Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 188

Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan bimbingan teknis SP2D daring digelar, Selasa 26 Agustus 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Penerapan SP2D secara daring ini sebagai salah satu cara mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan.

Penegasan ini disampaikan Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat membuka bimbingan teknis pengoperasian SP2D daring di kantor Bupati Lotim, Selasa 26 Agustus 2025. “Ini adalah salah satu upaya strategis  mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ucapnya.

Ditegaskan, penerapan sistem digital juga  akan mempermudah proses administrasi. Meminimalisir terjadinya kesalahan petugas. Terpenting juga adalah, penerapan sistem dengan sentuhan teknologi ini akan  meningkatkan keakuratan data keuangan.

Pemerintah Kabupaten Lotim di bawah pimpinan Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan H. Moh. Edwin Hadiwijaya sebagai Wakil Bupati in diketahui juga memiliki komitmen  untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital.

Diharapkan Bupati, para bendahara dan  tim keuangan daerah dapat menguasai teknis pengoperasian SP2D secara daring ini dengan sebaik-baiknya.

Melalui penerapan sistem secara digital ini juga bertujuan untuk mempercepat proses pencairan dana. Mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Lombok Timur

Tenaga Ahli Pusdatin Kemendagri Irma Widiyanti menyampaikan pemberian pengetahuan kepada tim keuangan pemerintah daerah ini agar mempermudah kinerja dan realisasi keuangan. Diyakinian, sistem SP2D secara daring ini sangat efektif untuk memperlancar kegiatan pelaporan. (rus)

UMKM Jadi Benteng Ekonomi

By
ekbisntb.com
-
0
Irawan Aprianto(ekbisntb.com/dok)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Peran vital UMKM sudah terbukti, terutama ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan ekosistem kondusif yang mampu memberdayakan UMKM secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Sejumlah gagasan mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Dinas Perinkop UKM Kota Mataram di DPRD Kota Mataram pada Selasa 26 Agustus 2025. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pentingnya tiga fondasi utama untuk memperkuat UMKM, yakni penciptaan atmosfer ekonomi yang kondusif, pendampingan berkelanjutan, serta kemudahan akses permodalan.

“Atmosfer ekonomi yang kondusif tidak hanya menyangkut kebijakan, tetapi juga soal keamanan dan kepastian berusaha. Hal ini menjadi dasar agar UMKM dapat tumbuh dengan baik,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST.

Selain itu, model pembinaan UMKM juga perlu diarahkan pada sistem pendampingan yang mirip dengan keberadaan penyuluh di sektor pertanian. Konsep “penyuluh UMKM” dinilai penting untuk memastikan para pelaku usaha mendapat bimbingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“Pendampingan ini bukan sekadar pelatihan formal. Penyuluh UMKM harus benar-benar mengawal setiap langkah, termasuk dalam penggunaan dana bantuan agar tepat sasaran,” katanya.

Gagasan ini juga dinilai sebagai jawaban atas berbagai persoalan penyaluran bantuan UMKM yang kerap menimbulkan persoalan administrasi maupun potensi penyalahgunaan. Dengan adanya pengawasan langsung dari penyuluh, potensi penyimpangan bisa ditekan seminimal mungkin.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan sistem permodalan yang mudah diakses oleh UMKM. Regulasi yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan harus segera dirancang agar program pemberdayaan UMKM bisa berjalan optimal.

“Selama ini banyak UMKM kesulitan modal. Jika ada regulasi dan mekanisme yang aman, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat akan merasa terlindungi,” tambahnya.

Di sisi lain, pemahaman mengenai UMKM juga perlu diluruskan. Selama ini, UMKM seringkali hanya diidentikkan dengan usaha mikro seperti pedagang kecil atau pelaku kuliner di pinggir jalan. Padahal, UMKM mencakup tiga kategori besar: mikro, kecil, dan menengah.

“Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana usaha mikro bisa naik menjadi kecil, lalu ke menengah. Jadi pemberdayaan UMKM bukan sekadar program ‘naik kelas’, tetapi memastikan tiga level usaha itu mendapat perhatian,” jelasnya.

Fenomena terbaru menunjukkan banyak masyarakat terjun ke dunia UMKM bukan semata karena peluang bisnis, melainkan karena keterpaksaan akibat kehilangan pekerjaan atau terkena PHK. Kondisi ini membuat jumlah pelaku UMKM semakin banyak, tetapi daya beli masyarakat justru menurun.

Karena itu, sistem pembinaan, pendampingan, dan akses permodalan yang kuat dipandang sangat penting agar UMKM tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas dan daya saing. (fit)

Kesehatan Masih Kurang, Kemenag Minta CKG Jangkau Semua Madrasah dan Ponpes

By
ekbisntb.com
-
0
H. Hamdun(ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Kondisi kesehatan siswa dan santri di lingkungan madrasah maupun pondok pesantren (Ponpes) di Kota Mataram masih menjadi perhatian serius. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram mendorong agar layanan kesehatan dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar oleh Dinas Kesehatan dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan berbasis keagamaan.

Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Hamdun mengakui, aspek kesehatan di madrasah dan Ponpes masih perlu ditingkatkan. Ia menilai layanan kesehatan seperti penyuluhan, pemeriksaan, maupun pendampingan belum menyentuh seluruh lembaga secara merata.

“Terutama di Ponpes, karena pola manajemen kesehatannya memang berbeda. Kita semua tahu bagaimana kondisi penyakit yang kerap muncul di lingkungan tersebut,” ujarnya, Selasa 26 Agustus 2025.

Ia menyebutkan, target sasaran program CKG mencakup sekitar 7.000 murid yang tersebar di lingkungan madrasah, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga pondok pesantren. Namun, hingga kini baru sebagian madrasah yang telah menerima layanan tersebut. Sementara untuk Ponpes, pihaknya masih belum memperoleh data pelaksanaannya.

“Kami belum mendapat informasi pasti mengenai pelaksanaan di pondok pesantren. Karena langsung petugas CKG koordinasi dengan Ketua Yayasan,” katanya.

Lebih lanjut, Hamdun menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram serta instansi terkait lainnya untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program CKG di lembaga pendidikan keagamaan. Ia menilai, kesehatan peserta didik sangat menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar.

“Kami juga sudah meminta para pengawas madrasah dari Kemenag untuk ikut mengawal pelaksanaan program ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya pondok pesantren di daerah pinggiran kota yang luput dari perhatian. Menurutnya, strategi pelaksanaan program CKG harus merata agar seluruh lembaga pendidikan keagamaan, baik besar maupun kecil, bisa merasakan manfaatnya.

“Pondok-pondok kecil di pinggiran juga harus bisa merasakan program ini. Hal ini penting agar kesehatan siswa terjamin, sehingga mendukung mereka dalam menempuh pendidikan,” pungkasnya.

Kemenag Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan layanan kesehatan di madrasah dan pondok pesantren sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (pan)

PBB Dipastikan Tidak Naik

By
ekbisntb.com
-
0
H.Lalu Alwan Basri(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah daerah ramai-ramai menaikan pajak bumi dan bangunan. Hal ini tidak berlaku di Kota Mataram. Selain tidak menaikan pajak, masyarakat justru diberikan keringanan penghapusan denda.

Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri mengakui, beberapa daerah di Indonesia seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menaikan pajak bumi dan bangunan. Kebijakan dari Pemkot Mataram tidak menaikan pajak,melainkan memberikan keringanan penghapusan denda pajak dan menggratiskan pembayaran PBB bagi warga miskin yang terkena dampak banjir. “Pak Wali tidak menaikan PBB melainkan memberikan keringanan kepada wajib pajak,” terangnya.

Masyarakat diminta tidak perlu resah dengan informasi yang tersebar di media sosial. Sekda mengatakan, kebijakan pemerintah hanya melalukan penyesuaian berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).

Sekda mencontohkan harga lahan/rumah di tahun 2020 berbeda dibandingkan di tahun 2025. “Misalnya beli lahan atau rumah Rp150 juta di tahun 2020. Pasti harganya akan naik lima tahun kedepan. Itulah dilakukan penyesuaian,” jelasnya.

Penghapusan denda pajak diharapkan berbanding lurus dengan target pajak yang ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin mengatakan, Pemkot Mataram tidak menaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Kebijakan dikeluarkan justru memberikan keringanan bagi masyarakat berupa penghapusan denda pajak di bawah tahun 2024. “Kita sejak tahun 2022-2025 tidak menaikan pajak,” pungkasnya.

Amrin mengimbau masyarakat terutama wajib pajak besar, agar memanfaatkan kesempatan penghapusan denda pajak tersebut. Penghapusan denda itu tidak selalu diterapkan setiap tahun, sehingga mengurangi beban pembayaran pajak ke daerah. “Kita harapkan supaya kesempatan ini dimanfaatkan mumpung ada penghapusan denda pajak,” demikian kata dia. (cem)

Naik, HET Beras Premium dan Medium

By
ekbisntb.com
-
0
Dinas Perdagangan bersama Bagian Ekonomi dan Inspektorat Kota Mataram mengecek harga beras di Pasar Pagesangan pada, Selasa 26 Agustus 2025. Penetapan kenaikan HET beras premium dan medium belum berpengaruh pada lonjakan harga beras di Kota Mataram(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat telah menaikan harga eceran tertinggi beras jenis premium dan medium. Kenaikan ini dipastikan belum memiliki dampak terhadap harga beras di Kota Mataram.

Pantauan Ekbis NTB, Dinas Perdagangan bersama Inspektorat dan Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram mengecek harga beras di Pasar Pagesangan dan Pasar Kebo Roek pada, Selasa 26 Agustus 2025. Tim menanyakan ketersediaan pasokan dan harga beras premium dan medium.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menerangkan pemerintah pusat telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras jenis premium dan medium. Harga beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram.

Kebijakan pemerintah pusat ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan harga di Pasar Pagesangan dan Pasar Kebon Roek. Harga beras masih normal. ‘’Harganya masih seperti harga lama,’’ terangnya.

Harga beras jenis medium maupun premium di Kota Mataram, belum mengalami kenaikan. Ia tidak mengetahui apakah pedagang belum tersosialisasikan atau stok beras masih banyak.

Pasca penetapan HET beras pasti akan berpengaruh terhadap harga di tingkat pengecer. Pihaknya akan terus memantau perkembangan harga di pasar tradisional. “Rata-rata pedagang masih menjual beras Rp13.000-Rp14.000 per kilogram. Kecuali, beras SPHP dijual Rp11.600 -Rp12.000 per kilogram,” sebutnya.

Nida memastikan stok beras di pengepul relatif masih aman. Ketersediaan beras akan melimpah karena memasuki masa panen rayat.

Mariana, pedagang beras di Pasar Pagesangan mengaku tidak mengetahui adanya kenaikan harga beras premium dan medium, sehingga menjual sesuai harga normal. “Kita tetap saja jual Rp14.000 sekilo,” sebutnya.

Stok beras miliknya masih menumpuk. Kemungkinan, ia akan menaikan harga apabila di gudang penggilingan mulai menaikan harga. Kebijakan kenaikan HET beras ini diharapkan tidak mempengaruhi lonjakan barang pokok lainnya. (cem)

16 Koperasi Ajukan UKL-UPL untuk Kelola Tambang Rakyat di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
H.Ahmadi(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 16 koperasi mengajukan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengelola 16 blok izin pertambangan rakyat (IPR) di NTB.

16 IPR itu tersebar di sejumlah daerah, di antaranya 5 blok di Sekotong, Lombok Barat, 3 blok di Sumbawa Barat, dan 5 blok lainnya di Bima dan Dompu.

Plt Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Ir.H. Ahmadi mengatakan pihaknya belum bisa menerbitkan izin lingkungan terhadap 16 blok IPR yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 89 Tahun 2022. ‘’Kalaupun koperasi, kita dorong untuk membuat UPL – UKL nya, mini Amdal, pengelolaan lingkungan,” ujarnya, Selasa, 26 Agustus 2025.

Dalam dokumen UKP dan UPL yang diajukan oleh 16 koperasi harus melibatkan multi sektor dalam upaya pengawasan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di area tambang.

Selanjutnya, dokumen UKL dan UPL itu juga harus diinput ke dalam situs AMDAL-net milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Kalau sudah keluar dokumen dari situ baru kita bahas. Mana yang disetujui oleh pusat tinggal kita bahas,” katanya.

Ahmadi mengaku sejauh ini Pemprov NTB belum melakukan kajian lingkungan terkait pengelolaan 16 blok IPR tambang di Lombok Barat, Sumbawa, Bima dan Dompu. Sebelum dibahas dokumen kajian harus dikeluarkan oleh Kementerian kepada koperasi yang mengelola tambang.

“Bukan masalah itu ya, tergantung koperasi ini sudah membuat kajian atau tidak. Jadi tetap mengacu pada UKL dan UPL. Nanti ini diunggah dulu ke Kementerian,” jelasnya.

Adapun dia belum bisa memastikan kapan tambang rakyat ini mulai beroperasi. Sebab, pengelolaan baru bisa beroperasi jika semua dokumen telah dilengkapi oleh pengelola.

“Bolanya ada di koperasi. Ada tidak dokumen-dokumennya. Kalau semua selesai tidak terlalu lama. Kan setelah itu (dokumen) kita bahas dengan berbagai disiplin ilmu. Ini belum tentu juga dokumen sempurna pasti ada perbaikan,” terangnya.

Setelah semua dokumen dituntaskan dan telah dilakukan perbaikan, barulah Pemprov NTB akan mengeluarkan izin lingkungan. Pemprov NTB juga akan aktif melakukan pemantauan selama proses penambangan berlangsung sesuai dengan dokumen UKL dan UPL.

“Kita pantau, karena patokan di sana. Soal angka bagi hasil kita belum tahu. Kan menarik juga tambang ini dari segi pendapatan daerah,” pungkasnya. (era)

Jelang Asia Road Racing Championship: Kontainer Balap ARRC Telah Tiba dan Dibongkar di Sirkuit Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
Kontainer Balap ARRC Telah Tiba dan Dibongkar di Sirkuit Mandalika(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit kembali menggelar Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 pada tanggal 29–31 Agustus 2025.

Menjelang perhelatan besar ini, berbagai persiapan intensif telah dilakukan oleh MGPA, pihak penyelenggara Two Wheels Motor Racing (TWMR), hingga tim peserta yang mulai berdatangan ke Sirkuit Mandalika.

Perhelatan ARRC 2025 bukan hanya menghadirkan aksi balap motor kelas internasional, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Mandalika untuk memperlihatkan kesiapan infrastruktur dan profesionalitas penyelenggaraan ajang motorsport level Asia.

Ajang ini akan menghadirkan pembalap-pembalap top Asia, dari berbagai kelas seperti Underbone 150cc, Asia Production 250cc, Supersport 600cc, hingga Asia Superbike 1000cc.

Kehadiran ribuan penonton fans ARRC, baik lokal maupun internasional, diprediksi akan menambah semarak suasana Sirkuit Mandalika di penghujung bulan Agustus 2025 ini.

Dukungan dan Bantuan Bea Cukai

Setiap tim peserta ARRC 2025 membawa peralatan mereka melalui jalur kargo internasional. Setibanya di Sirkuit Mandalika, pihak Bea dan Cukai melakukan langkah pertama berupa pembukaan segel kontainer yang membawa berbagai perlengkapan balap. Proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat, mengacu pada dokumen impor yang sebelumnya diajukan.

Petugas bea cukai melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan cara mencocokkan isi kontainer dengan dokumen resmi. Motor balap, spare parts, peralatan teknis, hingga perlengkapan pendukung tim diperiksa dengan teliti untuk memastikan tidak ada perbedaan data dokumen dan barang yang masuk ke sirkuit.

Proses pemeriksaan mendapatkan banyaknya dukungan personel Bea dan Cukai yang dikerahkan secara khusus untuk mempercepat tahapan verifikasi kontainer. Kehadiran mereka membuat proses administrasi dan teknis berjalan lebih lancar, sehingga tim peserta bisa segera melanjutkan ke tahap pembongkaran dan penataan paddock.

Setelah pemeriksaan bea cukai selesai, tahap berikutnya adalah pembongkaran kontainer oleh tim masing-masing peserta. Proses ini biasanya dilakukan secara terkoordinasi dan penuh kehati-hatian, mengingat barang yang dibawa memiliki nilai sangat tinggi, baik secara finansial maupun teknis.

Motor balap berperforma tinggi, perangkat elektronik, hingga peralatan pendukung teknis diturunkan satu per satu. Para mekanik tim bekerja cepat namun tetap mengutamakan ketelitian untuk memastikan semua barang dalam kondisi baik setelah perjalanan panjang dari negara seri sebelumnya di Motegi, Jepang, pada Juli lalu.

Tahap selanjutnya adalah pemindahan seluruh perlengkapan dari kontainer ke paddock masing-masing. Di sinilah suasana sirkuit mulai terasa lebih hidup, karena setiap paddock akan dipenuhi dengan berbagai perlengkapan khas dunia balap. Tidak hanya motor dan onderdil, tetapi juga peralatan kerja seperti tools, komputer, meja kerja, kursi, hingga karpet yang dipasang untuk menunjang kenyamanan tim.

Proses ini juga sekaligus menjadi simbol dimulainya “denyut nadi” persiapan balapan. Paddock menjadi pusat aktivitas, tempat seluruh strategi teknis disusun, motor dirakit dan di-setting, serta komunikasi internal tim berlangsung sepanjang pekan balapan.

*Penyusunan dan Perapihan Garasi*

Setelah seluruh perlengkapan berada di paddock, setiap tim langsung melakukan penyusunan dan perapihan garasi mereka. Tata letak motor, perangkat komputer, peralatan mekanik, hingga branding sponsor dipasang sedemikian rupa agar sesuai standar masing-masing tim.

Perapihan garasi bukan hanya soal estetika, melainkan juga menyangkut efisiensi kerja tim selama akhir pekan balapan. Posisi motor, area kerja mekanik, serta ruang istirahat kru harus tertata dengan baik agar mendukung kecepatan respon saat balapan berlangsung.

Suasana paddock pun semakin semarak dengan warna-warni khas masing-masing tim. Aroma karet ban, raungan suara knalpot, suara perkakas mekanik, hingga percakapan teknis antar kru menjadi pemandangan sehari-hari yang menandai keseriusan setiap peserta dalam menghadapi persaingan di lintasan Mandalika.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria mengatakan, setiap tim peserta Asia Road Racing Championship membawa motor, spare parts, hingga peralatan pendukung dalam jumlah besar.

Dengan tahapan persiapan logistik yang berjalan lancar dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pertamina Mandalika International Circuit kian siap menjadi tuan rumah ajang ARRC 2025 pada akhir pekan ini.

Sebagai penutup rangkaian balapan ARRC, pada 31 Agustus 2025 akan digelar festival musik “Mandalika Suka-Suka”, sebuah festival musik yang menampilkan deretan artis ternama seperti Ndarboy Genk, Happy Asmara, dan NDX AKA. Konser ini akan berlangsung di area Kampoeng Suka-Suka dan Kampoeng Balap, menghadirkan hiburan mulai sore hingga malam hari.

Selain itu, festival ini menjadi ajang bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk kuliner, kerajinan tangan, dan karya kreatif mereka kepada pengunjung. Diharapkan event balap motor Asia Road Racing Championship (ARRC) seri ke-4 di Sirkuit Mandalika pekan ini akan memberikan daya ungkit dan pertumbuhan ekonomi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.(bul)

Kopdes Merah Putih Tunggu Regulasi Pusat untuk Operasional

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Safwan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Muhammad Safwan, menyatakan seluruh Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di daerah ini sudah terbentuk melalui musyawarah desa (musdes). Hingga akhir Mei lalu, proses pembentukan telah rampung, sementara legalitasnya ditargetkan tuntas pada Juni.

Safwan menjelaskan, dasar pembentukan Kopdes Merah Putih berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) serta surat edaran Menteri Koperasi dan UKM. “Tahap awal sudah selesai, sekarang tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat untuk operasionalnya. Harapan kami, setelah legalitas tuntas, koperasi bisa segera bergerak,” ujarnya.

Menurutnya, modal awal koperasi bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai kesepakatan. Simpanan pokok dikeluarkan sekali seumur hidup anggota, bahkan bisa dicicil, sementara simpanan wajib dibayarkan setiap bulan. Selain itu, modal penggerak juga bisa diperkuat dari sumber lain, seperti pinjaman perbankan maupun hibah.

“Meski kecil, jika dikelola dengan baik, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Apalagi jika prospek usaha dinilai layak, perbankan akan membuka akses pinjaman bagi Kopdes Merah Putih,” jelas Safwan.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar semakin banyak warga yang bersedia menjadi anggota secara sukarela. Ke depan, koperasi ditargetkan dapat mulai bergerak ke sektor riil, dengan menyiapkan kebutuhan dan layanan bagi anggotanya.

“Harapan kami, Kopdes Merah Putih bisa benar-benar menjadi wadah ekonomi bersama yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya. (rus)

Ritel Modern Kian Menjamur, Perlu Regulasi Tegas Pemerintah Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Salah satu ritel modern jaringan nasional di Kota Mataram yang jumlahnya kian menjamur(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah ritel modern berjaringan nasional seperti Alfamart dan Indomaret semakin menjamur di NTB. Gerainya kini tidak hanya berjejer di pusat kota, tetapi juga merambah hingga ke pelosok desa. Keberadaan mereka menciptakan dinamika baru dalam perekonomian lokal: di satu sisi mampu menghadirkan kemudahan akses bagi konsumen, namun di sisi lain menekan daya saing ritel lokal dan toko tradisional.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) NTB, Dr. H. Azis Bagis, menilai ekspansi besar-besaran ritel berjaringan ini berlangsung tanpa kendali yang jelas.

“Dulu saya usul supaya perizinannya dikoordinasikan dengan Aprindo daerah, tetapi Pemda tidak mau nampaknya. Semua kembali ke perizinan pemda,” ujarnya.

Persaingan yang Tidak Lagi Seimbang

Persaingan antara ritel berjaringan nasional dengan ritel lokal tidak lagi berjalan fair. Ritel besar hadir dengan modal kuat, manajemen modern, jaringan distribusi yang efisien, hingga promosi yang masif. Kondisi ini membuat ritel lokal, termasuk toko-toko kelontong dan minimarket milik pengusaha daerah, kesulitan bertahan.

Bagi ritel lokal, biaya operasional yang tinggi dan keterbatasan akses distribusi membuat mereka tidak bisa menawarkan harga serendah pemain nasional. Ditambah lagi, regulasi zonasi yang dulu mengatur jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional kini nyaris tidak dijalankan.

“Aturan mainnya sering berubah. Dulu ada aturan jarak, kenyataannya tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya kita kembalikan pada kebijakan pemda,” jelas Azis.

Manfaat dan Risiko

Keberadaan ritel modern memang memberi manfaat. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi, serta ada penciptaan lapangan kerja baru di sektor ritel. Suasana perkotaan juga tampak lebih ramai dengan hadirnya gerai modern yang menawarkan kenyamanan berbelanja.

Namun, di balik itu, ada risiko besar bagi ketahanan ekonomi lokal. Ritel modern berjaringan nasional cenderung membawa sistem distribusi terpusat, sehingga keuntungan justru lebih banyak mengalir ke luar daerah.

Sementara toko lokal yang selama ini menjadi denyut ekonomi desa tergerus satu per satu. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat memperlebar ketimpangan ekonomi antara pengusaha besar dan kecil.

“Kalau pemda merasa nyaman karena dapat retribusi, penciptaan lapangan kerja, dan bisa meramaikan suasana kota, silakan saja. Tapi jangan lupakan nasib pengusaha ritel daerah yang semakin terjepit,” tegas Azis.

Ritel Lokal Perlu Perlindungan

Dari perspektif ekonomi regional, ketidakseimbangan kekuatan antara ritel lokal dan jaringan nasional jelas merugikan. Jika dibiarkan, ritel lokal bisa hilang, sementara masyarakat hanya akan memiliki pilihan dari segelintir pemain besar. Hal ini dapat menciptakan struktur pasar oligopoli, yang pada akhirnya bisa memengaruhi harga dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok.

Solusi yang paling realistis adalah regulasi zonasi yang konsisten, penguatan koperasi ritel lokal, serta integrasi produk UMKM ke dalam rantai distribusi ritel modern. Tanpa langkah konkret, dominasi ritel nasional akan semakin kuat, sementara ritel lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Konsolidasi dan Jalan Tengah

Melihat kondisi ini, APRINDO NTB tengah melakukan konsolidasi untuk merumuskan pandangan bersama yang akan disampaikan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal. Salah satu agenda strategisnya adalah mendorong regulasi perizinan terpadu yang lebih ketat, sehingga ekspansi ritel modern bisa lebih terkontrol.

Selain itu, APRINDO juga berupaya mencari jalan tengah dengan memperkuat kemitraan antara UMKM dan ritel nasional.

“Program strategis kita sekarang adalah memberdayakan UMKM supaya produknya bisa masuk ke jaringan ritel besar. Dengan begitu, pelaku lokal tidak terlalu tertinggal,” ungkap Azis.(bul)

Travel Umrah Tawarkan Paket Murah, Amphuri Ingatkan Potensi Risiko Bagi Jamaah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Zamroni(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Belakangan heboh adanya tawaran paket menggiurkan untuk beribadah umrah, yang ditawarkan oleh salah satu travel umrah. Hanya dengan Rp25 juta untuk ibadah selama sebulan penuh di Tanah Suci Makkah. Penawaran ini langsung menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag).

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bali Nusra, H. Zamroni, menegaskan paket umrah murah perlu diantisipasi risikonya.

“Harga yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan ketentuan minimal dari Kemenag. Standar Kemenag sudah menetapkan biaya Rp23 juta untuk ibadah selama 9 hari. Tetapi ada travel menawarkan 25 hari dengan harga Rp25 juta. Ini jelas menimbulkan pertanyaan,” ungkap Zamroni di Mataram, Selasa, 26 Agustus 2025.

Layanan Murah, Standar Ditekan

Zamroni mengungkapkan hasil klarifikasi yang dilakukan menunjukkan sejumlah komponen layanan ditekan untuk menekan harga. Pertama, jamaah tidak mendapatkan layanan makan dengan catering standar, melainkan hanya dibekali beras untuk dimasak sendiri di hotel. Kedua, hotel yang digunakan tidak memiliki akses langsung ke Masjidil Haram, sehingga jamaah harus menggunakan bus dan turun di terminal sebelum masuk ke area masjid.

“Hitungan sih bisa masuk logika kalau memang mengurangi fasilitas, tapi risikonya sangat besar. Sedikit saja ada gejolak harga, pasti berdampak kepada jamaah. Kalau ada satu komponen harga yang meleset, bisa menimbulkan masalah serius,” jelasnya.

Harga Murah, Risiko Tinggi

Secara ekonomi, paket umrah Rp25 juta untuk sebulan penuh hampir mustahil dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Harga tiket pesawat, akomodasi, transportasi, dan makan sehari-hari sudah memiliki standar yang sulit ditekan. Jika penyedia tetap memaksa menjual murah, maka risiko pelayanan tidak layak atau bahkan gagal berangkat sangat tinggi.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pemerintah harus berperan aktif sebagai regulator. Tanpa pengawasan ketat, masyarakat akan terus terjebak dengan iming-iming harga murah yang tidak realistis. Jika pola ini berulang, dampaknya bukan hanya kerugian finansial bagi jamaah, tetapi juga runtuhnya kepercayaan publik terhadap industri travel umrah di Indonesia.

Potensi Bermasalah

Menurut Zamroni, fenomena travel umrah murah ini bukan kali pertama terjadi. Sejumlah kasus penipuan jamaah sebelumnya juga berawal dari tawaran harga miring.

“Kita tidak bisa langsung menyebut murah itu menipu, tapi pola yang sama pernah terjadi dan berujung masalah. Itu sebabnya kami mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saja,” tegasnya.

Ia juga menilai pemerintah, khususnya Kemenag juga belum tegas menegakkan aturan yang ada. Padahal, Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang mengatur standar minimal layanan dan biaya perjalanan umrah.

“Kalau sudah ada aturan, seharusnya ditegakkan. Kalau tidak, untuk apa aturan itu dibuat? Regulator harus memastikan layanan sesuai standar supaya jamaah terlindungi,” ujar Zamroni.

Amphuri Layangkan Surat Keberatan

Sebagai bentuk tanggung jawab asosiasi, Amphuri bersama sejumlah penyelenggara travel resmi telah melayangkan surat keberatan kepada Kemenag. Mereka meminta agar travel yang menawarkan paket tidak sesuai standar segera ditindak.

“Kami tidak iri hati, kami hanya ingin jamaah terlindungi. Pemerintah tidak boleh diam saja. Kalau semua berlomba menawarkan murah tanpa standar, jamaah yang jadi korban,” kata Zamroni menegaskan.(bul)

1...187188189...817Page 188 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami