Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 186

Tahun 2026, KSB Patok Pendapatan hingga Rp1,7 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
H. Amar Nurmansyah(ekbisntb.com/bug)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memasang target cukup tinggi untuk pendapatannya pada tahun 2026 mendatang. Angkanya bahkan diasumsikan mencapai hingga Rp1,7 triliun.

Penetapan asumsi pendapatan itu mengacu pada capaian kenaikan pendapatan di perubahan APBD tahun 2025 ini. Di mana pendapatan KSB berhasil meningkat sebesar 133 persen, dari semula (APBD murni) sebesar Rp1,331 triliun naik menjadi Rp1,909 triliun (perubahan APBD 2025.

“Jadi capaian sampai 133 persen di APBDP itu kita terapkan juga di pendapatan tahun depan. Sehingga angkanya kita dapatkan sekitar Rp1,6 triliun sampai Rp1,7 triliun,” kata Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, Rabu 27 Agustus 2025.

Kenaikan asumsi pendapatan itu terhitung cukup berani. Terlebih di tahun depan sejumlah kebijakan keuangan pemerintah pusat cenderung tidak berpihak kepada daerah. Misalnya pemerintah pusat telah mengusulkan alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun dalam RAPBN 2026. Besaran itu turun 24,7 persen dibandingkan dengan dana transfer daerah tahun ini sebesar Rp864,1 triliun.

Belum lagi pendapatan KSB sebagai daerah penghasil pengelolaan tambang Batu Hijau juga terancam nihil. Pasalnya PT Amman Nusa Tenggara (AMNT) selaku operator tambang hingga kini belum mendapat relaksasi izin ekspor dari pemerintah pusat.

Meski sejumlah kondisi itu terlihat tidak menguntungkan, tetapi Bupati memiliki keyakinan kuat. Ia percaya, asumsi pendapatan yang dipatok di tahun 2026 itu akan mampu dicapai oleh daerah. “Kita bisa kejar (capai) seperti tahun ini kan kita bisa naik sampai 133 persen dan itu tertinggi secara nasional,” sebutnya.

Menurut Bupati, upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan untuk mencapai target pendapatan tersebut pastinya akan dilalukan oleh pemerintah KSB. Contohnya, dorongan agar pusat membuka keran ekspor konsentrat bagi PT AMNT selama ini telah disuarakan bersama oleh seluruh pemerintah daerah di NTB. “Pak Gubernur mewakili kita semua saat Musrembang provinsi sudah menyuarakan itu kok dan bahkan direspons langsung oleh Mendagri, Tito,” sebutnya.

Di internal sendiri, Bupati akan mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh OPD pengelola sumber-sumber PAD akan didorong untuk memaksimalkan kinerjanya sebaik-baiknya. “Pokoknya semua lini pendapatan akan kita keola sebaik mungkin,” cetusnya Bupati. (bug)

Koperasi Merah Putih Berpeluang Bebankan Anggaran Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Muhammad Ramadhani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sumber dana operasional koperasi merah putih hingga kini belum ada kejelasan. Pengajuan proposal ke himpunan bank milik pemerintah memiliki syarat ketat. Kepala daerah harus memberikan jaminan, sehingga berpeluang membebankan anggaran daerah.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan aturan bagi koperasi merah putih yang mengajukan proposal ke himpunan bank milik pemerintah. Syaratnya harus melalui musyawarah kelurahan dan hasilnya diajukan ke tim anggaran pemerintah daerah.

Skema ini menjadi langkah antisipasi apabila koperasi bermasalah atau tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka akan menjadi beban daerah. “Proposal itu harus ditanda tangani Pak Wali. Misalnya, koperasi tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka pengembaliannya melalui APBD,” jelas Dhani dikonfirmasi pada, Rabu 27 Agustus 2025.

Persyaratan dari bank dipastikan akan menjadi pertimbangan kepala daerah, karena tidak mungkin mau menandatangani pengajuan pinjaman modal dari koperasi.

Kebijakan pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,terutama mendorong koperasi merah putih produktif supaya mengembalikan pinjaman. “Kita perlu bersabar memberikan literasi dan edukasi ke pengurus koperasi. Pinjaman ini harus dikembalikan karena bisnis bukan proyek sosial,” jelasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram menambahkan, koperasi merah putih belum ada yang mengajukan proposal pinjaman ke bank. Pihaknya fokus membimbing unit usaha yang akan dikembangkan serta pengelolaannya. “Sampai saat ini belum ada yang mengajukan proposal pinjaman,” pungkasnya.

Sebanyak lima koperasi merah putih di Kota Mataram, akan menjadi percontohan. Minimal kata Dhani, koperasi ini bisa berhasil dari managerial, modal, dan berpikir kreatif untuk mengembangkan usaha mereka. Semangat dari pengurus koperasi dibutuhkan supaya tidak mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah. (cem)

Disdag Klaim tidak Terjadi Penambahan Retail Modern

By
ekbisntb.com
-
0
H. Miftahurrahman (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan mengklaim jumlah retail modern sama atau tidak mengalami penambahan. Aktifitas usaha di kawasan perkampungan sifatnya mengganti lokasi yang tutup.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, H. Miftahurrahman menegaskan, jumlah retail modern tidak mengalami penambahan dari rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya. Kalaupun ditemukan buka baru di lokasi lain sifatnya mengganti lokasi operasional yang telah ditutup. “Kalaupun ada sifatnya bukan buka baru atau penambahan,tetapi mengganti yang sudah tutup di lokasi lain,” klaimnya ditemui pada, Rabu 28 Agustus 2025.

Retail modern kini merambah ke kampung-kampung. Salah satunya di Jalan I Gusti Gosa Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur. Miftah menegaskan, retail modern di kawasan perkotaan sifatnya tersier. Keberadaan usaha ini sebenarnya berkontribusi mendukung pelayanan yang cepat di perkotaan.

Kedua, pengembangan usaha ini dibutuhkan terutama bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Mataram. “Retail modern merupakan perkembangan jenis usaha di kawasan perkotaan,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menambahkan, masyarakat maupun pelaku usaha sebenarnya tidak perlu khawatir dengan munculnya retail modern di Mataram. Retail modern memiliki pangsa pasar berbeda dibandingkan pelaku usaha kecil dan menengah. “Jadi pangsa pasarnya berbeda dengan UMKM,” pungkasnya.

Miftah mengembalikan pilihan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab, UMKM juga banyak bergantung ke retail modern usaha mempromosikan sekaligus menjual hasil produksi mereka. (cem)

Promosi Pariwisata Lebih Berkualitas

By
ekbisntb.com
-
0
H.Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/ist)

GUBERNUR NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi sekaligus silaturahmi dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB di ruang kerjanya Kantor Gubernur, Kamis 27 Agustus 2025.

Dalam Audiensi tersebut, Gubernur berharap promosi pariwisata akan terus diperkuat untuk mendukung program pariwisata NTB yang berfokus pada pengembangan wisata kelas dunia. Salah satunya adalah membuka rute penerbangan dengan destinasi wisata domestik maupun internasional seperti pembukaan rute penerbangan langsung Mataram–Perth, Australia yang rencana akan berjalan Oktober mendatang. Selain rute internasional, NTB juga diarahkan menjadi hub wisata domestik, salah satunya melalui konektivitas dengan Labuhan Bajo, NTT.

“Konsep hub pariwisata akan menjadi strategi utama dalam memperkuat konektivitas NTB dengan tujuan-tujuan wisata lainnya.Kemarin itu sebenarnya trial kita coba. Coba trial dengan Labuhan Bajo, tiga kali saja seminggu. Ternyata full. Dalam seminggu kita naikkan jadi minggu keduanya jadi enam kali seminggu sekarang udah dua kali sehari penerbangan itu,’’ katanya.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa peran BPPD akan semakin penting dalam mendukung strategi tersebut. Untuk itu, Gubernur juga akan terus membangun sinergi dalam meningkatkan kegiatan promosi pariwisata yang lebih berkualitas dan berkembang ke depannya.

“Komitmen kita memang kita ingin meningkatkan kemampuan promosi pariwisata kita. Sehingga dinas dan BPPD mengambil peran masing-masing untuk mempromosikan pariwisata NTB secara nasional maupun internasional,” tegasnya.

Sementara itu Ketua BPPD NTB Sahlan M. Saleh mengungkapkan support dan dukungan pemerintah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kegiatan promosi pariwisata di NTB. Sinergi BPPD dengan dinas-dinas terkait menjadi peran utama untuk mempromosikan destinasi wisata NTB yang lebih berkemajuan.

“Insya Allah ke depan, kegiatan promosi pariwisata akan terus ditingkatkan sehingga destinasi wisata NTB akan dikenal luas di kancah nasional maupun internasional,’’ harapnya. (r)

Belum Ada Akses, Hampir 1.000 Pembelian Paket MotoGP Mandalika 2025 Tertunda

By
ekbisntb.com
-
0
Sahlan M. Saleh(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2025 menghadapi kendala. Sebulan sebelum perhelatan, pegiat promosi pariwisata belum mendapat akses login distribusi dari penyelenggara, yaitu ITDC dan MGPA.

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Sahlan M. Saleh menyebutkan, situasi ini membuat banyak pembeli merasa khawatir. Akibatnya, hampir seribu penikmat MotoGP yang sudah melakukan pembayaran tiket melalui Astindo terpaksa dikembalikan.

“Bukan batal, hanya kita amankan dulu uangnya. Tiket belum keluar, jadi daripada menimbulkan ketakutan, kita kembalikan dulu sampai sistem distribusi resmi siap,” ujarnya, Rabu, 27 Agustus 2025.

Kondisi ini berbeda dengan penyelenggaraan MotoGP tahun 2024 lalu. Saat itu, akses penjualan tiket sudah dibuka tiga bulan sebelum acara. Sehingga penjualan bisa maksimal, mencapai hampir 10 ribu pembelian.

 “Padahal kita sudah intens berkomunikasi lewat grup WhatsApp dengan penyelenggara, tapi entah kendalanya di mana,” katanya.

Berdasarkan penuturan Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB itu, lambannya distribusi tiket karena pihak penyelenggara berdalih masih dalam tahap penyelesaian surat perjanjian kerja (SPK) dan analisa teknis.

Namun menurut Astindo, seharusnya persoalan ini bisa diselesaikan lebih awal mengingat penyelenggaraan MotoGP merupakan agenda tahunan yang sudah memiliki pola kerja sama dari tahun ke tahun.

“Kalau ukur sederhana, sebenarnya ini kan perjanjian tahunan. Jadi tidak perlu terlalu rumit. Kami tunggu saja kepastian akses dari penyelenggara,” tambahnya.

Meski tidak ada kerugian langsung secara finansial, Astindo menilai kerugian terjadi di sisi bisnis karena tidak bisa menjual paket MotoGP secara maksimal. Pada MotoGP 2024, Astindo mampu menjual hampir Rp3 miliar dari paket wisata MotoGP. Tahun ini peluang serupa terancam berkurang karena keterlambatan distribusi tiket.

“Sekarang ini dikeluarkan tiketnya tapi kita belum bisa mengakses penjualannya, itu persoalannya. Harusnya kalau ingin mendatangkan pasar yang lebih potensial, harus memberi waktu untuk kita jual paket-paketnya,” pungkasnya. (era)

Usulan Penghapusan PBB-P2, Pemda Loteng Diminta Cermat

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Ramdan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Ramdan, S.Ag., merespon positif rencana penghapusan atau pemutihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh pemerintah daerah setempat. Meski demikian, Pemkab Loteng diingatkan supaya lebih berhati-hati serta cermat dalam memutuskan objek mana saja yang akan dihapus atau diputihkan tunggakannya. Harus benar-benar sesuai aturan yang ada.

“Harus jelas kriteria yang akan dihapus tunggakan PBB-P2-nya. Dan, harus dikaji betul sebelumnya supaya sesuai dengan aturan yang berlaku,” terang H. Lalu Ramdan, S.Ag., Rabu 27 Agustus 2025.

Ia mengatakan, setiap tahun tunggakan PBB-P2 tersebut selaku saja masuk menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun hingga saat ini Pemkab Loteng belum juga bisa menuntaskan persoalan tersebut. Nilai tunggakannya juga cukup besar mencapai Rp 82 miliar yang merupakan komulasi dari tunggakan PBB-P2 sejak tahun 2010 lalu.

Dan, sekarang ada wacana dari Pemkab Loteng untuk melakukan pemutihan atau penghapusan terhadap tunggakan PBB-P2 tersebut. Bagi pihaknya jika itu memang bisa menjadi solusi, tidak masalah dilakukan. Tetapi tetap harus melihat dan berpegang pada aturan yang berlaku.

Jangan sampai kemudian pemerintah daerah salah dalam mengambil kebijakan atau keputusan. “Harus ada landasan hukum yang kuat untuk memutuskan penghapusan tunggakan PBB-P2 ini. Jika memang masih bisa ditagih, kita minta supaya tetap ditagih. Agar bisa menambah pendapatan daerah. Terlebih tunggakan yang ada cukup besar,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Tapi jika memang tidak bisa ditagih lagi, tentu ada tahapan-tahapannya untuk kemudian bisa dihapus. Harapannya, persoalan tunggakan PBB-P2 tersebut bisa segera diselesaikan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., mengatakan kalau penghapusan atau pemutihan tunggakan PBB-P2 tersebut sedang dikaji. Pihaknya pun masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu sebagai dasar pelaksanaan kebijakan itu nantinya. Sembari melakukan verifikasi obyek-obyek mana saja yang berpotensi untuk diputihkan.

Firman menegaskan dari sisa tunggakan PBB-P2 yang ada, tidak seluruhnya akan diputihkan. Ada kriterianya nanti dan itu disesuaikan dengan aturan atau regulasi yang ada. “Kalau dari hasil kajiannya masih bisa ditagih, maka tetap akan ditagih,” terangnya.

Sementara yang akan diputihkan di antaranya objek pajak yang invalid datanya. Termasuk objek pajak yang dimiliki oleh warga miskin dan miskin ekstrem. Tetapi itu masih wacana. Keputusan pasti masih menunggu terbitnya Perbup. (kir)

Lotim dan Muratara Jalin Kerja Sama Strategis Bidang Pertanian dan Peternakan

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Muratara Devi Suhartoni (kiri) bersama Wakil Bupati Lotim H. Muhammad Edwin Hadiwijaya saat bersama di kantor Bupati Lotim, Rabu, 27 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), menyambut kunjungan kerja Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, ini bertujuan membangun sinergi strategis dalam sektor pertanian dan peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan kedua daerah.

Rombongan dari Sumatera Selatan tersebut diterima dengan hangat oleh Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim.

Wabup Edwin menyampaikan apresiasi dan kesiapan penuh Lotim untuk berkolaborasi. Ia memaparkan potensi dan kondisi demografis Lotim yang memiliki populasi lebih dari 1,4 juta jiwa, tersebar di 21 kecamatan, 239 desa, dan 15 kelurahan.

Kabupaten Lotim mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,2 persen. Sebuah angka yang cukup tinggi dan wujud stabilitas ekonomi daerah. Ia juga menyebutkan komitmen Pemkab dalam layanan kesehatan, dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 38 miliar untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) bagi 185 ribu penerima BPJS, didukung oleh 35 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah.

Bupati Muratara, Devi Suhartoni, memperkenalkan daerahnya sebagai kabupaten termuda ke-17 di Sumatera Selatan yang kaya akan sumber daya alam.

Muratara memiliki tujuh kecamatan dengan penghasilan utama dari perkebunan sawit, tambang batu bara, emas, dan minyak. Namun, katanya Muratara ingin mengembangkan sektor pertanian.

Bupati Devi menyatakan bahwa kunjungannya berfokus pada pembelajaran pengelolaan komoditas unggulan Lotim, seperti padi, jagung, dan tembakau. Hal ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan beras yang terjadi di Muratara.

Selain pertanian, ia juga mengungkapkan potensi peternakan kerbau di Muratara yang belum tergarap optimal. “Kami berharap diskusi dengan Pemkab Lombok Timur dapat membuka solusi untuk meningkatkan nilai jual ternak kerbau kami,” demikian harapnya.(rus)

Sambut MotoGP 2025, Sirkuit Mandalika Kembali Dipoles

By
ekbisntb.com
-
0
Sambut MotoGP 2025, Sirkuit Mandalika Kembali Dipoles(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang penyelenggaraan MotoGP pada 3-5 Oktober 2025, pihak pengelola sirkuit, Mandalika Grand Prix Association (MGPA), kembali memberikan perhatian serius pada kondisi lintasan, khususnya terkait pengecatan ulang _kerbs_ dan pembatas di pinggiran trek.

*Pemeriksaan Cat Lama di Lintasan*

Seiring waktu dan intensitas penggunaan, cat yang melapisi kerbs, batas trek, dan area sisi kiri-kanan lintasan mengalami penurunan kualitas.

Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA, bersama tim teknis melakukan pemeriksaan langsung ke berbagai titik sirkuit untuk melihat kondisi terbaru cat yang digunakan.

Menurutnya, pengecatan terakhir dilakukan pada MotoGP 2024. Sejak saat itu, lintasan Mandalika telah menjadi arena berbagai event besar seperti Mandala Racing Series (MRS), Mandalika Festival of Speed (MFOS), ajang mobil bertenaga besar GT World Challenge Asia, hingga Porsche Carrera Cup Asia (PCCA). Intensitas tinggi dari sederet balapan tersebut membuat beberapa lapisan cat mengalami pengelupasan dan permukaan kerbs tampak hitam akibat gesekan ban.

*Pengecatan Ulang Setelah ARRC 2025*

Priandhi menegaskan bahwa pengecatan ulang akan dilakukan setelah digelarnya pelaksanaan Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025, yang berlangsung akhir pekan ini, 29-31 Agustus 2025. Keputusan tersebut diambil agar event ARRC tetap berjalan tanpa hambatan, sekaligus memberi waktu yang tepat untuk mengerjakan perawatan lintasan dengan maksimal.

“Kami ingin memastikan seluruh kegiatan balap berjalan lancar, sehingga proses pengecatan ulang akan kami mulai begitu ARRC selesai. Ini adalah bagian dari rutinitas pemeliharaan sirkuit yang harus selalu dijaga standarnya,” ungkap Priandhi Satria.

*Tahapan Pengecatan: Dari Pembersihan Hingga Aplikasi Cat Khusus*

Proses pengecatan ulang lintasan Mandalika tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa tahap teknis yang harus dipenuhi agar cat dapat menempel kuat dan tahan lama sebagai berikut:

*1. Pembersihan Area –* Langkah pertama adalah membersihkan area yang akan dicat ulang. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan jet-wash, gerinda, dan sikat kawat untuk membuat permukaan menjadi kasar. Dengan begitu, cat bisa menempel sempurna.

*2. Pencucian Permukaan –* Setelah digerinda, area tersebut kembali dicuci hingga benar-benar bersih dari debu, kotoran, dan sisa karet ban.

*3. Pengecatan Ulang –* Aplikasi cat dilakukan dengan menggunakan cat khusus yang telah dihomologasi oleh FIM dan FIA. Cat ini mengandung butiran kaca halus yang mampu meningkatkan daya cengkeram ban, baik dalam kondisi lintasan kering maupun basah.

Cat jenis ini telah teruji pada berbagai ajang balap dunia dan menjadi standar keselamatan yang wajib diterapkan pada sirkuit internasional.

*Dikerjakan oleh Putra-Putri NTB yang Terlatih*

Hal yang membanggakan, seluruh proses pengecatan lintasan akan ditangani oleh tim marshal MGPA yang berasal dari NTB. Para marshal ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan khusus pengecatan saat ajang MotoGP 2024, dan terbukti mampu mengerjakannya dengan baik sesuai standar internasional.

“Putra-putri NTB yang menjadi marshal volunteer sudah sangat berpengalaman. Pada MotoGP 2024, mereka berhasil membuktikan diri mampu menangani pengecatan lintasan dengan sangat baik. Kami percaya mereka kembali bisa melaksanakan tugas ini secara profesional,” jelas Priandhi Satria.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa MGPA tidak hanya fokus pada penyelenggaraan event, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia lokal dengan berbagai ilmu dan pelatihan.

*Bukti Konsistensi MGPA dalam Menjaga Kualitas*

Pengecatan lintasan hanyalah salah satu bentuk dari serangkaian perawatan yang dilakukan MGPA untuk menjaga kualitas sirkuit. Konsistensi ini menjadi bukti bahwa Mandalika tidak hanya siap menyambut event motorsport kelas dunia, tetapi juga memiliki komitmen dalam meningkatkan standar profesionalisme.

Selain itu, pemberdayaan putra-putri daerah NTB dalam setiap aspek teknis menunjukkan komitmen MGPA untuk menjadikan Mandalika bukan sekadar arena balap, tetapi juga pusat pembelajaran dan peningkatan kualitas SDM lokal.

Dengan dilakukannya pengecatan ulang setelah ARRC 2025, Mandalika akan kembali tampil prima menyambut rangkaian event motorsport internasional selanjutnya.

Proses teknis yang detail, penggunaan cat khusus berstandar FIM dan FIA, serta keterlibatan tenaga lokal yang sudah terlatih, menjadi bukti nyata bahwa Sirkuit Mandalika selalu mengedepankan profesionalisme dan kualitas.

Lebih dari sekadar lintasan, Mandalika kini juga menjadi simbol kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia putra dan putri Nusa Tenggara Barat, yang terus berkembang bersama pesatnya dunia motorsport internasional.(bul)

BSI dan Pemkab KLU Bersinergi Dalam Implementasi Sistem Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat kerja sama pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi sistem pembayaran pajak dan retribusi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara Pemkab KLU dan BSI yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kepala Bapenda KLU, Ainul Yakin menjelaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Lombok Utara dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan. “Sebagai bentuk implementasi, BSI akan memaksimalkan kanal pembayaran pajak dan retribusi, terutama di kawasan tiga gili yaitu Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno untuk pajak restoran, kafe dan hotel. Tiga destinasi wisata ini memiliki potensi pajak yang sangat besar dan menjadi penopang utama penerimaan daerah. Kolaborasi ini sangat penting mengingat target penerimaan pajak daerah yang tinggi menuntut adanya kerja sama aktif dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Tito Indratno, Area Manager BSI Area Denpasar, menambahkan bahwa integrasi sistem pembayaran BSI dengan aplikasi Sipenda milik Pemkab KLU akan segera dilakukan secara host to host. “BSI berkomitmen mendukung kemudahan layanan pembayaran bagi wajib pajak serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ke depan, pembayaran pajak dan retribusi juga selain melalui aplikasi byond by BSI juga dapat dilakukan melalui chanell jaringan BSI Agen yang tersebar di berbagai titik strategis, sehingga layanan lebih mudah dijangkau masyarakat termasuk pelaku usaha di kawasan wisata,” jelasnya.

Acara sosialisasi implementasi sistem pembayaran ini turut dihadiri sejumlah perangkat daerah, di antaranya BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Dinas P2KB, Pemdes serta jajaran Sekretariat Daerah KLU.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Lombok Utara dan BSI optimis mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.(bul)

DPRD Soroti Kapal Tua, Gapasdap Kayangan Tegaskan Operasi Sesuai Aturan

By
ekbisntb.com
-
0
DPRD Soroti Kapal Tua, Gapasdap Kayangan Tegaskan Operasi Sesuai Aturan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Kayangan, Umar, menanggapi pernyataan Komisi IV DPRD NTB soal kapal-kapal tua yang beroperasi lintas Kayangan (Lombok Timur) – Poto Tano (Kabupaten Sumbawa barat).

Menurutnya, seluruh operator kapal telah mematuhi regulasi yang berlaku.

“Soal kategori kapal tua itu sebenarnya ranahnya syahbandar. Namun dari sisi operator, kami sudah melaksanakan ketentuan sesuai aturan. Setiap kapal wajib docking setiap tahun dan menjalani pemeriksaan rutin. Kalau ada komponen tidak layak, kapal otomatis dilarang berlayar sampai memenuhi syarat laik operasi,” jelasnya.

Umar juga menegaskan bahwa operator tidak bisa menentukan jadwal kapal secara sepihak.

“Jadwal kapal dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Kami hanya melaksanakan seluruh regulasi yang ditetapkan. Kalau ada aturan yang perlu dievaluasi, kami siap menyesuaikan,” katanya.

Saat ini, terdapat 28 kapal yang terdaftar di lintasan Kayangan–Poto Tano. Setiap hari, rata-rata 10 kapal beroperasi, sementara 18 kapal lainnya tidak berlayar. Umar menilai jumlah kapal yang tersedia sudah memadai.

“Menurut kami sudah cukup. Harapan kami, tidak ada penambahan kapal lagi agar distribusi jadwal tetap seimbang,” tambahnya.

Dengan penegasan tersebut, Gapasdap memastikan kapal yang melayani penyeberangan di Kayangan–Poto Tano beroperasi sesuai regulasi dan tetap mengutamakan keselamatan penumpang.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Provinsi NTB menyoroti masih beroperasinya kapal-kapal tua yang melayani penyeberangan barang dan penumpang di lintasan Kayangan–Poto Tano. Kapal tersebut dinilai tidak layak operasi dan berpotensi membahayakan keselamatan penumpang.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri, menegaskan bahwa usia kapal yang sudah tua membuatnya rawan dari sisi keamanan.

“Saya khawatir soal keselamatan penumpang. Kapal-kapal yang usianya sudah tua itu sebenarnya tidak layak lagi dioperasikan. Kalau masih beroperasi, berarti ada yang tidak beres dalam proses pengecekan kelayakan kapal,” kata politisi Partai Demokrat itu.(bul)

1...185186187...817Page 186 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami