Beranda blog Halaman 195

Puluhan Investor Jepang Tebar Kebahagiaan untuk Ratusan Anak Asuh di Kuta Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Puluhan Investor Jepang Tebar Kebahagiaan untuk Ratusan Anak Asuh di Kuta Mandalika
Para investor asal Jepang foto bersama santri saat kunjungan ke Kuta Mandalika, Selasa (23/6/2026). (Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) – Suasana haru dan penuh keceriaan menyelimuti Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ijtihad Al Maarif NU Lenser, Kuta, Mandalika, Lombok Tengah (Loteng), Selasa (23/6). Ratusan anak asuh dan santri menyambut kedatangan puluhan investor asal Jepang yang tergabung dalam komunitas Next Blockchain Application (NBA).


Sejak sore anak-anak telah berkumpul di halaman yayasan. Dengan wajah penuh antusias, mereka menanti kedatangan tamu-tamu istimewa yang selama ini dikenal sebagai sahabat sekaligus donatur bagi yayasan.


Tidak kurang dari 20 investor hadir dalam kunjungan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan turut mengajak anggota keluarga dan anak-anak mereka untuk melihat secara langsung kehidupan para santri di Kuta Mandalika. Mereka adalah Takigami (CEO), Ryu, Mitsumura, Yachi, Nozaki, Oishi, Koitabashi, Fukase, Manno, Saegusa, Fujita, Yamamoto, Nakatani, Kitaguchi, Suwa, Miyakoshi dan Komatsu.


Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial. Mereka datang dengan membawa ratusan paket perlengkapan pendidikan, ratusan paket makanan dan minuman, serta bantuan dana tunai mencapai puluhan juta rupiah. Salah satu yang mendapat perhatian dari para investor adalah kondisi fasilitas asrama dan kamar mandi santri. Perwakilan investor Mr. Yuya yang selama ini menjadi penghubung antara yayasan dan para investor Jepang menjelaskan berbagai perkembangan fasilitas yang ada. Termasuk sejumlah renovasi yang telah dilakukan berkat dukungan para donatur.


Dalam sesi penggalangan donasi spontan yang dilakukan di lokasi, para investor kembali menunjukkan kemurahan hati. Secara sukarela, mereka menyisihkan sebagian rezekinya hingga terkumpul dana puluhan juta rupiah untuk membantu keberlangsungan program-program yayasan. Kegiatan kemudian ditutup dengan pembagian ratusan paket makanan dan minuman.


Saat rombongan investor bersiap meninggalkan lokasi menuju tempat penginapan, ratusan anak kembali berdiri di sepanjang halaman yayasan. Kali ini, bukan lagi sapaan “Konnichiwa” yang terdengar, melainkan teriakan “Sayonara” yang menggema mengiringi kepergian para tamu.


Di balik perbedaan bahasa, budaya, dan negara, kunjungan tersebut menjadi bukti bahwa kepedulian tidak mengenal batas geografis. Dari Negeri Sakura hingga Lombok, terjalin sebuah ikatan kemanusiaan yang menghadirkan harapan, kebahagiaan, dan masa depan yang lebih baik bagi ratusan anak-anak yang tumbuh di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ijtihad Al Maarif NU Lenser. (kir/*)

MBG Berhenti Sementara, Sejumlah Bapok di NTB Alami Penurunan Harga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
MBG Berhenti Sementara, Sejumlah Bapok di NTB Alami Penurunan Harga
Lalu Wiranata (Suara NTB/dok)

SEJUMLAH bahan pokok di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan harga. Anjloknya harga ini diduga akibat penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti sementara selama libur sekolah kurang lebih tiga minggu, terhitung mulai Senin, 22 Juni sampai 13 Juli 2026.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata menduga penurunan harga ini imbas berhentinya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, ia mengaku selama ini permintaan bahan pokok oleh dapur MBG cukup tinggi.


“Kelihatannya sih berpengaruh dia, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur MBG,” ujarnya, Rabu, 24 Juni 2026.


Beberapa bapok yang mengalami penurunan harga seperti minyak goreng, baik yang premium maupun curah, cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit, daging ayam, telur, bawang merah, tomat, hingga kacang tanah.


Wiranata menilai, penurunan harga secara serentak sejumlah bapok ini dikarenakan imbas MBG. Meski begitu, pihaknya masih menelusuri penyebab pasti anjloknya harga bapok-bapok tersebut.


“Teman-teman sedang turun, karena kami kan tidak ngecek kemarin siapa-siapa yang beli-beli bahan pokok ini kan. Yang penting adalah kenaikan dan penurunan harganya di pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantuan pengawasan kami setiap hari,” jelasnya.


Menurutnya, meski penurunan ini dinilai cukup baik untuk mencegah inflasi, namun sebagai pemerintah pihaknya wajib memastikan tidak ada yang dirugikan karena fluktuasi harga tersebut. Baik dari kalangan petani, pedagang, maupun masyarakat.


“Kalau terlalu tinggi harganya, masyarakat secara luas mengeluh, tapi produsen seneng. Tapi kalau terlalu rendah, masyarakat kita nggak panik, lebih tenang, tapi produsen kita yang menurun pendapatannya,” ungkapnya.


Selain itu, alasan kenaikan harga lainnya akibat dapur MBG mengambil langsung bahan baku ke petani. Fenomena ini menyebabkan stok untuk pedagang di pasar berkurang sehingga harga otomatis dinaikkan.


MBG Libur Tiga Minggu
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat disetop selama tiga minggu. Pemberhentian penyaluran sementara ini dikarenakan adanya libur sekolah kenaikan kelas mulai Senin, 22 Juni hingga Sabtu, 13 Juli 2026.


Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Fathul Gani mengatakan selama tidak beroperasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan mendapatkan insentif Rp6 juta sehari. Namun, kepala dapur, ahli gizi, dan bidang keuangan tetap mendapatkan insentif karena mereka dinilai tetap masuk kerja selama SPPG tidak beroperasi sementara.

Hal ini sesuai dengan surat edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pada Saat Periode Hari Libur Dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.


“Kecuali untuk tenaga pengamanan, kemudian pengawas keuangan, pengawas gizi, dan kepala dapur ini tetap memperoleh. Karena kepala SPPG tetap mengupdate data, mereka tetap masuk,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.


Kepala SPPG, lanjut Fathul akan berperan sebagai pengawas dapur. Mereka harus memastikan sarana prasarana di SPPG tidak disalahgunakan selama libur berlangsung. Selain insentif 6 juta, insentif kepada relawan dan biaya listrik juga tidak akan dibayarkan. “Kepala SPPG kan tetap mengupdate data, kemudian melakukan proses pembukuan dan segalanya,” lanjutnya.


Pemberhentian sementara penyaluran MBG ini tidak hanya kepada anak sekolah, tetapi seluruh penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. SPPG akan kembali beroperasi sehari setelah masuk sekolah. (era)

Bangun Industri Kerajinan Tidak Cukup Andalkan Kreativitas Perajin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bangun Industri Kerajinan Tidak Cukup Andalkan Kreativitas Perajin
Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta M. Iqbal menutup kegiatan Capacity Building Kurasi Wastra dan Kriya di PLUT KUKM Provinsi NTB, Mataram, Rabu (24/6). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Membangun industri kerajinan yang mampu bersaing di pasar nasional dan global tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas para perajin. Dibutuhkan standar kualitas yang sama, sistem kurasi yang profesional, hingga strategi pemasaran yang mampu meningkatkan nilai tambah setiap produk. Inilah arah baru yang sedang dibangun Dekranasda Provinsi NTB.


Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, saat menutup kegiatan Capacity Building Kurasi Wastra dan Kriya di PLUT KUKM Provinsi NTB, Mataram, Rabu (24/6).


Selama dua hari, kegiatan ini membekali para pengurus Dekranasda kabupaten/kota dengan pengetahuan teknis mengenai standar kurasi profesional agar produk wastra dan kriya NTB semakin kompetitif.


Bagi istri Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal ini, pelatihan ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi menjadi titik awal membangun sistem pembinaan produk kerajinan yang lebih terstruktur di seluruh daerah.


“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena progresnya sangat baik, menarik, dan sarat akan nilai budaya. Saya titipkan kepada Bapak dan Ibu dari Kabupaten/Kota agar ilmu yang didapat ini diperhatikan dan diturunkan kepada rekan-rekan pengurus di daerah masing-masing,” ujarnya.


Menurutnya, keberhasilan pengembangan industri kreatif tidak hanya bergantung pada Dekranasda Provinsi. Justru pengurus Dekranasda di tingkat kabupaten/kota menjadi ujung tombak karena berhadapan langsung dengan para perajin dan pelaku UMKM di lapangan.


Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun standar kurasi yang seragam, terutama bagi daerah yang telah memiliki galeri produk unggulan. Standarisasi tersebut diyakini akan menciptakan kualitas produk yang konsisten sekaligus memudahkan proses pembinaan hingga tingkat nasional.


“Apabila sudah memiliki galeri, artinya kita harus memiliki standar yang serupa dengan provinsi. Saya minta pengurus Kabupaten/Kota segera menyusun standarnya, perhatikan di mana letak permasalahannya. Jika dibutuhkan bantuan, kami di Provinsi siap turun langsung memberikan pelatihan. Bahkan, kami siap mendatangi teman-teman pengurus jika memang diperlukan,” tegasnya.


Hj. Sinta menegaskan bahwa proses pengembangan produk tidak berhenti setelah kurasi dilakukan. Kurasi hanyalah salah satu tahapan dalam rantai pembinaan yang lebih panjang.


Ke depan, Dekranasda Provinsi NTB akan mendorong pembenahan tata kelola galeri, penataan produk yang lebih menarik, hingga penguatan strategi pemasaran digital agar produk-produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas.


“Setelah kurasi, target kita selanjutnya adalah membenahi sistem penataan produk, hingga penerapan digital marketing. Harapannya, hal ini diteruskan dari pengurus Kabupaten/Kota hingga ke para perajin di lapangan, sehingga tercipta alur yang matang dari persiapan hingga pemasaran,” tambahnya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembinaan yang berkesinambungan, mulai dari peningkatan kualitas produk, proses seleksi yang objektif, hingga strategi promosi yang mengikuti perkembangan pasar.


Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta, termasuk para pengurus Dekranasda yang datang dari Pulau Sumbawa. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi kabupaten/kota untuk menyampaikan berbagai masukan maupun kebutuhan pendampingan agar pengembangan wastra dan kriya NTB dapat berjalan lebih merata.


Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyusunan standar kurasi yang profesional, Dekranasda Provinsi NTB berharap produk-produk kerajinan daerah tidak hanya mampu mempertahankan nilai budaya yang diwariskan para leluhur, tetapi juga tampil sebagai produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi di pasar nasional hingga internasional. (ham)

Pemprov NTB Segera Lelang Puluhan Mobil Bekas Kendaraan Dinas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Segera Lelang Puluhan Mobil Bekas Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas di lingkup Pemprov NTB yang akan dilelang secara terbuka. (Suara NTB/era)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB segera membuka lelang 29 unit mobil bekas kendaraan dinas. Lelang puluhan unit mobil ini dilakukan, karena Pemprov NTB tidak lagi menggunakan kendaraan konvensional, melainkan beralih ke kendaraan listrik sejak awal tahun lalu.


Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Hidayaturrahman mengatakan mobil yang akan dilelang ini tercatat dari berbagai merek, bekas kendaraan yang digunakan oleh eselon II dan III di lingkup Pemprov. Meski begitu, kendaraan didominasi oleh merek Toyota Innova, yang biasa digunakan oleh pejabat eselon II.


“Ada 29 unit dari macam-macam merek, kan ada juga eselon III, dan eselon II ke bawah,” ujarnya.


Eks kendaraan dinas tersebut, lanjutnya masih dalam proses penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Setelah proses ini rampung, lanjut Pemprov menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk segera dilelang ke masyarakat umum.


“Harus masuk sana (KPKNL, red), setelah masuk ya tarung bebas. Siapa pun boleh untuk ikut pelelangan,” lanjutnya.


Berdasarkan hitung-hitungan kasar, Pemprov NTB mengestimasikan nilai satu unit mobil sekitar Rp150 juta. Jika 20 mobil saja dengan harga tersebut, maka Pemprov mendapatkan tambahan kas sekitar Rp3 miliar.


Meski begitu, nilai pasti harga satuan kendaraan yang dilelang tetap menunggu rilis resmi dari DJKN. Seluruh hasil pelelangan nanti murni masuk ke kas daerah sebagai pendapatan. Ia pun menepis isu miring yang kerap menerpa proses lelang aset Pemerintah NTB.


Pihaknya menjamin proses lelang kali ini akan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi alias titipan.
Setelah lelang tahap pertama ini, Pemprov NTB katanya akan kembali melakukan lelang khusus untuk kendaraan yang sudah tidak mendukung fungsi kerja pemerintah.


“Ini baru tahap pertama. Nanti ada tahap kedua dan ketiga. Prinsipnya, kalau ada OPD yang menyerahkan asetnya karena sudah rusak berat atau tidak mendukung fungsi kerjanya lagi, secara bertahap akan kita lelang semua. Yang penting sekarang kita selesaikan dulu tahap pertama ini, targetnya kalau tidak bulan ini, ya bulan depan sudah bisa dimulai pelelangan,” pungkasnya.


Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ini mengharuskan Pemprov NTB untuk kembali melakukan penataan aset bergerak berupa kendaraan roda empat.


Dengan peralihan ini, Pemprov NTB berencana untuk menghibahkan sejumlah kendaraan yang dinilai masih bagus dan baru, sementara kendaraan lama akan dilelang. Ia mengaku, sebagian besar kendaraan yang ditinggalkan ini akan dilelang, sehingga bisa memberikan tambahan penghasilan bagi daerah.

“Ada yang dihibahkan ke KI, PWI juga. Jadi yang masih bagus-bagus dihibahkan. Yang kurang bagus dilelang semua jadi tambahan pemasukan buat kita,” ujarnya.


Menurutnya, alasan Pemprov NTB memilih menyewa mobil listrik yaitu untuk mengurangi emisi karbon, daerah jauh lebih hemat karena tidak perlu membayar pajak, serta Pemprov tidak perlu melakukan pemeliharaan kendaraan. Kendaraan listrik, juga dinilai lebih praktis. Sehingga pemerintah mulai fokus meningkatkan pelayanan, tidak lagi memikirkan pemeliharaan kendaraan. “Kalau rusak tinggal dikembalikan. Begitu tiga tahun, bisa kita ganti lagi ke baru,” tambahnya.


Pun, peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, sambungnya sudah dilakukan oleh sejumlah provinsi. Seperti DKI Jakarta yang hampir seluruh kegiatan operasional kendaraan telah menggunakan skema sewa mobil listrik.


Untuk melakukan lelang, Kepala BKAD NTB, Dr. H. Nursalim mengaku pihaknya akan melakukan pemilahan aset terlebih dahulu. Beberapa kendaraan katanya akan dilelang, sisanya akan dioptimalkan. Meski sudah tidak digunakan, kendaraan konvensional milik Pemprov NTB harus memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, termasuk dengan pendapatan daerah. “Intinya, aset itu harus memberikan nilai tambah,” ujarnya.


Ia mengungkapkan, kendaraan yang bisa dilelang adalah mobil yang pengadaannya di atas tujuh tahun. Sementara, mobil yang berusia di bawah tujuh tahun harus dipertahankan. Diperkirakan, jumlah kendaraan dinas milik Pemprov NTB yang pengadaannya di atas tujuh tahun cukup banyak. “Yaa Insya Allah banyak yang akan dilelang. Tapi dinilai dulu. Dinilai oleh tim appraisal. Yang menentukan nilai kan mereka,” katanya. (era)

Pembayaran Ganti Rugi Rampung, PLN UIP Nusra Siap Lanjutkan Pembangunan Akses Jalan PLTP Ulumbu Unit 5

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) telah menuntaskan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan (access road) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 pada ruas STA 0+000 hingga STA 7+200. Tahapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak di Desa Ponggeok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 22 Juni 2026.

Kegiatan pembayaran ganti rugi ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, PT PLN (Persero) UIP Nusra, unsur pengamanan dan penegak hukum, Pemerintah Desa Ponggeok, serta masyarakat terdampak.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, Petrus Caelestinus Masangkat, menyampaikan bahwa pembangunan akses jalan menuju PLTP Ulumbu memiliki nilai strategis bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Satar Mese,” ujar Petrus.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), Eduward Meteo Yamasita Tuka, mengungkapkan rasa syukurnya karena target penyelesaian pembayaran ganti rugi pada bulan Juni dapat direalisasikan sesuai rencana.

“Janji kami pada musyawarah bulan lalu telah terwujud hari ini. Uang ganti kerugian yang ditransfer ke rekening penerima ganti rugi utuh sesuai hasil penilaian independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), tanpa potongan sepeser pun karena itu merupakan hak masyarakat,” jelas Eduward.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan dana ganti rugi secara bijaksana untuk kebutuhan yang produktif, seperti pembelian lahan, pembangunan rumah, maupun biaya pendidikan anak.

Di kesempatan yang sama, Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2, Roya Ginting, mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran proses pengadaan tanah.

“Dengan tuntasnya proses pengadaan tanah ini, kami berharap pembangunan akses jalan dan pengembangan PLTP Ulumbu dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta mendukung target pengembangan energi panas bumi nasional,” ujar Roya.

Dukungan terhadap pembangunan tersebut juga disampaikan oleh masyarakat setempat. Salah seorang warga sekaligus Sekretaris Desa Ponggeok berharap pembangunan fisik yang segera dimulai dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

“Harapan kita bersama tentu pelibatan tenaga kerja, material, maupun kendaraan lokal dapat diakomodasi. Namun kami juga memahami bahwa proyek berskala besar memiliki standar dan kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW Manurung, menyampaikan bahwa tuntasnya proses pengadaan tanah menjadi milestone penting dalam pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 yang merupakan salah satu proyek strategis ketenagalistrikan di NTT.

“Penyelesaian pengadaan tanah ini menunjukkan kuatnya sinergi antara PLN, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini sehingga dapat berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, ke depan, selain sebagai sarana pendukung proyek PLTP Ulumbu, pembangunan akses jalan ini juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

“Selain mendukung mobilisasi pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5, akses jalan ini nantinya juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial,” tambahnya.

PLTP Ulumbu merupakan salah satu proyek energi baru terbarukan yang menjadi bagian penting dalam upaya PLN mendukung transisi energi dan pencapaian target bauran energi nasional. Dengan selesainya tahapan pengadaan tanah akses jalan, PT PLN (Persero) UIP Nusra optimistis proses pembangunan infrastruktur pendukung dapat berjalan lebih optimal sehingga pengembangan kapasitas PLTP Ulumbu dapat direalisasikan sesuai target.(bul)

Jangan Panik Saat Ban Selip! Kenali 3 Jenis ‘Skid’ yang Sering Bikin Pengendara Terjatuh

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Jalan licin, pasir berserakan, hingga pengereman mendadak merupakan ancaman nyata bagi para pengendara sepeda motor. Sayangnya, banyak pengendara belum memahami cara mengatasi kondisi ban selip (skid), padahal situasi ini kerap memicu hilangnya kendali kendaraan dan berujung pada kecelakaan serius.

Ban selip terjadi saat karet ban kehilangan daya cengkeram atau traksi pada permukaan jalan. Ketika momen ini terjadi, pengendara biasanya hanya memiliki waktu hitungan detik sebelum akhirnya terjatuh.

Safety Riding Instructor Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menjelaskan bahwa ban selip tidak melulu karena faktor infrastruktur atau jalan yang buruk, melainkan sering kali dipicu oleh kekeliruan pengendara itu sendiri.

“Banyak yang hanya fokus pada kecepatan, tetapi abai menjaga traksi ban. Padahal ketika traksi hilang, kendaraan otomatis sulit dikendalikan. Penting untuk memahami penyebab dan antisipasinya sejak dini,” ujar Satria.

Ia memaparkan, setidaknya ada tiga jenis ban selip yang wajib diwaspadai:

1. Braking Skid (Panik Mengerem) Ini adalah jenis selip yang paling umum. Kondisi ini terjadi ketika roda terkunci akibat pengendara menarik tuas atau menginjak pedal rem terlalu kuat secara mendadak karena kaget. Akibatnya, roda berhenti berputar, ban kehilangan traksi, dan motor meluncur tak terkendali.

2. Power Skid (Gas Terlalu Agresif) Power skid dipicu oleh pembukaan gas secara penuh dan instan, terutama di jalanan berpasir, berlumpur, atau basah. Roda belakang yang dipaksa berputar cepat akan kehilangan cengkeraman dan bergeser. Solusinya, buka gas secara halus dan bertahap.

3. Cornering Skid (Selip di Tikungan) Kondisi ini terjadi akibat hilangnya traksi saat motor sedang menikung. Penyebab utamanya adalah kecepatan yang terlalu tinggi atau tindakan mengerem saat posisi motor sedang miring. Pengendara diimbau mengurangi kecepatan sebelum memasuki tikungan.

Langkah Preventif Menjaga Traksi

Untuk meminimalkan risiko, Satria membagikan empat langkah pencegahan. Pertama, rutin memeriksa kondisi alur dan tekanan angin ban agar tetap sesuai rekomendasi pabrikan. Kedua, kenali rute perjalanan dan tingkatkan kewaspadaan saat melihat titik jalan yang berpasir atau tergenang air.

Ketiga, terapkan gaya berkendara yang halus (smooth) dengan menghindari sentakan gas maupun rem. Terakhir, manfaatkan teknologi keselamatan modern pada kendaraan.

“Beberapa skutik Honda sudah dilengkapi fitur Anti-lock Braking System (ABS) untuk mencegah roda terkunci. Bahkan pada model seperti Honda PCX 160, sudah ada Honda Selectable Torque Control (HSTC) yang menjaga traksi roda belakang di jalan licin,” tambah Satria.

Melalui kampanye “Jago Cari Aman Biar Happy”, Astra Motor NTB terus mengedukasi masyarakat agar menempatkan keselamatan sebagai gaya hidup, bukan sekadar formalitas. Pengendara yang hebat bukanlah mereka yang melaju paling cepat, melainkan yang mampu membaca potensi bahaya di jalan raya.

“Saat ban selip, waktu bereaksi itu sangat singkat. Jangan berspekulasi. Pastikan kendaraan prima, kuasai tekniknya, dan jadilah pengendara yang ‘Jago Cari Aman Biar Happy’ agar selamat sampai tujuan,” pungkasnya. (r/fan)

OJK Terbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026, Atur Perilaku Financial Influencer demi Lindungi Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (Ekbis NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini dirancang khusus untuk mengatur para pembuat konten keuangan alias financial influencer demi melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan.

Dalam siaran pers nomor SP 117/DKPU/OJK/VI/2026 yang dirilis di Jakarta, Rabu (24/6/2026), OJK menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan informasi keuangan yang beredar di publik bersifat jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan bertanggung jawab. Langkah ini diambil seiring meningkatnya peran para influencer dalam memengaruhi keputusan finansial masyarakat.

“POJK ini disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan,” tulis OJK dalam rilis resminya.

Siapa yang Diatur?

OJK mendefinisikan “Penyampai Informasi” sebagai pihak di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang memberikan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan atau memengaruhi masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Poin-Poin Penting POJK Nomor 6 Tahun 2026

Secara garis besar, regulasi baru ini mencakup enam poin pengaturan utama, yaitu:

  1. Perilaku dasar yang harus dipatuhi oleh Penyampai Informasi.
  2. Cakupan kegiatan, yang meliputi edukasi keuangan, pemasaran, hingga pemberian rekomendasi.
  3. Pemanfaatan sistem Manajemen Pembelajaran Edukasi Keuangan.
  4. Pembinaan langsung oleh OJK.
  5. Hak OJK untuk mengeluarkan Perintah Tertulis kepada pelaku.
  6. Sanksi tegas berupa pemutusan akses (pemblokiran) pada media elektronik bagi yang melanggar.

Aturan Ketat: Wajib Punya Izin dan Sertifikasi

Bagi para financial influencer yang kerap memberikan rekomendasi produk keuangan, OJK kini menerapkan aturan yang jauh lebih ketat.

  • Rekomendasi Pasar Modal: Jika influencer memberikan rekomendasi terkait produk pasar modal, mereka diwajibkan memiliki izin resmi sebagai Penasihat Investasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  • Rekomendasi Aset Keuangan Digital: Untuk influencer yang mengulas atau merekomendasikan aset keuangan digital, mereka wajib mengantongi sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan Kerja Sama Pemasaran (Endorsement)

OJK tetap mengizinkan financial influencer untuk menjalin kerja sama komersial atau pemasaran dengan pihak PUJK. Namun, regulasi ini menegaskan bahwa PUJK bersangkutan ikut bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan oleh influencer yang mereka sewa.

Melalui aturan baru ini, OJK berharap kualitas informasi keuangan yang diterima masyarakat dapat meningkat, sehingga ekosistem keuangan di Indonesia menjadi lebih terpercaya, berintegritas, dan mampu mendongkrak literasi keuangan nasional secara sehat. (r)

Wabup Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemukulan gendang dilakukan oleh Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, didampingi Ketua DPRD Muttakun, dan Kepala BPS NTB,H.Wahyudin didampingi anggota forum pimpinan daerah Dompu, serta perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai tanda pencanangan sensus ekonomi di Kabupaten Dompu.


Dompu (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH., mengajak masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2026 yang dilakukan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ini merupakan agenda strategis nasional untuk memotret kondisi menyeluruh ekonomi Indonesia, termasuk Kabupaten Dompu.


“Sensus ekonomi ini bukan sekedar kegiatan pendataan, tapi lebih dari pada itu. Sensus ekonomi ini adalah merupakan ikhtiar besar negara dalam menghadirkan data yang akuran, data yang valid, data yang komprehensif, dan data yang berkualitas. Untuk merumuskan dan menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi di negeri ini,” ungkap Wakil Bupati pada kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Dompu di aula Pendopo Bupati, Selasa (23/6) kemarin.


Sensus ini pada akhirnya akan memotret struktur usaha, potensi ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta pengembangan ekonomi modern seperti ekonomi digital, ekonomi lingkungan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi lainnya. Dengan data yang benar dan valid, pemerintah bisa menyelaraskan perencanaan pembangunannya.


“Tugas dan tanggungjawab sensus ekonomi, bukan hanya tugas dan tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS), tapi yang lebih penting bagaimana political will kita untuk memberikan dukungan lebih suksesnya Sensus Ekonomi ini,” ajaknya.


Kepala BPS NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, MM., sebelumnya menyampaikan, sensus ekonomi merupakan amanat undang–undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun dan ini menjadi sensus ekonomi kelima dilakukan BPS. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya sektor pertanian yang memberi kontribusi terbesar di Kabupaten Dompu.


Sensus ini melibatkan 5.210 orang petugas se-NTB dan di Kabupaten Dompu ada 267 orang. Karena pentingnya sensus ekonomi bagi perencanaan pembangunan kedepan, semua elemen dituntut ikut mensukseskan dengan menerima setiap petugas dengan baik, mengisi kuisioner dengan benar dan data yang diisi dipastikan dirahasiakan. “Data yang baik belum tentu benar, tapi data yang benar sudah pasti baik,” ingatnya.


Ahwan Hadi, SST, M.Ak., Kepala BPS Dompu mengingatkan, sensus ekonomi sejatinya sebagai kegiatan dari rakyat untuk rakyat. Karena, datanya dikumpulkan oleh rakyat melalui petugas sensus yang dilatih. Kegunaannya untuk mengetahui struktur ekonomi, karakteristik ekonomi, sehingga dilahirkan kebijakan – kebijakan yang tepat.


Undang-undang Nomor 8 tentang UMKM lahir dari hasil sensus ekonomi tahun 1996 yang menggambarkan 98 persen pelaku usaha jenis usaha kecil dan mikro (UKM). Kemudian ditindaklanjuti dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Ini adalah salah satu contoh bagaimana sensus ekonomi ini, manfaat datanya secara langsung kepada masyarakat,” katanya.


Ia berharap masyarakat dapat membantu dengan menerima setiap petugas yang hadir dengan memberikan jawaban yang sebenar–benarnya. “Ingat, TIR. Satu, terima kedatangan petugas. Kedua, isi kuisioner dengan jawaban yang benar. Ketiga, Rahasia tentang data itu akan terjamin oleh undang–undang. Tidak akan ada kebocoran data,” harapnya. (ula)

APBD Perubahan, Pemda KSB Ajukan Belanja Rp2,25 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2026 kepada Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar pada, Selasa (23/6)


Taliwang (Suara NTB) – Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (23/6).


Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar tersebut, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan belanja daerah secara signifikan dari Rp1,71 triliun pada APBD murni menjadi Rp2,25 triliun pada Perubahan APBD 2026. Kenaikan itu mencapai Rp540 miliar atau sekitar 31,56 persen.


Bupati Amar menjelaskan, peningkatan belanja daerah tersebut ditopang oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp1,14 triliun. Seluruh penerimaan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan APBD berasal dari SILPA tahun sebelumnya.
“Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah,” urai Bupati dalam pidato penjelasannya di hadapan anggota DPRD.


Selain untuk membiayai program pembangunan, pemerintah daerah juga mengalokasikan Rp48,4 miliar untuk penyertaan modal daerah guna memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


Di sisi pendapatan, Pemkab KSB menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1,15 triliun atau naik Rp70,8 miliar dibandingkan APBD murni senilai Rp1,08 triliun. Dengan kondisi tersebut, peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD sebagian besar ditopang oleh sisa anggaran tahun sebelumnya.


Meski terjadi peningkatan belanja yang cukup besar, Bupati menegaskan struktur anggaran tetap disusun sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp647,2 miliar atau 28,75 persen dari total belanja, masih di bawah batas maksimal 30 persen. Sementara, anggaran pendidikan mencapai Rp461 miliar atau 20,48 persen dan belanja infrastruktur sebesar Rp965,3 miliar atau sekitar 55 persen dari total belanja terkait.


“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, termasuk Program Kartu Sumbawa Barat Maju serta percepatan penurunan kemiskinan ekstrem,” klaim Bupati.


Sementara itu, Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar mengapresiasi langkah eksekutif yang telah mengawali proses pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026 lebih awal. Ia menilai langkah tersebut memberikan ruang yang cukup bagi DPRD dan pemerintah daerah,untuk membahas perubahan anggaran secara lebih terukur.


Namun demikian, Kaharuddin mengingatkan agar percepatan pembahasan tidak mengurangi kualitas dokumen anggaran yang disusun. “Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memulai proses pembahasan APBD Perubahan. Namun, kecepatan penyampaian ini jangan sampai memengaruhi kualitas perencanaan dan penganggaran yang akan dibahas bersama,” tandasnya.


Dengan disampaikannya dokumen KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2026, maka tahapan pembahasan anggaran semester kedua tahun ini resmi dimulai. Sesuai mekanisme KUA-PPAS itu akan dibahas oleh DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.(bug)

Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong Terus Berproses

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Suharmaji Kertawijaya. (Suara NTB/dok)


Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan penyusunan roadmap (peta jalan) terkait rencana pembangunan Pelabuhan Teluk Santong di Kecamatan Plampang usai dilakukan peletakan batu pertama di tahun 2023 lalu terus berproses.


“Saat ini kita sedang fokus menyusun road map dulu sebagai bagian dari dokumen persyaratan,sehingga pembangunan pelabuhan tersebut bisa segera terealisasi,” kata Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya pada, Selasa (23/6).


Keberadaan pelabuhan ini lanjut Suhermaji, memiliki peran yang sangat penting bagi daerah. Salah satunya mendukung rencana Program Strategis Nasional (PSN) tambak garam rakyat. Selain itu, ada juga rencana pembangunan pabrik pengolahan ikan, termasuk tol laut untuk mobilisasi produk pertanian dan peternakan.


Suharmaji menambahkan, untuk persoalan lahan di lokasi pembangunan pelabuhan tersebut, diklaim sudah tidak ada masalah. Pemerintah daerah sudah melakukan tukar guling di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas aset tanah seluas 300 hektare.


“Surat Kementerian LHK sudah terbit tahun 2023, sehingga tidak ada lagi persoalan lahan terkait rencana pembangunan pelabuhan tersebut, ” ucapnya.


Dia melanjutkan, tugas pemerintah saat ini yakni mempercepat proses penyusunan roadmap termasuk sertifikasi lahan sebagai dokumen sah untuk pembangunan. Kalaupun ada masyarakat yang menggarap lahan tersebut saat ini kata dia, tetapi pemerintah meyakini tidak akan menimbulkan kendala.

“Memang ada masyarakat yang saat ini menggarap lahan tersebut, tetapi tanah yang digarap tersebut bukan hak milik, karena tidak mungkin kawasan bisa disertifikatkan,” ujarnya. (ils)


1...194195196...1,074Halaman 195 dari 1,074