Lombok (ekbisntb.com) – Bank NTB Syariah resmi membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) baru di kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tambahan fasilitas perbankan ini disikapi optimis oleh Pemda KLU dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, mengungkapkan pendirian KCP Kayangan tidak hanya menjadi bukti komitmen manajemen Bank NTB Syariah untuk menjadi mitra strategis dalam membangun. Tetapi juga, menambah akses masyarakat KLU untuk mengoptimalkan produk perbankan berbasis syariah. Hadirnya KCP ini juga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai latar belakang profesi.

“Hadirnya Bank NTB dengan prinsip syariah diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan budaya ekonomi yang lebih adil, transparan,” ujarnya.

Pemda berharap, KCP pembantu baru Bank NTB Syariah ini tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hermanto melanjutkan, kantor Bank NTB Syariah akan mampu menjadi mitra strategis dalam memajukan perekonomian daerah. Kantor cabang pembantu juga bukanlah sekadar penambahan fasilitas fisik tetapi sebagai bukti nyata dari komitmen dan kepercayaan Bank NTB Syariah terhadap potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat kayangan dan sekitarnya.

“Ini sebagai momentum untuk menuju kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara, Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Zainal Abidin menyampaikan kehadiran Bank NTB Syariah berawal dari keinginan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat KLU khususnya yang berada di wilayah bagian timur.

Di mana beberapa tahun yang lalu,Bank NTB Syariah melihat bahwa masyarakat di wilayah timur KLU membutuhkan layanan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih nyaman. “Inilah yang memicu Iahirnya ide ini untuk mendirikan kantor Bank NTB Syariah di tempat ini,”katanya.

Proses pendirian KCP tentu bukan perjalanan singkat, banyak tantangan yang hadapi, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga persiapan operasional. Keberadaan Kantor Cabang adalah simbol komitmen Bank NTB Syariah untuk melayani terlebih lokasi sangat strategis tentunya akan bermanfaat kepada masyarakat.

“KCP Kayangan akan menjadi rumah bagi inovasi dan pelayanan prima, dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di Lombok Utara. Setiap langkah yang kita ambil hari ini akan membawa dampak positif bagi banyak orang di masa depan,” tandasnya. (ari)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan tanggapan atas rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II tahun 2025 yang tercatat sebesar 0,82 persen.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, ST., MUM., menekankan bahwa masyarakat harus bijak melihat angka tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB tidak bisa hanya dilihat dari sisi angka kumulatif yang masih tertekan oleh fluktuasi sektor tambang. Lebih penting adalah bagaimana sektor riil yang menopang langsung kehidupan masyarakat justru menunjukkan perbaikan signifikan.

“Pertumbuhan sektor riil yang menopang daripada pertumbuhan ekonomi kita bergerak positif. Ada buah positif dari kebijakan pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan sektor di luar tambang,” ujar Yusron Hadi, Senin, 25 Agustus 2025.

Pada triwulan II, tambahnya, Pemprov NTB membukukan pertumbuhan 6,08 persen, naik dari triwulan I yang sebesar 5,57 persen. Bila kumulatif dengan tambang akan menunjukkan perbaikan, terutama bila ekspor hasil tambang kembali aktif.

Ia menambahkan, capaian 6,08 persen tersebut menjadi bukti bahwa ekonomi riil di masyarakat berjalan baik. “Insyaallah secara kumulatif kita akan melejit. 6,08 itu menunjukkan ekonomi riil di masyarakat berjalan baik, terjadi peningkatan dari sebelumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusron menegaskan Pemprov NTB akan terus menguatkan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Sektor pangan, pariwisata, dan peningkatan aksesibilitas disebut tetap menjadi prioritas utama dalam membangkitkan ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada perlindungan sosial. Upaya perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan akan terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Pemprov berjuang dan menyampaikan harapan ke pusat supaya ekspor produk tambang segera normal kembali. Perlu diingat pula event-event besar MotoGP dan lain sebagainya sebagaimana kalender event 2025 segera berlangsung,” ujarnya.

Pada bagian lain, Yusron mengakui, jika Pemprov NTB tidak sendirian, Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal yang ada di daerah dan sektor swasta juga berjuang bersama-sama terus mengupayakan tumbuhnya ekonomi NTB yang lebih tinggi

“Sinergi dan kolaborasi penting dalam konteks ini. Kami mengapresiasi BPS NTB yang selalu berkoordinasi dengan Pemprov dan selalu memberikan gambaran tentang ekonomi NTB, sehingga pemerintah bisa segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mengendalikan biduk pembangunan ini,” terangnya.

Disinggung mengenai belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjutnya, pelantikan kepala daerah hasil pilkada serempak itu pada bulan Februari 2025, sehingga kepala daerah yang baru perlu waktu penyesuaian belanja dan sebagainya. Termasuk dokumen rencana pembangunan yang harus segera dituntaskan.

“Dan tak berselang lama itu ada kebijakan efisiensi ini menyebabkan terjadi pelambatan eksekusi karena penataan kegiatan yang harus diefisiensikan. Rasanya tahun awal dengan gambaran di atas menyebabkan ritme melambat,” ungkapnya .

Meski demikian, kegiatan dalam sisa tahun anggaran 2025 akan lebih dipercepat dan pihaknya meyakini tahun 2026 kegiatan pemerintah akan lebih siap dari awal dan lebih firm untuk menggesa pencapaian target pembangunan. (ham)