Beranda blog Halaman 190

Pemprov NTB Siap Sulap Air Nira Jadi Minuman Premium

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Siap Sulap Air Nira Jadi Minuman Premium
AIR NIRA - Dinas Perdangan mulai mendata potensi produksi air nira sebagai langkah awal merealisasikan gagasan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjadikan air nira sebagai minuman premium khas Lombok. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB mulai mendata potensi produksi air nira di dua desa sebagai langkah awal merealisasikan gagasan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjadikan air nira sebagai minuman premium khas Lombok.
Pendataan dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi sebelum produk tersebut dipasarkan ke sektor perhotelan dan restoran.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, di Mataram, Senin, 29 Juni 2026 mengatakan, saat ini pihaknya memfokuskan pekerjaan pada pemetaan volume produksi harian air nira di dua Desa Berdaya, yaitu, Desa Mekarsari dan Desa Batu Mekar, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

“Saat ini kami sedang mendata berapa produksi harian dari pohon nira yang ada di dua desa dulu. Dari kunjungan ke Mekarsari dan Batu Mekar, kami melihat potensi air niranya sangat besar,” ujarnya.

Menurut Wiranata, pengembangan air nira menjadi minuman siap konsumsi tidak memerlukan proses yang rumit. Tantangan utamanya adalah menjaga agar air nira tidak cepat mengalami fermentasi setelah disadap dari pohon.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana menggunakan teknologi sinar ultraviolet (UV) yang mampu memperlambat proses fermentasi sehingga kesegaran air nira dapat dipertahankan lebih lama.

“Yang dilakukan hanya menunda proses fermentasi. Nanti menggunakan mesin ultraviolet sehingga air nira tidak cepat berubah rasa dan tetap segar,” katanya.

Ia menjelaskan, tanpa penanganan khusus, air nira hanya bertahan dalam waktu singkat. Bahkan dalam beberapa jam setelah disadap, cita rasanya mulai berubah akibat proses fermentasi alami.

Disperindag NTB juga tengah menghitung potensi keuntungan ekonomi dari pengembangan produk tersebut. Selama ini sebagian besar air nira diolah menjadi gula merah dengan tingkat penyusutan yang sangat tinggi.

Menurut Wiranata, sekitar 10 liter air nira hanya menghasilkan satu kilogram gula merah dengan harga jual berkisar Rp40 ribu hingga Rp60 ribu. Artinya, sekitar 90 persen volume air nira hilang selama proses pemasakan.

Sebaliknya, apabila diproses menjadi minuman premium, nilai ekonominya diperkirakan meningkat berkali-kali lipat.

“Kalau 10 liter dijadikan gula merah, hasilnya sekitar Rp40 ribu sampai Rp60 ribu. Tetapi kalau dijual dalam bentuk minuman yang sudah diolah, nilainya bisa mencapai Rp300 ribu sampai Rp400 ribu. Nilai tambahnya jauh lebih besar,” jelasnya.

Karena itu, selain mendata kapasitas produksi, Disperindag juga mulai melakukan penjajakan pasar. Salah satu target utama adalah hotel dan restoran di NTB yang diharapkan dapat menyajikan minuman air nira sebagai welcoming drink bagi wisatawan.

“Pasarnya sedang kami telusuri, terutama hotel-hotel dan restoran sebagai welcoming drink,” ujarnya.

Untuk menjamin mutu dan keamanan produk, pemerintah akan melibatkan tenaga ahli serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BBPOM. Pendampingan diperlukan agar proses pengolahan memenuhi standar keamanan pangan sebelum dipasarkan secara luas.

“Nanti ada ahli yang kita libatkan, termasuk dari Dinas Kesehatan, supaya produknya aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengusulkan pengembangan air nira menjadi minuman premium khas Lombok saat mengunjungi Dusun Malaka, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya, Kamis, 25 Juni 2026. (bul)

Pastikan Kualitas MinyaKita Aman, Disdag Mataram akan Cek Gudang Bulog Dasan Cermen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pastikan Kualitas MinyaKita Aman, Disdag Mataram akan Cek Gudang Bulog Dasan Cermen
PASAR MURAH - Pedangang sedang melayani pembeli minyak goreng di operasi pasar murah yang dipotret beberapa waktu lalu. Pastikan kualitas MinyaKita aman dari kontaminasi zat oli, Disdag Mataram akan cek Gudang Bulog Dasan Cermen. (Suara NTB/pan)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram memastikan hingga saat ini belum menemukan produk minyak goreng subsidi merek MinyaKita yang bermasalah di Kota Mataram maupun wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski demikian, untuk memastikan kondisi tersebut, Disdag bersama instansi terkait akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog di Dasan Cermen.

Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya temuan dugaan MinyaKita bercampur oli di Jawa Tengah yang belakangan ramai diperbincangkan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Disdag Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menanggapi isu tersebut. Pasalnya, pasokan MinyaKita yang beredar di NTB berasal dari produsen yang berbeda dengan produk yang menjadi sorotan di Jawa Tengah.

“Untuk wilayah NTB, termasuk Kota Mataram, pasokan MinyaKita berasal dari tiga produsen, yaitu Mahesti, Smart, dan Wilmar yang berada di Jawa Timur,” ujarnya.

Nida menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perum Bulog, aroma tidak sedap yang ditemukan pada MinyaKita di Jawa Tengah diduga berasal dari wadah atau tangki pengangkut. Dugaan tersebut berbeda dengan informasi yang beredar mengenai adanya campuran oli maupun solar dalam produk tersebut.

Menurutnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) masih melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan penyebab munculnya aroma tidak sedap tersebut.

Sebagai langkah antisipasi, Disdag Kota Mataram bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Polresta Mataram akan melakukan sidak ke Gudang Bulog Dasan Cermen. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kualitas MinyaKita yang masuk dan beredar di NTB aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Nida menambahkan, isu yang berkembang di masyarakat berpotensi menimbulkan kekhawatiran sehingga perlu direspons secara cepat melalui pengawasan dan pemeriksaan langsung di lapangan.

“Sidak ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa MinyaKita yang beredar di Kota Mataram aman,” katanya.

Ia menyebutkan, stok MinyaKita saat ini yang tersedia di Gudang Bulog Dasan Cermen mencapai sekitar 24.000 liter. Disdag memprioritaskan penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau kegiatan operasi pasar ke Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika karena kuota yang tersedia masih terbatas.

Disdag juga telah mengajukan penambahan pasokan melalui mekanisme purchase order (PO). Apabila kuota tambahan disetujui, distribusi MinyaKita akan diperluas ke pasar-pasar tradisional lainnya di Kota Mataram. (pan)

Pengurus Koperasi Harus Berintegritas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengurus Koperasi Harus Berintegritas

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM intens melakukan pembinaan terhadap koperasi Kota Mataram. Persoalan sumber daya manusia dan permodalan menjadi tantangan. Pengurus koperasi diingatkan harus memiliki integritas.


Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, Jemmy Nelwan menyampaikan, koperasi di ibukota Provinsi NTB mencapai ratusan. Jumlah ini terdiri dari 50 koperasi desa kelurahan merah putih (KDKMP), 200 koperasi yang bergerak di simpan pinjam dan koperasi lainnya. Sebagian besar koperasi telah mati suri. Artinya, mereka tidak bisa dibubarkan tanpa persetujuan dari seluruh anggota.

“Jumlahnya itu ratusan di Kota Mataram. Permasalahannya kita tidak bisa bubarkan begitu saja,” kata Jemmy ditemui pada, Selasa (30/6).
Ia bersyukur koperasi mulai melebar sayap usahanya. Mereka bekerja sama dengan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa-siswi, ibu hamil, dan balita.


Peluang ini harus dimanfaatkan oleh, koperasi sehingga tidak fokus pada satu bidang usaha saja. Menurut Jemmy, tantangan terbesar dalam pengelolaan koperasi adalah integritas pengurus, sumber daya manusia serta permodalan. Kecendrungan koperasi tidak berjalan, karena pengurus dan anggota berselisih. “Kami selalu menekankan supaya pengurus koperasi ini memiliki integritas, agar usahanya berjalan dengan baik,” terang dia.


Pihaknya mencoba mendisiplin pengurus koperasi melalui monitoring dan evaluasi. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh persyaratan dipenuhi, terutama rapat anggota tahunan.


Mantan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Mataram mengharapkan, pengelola koperasi bisa berkolaborasi dengan anggota, pintar membaca peluang pasar, mengatur keuangan dengan baik serta disiplin secara administrasi. “Mengurus koperasi ini gampang-gampang susah, tetapi tergantung dari pengurusnya untuk menjaga koperasi itu supaya tetap berjalan dengan baik,” demikian kata Jemmy. (cem)

PLN UIP Nusra Dorong Ekonomi Sirkular Lewat Program Print Daur Anti Sumbat dan Digitalisasi Bank Sampah

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Komunitas Gerakan Lingkungan Sampah Nihil (Gelisah) melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2026 bertajuk Print Daur Anti Sumbat dan Digitalisasi Bank Sampah di Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Program ini merupakan upaya bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pengembangan ekonomi sirkular, transformasi digital, serta peningkatan kapasitas komunitas.

Program TJSL Print Daur Anti Sumbat dan peluncuran website gelisahcommunity.com menjadi puncak rangkaian kegiatan PLN UIP Nusra dalam memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Melalui program ini, PLN memperkuat sarana dan prasarana pengelolaan sampah, mendorong ekonomi sirkular, serta menghadirkan inovasi digital agar pengelolaan bank sampah dapat berjalan lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Manager Perizinan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bobby Robson Sitorus; Pendiri Komunitas Gerakan Lingkungan Sampah Nihil (Gelisah), Lailatul Ulfa; Perwakilan Kecamatan Ampenan, Luh Eka Sari Purnami, S.Adm., Kasi Pelayanan Umum, Sarana dan Prasarana Kecamatan Ampenan; serta perwakilan kelurahan, kepala lingkungan, ketua RT, tokoh agama, kader lingkungan, pegiat komunikasi lingkungan, dan masyarakat setempat. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud kolaborasi dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan komunitas.

Perwakilan Kecamatan Ampenan, Luh Eka Sari Purnami, S.Adm., Kasi Pelayanan Umum, Sarana dan Prasarana Kecamatan Ampenan, mengapresiasi komitmen PLN UIP Nusra dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurutnya, peningkatan volume sampah di kawasan perkotaan menjadi tantangan yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Program yang dijalankan PLN bersama Komunitas Gelisah dinilai tidak hanya memperkuat sarana pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kelembagaan bank sampah.

Dalam program ini, PLN UIP Nusra menyalurkan berbagai dukungan berupa peralatan pengolahan sampah anorganik dan organik, pengembangan platform digital bank sampah, serta peningkatan fasilitas pendukung operasional komunitas. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Pendiri Komunitas Gerakan Lingkungan Sampah Nihil (Gelisah), Lailatul Ulfa, menjelaskan bahwa komunitas Gelisah berawal dari kepedulian terhadap persoalan sampah di lingkungan sekitar yang terus meningkat. Berangkat dari inisiatif tersebut, komunitas ini secara konsisten mengedukasi masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mengembangkan berbagai inovasi agar sampah memiliki nilai ekonomi dan tidak berakhir di tempat pembuangan akhir.

“Hari ini menjadi langkah penting bagi Gelisah. Selain memperkuat fasilitas pengelolaan sampah, kami juga mulai memanfaatkan website ini sebagai media edukasi, informasi, dan pengembangan bank sampah berbasis digital. Kami berharap inovasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah sekaligus memperluas dampak gerakan yang selama ini kami bangun,” ujar Lailatul Ulfa.

Manager Perizinan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bobby Robson Sitorus, menyampaikan bahwa peluncuran website dan penguatan sarana pengelolaan sampah merupakan wujud komitmen PLN dalam menghadirkan program TJSL yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan yang mampu menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkesinambungan.

“Program ini merupakan implementasi pendekatan Creating Shared Value, di mana nilai yang diciptakan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kami ingin masyarakat memiliki kapasitas, sarana, dan sistem yang mampu mengelola sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujar Bobby Robson Sitorus.

Secara terpisah, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW Manurung, menyampaikan bahwa peluncuran website gelisahcommunity.com menjadi penutup rangkaian Kegiatan PLN UIP Nusra dalam memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung aksi iklim melalui pemberdayaan masyarakat.

“Bagi PLN, transisi energi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan energi bersih, tetapi juga melalui berbagai upaya yang mendukung pelestarian lingkungan dan ekonomi sirkular. Program seperti ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar RDW Manurung.

Ia menambahkan, PLN berharap nilai-nilai keberlanjutan yang terus diterapkan di lingkungan perusahaan juga dapat tumbuh bersama masyarakat di sekitar wilayah operasional, sehingga semangat menjaga lingkungan menjadi gerakan bersama dalam mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.(bul)

Raih WTP, PDAM Dompu Catatkan Keuntungan Rp79 Juta Tanpa Utang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Raih WTP, PDAM Dompu Catatkan Keuntungan Rp79 Juta Tanpa Utang
H. Didi Wahyudin. (Suara NTB/ula)


Dompu (Suara NTB) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rora Kabupaten Dompu,berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025. Prestasi ini diraih setelah menjalani audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, perusahaan daerah ini juga membukukan laba bersih sebesar Rp79 juta tanpa memiliki tunggakan atau utang kepada karyawan.


Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Rora Dompu, H. Didi Wahyudin, SE., mengatakan hasil audit telah diterima dalam bentuk dokumen digital dan saat ini pihaknya masih menunggu dokumen fisik untuk disampaikan kepada Bupati Dompu.


“Kami sudah meminta jadwal untuk melaporkan hasil audit ini kepada Bupati pada hari Rabu,” ujar H. Didi pada, Senin (29/6).


Audit yang dilakukan KAP meliputi aspek kelembagaan, kinerja perusahaan, serta pengelolaan keuangan. Hasilnya menunjukkan adanya perbaikan signifikan, baik dari sisi pelayanan maupun tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.


“Kondisi perusahaan sebelumnya bisa dikatakan sakit akut, sekarang sudah keluar dari kondisi itu. Administrasi keuangan sudah jauh lebih baik, termasuk kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan sasaran yang dicapai,” jelasnya.


Berdasarkan hasil audit, total aset PDAM Tirta Rora kini mencapai Rp30 miliar. Audit juga tidak menemukan catatan maupun kewajiban yang menjadi temuan, sehingga perusahaan dinilai memiliki kondisi keuangan yang sehat.


“Ke depan, tantangan kami tinggal meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan,” katanya.


Meski laba yang diperoleh masih relatif kecil, Didi menilai capaian tersebut menjadi indikator penting membaiknya kondisi perusahaan. Pasalnya, pada tahun 2024 PDAM bahkan mengalami kesulitan membayar gaji pegawai.


“Tahun 2025 kami bisa mencatat keuntungan Rp79 juta dan tidak memiliki tunggakan kepada karyawan. Ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya ketika gaji pegawai sempat tidak mampu dibayarkan,” ujarnya.


Saat ini, sebanyak 49 karyawan PDAM menerima gaji secara penuh setiap bulan. Pemotongan hanya diberlakukan bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena sistem penggajian telah menerapkan mekanisme berbasis kinerja.


“Potongan hanya dikenakan kepada karyawan yang tidak masuk kerja. Sistem yang kami terapkan sekarang berbasis kinerja,” pungkasnya. (ula)


Pasar Seketeng Melebihi Kapasitas, Pembangunan Pasar Sumer Payung Diklaim Jadi Solusi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kondisi Pasar Seketeng di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa melebihi kapasitas atau overload. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana akan merelokasi pedagang ke Pasar Induk Sumer Payung sebagai solusi.(Suara NTB/ils)


Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (Diskukmindag) Kabupaten Sumbawa, menyebutkan hasil feasibility study (FS) atau studi kelayakan bahwa keberadaan Pasar Seketeng mendekati titik jenuh sebagai pasar induk utama. Pasalnya, pasar yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng ini melebihi kapasitas, sehingga pembangunan Pasar Sumer Payung diklaim menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.


“Kalau kita melihat hasil FS kondisi Pasar Seketeng mendekati jenuh dengan tingkat okupansi 80-90 persen. Bahkan untuk kepadatan pengunjung mencapai 2.163 per hari dengan tingkat kepuasan 3,3-5 persen,” kata Kepala Dinas KUKMindag Kabupaten Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Senin (29/6).


Adi melanjutkan, dengan luas lahan hanya 1,5 hektar maka pasar ini sudah berada dalam kategori overload. Belum lagi persoalan parkir mencapai 8.093 per hari dengan 98 persen sepeda motor menimbulkan kemacetan parah di dalam Kota Sumbawa di jam-jam tertentu.
“Kalau kita lihat dari segi rantai bisnis, Pasar Seketeng ini didominasi oleh para tengkulak dan itu tidak menguntungkan bagi petani. Dari tengkulak langsung ke distributor, pasar tradisional baru ke konsumen,” jelasnya.


Menurut dia, keberadan Pasar Induk Sumer Payung nantinya akan menjadi pemicu dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Sebab di lokasi tersebut, tidak hanya pasar induk melainkan akan dibangun pergudangan yang bisa disewakan oleh pemilik modal yang akan berinvestasi di Sumbawa.


“Jika pasar ini terealisasi, potensi pendapatan daerah bisa mencapai Rp8 miliar-12 miliar per tahun dengan jumlah tampungan pedagang mencapai 500-1.000 orang,” tambahnya.


Disinggung terkait kelanjutan nasib Pasar Seketeng, ia mengaku bahwa rencana kedepan pasar ini akan dijadikan pasar modern. Selain itu, pasar tersebut juga akan dijadikan sebagai sentra kuliner dan kerajinan khas Sumbawa yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan.


Pemerintah juga memastikan tidak serta merta memindahkan para pedagang melainkan akan dilakukan secara sporadis. Pemindahan yang akan dilakukan terhadap para pedagang nantinya juga akan disiapkan skema kelonggaran. “Kami tetap akan laporkan hasil studi kelayakan ini ke pimpinan daerah, sehingga potensi yang dikhawatirkan terjadi saat pembangunan pasar induk tidak terkendala nantinya,” demikian kata dia. (ils)

Realisasi Retribusi Parkir Baru 6,4 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Realisasi Retribusi Parkir Baru 6,4 Persen
Salah seorang juru parkir di depan Gedung Samakai menunggu kendaraan yang sedang terparkir pada, Senin (29/6) Realisasi retribusi parkir baru mencapai Rp31 juta lebih atau 6,4 persen.(Suara NTB/cem)


Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan retribusi parkir tahun 2026 sebesar Rp496 juta. Target ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp92 juta dengan realisasi sebesar Rp98 juta. Kendati sudah menambah titik parkir baru, tetapl realisasi hingga 17 Juni baru mencapai Rp31,75 juta atau 6,4 persen.


Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupagten Dompu, Moh Yassir Araffat dikonfirmasi pada, Senin (29/6), mengatakan target pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2026 sebesar Rp496 juta. Target ini setelah melihat potensi titik parkir, tetapi peningkatan target ini sebagai tantangan sekaligus motivasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan parkir daerah. “Memang jika dibandingkan dengan realisasi saat ini yang masih berada di kisaran Rp35 juta,angkanya masih cukup jauh,” katanya.


Namun perlu dipahami kata dia, bahwa pada tahun 2025 target parkir tepi jalan umum sekitar Rp92 juta. Realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp98 juta. Capaian ini sudah diperoleh melalui upaya maksimal dengan sumber daya dan titik parkir yang tersedia saat itu.


“Untuk tahun 2026, kami telah melakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan potensi pendapatan parkir. Salah satunya melalui pemetaan ulang dan penambahan titik parkir. Jika pada tahun 2025 terdapat 34 titik parkir, maka tahun ini sudah bertambah menjadi 46 titik parkir,” sebutnya.


Titik-titik baru ini lanjut Yassir, masih dalam tahap penyesuaian dan adaptasi,sehingga terus dilakukan evaluasi secara berkala, agar potensi di titik baru dapat berkembang dan optimal sebagaimana titik-titik parkir yang sudah lama berjalan.


“Pada prinsipnya kami tetap optimis dan akan terus berupaya maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Seluruh langkah yang dilakukan saat ini merupakan bentuk komitmen Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan sekaligus kontribusi terhadap pendapatan daerah,” kata Yassir yang juga Plt Sekretaris Dinas Perhubungan Dompu ini. (ula)

Kebangkitan Pariwisata Lombok Barat, Wisatawan Asing Saksikan Pekan Kesenian Festival Senggigi di Amfiteater

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kebangkitan Pariwisata Lombok Barat, Wisatawan Asing Saksikan Pekan Kesenian Festival Senggigi di Amfiteater
Wisatawan asing menyaksikan Pekan Kesenian Senggigi 2026, rangkaian dari Festival Senggigi 2026 resmi dibuka di Amfiteater Pasar Seni Senggigi, Sabtu (27/6/2026) sore. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Kawasan Senggigi kembali bergeliat dengan dimulainya Pekan Kesenian Senggigi 2026. Event yang merupakan rangkaian dari Festival Senggigi 2026 ini resmi dibuka di Amfiteater Pasar Seni Senggigi, Lombok Barat (Lobar) pada Sabtu (27/6/2026) sore.

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Lombok Barat (Lobar), Agus Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Festival Senggigi yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Bupati Lombok Barat di Hotel Merumatta Senggigi Lombok beberapa waktu lalu.

“Ini adalah minggu pertama sebagai rangkaian dari Festival Senggigi. Ini akan kita laksanakan secara rutin setiap weekend (akhir pekan, red) selama tiga bulan ke depan,” ujar Agus Gunawan dalam sambutannya.

Agus menegaskan, Senggigi tetap menjadi ikon pariwisata utama, tidak hanya bagi Lombok Barat, tetapi juga bagi Nusa Tenggara Barat (NTB). Oleh karena itu, Festival Senggigi tahun ini mengusung tema besar The Soul of Lombok.

Sebagai destinasi wisata pertama di NTB yang mendunia, Senggigi kini menghadapi tantangan dengan bermunculannya destinasi-destinasi baru. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintahan Daerah Lobar berkomitmen untuk terus meningkatkan atraksi guna menarik minat wisatawan mancanegara maupun nusantara salah satunya melalui Festival Senggigi ini. “Untuk itu, mulai hari ini kita coba dulu dengan ‘The Culture of Color’. Ini akan menampilkan core dari seni budaya yang ada di 10 kecamatan di Lombok Barat,” tambah Agus.

Festival Senggigi Diharapkan Jadi Momen Kebangkitan

Apresiasi dan optimisme tinggi juga datang dari Camat Batulayar, Subayyin Fikri. Ia memuji langkah pemerintah daerah dan berharap festival ini menjadi momentum kebangkitan kawasan wisata Senggigi. “Luar biasa kegiatan pembukaan Festival Senggigi 2026 ini. Semoga dengan adanya festival ini, destinasi kita bisa bangkit kembali,” ungkap Subayyin.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat yang terus berupaya menghidupkan kembali marwah pariwisata Senggigi. Subayyin berharap dampak positif dari acara ini dapat dirasakan langsung oleh ekosistem pariwisata lokal dan para pelaku usaha.

“Harapannya, Senggigi bisa hidup kembali, ramai lagi. Tingkat kunjungan tamu meningkat, okupansi hotel melonjak, dan tentu saja bisa mengangkat UMKM. Khususnya yang ada di lingkup Kecamatan Batulayar. Sungguh luar biasa,” tuturnya.

Menutup penyampaiannya, Camat Batulayar berharap agar pertunjukan-pertunjukan berikutnya yang akan rutin digelar setiap Sabtu sore hingga malam Minggu bisa berlangsung jauh lebih meriah. Terutama dengan menampilkan kesenian-kesenian khas dari seluruh kecamatan yang ada di Lombok Barat. (her)

Musim Tanam Tembakau, Petani di Lombok Timur Diimbau Perkuat Struktur Lahan Antisipasi Gagal Panen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Musim Tanam Tembakau, Petani di Lombok Timur Diimbau Perkuat Struktur Lahan Antisipasi Gagal Panen
Mirza Sophian (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Musim tanam tembakau tahun 2026 sudah mulai. Tahun 2025 lalu luas lahan tanam tembakau mencapai 25 ribu hektare. Diprediksi tahun ini juga sama. Perubahan iklim yang tidak menentu kian menjadi tantangan berat bagi sektor pertanian di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Di tengah prediksi fenomena El Nino oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan lebat anomali justru sempat mengguyur wilayah tersebut pada awal Mei 2026 lalu. Akibatnya, puluhan hektare tanaman tembakau yang baru ditanam dilaporkan rusak dan mati akibat genangan air.

“Soal data berapa luas areal tanam tahun ini masih belum kami rekapitulasi,” terang Kepala Bidang Pekebunan Dinas Pertanian (Dinpertan) Lombok Timur, Mirza Sophian. Ia menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).

Mirza mengungkapkan dampak perubahan iklim ini sebenarnya bukan hal baru. Dinpertan sendiri telah gencar melakukan sosialisasi sejak tahun 2023. Selain itu, sosialisasi dilakukan berkaca dari pengalaman pahit tahun lalu di mana sekitar 4.000 hektare lahan tembakau terdampak parah akibat cuaca ekstrem.

Menurutnya, mitigasi itu sangat penting dilakukan budi daya tanaman tembakau dengan baik dan benar. “Tembakau ini tanaman yang tidak membutuhkan air yang banyak dan bahkan bisa terganggu pertumbuhannya ketika terkena (genangan). Selain itu, tembakau juga tidak boleh terlalu kering,” ujar Mirza.

Kerusakan Biasanya Ditemukan di Daerah Dataran Tinggi

Menurut Mirza, kerusakan parah banyak ditemukan di daerah dataran tinggi seperti Kecamatan Suwela. Selain karena curah hujan yang cukup tinggi di kawasan tersebut, pola budi daya petani setempat dinilai masih rentan terhadap genangan air. Banyak petani yang belum membuat bedengan yang cukup tinggi dan masih mengandalkan mulsa jerami.

Petani yang tidak membuat bedengan meninggikan tanah untuk tembakaunya supaya tidak terlalu terdampak terhadap genangan. Yang kedua, mereka di sana masih menggunakan mulsa jerami. Jerami itu menyimpan air, kalau kena hujan dia akan lama keringnya sehingga kelembabannya akan berlebih dan itu akan merusak akar.

Menyikapi cuaca yang tidak menentu, sebagian petani di Lombok Timur memilih strategi aman dengan memundurkan jadwal masa tanam guna menghindari risiko kerugian di fase awal pertumbuhan. Terkait potensi dampak mundurnya masa tanam terhadap harga jual di pasar, Mirza menegaskan bahwa hal tersebut tidak saling mempengaruhi.

“Kalau harga itu terkait dengan kualitas, tidak ada urusan sama kapan tanam. Kita bicara kualitas tembakau, harga tergantung kualitas,” tegas Mirza.

Saat ini, lanjutnya, wilayah Suwela didominasi oleh tembakau rakyat rajangan jenis kasturi. Sementara itu, wilayah selatan didominasi oleh jenis tembakau rajangan, seperti Hibrida jenis Virgina dan lainnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga sedang mendorong program swasembada pangan dengan menggalakkan tanam padi dua kali bagi wilayah yang memiliki irigasi mencukupi. Oleh sebab itu, pola ini membuat sebagian petani baru akan beralih menanam tembakau setelah masa panen padi kedua selesai.

Tantangan Pemangkasan Anggaran

Di tengah situasi krusial ini, Dinas Pertanian Lombok Timur dihadapkan pada tantangan pemangkasan anggaran penanganan dari pemerintah pusat secara signifikan. Jika pada tahun lalu bidang perkebunan mendapatkan alokasi hampir Rp5 miliar, tahun ini anggaran menyusut drastis menjadi hanya sekitar Rp1 miliar.

Musim Tanam 2026, pupuk bisa memberikan kepada 15 kelompok, tahun lalu bisa sampai 40-an atau 60-an kelompok. Anggaran kita berkurang. Bantuan yang ada sekarang untuk petani masih dianggarkan sekitar 1 miliar di bidang perkebunan. Itu kami sudah salurkan semua bantuan pupuk, perbenihan, kemudian pestisida.

Mengenai kompensasi atau asuransi bagi petani tembakau yang gagal panen, Mirza menjelaskan bahwa program tersebut belum berjalan layaknya asuransi pertanian pada komoditas padi. Namun, pihak eksekutif bersama Bappeda telah memulai langkah awal sejak tahun lalu.

Tembakau belum pernah ada asuransi. Kami sudah menginisiasi sebenarnya dengan Bappeda tahun lalu, proses awalnya itu kan membuat kajian. Asuransi untuk tembakau itu sebenarnya dimungkinkan untuk digaet melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Mengakhiri keterangannya, Mirza memberikan imbauan mendalam kepada seluruh petani tembakau di Lombok Timur agar lebih mengedepankan aspek mitigasi teknis di lahan pertanian masing-masing, meski harus mengeluarkan biaya ekstra di awal operasional. Oleh karena itu, estimasi kerugian petani pada fase awal tanam saat ini ditaksir mencapai Rp5 juta per hektare.

Kondisi cuaca yang tidak menentu dan hujan juga tidak bisa kita prediksi, hanya Allah yang tahu kapan Dia menurunkan hujan dan di mana. Jadi langkah antisipasi berupa mitigasi itu sangat perlu. Walaupun itu membutuhkan cost (biaya) yang lebih besar, tapi itu bisa menyelamatkan dari kerugian yang besar. Sebagai tambahan, disarankan petani membuat  drainase yang baik supaya air itu cepat turun. (rus)

Pengangkutan Mobil Listrik ke NTB Dilakukan Secara Bertahap

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ervan Anwar (Suara NTB/sib)

PROSES pengangkutan mobil listrik ke Nusa Tenggara Barat (NTB) terpaksa dilakukan secara bertahap. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketatnya regulasi yang mengatur penyeberangan kendaraan listrik via kapal laut.


Aturan baku ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024. Regulasi tersebut menetapkan standar keamanan yang sangat detail, mulai dari pengaturan jarak antar-kendaraan di dalam dek hingga pembatasan kondisi kapasitas baterai kendaraan yang akan diangkut.


Akibat implementasi aturan tersebut, kapasitas angkut kendaraan listrik di sejumlah lintasan penyeberangan menjadi sangat terbatas. Bahkan dalam beberapa kali pelayaran, hanya satu hingga dua unit kendaraan listrik yang diizinkan masuk ke dalam kapal untuk satu kali perjalanan.


Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar, menegaskan bahwa proses pengiriman mobil listrik ke NTB akan tetap berjalan meskipun harus dilakukan secara berkala.


“Bertahap saja dulu. Jadi ketika jadwal kapal yang Car Deck-nya (dek kendaraan) terbuka, itu bisa masuk,” ujarnya, Senin (29/6).


Ervan menambahkan, saat ini jumlah armada kapal yang memenuhi syarat untuk mengangkut mobil listrik antar-pulau masih sangat minim. Kondisi di lapangan kian menantang karena kapal yang memiliki fasilitas Car Deck terbuka pun hanya diperbolehkan membawa maksimal dua unit mobil listrik. “Kita sih maunya bisa nambah lebih bagus. Tapi, insyaallah (kondisi ini) ndak terlalu lama,” tuturnya.


Selain pembatasan ruang di dalam kapal, kondisi teknis baterai mobil juga menjadi faktor utama yang membuat prosedur penyeberangan kendaraan listrik menjadi rumit. Berdasarkan standar keselamatan, daya baterai mobil listrik saat berada di atas kapal tidak boleh memuncak, yakni maksimal berada di angka 50 persen.


Untuk menyiasati batasan daya baterai ini, Ervan mendorong PT PLN (Persero) untuk memperluas jangkauan infrastruktur pengisian daya, khususnya di area pelabuhan agar mobil yang turun dari kapal bisa langsung mengisi daya kembali.


“SPKLU sudah ada di masing-masing kantor PLN. Maksudnya di dermaga yang belum. Kita berharap tiap dermaga ada dan itu sudah kita sampaikan ke PLN,” terangnya.


Melihat dampak pengetatan ini yang cukup menghambat arus kendaraan, Pemprov NTB sebenarnya telah melayangkan surat resmi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta peninjauan ulang terhadap SE tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada umpan balik dari pusat. “Sudah sebulan (lalu). Belum (ada jawaban). Kita tunggu dah,” kata Ervan.


Di sisi lain, regulasi penanganan yang spesifik ini juga berimplikasi pada aspek komersial. Biaya penyeberangan untuk mobil listrik dipastikan akan berbeda dengan mobil konvensional (berbahan bakar minyak) karena kendaraan listrik memerlukan ruang dengan fasilitas keselamatan yang lebih khusus.

Mengenai besaran tarif pastinya, Ervan menyatakan bahwa pihak Dishub NTB masih melakukan kajian mendalam. (sib)

1...189190191...1,074Halaman 190 dari 1,074