Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 185

Harga Cabai Rawit dan Tomat Anjlok

By
ekbisntb.com
-
0
Ana, pedagang sayur di Pasar Pagesangan menunggu pembeli pada, Rabu 27 Agustus 2025. Harga cabai rawit dan tomat anjlok(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani tak lagi untung. Pasalnya, harga tomat dan cabai rawit anjlok. Melimpahnya pasokan dan rendahnya daya beli masyarakat disinyalir menjadi pemicu.

Ana, pedagang sayur di Pasar Pagesangan menuturkan, harga cabai rawit dan tomat anjlok sejak seminggu lalu. Ia membeli di pengepul Rp20 ribu perkilogram. Lalu, ia menjual seharga Rp25 ribu per kilogram.

Sementara, harga tomat dijual Rp5 ribu perkilogram. “Sekarang cabai murah Rp25 ribu sekilo,” sebutnya.

Ia membandingkan harga cabai rawit dan tomat cukup fantastis mencapai Rp75 ribu – Rp110 ribu perkilogram. Meskipun harganya mahal, tetapi ramai pembeli.

Kondisi ini menurut dia, berbanding terbalik. Harga cabai murah namun sepi pembeli. “Saya beli 10 kilo. Tiga hari ini masih belum habis. Kalau cabai mahal tidak sampai dua hari cabai sudah habis,” katanya mengeluh.

Pedagang asal Gerung, Kabupaten Lombok Barat tidak mengetahui penyebabnya. Kemungkinan stok di pasar melimpah sehingga harga cabai turun drastis.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah membenanrkan harga cabai rawit dan tomat anjlok. Anjloknya bahan bumbu dapur ini, dipicu melimpahnya pasokan di tingkat pengepul. Hal ini juga tidak diimbangi daya beli masyarakat “Begitu sudah kalau produksi melimpah harga pasti anjlok,” terangnya.

Salah satu strategi adalah segera mengaktifkan operasional koperasi merah putih. Koperasi bisa menampung hasil panen saat melimpah, sehingga petani tidak merugi.

Selama ini kata Irwan, hasil produksi petani maupun nelayan dibeli oleh koperasi unit desa. KUD mendistribusikan kembali ke pengecer. Tujuannya rantai distribusi barang berjalan dan harga tetap stabil. “Kita sangat menunggu koperasi merah putih ini segera berjalan, karena itu salah satu solusinya,” kata dia.

Anjloknya harga cabai dan tomat diharapkan petani tidak merugi. Kondisi ini tidak berlangsung lama.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, harga cabai rawit dan tomat stabil. Stok di pengepul melimpah, sehingga harga terjangkau. Justru, ia mengkhawatirkan terjadinya kenaikan pada daging ayam dan telur ayam menjelang maulid. “Daging ayam di Pasar Dasan Agung mulai naik Rp40 ribu perkilo,” sebutnya.

Ia mengharapkan masyarakat tidak panik dan membeli bahan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah tetap memantau dan mengintervensi bilamana terjadi gejolak harga di pasar. (cem)

Soroti Penataan UKM, Retribusi dan Aset Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Muhtar(ekbisntb.com/dok)

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk penataan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), optimalisasi retribusi, serta efisiensi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan perubahan APBD Kota Mataram tahun 2025 bersama BKD dan Dinas Perinkop UKM Kota Mataram, baru-baru ini.

Muhtar menekankan perlunya evaluasi serius terhadap pola belanja OPD yang dinilai masih timpang. “Ada OPD dengan belanja operasional dan pegawai cukup besar, tetapi belanja modalnya sangat kecil. Hal seperti ini harus disadarkan agar keuangan daerah lebih sehat,” ujarnya.

Dia juga menyoroti ketiadaan aturan yang jelas mengenai zonasi UKM. Menurutnya, tanpa regulasi yang mengatur lokasi usaha, pemerintah daerah akan kesulitan dalam penarikan retribusi. “Perlu ada pemetaan dan zonasi UKM. Di mana boleh ada UKM, di mana tidak boleh. Kalau tidak ada aturan, kita tidak bisa asal memungut retribusi,” katanya.

Ia mencontohkan keberadaan pedagang kecil di sepanjang jalan dari kediaman Wakil Gubernur hingga kawasan timur kota, yang hingga kini belum sepenuhnya tersentuh pungutan resmi. Begitu pula dengan kawasan utara yang menjadi simpul pariwisata dan ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada sore hari.

“Setiap sore kawasan itu penuh pengunjung, tapi bagaimana izin, pungutan, dan retribusinya? Ini seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) ke depan,” imbuhnya.

Selain persoalan UKM, politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti tata kelola aset daerah yang dinilai belum optimal sejak lama. Ia menilai Badan Keuangan Daerah (BKD) masih kekurangan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, misalnya notaris, yang dibutuhkan dalam pengurusan aset tetap.

“Pengelolaan aset dari dulu sampai sekarang masih mandek. Banyak aset tidak berfungsi, termasuk kendaraan dinas yang hanya terparkir tanpa dimanfaatkan. Seharusnya dihapus agar tidak jadi beban biaya perawatan,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini menekankan bahwa perbaikan tata kelola aset, retribusi, dan zonasi UKM sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi beban keuangan. “Kalau kita biarkan, aset yang tidak berfungsi hanya menambah biaya. Sebaliknya, kalau ditata dengan baik, ini bisa menjadi solusi memperkuat keuangan daerah,” pungkas Muhtar. (fit)

PAD APBD P Bertambah Rp22,9 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
H. M. Ramayoga(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram, menetapkan pendapatan asli daerah (PAD) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan bertambah mencapai Rp22,9 miliar. Peningkatan pendapatan ini, bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga menjelaskan, tim anggaran pemerintah daerah telah menetapkan peningkatan pendapatan asli daerah di APBD perubahan sebesar Rp631 miliar dari sebelumnya Rp608 miliar. Artinya, ada kenaikan PAD senilai Rp22,9 miliar lebih. “PAD ada kenaikan sekitar Rp22 miliar lebih,” sebut Yoga ditemui pada, Kamis 28 Agustus 2025.

Peningkatan PAD bersumber dari pajak daerah senilai Rp10,5 miliar. Retribusi daerah senilai Rp12 miliar lebih. Retribusi ini berasal dari badan layanan umum daerah Rumah Sakit H. Moh. Ruslan dan BLUD puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Mataram. Yoga mengakui, retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi persampahan menjadi pekerjaan rumah.

Pihaknya menargetkan realisasi mencapai 80 persen dari target. “Tahun lalu, realisasinya 60 persen. Kita upayakan bisa mencapai 80 persen,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, menggambarkan secara kesuluruhan bahwa kondis APBD perubahan masih aman. Anggaran tidak mengalami defisit.

Kebutuhan belanja daerah tertutupi oleh sisa lebih perhitungan anggaran.

Yoga menyebutkan, pasca audit dari Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan silpa mencapai Rp166 miliar lebih. Anggaran Rp66 miliar telah dialokasikan untuk program di APBD murni 2025. Sisanya Rp100 miliar di APBD perubahan. “Kalau silpa APBD murni sudah dipakai di murni,” pungkasnya.

Silpa bersumber dari dana bantuan operasional sekolah, BLUD, belanja barang dan jasa. Pengalokasiannya dikembalikan sesuai sumber anggaran sebelumnya. “Dikembalikan lagi sesuai sumbernya. Kalau misalkan BLUD dipakai lagi untuk BLUD,” demikian terang Yoga. (cem)

Potensi Lahan Tambak Garam di Bima Capai 4.675 Hektare

By
ekbisntb.com
-
0
Lahan tambak garam di Desa Senolo, Kecamatan Bolo, beberapa waktu lalu. Luas lahan yang berpotensi menjadi tambak garam di Bima mencapai 4.675 hektare pada tahun 2025(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Kabupaten Bima menyimpan potensi besar untuk pengembangan tambak garam. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima mencatat, luas lahan yang berpotensi menjadi tambak garam mencapai 4.675 hektare pada tahun 2025.

Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Investasi DKP Kabupaten Bima, Irmalashari, menjelaskan bahwa luas lahan tersebut merupakan data sewilayan Kabupaten Bima. Ia menambahkan, sebaran lahan potensial tersebar di sejumlah kecamatan lain. Namun, Kecamatan Woha tetap menjadi wilayah dengan cadangan lahan paling besar.

“Di Woha potensinya 2.131 hektare. Kalau di Bolo hanya 797 hektare. Ini potensi, bukan eksisting. Yang berpotensi dijadikan lahan garam,” sebutnya saat ditemui Ekbis NTB, pada Kamis 28 Agustus 2025.

Besarnya potensi ini diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi garam rakyat di Bima.

Irma juga menyebutkan, produksi garam di Bima juga menunjukkan tren kenaikan setiap tahun. Berdasarkan data perhitungan dari tenaga penyuluh yang diterima, produksi garam pada tahun 2023 tercatat sebanyak 108 ribu ton. Angka tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 130 ribu ton.

“Setiap tahun ada tren kenaikan. Data ini berdasarkan perhitungan dari tenaga penyuluh,” ucapnya.

Menurutnya, peningkatan produksi ini sejalan dengan luas lahan yang terus dimanfaatkan para petani. Meski belum seluruh potensi lahan tergarap, tren positif tetap terlihat. Ia menekankan, pemanfaatan lahan baru masih memungkinkan untuk mendorong produksi lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.

Potensi lahan yang masih luas memberi peluang besar bagi para petambak dan investor. Pemerintah daerah melalui DKP terus mendorong optimalisasi lahan dengan melibatkan penyuluh dan kelompok masyarakat. Tujuannya agar pengelolaan lahan berjalan efektif dan produktif.

Irma menegaskan bahwa pemetaan potensi lahan menjadi dasar penting dalam perencanaan pengembangan garam di Bima. Dengan data yang jelas, pemerintah dan masyarakat bisa menyiapkan strategi bersama.

Ia berharap tren positif produksi garam bisa terjaga melalui pemanfaatan potensi lahan yang ada. Dengan begitu, Bima tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi pada suplai garam untuk daerah lain. (hir)

Geladi Lapang, Upaya BNPB Tangkal Informasi Hoaks Bencana

By
ekbisntb.com
-
0
Geladi Lapang dalam menghadapi bencana alam, seperti tsunami, banjir dan gunung meletus di Lapangan Malomba Ampenan, Kamis, 28 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Informasi bencana besar yang akan melanda Indonesia, khususnya terjadinya Megathrust di selatan Indonesia banyak menghiasi media sosial (medsos). Hal ini membuat masyarakat takut dan berspekulasi terhadap dampak bencana yang kemungkinan terjadi.

Terkait hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menggelar Field Training Exercise (Geladi Lapang) sebagai rangkaian kegiatan peningkatan efektivitas komunikasi risiko bencana di Lapangan Malomba Ampenan, Kamis, 28 Agustus 2025.

Acara yang dibuka Penjabat Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., diikuti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB) Kota Mataram, warga yang tinggal Desa Tangguh Bencana dan media.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T., menjelaskan, tujuan geladi lapang ini untuk memperkuat sistem penyampaian informasi resmi agar masyarakat tidak terjebak isu palsu ketika menghadapi kondisi darurat. Untuk itu, komunikasi yang tepat memegang peranan penting saat penanganan darurat, sehingga ketika ada kesalahan informasi bisa memicu kepanikan, bahkan membuat warga mengambil tindakan yang keliru.

Menurutnya, komunikasi yang tepat dalam penanganan darurat bencana sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang tidak benar atau hoaks. Selain itu, geladi lapang yang digelar bertujuan agar masyarakat melihat langsung seperti apa simulasi yang dilakukan pemerintah dan aparat pada situasi darurat.

‘’Seperti dari penyebaran hoaks, kepanikan hingga pengungsian, sampai penyaluran bantuan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan BNPB berupaya memastikan aliran informasi bersumber dari kanal resmi. Dengan begitu, masyarakat terdampak bisa menerima klarifikasi yang benar sehingga pelayanan darurat berjalan optimal,’’ harapnya.

Di sisi lain, tambahnya, pentingnya posko tanggap darurat ketika terjadi bencana. Posko berfungsi sebagai pusat koordinasi semua aktivitas, penyajian data korban dan distribusi logistik bagi korban bencana. Dalam hal ini, terangnya, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota ketika terjadi bencana, keberadaan posko tanggap darurat merupakan hal yang paling penting.

‘’Itu yang paling utama kita, kita aktivasi pos komando darurat bencana. Ini yang akan mengorganisir semuanya, termasuk juga alur informasi, data pencarian korban dan seterusnya,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahmadi. Menurutnya, BPBD Provinsi memiliki tugas utama mengkoordinasikan semua pihak, ketika terjadi bencana di daerah, seperti kementerian termasuk juga dari OPD pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya, semua data terkait bencana mengarah kepada BPBD Provinsi, kemudian diolah dan disinergikan.

Pihaknya berharap melalui geladi lapang di Lapangan Malomba Ampenan ini, masyarakat bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Termasuk, dalam menangkal berbagai macam informasi hoaks tentang bencana, sehingga tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan. (ham)

Gagas Paguyuban Lintas Pengusaha

By
ekbisntb.com
-
0
H. Salman(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah pengusaha di NTB mendorong pembentukan paguyuban pengusaha. Gagasan ini muncul dari keresahan banyak pelaku usaha di daerah yang merasa tidak terakomodasi dalam asosiasi resmi yang ada, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan kepada sesama pengusaha.

Pengusaha kontraktor sekaligus mantan Ketua Gapensi Lombok Barat, H. Salman, SH, menegaskan, sudah banyak pengusaha yang mendorong terbentuknya paguyuban pengusaha ini.

Sebab menurut H. Salman, asosiasi pengusaha yang ada selama ini kerap kehilangan arah karena dipimpin bukan oleh pengusaha murni. Akibatnya, kepentingan anggota seringkali tidak diperjuangkan dengan maksimal.

“Banyak asosiasi yang akhirnya hanya ditunggangi untuk kepentingan tertentu. Ketua-ketuanya bukan murni pengusaha, sehingga mereka tidak merasakan langsung apa yang dialami anggotanya,” ungkap pengacara ini.

Perjuangan Nasib Pengusaha Lokal

Salman menilai, pengusaha lokal di NTB kerap kalah bersaing dengan pihak luar, bahkan di sektor-sektor strategis seperti konstruksi dan pertambangan. Ia mencontohkan, banyak proyek di daerah justru dimenangkan oleh kontraktor dari luar NTB, sementara kontraktor lokal hanya menjadi penonton.

“Banyak contoh usaha yang dikuasai oleh orang luar. Akhirnya yang terjadi, bukan hanya usaha lokal terpinggirkan, tapi juga menimbulkan masalah sosial,” tegasnya.

Paguyuban sebagai Alternatif

Karena itu, Salman bersama sejumlah rekannya mendorong pembentukan paguyuban pengusaha lintas sektor di NTB. Berbeda dengan asosiasi formal, paguyuban ini akan bersifat lebih cair dan menekankan solidaritas antar pengusaha.

“Kalau di pusat ada Persatuan Pengusaha Indonesia, kenapa di daerah kita tidak bisa membentuk wadah serupa. Tidak harus formal, tapi spiritnya jelas: memperjuangkan kepentingan pengusaha lokal agar lebih berdaya,” katanya.

Paguyuban ini nantinya tidak hanya terbatas pada kontraktor, tapi terbuka untuk semua pelaku usaha. Tujuannya, agar pengusaha NTB memiliki kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk akses terhadap proyek daerah, regulasi yang adil, hingga perlindungan dari praktik curang.

Dorongan untuk Mandiri

Salman menekankan bahwa wadah baru ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan menjadi tempat berbagi gagasan dan memperjuangkan keadilan.

“Kalau masih sibuk urus dapur sendiri, pemberdayaan kepada anggota tidak bisa dilakukan. ini yang akan dilakukan di paguyuban ini nantinya. Bukan menjadi organisasi untuk mengamankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja,” tegasnya.(bul)

Perkuat Fungsi Linmas Untuk Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Daerah Wisata

By
ekbisntb.com
-
0
Dr. H. Fathul Gani, M. Si, Kasat Pol PP NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Nusa Tenggara Barat terus berbenah sebagai daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia. Tidak hanya menghadirkan keindahan alam dan budaya, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menegaskan bahwa keamanan menjadi faktor kunci dalam menjaga citra pariwisata daerah. Peningkatan kasus kriminalitas, seperti pembunuhan atau tindak kejahatan jalanan tidak boleh terjadi, karena dapat mengurangi rasa aman dan berpotensi mengganggu kunjungan wisatawan.

“NTB sebagai destinasi wisata harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Jangan sampai ada kasus-kasus kriminal yang meningkat, karena itu akan berdampak langsung pada kepercayaan wisatawan,” ujar Gani di ruang kerjanya, Kamis, 28 Agustus 2025.

Perkuat Fungsi Linmas di Tingkat Desa dan Kelurahan

Untuk menjaga kondusivitas, Satpol PP NTB kini mendorong peningkatan fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas). Menurut Gani, keberadaan Linmas yang menyebar di desa dan kelurahan merupakan garda terdepan dalam deteksi dini potensi gangguan keamanan.

“Kita sedang perkuat fungsi Linmas. Mereka ini yang paling dekat dengan masyarakat. Pos ronda kita aktifkan kembali, patroli ditingkatkan, dan koordinasi dengan kabupaten/kota terus berjalan. Semua ini bagian dari antisipasi agar situasi tetap kondusif,” tegasnya.

Selain Linmas, Pol PP NTB juga menggandeng aparat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok sadar wisata untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan aman. Keterlibatan masyarakat dianggap penting agar pencegahan kriminalitas tidak hanya bergantung pada aparat.

Antisipasi Daerah Rawan dan Tindak Kriminalitas

Fathul Gani tidak menutup mata terhadap sejumlah kasus kejahatan yang sempat menimbulkan keresahan, yaitu dugaan kasus pembegalan yang berujung korban kepada pemuda pemudi di Lombok Utara.

“Kasus yang muncul seperti dugaan tindak kriminal begal. Itu menjadi atensi kita bersama aparat keamanan lain. Kita tidak ingin hal-hal seperti ini mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga,” katanya.

Pol PP NTB juga memperkuat koordinasi dengan kepolisian untuk memastikan penanganan hukum berjalan efektif. Dengan begitu, potensi kejahatan bisa ditekan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Keamanan, Faktor Penentu Pariwisata NTB

Menurut Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini, keberhasilan NTB sebagai destinasi wisata dunia tidak cukup hanya dengan mengandalkan keindahan alam seperti Gunung Rinjani, Mandalika, Gili Trawangan, atau Pantai Pink. Keamanan adalah syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan.

“Wisatawan itu bukan hanya mencari panorama, tapi juga rasa aman. Kalau mereka merasa nyaman, maka mereka akan kembali dan merekomendasikan NTB kepada dunia. Jadi, keamanan adalah investasi besar bagi pariwisata kita,” jelasnya.

Dorong Sinergi Lintas Sektor

Kasat Pol PP NTB juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menjaga stabilitas daerah. Ia menekankan, keberhasilan menjaga NTB sebagai destinasi wisata aman bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat.

“Kalau keamanan ini dijaga bersama, manfaatnya akan kembali ke masyarakat. Ekonomi tumbuh, usaha kecil hidup, dan lapangan kerja terbuka. Karena itu, kita berharap masyarakat aktif melapor jika ada potensi gangguan keamanan,” tutupnya.(bul)

Serapan Belanja 18 OPD NTB Masih Rendah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Nursalim(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi belanja daerah di Provinsi NTB hingga pertengahan tahun anggaran 2025 belum menunjukkan hasil optimal. Dari total 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tercatat masih ada 18 OPD yang serapan belanjanya berada di bawah 50 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Nursalim, mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemprov. Menurutnya, percepatan belanja daerah sangat penting karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Uang sudah standby, kondisi fiskal kita juga semakin membaik. Tinggal bagaimana kecepatan perangkat daerah untuk mengeksekusi program. Kalau kegiatan sudah berjalan, SKPD bisa segera mengajukan pencairan,” jelas Nursalim, Jumat, 28 Agustus 2025.

Ia menyebutkan, beberapa OPD dengan realisasi belanja rendah di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Kesbangpoldagri. Meski begitu, rata-rata OPD tersebut sudah melakukan kontrak pekerjaan, sehingga diharapkan pada bulan depan mulai mengajukan pembayaran.

“Kami sudah memanggil OPD yang realisasinya masih rendah. Bukan untuk menekan, tapi memastikan prosedur berjalan dengan baik serta kualitas pekerjaan tetap terjaga. Harapan kita bulan depan realisasinya melonjak,” tambahnya.

Nursalim menegaskan, rendahnya serapan anggaran dapat berdampak pada perlambatan roda ekonomi daerah. APBD, kata dia, berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Kalau serapan rendah, efeknya tenaga kerja terlambat dibayar, penyedia barang dan jasa juga tidak bisa berbelanja. Padahal APBD ini instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Meski demikian, ia optimistis realisasi belanja OPD akan meningkat signifikan pada triwulan berikutnya. Hal ini didukung dengan progres kontrak yang sudah berjalan di sebagian besar OPD.

“Sekarang rata-rata OPD sudah masuk tahap kontrak. Tinggal menunggu pengajuan pembayaran. Jadi, kita yakin serapan akan naik, sekaligus meminimalisir temuan audit seperti tahun lalu yang sudah jauh menurun,” terang Nursalim.

Pemprov NTB menargetkan seluruh OPD dapat memaksimalkan serapan belanja sebelum akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2025.(bul)

Harga Emas UBS-Galeri24-Antam di Pegadaian Kamis ini Kompak Naik

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis 28 Agustus 2025, menunjukkan harga tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam kompak naik.

‎Emas Galeri24 naik ke angka Rp1.925.000 dari semula Rp1.917.000 per gram, begitu pula emas Antam yang turut naik menjadi Rp2.018.000 dari Rp2.000.000 per gram.

‎Sedangkan emas UBS naik ke Rp1.937.000 yang semula dibanderol dengan harga Rp1.931.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.047.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.937.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp3.843.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp9.495.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp18.890.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp47.131.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp94.068.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp188.060.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp470.011.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp938.915.000

‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.010.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.925.000.

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.793.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.411.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.771.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.810.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.547.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.000.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp467.269.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp934.078.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.868.154.000.

‎Harga emas Antam:

‎- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.061.000

‎- Harga emas Antam 1 gram: Rp2.018.000

‎- Harga emas Antam 2 gram: Rp3.973.000

‎- Harga emas Antam 3 gram : Rp5.934.000

‎- Harga emas Antam 5 gram: Rp9.854.000

‎- Harga emas Antam 10 gram: Rp19.651.000

‎- Harga emas Antam 25 gram: Rp48.997.000

‎- Harga emas Antam 50 gram: Rp97.911.000

‎- Harga emas Antam 100 gram: Rp195.741.000

‎- Harga emas Antam 250 gram: Rp489.076.000

‎- Harga emas Antam 500 gram: Rp977.933.000

‎- Harga emas Antam 1.000 gram: Rp1.955.824.000. (ant)

Disperindag Bima Dampingi UMKM Lewat Program “Selasa Menyapa”

By
ekbisntb.com
-
0
Stan Disperindag di kegiatan Selasa Menyapa di Kecamatan Woha, Rabu 27 Agustus 2025(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu upaya nyata dilakukan lewat program Selasa Menyapa yang rutin digelar di setiap kecamatan.

Dalam kegiatan ini, Disperindag tidak hanya menghadirkan bazar produk UMKM lokal. Namun, juga membuka stan pelayanan. Fungsional Penyuluh Perindag, Siti Rosmiati, menjelaskan bahwa timnya bertanggung jawab penuh terhadap pameran dan pelayanan.

“Kami di pelayanan itu ada konsultasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), konsultasi pendampingan sertifikasi halal, merek, sama kemasan. Konsultasi ini terbuka untuk semua pelaku UMKM di Kabupaten Bima saat kegiatan Selasa Menyapa,” ujarnya, Selasa 26 Agustus 2025.

Ia menegaskan, pendampingan tersebut bersifat menyeluruh. Khusus untuk penerbitan NIB, pihaknya membantu hingga tuntas. “Kalau NIB, kami bantu sampai terbitnya karena memang gratis,” katanya.

Antusiasme pelaku usaha terhadap layanan itu cukup tinggi. Dalam sekali kegiatan Selasa Menyapa, puluhan UMKM hadir untuk berkonsultasi langsung sesuai kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, Disperindag juga menghadirkan UMKM setempat untuk memamerkan produk unggulannya.

“Setiap kegiatan Selasa Menyapa, kami hadirkan para UMKM dari lokasi kecamatannya. Kami seleksi untuk memamerkan produknya, dan itu puluhan,” jelasnya.

Produk yang dominan, lanjutnya, berasal dari sektor makanan dan kerajinan kain tenun. Untuk makanan, jenisnya banyak, berupa kue kering khas Bima.

“Misalnya kayak Dicenggu yang terkenal dengan rengginang. Selain kue khas Bima, produknya juga kue-kue modern yang para pelaku UMKM kreasikan dengan berbagai ide inovasi,” tambah Siti.

Disperindag tidak sekadar memberi ruang pamer, tetapi juga melatih UMKM agar terus berinovasi. Ia menyebut pola konsumsi masyarakat Bima yang cepat mengikuti tren sebagai peluang sekaligus tantangan.

“Kami juga latih mereka untuk berinovasi supaya tidak kalah saing, karena kita di Bima ini sangat konsumtif. Ada yang viral, langsung ikut-ikutan,” tuturnya.

Program Selasa Menyapa kini menjadi salah satu wadah efektif bagi UMKM untuk mendapatkan ilmu, pendampingan, sekaligus pasar. Setiap pekan, ratusan masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka tidak hanya melihat pelayanan publik, tetapi juga bisa langsung membeli produk UMKM lokal.

Disperindag berharap, lewat pola ini, UMKM semakin berdaya dan mampu naik kelas. Mulai dari perizinan yang lengkap, sertifikasi halal, hingga kemasan yang layak jual. Dengan begitu, produk mereka bisa bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga merambah pasar yang lebih luas. (hir)

1...184185186...817Page 185 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami