilakukan langsung Bupati Lotim, H. Haerul Warisin.

Bupati pun mengisahkan sejarah berdirinya PT ES beberapa tahun lalu di era dirinya menjadi Wakil Bupati bersama Bupati Lotim H. Moch Ali BD 2014-2018. Modal awal untuk membangun pabrik dan modal bangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Rp 11 miliar.

Dipilih lokasi pembangunan pabrik PT ES, karena ada mata air yang terbuang percuma selama ini ke laut.  Adapun nama Asel bukan tanpa alasan. Asel merupakan akronim dari Air Selaparang. Airnya masyarakat Gumi Selaparang.

Pada awal produksinya, pemasaran diakui hanya dalam Kota Selong. Hal ini dinilai sudah cukup bagus. Akan tetapi, setelah tak lagi menjabat wakil bupati, pabrik menjadi tak terurus. Sekembalinya menjadi pemimpin Lotim, H. Iron sapaan akrab Bupati Lotim ini berkomitmen untuk menghidupkan kembali.

Bupati menyatakan tidak ingin menyalahkan pihak yang sebelumnya membuat pabrik tidak bisa produksi. “Kita tidak boleh salahkan yang sebelumnya, tapi kita akan perbaiki kembali,” ungkapnya.

Lotim sangat potensial untuk memberikan pelayanan terbaik. Berdirinya PT ES, tidak semata untuk meraup keuntungan. Bupati meyakinkan, hasil produksi AMDK Asel bisa bersaing dengan swasta. “Jika merek lain bisa dijual Rp 30 ribu per dus, maka Asel bisa lebih murah, bisa Rp 26 ribu per dus,” terangnya.

Kepada jajaran Direksi PT ES, Bupati berpesan agar memelihara dan menjalankan bisnis PT ES dengan baik. Selain kelola AMDK, diminta juga memaksimalkan pengembangan bisnis SPBN. Baik di SPBN Tanjung Luar maupun di Labuhan Haji dan membuat SPBU satu harga. “Kalau bisa buat SPBU satu harga itu namanya berprestasi,” paparnya.

Kapasitas produksi pabrik juga diharapkan bisa terus berkembang. Semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk bela dan beli Asel. “Jangan minum merek lain,” pesan Bupati. Semua kantor milik pemerintah diperintahkan untuk memesan Asel.

Bupati juga mendorong tambah mesin dengan menargetkan 10 ribu dus per hari. Ketika sudah dalam bentuk kemasan, diperintahkan untuk langsung dipasarkan

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT ES, Joyo Supeno menjelaskan peresmian produksi perdana dilakukan Bupati ini setelah tiga tahun mati suri. Kegiatan peluncuran sengaja mengangkat tema energi bangkit energi terbarukan. Hal ini menggambarkan kebangkitan dari kondisi terpuruk.

Pemkab Lotim memberikan PT ES tambahan penyertaan modal Rp 5 miliar. Dari dana inilah mulai dilakukan berbagai perbaikan dan akhirnya kembali bisa produksi.

“Februari 2022 tidak produksi lagi, gudang terkunci, mesin mankgrak,” tutur Joyo.

Setelah bekerja efektif dua bulan, mulai dari optimisme dan spirit luar biasa dari Bupati, Joyo Supeno kemudian bergerak melakukan langkah perbaikan. “Ini panggilan moral terhadap Asel,” ucapnya.

Joyo Supeno menegaskan, PT ES adalah lembaga bisnis. Bukan lembaga sosial. Air ketika keluar gerbang, maka baliknya harus dalam bentuk uang. Ketika semua bisa dijalankan dengan roda bisnis, diyakinkan tahun pertama produksi akan bisa memverikan deviden kepada pemerintah daerah.

Kapasitas produksi sebelumnya bisa 800-1.000 dus per delapan jam kerja. Sekarang bisa dua kali lipat karena punya dua mesin. Harapannya, ke depan bisa lebih optimal dalam pemasaran. Dalam pertemuan peluncuran perdana kemarin, sengaja diundang para pimpinan OPD dan para kepala desa dengan harapan bisa sebagai tim-tim pemasaran produk AMDK Asel di kantor masing-masing. (rus)

Verifikasi Warga Miskin  DTSEN, Pemkab Lobar Alokasikan Anggaran

By
ekbisntb.com
-
0
Wabup Lobar Hj. Nurul Adha bersama warga kurang mampu di Desa Banyu Urip beberapa waktu lalu(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai bentuk keseriusan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wabup Hj. Nurul Adha untuk percepatan penurunan kemiskinan, Pemkab melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Verifikasi dilakukan pada DTSEN yang masuk Desil 1 dan 2 atau kategori warga miskin yang jumlahnya mencapai puluhan ribu jiwa.

Pemkab Lobar bahkan mengalokasikan anggaran untuk verifikasi melibatkan BPS dan SDM PKH agar proses pendataan dilakukan profesional dengan metode dan parameter ilmiah, sehingga data yang diperoleh valid.

Wabup Lobar Hj. Nurul Adha menerangkan terkait upaya percepatan penurunan kemiskinan ini, pihaknya masih dalam tahap mematangkan konsep. Ia diberi tanggung jawab oleh Bupati Lobar, sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK).  Dalam hal ini, jumlah kemiskinan yang akan diturunkan mencapai 12,65 persen dan miskin ekstrem sebesar 1,57 persen.

Menurutnya, peta data kemiskinan dan miskin ekstrem ini sudah ada, tersebar di wilayah Sekotong, Lembar, Narmada, Gerung dan lainnya. “Ini kita sedang membuat konsep kerjanya. Sebab seperti saya sebelumnya di DPRD sering mengkritisi, anggaran banyak sekali menyebar ke mana-mana, tapi apakah fokus pada sasaran? Hal ini lah yang kita ingin agar fokus,” tegasnya kemarin.

Acuan data berdasarkan DTSEN yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial melalui Surat Keputusan, sehingga DTSEN ini tidak bisa diutak-atik. DTSEN ini yang akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial mengandeng BPS. “Jadi bentuk keseriusan Bapak Bupati dan saya untuk menyelesaikan percepatan penurunan kemiskinan. Anggaran kami berikan untuk verval data ini, supaya Dinas Sosial betul-betul bekerja,” ujarnya.

Data yang diverifikasi ini Desil 1 dan 2, sehingga diketahui warga miskin dan di mana lokasinya serta kondisi rumahnya dan lainnya, supaya lengkap data yang diperoleh.

“Insyaallah mulai bekerja tanggal 1 September, BPS bersama Dinsos melibatkan seluruh PKH kita,” ujarnya.

Setelah mendapatkan data pasti sebagai acuan, ia pun akan mengajak semua OPD terkait agar dalam melakukan intervensi program harus fokus pada data. Jangan sampai, OPD melakukan pelatihan pada warga tidak miskin.

Tidak hanya OPD, namun Baznas, NGO, Perbankan atau pihak lain diajak untuk ambil bagian penanganan intervensi agar mengacu data tersebut supaya cepat menyelesaikan kemiskinan ini. Terkait harapan DPRD agar petugas pendapatan profesional, Wabup memastikan akan dilakukan secara professional

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Lobar M. Munib mengharapkan Pemkab Lobar menggunakan petugas pendataan kemiskinan yang profesional dan independen. Agar tidak mudah diintervensi oleh pihak lain. Data kemiskinan yang dihasilkan juga valid.

“Jadi petugas pendataan ini sangat menentukan hasil data. Kalau petugas yang serius mendata pasti akan baik datanya,” ujarnya.

Validasi data kemiskinan atas DTSEN masih dilakukan.  Masih ada temuan beberapa data penerima bantuan yang berhak justru dikeluarkan dan masuk di data masyarakat mampu, bahkan sebaliknya. peran petugas pendata penting memastikan kondisi sebenarnya. Sebab Munip menilai benar atau tidak data itu sumbernya dari petugas pendata.

“Petugas  dalam mendata sesuai apa yang ditemukan di lapangan. Karena kalau terjadi kesalahan data di pusat atau daerah tetap sumbernya dari bawah,” ujar Politisi PPP itu.

Perekrutan tim pendata itu harus sungguh-sungguh. Jangan sampai terkesan hanya rutinitas untuk memenuhi laporan.  Selain itu, Munip menyarankan agar honor petugas pendata itu dinaikkan, sehingga menjalankan tugas dengan baik. “Lebih baik keluar lebih anggaran untuk data yang valid dari pada sekedar tetapi tidak maksimal,” ucapnya. (her)

Bupati Lotim Tegaskan Tetap Perjuangkan Tata Kelola Wisata Ekas

By
ekbisntb.com
-
0
Perairan Ekas yang menawan sebagai lokasi selancar. Bupati Lotim H. Haerul Warisin tetap memperjuangkan tata kelola wisata Ekas yang menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menegaskan akan tetap membela dan memperjuangkan perbaikan tata kelola wisata Ekas. Diketahui, konflik perebutan tempat selancar di perairan Ekas sempat kembali memanas.

“Saya akan bela bantel (tetap bela dan perjuangkan) Ekas,” ucapnya di Labuhan Haji,  Rabu 13 Agustus 2025.

Bupati tetap berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan di Ekas ini sudah sesuai dengan hukum, karena membela kepentingan rakyat. “Saya membela kepentingan rakyat dan tidak melanggar hukum,” tegasnya lagi.

Staf Khusus Bidang Pariwisata, Akhmad Roji yang dikonfirmasi terpisah mengemukakan di Ekas ini sudah ada awig-awig. Sebuah aturan yang cukup baik dan diyakinkan tidaklah merugikan siapapun. Termasuk dari pihak boatman Teluk Awang Kabupaten Loteng.

Diakui, saat ini belum ada posko pelayanan terpadu pariwisata di Ekas sebagai tempat pengawasan bersama. Kondisi saat ini di Ekas ini masih terjadi saling ‘’intai’’ antara pelaku wisata dari daerah berbeda.

Menurutnya, apa yang tertuang dalam awig-awig ini sudah sangat jelas untuk kebaikan bersama. Tidak saling berebut kawasan selancar. Kawasan yang diperebutkan ini maksimal 4 boat per season. Satu season dua jam waktu normal. “Kalau masih berebutan maka akan kacau lagi,” ucapnya

Ketika semua mengacu pada awig-awig, diyakinkan tidak akan terjadi masalah. Hanya saja, awig-awig yang dimiliki Ekas ini belum mau diikuti oleh boatman dari luar Lotim.

Pengaturan yang dilakukan Pemkab Lotim ini agar wisatawan yang cinta selancar ini melaksanakan aktivitas selancar dengan lancar. “Yang diinginkan pelaku wisata di Ekas ini keadilan ekonomi, jangan lagi ada perahu dari luar parkir di tengah laut,” ungkapnya.  (rus)

Tinggi, Angka Pengangguran di Lotim

By
ekbisntb.com
-
0
Penyerahan bantuan peralatan kerja secara simbolis oleh Wabup Lotim H Edwin Hadiwijaya kepada perwakilan peserta, dilanjutkan peninjauan fasilitas dan peralatan pelatihan di gedung LLK Lotim, Rabu 13 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih cukup tinggi. Data menunjukkan, terdapat sekitar 20 ribu angkatan kerja di Lotim yang belum terserap dunia kerja. Hal ini setara 2,5 persen dari total populasi.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya mendorong warga Lotim yang belum terserap di dunia kerja mengikuti pelatihan keterampilan dan bisa membuat lapangan kerja secara mandiri.

Membuka dan menutup  pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis klaster kompetensi, Rabu 13 Agustus 2025, Wabup menegaskan, pemerintah daerah berupaya menekan angka pengangguran ini melalui berbagai program pelatihan kerja.

Wabup juga optimistis sektor ekonomi kreatif dan pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber lapangan kerja baru.

Wabup menegaskan perlunya sinergitas semua pihak dalam mengatasi masalah pengangguran. Orang nomor dua di Lotim yang juga ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Lotim ini menekankan bahwa Lotim tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan lapangan kerja yang luas bagi seluruh angkatan kerja.

Namun, dirinya mendorong peserta pelatihan agar tidak hanya mengandalkan peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja secara mandiri.

Melalui pelatihan ini, Wabup  berharap semua  bisa mandiri dan menghasilkan penghasilan sendiri. Menurutnya, kegiatan pelatihan itu menjadi salah satu cara mengurangi angka pengangguran.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Muhammad Hairi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di daerah ini mencapai 25 persen. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disebut menjadi penyumbang terbesar, diduga akibat jurusan yang kurang relevan dengan kebutuhan industri.

Menanggapi kondisi tersebut, Disnakertrans Lotim mengambil langkah cepat dengan menjalin kerja sama lintas sektor untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan relevansi kompetensi lulusan. (rus)

Dukung Pengembangan Pariwisata, Dishub Loteng Normalisasi Ratusan PJU di Jalur Wisata

By
ekbisntb.com
-
0
Dishub Loteng melakukan normalisasi PJU di jalur wisata(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melakukan normalisasi lampu  Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur-jalur wisata di daerah ini. Langkah itu dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata. Untuk tahap awal, normalisasi PJU dilakukan di jalur Praya-Kuta dengan sasaran sebanyak 218 PJU.

“Programnya sudah sudah berjalan. Dan, ditargetkan bisa tuntas minggu-minggu ini,” terang Kepala Dishub Loteng Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., kepada Ekbis NTB, Selasa 12 Agustus 2025.

Ia mengatakan, jumlah PJU yang menjadi target normalisasi cukup banyak, yakni mencapai ratusan titik. Tetapi tidak semuanya akan dinormalisasikan. Hanya yang butuh penanganan saja, baik itu karena sudah tidak berfungsi total atau rusak maupun yang kondisinya sudah tidak berfungsi dengan baik.

Harapannya, semua PJU di jalur Praya-Kuta bisa berfungsi dengan baik. Masyarakat juga bisa lebih tenang berpergian, terutama pada malam hari. Termasuk juga wisatawan yang sedang berkunjung di daerah ini bisa turut merasakan manfaat dari keberadaan PJU tersebut.

Disinggung penanganan PJU di jalur BIL-Mandalika, Herdan mengatakan kalau pihaknya tidak masuk sampai ke sana. Mengingat, kewenangannya masih ada di tangan pemerintah pusat. Namun informasi terakhir pihaknya Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB dalam waktu dekat ini akan turun menangani PJU di jalur by pass BIL-Mandalika. “Soal PJU di jalur by pass BIL-Mandalika dalam waktu dekat ini BPTD akan turun menangani,” sebutnya.

Diakuinya, secara umum kondisi PJU di Loteng masih banyak yang rusak atau tidak berfungsi normal. Penyebabnya cukup beragam, ada yang memang karena faktor lama pemakaian ataupun faktor lainnya. Untuk melakukan normalisasi semua PJU di Loteng butuh anggaran yang besar.

Di satu sisi anggaran yang tersedia sejauh ini jumlah masih terbatas, sehingga fokus normalisasi untuk saat ini dilakukan area-area vital, salah satunya kawasan wisata yang diharapkan bisa mendukung pergerakan ekonomi masyarakat di daerah ini.

Selain normalisasi PJU di jalur Praya-Kuta Dishub Loteng juga sedang melakukan meterisasi PJU dengan memasang meter listrik di beberapa titik. Pemasangan meter listrik tersebut dilakukan untuk bisa mengukur kebutuhan riil listrik PJU yang ada, sehingga antara penggunaan listrik PJU dengan tagihan listrik bisa sinkron. “Total ada 12 meter listrik yang kita sedang pasang. Beberapa di antaranya dipasang di jalur Praya-Kuta,” imbuh mantan Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng ini. (kir)

Antusiasme Masyarakat NTB Menabung Haji di BSI Meningkat Tajam

By
ekbisntb.com
-
0
Tito Indartno(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Minat masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membuka tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah rekening (Number of Account/NoA) dan volume dana tabungan haji yang terus meningkat signifikan.

Per Juli 2025, BSI Area Denpasar mencatat pertumbuhan NoA tabungan haji mencapai 28.220 rekening, meningkat pesat dibandingkan posisi Desember 2024. Volume dana yang dihimpun pun melonjak, menembus angka Rp602 miliar. “Capaian ini sangat menggembirakan dan mengukuhkan posisi BSI sebagai pilihan utama masyarakat, khususnya di NTB, dalam menabung haji,” jelas Tito Indartno, Area Manager BSI Area Denpasar.

Tito menambahkan bahwa peningkatan ini tidak lepas dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BSI, serta berbagai langkah promosi yang dilakukan secara masif. Sosialisasi dilakukan melalui flyer, seminar, hingga edukasi langsung ke masyarakat oleh seluruh jaringan BSI di Indonesia.

Dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Agustus 2025, BSI kembali meluncurkan program bertajuk “Nabung Haji Berhadiah Umroh” sebagai bentuk apresiasi bagi nasabah loyal.

Program ini memberikan kesempatan bagi nasabah tabungan haji BSI untuk mendapatkan hadiah paket umroh, dengan ketentuan utama berupa: Setiap penambahan saldo sebesar Rp1 juta dari dana fresh fund akan mendapatkan 1 poin. Nasabah harus menjaga saldo rata-rata bulanan sesuai ketentuan.

Berlaku untuk periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2025. BSI menyediakan 50 paket umroh untuk para pemenang.

“InsyaAllah, program ini akan diperkuat dengan berbagai sosialisasi tambahan di NTB, termasuk melibatkan instansi-instansi yang telah menjalin kerja sama dengan BSI,” tambah Tito. Dengan berbagai inovasi dan program menarik yang ditawarkan, BSI semakin menunjukkan komitmennya sebagai bank syariah pilihan utama dalam membantu masyarakat mewujudkan impian berhaji sejak dini. (bul)

1...199200201...817Page 200 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami