Beranda blog Halaman 186

Dorong Produktivitas Nelayan Lokal, KKP akan Produksi 1.500 Unit Kapal Nelayan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dorong Produktivitas Nelayan Lokal, KKP akan Produksi 1.500 Unit Kapal Nelayan
Dorong Produktivitas Nelayan Lokal, KKP akan Produksi 1.500 Unit Kapal Nelayan

Mataram (EKBIS SUARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI berkomitmen untuk memproduksi 1.500 unit kapal tangkap ikan bagi para nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencana besar untuk mendorong produktivitas nelayan lokal ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa kepastian program ribuan kapal ini merupakan salah satu hasil dari diskusi taktisnya bersama Wakil Menteri KKP RI, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, pada Jumat (3/7/2026).


Selain pengadaan 1.500 kapal, pertemuan tersebut juga mengamankan program strategis lain dari pemerintah pusat, yakni pembangunan 40 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang akan tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB.


Jumlah ini, Iqbal berujar, sekaligus menjadikan NTB sebagai provinsi dengan kampung nelayan terbanyak di Indonesia.
“Kami anggap (bantuan kapal dan kampung nelayan) ini bisa mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi warga pesisir nanti,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (3/7/2027).


Untuk mendukung operasional armada kapal baru dan industrialisasi maritim tersebut, Pemprov NTB dan KKP juga menyiapkan langkah pendukung seperti melakukan konversi sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi SMK Perikanan, dengan kurikulum yang fokus pada budidaya dan teknologi penangkapan ikan.


“Jadi ini untuk menyiapkan tenaga instruktur ahli untuk mencetak kru kapal hingga fishing master profesional,” tegas Iqbal.
Di sisi lain, KKP RI juga tertarik melakukan pengembangan budidaya ikan air tawar dan laut sebagai fondasi ekonomi baru yang berkelanjutan bagi desa-desa pesisir NTB
Iqbal mengatakan, Pemprov NTB juga telah menekan kerja sama komprehensif mencakup 9 program strategis dengan KKP RI.

Mulai dari sinkronisasi ruang laut, penguatan tata kelola perikanan, hilirisasi, pengawasan, hingga peningkatan kapasitas SDM.
Iqbal menilai, keberhasilan NTB mengamankan kuota 1.500 kapal dan puluhan kampung nelayan ini tidak lepas dari komunikasi yang intensif dengan pusat.

Ia memanfaatkan pengalamannya di dunia diplomasi terutama saat menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Turki untuk membangun kolaborasi konkret, bukan sekadar koordinasi administratif.


“Bagi kami, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, tetapi membuka ruang kolaborasi dan mempercepat sinkronisasi program agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya. (r)

LIHAT – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wakil Menteri KKP RI, Didit Herdiawan Ashaf melihat maket pengembangan kelautan dan perikanan di Jakarta, Jumat (3/7). (Suara NTB/ist)

NTB Sampai Kapan “Bilang” Belajar dari Pariwisata Bali?

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Sampai Kapan “Bilang” Belajar dari Pariwisata Bali?
NTB Sampai Kapan “Bilang” Belajar dari Pariwisata Bali?

Mataram (EKBIS NTB) Pertanyaan dari judul di atas kembali menyeruak jika membandingkan geliat pariwisata dua provinsi pariwisata, Bali, dan NTB. Bali terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan investasi, destinasi baru, dan aktivitas ekonomi yang nyaris tidak mengenal musim sepi.

Sementara itu, Lombok, Sumbawa terkesan stagnan. Masih bergulat dengan persoalan mendasar, mulai dari promosi, aksesibilitas, amenitas, keamanan, hingga tata kelolanya.
BALI dan Lombok begitu teras kontras.

Selama hampir sepekan berlibur bersama keluarga di Bali, di akhir Juni 2026, denyut pariwisata terlihat hidup di hampir seluruh wilayah. Mulai dari kawasan Bedugul di Kabupaten Tabanan, Nuanu Creative City, Pantai Sanur dengan Icon Bali Mall, Taman Renon, Pantai Kuta, hingga pusat oleh-oleh seperti Krisna dan Joger, semuanya dipadati wisatawan.


Antar-destinasi wisata bahkan dihubungkan oleh shuttle, sehingga sangat memudahkan wisatawan. Belanja dan bayar semua hampir serba digital, wisatawan luar negeri tak perlu lagi bawa uang rupiah. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan hampir tak kenal waktu, pusat kuliner ramai, toko-toko tetap hidup, bahkan saat Bali belum memasuki puncak musim liburan.


Sebaliknya, suasana berbeda terlihat saat tiba di Lombok di malam hari. Jalan bypass menuju Kota Mataram justru gelap, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak menyala. Kondisi ini bisa memberi kesan pertama yang kurang baik bagi wisatawan.

Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi NTB.
Bagaimana faktanya sektor pariwisata Bali dan NTB dari persepektif praktisi dan akademisi?
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, sekaligus Koordinator Bank Indonesia Bali Nusra, Achris Sarwani menyampaikan, kondisi yang dilihat saat ini Bali sedang tidak high season.


Hasil Focus Group Discussion (FGD) Balinomics yang diselenggarakan Bank Indonesia, ujarnya, wisatawan asal Tiongkok masih menjadi salah satu pasar terbesar dengan jumlah sekitar 400 ribu hingga 500 ribu kunjungan. Sebelum pandemi Covid-19 sempat mencapai lebih dari satu juta wisatawan.


Bali juga tengah menggagas jalan tol hingga transportasi massal berbasis MRT untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Di samping mendorong penguatan industri kreatif, sektor pertanian, perikanan, ekonomi digital serta investasi agar Bali tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata semata.


Data Dinas Pariwisata Bali, hingga Mei 2026, kunjungan wisatawan asing telah mencapai sekitar 3,2 juta orang, sementara wisatawan nusantara melampaui empat juta orang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan sektor pariwisata Bali masih tumbuh positif.


Saat ini Bali memiliki sekitar 1.800 hotel berbintang dan sekitar 7.600 vila. Jika ditambah restoran serta berbagai bentuk akomodasi lainnya, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 17 ribu unit.
Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Lalu Fatwir Uzali, menilai Lombok, NTB masih tertinggal jauh dibanding Bali karena belum memiliki fokus yang sama dalam membangun sektor pariwisata.


“Masih banyak yang harus dibenahi. Yang paling mendasar adalah promosi, aksesibilitas, amenitas, keamanan, perizinan, hingga legalitas dan sertifikasi profesi pekerja pariwisata,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut sebenarnya telah lama diketahui, tetapi penyelesaiannya belum menjadi prioritas bersama.

Ia menegaskan persoalan utama bukan hanya berada di pemerintah, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, masyarakat hingga media.
“Kita belum benar-benar fokus. Semua masih berjalan sendiri-sendiri.

Padahal kalau ingin pariwisata maju, semua harus punya tujuan yang sama,” katanya.
Fatwir yang setiap hari beraktivitas mendampingi wisatawan mengatakan masih banyak destinasi di Lombok yang dibiarkan berkembang tanpa penataan memadai.


Ia mencontohkan sejumlah objek wisata alam yang memiliki potensi besar, tetapi belum didukung infrastruktur, kebersihan, fasilitas, maupun keterlibatan pemerintah daerah secara optimal.
Padahal, menurutnya, akomodasi seperti hotel dan penginapan di kawasan selatan Lombok sebenarnya sudah berkembang cukup baik.

Persoalan justru berada pada aspek pendukung lain yang menentukan kenyamanan wisatawan.
“Kalau wisatawan baru turun di bandara lalu melewati jalan yang gelap, kesan pertama sudah terbentuk. Belum lagi kalau menemui persoalan akses, pelayanan, atau fasilitas yang belum memadai,” ujarnya.


Ia juga menyoroti rendahnya tingkat kunjungan ulang wisatawan ke Lombok. Menurutnya, daerah tujuan wisata yang sehat bukan hanya mampu mendatangkan wisatawan baru, tetapi juga membuat mereka kembali berkunjung.
“Yang kita harapkan adalah repeat visitor. Wisatawan datang lagi, bahkan beberapa kali.

Itu indikator destinasi yang berhasil,” katanya.
NTB selama ini memang sering menjadikan Bali sebagai referensi belajar pengembangan pariwisata. Namun setelah puluhan tahun, hasil yang dicapai masih belum mampu mendekati keberhasilan Pulau Dewata.
“Ibarat anak sekolah, NTB ini disuruh belajar terus.

Dan seperti ada kesan, yang penting lulus dan tidak raport merah. NTB ini begitu pariwisatanya, ada kesan, ya asal jalan. Bagaimana bisa menyakan wisata Bali kalau begini terus,” ujarnya.
Fatwir menilai NTB sebenarnya tidak membutuhkan strategi yang rumit.

“Kuncinya fokus. Kalau semua serius menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi, maka program, anggaran, kebijakan, masyarakat, pelaku usaha sampai media harus bergerak bersama,” katanya.
Menurutnya, selama sektor pariwisata belum menjadi prioritas bersama, Lombok akan terus tertinggal dan hanya menjadi daerah yang “terus belajar” dari Bali tanpa pernah benar-benar mengejar ketertinggalannya.


Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan tantangan utama pariwisata NTB saat ini bukan sekadar mengejar ketertinggalan dari Bali, tetapi membangun daya saing yang lebih kuat melalui peningkatan kualitas seluruh ekosistem pariwisata.


“Yang kita usung sekarang adalah quality tourism. Tujuannya bagaimana NTB bisa menjadi destinasi yang kompetitif, bukan sekadar membandingkan kalah atau menang dengan daerah lain,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan pariwisata di NTB sebenarnya telah dimulai sejak era 1980-an.

Namun, dalam perjalanannya masih terjadi stagnasi, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap tren dan perkembangan industri pariwisata global.
Karena itu, konsep quality tourism dipilih sebagai arah baru pembangunan pariwisata daerah.

Konsep tersebut tidak hanya berbicara mengenai peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga membangun sistem pariwisata secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyusun panduan (guidebook) pengembangan pariwisata berkualitas yang bertumpu pada empat pilar utama, yakni penguatan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, pengembangan industri pariwisata, serta strategi pemasaran.


“Empat komponen ini menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata NTB. Dari evaluasi yang dilakukan nantinya akan muncul rekomendasi mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki maupun dipertahankan agar tercipta ekosistem pariwisata yang ideal,” katanya.


Menurut Ahmad Nur Aulia, penguatan destinasi juga mencakup pembenahan berbagai unsur pendukung seperti atraksi wisata, amenitas, akomodasi, aktivitas wisata hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya agar mampu mengikuti perubahan tren wisata global.


Ia menegaskan, mewujudkan pariwisata berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku industri, masyarakat, akademisi hingga media.


“Pariwisata adalah sektor yang sangat dinamis dan terus mengikuti perkembangan tren dunia. Karena itu, seluruh komponen harus bergerak bersama. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri untuk mewujudkan pariwisata berkualitas,” tegasnya.


Menurutnya, hanya dengan kolaborasi seluruh pihak, NTB dapat membangun pariwisata yang lebih kompetitif dan berkelanjutan, sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Kini pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dipelajari dari Bali. Melainkan, sampai kapan NTB hanya belajar.

Pengalaman Bali menunjukkan bahwa membangun pariwisata membutuhkan konsistensi dan kesamaan langkah seluruh stakeholders. (bul)

OBJEK WISATA – Air terjun Benang Stokel di Kabupaten Lombok Tengah, salah satu objek wisata andalan di NTB. Dibutuhkan keseriusan pemerintah dan stakeholder dalam mengembangkan pariwisata, sehingga semakin banyak wisatawan berkunjung ke daerah ini. (EKBIS SUARA/dok)

Inflasi di NTB Dipengaruhi Kebijakan Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Inflasi di NTB Dipengaruhi Kebijakan Nasional INFLASI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 3,55 persen pada bulan Juni tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berkisar di angka 3,34 persen. Tingginya persentase inflasi NTB dipengaruhi oleh kebijakan nasional, yaitu kenaikan harga BBM non subsidi. Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengatakan, tingginya ketergantungan NTB terhadap sektor transportasi membuat kenaikan harga BBM menjadi faktor utama laju inflasi daerah. "Kalau BBM naik, pasti transportasi ikut naik. Penyumbang inflasi kita sekarang lebih kepada persoalan itu," ujarnya. Menurutnya, meski inflasi lebih tinggi sekitar 0,21 persen, namun secara umum angka inflasi NTB masih mengikuti rata-rata nasional. Alasan kenaikan ini, lanjutnya karena kondisi geografis NTB serta ketergantungan terhadap transportasi, sehingga dampak kenaikan biaya distribusi lebih terasa di NTB. "Begitu harga tiket naik, biaya transportasi juga meningkat. Karena ketergantungan transportasi kita di NTB cukup tinggi, efeknya juga terasa terhadap inflasi," lanjutnya. Faozal menilai, Pemprov NTB tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut sendiri, karena penyebab kenaikan berkaitan dengan kebijakan nasional. Pemda, katanya hanya bisa mengendalikan sektor-sektor yang berada dalam kewenangannya. "Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri karena isu ini nasional. Yang bisa kita tekan ya kita tekan. Misalnya soal ketersediaan pangan, Bulog sudah siap, kebutuhan pokok juga relatif stabil," katanya. Meski lebih tinggi dari nasional, Ia menegaskan tidak mengganggu daya beli masyarakat NTB. Sebab itu, inflasi yang terjadi tidak dipicu oleh harga kebutuhan pokok. Menyinggung soal upaya menekan inflasi, Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB itu mengaku masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan BBM dan pengaruhnya terhadap sektor transportasi. "Kalau persoalannya tidak berkaitan dengan isu nasional, tentu bisa kita intervensi. Tapi kalau menyangkut transportasi dan kebijakan BBM, itu bukan ranah pemerintah daerah," jelasnya. Adapun dengan kondisi ini, Faozal mengaku pihaknya akan menyampaikan penjelasan berdasarkan data yang ada. "Minggu depan kami juga akan mengikuti rapat inflasi bersama Bank Indonesia. Dari rilis BPS sebelumnya, penyumbang inflasi memang berasal dari BBM," pungkasnya. (era) H. Lalu Moh. Faozal (Suara NTB/dok)
Inflasi di NTB Dipengaruhi Kebijakan NasionalINFLASI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 3,55 persen pada bulan Juni tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berkisar di angka 3,34 persen. Tingginya persentase inflasi NTB dipengaruhi oleh kebijakan nasional, yaitu kenaikan harga BBM non subsidi. Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengatakan, tingginya ketergantungan NTB terhadap sektor transportasi membuat kenaikan harga BBM menjadi faktor utama laju inflasi daerah. "Kalau BBM naik, pasti transportasi ikut naik. Penyumbang inflasi kita sekarang lebih kepada persoalan itu," ujarnya. Menurutnya, meski inflasi lebih tinggi sekitar 0,21 persen, namun secara umum angka inflasi NTB masih mengikuti rata-rata nasional. Alasan kenaikan ini, lanjutnya karena kondisi geografis NTB serta ketergantungan terhadap transportasi, sehingga dampak kenaikan biaya distribusi lebih terasa di NTB. "Begitu harga tiket naik, biaya transportasi juga meningkat. Karena ketergantungan transportasi kita di NTB cukup tinggi, efeknya juga terasa terhadap inflasi," lanjutnya. Faozal menilai, Pemprov NTB tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut sendiri, karena penyebab kenaikan berkaitan dengan kebijakan nasional. Pemda, katanya hanya bisa mengendalikan sektor-sektor yang berada dalam kewenangannya. "Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri karena isu ini nasional. Yang bisa kita tekan ya kita tekan. Misalnya soal ketersediaan pangan, Bulog sudah siap, kebutuhan pokok juga relatif stabil," katanya. Meski lebih tinggi dari nasional, Ia menegaskan tidak mengganggu daya beli masyarakat NTB. Sebab itu, inflasi yang terjadi tidak dipicu oleh harga kebutuhan pokok. Menyinggung soal upaya menekan inflasi, Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB itu mengaku masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan BBM dan pengaruhnya terhadap sektor transportasi. "Kalau persoalannya tidak berkaitan dengan isu nasional, tentu bisa kita intervensi. Tapi kalau menyangkut transportasi dan kebijakan BBM, itu bukan ranah pemerintah daerah," jelasnya. Adapun dengan kondisi ini, Faozal mengaku pihaknya akan menyampaikan penjelasan berdasarkan data yang ada. "Minggu depan kami juga akan mengikuti rapat inflasi bersama Bank Indonesia. Dari rilis BPS sebelumnya, penyumbang inflasi memang berasal dari BBM," pungkasnya. (era) H. Lalu Moh. Faozal (Suara NTB/dok)

INFLASI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 3,55 persen pada bulan Juni tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berkisar di angka 3,34 persen. Tingginya persentase inflasi NTB dipengaruhi oleh kebijakan nasional, yaitu kenaikan harga BBM non subsidi.


Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengatakan, tingginya ketergantungan NTB terhadap sektor transportasi membuat kenaikan harga BBM menjadi faktor utama laju inflasi daerah.


“Kalau BBM naik, pasti transportasi ikut naik. Penyumbang inflasi kita sekarang lebih kepada persoalan itu,” ujarnya.
Menurutnya, meski inflasi lebih tinggi sekitar 0,21 persen, namun secara umum angka inflasi NTB masih mengikuti rata-rata nasional. Alasan kenaikan ini, lanjutnya karena kondisi geografis NTB serta ketergantungan terhadap transportasi, sehingga dampak kenaikan biaya distribusi lebih terasa di NTB.


“Begitu harga tiket naik, biaya transportasi juga meningkat. Karena ketergantungan transportasi kita di NTB cukup tinggi, efeknya juga terasa terhadap inflasi,” lanjutnya.


Faozal menilai, Pemprov NTB tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut sendiri, karena penyebab kenaikan berkaitan dengan kebijakan nasional. Pemda, katanya hanya bisa mengendalikan sektor-sektor yang berada dalam kewenangannya.


“Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri karena isu ini nasional. Yang bisa kita tekan ya kita tekan. Misalnya soal ketersediaan pangan, Bulog sudah siap, kebutuhan pokok juga relatif stabil,” katanya.


Meski lebih tinggi dari nasional, Ia menegaskan tidak mengganggu daya beli masyarakat NTB. Sebab itu, inflasi yang terjadi tidak dipicu oleh harga kebutuhan pokok. Menyinggung soal upaya menekan inflasi,
Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB itu mengaku masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan BBM dan pengaruhnya terhadap sektor transportasi.


“Kalau persoalannya tidak berkaitan dengan isu nasional, tentu bisa kita intervensi. Tapi kalau menyangkut transportasi dan kebijakan BBM, itu bukan ranah pemerintah daerah,” jelasnya.


Adapun dengan kondisi ini, Faozal mengaku pihaknya akan menyampaikan penjelasan berdasarkan data yang ada. “Minggu depan kami juga akan mengikuti rapat inflasi bersama Bank Indonesia. Dari rilis BPS sebelumnya, penyumbang inflasi memang berasal dari BBM,” pungkasnya. (era)
H. Lalu Moh. Faozal (Suara NTB/dok)

Dukung Pariwisata Mendunia, Dewan Dorong Pemerataan Fasilitas PJU di Seluruh Jalan Provinsi NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dukung Pariwisata Mendunia, Dewan Dorong Pemerataan Fasilitas PJU di Seluruh Jalan Provinsi NTB Mataram (Suara NTB) - Sebagai besar jalan Provinsi, baik yang ada di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kondisinya masih gelap gulita dikarenakan tidak memiliki fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan program unggulan daerah untuk pembangunan sektor pariwisata. Karena itu Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata mendorong pengadaan lampu PJU pada tahun 2026 bisa dilaksanakan secara merata di seluruh kabupaten/kota demi pemerataan pembangunan di setiap daerah. "Untuk anggaran 2026, diharapkan agar PJU yang akan ditender titik pemasangannya dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota, biar ada pemerataan," ujarnya di Mataram. Ia mengakui bahwa pada tahun 2025, Pemprov NTB sudah melaksanakan pengadaan pemasangan PJU. Namun, tidak merata dilakukan di setiap daerah, akibatnya, masih banyak jalan provinsi yang kondisinya masih gelap gulita. Padahal, menurutnya, secara anggaran pada 2025, jumlah titik dan anggaran yang dialokasikan jumlahnya jauh lebih besar dari tahun ini yang hanya dianggarkan sekitar Rp2 miliar. "Tahun 2025 ada ratusan titik yang dipasang dengan anggaran Rp18-19 miliar. Ini yang kita sayangkan, kenapa tahun lalu jumlahnya besar, tetapi titik pemasangannya terbatas," kata Iwan Panjidinata. Menurutnya, proyek pengadaan PJU ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni bagaimana membangun pariwisata mendunia. Namun, justru kondisi yang terlihat saat ini berbanding terbalik dengan besaran anggaran pemasangan PJU pada tahun ini. "Jadi, kalau kita lihat dari sisi anggaran, tidak sebanding dengan kebutuhan. Seharusnya ditingkatkan dan ini akan kita dorong," ujar politisi partai Gerindra itu. Untuk itu, ia berharap Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian anggaran PJU untuk 2026, sebab bila ini tidak dilakukan maka ketimpangan akses penerangan akan terus berlanjut dan tidak mendukung pengembangan pariwisata secara merata di seluruh wilayah NTB. "Jika anggaran dialokasikan sesuai usulan pada tender 2026 diharapkan menghasilkan penempatan PJU yang merata di seluruh kabupaten/kota," pungkasnya. (ndi) Iwan Panjidinata (Suara NTB/ist)
Dukung Pariwisata Mendunia, Dewan Dorong Pemerataan Fasilitas PJU di Seluruh Jalan Provinsi NTBMataram (Suara NTB) - Sebagai besar jalan Provinsi, baik yang ada di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kondisinya masih gelap gulita dikarenakan tidak memiliki fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan program unggulan daerah untuk pembangunan sektor pariwisata.Karena itu Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata mendorong pengadaan lampu PJU pada tahun 2026 bisa dilaksanakan secara merata di seluruh kabupaten/kota demi pemerataan pembangunan di setiap daerah."Untuk anggaran 2026, diharapkan agar PJU yang akan ditender titik pemasangannya dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota, biar ada pemerataan," ujarnya di Mataram.Ia mengakui bahwa pada tahun 2025, Pemprov NTB sudah melaksanakan pengadaan pemasangan PJU. Namun, tidak merata dilakukan di setiap daerah, akibatnya, masih banyak jalan provinsi yang kondisinya masih gelap gulita.Padahal, menurutnya, secara anggaran pada 2025, jumlah titik dan anggaran yang dialokasikan jumlahnya jauh lebih besar dari tahun ini yang hanya dianggarkan sekitar Rp2 miliar."Tahun 2025 ada ratusan titik yang dipasang dengan anggaran Rp18-19 miliar. Ini yang kita sayangkan, kenapa tahun lalu jumlahnya besar, tetapi titik pemasangannya terbatas," kata Iwan Panjidinata.Menurutnya, proyek pengadaan PJU ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni bagaimana membangun pariwisata mendunia. Namun, justru kondisi yang terlihat saat ini berbanding terbalik dengan besaran anggaran pemasangan PJU pada tahun ini."Jadi, kalau kita lihat dari sisi anggaran, tidak sebanding dengan kebutuhan. Seharusnya ditingkatkan dan ini akan kita dorong," ujar politisi partai Gerindra itu.Untuk itu, ia berharap Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian anggaran PJU untuk 2026, sebab bila ini tidak dilakukan maka ketimpangan akses penerangan akan terus berlanjut dan tidak mendukung pengembangan pariwisata secara merata di seluruh wilayah NTB."Jika anggaran dialokasikan sesuai usulan pada tender 2026 diharapkan menghasilkan penempatan PJU yang merata di seluruh kabupaten/kota," pungkasnya. (ndi)Iwan Panjidinata (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Sebagai besar jalan Provinsi, baik yang ada di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kondisinya masih gelap gulita dikarenakan tidak memiliki fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan program unggulan daerah untuk pembangunan sektor pariwisata.

Karena itu Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata mendorong pengadaan lampu PJU pada tahun 2026 bisa dilaksanakan secara merata di seluruh kabupaten/kota demi pemerataan pembangunan di setiap daerah.

“Untuk anggaran 2026, diharapkan agar PJU yang akan ditender titik pemasangannya dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota, biar ada pemerataan,” ujarnya di Mataram.

Ia mengakui bahwa pada tahun 2025, Pemprov NTB sudah melaksanakan pengadaan pemasangan PJU. Namun, tidak merata dilakukan di setiap daerah, akibatnya, masih banyak jalan provinsi yang kondisinya masih gelap gulita.

Padahal, menurutnya, secara anggaran pada 2025, jumlah titik dan anggaran yang dialokasikan jumlahnya jauh lebih besar dari tahun ini yang hanya dianggarkan sekitar Rp2 miliar.

“Tahun 2025 ada ratusan titik yang dipasang dengan anggaran Rp18-19 miliar. Ini yang kita sayangkan, kenapa tahun lalu jumlahnya besar, tetapi titik pemasangannya terbatas,” kata Iwan Panjidinata.

Menurutnya, proyek pengadaan PJU ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni bagaimana membangun pariwisata mendunia. Namun, justru kondisi yang terlihat saat ini berbanding terbalik dengan besaran anggaran pemasangan PJU pada tahun ini.

“Jadi, kalau kita lihat dari sisi anggaran, tidak sebanding dengan kebutuhan. Seharusnya ditingkatkan dan ini akan kita dorong,” ujar politisi partai Gerindra itu.

Untuk itu, ia berharap Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian anggaran PJU untuk 2026, sebab bila ini tidak dilakukan maka ketimpangan akses penerangan akan terus berlanjut dan tidak mendukung pengembangan pariwisata secara merata di seluruh wilayah NTB.

“Jika anggaran dialokasikan sesuai usulan pada tender 2026 diharapkan menghasilkan penempatan PJU yang merata di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya. (ndi)

Iwan Panjidinata (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sebagai besar jalan Provinsi, baik yang ada di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kondisinya masih gelap gulita dikarenakan tidak memiliki fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan program unggulan daerah untuk pembangunan sektor pariwisata.

Karena itu Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata mendorong pengadaan lampu PJU pada tahun 2026 bisa dilaksanakan secara merata di seluruh kabupaten/kota demi pemerataan pembangunan di setiap daerah.

“Untuk anggaran 2026, diharapkan agar PJU yang akan ditender titik pemasangannya dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota, biar ada pemerataan,” ujarnya di Mataram.

Ia mengakui bahwa pada tahun 2025, Pemprov NTB sudah melaksanakan pengadaan pemasangan PJU. Namun, tidak merata dilakukan di setiap daerah, akibatnya, masih banyak jalan provinsi yang kondisinya masih gelap gulita.

Padahal, menurutnya, secara anggaran pada 2025, jumlah titik dan anggaran yang dialokasikan jumlahnya jauh lebih besar dari tahun ini yang hanya dianggarkan sekitar Rp2 miliar.

“Tahun 2025 ada ratusan titik yang dipasang dengan anggaran Rp18-19 miliar. Ini yang kita sayangkan, kenapa tahun lalu jumlahnya besar, tetapi titik pemasangannya terbatas,” kata Iwan Panjidinata.

Menurutnya, proyek pengadaan PJU ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni bagaimana membangun pariwisata mendunia. Namun, justru kondisi yang terlihat saat ini berbanding terbalik dengan besaran anggaran pemasangan PJU pada tahun ini.

“Jadi, kalau kita lihat dari sisi anggaran, tidak sebanding dengan kebutuhan. Seharusnya ditingkatkan dan ini akan kita dorong,” ujar politisi partai Gerindra itu.

Untuk itu, ia berharap Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan melakukan penyesuaian anggaran PJU untuk 2026, sebab bila ini tidak dilakukan maka ketimpangan akses penerangan akan terus berlanjut dan tidak mendukung pengembangan pariwisata secara merata di seluruh wilayah NTB.

“Jika anggaran dialokasikan sesuai usulan pada tender 2026 diharapkan menghasilkan penempatan PJU yang merata di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya. (ndi)

Pengamen dan Gepeng di Mataram akan Ditata, Dinsos Utamakan Rehabilitasi dan Pemberdayaan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BADUT - Seorang badut jalanan menghibur para pengendara di Simpang Empat Tahah Aji, Jalan Sriwijaya yang dipotret beberapa waktu lalu. Pengamen dan Gepeng di Mataram akan ditata, Dinsos utamakan rehabilitasi dan pemberdayaan. (Suara NTB/pan)
BADUT - Seorang badut jalanan menghibur para pengendara di Simpang Empat Tahah Aji, Jalan Sriwijaya yang dipotret beberapa waktu lalu. Pengamen dan Gepeng di Mataram akan ditata, Dinsos utamakan rehabilitasi dan pemberdayaan. (Suara NTB/pan)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah mematangkan rencana penataan terhadap pengamen, anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), badut jalanan, hingga manusia silver yang selama ini beraktivitas di sejumlah titik di Kota Mataram.

Langkah tersebut disiapkan sebagai solusi jangka panjang menyusul meningkatnya aktivitas para pelaku jalanan yang dinilai mulai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan penanganan persoalan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tetapi juga disertai pembinaan, rehabilitasi sosial, dan program pemberdayaan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya sepakat untuk ditata, tetapi perlu ditertibkan terlebih dahulu,” ujarnya, Jumat (3/7).

Menurut Muzakkir, penataan tersebut sekaligus memperjelas pembagian tugas antarinstansi agar penanganan permasalahan sosial tidak tumpang tindih. Mengacu pada Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), kewenangan penertiban berada di tangan Satpol PP. Selanjutnya, Dinsos akan melakukan asesmen untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai bagi setiap individu yang terjaring.

Melalui asesmen tersebut, Dinsos akan memetakan identitas, status kependudukan, serta latar belakang sosial para pengamen maupun gepeng. Hasil pendataan akan menjadi dasar dalam menentukan apakah yang bersangkutan mengikuti program rehabilitasi sosial atau pemberdayaan ekonomi.

Apabila diketahui berasal dari luar Kota Mataram, Dinsos akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk penempatan sementara sebelum dipulangkan ke daerah asal.

“Kalau warga asli Kota Mataram, nanti kami akan mengarahkan mereka ke program pemberdayaan agar tidak lagi turun ke jalan,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinsos juga menggagas kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram untuk memberikan ruang bagi pengamen yang benar-benar memiliki kemampuan seni. Mereka direncanakan dapat tampil secara legal di lokasi tertentu, seperti kawasan Teras Udayana, sehingga tetap memiliki ruang berekspresi tanpa mengganggu ketertiban umum.

“Memang harus mereka yang benar-benar kompeten. Itu yang harus ditata kembali,” katanya.

Mantan Camat Ampenan itu menambahkan, penentuan lokasi ruang kreatif tersebut harus dikaji secara matang bersama OPD terkait. Lokasi yang dipilih diharapkan berada di kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga dapat menjadi wadah berekspresi sekaligus membuka peluang memperoleh penghasilan secara layak tanpa harus beraktivitas di persimpangan jalan.(pan)

BADUT – Seorang badut jalanan menghibur para pengendara di Simpang Empat Tahah Aji, Jalan Sriwijaya yang dipotret beberapa waktu lalu. Pengamen dan Gepeng di Mataram akan ditata, Dinsos utamakan rehabilitasi dan pemberdayaan. (Suara NTB/pan)

Realisasi Belanja BKD Kota Mataram Capai 57,94 Persen, Sejumlah Program Tertunda karena Kendala Pengadaan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Realisasi Belanja BKD Kota Mataram Capai 57,94 Persen, Sejumlah Program Tertunda karena Kendala Pengadaan
Realisasi Belanja BKD Kota Mataram Capai 57,94 Persen, Sejumlah Program Tertunda karena Kendala PengadaanMataram (Suara NTB) – Realisasi belanja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram hingga pertengahan tahun anggaran 2025 telah mencapai 57,94 persen. Meski sebagian besar program berjalan sesuai target, sejumlah kegiatan masih mencatat realisasi rendah akibat kendala pengadaan barang, proses administrasi, serta penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, menjelaskan realisasi belanja operasional telah mencapai sekitar 60 persen. Rinciannya, belanja pegawai terealisasi 58 persen, sedangkan belanja barang dan jasa mencapai 60 persen.Sementara itu, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp8,8 miliar baru terealisasi Rp2,8 miliar atau sekitar 32 persen. Adapun belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar baru terserap Rp2,8 miliar atau 40 persen. Untuk belanja transfer, dari pagu Rp5,3 miliar telah direalisasikan Rp4,2 miliar atau sekitar 79 persen.Ramayoga mengatakan rendahnya realisasi pada sejumlah subkegiatan terutama disebabkan adanya pengadaan barang yang ditunda karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar. Menurutnya, BKD memilih menunda pengadaan dibanding membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan."Kami tidak ingin memaksakan pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Rencananya akan kami laksanakan melalui APBD Perubahan atau pada tahun anggaran berikutnya," ujarnya.Pengadaan tersebut antara lain mencakup server serta perangkat pendukung pelayanan, termasuk perangkat yang digunakan petugas pembayaran pajak secara daring di lapangan.Selain itu, realisasi bantuan keuangan juga belum sepenuhnya terserap karena terdapat sejumlah usulan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi sehingga tidak dapat diproses.Pada pos belanja tidak terduga, penyerapan anggaran bergantung pada kondisi darurat yang terjadi sepanjang tahun. Dari alokasi sekitar Rp7 miliar, realisasi sekitar Rp2 miliar digunakan untuk penanganan bencana banjir.Di sektor pengelolaan barang milik daerah, realisasi anggaran pengamanan aset juga masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi proses pengadaan tanah yang belum dapat diselesaikan karena sejumlah bidang tanah masih menghadapi persoalan administrasi, seperti sengketa ahli waris maupun sertifikat yang masih menjadi agunan di perbankan."Pembayaran baru bisa dilakukan apabila seluruh aspek administrasi dan status kepemilikan telah dinyatakan jelas," kata Ramayoga.Pada program pengelolaan pendapatan daerah, realisasi kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak juga belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kerja sama dengan instansi pertanahan yang belum seluruhnya terlaksana serta adanya kehati-hatian pemerintah dalam merealisasikan sejumlah komponen pendapatan agar tidak menimbulkan persoalan pengembalian anggaran di kemudian hari.Sementara itu, kegiatan penagihan pajak dari pagu Rp3,9 miliar baru terealisasi sekitar Rp2,26 miliar sehingga masih menyisakan anggaran sekitar Rp1,3 miliar.Ramayoga juga menjelaskan masih besarnya sisa anggaran pada administrasi keuangan perangkat daerah. Dari alokasi sekitar Rp78 miliar, realisasi baru mencapai sekitar Rp46–48 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat pada akhir tahun.Menurutnya, pembayaran tunjangan hari raya maupun hak kepegawaian lainnya kepada PPPK dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja sejak surat keputusan pengangkatan diterbitkan, sehingga tidak seluruh anggaran yang disediakan dapat terserap pada tahun berjalan.BKD Kota Mataram berharap sisa program yang belum terealisasi dapat dilaksanakan melalui perubahan anggaran maupun pada tahun anggaran berikutnya setelah seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. (fit)RAPAT KERJA - Rapat kerja Komisi II dengan mitra kerja, salah satunya BKD Kota Mataram pada Jumat (2/7/2026). (Suara NTB/fit)

Mataram (EKBIS NTB) – Realisasi belanja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram hingga pertengahan tahun anggaran 2025 telah mencapai 57,94 persen. Meski sebagian besar program berjalan sesuai target, sejumlah kegiatan masih mencatat realisasi rendah akibat kendala pengadaan barang, proses administrasi, serta penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, menjelaskan realisasi belanja operasional telah mencapai sekitar 60 persen. Rinciannya, belanja pegawai terealisasi 58 persen, sedangkan belanja barang dan jasa mencapai 60 persen.

Sementara itu, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp8,8 miliar baru terealisasi Rp2,8 miliar atau sekitar 32 persen. Adapun belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar baru terserap Rp2,8 miliar atau 40 persen. Untuk belanja transfer, dari pagu Rp5,3 miliar telah direalisasikan Rp4,2 miliar atau sekitar 79 persen.

Ramayoga mengatakan rendahnya realisasi pada sejumlah subkegiatan terutama disebabkan adanya pengadaan barang yang ditunda karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar. Menurutnya, BKD memilih menunda pengadaan dibanding membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan.

“Kami tidak ingin memaksakan pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Rencananya akan kami laksanakan melalui APBD Perubahan atau pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

Pengadaan tersebut antara lain mencakup server serta perangkat pendukung pelayanan, termasuk perangkat yang digunakan petugas pembayaran pajak secara daring di lapangan.

Selain itu, realisasi bantuan keuangan juga belum sepenuhnya terserap karena terdapat sejumlah usulan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi sehingga tidak dapat diproses.

Pada pos belanja tidak terduga, penyerapan anggaran bergantung pada kondisi darurat yang terjadi sepanjang tahun. Dari alokasi sekitar Rp7 miliar, realisasi sekitar Rp2 miliar digunakan untuk penanganan bencana banjir.

Di sektor pengelolaan barang milik daerah, realisasi anggaran pengamanan aset juga masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi proses pengadaan tanah yang belum dapat diselesaikan karena sejumlah bidang tanah masih menghadapi persoalan administrasi, seperti sengketa ahli waris maupun sertifikat yang masih menjadi agunan di perbankan.

“Pembayaran baru bisa dilakukan apabila seluruh aspek administrasi dan status kepemilikan telah dinyatakan jelas,” kata Ramayoga.

Pada program pengelolaan pendapatan daerah, realisasi kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak juga belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kerja sama dengan instansi pertanahan yang belum seluruhnya terlaksana serta adanya kehati-hatian pemerintah dalam merealisasikan sejumlah komponen pendapatan agar tidak menimbulkan persoalan pengembalian anggaran di kemudian hari.

Sementara itu, kegiatan penagihan pajak dari pagu Rp3,9 miliar baru terealisasi sekitar Rp2,26 miliar sehingga masih menyisakan anggaran sekitar Rp1,3 miliar.

Ramayoga juga menjelaskan masih besarnya sisa anggaran pada administrasi keuangan perangkat daerah. Dari alokasi sekitar Rp78 miliar, realisasi baru mencapai sekitar Rp46–48 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat pada akhir tahun.

Menurutnya, pembayaran tunjangan hari raya maupun hak kepegawaian lainnya kepada PPPK dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja sejak surat keputusan pengangkatan diterbitkan, sehingga tidak seluruh anggaran yang disediakan dapat terserap pada tahun berjalan.

BKD Kota Mataram berharap sisa program yang belum terealisasi dapat dilaksanakan melalui perubahan anggaran maupun pada tahun anggaran berikutnya setelah seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. (fit)

RAPAT KERJA – Rapat kerja Komisi II dengan mitra kerja, salah satunya BKD Kota Mataram pada Jumat (2/7/2026). (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi belanja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram hingga pertengahan tahun anggaran 2025 telah mencapai 57,94 persen. Meski sebagian besar program berjalan sesuai target, sejumlah kegiatan masih mencatat realisasi rendah akibat kendala pengadaan barang, proses administrasi, serta penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, menjelaskan realisasi belanja operasional telah mencapai sekitar 60 persen. Rinciannya, belanja pegawai terealisasi 58 persen, sedangkan belanja barang dan jasa mencapai 60 persen.

Sementara itu, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp8,8 miliar baru terealisasi Rp2,8 miliar atau sekitar 32 persen. Adapun belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar baru terserap Rp2,8 miliar atau 40 persen. Untuk belanja transfer, dari pagu Rp5,3 miliar telah direalisasikan Rp4,2 miliar atau sekitar 79 persen.

Ramayoga mengatakan rendahnya realisasi pada sejumlah subkegiatan terutama disebabkan adanya pengadaan barang yang ditunda karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar. Menurutnya, BKD memilih menunda pengadaan dibanding membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan.

“Kami tidak ingin memaksakan pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Rencananya akan kami laksanakan melalui APBD Perubahan atau pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

Pengadaan tersebut antara lain mencakup server serta perangkat pendukung pelayanan, termasuk perangkat yang digunakan petugas pembayaran pajak secara daring di lapangan.

Selain itu, realisasi bantuan keuangan juga belum sepenuhnya terserap karena terdapat sejumlah usulan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi sehingga tidak dapat diproses.

Pada pos belanja tidak terduga, penyerapan anggaran bergantung pada kondisi darurat yang terjadi sepanjang tahun. Dari alokasi sekitar Rp7 miliar, realisasi sekitar Rp2 miliar digunakan untuk penanganan bencana banjir.

Di sektor pengelolaan barang milik daerah, realisasi anggaran pengamanan aset juga masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi proses pengadaan tanah yang belum dapat diselesaikan karena sejumlah bidang tanah masih menghadapi persoalan administrasi, seperti sengketa ahli waris maupun sertifikat yang masih menjadi agunan di perbankan.

“Pembayaran baru bisa dilakukan apabila seluruh aspek administrasi dan status kepemilikan telah dinyatakan jelas,” kata Ramayoga.

Pada program pengelolaan pendapatan daerah, realisasi kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak juga belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kerja sama dengan instansi pertanahan yang belum seluruhnya terlaksana serta adanya kehati-hatian pemerintah dalam merealisasikan sejumlah komponen pendapatan agar tidak menimbulkan persoalan pengembalian anggaran di kemudian hari.

Sementara itu, kegiatan penagihan pajak dari pagu Rp3,9 miliar baru terealisasi sekitar Rp2,26 miliar sehingga masih menyisakan anggaran sekitar Rp1,3 miliar.

Ramayoga juga menjelaskan masih besarnya sisa anggaran pada administrasi keuangan perangkat daerah. Dari alokasi sekitar Rp78 miliar, realisasi baru mencapai sekitar Rp46–48 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat pada akhir tahun.

Menurutnya, pembayaran tunjangan hari raya maupun hak kepegawaian lainnya kepada PPPK dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja sejak surat keputusan pengangkatan diterbitkan, sehingga tidak seluruh anggaran yang disediakan dapat terserap pada tahun berjalan.

BKD Kota Mataram berharap sisa program yang belum terealisasi dapat dilaksanakan melalui perubahan anggaran maupun pada tahun anggaran berikutnya setelah seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. (fit)

Dua Perempuan NTB Digagalkan Berangkat Bekerja Ilegal ke UEA

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dua Perempuan NTB Digagalkan Berangkat Bekerja Ilegal ke UEA

Mataram (Suara NTB)- Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (BP3MI NTB) bekerjasama dengan Direktorat Reserse Penanganan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Kepolisan Daerah (Polda) NTB melakukan pencegahan kepada dua calon pekerja migran berjenis kelamin perempuan yang diduga akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Uni Emirat Arab Kamis malam 02 Juli 2026.


Berawal dari pengaduan korban yang merupakan calon pekerja migran melalui website BP3MI NTB pada tanggal 02 Juni 2026, BP3MI NTB bersama Ditres PPA & PPO Polda NTB bergerak cepat mengamankan korban disebuah rumah penampungan di daerah Gomong Mataram.


Berdasarkan hasil pendalaman informasi, keduanya tersebut direkrut oleh seorang sponsor yang berasal dari Kabupaten Dompu. Masing-masing dari mereka telah menerima uang fee sebesar Rp9 juta yang digunakan sebagai biaya keberangkatan.


Perjalanan korban diawali dengan berangkat menggunakan bus jurusan Dompu – Mataram dan sesuai pesan dari pihak sponsor, setibanya di Terminal Mandalika Bertais, Mataram, akan ada pihak yang menjemput mereka untuk dibawa ke rumah penampungan sementara yang berada di wilayah Gomong, Mataram.


Kepala BP3MI NTB, Kadir, yang juga memantau langsung pencegahan tersebut menyampaikan berdasarkan pengaduan, tim kerja pelindungan BP3MI NTB berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), bergerak cepat melakukan tindakan pencegahan dengan memfasilitasi penjemputan kedua korban dari rumah penampungan di Gomong untuk dipindahkan ke Shelter Polda NTB.


Langkah ini ditindaklanjuti dengan koordinasi erat bersama Unit PPA & PPO Polda NTB guna memfasilitasi proses penjemputan serta pengambilan keterangan lebih lanjut dari calon pekerja migran, ungkap kadir.


Kadir juga menambahkan bahwa BP3MI NTB telah berkoordinasi dengan Disnakertrans Kab. Dompu guna menyampaikan seluruh perkembangan informasi, sekaligus mempersiapkan fasilitasi pemulangan kedua warga tersebut kembali ke daerah asal mereka. “BP3MI NTB menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dengan modus bekerja ke luar negeri murah, cepat dan iming-iming gaji tinggi. Cek Kembali keabsahan dokumen, ijin dan pastikan informasi peluang kerja tersebut benar adanya ke Dinas tenaga Kerja Kab/Kota atau ke BP3MI NTB,” pungkasnya.(bul)

HUT ke-73 Bank Indonesia, IPEBI NTB Salurkan Santunan dan Gelar Donor Darah

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Bank Indonesia, Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi sosial berupa donor darah dan santunan anak yatim.

Kegiatan yang mengusung semangat “Indonesia Bangga, BI Bermakna” ini berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB pada Rabu (1/7/2026).

Aksi ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial Bank Indonesia sekaligus memperkuat kolaborasi dengan perbankan, UMKM binaan, pondok pesantren, pemerintah daerah, hingga berbagai mitra strategis guna memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting dari pelaksanaan kegiatan tersebut:

Sinergi Donor Darah: Mendorong ketersediaan stok darah bagi masyarakat, BI NTB bekerja sama langsung dengan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Aksi donor darah ini diikuti oleh pegawai internal BI, insan perbankan, instansi mitra, pelaku UMKM binaan, hingga perwakilan pondok pesantren.

Santunan Anak Yatim: Sebagai bentuk rasa syukur atas pengabdian Bank Indonesia selama 73 tahun kepada bangsa dan negara, BI NTB turut menyalurkan santunan kepada anak yatim dengan harapan dapat memperkuat kebersamaan.

Pesan Pimpinan: Optimisme dan Kontribusi Nyata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam sambutannya mengajak seluruh insan Bank Indonesia untuk senantiasa bersyukur, memperkuat komitmen kerja, serta tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan demi memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan bahwa semangat HUT tahun ini harus menjadi landasan untuk memperkuat kepedulian sosial.

“Melalui rangkaian HUT ke-73 ini, Bank Indonesia Provinsi NTB akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hario K. Pamungkas. (r)

PLN UIP Nusra Temui Kapolda NTT, Perkuat Sinergi Pengamanan Proyek Strategis Ketenagalistrikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) melalui audiensi antara General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, beserta jajaran manajemen dengan Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, Selasa, 30 Juni 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Mapolda NTT tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas pengamanan proyek-proyek strategis nasional sektor ketenagalistrikan yang tengah dikembangkan PLN di NTT, termasuk pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6, PLTP Mataloko, serta berbagai proyek energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menyampaikan bahwa dukungan unsur pengamanan sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dapat berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran.

“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan bagian dari upaya menghadirkan energi yang andal bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dengan Polda NTT menjadi sangat penting dalam menjaga kondusivitas, mengamankan aset, serta memitigasi berbagai potensi gangguan di lapangan,” ujar Manurung.

Selain meningkatkan keandalan pasokan listrik, proyek-proyek ketenagalistrikan yang sedang dikembangkan di NTT juga turut mendukung agenda transisi energi nasional melalui pemanfaatan energi bersih dan terbarukan.

Menurut Manurung, keberhasilan pembangunan proyek ketenagalistrikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga unsur pengamanan.

“Kami berharap koordinasi yang baik antara PLN dan Polda NTT dapat terus diperkuat sehingga setiap tantangan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan terukur. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Polda NTT untuk mendukung pengamanan objek vital nasional, termasuk infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Polda NTT juga siap memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan PLN dalam rangka menjaga keamanan proyek, aset, serta mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan di NTT.

Melalui penguatan sinergi antara PT PLN (Persero) UIP Nusra dan Polda NTT, diharapkan seluruh proyek strategis ketenagalistrikan di NTT dapat berjalan secara aman, berkelanjutan, dan tepat waktu, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan listrik, serta mempercepat terwujudnya transisi energi di Indonesia.(bul)

Modal Rekor dan Kemenangan, Ramadhipa Optimistis Taklukkan Sirkuit Jerez

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM), M. Kiandra Ramadhipa, optimistis menghadapi tantangan putaran ketiga ajang Moto3 Junior World Championship 2026. Balapan yang akan berlangsung di Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Spanyol, pada 4-5 Juli 2026 ini menjadi momen krusial bagi pemuda asal Sleman, Yogyakarta tersebut. Ia siap mengulangi catatan kemenangan yang pernah ditorehkannya di sirkuit yang sama pada ajang Red Bull Rookies Cup, beberapa bulan lalu.

Turun bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team dengan menunggangi motor NSF250RW, Ramadhipa terus mencatatkan raihan positif di setiap putaran. Mengawali musim dengan performa yang nyaris sempurna—meraih finis ketiga dan keenam di Barcelona serta kemenangan mutlak di Estoril—kini Ramadhipa kokoh di posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior World Championship. Ia telah mengoleksi 51 poin dan hanya terpaut tujuh angka dari pimpinan klasemen.

“Saya sangat siap menghadapi balapan di Jerez. Dalam beberapa pekan terakhir, saya sudah mempersiapkan fisik maupun mental dengan matang. Saya optimistis bisa menunjukkan performa terbaik akhir pekan ini,” ujar Ramadhipa.

“Saya punya kenangan indah saat balapan di Jerez dan mampu meraih hasil positif pada seri MotoJunior terakhir saya. Saya berharap bisa memanfaatkan modal berharga ini untuk tampil optimal,” tambahnya.

Pecahkan Rekor Izan Guevara

Pada putaran sebelumnya di Estoril, Ramadhipa berhasil mencetak sejarah baru. Ia menjadi pembalap dengan jangka waktu tersingkat (11 bulan, 22 hari) yang mampu meraih kemenangan di dua ajang berbeda, yaitu European Talent Cup (ETC) dan Moto3 Junior World Championship. Rekor ini mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Izan Guevara pada tahun 2020 (1 tahun, 4 bulan).

Selain itu, pembalap muda Astra Honda ini juga resmi masuk dalam daftar elite pembalap dunia yang pernah memenangi balapan di tiga ajang junior bergengsi sekaligus: European Talent Cup, Moto3 Junior World Championship, dan Red Bull Rookies Cup.

Lompatan prestasi ini diraihnya dalam kurun waktu kurang dari setahun, dimulai dari kemenangan di ETC putaran Magny-Cours (Prancis, 6 Juli 2025), disusul kemenangan di RBRC Jerez (Spanyol, 26 April 2026), dan terbaru di Moto3 Junior World Championship Estoril (Portugal, 14 Juni 2026).

Jadwal Balapan

Aksi Ramadhipa di Moto3 Junior World Championship akhir pekan ini akan dimulai pada Jumat (3/7/2026) melalui dua sesi Free Practice (FP) pada pukul 15.30 WIB dan 19.15 WIB.

Pada Sabtu (4/7/2026), sesi Practice akan digelar pukul 15.20 WIB sebelum dilanjutkan ke sesi kualifikasi Q1 dan Q2 mulai pukul 18.10 WIB. Sementara itu, dua balapan utama (Race) masing-masing sepanjang 15 lap akan digelar pada Minggu (5/7/2026) pukul 16.00 WIB dan 19.00 WIB.

Seluruh rangkaian balapan ini dapat disaksikan secara langsung melalui kanal resmi YouTube FIM MotoJunior. (r/fan)

1...185186187...1,074Halaman 186 dari 1,074