2.753 Aset Daerah Diusulkan Lelang

Penulis

-

6 Juli 2026

Sumbawa Besar (EKBIS NTB) –
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa, mencatat sekitar 2.753 Barang Milik Daerah (BMD) atau aset rusak berat untuk dilelang. Barang yang dilelang itupun didominasi alat perkantoran dan beberapa unit kendaraan bermotor roda empat, tiga, dan dua.

“Sebenarnya kita sudah usulkan sejak bulan Januari lalu, tetapi karena ada kesibukan teman-teman di KPKNL, sehingga bulan ini baru akan mulai dilakukan penilaian harga. Ketika sudah dinilai baru kita lelang,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa, Ade Candra, dikonfirmasi pekan kemarin.

Barang yang akan dilelang tersebut, terdiri dari kursi lipat, genset, lemari besi, kipas angin, kompresor AC, mesin air, kulkas, mesin potong rumput, alat kesehatan, dan brangkas.

“Kita juga lelang untuk barang plastik dengan berat barang sekitar 1. 537 kilogram, termasuk printer, laptop, kamera, dan sound sistem. Kalau untuk kendaraan ada juga, tetapi kami masih melakukan rekonsiliasi bersama OPD,” ucapnya.

Untuk proses lelang yang akan dilakukan nantinya, pemerintah tetap akan melibatkan KPKNL Bima untuk memastikan nilai barang tersebut. Setelah sudah ada hasil penilaian terhadap aset tersebut, baru bisa dilakukan proses lelang.
Disinggung terkait potensi pendapatan daerah dari BMD yang dilelang tersebut, Ade mengaku masih belum mengetahui secara pasti jumlahnya secara keseluruhan. Pasalnya, hingga saat ini tim dari KPKNL belum pernah melakukan penilaian harga atas BMD yang diusulkan tersebut.

“Kami belum bisa menghitung potensi pendapatan dari lelang itu, karena tim dari KPKNL belum melakukan penilaian harga. Kita baru bisa memiliki perkiraan harga setelah tim KPKNL merampungkan penilaian harga menjadi potensi pendapatan daerah,” demikian kata dia. (ils)

Audiensi Gubernur NTB, PLN UIP Nusra Komitmen Dukung Sektor Strategis Daerah Lewat Penyediaan Pasokan Listrik Andal

Penulis

ekbisntb.com

-

6 Juli 2026

0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui audiensi antara General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, beserta jajaran manajemen dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Gubernur NTB, Senin, 6 Juli 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi sekaligus membahas dukungan PLN terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, khususnya melalui penyediaan pasokan listrik yang andal guna menunjang sektor pariwisata, investasi, dan berbagai agenda strategis di daerah.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa sektor pariwisata NTB terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama 2026, pertumbuhan sektor pariwisata tercatat mencapai 19 persen, sehingga membutuhkan dukungan pasokan listrik yang memadai dan berkelanjutan.

Menurutnya, keandalan sistem kelistrikan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing NTB sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus mendorong masuknya investasi baru ke berbagai sektor.

“Kami berharap PLN terus menjaga kecukupan pasokan energi di NTB sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Iqbal.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada PLN atas keberhasilan menjaga keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional di NTB, termasuk ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika serta berbagai agenda strategis lainnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap berbagai program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan PLN di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Kami siap mendukung visi Pemerintah Provinsi NTB melalui penyediaan listrik yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan. Sinergi antara PLN dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Manurung.

Melalui audiensi ini, PT PLN (Persero) UIP Nusra dan Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, berkelanjutan, serta mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.

Petani Jagung akan Diberikan Subsidi

Penulis

ekbisntb.com

-

6 Juli 2026

0

Taliwang (EKBIS SUARA)–
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pertanian memastikan akan menjalankan program subsidi panen jagung bagi petani seluas 5.000 hektare. Program tersebut, telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026 sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada petani jagung di daerah.

Kepala Dinas Pertanian KSB, Jamilatun, mengatakan program tersebut dipastikan berjalan karena telah memiliki dasar hukum melalui surat keputusan (SK) kepala daerah. “Pasti kita laksanakan di tahun ini,” cetusnya saat Forum Yasinan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pekan lalu.

Diakui Jamilatun, pada awal 2025 komoditas jagung belum memiliki program asuransi gagal panen. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran subsidi panen melalui APBD Perubahan, agar petani tetap memperoleh perlindungan.

“Di APBD Perubahan ini kita masukkan anggaran untuk subsidi panen jagung seluas 5.000 hektare. Program ini pasti berjalan karena sudah ada SK-nya,” tandas Jamilatun.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat dalam pembayaran premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperluas program perlindungan di sektor pertanian.

Menurutnya, jika sebelumnya premi asuransi ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, kini pemerintah pusat menanggung 60 persen. Sedangkan, sisanya menjadi tanggungan pemerintah daerah.
“Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, sebagian anggaran Program KSB Maju Pertanian bisa kita alihkan untuk mendukung program jagung, termasuk subsidi panen,” urainya.

Jamilatun juga memastikan program subsidi panen tersebut, mencakup wilayah Talonang. Kawasan tersebut telah melalui proses verifikasi, sehingga memenuhi syarat sebagai penerima manfaat program.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap, petani jagung memperoleh dukungan yang lebih besar dalam menghadapi resiko usaha tani.

Program subsidi panen sebagai bagian dari layanan Kartu KSB Maju Pertanian tersebut, juga diharapkan mampu menjaga semangat petani untuk terus meningkatkan produksi jagung sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.(bug)
(EKBIS SUARA/ist)
Jamilatun

Target 2.000 Penerima PKH Daerah Mulai Diproses

Penulis

ekbisntb.com

-

6 Juli 2026

0

Target 2.000 Penerima PKH Daerah Mulai Diproses

Kota Bima (EKBIS SUARA) – Pemerintah Kota Bima mulai memproses penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah sebagai tindak lanjut komitmen memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Setelah menyalurkan bantuan kepada 1.200 keluarga penerima manfaat (KPM), Dinas Sosial kini melakukan verifikasi dan pemadanan data calon penerima untuk mendukung target sekitar 2.000 KPM.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima, H. Lalu Sukarsana, S.I.P., mengatakan penambahan penerima manfaat merupakan tindak lanjut atas komitmen Wali Kota Bima yang disampaikan saat penyaluran PKH Daerah beberapa waktu lalu. Saat ini, proses penjaringan calon penerima masih berlangsung sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

“2.000 itu kan janji Pak Wali Kota ketika menyampaikan pidato pada saat pencairan Dana PKH Daerah. Yang rencananya 1.200 menjadi 1.500, tetapi karena beliau dalam pidatonya menyampaikan seperti itu. Dan ini kita sedang dalam proses penjaringannya,” ujarnya saat diwawancarai pada pekan kemarin.

Menurut Sukarsana, PKH Daerah diperuntukkan bagi masyarakat yang belum menerima Program Keluarga Harapan maupun bantuan sembako dari pemerintah pusat. Karena itu, seluruh data calon penerima terlebih dahulu dipadankan agar tidak terjadi penerima ganda. “Yang dapat nanti itu di luar penerima sembako dan PKH Nasional,” katanya.

Ia menjelaskan, penetapan penerima mengacu pada pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan setiap tiga bulan. Perubahan data tersebut,memungkinkan adanya warga yang tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah pusat,sehingga dapat diprioritaskan masuk sebagai penerima PKH Daerah apabila memenuhi persyaratan.

Dalam proses verifikasi lanjutnya, pemerintah memprioritaskan lanjut usia dan penyandang disabilitas, kemudian masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. “Kita lihat melalui verifikasi memadankan semua data itu. Mana yang memenuhi syarat, terutama yang diutamakan lansia sama disabilitas, setelah itu baru desil 1, 2, dan seterusnya. Di bawah desil 5,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Sukarsana, penentuan penerima tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Lansia yang masih menjadi tanggungan keluarga dengan kondisi ekonomi mampu tidak akan diprioritaskan menerima bantuan.”Tetapi tetap melihat desil juga.

Karena lansia kan tidak menutup kemungkinan juga dia ada tanggungan oleh anaknya yang pegawai segala macam, itu sudah tidak berhak juga. Enggak boleh,” tegasnya.Sementara itu, pencairan PKH Daerah tahun 2026 baru memasuki triwulan pertama.Dinas Sosial masih menunggu laporan penyaluran sebelum mengusulkan pencairan tahap berikutnya.

Ia menambahkan, untuk sementara proses pendataan calon penerima telah ditutup agar verifikasi dapat diselesaikan sebelum penetapan penerima baru dilakukan. “Kita ini sudah kunci juga ini data untuk sementara,” pungkasnya. (hir)

(EKBIS SUARA/hir)Lalu Sukarsana

RIMO RUN Semarakkan HUT Ke-62 Bank NTB Syariah, Diramaikan Ribuan Peserta

Penulis

ekbisntb.com

-

6 Juli 2026

0

RIMO RUN Semarakkan HUT Ke-62 Bank NTB Syariah, Diramaikan Ribuan Peserta

Mataram (EKBIS SUARA) – Ribuan orang ambil bagian, memeriahkan RIMO RUN yang digelar Bank NTB Syariah dalam rangka memperingati HUT ke-62 tahun 2026. Kegiatan lari santai sejauh 6,2 kilometer ini diselenggarakan, Sabtu, 4 Juli 2026 di Kota Mataram, dengan melibatkan masyarakat, nasabah, komunitas lari, serta jajaran pemerintah daerah.

RIMO RUN dibuka langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal bersama istri, Sinta Agatia. Turut hadir Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin, Komisaris Utama Lalu Anis Mujahid Akbar, jajaran direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah yang mendampingi Gubernur NTB, serta para pemangku kepentingan dan stakeholders lainnya.

RIMO RUN tidak sekadar menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga bagian dari strategi Bank NTB Syariah untuk terus memperkenalkan aplikasi mobile banking Rinjani Mobile (RIMO) kepada masyarakat. Aplikasi ini merupakan penyempurnaan layanan digital Bank NTB Syariah yang telah dikembangkan sejak 2011 untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi perbankan secara digital.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang rute yang melintasi sejumlah jalan utama Kota Mataram. Selain berolahraga, peserta berkesempatan memperoleh berbagai hadiah undian, mulai dari sepeda motor, televisi, lemari es, hingga hadiah menarik lainnya.

Pada momentum HUT ke-62 ini, Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin menyampaikan apresiasi atas dukung semua pihak, kepada Pemegang Saham, kepada Masyarakat, dan seluruhnya yang menjadi bagian dari ekosistem Bank NTB Syariah.

Nazar menyampaikan, tema peringatan tahun ini, “We Are Ready for a Long Journey”, mencerminkan kesiapan Bank NTB Syariah melanjutkan transformasi setelah lebih dari enam dekade melayani masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, usia 62 tahun menjadi simbol kematangan sekaligus komitmen bank untuk terus berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang modern, terpercaya, dan berkelanjutan.

“Perjalanan panjang ini bukan hanya tentang pencapaian masa lalu, tetapi juga kesiapan menghadapi tantangan masa depan melalui transformasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengakui, sepanjang 2025 Bank NTB Syariah menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tekanan biaya dana (cost of fund), kualitas pembiayaan produktif, hingga gangguan layanan akibat insiden siber.

Namun, seluruh tantangan tersebut dijadikan pelajaran untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Sejak 2025 hingga pertengahan 2026, Bank NTB Syariah mempercepat berbagai program transformasi.

Di antaranya melalui digitalisasi pasar tradisional lewat program Pojok NTBS, penyaluran kembali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional sebesar Rp40 miliar, penguatan layanan bagi pelaku UMKM dan pekerja migran Indonesia, serta perluasan ekosistem pembayaran digital di sektor pariwisata.

Transformasi juga dilakukan di internal perusahaan melalui penguatan tata kelola, efisiensi operasional, peningkatan keamanan siber, serta penyempurnaan struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap perubahan.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil.

Hingga April 2026, Bank NTB Syariah berhasil menekan sejumlah biaya operasional secara signifikan, memperbaiki kualitas pembiayaan produktif, serta menurunkan rasio cost of fund menjadi 3,57 persen.
Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah direviu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk posisi Desember 2025, Bank NTB Syariah memperoleh predikat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Komposit 2 atau berstatus sehat.

Selain memperkuat transformasi digital dan kinerja keuangan, manajemen juga menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah melalui berbagai program, seperti Duty Officer, Mystery Shopper, Customer Feedback, hingga pengawasan layanan secara berkala.

Di sisi lain, direksi menegaskan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap fraud. Sepanjang 2025 hingga 2026, puluhan sanksi dijatuhkan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun penyimpangan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Nazaruddin menegaskan, dengan fondasi yang semakin kuat, Bank NTB Syariah optimistis mampu melanjutkan perjalanan transformasi untuk memberikan layanan yang lebih baik sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Nusa Tenggara Barat.

“Predikat sehat yang telah diraih menjadi modal penting bagi Bank NTB Syariah untuk terus tumbuh, memperkuat inovasi digital, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat NTB,” tandasnya. (bul/*)

Foto-foto;

Foto utama : Gubernur NTB, Dr. Iqbal melepas peserta RIMO RUN Bank NTB Syariah
Ribuan peserta RIMO RUN Bank NTB Syariah
Gubernur NTB, Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah ikut serta memeriahkan RIMO RUN Bank NTB Syariah
Hiburan menghadirkan Amtenar
Penyerahan simbolis undian hadiah utama RIMO RUN Bank NTB Syariah kepada yang beruntung
Mereka yang beruntung mendapatkan hadiah di RIMO RUN Bank NTB Syariah

Pemeliharaan 1.500 Kilometer Jalan, Pemprov NTB Hanya Anggarkan Rp3,5 Miliar

Penulis

ekbisntb.com

-

6 Juli 2026

0

Pemeliharaan 1.500 Kilometer Jalan, Pemprov NTB Hanya Anggarkan Rp3,5 MiliarMataram (Suara NTB) – Pemprov NTB hanya menganggarkan Rp3,5 miliar untuk pemeliharaan 1.500 kilometer ruas jalan provinsi. Tahun ini, Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) hanya mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan saja, sementara untuk pembangunan kontruksi nihil. Demikian disampaikan Kepala Dinas PUPRKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya pekan kemarin. Menurutnya, anggaran tersebut cukup minim. Sehingga pihaknya akan menetapkan skala prioritas untuk jalan-jalan yang benar-benar membutuhkan perbaikan. Khususnya teruntuk jalan-jalan yang seringkali dilalui warga. "Kita hanya punya Rp3,5 miliar kecil sekali, kita lakukan perbaikan sporadis istilahnya," ujarnya. Karena hal itu, pada APBD Perubahan 2026, PUPRPKP berharap ada tambahan belanja untuk perawatan jalan, sehingga jangkauannya bisa lebih banyak lagi. "Mudah-mudahan di APBD Perubahan ini ada tambahan bensin (dana) supaya bisa lebih jauh perjalannya," harapnya. Dengan sisa waktu dua bulan dan ada tambahan anggaran, ketika perubahan APBD diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pemerintah optimis bisa memaksimalkan dalam pemeliharaan jalan provinsi ini. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal sempat membenarkan minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tahun ini. Ia membeberkan sebanyak 31 titik ruas jalan di Provinsi NTB mengalami kerusakan. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan survei selama kurang lebih tiga bulan. Ia menemukan, rata-rata kerusakan disebabkan oleh bencana alam hidrometeorologi. Banyaknya ruas jalan yang rusak di NTB ini menjadi perhatian, pasalnya anggaran untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur nihil. Hanya 5,4 persen dari Rp5,6 triliun APBD NTB tahun 2026. Persentase itu jauh lebih kecil dibandingkan ketentuan anggaran infrastruktur yang seharusnya minimal 40 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Iqbal mengaku, pihaknya memberikan perhatian terhadap jalan-jalan NTB yang mengalami kerusakan. Khususnya jalan strategis yang akan dilalui untuk logistik dan pariwisata. Namun, dalam praktiknya pembangunan atau perbaikan jalan menggunakan aspal dinilai sudah tidak efektif, hal ini menyusul rusaknya jalan NTB disebabkan oleh bencana alam. “Sehingga kita sekarang fokus berpikir bagaimana menemukan teknologi baru yang lebih murah. Mudah-mudahan dalam sebulan-dua bulan ini kita bisa sampai kepada konklusi, kira-kira teknologi baru yang lebih murah,” ujarnya.Sementara, dengan minimnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Baihaqi membenarkan alokasi belanja modal di NTB sangat minim. Hal ini disebabkan kondisi fiskal yang juga melemah, hanya Rp5,6 triliun. Kendati demikian, ia percaya pembangunan di daerah tidak turut terganjal. Ia mencontohkan, sejak tahun lalu NTB tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, namun revitalisasi beberapa bangunan sekolah tetap dilakukan karena langsung dikerjakan oleh pusat. “Selama ini kan lewat DAK, nyantol di APBD. Nah mulai 2025 kemarin sudah tidak lagi lewat DAK. Tetapi pembangunannya ada di daerah kita,” katanya. Pun belanja untuk pembangunan infrastruktur, sambungnya tidak hanya dialokasikan di anggaran infrastruktur. Tetapi ada juga di belanja barang dan jasa. Selain itu, anggaran juga dititipkan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti halnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk pembangunan irigasi pertanian, di Dinas PUPR-Perkim, dan beberapa dinas teknis lainnya. “Contoh kayak pembangunan jalan lingkungan segala macam, secara fisik jadi infrastruktur kan. Tapi karena tergantung pada komponen akun belanjanya saja. Dia tidak masuk dalam komponen belanja infrastruktur. Cuma secara riil untuk fisiknya dari belanja itu,“ jelasnya. Adapun dengan rendahnya belanja modal di NTB hingga jauh di bawah rata-rata nasional, Baihaqi menilai kondisi ini tidak akan menyebabkan terjadinya ketimpangan di daerah. Pembangunan, katanya masih bisa dilakukan, hanya saja akun untuk belanja infrastruktur tidak ditempatkan pada belanja modal dan belanja infrastruktur. “Karena memang orang hanya melihat pembangunan di komponen modal saja. Lagi, komponen belanja juga ada alokasi belanja infrastruktur. Pasti kok ada pembangunan,” pungkasnya. (era)Jalan rusak NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB hanya menganggarkan Rp3,5 miliar untuk pemeliharaan 1.500 kilometer ruas jalan provinsi. Tahun ini, Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) hanya mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan saja, sementara untuk pembangunan kontruksi nihil.

Demikian disampaikan Kepala Dinas PUPRKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya pekan kemarin. Menurutnya, anggaran tersebut cukup minim. Sehingga pihaknya akan menetapkan skala prioritas untuk jalan-jalan yang benar-benar membutuhkan perbaikan. Khususnya teruntuk jalan-jalan yang seringkali dilalui warga.

“Kita hanya punya Rp3,5 miliar kecil sekali, kita lakukan perbaikan sporadis istilahnya,” ujarnya.
Karena hal itu, pada APBD Perubahan 2026, PUPRPKP berharap ada tambahan belanja untuk perawatan jalan, sehingga jangkauannya bisa lebih banyak lagi. “Mudah-mudahan di APBD Perubahan ini ada tambahan bensin (dana) supaya bisa lebih jauh perjalannya,” harapnya.

Dengan sisa waktu dua bulan dan ada tambahan anggaran, ketika perubahan APBD diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pemerintah optimis bisa memaksimalkan dalam pemeliharaan jalan provinsi ini.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal sempat membenarkan minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tahun ini. Ia membeberkan sebanyak 31 titik ruas jalan di Provinsi NTB mengalami kerusakan. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan survei selama kurang lebih tiga bulan. Ia menemukan, rata-rata kerusakan disebabkan oleh bencana alam hidrometeorologi.

Banyaknya ruas jalan yang rusak di NTB ini menjadi perhatian, pasalnya anggaran untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur nihil.

Hanya 5,4 persen dari Rp5,6 triliun APBD NTB tahun 2026. Persentase itu jauh lebih kecil dibandingkan ketentuan anggaran infrastruktur yang seharusnya minimal 40 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Iqbal mengaku, pihaknya memberikan perhatian terhadap jalan-jalan NTB yang mengalami kerusakan. Khususnya jalan strategis yang akan dilalui untuk logistik dan pariwisata. Namun, dalam praktiknya pembangunan atau perbaikan jalan menggunakan aspal dinilai sudah tidak efektif, hal ini menyusul rusaknya jalan NTB disebabkan oleh bencana alam.

“Sehingga kita sekarang fokus berpikir bagaimana menemukan teknologi baru yang lebih murah. Mudah-mudahan dalam sebulan-dua bulan ini kita bisa sampai kepada konklusi, kira-kira teknologi baru yang lebih murah,” ujarnya.

Sementara, dengan minimnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Baihaqi membenarkan alokasi belanja modal di NTB sangat minim. Hal ini disebabkan kondisi fiskal yang juga melemah, hanya Rp5,6 triliun.

Kendati demikian, ia percaya pembangunan di daerah tidak turut terganjal. Ia mencontohkan, sejak tahun lalu NTB tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, namun revitalisasi beberapa bangunan sekolah tetap dilakukan karena langsung dikerjakan oleh pusat.

“Selama ini kan lewat DAK, nyantol di APBD. Nah mulai 2025 kemarin sudah tidak lagi lewat DAK. Tetapi pembangunannya ada di daerah kita,” katanya.

Pun belanja untuk pembangunan infrastruktur, sambungnya tidak hanya dialokasikan di anggaran infrastruktur. Tetapi ada juga di belanja barang dan jasa.

Selain itu, anggaran juga dititipkan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti halnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk pembangunan irigasi pertanian, di Dinas PUPR-Perkim, dan beberapa dinas teknis lainnya.

“Contoh kayak pembangunan jalan lingkungan segala macam, secara fisik jadi infrastruktur kan. Tapi karena tergantung pada komponen akun belanjanya saja. Dia tidak masuk dalam komponen belanja infrastruktur. Cuma secara riil untuk fisiknya dari belanja itu,“ jelasnya.

Adapun dengan rendahnya belanja modal di NTB hingga jauh di bawah rata-rata nasional, Baihaqi menilai kondisi ini tidak akan menyebabkan terjadinya ketimpangan di daerah. Pembangunan, katanya masih bisa dilakukan, hanya saja akun untuk belanja infrastruktur tidak ditempatkan pada belanja modal dan belanja infrastruktur.

“Karena memang orang hanya melihat pembangunan di komponen modal saja. Lagi, komponen belanja juga ada alokasi belanja infrastruktur. Pasti kok ada pembangunan,” pungkasnya. (era)

BMKG Ingatkan Ancaman Krisis Air dan Puso Akibat Kekeringan di NTB

Penulis

ekbisntb.com

-

6 Juli 2026

0

BMKG Ingatkan Ancaman Krisis Air dan Puso Akibat Kekeringan di NTBGiri Menang (Suara NTB) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan pemerintah maupun masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang diperkirakan terus menguat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau sekaligus meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah NTB. Prakirawan Iklim BMKG Stasiun Klimatologi NTB, Tri Putri Ganesh Suadnya, S.Tr. Klim., menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan terkini, fenomena El Nino yang melanda Indonesia kini telah berada pada kategori moderat dan diproyeksikan berkembang menjadi kuat. "Dari hasil pemantauan kami, El Nino di seluruh wilayah Indonesia saat ini sudah berada pada level moderat dan diperkirakan akan meningkat menjadi kuat dalam beberapa bulan ke depan," ujarnya, pekan kemarin. Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat mulai menerapkan langkah-langkah penghematan air sejak dini. Selain itu, warga juga diminta mengurangi aktivitas yang berlangsung di bawah paparan sinar matahari langsung guna menghindari gangguan kesehatan akibat suhu udara yang semakin panas. "Kami mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan air, mulai menghemat pemakaian air dari sekarang, serta mengurangi aktivitas yang langsung terpapar sinar matahari supaya kondisi kesehatan tetap terjaga," katanya menegaskan. Tri Putri mengungkapkan, fenomena El Nino mulai terpantau sejak Mei 2026. Pada awal kemunculannya, El Nino masih berada pada kategori lemah sebelum secara bertahap meningkat menjadi kategori moderat hingga saat ini."El Nino mulai terpantau sejak Mei. Pada Mei hingga Juni kondisinya masih lemah, kemudian berangsur meningkat menjadi moderat atau berada pada level menengah seperti sekarang," ucapnya. Seiring menguatnya El Nino, seluruh wilayah NTB kini telah memasuki musim kemarau secara penuh. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah daerah, termasuk munculnya kekeringan di beberapa desa di Kabupaten Lombok Barat. Menurut hasil pemantauan BMKG, Hari Tanpa Hujan (HTH) terpanjang saat ini tercatat terjadi di Kabupaten Bima. Selain itu, sejumlah wilayah lain di NTB juga telah masuk kategori peringatan dini kekeringan. "Berdasarkan pantauan terakhir kami, hari tanpa hujan terpanjang sudah terjadi di Kabupaten Bima dan beberapa wilayah lainnya juga mulai masuk dalam peringatan dini kekeringan. Secara umum, NTB saat ini sudah 100 persen memasuki musim kemarau," katanya. BMKG juga memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami dampak paling besar akibat El Nino. Meski seluruh wilayah NTB terdampak, kawasan yang secara geografis memang memiliki kondisi lebih kering diperkirakan akan merasakan dampak yang lebih signifikan. "Seluruh wilayah NTB terdampak El Nino, tetapi daerah-daerah yang memang memiliki karakteristik kering seperti Sape di Kabupaten Bima dan beberapa wilayah di Lombok Timur diperkirakan akan mengalami dampak yang lebih besar," ujarnya. Karena itu, BMKG meminta pemerintah daerah maupun masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi krisis air bersih, penurunan debit sumber air, hingga ancaman kekeringan pada sektor pertanian. "Kewaspadaan perlu terus ditingkatkan karena dampak El Nino masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan," katanya menegaskan. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan memengaruhi kondisi cuaca di NTB hingga awal tahun 2027. "Berdasarkan proyeksi kami, El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar Januari 2027," katanya. Sementara itu Kepala Bidang Darurat dan Logistik pada BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, menerangkan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan BMKG maupun mitra-mitra kerja fenomena Elnino ini terjadi awal Juli ini. "Per Juli Elnino sudah masuk, kesiap siagaan kita sampai bulan September," jelasnya. Sejauh ini, kata dia, lima desa di empat kecamatan terdampak kekeringan. Di antaranya, Desa Giri Tembesi, Desa Banyu Urip di Kecamatan Gerung. Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan. Desa Sekotong Barat dan Cendimanik, Kecamatan Sekotong. Dan Desa Persiapan Penanggak, Kecamatan Batulayar. “Dusunnya ada 15 dusun (terdampak), yang sudah kami salurkan air 84 ribu liter kepada 2.370 Kepala Keluarga (KK),” sebut Toni belum lama ini. Toni mengatakan, melihat wilayah yang terdampak, status penanganan bencana kekeringan saat ini masih siaga. Penetapan status siaga bencana kekeringan ini melalui surat yang ditandatangani oleh Bupati, berlaku mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Jika nantinya bencana kekeringan masif di wilayah Lobar, status penanganan bencana akan dinaikkan menjadi darurat bencana. Ditambah lagi adanya prakiraan dari BMKG bahwa akan ada badai El Nino pada Juli hingga September 2026, pihaknya akan tetap siaga merespons permohonan dari desa maupun kecamatan. (her)DISTRIBUSIKAN - Tim BPBD Lobar bersama mitra mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Lobar. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan pemerintah maupun masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang diperkirakan terus menguat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau sekaligus meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah NTB.

Prakirawan Iklim BMKG Stasiun Klimatologi NTB, Tri Putri Ganesh Suadnya, S.Tr. Klim., menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan terkini, fenomena El Nino yang melanda Indonesia kini telah berada pada kategori moderat dan diproyeksikan berkembang menjadi kuat.

“Dari hasil pemantauan kami, El Nino di seluruh wilayah Indonesia saat ini sudah berada pada level moderat dan diperkirakan akan meningkat menjadi kuat dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya, pekan kemarin.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat mulai menerapkan langkah-langkah penghematan air sejak dini. Selain itu, warga juga diminta mengurangi aktivitas yang berlangsung di bawah paparan sinar matahari langsung guna menghindari gangguan kesehatan akibat suhu udara yang semakin panas.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan air, mulai menghemat pemakaian air dari sekarang, serta mengurangi aktivitas yang langsung terpapar sinar matahari supaya kondisi kesehatan tetap terjaga,” katanya menegaskan.

Tri Putri mengungkapkan, fenomena El Nino mulai terpantau sejak Mei 2026. Pada awal kemunculannya, El Nino masih berada pada kategori lemah sebelum secara bertahap meningkat menjadi kategori moderat hingga saat ini.”El Nino mulai terpantau sejak Mei. Pada Mei hingga Juni kondisinya masih lemah, kemudian berangsur meningkat menjadi moderat atau berada pada level menengah seperti sekarang,” ucapnya.

Seiring menguatnya El Nino, seluruh wilayah NTB kini telah memasuki musim kemarau secara penuh. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah daerah, termasuk munculnya kekeringan di beberapa desa di Kabupaten Lombok Barat.
Menurut hasil pemantauan BMKG, Hari Tanpa Hujan (HTH) terpanjang saat ini tercatat terjadi di Kabupaten Bima. Selain itu, sejumlah wilayah lain di NTB juga telah masuk kategori peringatan dini kekeringan.

“Berdasarkan pantauan terakhir kami, hari tanpa hujan terpanjang sudah terjadi di Kabupaten Bima dan beberapa wilayah lainnya juga mulai masuk dalam peringatan dini kekeringan. Secara umum, NTB saat ini sudah 100 persen memasuki musim kemarau,” katanya.

BMKG juga memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami dampak paling besar akibat El Nino. Meski seluruh wilayah NTB terdampak, kawasan yang secara geografis memang memiliki kondisi lebih kering diperkirakan akan merasakan dampak yang lebih signifikan.

“Seluruh wilayah NTB terdampak El Nino, tetapi daerah-daerah yang memang memiliki karakteristik kering seperti Sape di Kabupaten Bima dan beberapa wilayah di Lombok Timur diperkirakan akan mengalami dampak yang lebih besar,” ujarnya.

Karena itu, BMKG meminta pemerintah daerah maupun masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi krisis air bersih, penurunan debit sumber air, hingga ancaman kekeringan pada sektor pertanian.

“Kewaspadaan perlu terus ditingkatkan karena dampak El Nino masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan,” katanya menegaskan.

BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan memengaruhi kondisi cuaca di NTB hingga awal tahun 2027. “Berdasarkan proyeksi kami, El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar Januari 2027,” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Darurat dan Logistik pada BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, menerangkan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan BMKG maupun mitra-mitra kerja fenomena Elnino ini terjadi awal Juli ini.

“Per Juli Elnino sudah masuk, kesiap siagaan kita sampai bulan September,” jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, lima desa di empat kecamatan terdampak kekeringan. Di antaranya, Desa Giri Tembesi, Desa Banyu Urip di Kecamatan Gerung. Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan. Desa Sekotong Barat dan Cendimanik, Kecamatan Sekotong. Dan Desa Persiapan Penanggak, Kecamatan Batulayar.

“Dusunnya ada 15 dusun (terdampak), yang sudah kami salurkan air 84 ribu liter kepada 2.370 Kepala Keluarga (KK),” sebut Toni belum lama ini.

Toni mengatakan, melihat wilayah yang terdampak, status penanganan bencana kekeringan saat ini masih siaga. Penetapan status siaga bencana kekeringan ini melalui surat yang ditandatangani oleh Bupati, berlaku mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

Jika nantinya bencana kekeringan masif di wilayah Lobar, status penanganan bencana akan dinaikkan menjadi darurat bencana.

Ditambah lagi adanya prakiraan dari BMKG bahwa akan ada badai El Nino pada Juli hingga September 2026, pihaknya akan tetap siaga merespons permohonan dari desa maupun kecamatan. (her)

PAD Sektor Pariwisata Belum Mencapai Target

Penulis

ekbisntb.com

-

6 Juli 2026

0

PAD Sektor Pariwisata Belum Mencapai TargetMataram (Suara NTB) – Sekretaris Dinas pariwisata Kota Mataram, Leny Oktavia A.Ks., MH., mengakui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata belum tercapai. Menurut Leny, kondisi tersebut dipengaruhi oleh penerapan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi yang baru mulai dilaksanakan pada pertengahan 2025, meski regulasinya telah ditetapkan pada 2024.Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Dinas Pariwisaa Kota Mataam pada Jumat (3/7). Saat ini, penerimaan retribusi masih bertumpu pada satu destinasi wisata, yakni kawasan wisata Loang Baloq. Sementara sejumlah objek wisata lainnya belum dapat dipungut retribusinya karena belum tercantum dalam regulasi yang berlaku.Leny mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi PAD sektor pariwisata. Di antaranya masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran sewa lapak, belum optimalnya penerapan mekanisme pemungutan retribusi, proses penegakan terhadap penunggakan yang masih berlangsung, hingga keterbatasan fasilitas pendukung di kawasan wisata.Faktor cuaca juga dinilai memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi di lokasi wisata. Selain itu, masih terdapat lapak yang tidak layak disewakan, minimnya pelatihan bagi penyewa lapak, serta kurangnya penyelenggaraan event berskala kota maupun provinsi yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.Untuk meningkatkan PAD, Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai langkah, antara lain menggelar pagelaran seni budaya secara rutin setiap bulan di kawasan Loang Baloq, meningkatkan intensitas penagihan kepada penyewa lapak, memberikan surat imbauan dan teguran kepada pedagang yang menunggak, hingga melakukan penyegelan dan pemutusan kontrak bagi penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya.Selain itu, pemerintah juga membentuk tim pengawas yang melibatkan perangkat daerah dan pengelola destinasi wisata, menerapkan sistem pembayaran digital melalui transfer bank, QRIS, dan dompet digital, serta menyiapkan penyesuaian tarif retribusi agar sesuai dengan fasilitas yang tersedia dan daya beli masyarakat.Leny menambahkan, perubahan regulasi mengenai tarif retribusi masih dalam proses pembahasan karena akan mencakup sejumlah destinasi wisata lain, termasuk Teras Udayana dan Pantai Ampenan.Meski target PAD belum tercapai, capaian indikator kinerja sektor pariwisata menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan kunjungan wisatawan pada 2025 melampaui target dengan realisasi mencapai angka 4 dari target 2,1. Rata-rata lama tinggal wisatawan juga meningkat menjadi 1,7 hari dari target 1,2 hari.Sementara itu, rata-rata belanja wisatawan turut mengalami peningkatan signifikan. Dari target sebesar Rp900 ribu per wisatawan, realisasinya mencapai sekitar Rp2,2 juta."Capaian indikator pariwisata secara umum menunjukkan tren yang positif, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi wisata," kata Leny.Pada bagian lain, Leny menyampaikan, realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kota Mataram pada tahun 2025 mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp11,3 miliar lebih dari total anggaran sekitar Rp12,28 miliar. Sementara realisasi fisik kegiatan mencapai 95,25 persen.Leny menjelaskan terdapat sisa anggaran sekitar Rp982,39 juta yang dikembalikan ke kas daerah karena sejumlah program tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana."Beberapa kegiatan tidak dapat dieksekusi karena adanya kendala dalam pelaksanaan, termasuk perubahan regulasi yang belum tersosialisasi hingga ke bidang teknis serta perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak pada perencanaan anggaran," ujarnya.Selain itu, sejumlah program seperti fasilitasi pendanaan dan pembiayaan belum dapat direalisasikan akibat kendala administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung. (fit)PEMAPARAN - Sekretaris Dinas pariwisata Kota Mataram saat menyampaikan pemaparan di hadapan Komisi II DPRD Kota Mataram pada Jumat (3/7). (Suara NTB/fit)

Mataram (EKBIS NTB) – Sekretaris Dinas pariwisata Kota Mataram, Leny Oktavia A.Ks., MH., mengakui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata belum tercapai. Menurut Leny, kondisi tersebut dipengaruhi oleh penerapan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi yang baru mulai dilaksanakan pada pertengahan 2025, meski regulasinya telah ditetapkan pada 2024.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Dinas Pariwisaa Kota Mataam pada Jumat (3/7). Saat ini, penerimaan retribusi masih bertumpu pada satu destinasi wisata, yakni kawasan wisata Loang Baloq. Sementara sejumlah objek wisata lainnya belum dapat dipungut retribusinya karena belum tercantum dalam regulasi yang berlaku.

Leny mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi PAD sektor pariwisata. Di antaranya masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran sewa lapak, belum optimalnya penerapan mekanisme pemungutan retribusi, proses penegakan terhadap penunggakan yang masih berlangsung, hingga keterbatasan fasilitas pendukung di kawasan wisata.

Faktor cuaca juga dinilai memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi di lokasi wisata. Selain itu, masih terdapat lapak yang tidak layak disewakan, minimnya pelatihan bagi penyewa lapak, serta kurangnya penyelenggaraan event berskala kota maupun provinsi yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Untuk meningkatkan PAD, Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai langkah, antara lain menggelar pagelaran seni budaya secara rutin setiap bulan di kawasan Loang Baloq, meningkatkan intensitas penagihan kepada penyewa lapak, memberikan surat imbauan dan teguran kepada pedagang yang menunggak, hingga melakukan penyegelan dan pemutusan kontrak bagi penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya.

Selain itu, pemerintah juga membentuk tim pengawas yang melibatkan perangkat daerah dan pengelola destinasi wisata, menerapkan sistem pembayaran digital melalui transfer bank, QRIS, dan dompet digital, serta menyiapkan penyesuaian tarif retribusi agar sesuai dengan fasilitas yang tersedia dan daya beli masyarakat.

Leny menambahkan, perubahan regulasi mengenai tarif retribusi masih dalam proses pembahasan karena akan mencakup sejumlah destinasi wisata lain, termasuk Teras Udayana dan Pantai Ampenan.

Meski target PAD belum tercapai, capaian indikator kinerja sektor pariwisata menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan kunjungan wisatawan pada 2025 melampaui target dengan realisasi mencapai angka 4 dari target 2,1. Rata-rata lama tinggal wisatawan juga meningkat menjadi 1,7 hari dari target 1,2 hari.

Sementara itu, rata-rata belanja wisatawan turut mengalami peningkatan signifikan. Dari target sebesar Rp900 ribu per wisatawan, realisasinya mencapai sekitar Rp2,2 juta.

“Capaian indikator pariwisata secara umum menunjukkan tren yang positif, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi wisata,” kata Leny.

Pada bagian lain, Leny menyampaikan, realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kota Mataram pada tahun 2025 mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp11,3 miliar lebih dari total anggaran sekitar Rp12,28 miliar. Sementara realisasi fisik kegiatan mencapai 95,25 persen.

Leny menjelaskan terdapat sisa anggaran sekitar Rp982,39 juta yang dikembalikan ke kas daerah karena sejumlah program tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

“Beberapa kegiatan tidak dapat dieksekusi karena adanya kendala dalam pelaksanaan, termasuk perubahan regulasi yang belum tersosialisasi hingga ke bidang teknis serta perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak pada perencanaan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, sejumlah program seperti fasilitasi pendanaan dan pembiayaan belum dapat direalisasikan akibat kendala administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung. (fit)

PEMAPARAN – Sekretaris Dinas pariwisata Kota Mataram saat menyampaikan pemaparan di hadapan Komisi II DPRD Kota Mataram pada Jumat (3/7). (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Dinas pariwisata Kota Mataram, Leny Oktavia A.Ks., MH., mengakui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata belum tercapai. Menurut Leny, kondisi tersebut dipengaruhi oleh penerapan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi yang baru mulai dilaksanakan pada pertengahan 2025, meski regulasinya telah ditetapkan pada 2024.