Beranda blog Halaman 188

Transformasi NTB Mall ke Bale Kita Masih Berproses

0
REBRANDING - NTB
REBRANDING - NTB

Mataram (Suara NTB) – Perubahan branding NTB Mall yang akan berganti nama menjadi Bale Kita masih terus berproses. Saat ini, salah satu tahapan yang menjadi prioritas adalah penyelesaian aspek legalitas, termasuk pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Lalu Wiranata mengatakan transformasi tersebut juga dibarengi dengan perubahan nomenklatur pengelolaan. Jika sebelumnya dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kini kelembagaannya disesuaikan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).


Perubahan itu mengharuskan adanya penataan kembali terhadap sistem manajemen dan strategi pengelolaan agar proses revitalisasi dapat berjalan lebih optimal.
“Kita siapkan dulu, tidak berani kita ekspose kalau belum jadi. Sedang diurus hak kekayaan intelektualnya,” ujarnya.


Dalam skema pengelolaan yang baru, pihaknya tetap akan melibatkan pelaku UMKM yang selama ini menjadi mitra. Di sisi lain, pemerintah juga membuka ruang bagi UMKM baru yang telah memenuhi standar untuk bergabung setelah melalui proses kurasi. “Ada UMKM yang lama, ada juga yang baru. Kita tetap menciptakan dan menyiapkan UMKM baru yang sudah melalui standarisasi,” tambahnya.


Pergantian nama dari NTB Mall menjadi Bale Kita merupakan bagian dari upaya rebranding. Langkah ini diambil untuk menghilangkan persepsi yang selama ini berkembang di masyarakat terhadap penggunaan kata “Mall”, yang identik dengan pusat perbelanjaan modern berskala besar.


Akibatnya, tidak sedikit pengunjung yang memiliki ekspektasi berbeda ketika datang dan mendapati lokasi tersebut merupakan pusat promosi serta pemasaran produk UMKM. “Dulu masyarakat ke sana berpikir seperti mal Epicentrum. Makanya kita hilangkan ‘Mall’-nya ini supaya lebih membumi ke UMKM, kita ganti menjadi Bale Kita,” jelasnya.


Meski masih berada pada tahap persiapan dan pembenahan internal, aktivitas transaksi di pusat UMKM tersebut disebut tetap berjalan dengan baik. Antusiasme masyarakat juga dinilai masih tinggi, terlihat dari banyaknya pembeli yang datang setiap hari. Pengelola pun langsung mempertemukan calon pembeli dengan pelaku UMKM yang menjadi mitra. “Setiap hari banyak yang beli. Tapi kita langsung menghubungkan UMKMnya,” pungkasnya.


Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta Agathia M. Iqbal mengatakan rebranding itu bukan hanya soal mengganti nama, melainkan pembenahan total melalui proses kurasi ulang seluruh produk dalam UPTD tersebut. Transformasi NTB Mall menjadi “Bale Kita NTB”, merupakan sebuah konsep baru yang mengusung nilai Kreatif, Inovatif, Terbuka, dan Otentik.


Bale Kita NTB diharapkan menjadi identitas baru yang merepresentasikan keaslian (otentik) produk-produk unggulan Nusa Tenggara Barat sekaligus menjadi ruang promosi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Produk-produk yang ditampilkan harus benar-benar representatif, memiliki kualitas unggul, legalitas yang jelas, kemasan yang menarik, serta sesuai dengan segmen pasar. Setiap kekurangan akan dibina secara berkelanjutan agar produk UMKM NTB semakin kompetitif.


“Bale Kita NTB harus tampil lebih fresh, lebih menarik, dan mampu menjawab kebutuhan pasar. Bukan hanya tempat display, tetapi menjadi ruang yang mampu mendorong produk benar-benar terjual,” harapnya.


Setiap produk yang ditampilkan di Bale Kita NTB akan dilengkapi dengan storytelling yang kuat, mengangkat asal-usul, proses produksi, nilai budaya, hingga keunikan di balik produk tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperkuat identitas dan kedekatan emosional antara produk dengan konsumen.


Selain itu, penataan ulang layout menjadi perhatian utama untuk menghadirkan tampilan yang lebih modern, fungsional, dan eye-catching guna meningkatkan daya tarik konsumen. Pengelompokan produk juga akan dilakukan agar lebih terstruktur dan memudahkan pengunjung dalam menjelajah produk unggulan NTB.


Pengembangan Bale Kita NTB juga dilakukan di kawasan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), dengan dukungan Bank Indonesia dalam penyediaan ruang. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses pasar sekaligus memperkuat branding produk lokal di pintu gerbang utama NTB. (era)

REBRANDING – NTB Mall yang kini rebranding menjadi Bale Kita. Pemerintah daerah masih menyelesaikan aspek legalitas yang merupakan salah satu tahapan yang harus ada. (Suara NTB/ist)

Lobi ke Menteri PKP, Jatah Bedah Rumah NTB Naik Jadi 10 Ribu

0
Lobi ke Menteri PKP, Jatah Bedah Rumah NTB Naik Jadi 10 Ribu
Lobi ke Menteri PKP, Jatah Bedah Rumah NTB Naik Jadi 10 Ribu

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memperoleh tambahan signifikan kuota Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) tahun 2026 dari pemerintah pusat. Setelah melobi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Alokasi BSPS untuk NTB meningkat menjadi 10 ribu unit, jauh di atas rencana awal sebanyak 6.418 unit.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, turut mendampingi Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri saat melakukan koordinasi dengan Menteri Ara di Jakarta.

“Alhamdulillah, setelah rapat bersama Menteri PKP, NTB mendapat kepastian tambahan alokasi BSPS menjadi 10 ribu unit pada 2026,” jelas Baiq. Nelly, Kamis, 2 Juli 2026.

Menurut Nelly, dalam rapat tersebut Menteri PKP memberikan arahan agar pelaksanaan BSPS tidak berjalan sendiri, melainkan dikolaborasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Di antaranya program sertifikasi tanah gratis dari ATR/BPN, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pembiayaan usaha dari Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar bantuan rehabilitasi rumah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik hunian, tetapi juga memperkuat aspek legalitas aset dan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Meski demikian, ia menegaskan tantangan terbesar dalam pelaksanaan program adalah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan proses verifikasi dan validasi secara cermat terhadap calon penerima.

“Anggaran dan kegiatan berada di Kementerian PKP dan dieksekusi oleh Balai Perumahan sebagai UPT kementerian di NTB. Yang kami minta, saat proses verifikasi dan validasi di kabupaten/kota benar-benar didampingi agar penerimanya sesuai sasaran,” katanya.

Ia menjelaskan, BSPS merupakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan konsep swadaya. Artinya, pemerintah memberikan bantuan stimulan, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah.

Pengusulan calon penerima sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui perangkat daerah yang menangani urusan perumahan. Hal ini karena sistem aplikasi pendataan berada di masing-masing daerah.

Adapun sasaran program adalah masyarakat pada kelompok ekonomi Desil 1 hingga Desil 4 yang datanya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan basis data tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Nelly optimistis target pembangunan 10 ribu unit rumah dapat direalisasikan sepanjang kesiapan pemerintah daerah dan kementerian berjalan seiring.

“Tergantung kesiapan kita bersama dengan kementerian. Insyaallah bisa dilaksanakan tahun ini semuanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program BSPS akan memberikan dampak langsung terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di NTB. Sebab, salah satu indikator pengukuran kemiskinan adalah kondisi tempat tinggal masyarakat, apakah telah memenuhi standar rumah layak huni atau masih tergolong tidak layak.

“Iya, tentu berdampak terhadap penurunan kemiskinan karena salah satu indikator kemiskinan adalah kondisi rumah layak huni atau tidak layak huni,” jelasnya.

Dalam program ini, Bappeda NTB tidak berperan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai koordinator dan kolaborator agar berbagai program pemerintah pusat dapat terintegrasi dengan program pembangunan daerah, termasuk Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu prioritas Pemprov NTB.

“Kami berperan sebagai kolaborator agar program-program pusat seperti BSPS dapat dirangkai dengan program Desa Berdaya sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat,” demikian Nelly. (bul)

KOORDINASI – Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, turut mendampingi Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri saat melakukan koordinasi dengan Menteri Ara di Jakarta. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memperoleh tambahan signifikan kuota Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) tahun 2026 dari pemerintah pusat. Setelah melobi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Alokasi BSPS untuk NTB meningkat menjadi 10 ribu unit, jauh di atas rencana awal sebanyak 6.418 unit.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, turut mendampingi Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri saat melakukan koordinasi dengan Menteri Ara di Jakarta.

“Alhamdulillah, setelah rapat bersama Menteri PKP, NTB mendapat kepastian tambahan alokasi BSPS menjadi 10 ribu unit pada 2026,” jelas Baiq. Nelly, Kamis, 2 Juli 2026.

Menurut Nelly, dalam rapat tersebut Menteri PKP memberikan arahan agar pelaksanaan BSPS tidak berjalan sendiri, melainkan dikolaborasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Di antaranya program sertifikasi tanah gratis dari ATR/BPN, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pembiayaan usaha dari Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar bantuan rehabilitasi rumah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik hunian, tetapi juga memperkuat aspek legalitas aset dan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Meski demikian, ia menegaskan tantangan terbesar dalam pelaksanaan program adalah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan proses verifikasi dan validasi secara cermat terhadap calon penerima.

“Anggaran dan kegiatan berada di Kementerian PKP dan dieksekusi oleh Balai Perumahan sebagai UPT kementerian di NTB. Yang kami minta, saat proses verifikasi dan validasi di kabupaten/kota benar-benar didampingi agar penerimanya sesuai sasaran,” katanya.

Ia menjelaskan, BSPS merupakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan konsep swadaya. Artinya, pemerintah memberikan bantuan stimulan, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah.

Pengusulan calon penerima sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui perangkat daerah yang menangani urusan perumahan. Hal ini karena sistem aplikasi pendataan berada di masing-masing daerah.

Adapun sasaran program adalah masyarakat pada kelompok ekonomi Desil 1 hingga Desil 4 yang datanya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan basis data tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Nelly optimistis target pembangunan 10 ribu unit rumah dapat direalisasikan sepanjang kesiapan pemerintah daerah dan kementerian berjalan seiring.

“Tergantung kesiapan kita bersama dengan kementerian. Insyaallah bisa dilaksanakan tahun ini semuanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program BSPS akan memberikan dampak langsung terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di NTB. Sebab, salah satu indikator pengukuran kemiskinan adalah kondisi tempat tinggal masyarakat, apakah telah memenuhi standar rumah layak huni atau masih tergolong tidak layak.

“Iya, tentu berdampak terhadap penurunan kemiskinan karena salah satu indikator kemiskinan adalah kondisi rumah layak huni atau tidak layak huni,” jelasnya.

Dalam program ini, Bappeda NTB tidak berperan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai koordinator dan kolaborator agar berbagai program pemerintah pusat dapat terintegrasi dengan program pembangunan daerah, termasuk Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu prioritas Pemprov NTB.

“Kami berperan sebagai kolaborator agar program-program pusat seperti BSPS dapat dirangkai dengan program Desa Berdaya sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat,” demikian Nelly. (bul)

Jual Tidak Sesuai HET, Pangkalan Elpiji akan Ditutup

0
Pangkalan Elpiji
Tabung LPG 3 Kg

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram akan menindak tegas pangkalan yang menjual tabung gas elpiji 3 kilogram tidak sesuai harga eceran tertinggi. Operasional usaha mereka akan ditutup.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menyampaikan, kondisi ketersediaan elpiji 3 kilogram di Kota Mataram, relatif normal. Meskipun sempat terjadi penumpukan antrean pembelian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sayang-sayang, tetapi bisa langsung dikendalikan.
Penumpukan pembelian disebabkan keterlambatan pengiriman atau distribusi dari agen. “Kita turun lapangan ternyata terjadi penumpukan, sehingga cepat kita koordinasikan dengan agen,” kata Nida.

Pihaknya meminta agen memilah lokasi pendistribusian tabung gas melon tersebut. Contohnya, pangkalan di Ampenan jaraknya relatif jauh dari masyarakat, sehingga sulit dijangkau. Berbeda halnya agen yang berada di Sayang-sayang lebih mudah dan cepat diakses masyarakat.

Nida mengingatkan pangkalan tidak memainkan harga elpiji 3 kilogram, karena pihaknya telah berkoordinasi dengan Polresta Mataram, untuk melakukan pengawasan.
Pangkalan yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi, maka akan ditutup izin operasionalnya. “Kita juga sudah sepakat dengan agen. Kalau pangkalan jual di atas HET, maka izin operasional akan ditutup,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat yang menemukan pelanggaran tersebut, mendokumentasikan dan melaporkan Dinas Perdagangan Kota Mataram.

Pihaknya tidak menginginkan permainan harga, justru menimbulkan kepanikan serta keresahan di tengah masyarakat. “Jangan sampai terjadi kepanikan di masyarakat,” demikian kata Nida. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram akan menindak tegas pangkalan yang menjual tabung gas elpiji 3 kilogram tidak sesuai harga eceran tertinggi. Operasional usaha mereka akan ditutup.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menyampaikan, kondisi ketersediaan elpiji 3 kilogram di Kota Mataram, relatif normal. Meskipun sempat terjadi penumpukan antrean pembelian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sayang-sayang, tetapi bisa langsung dikendalikan.
Penumpukan pembelian disebabkan keterlambatan pengiriman atau distribusi dari agen. “Kita turun lapangan ternyata terjadi penumpukan, sehingga cepat kita koordinasikan dengan agen,” kata Nida.

Pihaknya meminta agen memilah lokasi pendistribusian tabung gas melon tersebut. Contohnya, pangkalan di Ampenan jaraknya relatif jauh dari masyarakat, sehingga sulit dijangkau. Berbeda halnya agen yang berada di Sayang-sayang lebih mudah dan cepat diakses masyarakat.

Nida mengingatkan pangkalan tidak memainkan harga elpiji 3 kilogram, karena pihaknya telah berkoordinasi dengan Polresta Mataram, untuk melakukan pengawasan.
Pangkalan yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi, maka akan ditutup izin operasionalnya. “Kita juga sudah sepakat dengan agen. Kalau pangkalan jual di atas HET, maka izin operasional akan ditutup,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat yang menemukan pelanggaran tersebut, mendokumentasikan dan melaporkan Dinas Perdagangan Kota Mataram.

Pihaknya tidak menginginkan permainan harga, justru menimbulkan kepanikan serta keresahan di tengah masyarakat. “Jangan sampai terjadi kepanikan di masyarakat,” demikian kata Nida. (cem)

Cari Ilustrasi LPG

Kisah Inspiratif Produk UMKM Lombok Barat Hingga Bisa “Mejeng” di Rak Alfamart

0
UMKM Hani Mart, Jeri Romansa saat memasukkan produknya di gerai Alfamart Labuapi.

Lombok Barat (ekbisntb.com) – Ketika melangkah masuk ke gerai Alfamart di Jalan Raya Labuapi, Lombok Barat, perhatian pengunjung akan tertuju pada sebuah rak bertuliskan “Produk UMKM Kabupaten Lombok Barat.” Rak itu berada di posisi yang cukup strategis, tepat di jalur lalu-lalang konsumen.

Di bagian paling atas terpajang dua produk dengan merek Hani Mart. Namanya Puntiq, keripik pisang cokelat, dan J’Time, keripik nangka. Kedua produk tersebut berdampingan dengan sejumlah produk UMKM lainnya yang dipasarkan melalui jaringan ritel modern Alfamart.

Sepintas, tidak ada yang membedakan produk tersebut dengan merek-merek nasional. Kemasannya menggunakan aluminium foil, telah mengantongi PIRT dan sertifikat halal, serta menggunakan teknologi nitrogen agar produk tetap renyah dan tidak mudah berubah rasa. Semua standar yang dipersyaratkan retail modern telah dipenuhi.

Namun, di balik kemasan yang rapi itu tersimpan perjalanan panjang yang tidak mudah.
Pemilik Hani Mart, Jeri Romansa, bercerita, ia memulai usahanya sekitar lima tahun lalu melalui Perseroan Perorangan PT Nursa Balong Bariri.
Sejak awal, ia berkomitmen membangun usaha yang melibatkan masyarakat sekitar. Seluruh pekerjanya berasal dari Lombok, begitu pula bahan baku yang digunakan. Semuanya bahan baku hasil kekayaan alam lokal.

“Fokus usaha saya adalah mengolah hasil pertanian menjadi keripik buah, khususnya keripik pisang cokelat dan keripik nangka. Mimpi saya, pada saaatnya, Lombok suatu hari dapat dikenal sebagai sentra produksi keripik buah, sehingga pasar tidak lagi didominasi produk pabrikan dari luar,” harap Jeri Romansa.

Sebelum berhasil menembus retail modern, produk Hani Mart sebenarnya sudah dipasarkan di berbagai supermarket di NTB, bahkan rutin dikirim hingga Dompu di Pulau Sumbawa. Pengiriman ke luar daerah juga pernah dilakukan, meski belum berlangsung secara berkelanjutan.

Perjalanan menuju Alfamart menjadi babak paling menantang. Keinginan agar produknya masuk retail modern sudah muncul sejak lama. Namun harapan itu tidak langsung terwujud. Perlu berkali-kali ikhtiar memasukkan produk rumahannya ini ke jaringan pasar raksasa Alfamart.

“Dengan masuk di gerai minimarket seperti Alfamart, artinya secara kualitas produk itu sudah sesuai dengan standar. Sehingga, jika produk saya berhasil tembus di rak Alfamart, menjadi keunggulan bagi produk saya. Hingga akhirnya saya berusaha terus agar produk saya berhasil masuk ke garai Alfamart,” jelas Jeri menceritakan semangatnya.

Gagal dan alih-alih menyerah, Jeri memilih terus memperbaiki produknya. Legalitas dilengkapi, kualitas produksi ditingkatkan, kemasan diperbaiki, hingga seluruh persyaratan retail modern dipenuhi. Ia juga aktif mengikuti pembinaan dari pemerintah daerah dan dinas terkait.

Kesempatan akhirnya datang. Saat itu Alfamart telah memiliki tim khusus yang menangani produk UMKM. Di Bawah kerja Humas Alfamart Cabang Lombok, Mahman. Komunikasi berjalan lebih terbuka dan proses seleksi berlangsung dengan baik. Karena sejak awal seluruh aspek produksi, kemasan, dan legalitas sudah dipersiapkan secara matang, produk Hani Mart tidak memerlukan banyak revisi sebelum akhirnya dinyatakan lolos. Sejak akhir Desember tahun 2025, keripik buah Hani Mart akhirnya resmi menghuni rak-rak Alfamart.

Hal ini membawa perubahan besar bagi perkembangan usaha. Selama sekitar tujuh bulan menjadi mitra Alfamart, pada awal Juli 2026 ini, tren penjualan terus meningkat. Setiap pekan selalu ada pemesanan dengan jadwal distribusi dua kali seminggu. Berdasarkan data penjualan di setiap gerai, permintaan terhadap produk tersebut relatif stabil dan terus bertumbuh.

Peningkatan permintaan juga berdampak pada kapasitas produksi. Jika sebelumnya Hani Mart hanya mampu memproduksi sekitar 700 hingga 800 bungkus per minggu, kini produksinya meningkat menjadi sekitar 1.000 bungkus. Usaha yang mempekerjakan empat orang itu kini mampu memenuhi permintaan pasar.

Bagi Jeri, manfaat terbesar produknya mejeng di rak Alfamart bukan semata peningkatan penjualan. Kehadiran produknya di rak retail modern telah meningkatkan kepercayaan konsumen.

Masuknya sebuah produk ke jaringan retail modern menjadi penanda bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kualitas, keamanan, legalitas, dan kemasan yang baik. Kepercayaan itulah yang menurutnya menjadi modal penting bagi UMKM untuk terus berkembang.

Pengalaman bekerja sama dengan Alfamart juga mengubah pandangannya mengenai retail modern. Jika selama ini banyak UMKM menganggap pembayaran di retail besar berlangsung lama sehingga menghambat perputaran modal, pengalaman Hani Mart justru sebaliknya.

Di balik capaian tersebut, ia tidak melupakan peran pemerintah daerah yang selama ini memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Dukungan itulah yang membuat pelaku usaha kecil semakin percaya diri memenuhi standar industri modern.
Bagi Jeri, naik turunnya usaha merupakan bagian dari perjalanan setiap pengusaha. Yang membedakan hanyalah pilihan untuk berhenti atau terus mencoba.

Karena itu, ia mengajak pelaku UMKM agar tidak takut menghadapi penolakan. Jika produk belum diterima retail modern, bukan berarti usahanya gagal. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kualitas, melengkapi legalitas, menyempurnakan kemasan, lalu kembali mengajukan kerja sama.

Kisah Hani Mart adalah satu dari ratusan lainnya pelaku UMKM yang produknya berhasil dipasarkan di gerai Alfamart.
Diketahui, Alfamart rutin dalam pembinaan pelaku UMKM melalui serangkaian inisiatifnya. Seperti pelatihan manajemen ritel dan kurasi produk UMKM hingga pembinaan yang lebih berkelanjutan.

Dengan slogan #UMKMTumbuhBersama, Alfamart ingin tumbuh beriringan dengan pelaku UMKM dan mendorong agar pelaku UMKM dapat bersaing secara nasional dan global untuk memasarkan produknya.(bul)

Raih Podium Perdana, Valrossi dan CRF250R Melesat di Kejurnas Motocross Bekasi

0

Jakarta (Ekbis NTB) – Crosser binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Ivan Valrossi Tertia Wahyumaniadi, berhasil meraih podium ketiga pada race pertama kelas MX2 Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Motocross 2026 putaran keempat di Jawa Barat. Gelaran balap off-road ini berlangsung Minggu (28/6/2026) di Sirkuit Tanah Merah, Grand Wisata, Bekasi, Jawa Barat, yang memiliki karakter lintasan hard pack.

Sebelumnya, Valrossi sempat mengalami kecelakaan dan gagal finis saat sesi kualifikasi pada Sabtu (27/6/2026). Akibatnya, ia harus menerima konsekuensi memilih posisi start paling buncit. Meski demikian, pemuda kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur ini mampu menunjukkan kemampuan kompetitifnya pada race pertama. Sejak awal balapan, ia langsung melesat dan bersaing di grup depan.

Menunggangi Honda CRF250R, Valrossi terus menekan hingga berhasil memimpin balapan saat memasuki lap keempat. Ia berusaha konsisten mempertahankan performanya, namun menjelang empat lap terakhir, posisinya berhasil dilewati pebalap lain. Valrossi akhirnya menyudahi balapan di posisi ketiga, yang sekaligus menjadi podium perdana baginya di Kejurnas MX 2026.

Pada hari yang sama, Valrossi kembali berlaga di race kedua dengan ambisi meraih hasil yang lebih baik. Begitu gerbang start turun, ia berupaya menyodok di antara kepungan 10 pebalap lain untuk menembus grup terdepan. Posisi ketiga sempat ia amankan dalam beberapa lap awal. Namun, persaingan yang sengit membuat posisi podiumnya lepas, hingga ia harus puas finis di posisi keenam.

“Saya berhasil mendapatkan podium perdana di posisi ketiga pada race pertama. Hal ini sempat menambah rasa percaya diri saya saat berlaga di race kedua. Sayangnya, penampilan saya belum bisa optimal karena cedera di area punggung saat kualifikasi kembali terasa, sehingga saya finis keenam. Namun, saya optimistis akan tampil lebih baik lagi pada putaran berikutnya,” ujar Ossi, sapaan akrab Valrossi.

General Manager Marketing Planning & Analysis PT Astra Honda Motor (AHM), Andy Wijaya, memberikan apresiasi atas capaian perdana Valrossi di Kejurnas Motocross Bekasi ini.

“Semangat juang Valrossi terus menunjukkan progres positif di setiap putaran. Performanya di Bekasi menunjukkan mentalitas yang semakin matang dalam bersaing. Hal inilah yang kami harapkan dari para pebalap muda binaan AHM,” ujar Andy.

Selanjutnya, putaran kelima Kejurnas MX2 dijadwalkan akan berlangsung di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, pada 11–12 Juli mendatang. (r/fan)

Astra Motor NTB Gelar Donor Darah, Wujud Kepedulian Melalui Pilar CSR AM Health

0

Mataram (Ekbis NTB) – Sebagai wujud komitmen terhadap kepedulian sosial dan kemanusiaan, Astra Motor NTB kembali menyelenggarakan kegiatan donor darah rutin pada Kamis (25/6/2026). Bersinergi dengan Palang Merah Indonesia (PMI), aksi ini berhasil mengumpulkan sebanyak 14 kantong darah yang siap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan medis di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan yang mengusung tema “Setetes Darah, Sejuta Harapan” ini diikuti oleh karyawan Astra Motor NTB secara sukarela. Sebelum mendonorkan darah, para peserta wajib melalui sejumlah tahapan medis, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan fisik, hingga pengecekan kadar hemoglobin (Hb) dan tekanan darah oleh tim medis PMI.

Administration & Finance Manager Astra Motor NTB, Ivan Pratama, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pilar AM Health yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Melalui kegiatan donor darah ini, Astra Motor NTB ingin mengajak masyarakat untuk berbagi kehidupan melalui aksi yang sederhana namun berdampak besar. Setetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Inilah wujud nyata semangat Astra dalam memberikan manfaat melalui pilar AM Health,” ujar Ivan.

Kegiatan kemanusiaan ini rutin digelar setiap tiga bulan sekali. Langkah ini sejalan dengan komitmen Astra Group dalam menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat melalui empat pilar utama CSR, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan.

Ivan menambahkan, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis semata, melainkan juga dari kontribusi nyata yang diberikan kepada lingkungan sekitar. Melalui donor darah rutin, Astra Motor NTB berharap dapat membantu menjaga stabilitas stok darah di fasilitas pelayanan kesehatan lokal.

“Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah secara berkala. Sejalan dengan nilai-nilai Astra, kami ingin terus hadir sebagai perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat dan menjadi bagian dari solusi kebutuhan sosial,” pungkasnya. (r/fan)

Bank NTB Syariah dan Universitas Bumigora Perkuat Kolaborasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Pendidikan

0
Bank NTB Syariah dan Universitas Bumigora Perkuat Kolaborasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Mataram (Suara NTB)- PT Bank NTB Syariah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Bumigora terkait pemanfaatan layanan perbankan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, aman, dan terintegrasi.


Kerja sama ini mencakup pemanfaatan layanan perbankan guna mendukung penerimaan pembayaran pendidikan serta pengelolaan keuangan universitas secara digital.


Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan di Universitas Bumigora dan ditandatangani oleh Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center, M. Ulvi Anowta, bersama Rektor Universitas Bumigora, Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.T., Ph.D.


Kerja sama ini merupakan langkah strategis kedua belah pihak dalam meningkatkan efisiensi layanan keuangan sekaligus memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui berbagai kanal pembayaran yang terhubung dengan sistem perbankan nasional.


Melalui implementasi layanan Virtual Account, mahasiswa Universitas Bumigora dapat melakukan pembayaran SPP maupun Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara lebih mudah, cepat, dan akurat.


Selain itu, layanan CMS Corporate akan membantu pihak universitas dalam melakukan monitoring transaksi, pengelolaan rekening, serta berbagai aktivitas keuangan secara real time. Integrasi Host to Host yang dibangun juga memungkinkan pertukaran data transaksi secara otomatis antara sistem Universitas Bumigora dan Bank NTB Syariah.


Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah, Ferry Ardiansyah, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Bank NTB Syariah untuk menghadirkan layanan perbankan yang memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat.


“Bank NTB Syariah terus berkomitmen mendukung transformasi digital di berbagai sektor strategis, termasuk sektor pendidikan. Kerja sama dengan Universitas Bumigora ini merupakan langkah nyata dalam menghadirkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, aman, dan efisien. Kami berharap layanan yang disediakan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa sekaligus mendukung tata kelola keuangan universitas yang semakin baik,” ujar Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan bahwa Bank NTB Syariah tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.


“Digitalisasi layanan pembayaran pendidikan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui kolaborasi ini, Bank NTB Syariah siap mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di kalangan civitas akademika dan generasi muda NTB,” tambahnya.


Rektor Universitas Bumigora, Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.T., Ph.D., menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap implementasi layanan yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan kampus sekaligus memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah bagi mahasiswa.

Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital yang aman, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan serta memperkuat ekosistem digital di Provinsi Nusa Tenggara Barat.(bul)

PLN UIP Nusra Bangun Kolaborasi Strategis dengan BPN NTT, Dukung Keberlanjutan Infrastruktur Ketenagalistrikan di NTT

0

Mataram (ekbisntb.com)-PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui audiensi antara General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, bersama jajaran manajemen dengan Kepala Kantor Wilayah BPN NTT, Fransiska Vivi Ganggas, di Kantor Wilayah BPN NTT, Senin, 29 Juni 2026.

Audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Timur, khususnya proyek-proyek berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang membutuhkan kepastian hukum dan penyelesaian aspek pertanahan.

Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Provinsi Nusa Tenggara Timur direncanakan memperoleh pembangunan 132 proyek ketenagalistrikan dengan total kapasitas mencapai 2.182 MW. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.016 MW atau 47 persen berasal dari pembangkit energi baru terbarukan.

Besarnya porsi pengembangan EBT tersebut menjadikan dukungan sektor pertanahan sebagai salah satu faktor penting dalam memastikan proyek dapat berjalan sesuai target.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, berharap sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang telah dibangun dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya sektor ketenagalistrikan,” ujar Fransiska.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan turut oleh kelancaran proses pengadaan tanah dan kepastian hukum.

“PLN UIP Nusra berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan melanjutkan kolaborasi bersama jajaran BPN Provinsi NTT. Kami siap menindaklanjuti setiap arahan dan masukan dari BPN guna mencari solusi terbaik dalam setiap tahapan pembangunan,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, kerja sama yang erat antara PLN dan BPN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai proyek ketenagalistrikan yang tengah dikembangkan di NTT, termasuk proyek-proyek energi baru terbarukan yang menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional.

“Kami optimistis, melalui koordinasi yang solid, pembangunan sektor ketenagalistrikan di NTT dapat terlaksana sesuai rencana pemerintah. Kehadiran infrastruktur kelistrikan yang andal akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah NTT,” tutup Manurung.(bul)

Program Cetak Sawah Baru, Pemkab Sumbawa Diberikan Jatah 2.500 Hektar

0
Ni Wayan Rusmawati. (SuaraNTB/ils)


Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, masih menunggu hasil verifikasi dari tim survei, investigasi, dan design (SID) terkait pelaksanaan program cetak sawah baru. Pemerintah pusat telah menetapkan kuota sebesar 2.500 hektar.


“Kita sudah usulkan kemarin ke pemerintah pusat, tinggal kita menunggu hasil SID untuk pelaksanaan program tersebut termasuk wilayah yang mendapatkan program,” kata Kadistan Sumbawa Ir. Ni Wayan Rusmawati kepada Suara NTB, Rabu (1/7).


Wayan menyebutkan, berdasarkan data awal lokasi program cetak sawah baru yang paling banyak diusulkan masyarakat berada di Kecamatan Utan mencapai 500 hektar. Sedangkan, untuk kecamatan lainnya hanya di bawah 200 hektare, karena syarat utama harus memiliki sumber air untuk bisa mendapatkan program tersebut.


“Memang Kecamatan Utan yang paling banyak mengusulkan untuk program cetak sawah baru, karena potensi air dari Bendungan Beringin Sila sangat besar. Kami juga masih menunggu hasil survei dari tim yang sudah dibentuk,” ucapnya.


Ia melanjutkan, program cetak sawah baru merupakan program strategis nasional (PSN), sehingga diharapkan bisa tepat sasaran. Artinya, lokasi yang menjadi pelaksanaan program tersebut, harus memiliki sumber mata air yang memadai dan bisa digunakan oleh masyarakat.
“Air yang cukup sangat penting dalam mendukung program ini, jangan sampai sawah sudah dicetak tetapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Nanti anggarannya terbuang sia-sia,” ujarnya.


Apalagi program cetak sawah baru ini kata dia,dihajatkan pemerintah untuk menambah luas baku lahan pertanian dalam mendukung program swasembada pangan. Berdasarkan data luas lahan pertanian padi saat ini, sebesar 55.772 hektar bisa terus bertambah dalam mendukung program unggulan pemerintah.


“Kalau untuk lokasinya ada di 13 kecamatan. Kuota yang diberikan pemerintah juga berkurang dari usulan awal kita sebesar 4.000 hektar dengan tetap mengacu ke aturan yang berlaku,” jelasnya.


Sementara terhadap lahan yang tidak memiliki sumber air tidak akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan karena banyak lahan cetak sawah baru yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena tidak memiliki sumber mata air.


Dia menegaskan, program ini dihajatkan pemerintah untuk terus mendongkrak produksi hasil pertanian khususnya beras. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional, sehingga tidak terjadi krisis pangan khusus beras.


“Kami berharap program ini bisa berjalan sesuai target dalam menjaga keamanan pangan nasional serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. (ils)

Rangkaian Hari Jadi Bima ke-386, Pemkot Bima Gelar Gerakan Pangan Murah

0
Rangkaian Hari Jadi Bima ke-386, Pemkot Bima Gelar Gerakan Pangan Murah
Sejumlah warga ramai mengunjungi gerakan pangan murah yang digelar Pemkab Bima sebagai rangkaian dari peringatan Hari Jadi Bima ke-386 tahun pada, Selasa (30/6) malam.(Suara NTB/hir)


Bima (Suara NTB)
– Pemerintah Kabupaten Bima menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangkaian Hari Jadi Bima (HJB) ke-386 tahun. Tujuannya sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima, Amrin Munawar, melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Helmiati mengatakan, gerakan pangan murah merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang rutin dilaksanakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi daerah.


“Ini program untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah. Kami melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Bima,” ujar Helmiati saat ditemui di stan Dinas Ketahanan Pangan, Selasa (30/6) malam.


Menurutnya, pelaksanaan gerakan pangan murah sengaja dipadukan dengan pameran HJB, agar lebih mudah diakses masyarakat. Selain memeriahkan rangkaian perayaan HJB ke-386, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.


Pada hari pertama pelaksanaan, Dinas Ketahanan Pangan menyediakan tiga komoditas utama, yakni beras, minyak goreng, dan gula pasir. Masyarakat tidak diwajibkan membeli dalam bentuk paket, melainkan dapat memilih komoditas sesuai kebutuhan.


“Tidak harus membeli paket. Masyarakat bebas memilih sesuai kebutuhan. Harga minyak goreng Rp15.500 per liter, beras Rp11.400 per kilogram, dan gula Rp18.000 per kilogram,” jelasnya.


Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia menyiapkan sekitar satu ton beras, hampir 500 liter minyak goreng, dan 200 kilogram gula pasir. Ketersediaan stok pada hari kedua akan disesuaikan dengan tingkat penjualan pada hari pertama.


“Satu ton beras, hampir 500 liter minyak goreng, dan 200 kilogram gula. Kami melihat perkembangan penjualan hari ini. Kalau antusiasme masyarakat tetap sama, stok untuk besok juga akan kami siapkan dalam jumlah yang sama,” tambahnya.


Kegiatan ini diakui, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal itu terlihat dari ramainya warga yang memadati stan Dinas Ketahanan Pangan sejak kegiatan dibuka.


Ratnah, salah seorang warga yang membeli minyak goreng, mengaku harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. “Alhamdulillah lumayan sekali. Biasanya saya beli minyak sampai Rp25 ribu per liter. Di sini hanya Rp15.500, jadi bisa hemat untuk kebutuhan lain,” ujarnya.


Hal senada disampaikan Fatimah yang membeli gula pasir. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. “Kalau di luar sudah sekitar Rp20 ribu per kilogram. Di sini Rp18 ribu, lumayan bisa mengurangi belanja. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan karena harga kebutuhan pokok sekarang memang sedang mahal,” tuturnya. (hir)