Beranda blog Halaman 197

PLN UIP Nusra Perkuat Koordinasi dengan BIN Daerah NTB Dukung Pembangunan Ketenagalistrikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat sinergi dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BIN Daerah) NTB dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek strategis ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat. Penguatan koordinasi tersebut diwujudkan melalui audiensi General Manager PLN UIP Nusra, RDW. Manurung, bersama jajaran manajemen dengan Kepala BIN Daerah NTB, Amiruddin, Kamis (19/6).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya PT PLN (Persero) UIP Nusra mempererat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek-proyek strategis ketenagalistrikan yang tengah dijalankan PLN di wilayah NTB.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kondusivitas wilayah, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta mengantisipasi berbagai tantangan yang berpotensi muncul selama proses pembangunan proyek.

Kabinda NTB, Amiruddin, menyambut baik kunjungan jajaran PT PLN (Persero) UIP Nusra dan menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi yang erat dalam mendukung pembangunan di daerah.

“Terima kasih banyak sudah berkenan berkunjung ke kantor kami. Insyaallah kita terus bersinergi. Selama ini kami juga rutin berkoordinasi dengan berbagai pihak di wilayah. Jika ke depan PLN UIP Nusra menghadapi kendala di lapangan, kami siap membantu dan menyelesaikannya bersama,” ujar Amiruddin.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menjelaskan bahwa dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan sosial yang beragam seperti Nusa Tenggara.

“Saat ini PLN UIP Nusra tengah mengawal sejumlah proyek strategis ketenagalistrikan di NTB, mulai dari penyelesaian PLTU Lombok FTP-2 di Sambelia, Kabupaten Lombok Timur berkapasitas 2×50 MW, pembangunan SUTT 150 kV Mataram-Mantang, hingga berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Untuk itu, sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder menjadi sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga turut ditentukan oleh terciptanya situasi yang aman, kondusif, dan harmonis di tengah masyarakat.
“Kami percaya pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat. Karena itu, PLN terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk BIN Daerah NTB, agar setiap tantangan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan konstruktif,” katanya.
Menurut Manurung, kehadiran infrastruktur ketenagalistrikan yang andal akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, industri, dan pelayanan publik.

“Tujuan utama kita adalah menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional,” tutup Manurung.
Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara PT PLN (Persero) UIP Nusra dan BIN Daerah NTB dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang aman, andal, dan berkelanjutan di NTB.(bul)

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN UIP Nusra Gandeng SDN 23 Ampenan Edukasi Daur Ulang Sampah Bernilai Ekonomis

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menggelar kegiatan edukasi pemanfaatan sampah kertas dan plastik menjadi produk bernilai ekonomis bagi siswa SDN 23 Ampenan, Kota Mataram, Kamis, 18 Juni 2026.

Kegiatan yang mengusung semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan tema nasional “Saatnya Bekerja untuk Iklim” ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan edukasi sekaligus praktik langsung mengolah sampah kertas bekas dan sampah plastik menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi, salah satunya berupa dengklek atau kursi kecil hasil daur ulang.

Selain menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengembangkan kreativitas siswa serta memberikan pemahaman bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang bermanfaat.

Kepala SDN 23 Ampenan, Samsul Fahrozi, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi lingkungan perlu diperkenalkan sejak dini agar menjadi bagian dari kebiasaan dan karakter peserta didik.

“Kalau kita bicara terkait isu lingkungan saat ini, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk edukasi yang sangat baik bagi murid-murid kami. Mereka belajar bahwa benda yang selama ini dianggap sebagai sampah ternyata masih bisa diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis,” ujar Samsul.

Ia menjelaskan bahwa SDN 23 Ampenan selama ini telah menjalankan program pemilahan sampah di lingkungan sekolah, termasuk pengelolaan sampah kertas di setiap kelas.

“Kegiatan hari ini menjadi inspirasi bagi warga sekolah untuk memanfaatkan sampah yang telah terkumpul menjadi karya kreatif. Bahkan secara kurikulum, kegiatan seperti ini sangat relevan karena mendukung pengembangan karakter siswa, terutama dalam aspek kreativitas dan kolaborasi,” tambahnya.

Samsul berharap kolaborasi antara PT PLN (Persero) UIP Nusra dan SDN 23 Ampenan dapat terus berlanjut sehingga sekolah dapat menjadi salah satu percontohan pengelolaan lingkungan berbasis sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan bersyukur PLN menghadirkan program yang sejalan dengan kebutuhan sekolah. Semoga ke depan kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi siswa maupun lingkungan sekitar,” katanya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan momentum penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga bumi, termasuk melalui pendidikan lingkungan kepada generasi muda.

“Melalui kegiatan ini, PLN ingin menanamkan kesadaran kepada anak-anak bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana, seperti memilah dan mengelola sampah dengan benar. Kami percaya generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Manurung.

Menurutnya, edukasi lingkungan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi yang ramah lingkungan.

“Di samping membangun infrastruktur ketenagalistrikan, PLN berupaya membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, kami berharap lahir generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mampu menjadi agen perubahan bagi sekitarnya,” tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT PLN (Persero) UIP Nusra sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan, pengurangan sampah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) dalam kehidupan sehari-hari.(bul)

Fasilitasi Sub Agen, Pasokan Elpiji Non Subsidi Diharapkan Lebih Stabil

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Suryaman (ekbisntb.com/ist)


Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan elpiji bagi masyarakat, khususnya elpiji non subsidi. Salah satu terobosan terbaru adalah dengan memfasilitasi pelaku usaha lokal untuk menjadi sub agen distribusi.


Kepala Dinas Koperindag KSB, Suryaman mengatakan pihaknya telah menjembatani pengusaha lokal untuk bermitra dengan agen elpiji non subsidi asal Sumbawa, yang selama ini memasok kebutuhan ke wilayah Sumbawa Barat. “Pengusaha lokal ini kita jadikan sub agen elpiji non subsidi,” terangnya, Senin (22/6).


Menurut Suryaman, keberadaan sub agen tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi elpiji non subsidi, sehingga kebutuhan masyarakat di KSB dapat lebih cepat terpenuhi. Dengan demikian, agen utama dari Sumbawa dapat lebih fokus melayani wilayahnya sendiri.


Selain memperlancar distribusi, Suryaman menilai kehadiran sub agen juga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan harga di lapangan.


Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak mengambil keuntungan berlebihan dalam penjualan elpiji non subsidi, sehingga harga di tingkat pengecer tetap wajar dan tidak membebani masyarakat.


“Walaupun non subsidi, saya minta tetap dijual sewajarnya agar harga di tingkat masyarakat tidak terlalu tinggi,” tegas mantan Kabag Prokopim KSB ini.


Suryaman juga mengakui selama ini keluhan masyarakat terkait harga elpiji non subsidi cukup sering muncul, namun sulit dikendalikan karena distribusi tidak berada dalam pengawasan langsung pemerintah daerah. “Sekarang dengan adanya sub agen, kita lebih mudah berkoordinasi dan mengontrol apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar,” tukasnya.


Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ke depan jaringan sub agen elpiji non subsidi akan terus diperluas secara bertahap. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah KSB, agar tidak terjadi kelangkaan. (bug)

Kampung Nelayan di Bima Bertambah Jadi 16 Desa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kampung Nelayan di Bima Bertambah Jadi 16 Desa
Tajuddin. (Suara NTB/hir)


Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima mengajukan perluasan Program Kampung Nelayan menjadi 16 desa pesisir. Jumlah ini naik dari usulan awal yang hanya mencakup enam desa yang sebelumnya lolos tahap administrasi dan survei lapangan. Penetapan akhir masih menunggu keputusan pemerintah pusat.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Tajuddin, SH., M. Si., menyampaikan,jumlah desa yang masuk program Kampung Nelayan Merah Putih bertambah dari sebelumnya enam desa menjadi enam belas desa. Kampung nelayan tersebar di empat kecamatan yakni, di Sape, Sanggar, Lambu dan Langgudu.


“Sekarang final 16 desa. 16 desa tersebut ada tersebar di empat kecamatan yakni di Sape, Sanggar, Lambu dan Langgudu. Langgudu paling banyak,” sebutnya, Senin (22/6).


Ia merinci, di Kecamatan Sape meliputi Desa Lamere, Buncu, Sangia, dan Bajo Pulau. Kecamatan Lambu hanya Desa Lambu. Kecamatan Sanggar mencakup Desa Kore, Sandue, Boro, dan Piong. Sementara di Kecamatan Langgudu meliputi Desa Rompo, Karumbu, Sembane, Dumu, Kangga, Karampi, dan Sarae Ruma.


Seluruh desa tersebut kata Tajuddin, merupakan hasil finalisasi usulan daerah setelah proses administrasi serta survei teknis di lapangan. Seluruh desa telah melewati tahapan verifikasi awal, termasuk survei kelayakan pada 13-20 April 2026 dan survei topografi pada 6-13 Mei 2026.


“Masih menunggu kebijakan lebih lanjut, yang pasti Kabupaten Bima untuk 16 desa itu insyaallah final,” ujarnya.


Sebelumnya, Kabupaten Bima hanya mengusulkan sembilan desa pesisir dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, dalam proses administrasi awal, sejumlah desa tidak memenuhi kelengkapan dokumen.

Dari proses tersebut, enam desa sempat dinyatakan lolos administrasi dan berhak lanjut ke tahap survei lapangan, yakni Desa Kore Kecamatan Sanggar; Desa Karumbu dan Desa Rompo Kecamatan Langgudu; serta Desa Lamere, Desa Bajo Pulau, dan Desa Buncu Kecamatan Sape.

Program Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan, serta memperluas akses ekonomi berbasis hasil laut di tingkat desa. Dengan bertambahnya usulan menjadi 16 desa, Pemkab Bima kini menunggu verifikasi dan penetapan akhir dari pemerintah pusat sebelum program berjalan penuh di daerah. (hir)

Dukung Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dukung Desa Berdaya
H. Lalu Hamdi (Suara NTB/ist)

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, mengakui, Posyandu menjadi salah satu simpul penting dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan pemerintahan H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri lewat melalui Program Desa Berdaya.


Program tersebut mengintegrasikan data layanan dasar di tingkat desa agar intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbaru, jumlah penduduk miskin di NTB berhasil turun dari 654.570 jiwa pada Maret 2025 menjadi 637.180 jiwa pada September 2025. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi NTB tercatat sebesar 2,04 persen pada tahun 2024.


Menurutnya, Pemprov NTB menggagas, menginisiasi program yang disebut Program Desa Berdaya yaitu bagaimana pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan dua kunci. Yaitu dua lokomotif yaitu pertanian, penguatan ketahanan pangan.


‘’Demikian juga dengan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata. Jadi dua sektor atau lokomotif ini kita berkeyakinan bisa mengurangi secara signifikan kemiskinan maupun nol kemiskinan ekstrem tahun 2029. Pada tahun 2026 ini, kita sudah tetapkan desa-desa yang akan mendapat bantuan keuangan dari program desa berdaya ini sebanyak 257 desa/kelurahan,” jelasnya saat memberikan sambutan Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (22/6).


Hasil verifikasi lapangan di 40 desa percontohan menunjukkan sebanyak 6.337 kepala keluarga dinilai layak menerima bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta per keluarga disertai pendampingan selama dua tahun.


Namun, di balik data tersebut, masih tersimpan persoalan mendasar yang harus segera ditangani. Tercatat 4.809 keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Sebanyak 2.311 keluarga belum memiliki akses sanitasi yang layak, 1.064 keluarga masih menggunakan sumber air minum yang tidak terlindungi, 2.424 keluarga belum menikmati penerangan listrik secara memadai, 2.985 keluarga belum menerima bantuan sosial, dan 1.570 keluarga belum memperoleh manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP).


Seluruh data tersebut, lanjutnya, diharapkan menjadi dasar kerja bersama antara Posyandu dan enam perangkat daerah pengampu, sehingga berbagai persoalan layanan dasar dapat dideteksi lebih cepat, ditangani lebih tepat sasaran, dan pada akhirnya mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di NTB.


Untuk diketahui, sampai saat ini, peningkatan kualitas Posyandu masih dihadapkan pada masalah kesiapan kelembagaan Posyandu. Dari sekitar 7.800 Posyandu yang tersebar di seluruh NTB, baru sekitar 2.800 yang telah terdaftar dan hanya sekitar 400 Posyandu yang telah teregistrasi secara resmi. Sebagian besar Posyandu yang telah memenuhi proses registrasi tersebut berada di Kabupaten Sumbawa.


Data tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi Posyandu, masih membutuhkan percepatan, baik dari sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, maupun dukungan lintas sektor. (ham)

Baznas Lotim Ikut Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Kamli (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Memasuki satu tahun masa pengabdian, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunjukkan kinerja yang terus melesat. Di bawah kepemimpinan Ketua Baznas Lotim, Muhammad Kamli, lembaga ini tak hanya sukses menghimpun dana zakat, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.


Kamli, ditemui di Selong, Senin (22/6/2026) menjelaskan, misi utama yang dijalankan sejak kepengurusan baru dilantik pada 18 Juli 2025 adalah membangun rasa kepercayaan atau trust dari masyarakat, pemerintah, hingga lembaga negara lainnya. Kepercayaan ini dinilai sebagai modal dasar untuk mencapai target pengumpulan dana sekaligus memperluas jangkauan program pemberdayaan.


Upaya membangun kepercayaan membuahkan hasil nyata. Sepanjang tahun 2025, Baznas Lombok Timur berhasil menghimpun dana hingga Rp17 miliar lebih—melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp15,7 miliar. Memasuki tahun 2026, pengumpulan terus menunjukkan tren positif mendekati angka Rp19 miliar.


Dengan optimisme tinggi, Baznas Lotim memasang target ambisius sebesar Rp25-30 miliar untuk tahun 2026, didorong oleh komitmen Bupati Lombok Timur dan semakin banyaknya pelaku usaha yang mulai menyalurkan zakat melalui Baznas.


Dari total dana yang terkumpul, Baznas Lotim telah menyalurkan hampir Rp15 miliar dalam satu tahun terakhir kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf). Pendistribusian mencakup lima program utama Baznas di bidang kesehatan, pendidikan, advokasi keagamaan, serta pendayagunaan ekonomi.


Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian serius adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Baznas memberikan dukungan berupa pemberian modal usaha dan fasilitas usaha bagi fakir dan miskin agar bisa mandiri secara ekonomi.


Pada Januari 2026, Baznas bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyalurkan 20 paket Gerobak Z-Kuliner lengkap dengan suntikan modal usaha masing-masing Rp1,5 juta kepada pedagang kecil. Bantuan ini diberikan kepada pedagang yang biasa berjualan di pinggir jalan nasional, sebagai langkah nyata menanggulangi kemiskinan di Lombok Timur.


Baznas terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Keberhasilan program-program Baznas tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk BUMD seperti Bank NTB Syariah dan lembaga lainnya.


Melalui program-program pemberdayaan yang dijalankan, Baznas turut berkontribusi membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi masyarakat sebesar 7,8 persen.


Baznas juga hadir dalam situasi darurat. Saat musibah kebakaran melanda Pasar Pringgabaya, Baznas menyalurkan bantuan tunai Rp2 juta per orang kepada para pedagang terdampak. Bantuan ini merupakan bagian dari program tanggap darurat agar korban tidak jatuh pailit dan bisa segera kembali beraktivitas.


Ke depan, Baznas berkomitmen menghadirkan program berkelanjutan bagi saudara-saudara korban kebakaran, termasuk dukungan pemulihan usaha. Dengan capaian positif di tahun pertama dan target yang terus meningkat, Baznas Lotim optimistis dapat terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. (rus)

Jadi Episentrum Ekonomi NTB, Jajaran Polres Loteng Diingatkan Tingkatkan Kompetensi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jadi Episentrum Ekonomi NTB, Jajaran Polres Loteng Diingatkan Tingkatkan Kompetensi
Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja beri pengarahan ke jajaran Polres Loteng saat kunjungan ke Polres Loteng akhir pekan kemarin. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi di NTB, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Melihat pentingnya posisi Loteng tersebut membuat beban tugas dan tanggung jawab jajaran Polres Loteng, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah semakin tidak mudah.


Karena itu, penting bagi jajaran Polres Loteng untuk terus meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan inovasi dalam menghadapi perkembangan tantangan keamanan dinamika kejahatan yang terus berkembang di Loteng.


Demikian disampaikan Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E.,M.H., saat kunjungan kerja ke Polres Loteng, akhir pekan kemarin. Di hadapan jajaran Polres Loteng, Kapolda NTB mengingatkan agar terus memperkuat soliditas internal serta kekompakan antar personel maupun antar fungsi yang ada. Karena itu merupakan modal utama dalam mendukung keberhasilan tugas, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah ini.


Dalam menjalankan tugas, jajaran Polres Loteng juga diingatkan agar selalu mengedepankan niat tulus untuk berbakti serta menjadikan profesi kepolisian sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan, selaku bisa hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.


“Kehadiran Polri di tengah masyarakat harus terus diperkuat. Tidak hanya hadir ketika terjadi permasalahan, tetapi juga aktif membangun komunikasi melalui patroli dialogis, kegiatan sosial, sambang warga dan berbagai bentuk kemitraan lainnya,” ujarnya.


Tidak kalah penting, sikap humanis dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus benar-benar dikedepankan seluruh personel Polres Loteng. Dengan tetap menjaga etika dan adab yang baik. Supaya kehadiran Polri bisa benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.


Terlebih dengan fungsi pemolisian masyarakat yang diemban, maka setiap personel Polres Loteng harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Melalui patroli dialogis, sambang, kegiatan sosial, dan kemitraan yang berkelanjutan. Sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.


“Saya berharap seluruh personel Polres Loteng bisa menjadi polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Profesional dalam menjalankan tugas, humanis dalam melayani, kuat dalam integritas, serta mampu menghadirkan rasa aman, nyaman dan solusi bagi masyarakat di daerah ini,” harapnya.


Walaupun untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah. Maka penting bagi seluruh jajaran Polres Loteng untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat sinergitas. Guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.


Secara khusus, Irjen Pol. Kalingga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, loyalitas serta pengabdian yang telah ditunjukkan seluruh personel Polres Loteng dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah ini. Berbagai capaian yang telah diraih tersebut merupakan hasil kerja keras, kebersamaan, dan komitmen seluruh personel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (kir)

Dekopinwil dan Diskop UMKM Silang Pandangan Soal Koperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bambang Parmadi, Wirawan (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Perkembangan koperasi di NTB belum menunjukkan kemajuan, gaung koperasi yang melakukan pengembangan usaha dari hulu ke hilir nyaris yak terdengar. Kita masih perlu belajar dari koperasi-koperasi di Pulau Jawa, yang sudah memanfaatkan dan mengembangkan komoditas yang menjadi potensi daerahnya.


Ada koperasi peternak dan produsen susu, ada koperasi petani tebu, bahkan, koperasinya sudah melakukan ekspor langsung.


Lantas bagaimana dengan NTB?


Wakil Ketua Dewan Koperasi Nasional Daerah (Dekopinwil) Provinsi NTB, Bambang Parmadi, menilai hingga saat ini NTB belum memiliki banyak koperasi berbasis komoditas yang mampu menjadi pemain utama dalam rantai bisnis dari produksi hingga pemasaran seperti yang berkembang di sejumlah daerah di Pulau Jawa.


Menurutnya, koperasi-koperasi di NTB selama ini lebih banyak bergerak pada sektor jasa keuangan dan simpan pinjam, sementara koperasi yang secara khusus mengelola komoditas unggulan daerah masih relatif terbatas.


“Yang kita butuhkan sekarang adalah koperasi yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, termasuk memiliki dukungan pembiayaan dan lembaga keuangan sendiri,” ujarnya.


Bambang menilai salah satu faktor yang membedakan perkembangan koperasi NTB dengan daerah lain adalah kultur berkoperasi yang belum sekuat di Jawa. Ia mencontohkan koperasi susu di Jawa Timur dan Jawa Barat yang telah berkembang puluhan tahun, memiliki anggota yang solid, dan menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat.


Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan, menilai perkembangan koperasi di daerah ini justru menunjukkan tren yang positif. Ia menegaskan bahwa NTB telah memiliki sejumlah koperasi yang mampu berkembang hingga tingkat nasional dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.


Menurutnya, kontribusi volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Secara umum perkembangan koperasi di NTB menggembirakan. Koperasi terbukti mampu berkontribusi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.


Wirawan mencontohkan keberadaan Koperasi Katala yang bermitra dengan perusahaan tambang dan berhasil memberdayakan pelaku UMKM lokal sebagai vendor. Nilai transaksi yang mengalir kepada UMKM dari aktivitas koperasi tersebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun.


Selain itu, terdapat koperasi lain yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, pembiayaan dan berbagai usaha produktif lainnya yang terus berkembang.


Karena itu, ia menilai anggapan bahwa NTB tidak memiliki koperasi besar tidak sepenuhnya tepat.


“Kalau disebut tidak ada koperasi besar di NTB, tentu itu perlu dilihat lagi. Kita punya koperasi-koperasi yang asetnya sudah miliaran rupiah dan beroperasi secara profesional,” katanya.


Meski demikian, Wirawan mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dibenahi. Salah satunya adalah kepatuhan koperasi terhadap regulasi.


Dari lebih dari 4.000 koperasi yang tercatat di NTB, baru sekitar separuh yang secara rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang menjadi indikator penting dalam tata kelola koperasi.


Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM NTB tengah mendorong integrasi data koperasi melalui platform digital nasional yang sedang dikembangkan Kementerian Koperasi.


Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan koperasi secara real time, mulai dari aspek kelembagaan, aset, aktivitas usaha hingga kepatuhan terhadap RAT. (bul)

Apjati Dukung Terobosan Gubernur Iqbal Memperbaiki Pengelolaan Keuangan PMI Malaysia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Apjati Dukung Terobosan Gubernur Iqbal Memperbaiki Pengelolaan Keuangan PMI Malaysia
Ketua APJATI NTB, H. Edy Sopyan bersama Gubernur NTB, Lalu Iqbal dan jajarannya, saat berkunjung ke PMI di Malaysia. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB menyambut positif langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang menggandeng Bank NTB Syariah untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB, khususnya di Malaysia.

Inisiatif program tersebut dinilai dapat mengubah pola lama pekerja migran yang selama ini bekerja bertahun-tahun di luar negeri tanpa memiliki aset atau usaha produktif saat kembali ke kampung halaman.

Ketua Apjati NTB, H. Edy Sopyan, mengatakan kunjungan Gubernur Iqbal bersama seluruh jajaran terkait ke perkebunan kelapa sawit di Malaysia tidak sekadar memastikan perlindungan PMI, tetapi juga melihat sejauh mana para pekerja migran mampu mengelola hasil kerja mereka selama berada di luar negeri.

Menurutnya, persoalan utama yang selama ini terjadi bukan hanya pada proses penempatan tenaga kerja, melainkan bagaimana hasil kerja PMI dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan mereka dan keluarga.

“Jangan hanya berangkat kosong lalu pulang juga kosong. Banyak PMI yang sudah puluhan tahun bekerja di Malaysia, tetapi hasilnya hanya cukup untuk biaya hidup. Setelah kembali ke kampung, beberapa bulan kemudian berangkat lagi karena tidak memiliki usaha atau aset yang bisa dikembangkan,” ujarnya di Mataram, Senin, 22 Juni 2026.

H. Edy menilai inisiatif yang dibawa Gubernur Iqbal bersama Bank NTB Syariah merupakan terobosan penting untuk memutus siklus tersebut. Melalui skema perbankan yang disiapkan, para PMI didorong membuka rekening sebelum berangkat sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih terencana.

Selain itu, keluarga PMI yang ditinggalkan di kampung halaman juga berpeluang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengembangkan usaha produktif.

“Kalau suaminya bekerja di Malaysia, istrinya di kampung bisa mendapatkan KUR untuk membuka warung, kios atau usaha lainnya. Cicilannya bisa dibantu dari penghasilan suami yang bekerja di luar negeri melalui Bank NTB Syariah. Jadi ada usaha yang tumbuh di kampung selama PMI bekerja,” jelasnya.

H. Edy menjelaskan lagi, skema tersebut sangat memungkinkan diterapkan bagi PMI di Malaysia karena biaya penempatannya menggunakan sistem zero cost atau tanpa biaya yang dibebankan kepada pekerja.

Berbeda dengan negara tujuan lain seperti Jepang yang membutuhkan biaya keberangkatan hingga puluhan juta rupiah, PMI ke Malaysia tidak memerlukan pembiayaan khusus untuk proses penempatan sehingga fasilitas KUR dapat lebih difokuskan pada pengembangan usaha keluarga.

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Pemprov NTB tengah memperkuat skema pembiayaan resmi melalui KUR khusus PMI guna menghindarkan calon pekerja migran dari jeratan rentenir dan utang berbunga tinggi. Pemprov juga akan menggandeng Bank NTB Syariah untuk meningkatkan literasi keuangan, budaya menabung, investasi, serta pengembangan usaha produktif bagi PMI dan keluarganya. (bul)

Alarm Gelombang PHK Bayangi Indonesia, NTB Belum Tunjukkan Gejala

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Wirasakti, Aidy Furqan (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Bayang-bayang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebut mulai mengancam dunia usaha nasional. Sejumlah perusahaan besar dikabarkan mulai melakukan efisiensi hingga ancaman PHK, ditengah dampak geopolitik global yang kian tak menentu, dan ekonomi dalam negeri yang makin berat.

Lantas bagaimana dengan NTB?

Kekhawatiran terhadap potensi gelombang PHK belum terlihat signifikan di provinsi ini. Meski demikian, kalangan serikat pekerja dan pemerintah daerah mengingatkan pentingnya kewaspadaan serta penguatan perlindungan terhadap hak-hak pekerja apabila situasi ekonomi memburuk.

NTB Belum Terlihat Terdampak Gelombang PHK

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wirasakti di Mataram, Senin, 22 Juni 2026 mengemukakan, hingga saat ini, ia belum menerima laporan atau pengaduan yang menunjukkan terjadinya PHK massal.

Menurutnya, struktur ekonomi NTB yang tidak terlalu bergantung pada sektor industri manufaktur berskala besar membuat daerah ini relatif lebih tahan terhadap gejolak PHK yang saat ini menjadi perhatian nasional.

“Kalau kondisi NTB berdasarkan pantauan kami masih relatif aman. Memang mungkin ada PHK satu atau dua orang di beberapa tempat, tetapi belum terlihat gejala yang signifikan atau masif,” terangnya.


Wirasakti menjelaskan, hingga kini SPN NTB juga belum menerima banyak aduan dari anggota terkait pemutusan hubungan kerja. Karena itu, ia meminta para pekerja untuk segera melaporkan apabila
mengalami persoalan ketenagakerjaan agar dapat didampingi secara hukum.

Ia menambahkan, isu PHK yang berkembang secara nasional tetap menjadi perhatian organisasi buruh. Dalam waktu dekat, persoalan itu juga akan dibahas dalam agenda Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang melibatkan perwakilan dari berbagai provinsi.

“Kami ingin mengetahui kondisi teman-teman pekerja di daerah lain. Dari situ nanti bisa terlihat seberapa besar dampak yang sebenarnya terjadi di tingkat nasional,” katanya.

Meski belum melihat ancaman PHK besar di NTB, SPN menegaskan akan tetap mengawal perlindungan hak pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. H. Aidy Furqan. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah daerah belum melihat tanda-tanda terjadinya gelombang PHK di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di NTB.

“Sampai saat ini kami belum melihat gejala itu di perusahaan-perusahaan maupun pada penempatan tenaga kerja yang ada di NTB. Dari organisasi pengusaha juga belum ada informasi terkait kondisi yang mengarah ke PHK massal,” ujarnya terpisah. (bul)

1...196197198...1,074Halaman 197 dari 1,074