Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 194

Wabup KSB Sebut Kolaborasi Kunci Percepatan Penurunan Stunting

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Hanipah(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah menegaskan dalam kegiatan percepatan penurunan stunting harus menjadi tanggung jawab kolektif lintas sektor pada setiap tingkatan pemerintahan. Termasuk juga melibatkan masyarakat di dalamnya.

“Penting kolaborasi lintas sektor. Camat, lurah, kepala desa, kader posyandu, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) harus aktif sampai di tingkat lapangan,” tegas Wabup dalam sambutannya saat membuka rapat koordonasi ke-2 Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten, Rabu 20 Agustus 2025.

Dengan keterlibatan semua pihak, menurut Wabup setiap persoalan dalam penanganan stunting akan segera terdeteksi. Dan pada praktiknya, cara itu bisa diterapkan dalam pemantuan setiap balita dan ibu hamil. Tujuannya agar validitas data benar-benar akurat untuk bahan rujukan upaya aksi pencegahan.

“Data juga tetap harus diambil dari Puskesmas dan hasil penimbangan (anak) oleh tenaga kesehatan, termasuk pendataan bagi pendatang dan calon pengantin,” paparnya.

Masih dalam pidatonya, Wabup tak lupa mengingatkan forum agar tetap memaksimalkan penerapan 4 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masyarakat. Dan untuk itu Wabup mendorong agar gerakan Jumat Bersih terus diperkuat sehingga ke depan dapat menjadi kebiasaan hidup masyarakat KSB. “Terutama di kawasan perkotaan Taliwang yang padat. Gerakan Jumat Bersih harus dilaksanakan secara rutin,” tandasnya.

Dalam rapat itu, Wabup juga meninjau langsung laporan terbaru mengenai progres penanganan stunting kabupaten. Kepala Dinas DP2KBP3A Agus Purnawan dalam laporannya menyampaikan perkembangan data EPPGM yang menunjukkan tren penurunan stunting di KSB. Di mana angka prevalensi turun dari 18,7 persen pada 2017 menjadi 7,3 persen pada Desember 2024, dan tercatat 7,10 persen pada Februari 2025 atau setara 761 balita.

Di akhir rakor forum menyepakati fokus percepatan di desa dan kelurahan yang masih ditemukan kasus stunting. Diantaranya di Desa Batu Putih, Lamunga, Banjar, Sermong, Meraran, Loka, Dalam, Temekan, Telaga Bertong, dan Sampir. Sementara untuk wilayah tanpa kasus seperti Kelurahan Menala dan Kuang tetap diminta untuk mempertahankan statusnya. “Selalu diingat kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh masyarakat, pemerintah optimistis tren penurunan stunting akan terjaga hingga akhir tahun,” tutup Wabup. (bug)

Tersebar di Pesisir dan Kawasan Hutan, DPRD Dorong MBG Fokus Intervensi Kantong Warga  Miskin Ekstrem

By
ekbisntb.com
-
0
Warga yang tinggal di kawasan hutan yang kategori tidak mampu dikunjungi oleh Wabup Hj. Nurul Adha(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) fokus pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di wilayah pesisir dan kawasan hutan beberapa kecamatan. Terdapat 4.990 warga kategori miskin ekstrem yang ada di wilayah tersebut.

 Anggota Komisi IV DPRD Lobar H Sahwan menerangkan sesuai data kantong-kantong kemiskinan tersebar di beberapa wilayah. Termasuk, Sekotong tidak disangkal masuk sebagai kantong kemiskinan ekstrem.

Selaku anggota Dapil Sekotong – Lembar, tentunya ia tak menutup atau menyanggah itu semua, sehingga semua pihak, baik masyarakat yang mampu untuk berfikir membantu baik dengan cara. “Termasuk khususnya pemerintah, dan MBG ini mungkin salah satu bagian dari solusi untuk mengatasi masalah itu (kemiskinan, red),” kata Politisi Demokrat ini, Rabu 20 Agustus 2025.

MBG ini menyasar anak-anak usia pendidikan yang tergolong tidak mampu dari sisi membantu kebutuhan sandangnya. Mengingat dampak program ini yang bertujuan membantu warga tak mampu dalam hal pemenuhan gizi, ia pun mendorong agar MBG ini fokus ke kantong kemiskinan. “Ya kami dorong itu (sentuh kantong kemiskinan),” sambungnya.

Dalam memastikan program ini tepat sasaran ke warga miskin, pihaknya pun menilai langkah Pemkab Lobar dalam hal ini Wabup Hj. Nurul Adha sangat tepat turun langsung mengecek titik-titik masyarakat yang perlu disasar program MBG ini.

Selain itu, Langkah ini agar penempatan program ini tidak salah sesuai syarat Badan Gizi Nasional dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. “Itu kami sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Bu Wabup,” imbuhnya.

Dalam hal ini, pihaknya menyambut baik gerakan protes MBG dengan turun langsung cek lokasi. Program ini menurutnya sangat bagus untuk penanganan kemiskinan di daerah ini.

Sementara itu berdasarkan data, warga miskin ekstrem di Lobar banyak tersebar di kawasan pesisir dan hutan yang ada di 14 desa mencakup tujuh kecamatan di wilayah setempat. Wilayah dengan jumlah jiwa 4.990 tersebut juga kategori rawan bencana. Pemkab pun sedang mematangkan konsep untuk penanganan miskin ekstrem ini agar intervensi yang dilakukan fokus dan tepat sasaran.

Aktivis dari Lembaga Masyarakat Transparansi Anggaran Samsul menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari BPS memuat semua daerah kategori miskin dan miskin ekstrem di NTB.

Termasuk,di Lobar terdapat 14 desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Dalam data itu terdapat variabel yang jelas. Di antara 14 desa itu dirinci, Desa Batulayar sebanyak 260 jiwa tinggal di kawasan hutan dan pesisir. Taman Ayu terdapat 296 Jiwa ada di non kawasan. Mekar Sari, ada 145 jiwa di kawasan hutan. Kuripan Utara, terdapat 304 jiwa di non Kawasan.

Kemudian 318 jiwa di Desa Labuan Tereng ada di kawasan hutan dan pesisir. Desa Mareje, terdapat 356 di kawasan hutan. Mareje Timur, terdapat 252 jiwa di kawasan hutan. Sekotong Timur, terdapat 446 berada di kawasan hutan. Batu Mekar, 467 jiwa ada di kawasan hutan. Lebah Sempage terdapat 261 jiwa di kawasan hutan. Sebanyak 347 jiwa warga di Desa Sedau berada di kawasan hutan. Kedaro, terdapat 401 jiwa di kawasan hutan. Desa Pelangan, 491 Jiwa tinggal di kawasan hutan dan pesisir. Dan Desa Taman Baru, terdapat 412 jiwa di kawasan hutan.

Sementara itu, Wabup Hj Nurul Adha mengatakan, dalam penanganan kemiskinan ini pihaknya sedang mematangkan konsep kerja, supaya Intervensi fokus pada sasaran. Ia tidak ingin, anggaran besar menyebar kemana-mana, tapi tidak fokus pada sasarannya, atau bahkan salah Sasaran.

Pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data DTSEN yang nantinya dipergunakan sebagai acuan. Data yang diverifikasi ulang ini ada di Desil 1 dan 2. “Ini sedang dalam proses verival ulang data ini,” imbuhnya.

Atas dasar data inilah nanti menjadi acuan semua OPD, Baznas, NGO, perbankan dan pihak lain untuk program penanganan intervensi terhadap sasaran sesuai data. (her)

Tinjau Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Wagub NTB Minta GOW Berperan Aktif

By
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri menyerahkan bantuan pada warga miskin di Puskesmas Senaru, KLU, Rabu 20 Agustus 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam rangka meninjau pelaksanaan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, Rabu 20 Agustus 2025. Wagub berpesan kepada stakeholder, termasuk Gerakan Organisasi Wanita (GOW) di daerah, agar berperan aktif membantu mensukseskan program pemerintah.

Dalam lawatannya, Wakil Gubernur NTB didampingi sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Pada Rabu pagi, Wagub menyempatkan ikut senam bersama sejumlah siswa tingkat SMP, SMA, SMK di Kecamatan Tanjung. Setelahnya, Wagub dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Senaru untuk menghadiri Program BKOW Provinsi NTB Peduli Stunting dan Kemiskinan.

Di sela-sela senam bersama, Wagub sekaligus Ketua BKOW Provinsi NTB berpesan agar GOW KLU, menjadi mitra aktif pemerintah daerah. Sesuai tugasnya, BKOW dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai organisasi wanita di tingkat kabupaten untuk melaksanakan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. BKOW juga dapat memberi masukan dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak, serta menjadi garda terdepan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Salah satu tujuan organisasi wanita tidak hanya mewadahi para anggotanya. Namun, utamanya memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Wagub.

Dirinya juga meminta, agar GOW KLU terlibat langsung dalam menyusun program yang dapat mengurangi angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Ia menyadari, pemerintah daerah tidak akan dapat melakukannya sendiri tanpa adanya kontribusi dari organisasi perempuan.

Wagub dengan lugas menyatakan kehadirannya bersama rombongan OPD Pemprov NTB, salah satunya untuk mengecek pelaksanaan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Salah satunya di Kecamatan Bayan.

“Kedatangan kami ke sini, utamanya mengecek penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di (Desa) Senaru. Saya harap semua lapisan termasuk organisasi wanita harus mengambil bagian dalam program ini,” pesannya.

Sementara, Ketua GOW KLU, Roro Pungky Kusmalahadi Syamsuri, menyampaikan terima kasih atas kedatangan Wagub sekaligus Ketua BKOW NTB. Menurut Roro, kehadiran Wagub NTB menjadi penyemangat dan motivasi bagi jajaran GOW KLU dalam menjalankan program dan rencana kerja.

“Kehadiran ibu Wagub NTB merupakan semangat dan inspirasi bagi kami dalam upaya membangun serta memajukan daerah di NTB,” imbuhnya. (ari)

Antisipasi Lonjakan Harga Bapok Jelang Maulid, Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik

By
ekbisntb.com
-
0
Antusiasme warga mendatangi pasar murah yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela pada Rabu 2 Agustus 2025(ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-32 Kota Mataram, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Perdagangan menggelar pasar murah di enam kecamatan.

Kegiatan ini digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan harga bahan pokok (Bapok) yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menyampaikan, pasar murah ini menjadi salah satu upaya Pemkot dalam menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Maulid. Ini bagian dari stabilisasi harga dan menjaga daya beli warga,” ujar Nida, Rabu 20 Agustus 2025.

Pasar murah digelar secara bergilir di enam kecamatan mulai 19 hingga 28 Agustus 2025, dengan jadwal dan lokasi sebagai berikut:

19 Agustus: Kantor Lurah Pejeruk, Ampenan

20 Agustus: Halaman Kantor Lurah Kekalik Jaya, Sekarbela

21 Agustus: RTH Abian Tubuh, Sandubaya

26 Agustus: Jalan Prismaya Getap Timur Oloh, Cakranegara

27 Agustus: Kantor Lurah Pagesangan, Mataram

28 Agustus: Taman Harum Monjok, Selaparang

Berbagai komoditas dijual di pasar murah ini, antara lain beras, telur, gula, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan kebutuhan pokok lainnya. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar tradisional.

Misalnya, beras medium dijual seharga Rp12.000 per kilogram, beras premium Rp14.900 per kilogram, telur Rp45.000–49.000 per tray, dan cabai rawit Rp20.000 per kilogram. Bawang merah yang di pasar umum dijual Rp35.000 per kilogram, di pasar murah hanya Rp30.000 per kilogram. “Intinya lumayan lebih murah dibanding harga pasar tradisional,” jelas Nida.

Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Nur, warga Kekalik Jaya, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah.

“Saya beli bawang merah Rp60.000 dapat dua kilogram, cabai rawit Rp6.000 seperempat, dan minyak dua liter hanya Rp31.000. Semoga pasar murah bisa rutin diadakan,’’ harapnya.

Hal senada disampaikan oleh Hartini, warga lainnya. Ia menyebut pasar murah ini sangat membantu kebutuhan dapur menjelang Maulid Nabi. “Alhamdulillah, sangat terbantu. Harganya lebih murah dari pasar, apalagi mau Maulid, kebutuhan banyak,” tuturnya.

Pemkot Mataram berkomitmen untuk terus menghadirkan pasar murah sebagai bentuk intervensi harga dan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama saat momen-momen penting keagamaan dan hari besar nasional. (pan)

Bentuk 50 Model Kopdes Merah Putih

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/era)

PEMPROV NTB  mempercepat aktivasi koperasi desa (Kopdes) dengan meluncurkan 50 model koperasi percontohan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan meski 100 persen Kopdes Merah Putih di NTB telah berbadan hukum. Namun hanya segelintir yang sudah aktif.

“Fokus kita sekarang adalah bagaimana mengaktifkan koperasi desa secepatnya. Secara legal, semuanya sudah terbentuk 100 persen. Tapi baru sebagian kecil yang aktif,” ujarnya, Rabu, 20 Agustus 2025.

Masing-masing kabupaten/kota di NTB nantinya harus memiliki lima model sebagai acuan agar seluruh koperasi segera berjalan. Dengan target penyelesaian pembentukan Kopdes model di bulan Oktober mendatang.

“Model ini menjadi acuan. Kita mulai dengan sektor distribusi. Kita sudah bisa mendistribusikan produk Bulog, layanan TT Pos, Pertamina LPG, dan pupuk dari Pupuk Indonesia. Distribusi ini wajib berjalan sebagai fondasi awal sambil kita identifikasi potensi lokal yang bisa dijual keluar melalui koperasi,” jelasnya.

Untuk mendukung keberhasilan program 50 Kopdes model tersebut, pemerintah provinsi bersama Industri desa dan keuangan akan menanggung penuh biaya pelatihan. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas manajemen dan kesiapan operasional koperasi secara menyeluruh.

Sementara itu, soal pendanaan, mantan Dubes RI untuk Turki itu mengisyaratkan telah menyiapkan skema kreatif yang tidak membebani daerah maupun koperasi itu sendiri.

“Kita sudah bahas soal modal. Arahnya sudah ada, tapi belum bisa dibuka ke publik. Yang jelas, model pembiayaan ini inovatif, tidak membebani siapa pun, dan memungkinkan teman-teman koperasi untuk mulai belajar berbisnis serta membangun track record keuangan,” katanya.

Lebih lanjut, pendekatan ini diyakini penting agar koperasi memiliki rekam jejak arus kas (cashflow) yang nantinya dapat dijadikan dasar analisis oleh perbankan saat menyalurkan kredit.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Masyhuri menjelaskan belum ada informasi resmi terkait bagaimana pendanaan koperasi. Pemprov kini masih menunggu karena kewenangan penuh program ini berada di pusat.

Dalam pengelolaan Kopdes, Masyuhi menegaskan tidak akan ada benturan antara program tersebut dengan BUMDes. Apalagi berkaitan dengan pendanaan. Sebab, pendanaan BUMDes berasal dari APBDes. Sementara dana koperasi merah putih berasal dari simpanan wajib tiap anggota. (era)

Gubernur Iqbal Tekankan Pentingnya Kolaborasi Atasi Kemiskinan

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur H.Lalu Muhamad Iqbal saat membuka Rakernis Program Rumah Layak Huni (Mahyani), Zakat Kelompok Usaha Produktif (Z-KUP), dan Zakat Perusahaan Bank NTB Syariah Tahun 2025, Rabu 20 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal, memberikan apresiasi kepada Baznas NTB yang terus berinovasi menghadirkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, zakat tidak hanya sekadar bantuan jangka pendek, tetapi harus mampu menjadi jalan transformasi dari mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).

Hal itu diungkapkan Gubernur Iqbal ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Rumah Layak Huni (Mahyani), Zakat Kelompok Usaha Produktif (Z-KUP), dan Zakat Perusahaan Bank NTB Syariah Tahun 2025, Rabu 20 Agustus 2025.

“Banyak penerima zakat yang sebenarnya punya semangat berdagang, tapi terkendala modal dan keterampilan. Karena itu, mereka harus mendapatkan pendampingan yang maksimal, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga seperti PNM. Dengan begitu, zakat bisa benar-benar mengangkat mustahiq menjadi muzakki,” jelas Gubernur Iqbal.

Ia juga menyoroti pentingnya orkestrasi program sosial agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, meski banyak NGO internasional hadir sejak tahun 1970-an, dampaknya belum signifikan karena tidak ada sinergi. “Yang kurang bukan uang, tapi kemauan untuk berkolaborasi. Padahal, kemiskinan adalah ibu dari segala masalah sosial,” tegasnya.

Gubernur Iqbal mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, selebriti, donatur pribadi, perusahaan melalui CSR, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama menuntaskan masalah kemiskinan.

“Kita punya semua modal untuk menyelesaikan persoalan ini. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi demi kemaslahatan umat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baznas NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad, MA., memaparkan capaian program hingga Agustus 2025. Baznas NTB telah menyalurkan zakat kepada 14.534 mustahiq, termasuk membangun 300 rumah layak huni dan mendukung berbagai kelompok usaha produktif.

Program Baznas NTB dibagi ke dalam beberapa pilar, antara lain Baznas NTB Makmur untuk pembangunan rumah layak huni dan usaha produktif, serta Baznas NTB Taqwa yang memberikan perhatian khusus kepada guru ngaji dan marbot masjid.

Baznas juga mendorong transformasi mustahiq menjadi muzakki melalui penguatan literasi zakat dan pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya dengan program “Z-Kopi”, yakni fasilitasi modal usaha kafe yang disertai edukasi zakat.

“Baznas tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan kabupaten/kota, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kolaborasi inilah target transformasi dari mustahiq menjadi muzakki bisa terwujud,” kata Ketua Baznas NTB.

Selain itu, Rakernis juga diwarnai dengan pemberian bantuan simbolis berupa bantuan sarana keagamaan, dukungan bagi beasiswa prestasi kurang mampu, bantuan penelitian, insentif bagi guru honorer non-sertifikasi, hingga pendampingan pasien kurang mampu.(r)

Tak Ada Bantuan Hosting Fee MotoGP

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Mohammad Faozal(ekbisntb.com/era)

PEMPROV NTB menegaskan tidak akan ikut menanggung biaya hosting fee ajang MotoGP Mandalika. Pemprov menilai, beban keuangan untuk pembayaran hosting fee sepenuhnya menjadi urusan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pj Sekda NTB, H.Lalu Mohammad Faozal, S.Sos. M.Si mengatakan, daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menutup biaya besar tersebut.

“Hosting fee itu tidak ada gotong royong. Mau sama siapa, tidak ada. Duit daerah tidak ada untuk hosting fee. Itu bukan ranah Pemda, yang mengurus hosting fee adalah ITDC. Kita hanya dukung dari sisi promosi dan event,” tegasnya, Rabu, 20 Agustus 2025.

Dia melanjutkan, Pemprov hanya akan berfokus memberikan dukungan pada aspek pendukung kegiatan. Seperti promosi, hiburan, transportasi berupa shuttle bus, hingga penyelenggaraan acara pembukaan (opening ceremony).

“Urusan hosting fee kita tidak komit, tapi urusan support event iya. Duit kita untuk bayar hosting fee tidak ada, jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau nanti daerah sudah punya banyak anggaran mungkin lain cerita, tapi untuk sekarang belum sampai ke situ,” lanjutnya.

Pemprov NTB juga mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi terkait besaran nilai hosting fee MotoGP Mandalika tahun ini. Namun demikian, Pemprov memastikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan event bergengsi tersebut dari sisi promosi maupun penguatan daya tarik acara.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria mengatakan, ITDC sudah siap dengan berbagai opsi pembayaran hosting fee. Untuk itu, ITDC katanya meminta agar persoalan hosting fee tidak perlu dipermasalahkan secara berlebihan.

“Perihal hosting fee yang harus bicara ITDC, cuma tidak usah dipermasalahkan besar-besar. ITDC sudah siap dengan berbagai opsi,” katanya.

Meski begitu, ia membenarkan bahwa sebelumnya ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sempat berdiskusi dengan  Pemprov NTB terkait kemungkinan berbagi tanggung jawab pembiayaan, sebagaimana skema pada sejumlah kejuaraan lain yang digelar ITDC dan MGPA.

Dia melanjutkan, meski tidak ada dukungan dana dari Pemprov, penyelenggaraan event motor bergengsi itu akan tetap berjalan melalui mekanisme gotong royong. “Tidak usah dipermasalahkan psti ada kok. Skema gotong royong pasti jalan,” pungkasnya. (era)

Life With BSI Hadir Semarakan Kemerdekaan Ke-80 RI di Komunitas Pasar Bertais Mataram

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan Life With BSI di kompleks pasar induk Bertais Mandalika(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Cluster Mataram Area Denpasar menghelat kegiatan Life With BSI di kompleks pasar induk Bertais Mandalika, Kota Mataram.

Kegiatan ini sebagai rangkaian menyemarakan hari kemerdekaan Ke 80 Republik Indonesia.

Berbagai rangkaian kegiatan diselenggarakan, diantaranya senam, lomba karaoke, hiburan musik, show unit mobil, cuci emas gratis dan juga berbagai program BSI baik pembukaan tabungan bisnis, tabungan e mas, tabungan haji turut serta menyemarakan kegiatan tersebut.

Lalu Furqon Area Manager micro & Pawning BSI Area Denpasar menyampaiakan kegiatan ini merupakan wujud kehadiran BSI di komunitas UMKM dan turut serta memberikan hiburan buat komunitas pasar dalam rangkaian hari kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini pun menjadi ajang kolaborasi manajemen pasar Mandalika bertais dengan Bank BSI.

Anugerah Adi, Kepala Pasar Mandalika mengapresiasi langkah nyata yang di lakukan oleh BSI dalam rangka pembinaan dan turut hadir di komunitas pasar mandalika bertais.

BSI adalah salah satu pemain utama perbankan di Kota Mataram yang turut membina UMKM baik melalui penyaluran pembiayaan baik pembiayaan KUR maupun pembiayaan mikro serta SME di pasar Mandalika, termasuk di dalamnya mendigitalisasi pembayaran pedagang yang ada lewat QRIS dan pemasangan Agen Mitra BSI.

“Kolaborasi menyemarakan hari kemerdekaan Republik indonesia ini tentu kami apresiasi atas kehadiran BSI ini,” ungkapnya.

Di sebutkan di acara ini banyak kegiatan yang menarik yang ditawarkan oleh BSI. Meliputi penawaran pemasangan QRIS, mitra Agen BSI, penawaran pembiayaan baik pembiayaan mikro dan pembiayaan kebutuhan konsumtif lainnya seperti kendaraan usaha dan lainnya.

Sementara itu, Anang Muzaki Branch Manager Bank BSI Kantor Cabang Bertais Mandalika mengatakan, hadirnya event Life With BSI di Pasar Bertais Mandalika ini diharapkan dapat membuat BSI lebih dekat dengan masyarakat dan juga pelaku pasar.

Harapannya acara ini menjadi salah satu cara mendorong peningkatan literasi perbankan syariah untuk mempererat sinergitas antara BSI dengan Pemkot Mataram dalam pembinaan UMKM.

Pada acara ini juga, BSI menyiapkan sejumlah hadiah dan doorprize langsung buat nasabah yang membuka tabungan, tabungan haji, tabungan e mas dan lainnya. (bul)

Gili Festival, Wisatawan Antusias, Masuk 110 Kharisma Event Nusantara 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Event Gili Festival menarik antusiasme wisatawan yang sedang berlibur di Gili Air(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) sukses menggelar event Gili Festival 2025 di Gili Air, Desa Gili Indah. Event tahunan yang dilaksanakan identik pada bulan Safar (kalender Islam) ini, mengundang antusiasme wisatawan mancanegara.

Event Gili Festival 2025 dirangkai dengan berbagai acara sejak tanggal 18 Agustus hingga acara puncak, Rabu, 20 Agustus 2025.

Pada hari terakhir, masyarakat Desa Gili Indah menggelar Tolaq Bala dengan melantunkan barzanji, zikir dan doa. Seperti tahun sebelumnya, warga juga menggelar Parade Arun Saji, diiringi kesenian tradisional Gendang Beleq, dan welcome traditional dance, “Tari Dulang Mendakin” oleh Sanggar Tari Chili Naya.

Untuk diketahui, Kearifan lokal Tolaq Bala, masih dilestarikan ll oleh masyarakat di Pulau Lombok, tak terkecuali, masyarakat Desa Gili Indah, Lombok Utara. Momen ini diperingati setiap bulan Safar.

Tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar, atau dikenal dengan istilah Rebo Bontong (Rabu Buntung). Oleh masyarakat Gili Indah, ritual Tolaq Bala ditutup dengan mandi di pantai setempat sebagai wujud membuang Bala.

Pada penyelenggaraan Gili Festival 2025 kemarin, turut dihadiri oleh Kabiro SDM Kementerian Pariwisata RI, Antonio Wasono imam Prakoso SE.,MMA., Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., sejumlah pejabat Pemprov NTB, instansi vertikal serta OPD lingkup Pemda Lombok Utara.

Kusmalahadi menyampaikan, event Mandi Safar sudah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025. Status tersebut sekaligus menjadikan event ini tetap akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Bagi Pemda, event ini tidak hanya menyambut kedatangan tamu nasional dan mancanegara, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi sektor pariwisata Lombok Utara.

“Event ini akan digelar tiap tahunnya dan akan digilir di tiga gili. Gili Festival ini tidak hanya seremonial tapi ada doa yang terkandung di dalamnya, sehingga pariwisata kita tetap eksis,” ujarnya.

Sementara, Kabiro SDM Kementerian Pariwisata RI, Antonio Wasono memberi rasa hormat kepada masyarakat Gili Tramena karena secara eksis melestarikan warisan budaya. Apresiasi juga diberikan kepada Pemda Lombok Utara yang telah berhasil membawa event Gili Festival ke dalam KEN 2025.

“Saya mengucapkan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang telah membawa Festival Gili ini masuk ke dalam 110 Kharisma Event Nusantara,” ujarnya.

Menurut dia, KEN merupakan wadah untuk mendorong destinasi pariwisata dan mendorong ekonomi masyarakat. Sebagaimana ia saksikan, Gili Festival berhasil memadukan antara budaya dan pariwisata pantai menjadi menjadi pengalaman tersendiri bagi wisatawan yang datang berkunjung.

Untuk diketahui, di sela-sela kegiatan tersebut, Pejabat Kemenpar Ri menyerahkan Piagam KEN Gili Festival kepada Wakil Bupati Lombok Utara. (ari)

IJTI NTB Gelar Diskusi Kebangsaan

By
ekbisntb.com
-
0
Diskusi Kebangsaan yang digelar Pengurus Daerah IJTI NTB, Rabu, 20 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Belum terasanya kemerdekaan bagi profesi jurnalist mengemuka dari Diskusi Kebangsaan yang digelar Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Rabu 20 Agustus 2025.

Diskusi bertajuk Menakar Kebebasan Pers di Era Kemerdekaan berlangsung penuh wawasan oleh para narasumber dari unsur Kepolisian Daerah, Pemprov NTB, dan akademisi. Puluhan perwakilan organisasi pers daerah hingga mahasiswa peserta diskusi saling melontar pandangan terkait peran media, hingga dinamika lapangan yang dinilai dikangkangi kebebasan jurnalis dalam menyampaikan informasi kepentingan publik.

Ketua IJTI NTB, Riadis Sulhi mengatakan kegiatan ini adalah rangkaian dari peringatan 27 tahun IJTI, untuk menguatkan peran jurnalis di tengah masyarakat. Di sisi lain, diskusi ini menjadi wadah bagi pelaku jurnalis dan pemerintah untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan kebebasan melakukan peliputan.

“Ini bagian dari rangkaian HUT IJTI yang kami dedikasikan untuk evaluasi bersama. Indeks Kemerdekaan Pers di NTB menunjukkan tren menurun sejak 2022. Dari 79,62 poin di 2022, turun ke 72,89 pada 2023, dan tahun 2024 kembali anjlok ke 68,83. Angka ini jelas memberi pesan bahwa masih banyak pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Riadis.

Ia menambahkan, tantangan kebebasan pers di NTB bukan hanya soal tekanan dari pihak luar, melainkan juga menyangkut profesionalitas jurnalis dalam menjaga kode etik jurnalistik dan kualitas pemberitaan. Karena itu, IJTI mendorong kolaborasi lintas sektor agar ruang kebebasan pers tidak semakin menyempit.

Dalam diskusi tersebut, pihak Kepolisian Daerah NTB menegaskan komitmen untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik. Sementara itu, perwakilan Pemprov NTB menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik, khususnya menjelang Pilkada serentak.

Sejumlah peserta diskusi juga mengingatkan kasus-kasus yang menimpa jurnalis di NTB pada 2024–2025, mulai dari dugaan intimidasi hingga pembatasan akses informasi. Mereka menilai praktik tersebut menjadi penghalang bagi jurnalis untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Diskusi ini harus menjadi momentum agar kebebasan pers di NTB tidak hanya sebatas jargon, tetapi benar-benar dirasakan oleh jurnalis di lapangan,” pungkasnya.

Diskusi kebangsaan IJTI NTB, turut mengundang respons positif dari sejumlah tokoh publik yang hadir. Di antaranya Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, perwakilan Dinas Pariwisata NTB, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi NTB, Ketua Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB, Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB, Ketua Forum Wartawan Parlemen NTB, Ketua Forum Wartawan Hukum Kriminal NTB, Ketua Forum Wartawan Pariwisata NTB serta sejumlah perwakilan asosiasi media dan Unit Kegiatan Mahasiswa bidang Media. (r)

1...193194195...817Page 194 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami