Beranda blog Halaman 189

BPS Sebut Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPS Sebut Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

Mataram (Suara NTB) – Berbagai indikator ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren yang semakin positif. Aktivitas pariwisata terus meningkat, daya beli petani menguat, mobilitas masyarakat semakin tinggi, dan kinerja ekspor sepanjang tahun berjalan tetap tumbuh signifikan. Di tengah tekanan inflasi yang dipicu penyesuaian harga energi dan beberapa komoditas pangan, perekonomian NTB dinilai masih bergerak pada jalur yang positif.


Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., mengatakan perkembangan berbagai indikator ekonomi hingga Juni 2026 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh. Menurutnya, tekanan inflasi yang terjadi belum mengganggu pergerakan sektor-sektor produktif yang menjadi penopang utama perekonomian daerah.


“Secara umum, berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang positif. Daya beli petani meningkat, sektor pariwisata terus bergerak, mobilitas masyarakat bertambah, dan aktivitas perdagangan luar negeri masih memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian NTB,” jelas Wahyudin saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS), Rabu (1/7).


BPS mencatat inflasi tahunan (year-on-year) NTB pada Juni 2026 sebesar 3,55 persen, dengan inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,37 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 2,12 persen.
Menurut Wahyudin, inflasi Juni terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Turbo, yang berdampak pada meningkatnya tarif angkutan udara.

Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, cumi-cumi, dan kubis juga turut memberikan andil terhadap inflasi.


Namun demikian, tekanan inflasi tersebut masih dapat diredam oleh turunnya harga beberapa komoditas strategis seperti cabai rawit, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Meningkatnya pasokan hasil panen di sejumlah daerah menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas harga pangan.


Di sektor pertanian, BPS mencatat perkembangan yang menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada Juni 2026 meningkat menjadi 130,95, atau naik 0,39 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan harga hasil pertanian yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksi maupun kebutuhan rumah tangga petani.


Menurut Wahyudin, kenaikan NTP terutama ditopang oleh membaiknya kinerja subsektor tanaman pangan dan hortikultura melalui meningkatnya harga gabah, jagung, tomat, kacang tanah, dan bawang putih. Empat subsektor utama, yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, bahkan mencatatkan NTP di atas angka 100, yang mencerminkan kondisi usaha tani yang relatif menguntungkan.


Perkembangan positif juga terlihat pada sektor pariwisata. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Mei 2026 mencapai 41,07 persen, meningkat 5,01 poin dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin pulihnya aktivitas pariwisata di NTB.


Hal itu sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan nusantara yang mencapai 1.332.393 orang, naik 10,49 persen dibandingkan April 2026 dan meningkat 13,20 persen dibandingkan Mei tahun lalu.


Menurut Wahyudin, pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak terlepas dari momentum libur panjang serta penyelenggaraan berbagai agenda berskala nasional dan internasional, seperti GT World Challenge Asia di Pertamina Mandalika International Circuit dan Rinjani 100 Ultra 2026 di Sembalun. Berbagai kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel, transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.


Mobilitas masyarakat juga mengalami peningkatan. Jumlah penumpang angkutan laut yang datang maupun berangkat pada Mei 2026 meningkat lebih dari 15 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah penumpang penerbangan domestik yang datang melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid meningkat 4,23 persen. Menurut BPS, peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya aktivitas ekonomi dan pergerakan masyarakat di NTB.


Di sektor perdagangan luar negeri, BPS mencatat capaian yang sangat menggembirakan. Nilai ekspor NTB selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai US$1,27 miliar, melonjak 1.045,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komoditas utama ekspor masih didominasi oleh tembaga, ikan dan udang, serta perhiasan dan permata dengan tujuan utama Tiongkok, Thailand, dan Amerika Serikat.


Wahyudin menjelaskan bahwa meskipun nilai ekspor pada Mei 2026 secara tahunan mengalami penurunan dibandingkan Mei 2025 akibat berkurangnya ekspor tembaga hasil industri smelter dan mutiara yang belum diolah, secara kumulatif kinerja ekspor sepanjang tahun berjalan masih menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi dan tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian NTB.


Sementara itu, nilai impor periode Januari–Mei 2026 tercatat US$36,48 juta, turun 71,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya impor barang modal dan bahan baku pada beberapa kelompok komoditas.


Mengakhiri pemaparannya, Wahyudin menegaskan bahwa perkembangan berbagai indikator tersebut menunjukkan perekonomian NTB masih berada pada jalur yang positif.

Tantangan inflasi tetap perlu diantisipasi, namun meningkatnya aktivitas sektor pertanian, pariwisata, transportasi, dan perdagangan memberikan optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan-triwulan berikutnya.
“Data yang kami sampaikan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak.

Ke depan, stabilitas harga perlu terus dijaga agar penguatan sektor-sektor produktif ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” pungkasnya. (r/ham)

DPRD NTB Dukung Wacana Motor Listrik BGN Dihibahkan untuk Guru Honorer

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Didi Sumardi (Suara NTB/ist

Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB mendukung wacana pengalihan sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dihibahkan kepada guru honorer. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, motor listrik yang ternyata dimarkup pengadaannya itu dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SPPG di lapangan. Wacana pengalihan aset tersebut juga muncul di tengah proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan 17.600 unit motor listrik untuk operasional Program MBG.

Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Didi Sumardi, menilai pemanfaatan motor listrik untuk mendukung mobilitas guru honorer terutama yang berada di daerah pelosok jauh lebih tepat dibandingkan dibiarkan menjadi aset yang tidak digunakan.

“Prinsipnya saya setuju, karena kalau kita pertimbangkan tingkat pemanfaatan, termasuk derajat kepentingan penggunaannya, saya kira logis kalau itu lebih diprioritaskan kepada guru honorer,” kata Didi pada Rabu (1/7).

Menurutnya, guru honorer merupakan kelompok yang selama ini membutuhkan dukungan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas mengajar, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas.

Karena itu, jika kendaraan tersebut memang tidak dibutuhkan lagi untuk operasional SPPG, pengalihannya dinilai menjadi pilihan yang paling tepat. “Yang penting aset negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat menggelar rapat bersama Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari beberapa waktu lalu.

Menurut Yahya, pengalihan motor listrik kepada guru honorer merupakan solusi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat. Ia juga menilai kendaraan tersebut memang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur MBG.

BGN sendiri memastikan seluruh belanja yang dilakukan pada tahun anggaran 2025, termasuk pengadaan motor listrik, akan diaudit dan dievaluasi.

Diketahui Kejaksaan Agung saat ini telah menyegel sekitar 17.600 unit motor listrik yang masih tersimpan di gudang kawasan Sentul dan Cikarang. Seluruh kendaraan tersebut belum didistribusikan kepada mitra BGN dan kini menjadi bagian dari barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik program MBG. (ndi)

H. Didi Sumardi (Suara NTB/ist)

DPRD NTB Dukung Wacana Motor Listrik BGN Dihibahkan untuk Guru Honorer

Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB mendukung wacana pengalihan sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dihibahkan kepada guru honorer. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, motor listrik yang ternyata dimarkup pengadaannya itu dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SPPG di lapangan. Wacana pengalihan aset tersebut juga muncul di tengah proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan 17.600 unit motor listrik untuk operasional Program MBG.

Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Didi Sumardi, menilai pemanfaatan motor listrik untuk mendukung mobilitas guru honorer terutama yang berada di daerah pelosok jauh lebih tepat dibandingkan dibiarkan menjadi aset yang tidak digunakan.

“Prinsipnya saya setuju, karena kalau kita pertimbangkan tingkat pemanfaatan, termasuk derajat kepentingan penggunaannya, saya kira logis kalau itu lebih diprioritaskan kepada guru honorer,” kata Didi pada Rabu (1/7).

Menurutnya, guru honorer merupakan kelompok yang selama ini membutuhkan dukungan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas mengajar, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas.

Karena itu, jika kendaraan tersebut memang tidak dibutuhkan lagi untuk operasional SPPG, pengalihannya dinilai menjadi pilihan yang paling tepat. “Yang penting aset negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat menggelar rapat bersama Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari beberapa waktu lalu.

Menurut Yahya, pengalihan motor listrik kepada guru honorer merupakan solusi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat. Ia juga menilai kendaraan tersebut memang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur MBG.

BGN sendiri memastikan seluruh belanja yang dilakukan pada tahun anggaran 2025, termasuk pengadaan motor listrik, akan diaudit dan dievaluasi.

Diketahui Kejaksaan Agung saat ini telah menyegel sekitar 17.600 unit motor listrik yang masih tersimpan di gudang kawasan Sentul dan Cikarang. Seluruh kendaraan tersebut belum didistribusikan kepada mitra BGN dan kini menjadi bagian dari barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik program MBG. (ndi)

H. Didi Sumardi (Suara NTB/istf)

Ekonomi Melambat, Kredit Macet Kendaraan di NTB Alami Kenaikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Iwan Hermawan (Suara NTB/bul)
Iwan Hermawan (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Perlambatan perputaran ekonomi berdampak pada industri perusahaan pembiayaan (finance). Kondisi ini terpotret dari meningkatnya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) serta melemahnya permintaan pembiayaan akibat turunnya daya beli masyarakat.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) NTB, Iwan Hermawan, mengungkapkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di sektor pembiayaan mengalami kenaikan sekitar 0,2 hingga 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Iwan, kenaikan NPL dipicu oleh melemahnya perputaran ekonomi masyarakat yang berdampak langsung terhadap kemampuan debitur memenuhi kewajiban angsurannya.

“Memang NPL saat ini ada koreksi atau kenaikan sekitar 0,2 sampai 0,5 persen dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya karena perputaran ekonomi masyarakat NTB sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.

Ia menjelaskan, tekanan ekonomi paling banyak dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, terdapat sejumlah masyarakat yang sebelumnya bekerja pada sektor tertentu, termasuk usaha yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengalami penghentian aktivitas usaha sehingga pendapatannya menurun. Kondisi tersebut berimbas pada keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan.

Meski demikian, perusahaan pembiayaan di NTB masih mengedepankan pendekatan persuasif kepada konsumen. APPI mendorong seluruh anggotanya untuk mengutamakan negosiasi dan mediasi guna mencari solusi pembayaran yang sesuai dengan kondisi keuangan debitur.
“Kami tetap melakukan negosiasi dengan konsumen agar pembayaran tetap berjalan, meskipun kondisi ekonomi mereka memang belum sepenuhnya pulih,” katanya.

Selain meningkatnya kredit bermasalah, lanjut Iwan, industri pembiayaan juga menghadapi tantangan berupa penurunan permintaan pembiayaan baru. Iwan menyebut daya beli masyarakat yang melemah membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Akibatnya, pertumbuhan penyaluran pembiayaan di NTB mengalami koreksi dibandingkan periode sebelumnya. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang yang membutuhkan fasilitas kredit hingga kondisi ekonomi membaik.

APPI NTB berharap kondisi perekonomian daerah dapat segera pulih sehingga aktivitas usaha masyarakat kembali bergerak, daya beli meningkat, dan kualitas pembiayaan perusahaan finance tetap terjaga. Pemulihan ekonomi dinilai menjadi faktor penting untuk menekan kenaikan NPL sekaligus mendorong pertumbuhan industri pembiayaan di daerah. (bul)

Hasil Sidak: MinyaKita di Gudang Bulog Dasan Cermen Mataram Masih Murni

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dinas Perdagangan Kota Malang dan TPID melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Gudang Bulog Dasan Cermen untuk memastikan kualitas aman dari zat biosolar, pada Rabu (1/7/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan minyak goreng subsidi merek MinyaKita yang tersimpan di Gudang Bulog Dasan Cermen, Jalan Prabu Rangkasari, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, dalam kondisi aman. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dan uji kualitas minyak pada Rabu (1/7/2026).

Sidak dilakukan menyusul beredarnya isu dugaan MinyaKita yang dioplos dan terkontaminasi solar di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Tengah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di Kota Mataram memenuhi standar kualitas dan aman dikonsumsi masyarakat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan sebelum sidak pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog NTB sebagai lokasi penyimpanan dan distribusi MinyaKita. Selanjutnya, tim turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kualitas produk.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan indikasi adanya campuran solar pada MinyaKita yang tersimpan di gudang tersebut. Selain membuka kemasan, petugas juga melakukan uji sederhana terhadap minyak goreng untuk memastikan kualitasnya.

“Alhamdulillah, setelah kita cek dan kita uji, hasilnya masih murni MinyaKita,” ujarnya usai sidak, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Rizal P. Sukmadijaya, menegaskan MinyaKita yang didistribusikan di Kota Mataram maupun wilayah NTB dipastikan aman. Menurutnya, Bulog menerapkan sistem pemeriksaan berlapis sebelum produk disalurkan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, MinyaKita yang dikelola Bulog NTB dipasok dari sejumlah pabrikan besar di Jawa Timur dan tidak memiliki aroma biosolar sebagaimana isu yang beredar di masyarakat.

“Tadi sudah kita cek bersama-sama, kita buka bersama-sama. Kita juga lakukan uji goreng. Alhamdulillah kualitasnya aman. Tidak ada yang menjadi keluhan,” katanya.

Rizal mengungkapkan hingga kini Bulog NTB belum menerima laporan ataupun keluhan terkait kualitas MinyaKita dari perusahaan pemasok di Jawa Timur maupun dari masyarakat di NTB. Selain itu, setiap produk yang didistribusikan telah melalui prosedur pemeriksaan secara ketat.

Menurutnya, proses pengawasan dilakukan sejak produk masih berada di pabrik hingga tiba di gudang Bulog NTB. Petugas Bulog di Jawa Timur melakukan pemeriksaan awal sebelum pengiriman, kemudian dilakukan pengecekan kembali saat barang diterima.

“Ada tim yang bertugas melakukan pengecekan kembali. Jadi ada dua kali pengecekan, di pabrik dan di lokasi penerima,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap isu MinyaKita oplosan yang diduga terkontaminasi biosolar, Rizal mengimbau masyarakat agar tidak panik ataupun melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying). Ia memastikan stok MinyaKita di NTB masih mencukupi, dengan ketersediaan sekitar 130 ribu liter.

Rizal menambahkan, MinyaKita yang dipasarkan di Kota Mataram dan wilayah NTB berasal dari sejumlah produsen di Jawa Timur, antara lain PT Mahesi, PT Apical, PT SMART, dan PT Wilmar. Seluruh produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas MinyaKita yang beredar melalui Bulog. (pan)

AHM Minta Distribusi Tamu MotoGP Mandalika 2026 Diatur Merata

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Made Adyasa (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Hotel Mataram (AHM) berharap sebaran menginap tamu-tamu pada ajang MotoGP Mandalika 2026 pada 9-11 Oktober mendatang lebih merata, tidak terfokus pada hotel-hotel di ring I KEK Mandalika.


Pelaku hotel berharap pemerintah dan penyelenggara lebih awal melibatkan hotel-hotel di Mataram melalui skema bundling tiket dan kamar agar distribusi tamu lebih merata.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adyasa, mengatakan karakter pemesanan kamar selama MotoGP dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren last minute booking.


Wisatawan umumnya baru mencari hotel di Mataram ketika akomodasi di kawasan Mandalika maupun Senggigi telah penuh atau tarifnya sudah berada di luar anggaran mereka.
“Kalau melihat tahun lalu, tamu baru bergeser ke Mataram ketika hotel-hotel di kawasan selatan sudah penuh atau harganya sudah di luar budget mereka. Jadi biasanya kami baru kebagian setelah daerah terdekat penuh,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 7 Juli 2026.


Ia mengatakan pengalaman MotoGP 2025 menunjukkan tingkat okupansi hotel di Mataram mampu mencapai sekitar 90 persen. Namun, pola pemesanan berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya wisatawan melakukan pemesanan jauh hari, kini mayoritas dilakukan menjelang hari pelaksanaan balapan.


Selain itu, lama menginap wisatawan juga mengalami penurunan. Jika sebelumnya rata-rata tamu menginap hingga empat malam, pada MotoGP tahun lalu rata-rata hanya tiga hari dua malam.


Hotel-hotel di Mataram menurut Made, tetap mematuhi ketentuan mengenai tarif kamar. Jika tarif kamar dinaikan, kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas kewajaran dan tidak sampai melonjak berlipat-lipat.


“Untuk hotel di Mataram, tarif kamar tahun 2025 relatif normal. Tidak ada yang menaikkan harga berlebihan. Kami tetap taat terhadap ketentuan yang berlaku. Bahkan untuk MotoGP 2026 ini, harga kamar masih sangat soft. Boleh di cek di aplikasi-aplikasi,” katanya.


Menghadapi MotoGP 2026, AHM bahkan telah menambah kapasitas akomodasi. Dengan hadirnya beberapa hotel baru, jumlah kamar yang tersedia di Kota Mataram kini mencapai sekitar 3.000 unit.


Made Adyasa berharap tambahan kapasitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal melalui kerja sama yang lebih erat antara penyelenggara MotoGP dengan pelaku perhotelan di Mataram.
Salah satu usulan yang kembali disampaikan AHM adalah penerapan sistem bundling antara tiket MotoGP dan kamar hotel. Menurutnya, skema tersebut dapat memberikan kepastian okupansi bagi hotel sekaligus mengendalikan harga kamar sehingga tidak memicu anggapan bahwa biaya akomodasi terlalu mahal.


“AHM masih berharap kerja sama dengan penyelenggara bisa terealisasi, terutama dalam penjualan tiket dan kamar melalui sistem bundling. Cara ini bisa menghindari lonjakan harga kamar yang selama ini sering dijadikan alasan menurunnya minat penonton,” ujarnya.


Ia juga memprediksi penyelenggaraan MotoGP tahun ini akan lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Salah satu faktor pendorong adalah keikutsertaan pembalap Indonesia di kelas Moto2 dan Moto3 yang diyakini akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk datang langsung ke Mandalika.


Menurutnya, pemerintah dan penyelenggara perlu menyediakan data yang jelas mengenai jadwal kegiatan, akses transportasi, hingga berbagai kemudahan bagi wisatawan. Pelaku usaha juga harus dilibatkan sejak tahap perencanaan agar tidak selalu menghadapi persiapan yang serba mendadak.


“Harapan kami ada data yang valid mengenai event, akses, dan kemudahan informasi. Pelibatan pelaku usaha juga sangat penting. Jangan setiap tahun baru sibuk ketika sudah mendekati pelaksanaan,” katanya.


Sebelumnya, Ketua Mandalika Hotel Association (MHA), H. Samsul Bahri, mengungkapkan sekitar 70 persen kamar hotel di kawasan The Mandalika telah dipesan, terutama oleh tim peserta MotoGP, media, sponsor, dan pihak terkait lainnya. Sementara kamar yang masih tersedia umumnya berada di hotel-hotel yang baru beroperasi. (bul)

Penguatan Ekonomi di Daerah, Pemkab Sumbawa Canangkan Sensus Ekonomi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penguatan Ekonomi di Daerah, Pemkab Sumbawa Canangkan Sensus Ekonomi
Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot menandatangani komitmen untuk menyukseskan pencanangan program sensus ekonomi tahun 2026 pada, Selasa (30/6). (Suara NTB/ist)


Sumbawa Besar (Suara NTB)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa resmi mencanangkan sensus ekonomi (SE) tahun 2026 pada, Selasa (30/6). Kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan perkembangan serta penguatan pertumbuhan ekonomi di daerah.


“Data hasil sensus ekonomi yang valid menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” kata Bupati Sumbawa,Ir.H. Syarafuddin Jarot, Selasa (30/6).


Bupati menegaskan, pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui data yang akurat. Ia meminta seluruh camat, kepala desa, dan jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026.


“Kami minta peran serta masyarakat untuk mendukung program ini, sehingga dalam pendataan terhadap masyarakat bisa berjalan lancar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa,” ucapnya.


Menurut dia, perbedaan data yang masih terjadi harus menjadi perhatian bersama,sehingga keberhasilan sensus sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas.


Ia mencontohkan perekonomian Kabupaten Sumbawa, terus menunjukkan tren positif. Di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi 4,29 persen, tingkat kemiskinan turun 11,79 persen, IPM meningkat 73,27 persen. Sementara, tingkat pengangguran terbuka di angka 2,60 persen atau lebih rendah dari rata-rata Provinsi NTB.


Orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi dengan memberikan data yang benar. Menurutnya, pembangunan ekonomi yang kuat harus diawali dengan data yang akurat dan berkualitas.


“Kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan program ini, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa tergambarkan di sensus tersebut,” tambahnya.


Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin mengapresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Sensus ini akan berlangsung tanggal 1–31 Agustus 2026, dengan melibatkan 279 petugas di seluruh kecamatan.
Ia menjelaskan, BPS secara berkala menyelenggarakan tiga sensus besar, yaitu sensus penduduk dilaksanakan setiap tahun berakhiran nol. Sensus pertanian setiap tahun berakhiran tiga, dan sensus ekonomi setiap tahun berakhiran enam.


“Sensus ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan sensus yang kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986,” jelasnya.
Tujuan utama sensus ekonomi yakni menyediakan data dasar mengenai seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, khususnya di Sumbawa. Landasan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. (ils)

Festival Pawai Rimpu, Ikhtiar Menggerakan Ekonomi Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Festival Pawai Rimpu, Ikhtiar Menggerakan Ekonomi Masyarakat
Muhammad Akbar. (Suara NTB/hir)


Bima (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bima menggelar Festival Pawai Rimpu pada, Senin (29/6). Kegiatan tahunan ini sebagai ikhtiar pemerintah menggerakan ekonomi masyarakat.


Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaraan festival hingga malam puncak peringatan Hari Jadi Bima.


Anggaran itu dialokasikan untuk kebutuhan teknis, seperti panggung, tata suara, pencahayaan serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, dana juga digunakan untuk latihan penampilan dan menghadirkan sejumlah talent.


“Kalau di Dispar untuk lighting, sound, kemudian panggung dan lain sebagainya itu kebutuhan anggarannya Rp200 juta. Kemudian untuk latihan, mengundang talent dan sebagainya Rp200 juta juga. Jadi total untuk keseluruhan penyelenggaraan festival Rp400 juta,” jelasnya, Selasa (30/6).


Selain menjadi rangkaian peringatan hari jadi daerah, Festival HJB juga dimanfaatkan sebagai ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Sebanyak 32 pelaku UMKM binaan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima dilibatkan untuk memasarkan produk mereka selama festival berlangsung.


Menurut Akbar, pemerintah daerah berharap tingginya jumlah pengunjung dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, pengrajin tenun, dan pedagang kuliner. Ia optimis keramaian festival akan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.


“Teman-teman yang menenun, yang menjual kuliner, dan pelaku usaha lainnya tentu akan merasakan peningkatan pendapatan dengan adanya keramaian seperti ini. Harapannya, itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Festival HJB ke-386 juga dikemas sebagai ajang promosi seni dan budaya daerah. Pada malam pertama ditampilkan berbagai kesenian tradisional Bima,dipadukan dengan lomba fashion show Dekranasda Kabupaten Bima. Malam kedua diisi pertunjukan seni kontemporer dan musik modern, sedangkan malam puncak menghadirkan kolaborasi seni tradisional dan modern.
Akbar mengatakan konsep tersebut disusun untuk menghadirkan keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan perkembangan seni modern.

“Kita ingin menampilkan sisi tradisional Bima dan sisi modernnya. Pada malam puncak, keduanya dipadukan dalam sebuah kolaborasi,” ujarnya.
Pihaknya berharap peringatan Hari Jadi Bima tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkuat promosi budaya daerah, serta mendorong sektor pariwisata di Kabupaten Bima. (hir)

Kelangkaan Gas Elpiji Dipicu Kuota Belum Dipenuhi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kelangkaan Gas Elpiji Dipicu Kuota Belum Dipenuhi
Ivan Indrajaya. (Suara NTB/dok)


Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengaku terjadinya kelangkaan terhadap gas elpiji 3 kilogram dan elpiji non subsidi terjadi akibat kuota yang diberikan pemerintah tidak sesuai kebutuhan daerah. Kouta di tahun 2025 mencapai 3,8 juta tabung lebih. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2026, mencapai 200 ribu tabung.


“Tahun 2025 kita diberikan kuota 3.865.333 tabung, sementara kebutuhan dalam satu tahun sebanyak 5.632.236 tabung. Di tahun 2026 kuota kembali dikurangi 200.000 tabung yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan,” kata Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, Selasa (30/6).


Ivan melanjutkan, kelangkaan gas elpiji kilogram disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya jumlah pemakai gas lebih banyak dari kuota yang diberikan pemerintah. Termasuk adanya petani dan nelayan yang menggunakan elpiji 3 kilogram untuk kegiatan usaha.


Jika mengacu ke aturan lanjut Ivan, gas elpiji 3 kilogram itu diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Namun, di aturan itu tidak menjabarkan secara spesifik sasaran penerima, sehingga tata niaganya kembali ke mekanisme pasar.


“Hanya rumah tangga dan usaha mikro saja, namun rumah tangga penerima tidak dijabarkan secara spesifik, sehingga ketika orang mengatasnamakan keluarga membeli gas elpiji 3 kilogram tidak bisa dilarang,” katanya.


Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan surat imbauan melalui surat edaran bahwa aparatur sipil negara,pegawai BUMN, dan BUMD untuk tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Dalam edaran itu sifatnya tidak melarang, sehingga mengarahkan pegawai memahami bahwa sasaran tabung gas melon kepada masyarakat miskin.


Sementara, Harga Eceran Tertinggi (HET) pengaturannya juga berada di pemerintah provinsi. Pemerintah daerah melakukan pengawasan untuk memastikan gas elpiji 3 kilogram berada di masyarakat dengan harga yang tidak melebih HET dan sampai pada sasaran yang berhak.

“Kami mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengawasi harga dan pendistribusian Gas ini. Jika ada yang menjual di atas harga HET atau menjual kepada bukan penerima ataupun melakukan kecurangan-kecurangan lain untuk segera dilaporkan untuk kita sikapi,” tegasnya. (ils)


70 Persen Kamar Hotel di Kawasan The Mandalika Sudah Dipesan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
70 Persen Kamar Hotel di Kawasan The Mandalika Sudah Dipesan
Syamsul Bahri Ananda Nikola (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Ajang balap dunia MotoGP Mandalika baru akan digelar tiga bulan lagi. Namun lebih dari 70 persen kamar hotel yang ada di kawasan The Mandalika sudah dipesan. Terutama oleh tim-tim peserta MotoGP, media, sponsor dan pihak-pihak terkait lainnya. Adapun kamar hotel yang belum dipesan atau masih kosong, kebanyakan hotel-hotel yang baru muncul.


“Kurang lebih 70 persen kamar hotel di kawasan The Mandalika saat ini sudah di-booking. Sisanya yang belum itu karena hotelnya baru muncul,” ungkap Ketua Mandalika Hotel Association (MHA) H. Samsul Bahri, S.Adm., M.Tr.Par., kepada Suara NTB, Selasa (30/6).


Ia mengatakan, utamanya tim peserta MotoGP itu biasanya memang sudah melakukan pemesanan hotel jauh sebelumnya. Karena sejak awal mereka memang sudah merencanakan kehadirannya di ajang MotoGP Mandalika. Bahkan banyak di antara mereka yang kembali memilih hotel yang sama.


Karena faktor kenyamanan, standar pelayanan yang telah sesuai kebutuhan serta pertimbangan efisiensi operasional dan akses menuju sirkuit dan, hal itu lumrah terjadi. Bahkan, praktik yang sama juga terjadi di berbagai penyelenggaraan event internasional di berbagai negara. Kondisi itulah yang menyebabkan ketersediaan kamar hotel di kawasan The Mandalika sejak awal sudah minim.


Akibatnya, masyarakat atau penonton yang mencari kamar hotel di kawasan The Mandalika saat ajang berlangsung sering kesulitan. Karena memang kamar yang tersedia sangat minim. Artinya, bagi masyarakat yang berencana menonton MotoGP dan mau menginap di kawasan The Mandalika perlu melakukan pemesanan lebih awal. Cara itu juga menjadi salah satu solusi untuk bisa memperoleh kamar hotel dengan harga yang lebih terjangkau.


Tidak kalah penting dalam hal ini peran pemerintah sangat diharapkan agar bisa turut memperkuat promosi serta penyebaran informasi akomodasi yang tersedia di seluruh Lombok. Tidak hanya di kawasan The Mandalika saja. Misalnya, dengan menyiapkan pusat informasi terpadu. Berisikan berbagai informasi penting yang dibutuhkan terkait ajang MotoGP.


Mulai dari ketersediaan kamar hotel dan akomodasi lainnya, sehingga masyarakat atau calon penonton MotoGP bisa memperoleh informasi yang lengkap terkait kebutuhan akomodasi selama ajang MotoGP berlangsung. Informasi pilihan akomodasi juga bisa lebih beragam yang diperoleh.


Pada akhirnya penonton tidak lagi kesulitan untuk mencari akomodasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. “Informasi yang disajikan juga harus lengkap. Mulai dari hotel bintang 5 sampai homestay. Jadi penonton bisa punya banyak pilihan di mana mereka akan menginap sesuai anggaran yang dimilikinya,” terang Syamsul.


Dengan cara itu, penginapan, villa maupun homestay juga bisa ikut terisi nantinya, karena penonton tidak hanya fokus mencari kamar hotel berbintang saja. Terlebih di kawasan The Mandalika saat ini pilihan akomodasi semakin beragam. Mulai dari hotel berbintang, villa, homestay hingga penginapan berbasis masyarakat sudah banyak tersedia.


Kepada pelaku usaha pariwisata pihaknya mengajak agar terus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha, kualitas pelayanan dan daya saing destinasi. Citra kawasan The Mandalika sebagai destinasi kelas dunia juga yang harus terus dijaga. Dengan memberikan pelayanan yang baik, harga yang kompetitif serta pengalaman wisata yang berkesan.


Supaya setiap tamu yang datang ke bisa memperoleh pengalaman terbaik, sehingga mereka tidak hanya datang untuk menyaksikan MotoGP saja. Tetapi juga memiliki keinginan untuk kembali berkunjung dan mengenal lebih jauh keindahan serta keramahan Pulau Lombok.


“Kami optimistis melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik antara MGPA, ITDC, pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, pelaku akomodasi, maskapai penerbangan, transportasi dan seluruh stakeholder terkait, ajang MotoGP Mandalika 2026 akan menjadi momentum penting yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Lombok dan The Mandalika sebagai destinasi unggulan Indonesia di tingkat internasional,” pungkasnya.


Pada bagian lain, Sirkuit Internasional Mandalika dipastikan sudah siap menggelar ajang balap dunia MotoGP yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 mendatang. Dari sisi fasilitas penunjang sirkuit dipastikan tidak akan banyak pembenahan besar yang dilakukan. Hanya pekerjaan-pekerjaan minor saja.


“Lebih pada make up saja,” ungkap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Ananda Mikola dalam keterangannya, Selasa (30/6).


Diakuinya, pastinya akan akan banyak pekerjaan persiapan yang akan dilakukan. Tetapi tidak dalam skala besar. Misalnya, pengecatan di area lintasan, road stop, race control hingga pembenahan dan pembersihan atap di beberapa bagian saja.


Kalau pekerjaan besar seperti penambahan atap di area tribun penonton yang belum memiliki atap, sejauh ini belum ada rencana ke sana. Walaupun diakuinya itu juga menjadi salah satu PR yang ke depan diharapkan bisa dijawab. Mengingat, banyaknya permintaan agar tribun yang belum memiliki atap bisa dipasang atap sehingga memberikan kenyamanan bagi penonton saat menyaksikan balapan.


“Tapi fokus kita ke kesiapan sirkuit dulu. Kalau soal pemasangan atap tribun yang belum punya atap belum akan dilakukan. Tapi itu jadi catatan kita ke depan,” tegasnya.


Terlebih untuk event MotoGP kali ini ada banyak penghematan yang dilakukan. Sehingga fokus perhatian pada aspek yang utama yang menjadi pendukung kelancaran penyelenggaraan event MotoGP. Harapannya, ajang MotoGP Mandalika tahun ini bisa berlangsung meriah dengan penonton yang lebih ramai lagi. (kir)


Anak PMI Rentan Terabaikan, BP3MI NTB Perkuat Ketahanan Keluarga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anak PMI Rentan Terabaikan, BP3MI NTB Perkuat Ketahanan Keluarga
Kadir (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Di balik besarnya kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian keluarga, terdapat persoalan sosial yang kerap luput dari perhatian, yaitu pengasuhan anak yang ditinggalkan orang tua bekerja di luar negeri.


Berangkat menjadi pekerja migran tidak hanya meninggalkan tantangan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dalam keluarga. Anak-anak yang ditinggalkan orang tua bekerja di luar negeri berpotensi menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kurangnya pengasuhan, lemahnya pengawasan, hingga meningkatnya risiko putus sekolah dan pernikahan usia anak.


Persoalan ini menjadi perhatian Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, sehingga dipandang pentingnya memberikan pelatihan pengasuhan positif dan penguatan ketahanan keluarga bagi keluarga pekerja migran, salah satunya di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.


Kepala BP3MI NTB, Kadir, di Mataram, Selasa, 30 Juni 2026 mengatakan, perlindungan pekerja migran tidak cukup hanya berfokus pada pekerja yang berada di luar negeri. Keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak, juga harus mendapat perhatian agar dampak sosial akibat migrasi dapat diminimalkan.


“Dengan memberikan pelatihan, kami ingin memperkuat kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak-anak yang ditinggalkan bekerja di luar negeri. Perlindungan pekerja migran harus mencakup keluarganya sebagai bagian dari perlindungan yang menyeluruh,” katanya.


Menurut Kadir, keluarga merupakan benteng utama dalam membentuk karakter anak. Karena itu, anggota keluarga yang tinggal di rumah perlu dibekali pengetahuan mengenai pola asuh yang positif, perlindungan anak, serta pentingnya menjaga keberlangsungan pendidikan.
Ia menilai penguatan kapasitas keluarga menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah munculnya persoalan sosial, termasuk pernikahan anak yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah pengirim pekerja migran.


Karena itu, selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman mengenai pola pengasuhan positif, perlindungan anak, hingga pendampingan psikologis yang membahas komunikasi efektif antara orang tua dan anak. BP3MI NTB bahkan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta tenaga psikologi. Peserta yang terdiri atas istri pekerja migran dan anggota keluarga pekerja migran. (bul)

1...188189190...1,074Halaman 189 dari 1,074