Beranda blog Halaman 200

Tidak Disalurkan Selama Libur Sekolah, Anggaran MBG di NTB Hemat Rp87 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Eko Prasetyo (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disalurkan selama tiga minggu libur sekolah. Akibat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak beroperasi tersebut, insentif harian senilai Rp6 juta tidak disalurkan. Tiadanya penyaluran ini mengakibatkan anggaran MBG di NTB dapat dihemat hingga puluhan miliar.


Berdasarkan hitung-hitungan yang diberikan oleh Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo, khusus di NTB saja, APBN bisa hemat hingga sekitar Rp87 miliar.


“Secara nasional kan sekitar Rp3-4 triliun. Kalau di NTB harus dikali dulu, 808 SPPG dikali Rp6 juta, dikali lagi tiga minggu libur sekolah,” ujarnya.


Dia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 808 SPPG yang sudah beroperasi di NTB. Jumlah tersebut termasuk SPPG yang ada di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).


Menyoal Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan refocusing penerima manfaat MBG, yang mana siswa SMA tidak akan lagi menerima MBG, Eko mengaku kini pihaknya tengah melakukan pendataan. “Kami sedang melaksanakan pendataan. Tapi untuk keputusan, kami belum ada instruksi,” katanya.


Begitupun dengan jumlah siswa SMA penerima manfaat MBG di NTB, Korwil BGN itu mengaku belum mengetahui jumlah totalnya. Yang pasti, saat ini BGN NTB tengah mendata siswa SMA dengan ekonomi menengah ke atas. Bisa jadi, katanya siswa SMA yang ada di wilayah perkotaan tidak lagi terdata sebagai penerima manfaat MBG. “Kan kita hanya melaksanakan nih, yang mengambil keputusan tetap pusat,” ucapnya.


Adanya refocusing tersebut, Eko mengaku kemungkinan besar akan ada petunjuk teknis (juknis) baru dari BGN mengenai pelaksanaan MBG di daerah. Adapun yang melakukan pendataan saat ini yaitu Koordinator Kecamatan (Korcam) MBG, dan Kepala SPPG. “Kemungkinan besar ada Juknis baru, iya. Tapi masih belum tahu kapan terbitnya,” lanjutnya.


Untuk wilayah terpencil, BGN NTB mencatat terdapat 126 titik yang masuk kategori daerah terpencil. Dari jumlah tersebut, 16 titik telah melalui proses appraisal dan memiliki kepala SPPG yang ditunjuk. Sementara itu, pembangunan sejumlah dapur MBG yang masih dalam tahap pengerjaan untuk sementara dihentikan menyusul kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat.


“Untuk sementara ada moratorium pembangunan. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait kelanjutan proyek-proyek yang sedang berjalan,” jelasnya.


Menyinggung soal kasus dugaan penipuan yang sempat mencatut program MBG, BGN NTB mengaku belum menerima laporan baru dari masyarakat. Namun pihaknya mendorong korban yang merasa dirugikan untuk melapor kepada aparat penegak hukum.


“Kalau ada yang merasa dirugikan atau ditipu mengatasnamakan program MBG, silakan dilaporkan. Kami siap kooperatif apabila diperlukan dalam proses hukum,” pungkasnya. (era)

Peringatan Penutupan Tak Digubris, Pemkab Loteng Siapkan Teknis Penutupan Retail Modern

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. L. Firman Wijaya (ekbisntb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) saat ini tengah mempersiapkan langkah teknis untuk melakukan penutupan permanen terhadap 25 gerai retail modern yang sebelumnya sudah mendapat peringatan penutupan lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2021. Langkah pemerintah daerah tersebut sebagai respons terhadap sikap pemilik retail modern yang hingga batas waktu peringatan penutupan sementara, gerai-gerai tersebut belum juga ditutup.


Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., di kantornya, Senin (22/6). Ia menegaskan, dalam hal ini Pemkab Loteng berkomitmen untuk menegakkan aturan yang ada yakni Perda No. 7 tahun 2021. Pun demikian prinsip kehati-hatian tetap dikedepannya. Bahwa apapun sikap dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan regulasi yang ada. “Yang jelas pemerintah daerah pasti akan bersikap. Tentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” sebutnya.


Dalam waktu dekat ini Pemkab Loteng akan mengelar rapat khusus untuk membahas rencana tindakan terhadap retail modern yang sudah diminta untuk ditutup, tetapi tetap buka tersebut. Pemkab juga sembari mengkaji aturan-aturan, sehingga sikap yang diputuskan nantinya benar-benar tepat sesuai dengan aturan.


Sesuai tenggat waktu yang diberikan, gerai-gerai retail modern tersebut sudah harus ditutup per tanggal 10 Juni 2026. Fakta di lapangan, sampai saat ini gerai-gerai tersebur masih buka dan beroperasi secara normal. Belum adanya tindakan pemerintah daerah sampai saat ini karena sebelumnya Pemkab Loteng sedang fokus mengawal pelaskaanan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) NTB.


Dengan telah usainya MTQ NTB, Pemkab Loteng ini bisa mengalihkan perhatian untuk menyelesaikan terkait keberadaan retail modern tersebut. “Di rapat teknis itu nantinya akan dibahas kapan penutupan dilakukan, teknis penutupan, kebutuhan personel dan kebutuhan-kebutuhan lainya,” ujarnya.


Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini menambahkan, kalau Pemkab Loteng dalam persoalan ini tidak bisa dinegosiasi. Semua harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Siapa yang melanggar harus ditindak.


Firman menjelaskan, pemerintah daerah memberikan peringatan kepada pemilik retail modern untuk menutup gerainya terlebih dahulu untuk melihat kepatuhan para pemilik retail modern terhadap peringatan pemerintah. Namun, nyatanya pemilik retail modern tidak mau mengindahkan peringatan yang ada.


Hal itu menunjukkan sikap tidak patuh pemilik retail modern kepada pemerintah daerah. Dan, itu bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan lebih jauh.


“Kita sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Tapi nyatanya peringatan tidak diidahkan, maka Tindakan tegas akan pemerintah daerah ambil,” tandas Ketua KONI Loteng ini. (kir)

Hidupkan Pasar Seni, KDMP Banyumulek Angkat Produk Unggulan Kerajinan Gerabah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hidupkan Pasar Seni, KDMP Banyumulek Angkat Produk Unggulan Kerajinan Gerabah
Kepala Desa Banyumulek H. Jamiludin (bawah) dan KDMP Desa Banyumulek (atas). KDMP Banyumulek ini akan menampung kerajinan gerabah sekaligus untuk menghidupkan pasar seni. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, Lombok Barat (Lobar) yang dibangun di areal Pasar Seni didorong untuk mengangkat kerajinan gerabah yang menjadi produk unggulan lokal di desa itu. KDMP ini nantinya menampung dan menjual kerajinan gerabah.


KDMP ini diharapkan bisa menghidupkan Pasar Seni yang kini kondisinya mati suri. Kepala Desa Banyumulek, H. Jamiludin, S.IP., mengatakan, pembangunan gedung KDMP di desanya hampir rampung, tinggal pemasangan paving blok di halaman gedung. “Kami harapkan KDMP ini sesegera mungkin bisa diresmikan dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” harapnya.


Beberapa usaha telah disiapkan oleh pengurus KDMP untuk dibuka di gerai tersebut. Di antaranya, penjualan sembako dan gas elpiji yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. KDMP itu juga akan menjual obat-obatan, karena selama ini warga harus pergi jauh ke daerah Rumak, Lelede, dan Kediri untuk beli obat. Dengan adanya obat-obatan yang dijual di KDMP ini, warga tidak perlu jauh-jauh lagi membeli obat. “Warga bisa beli di KDMP dekat kantor desa,” imbuhnya.


Untuk penjualan obat-obatan ini pun sudah disiapkan tenaga teknis atau ahli di bidangnya. Selain itu, KDMP itu juga mendampung kerajinan yang gerabah menjadi unggulan desa. Selain menjual Gerabah, di gerai KDMP itu juga akan disiapkan proses pembuatan gerabah dari awal sampai selesai. Sehingga menjadi daya tarik bagi tamu yang datang naik dari dalam dan luar negeri.


Dalam pengelolaannya, KDMP ini akan dikolabirasikan dengan Pasar Seni yang dikelola Pokdarwis. Dari sisi lokasi sangat strategis, karena KDMP ini berada di satu areal berlokasi di pinggir jalan umum. “Jadi KDMP ini mendukung pasar seni, tidak mematikan, sama-sama maju,” terangnya.


Pihaknya menargetkan KDMP itu bisa dioperasikan pada bulan Juli mendatang. Pengurus KDMP ini sendiri sudah dibentuk, tinggal ada tenaga Khusus nanti yang menjadi staf di KDMP tersebut. (her)

Retribusi Ditarget Rp2,75 Miliar, BLUD Persampahan Sasar Dapur MBG di KLU

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Fathurrahman Wiratmo (Suara NTB/ari)

Tanjung (ekbisntb.com) – Retribusi Persampahan pada tahun 2026 ditarget cukup besar, mencapai Rp2,75 miliar. Dalam lima bulan, Januari hingga Mei realisasinya mencapai 24 persen atau sekitar Rp660 juta rupiah.


Kepala UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara (KLU), Faturrahman Wiratmo, Selasa (23/6/2026), mengungkapkan nominal target retribusi persampahan ditetapkan meningkat. Tahun 2025 lalu, target retribusi ditetapkan Rp1,5 miliar dengan capaian realisasi 104 persen atau sekitar Rp1,56 miliar.


“Dari target tahun ini sebesar Rp2,75 miliar, capaian hingga memasuki triwulan II sebesar 24 persen,” ujar Wiratmo.


Capaian retribusi hingga pertengahan tahun belum mencapai ekspektasi minimal 50 persen. Hal ini disebakan oleh banyak kondisi. Selain keterbatasan anggaran operasional, kebutuhan biaya operasional juga tidak sedikit.


Diakuinya, pagu anggaran operasional yang dialokasikan ke BLUD hanya mampu untuk memenuhi kegiatan pelayanan selama lima bulan. Untuk menutup kekurangan biaya operasional, pihaknya banyak bergantung pada pendapatan retribusi yang sudah dihimpun.


“Biaya operasional yang harus ditanggung cukup besar, mulai dari armada angkutan, alat berat, hingga aktivitas pengelolaan di TPST Gili Trawangan,” sebutnya.


Wiratmo melanjutkan, perolehan retribusi persampahan masih bergantung pada dominasi kontribusi pelaku usaha perhotelan khususnya di wilayah daratan Lombok Utara. Sedangkan penghimpunan retribusi sampah di Gili Trawangan, masih melibatkan KSM Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL).


BLUD Persampahan juga terus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi pelanggan Persampahan. Selain itu, BLUD juga menyasar pelanggan baru dari dapur SPPG program MBG. Dimana, retribusi tiap-tiap SPPG mengacu pada jumlah ritase dari volume pengangkutan sampah selama satu bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi. Dari data pelayanan persampahan pada dapur MBG, BLUD Persampahan memperoleh tambahan retribusi berkisar paling banyak Rp2 juta per bulan.


“Saat ini, sekitar enam hingga tujuh dapur MBG aktif telah menjadi pelanggan layanan pengangkutan sampah. Harapan kita, dapur-dapur yang lain segera berkoordinasi dengan BLUD Persampahan karena ada potensi sampah dari aktivitas penyediaan makanan program MBG,” tandasnya. (ari)

Anggaran Jadi Tantangan Penanganan Rabies

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggaran Jadi Tantangan Penanganan Rabies
Muhamad Riadi (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Penanganan kasus rabies di Pulau Sumbawa, NTB menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan anggaran, terutama dalam penyediaan dan distribusi vaksin.


Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan bahwa estimasi populasi anjing di NTB saat ini mencapai sekitar 200 ribu ekor. Populasi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kompleksitas pengendalian rabies di daerah, terutama di wilayah yang masih ditemukan kasus seperti di Pulau Sumbawa.


“Rabies itu memang terkait populasi,” kata Riadi.


Ia menjelaskan, kasus rabies masih ditemukan di Pulau Sumbawa, sementara Pulau Lombok hingga saat ini masih berstatus bebas rabies. Meski demikian, beberapa kasus gigitan anjing di Lombok tetap menjadi perhatian dan harus ditangani secara ketat untuk memastikan tidak berkembang menjadi kasus positif rabies.


Ia mencontohkan sejumlah kejadian gigitan di beberapa wilayah Lombok, sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Namun, kasus tersebut ditegaskan, tidak terbukti sebagai rabies, melainkan akibat luka gigitan yang terlambat ditangani.


“Untuk Lombok belum ditemukan rabies. Masih kita nyatakan bebas rabies,” jelasnya.


Salah satu tantangan di lapangan, lanjut Riadi, adalah pelacakan hewan yang diduga menjadi sumber gigitan. Dalam beberapa kasus, anjing yang terlibat tidak segera ditemukan, sehingga proses pengujian laboratorium menjadi terhambat.


Padahal, untuk memastikan status rabies, sampel otak hewan harus diperiksa di laboratorium rujukan. Keterlambatan menemukan hewan tersebut membuat proses konfirmasi menjadi lebih sulit.


“Kalau anjingnya tidak ditemukan, kita tidak bisa kirim sampel ke laboratorium untuk memastikan apakah rabies atau bukan,” katanya.


ebih jauh, Riadi menyoroti keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada pengadaan vaksin rabies. Ia menyebut dukungan vaksin dari pemerintah pusat saat ini sangat terbatas, sehingga daerah harus mengandalkan anggaran sendiri, dari APBD.


Kondisi ini membuat distribusi vaksin di kabupaten/kota harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing. Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi pengajuan dari daerah, sementara pelaksanaan dan pembiayaan operasional banyak bergantung pada daerah.
Riadi menjelaskan, mekanisme distribusi vaksin saat ini sangat bergantung pada tingkat serapan dan kesiapan daerah. Jika serapan rendah, alokasi dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih siap.


“Kalau ada daerah yang progresnya rendah, bisa digeser ke wilayah lain. Jadi kita dorong daerah untuk mempercepat vaksinasi supaya alokasi tidak berkurang,” jelasnya.


Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan sebelumnya, ketika alokasi vaksin ditentukan sejak awal tahun. Saat ini, distribusi lebih fleksibel namun juga menuntut kesiapan daerah dalam hal operasional dan pelaksanaan vaksinasi.


Selain rabies, keterbatasan anggaran juga dirasakan pada penanganan penyakit hewan lain seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Menurut Riadi, jumlah vaksin yang tersedia mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga cakupan vaksinasi menjadi lebih terbatas.


“Dulu alokasinya lebih besar. Sekarang sangat terbatas, jadi kita harus menyesuaikan prioritas,” ujarnya. (bul)

BI NTB Siapkan Rp1,91 Triliun Uang Tunai untuk Kebutuhan Libur Sekolah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hario K Pamungkas (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Memasuki masa libur sekolah, kebutuhan uang tunai masyarakat di Provinsi NTB mengalami peningkatan signifikan. Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB bahkan mencatat, jumlah uang yang keluar (outflow) dari BI sejak 1 hingga 19 Juni 2026 tumbuh 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, di Mataram, Selasa, 23 Juni 2026 mengatakan, peningkatan outflow tersebut mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang dan selama periode liburan sekolah.


“Selama bulan Juni 2026, berdasarkan data sampai dengan 19 Juni 2026, jumlah uang yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia di Provinsi NTB tumbuh 35 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” jelas Hario.


Data BI menunjukkan, realisasi outflow pada periode 1–19 Juni 2026 mencapai Rp657,68 miliar, meningkat dari Rp485,63 miliar pada periode yang sama tahun 2025.


Di sisi lain, jumlah uang yang masuk (inflow) ke BI justru mengalami penurunan. Hingga 19 Juni 2026, inflow tercatat sebesar Rp122,68 miliar, turun 22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp156,90 miliar.


Menurut Hario, meningkatnya uang yang beredar di masyarakat tidak terlepas dari sejumlah faktor musiman yang mendorong aktivitas ekonomi di daerah.


Hario menjelaskan, kenaikan outflow tahun ini antara lain dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah yang meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, musim panen sejumlah komoditas pertanian, khususnya jagung, turut mendorong perputaran uang di tingkat petani dan pelaku usaha.


“Peningkatan jumlah outflow ini antara lain disebabkan penyaluran bansos dan masa panen komoditas pertanian seperti jagung,” jelasnya.
Kondisi ini menurutnya menunjukkan likuiditas di masyarakat relatif meningkat seiring bertambahnya pendapatan rumah tangga dan aktivitas transaksi ekonomi di berbagai sektor.


Lebih lanjut, Hario menjelaskan, untuk mengantisipasi kebutuhan uang tunai yang lebih tinggi selama periode Juni hingga Juli 2026, BI NTB telah menyiapkan uang kartal dalam jumlah yang memadai.


Bank Indonesia memproyeksikan outflow selama periode libur sekolah, Juni–Juli, mencapai Rp1,91 triliun, meningkat 21 persen dibanding realisasi periode yang sama 2025 sebesar Rp1,57 triliun.


Sementara itu, aliran uang masuk (inflow) selama Juni–Juli 2026 diperkirakan mencapai Rp1,48 triliun, atau tumbuh tipis sekitar 1 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,47 triliun.


“Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp1,91 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode liburan sekolah. Penyiapan uang tunai ini merupakan komitmen Bank Indonesia dalam memastikan kecukupan uang kartal di masyarakat,” kata Hario. (bul)

PLN UIP Nusra Perkuat Koordinasi dengan BIN Daerah NTB Dukung Pembangunan Ketenagalistrikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat sinergi dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BIN Daerah) NTB dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek strategis ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat. Penguatan koordinasi tersebut diwujudkan melalui audiensi General Manager PLN UIP Nusra, RDW. Manurung, bersama jajaran manajemen dengan Kepala BIN Daerah NTB, Amiruddin, Kamis (19/6).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya PT PLN (Persero) UIP Nusra mempererat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek-proyek strategis ketenagalistrikan yang tengah dijalankan PLN di wilayah NTB.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kondusivitas wilayah, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta mengantisipasi berbagai tantangan yang berpotensi muncul selama proses pembangunan proyek.

Kabinda NTB, Amiruddin, menyambut baik kunjungan jajaran PT PLN (Persero) UIP Nusra dan menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi yang erat dalam mendukung pembangunan di daerah.

“Terima kasih banyak sudah berkenan berkunjung ke kantor kami. Insyaallah kita terus bersinergi. Selama ini kami juga rutin berkoordinasi dengan berbagai pihak di wilayah. Jika ke depan PLN UIP Nusra menghadapi kendala di lapangan, kami siap membantu dan menyelesaikannya bersama,” ujar Amiruddin.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menjelaskan bahwa dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan sosial yang beragam seperti Nusa Tenggara.

“Saat ini PLN UIP Nusra tengah mengawal sejumlah proyek strategis ketenagalistrikan di NTB, mulai dari penyelesaian PLTU Lombok FTP-2 di Sambelia, Kabupaten Lombok Timur berkapasitas 2×50 MW, pembangunan SUTT 150 kV Mataram-Mantang, hingga berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Untuk itu, sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder menjadi sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga turut ditentukan oleh terciptanya situasi yang aman, kondusif, dan harmonis di tengah masyarakat.
“Kami percaya pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat. Karena itu, PLN terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk BIN Daerah NTB, agar setiap tantangan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan konstruktif,” katanya.
Menurut Manurung, kehadiran infrastruktur ketenagalistrikan yang andal akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, industri, dan pelayanan publik.

“Tujuan utama kita adalah menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional,” tutup Manurung.
Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara PT PLN (Persero) UIP Nusra dan BIN Daerah NTB dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang aman, andal, dan berkelanjutan di NTB.(bul)

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN UIP Nusra Gandeng SDN 23 Ampenan Edukasi Daur Ulang Sampah Bernilai Ekonomis

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menggelar kegiatan edukasi pemanfaatan sampah kertas dan plastik menjadi produk bernilai ekonomis bagi siswa SDN 23 Ampenan, Kota Mataram, Kamis, 18 Juni 2026.

Kegiatan yang mengusung semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan tema nasional “Saatnya Bekerja untuk Iklim” ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan edukasi sekaligus praktik langsung mengolah sampah kertas bekas dan sampah plastik menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi, salah satunya berupa dengklek atau kursi kecil hasil daur ulang.

Selain menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengembangkan kreativitas siswa serta memberikan pemahaman bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang bermanfaat.

Kepala SDN 23 Ampenan, Samsul Fahrozi, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi lingkungan perlu diperkenalkan sejak dini agar menjadi bagian dari kebiasaan dan karakter peserta didik.

“Kalau kita bicara terkait isu lingkungan saat ini, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk edukasi yang sangat baik bagi murid-murid kami. Mereka belajar bahwa benda yang selama ini dianggap sebagai sampah ternyata masih bisa diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis,” ujar Samsul.

Ia menjelaskan bahwa SDN 23 Ampenan selama ini telah menjalankan program pemilahan sampah di lingkungan sekolah, termasuk pengelolaan sampah kertas di setiap kelas.

“Kegiatan hari ini menjadi inspirasi bagi warga sekolah untuk memanfaatkan sampah yang telah terkumpul menjadi karya kreatif. Bahkan secara kurikulum, kegiatan seperti ini sangat relevan karena mendukung pengembangan karakter siswa, terutama dalam aspek kreativitas dan kolaborasi,” tambahnya.

Samsul berharap kolaborasi antara PT PLN (Persero) UIP Nusra dan SDN 23 Ampenan dapat terus berlanjut sehingga sekolah dapat menjadi salah satu percontohan pengelolaan lingkungan berbasis sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan bersyukur PLN menghadirkan program yang sejalan dengan kebutuhan sekolah. Semoga ke depan kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi siswa maupun lingkungan sekitar,” katanya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan momentum penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga bumi, termasuk melalui pendidikan lingkungan kepada generasi muda.

“Melalui kegiatan ini, PLN ingin menanamkan kesadaran kepada anak-anak bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana, seperti memilah dan mengelola sampah dengan benar. Kami percaya generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Manurung.

Menurutnya, edukasi lingkungan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi yang ramah lingkungan.

“Di samping membangun infrastruktur ketenagalistrikan, PLN berupaya membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, kami berharap lahir generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mampu menjadi agen perubahan bagi sekitarnya,” tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT PLN (Persero) UIP Nusra sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan, pengurangan sampah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) dalam kehidupan sehari-hari.(bul)

Fasilitasi Sub Agen, Pasokan Elpiji Non Subsidi Diharapkan Lebih Stabil

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Suryaman (ekbisntb.com/ist)


Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan elpiji bagi masyarakat, khususnya elpiji non subsidi. Salah satu terobosan terbaru adalah dengan memfasilitasi pelaku usaha lokal untuk menjadi sub agen distribusi.


Kepala Dinas Koperindag KSB, Suryaman mengatakan pihaknya telah menjembatani pengusaha lokal untuk bermitra dengan agen elpiji non subsidi asal Sumbawa, yang selama ini memasok kebutuhan ke wilayah Sumbawa Barat. “Pengusaha lokal ini kita jadikan sub agen elpiji non subsidi,” terangnya, Senin (22/6).


Menurut Suryaman, keberadaan sub agen tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi elpiji non subsidi, sehingga kebutuhan masyarakat di KSB dapat lebih cepat terpenuhi. Dengan demikian, agen utama dari Sumbawa dapat lebih fokus melayani wilayahnya sendiri.


Selain memperlancar distribusi, Suryaman menilai kehadiran sub agen juga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan harga di lapangan.


Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak mengambil keuntungan berlebihan dalam penjualan elpiji non subsidi, sehingga harga di tingkat pengecer tetap wajar dan tidak membebani masyarakat.


“Walaupun non subsidi, saya minta tetap dijual sewajarnya agar harga di tingkat masyarakat tidak terlalu tinggi,” tegas mantan Kabag Prokopim KSB ini.


Suryaman juga mengakui selama ini keluhan masyarakat terkait harga elpiji non subsidi cukup sering muncul, namun sulit dikendalikan karena distribusi tidak berada dalam pengawasan langsung pemerintah daerah. “Sekarang dengan adanya sub agen, kita lebih mudah berkoordinasi dan mengontrol apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar,” tukasnya.


Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ke depan jaringan sub agen elpiji non subsidi akan terus diperluas secara bertahap. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah KSB, agar tidak terjadi kelangkaan. (bug)

Kampung Nelayan di Bima Bertambah Jadi 16 Desa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kampung Nelayan di Bima Bertambah Jadi 16 Desa
Tajuddin. (Suara NTB/hir)


Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima mengajukan perluasan Program Kampung Nelayan menjadi 16 desa pesisir. Jumlah ini naik dari usulan awal yang hanya mencakup enam desa yang sebelumnya lolos tahap administrasi dan survei lapangan. Penetapan akhir masih menunggu keputusan pemerintah pusat.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Tajuddin, SH., M. Si., menyampaikan,jumlah desa yang masuk program Kampung Nelayan Merah Putih bertambah dari sebelumnya enam desa menjadi enam belas desa. Kampung nelayan tersebar di empat kecamatan yakni, di Sape, Sanggar, Lambu dan Langgudu.


“Sekarang final 16 desa. 16 desa tersebut ada tersebar di empat kecamatan yakni di Sape, Sanggar, Lambu dan Langgudu. Langgudu paling banyak,” sebutnya, Senin (22/6).


Ia merinci, di Kecamatan Sape meliputi Desa Lamere, Buncu, Sangia, dan Bajo Pulau. Kecamatan Lambu hanya Desa Lambu. Kecamatan Sanggar mencakup Desa Kore, Sandue, Boro, dan Piong. Sementara di Kecamatan Langgudu meliputi Desa Rompo, Karumbu, Sembane, Dumu, Kangga, Karampi, dan Sarae Ruma.


Seluruh desa tersebut kata Tajuddin, merupakan hasil finalisasi usulan daerah setelah proses administrasi serta survei teknis di lapangan. Seluruh desa telah melewati tahapan verifikasi awal, termasuk survei kelayakan pada 13-20 April 2026 dan survei topografi pada 6-13 Mei 2026.


“Masih menunggu kebijakan lebih lanjut, yang pasti Kabupaten Bima untuk 16 desa itu insyaallah final,” ujarnya.


Sebelumnya, Kabupaten Bima hanya mengusulkan sembilan desa pesisir dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, dalam proses administrasi awal, sejumlah desa tidak memenuhi kelengkapan dokumen.

Dari proses tersebut, enam desa sempat dinyatakan lolos administrasi dan berhak lanjut ke tahap survei lapangan, yakni Desa Kore Kecamatan Sanggar; Desa Karumbu dan Desa Rompo Kecamatan Langgudu; serta Desa Lamere, Desa Bajo Pulau, dan Desa Buncu Kecamatan Sape.

Program Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan, serta memperluas akses ekonomi berbasis hasil laut di tingkat desa. Dengan bertambahnya usulan menjadi 16 desa, Pemkab Bima kini menunggu verifikasi dan penetapan akhir dari pemerintah pusat sebelum program berjalan penuh di daerah. (hir)

1...199200201...1,077Halaman 200 dari 1,077