Beranda blog Halaman 183

Stok Aman hingga Tahun Depan, Bulog NTB Siap Salurkan Bantuan Beras Juli 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan stok beras di daerah tersebut dalam kondisi aman hingga tahun depan. Bersamaan dengan itu, Bulog juga bersiap menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli 2026 kepada lebih dari 856 ribu penerima manfaat.

Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, menyatakan bahwa penyaluran bantuan pangan untuk alokasi sebelumnya telah rampung 100 persen per 30 Juni 2026, dengan menyasar 856.131 Penerima Bantuan Pangan (PBP).

“Alhamdulillah, penyaluran alokasi sebelumnya sudah selesai 100 persen. Bantuan yang disalurkan berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter yang diberikan sekaligus untuk dua bulan alokasi,” ujar Regar, Senin (6/7/2026).

Untuk penyaluran periode Juli 2026, Bulog kini tengah menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Berbeda dari sebelumnya, bantuan kali ini dipastikan hanya berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk satu bulan alokasi, tanpa disertai minyak goreng.

“Insya Allah pada Juli ini akan kembali disalurkan bantuan beras 10 kilogram. Untuk sementara, jumlah penerima masih sama, yakni 856.131 PBP,” katanya.

Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beras untuk satu bulan penyaluran diperkirakan mencapai 8.561 ton. Regar memastikan seluruh kebutuhan logistik tersebut telah siap di gudang agar proses distribusi berjalan lancar.

Stok Melimpah dan Mitigasi Kekeringan

Di sisi lain, Bulog NTB mencatat ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level yang sangat aman, yakni mencapai 268.564 ton setara beras. Tingginya stok ini dipicu oleh capaian pengadaan yang melampaui target serta meningkatnya produktivitas petani lokal.

“Stok beras kita cukup aman sampai dengan tahun depan. Bahkan saat ini kami masih terus menyerap hasil panen petani,” ungkapnya.

Kondisi surplus ini membuat NTB optimistis menghadapi potensi musim kemarau dan ancaman kekeringan yang sempat diprediksi BMKG, tanpa khawatir mengganggu stabilitas pangan masyarakat.

Selain mengamankan kebutuhan domestik, Bulog NTB juga terus menyuplai beras ke provinsi tetangga, seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga kini, volume distribusi ke kedua daerah tersebut telah menembus angka 5.000 ton. Pihaknya menyatakan pengiriman lanjutan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Insya Allah stok aman. Kalau pun ada ancaman kekeringan, kami pastikan cadangan beras pemerintah di NTB tetap mencukupi,” tegas Regar.

New Honda Vario Evo 160 Resmi Mengaspal di Lombok, Ini Harga dan Keunggulannya

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – PT Astra Honda Motor (AHM) melalui Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan New Honda Vario Evo 160 untuk pasar segmen skutik premium 160cc di wilayah Lombok dan sekitarnya. Generasi terbaru ini hadir dengan evolusi desain yang agresif, penyegaran warna maskulin, serta penyematan fitur fungsional baru.

Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Suryanto Wirawan, mengungkapkan bahwa kehadiran skutik premium ini menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas masyarakat lokal yang dinamis.

“Produk New Honda Vario Evo 160 ini sangat sesuai dengan karakteristik warga NTB yang menyukai sepeda motor gesit, kencang, dan pastinya tetap irit bahan bakar,” ujar Suryanto dalam sesi press conference di Mataram.

Evolusi kentara pada sisi eksterior, di mana bodi depan dan samping memadukan garis tajam sporty dengan lekukan jalur aliran udara (air dam) untuk memperkuat kesan aerodinamis. Desain agresif ini sengaja disuguhkan untuk merepresentasikan karakter aktif generasi muda.

Performa Dapur Pacu yang Lebih Responsif

Sektor performa menjadi daya tarik utama motor ini. New Honda Vario Evo 160 mengandalkan mesin performa tinggi berkapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8.500 rpm dengan torsi puncak mencapai 14,0 Nm @6.500 rpm.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix, menambahkan bahwa racikan mesin generasi terbaru ini memberikan sensasi berkendara yang berbeda, terutama saat stop-and-go di perkotaan.

“Melalui racikan mesin generasi terbaru ini, pengendara New Honda Vario Evo 160 dapat merasakan performa yang lebih bertenaga di putaran tengah. Ini memberikan kebanggaan dan kesenangan berkendara tersendiri,” jelas Felix.

Di atas kertas, skutik ini mampu melesat untuk akselerasi 0-200 meter hanya dalam waktu 11,9 detik dengan kecepatan maksimal menyentuh 109 km/jam. Kendati bertenaga, konsumsi bahan bakarnya diklaim tetap efisien mencapai 46,7 km/liter melalui pengaktifan fitur Idling Stop System (ISS) dengan metode pengetesan WMTC (World-wide Motorcycle Test Cycle) EURO 3. Kestabilan berkendara juga ditopang oleh ban tubeless lebar berukuran 100/80-14 di depan dan 120/70-14 di belakang.

Pilihan Varian Warna Eksklusif

Menyesuaikan selera pasar, New Honda Vario Evo 160 hadir dalam tiga tipe dengan karakter visual yang berbeda:

  • Tipe CBS: Mengusung grafis striping kekinian dengan pilihan warna Glossy Blue Lime (perpaduan biru dengan aksen kuning-putih) serta Glossy White Red (kombinasi putih-merah).
  • Tipe CBS Nitro: Menawarkan tampilan sporty dua warna (two-tone) yang lebih kalem namun modern, yakni Nitro Matte Black Red dengan velg merah dan Nitro Glossy Grey Lime.
  • Tipe ABS: Bagi pencinta warna minimalis yang elegan, tipe ini menyediakan opsi Ultimate Matte Black, Ultimate Matte White, Ultimate Matte Red, serta warna baru Ultimate Matte Purple yang dipadukan dengan emblem 3D.

Fitur Fungsionalitas Tinggi

Untuk mempermudah mobilitas harian konsumen, AHM menyematkan beberapa fitur baru. “Skutik premium sporty New Honda Vario Evo 160 juga dilengkapi dengan fitur canggih yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan,” lanjut Felix.

Fitur baru tersebut meliputi USB Type C Charger pada bagasi kiri depan pengendara serta Pop Up Center Hook (gantungan barang lipat). Keamanan motor juga dijamin lewat Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan alarm dan answer back system. Sementara seluruh sistem pencahayaan sudah menggunakan teknologi LED penuh.

Untuk sistem pengereman, tipe ABS dibekali cakram hidrolik 220 mm di depan dan belakang yang terintegrasi fitur Antilock-Braking System. Sedangkan tipe CBS menggunakan rem cakram 190 mm di depan dan rem tromol di belakang. Semua informasi berkendara terpampang jelas pada full digital panel meter yang interaktif. Ditambah, kapasitas bagasi luas 18 liter (muat helm half face) dan area flat deck yang lapang siap menunjang kepraktisan membawa barang.

Harga Resmi OTR Lombok

Menutup pemaparannya, Felix merinci skema harga untuk wilayah NTB. Astra Motor NTB memasarkan New Honda Vario Evo 160 dengan status On The Road (OTR) Lombok sebagai berikut:

  • Tipe CBS: Rp30.360.000,-
  • Tipe CBS Nitro: Rp30.620.000,-
  • Tipe ABS: Rp33.450.000,- (r/fan)

Kemenko PM Lepas 41 Welder ke Korea Selatan, Wujud Nyata Program ‘SMK Go Global’

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Bekasi (Ekbis NTB) — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri harus berlangsung secara prosedural, aman, dan terlindungi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengentaskan pengangguran sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, yang hadir mewakili Menko Pemberdayaan Masyarakat dalam acara pelepasan 41 PMI terampil sektor pengelasan (welder) ke Republik Korea di Grand Caman Hotel, Jatibening, Bekasi, Senin (6/7/2026). Abdul Haris sendiri bertindak sebagai Wakil Ketua III Satuan Tugas Percepatan SMK Go Global.

“Pembinaan dan pelatihan terhadap 41 PMI terampil sektor pengelasan ini merupakan showcase keberhasilan kolaborasi pemerintah, lembaga pelatihan swasta, dan dunia industri,” ujar Abdul Haris.

Ke-41 PMI yang dilepas merupakan hasil sinergi antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, LPKS Shankara, dan PT Della Fadhil Anugrah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Seluruh tenaga kerja terampil ini nantinya akan ditempatkan di HD Hyundai Samho Co., Ltd., Republik Korea.

Tantangan Struktural dan Skill Mismatch

Urgensi penempatan kerja ke luar negeri ini berkaca pada kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih menghadapi tantangan struktural. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional mencapai 4,68 persen atau sekitar 7,24 juta orang dari total angkatan kerja sebesar 154,91 juta orang.

Ironisnya, TPT lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat sebagai yang tertinggi di antara seluruh jenjang pendidikan, yaitu sebesar 7,74 persen. Angka ini melampaui lulusan SMA (6,23 persen) dan perguruan tinggi (6,13 persen).

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan kompetensi (skill mismatch) antara lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan riil dunia industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah mengoptimalkan jalur penempatan kerja ke luar negeri sebagai alternatif strategis penyerapan tenaga kerja terampil.

Peluang Pasar Global Belum Optimal

Di sisi lain, potensi pasar kerja global dinilai sangat besar namun belum termanfaatkan secara optimal. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat per April 2026, terdapat lebih dari 260 ribu lowongan kerja luar negeri yang teridentifikasi. Namun, baru sekitar 64 ribu posisi (20 persen) yang berhasil terisi oleh pekerja domestik.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, khususnya di sektor pengelasan (welder) dan perawatan lansia (caregiver), tercatat sangat tinggi di berbagai negara maju seiring dengan keterbatasan tenaga kerja lokal di negara-negara tersebut.

Target Program SMK Go Global

Sebagai respons, Program SMK Go Global diluncurkan sebagai program gerak cepat (quick win) atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dijalankan melalui sinergi Kemenko PM dengan KP2MI/BP2MI serta pemangku kepentingan terkait.

Program ini menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja terampil ke luar negeri, yang terdiri dari 300.000 lulusan SMK dan 200.000 dari peserta umum. Sepanjang tahun 2026, target penempatan ditetapkan sebesar 40.000 PMI, melanjutkan uji coba penempatan 200 pekerja terampil ke Jepang pada akhir 2025 lalu.

Pemerintah berharap keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam pelepasan 41 PMI kali ini dapat terus diperluas dan direplikasi. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional untuk memperkuat perlindungan PMI sekaligus mengoptimalkan peluang pasar kerja internasional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (r)

PIM NTB akan Meriahkan HUT RI 2026 dengan Parade Kebaya Nasional, Ini Makna Dibalik Kegiatan Tersebut

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Daerah Perempuan Indonesia Maju (DPD PIM) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar Perempuan Berkebaya Nasional NTB pada Minggu, 2 Agustus 2026, di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram.

 Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Tahun 2026 Republik Indonesia dan Hari Kebaya Nasional ini akan diikuti organisasi – organisasi perempuan di NTB sebagai bentuk komitmen melestarikan kebaya dan wastra khas daerah.

Ketua DPD PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, Senin, 6 Juli 2026 mengatakan, antusiasme berbagai organisasi perempuan terhadap kegiatan ini cukup tinggi. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat hampir 200 organisasi perempuan, baik dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun organisasi kemasyarakatan, yang diperkirakan akan berpartisipasi.

Peserta akan mengikuti parade secara berkelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri atas lima orang.

” Pesertanya dari berbagai organisasi perempuan, baik OPD maupun organisasi lainnya,” ujar Mantan DPD RI ini kepada Suara NTB.

Menurutnya, penyelenggaraan parade tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memiliki misi budaya, yakni memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kebaya dan wastra lokal NTB.

Momentum ini dinilai semakin istimewa setelah kebaya resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO, hasil perjuangan panjang berbagai elemen, termasuk DPP Perempuan Indonesia Maju (PIM) yang dipimpin Lana T. Koentjoro.

“Alhamdulillah, berkat perjuangan teman-teman di Jakarta bersama Ketua DPP PIM, kebaya akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda oleh UNESCO. Ini menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Baiq. Diyah menegaskan, tema utama parade tahun ini adalah memadukan kebaya dengan wastra NTB sebagai upaya memperkuat identitas budaya lokal. Menurutnya, penggunaan kain tenun asli NTB harus terus didorong di tengah maraknya penggunaan kain bermotif cetak (printing) maupun kain tenun dari daerah lain.

Ia mengaku prihatin karena pada berbagai kegiatan resmi di NTB masih banyak peserta yang menggunakan kain printing atau wastra dari luar daerah. Karena itu, PIM NTB ingin menjadikan parade ini sebagai gerakan nyata untuk mengangkat produk tenun lokal.

“Kami ingin PIM benar-benar konsentrasi melestarikan wastra NTB. Salah satu penilaian dalam parade nanti adalah peserta wajib menggunakan wastra asli NTB, bukan kain printing,” tegasnya.

Selain menjadi ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi para perajin tenun lokal. Meningkatnya penggunaan wastra NTB diyakini akan mendorong permintaan terhadap produk tenun tradisional sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha para pengrajin.

Diyah menambahkan, dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari tokoh perempuan NTB di tingkat nasional. Wakil Ketua DPR RI, Hj. Sari Yuliati, dijadwalkan membuka secara resmi Parade Perempuan Berkebaya Nasional NTB.

Menurutnya, kehadiran Sari Yuliati nanti merupakan bentuk dukungan terhadap pemberdayaan perempuan sekaligus upaya pelestarian budaya daerah.

” Ini menjadi bentuk dukungan bagi perempuan-perempuan NTB sekaligus dukungan untuk melestarikan wastra daerah kita,” ujarnya.

Parade Perempuan Berkebaya Nasional NTB akan digelar pada Minggu, 2 Agustus 2026, mulai pukul 06.30 WITA di Lapangan Sangkareang, Mataram. Selain parade kebaya dan wastra NTB, kegiatan juga akan diramaikan bazar UMKM dan ekonomi kreatif serta pemberian penghargaan kepada para pemenang. Panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp10 juta bagi peserta terbaik.(bul)

Kabupaten Sumbawa Usulkan Tiga Proposal Investasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kabupaten Sumbawa Usulkan Tiga Proposal Investasi
(Suara NTB/ils) Iyang Syahruddin


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sumbawa, mengaku sudah mengusulkan tiga proposal di ajang Investments Project Ready to Offer (IPRO) atau proyek investasi yang siap ditawarkan ke Bank Indonesia tahun 2026.


“Ketiga proposal itu sudah kita usulkan kemarin ke Bank Indonesia, tinggal kita menunggu hasil kurasi untuk tahap penilaian,” kata Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Sumbawa, H. Iyang Syahruddin pekan kemarin.


Ketiga proposal tersebut bergerak di bidang peternakan, pariwisata, dan perikanan. Ketiga segmen tersebut merupakan sektor unggulan dengan harapan melalui IPRO bisa terus dikembangkan di masa yang akan datang.


“Potensi di ketiga sektor tersebut sudah sangat unggul. Kami berharap IPRO yang kita usulkan itu bisa ditanggapi dengan baik dan menang untuk siap diajukan ke para investor,” ucapnya.


Di sektor perikanan lanjut Iyang, khususnya produk udang menjadi unggulan utama Pemkab Sumbawa di IPRO 2026. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena sektor tersebut menjadi penyumbang tertinggi udang di NTB dibandingkan kabupaten/kota yang lainnya.


Sektor unggulan daerah tersebut diharapkan bisa menjadi trigger,sehingga pembangunan di Kabupaten Sumbawa bisa lebih meningkat dan memberikan nilai tambah. Selain itu, sektor pariwisata juga tetap menjadi jualan kepada para investor dengan harapan bisa digarap secara maksimal.


“Ada banyak potensi yang bisa terus kita kembangkan dari sektor wisata ini terlebih dengan keberadaan hiu paus yang saat ini menjadi primadona. Sehingga kedepannya bisa lebih maksimal,” harapnya.


Disinggung terkait progres penyusunan studi kelayakan tentang rencana investasi senilai Rp1,8 triliun bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ia mengaku saat ini masih terus berproses di investor yang akan mengelola sektor tersebut.


Penyusunan FS tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi untuk pelaksanaan proyek tersebut. Pasalnya, Kabupaten Sumbawa masuk dalam lima besar daerah yang layak sebagai lokasi investasi serta investor sudah melirik potensi tersebut.


“Kalau untuk lokasi rencananya berada di sekitar teluk santong, karena mereka nantinya akan berencana membangun PLTS di atas laut untuk mensuplai energi di sekitar wilayah tersebut,” ujarnya. (ils)

Kehadiran Manajer KDMP Ditolak Sejumlah Kades, FKD Loteng Dukung Penuh

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kehadiran Manajer KDMP Ditolak Sejumlah Kades, FKD Loteng Dukung Penuh
Kehadiran Manajer KDMP Ditolak Sejumlah Kades, FKD Loteng Dukung Penuh

Praya (EKBIS NTB) – Penolakan terhadap rencana penempatan manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh pemerintah pusat disuarakan sejumlah kepala desa (Kades) di Lombok Tengah (Loteng). Sebagai bentuk penolakan, para kades mengancam bakal membubarkan pengurus KDMP yang sudah ada.

Jika pemerintah pusat tetap memaksakan untuk menempatkan manajer KDPM tersebut di desa.Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Suasto Hadi Putro Armin, S.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/7/2026), tidak menampik adanya penolakan rencana penempatan manajer KDMP tersebut oleh sejumlah kades.

Namun ia menegaskan penolakan bentuk sikap pribadi. Bukan sikap secara menyeluruh kades ataupun secara kelembagaan dari FKD Loteng.“(Penolakan) itu sikap pribadi kades yang tetap harus dihormati. Tapi tidak menggambarkan sikap secara kelembagaan.

Karena kalau secara kelembagaan, FKD Loteng mendukung penuh rencana penempatan manajer KDMP di desa oleh pemerintah pusat,” ujarnya.FKD Loteng Sebut Kehadiran Manajer KDMP akan Membantu DesaMenurutnya, kehadiran manajer KDMP di desa akan sangat membantu desa saat memulai kegiatan usaha dari KDMP.

Mengingat hampir sebagian besar desa-desa di Loteng belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk bisa memulai dan menjalankan KDMP.“Kehadiran manajer KDMP di desa akan sangat membantu desa untuk memulai dan menjalankan operasional KDMP.

Jadi sebagai bagian dari pemerintah kita sangat mendukung kehadiran manajer KDMP,” tegasnya kembali.Lagi pula manajer KDMP tidak akan seterusnya ditempatkan di desa. Hanya sampai sekitar dua tahun saja.

Tujuannya untuk membimbing desa dalam menjalankan operasional KDMP. Sampai desa bisa menjalankan KDMP secara mandiri. Nanti kalau desa sudah bisa menjalankan KDMP, manajer KDMP akan ditarik oleh pemerintah pusat.“Justru kehadiran manajer KDMP sangat baik bagi desa.

Ditengah masih minimnya pengetahuan pengurus KDMP di desa tentang bagaimana menjalankan dan mengelola KDMP yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo,” imbuh Kepala Desa Ungga ini.

Bahkan pihaknya meminta manajer KDMP ditempatkan lebih lama di Desa. Jangan hanya dua tahun saja. Bila perlu sampai tiga atau empat tahun. Sampai desa benar-benar mandiri menjalankan KDMP. “Ibaratnya kita beli mobil. Belum begitu mahir mengemudi, ya tentu butuh pendampingan dulu sebelum bisa benar-benar mahir mengemudi,” ungkapnya. (kir)

Akademisi Dorong Evaluasi Efektivitas Penggunaan Anggaran Kunker DPRD Lotim

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Akademisi Dorong Evaluasi Efektivitas Penggunaan Anggaran Kunker DPRD Lotim
“Dalam praktiknya, perjalanan dinas kerap dipersepsikan sebagai instrumen untuk menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Padahal, setiap perjalanan harus memiliki alasan dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).Ia mengungkapkan, tidak jarang ditemukan kecenderungan penyusunan justifikasi yang bersifat formalitas semata agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan. Meskipun tidak selalu didasarkan pada kebutuhan substantif. Secara administratif, perjalanan dinas memang tidak boleh fiktif, namun manfaat nyata yang dihasilkan sering kali belum terukur secara objektif.

Selong (EKBIS NTB) – Frekuensi perjalanan dinas (perdin) anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) yang mencapai 39 kali dalam satu tahun anggaran menuai sorotan. Pemerhati kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Gunung Rinjani, Muhammad Saleh menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi mencerminkan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Menurut Saleh, jika dibagi rata ke empat komisi, masing-masing komisi melakukan sekitar 10 kali perjalanan dinas. Angka ini menunjukkan bahwa perjalanan dinas telah menjadi agenda rutin, bahkan cenderung bersifat wajib bagi lembaga legislatif daerah.

“Dalam praktiknya, perjalanan dinas kerap dipersepsikan sebagai instrumen untuk menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Padahal, setiap perjalanan harus memiliki alasan dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Ia mengungkapkan, tidak jarang ditemukan kecenderungan penyusunan justifikasi yang bersifat formalitas semata agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan. Meskipun tidak selalu didasarkan pada kebutuhan substantif. Secara administratif, perjalanan dinas memang tidak boleh fiktif, namun manfaat nyata yang dihasilkan sering kali belum terukur secara objektif.

Pembangunan SPAM Ai NgelarPemkab Sumbawa Butuh Anggaran Rp249 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan SPAM Ai NgelarPemkab Sumbawa Butuh Anggaran Rp249 Miliar
Pembangunan SPAM Ai Ngelar Pemkab Sumbawa Butuh Anggaran Rp249 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp249 miliar, untuk bisa merealisasikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ai Ngelar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan unit air baku dan unit produksi dan jaringan distribusi utama. "Pembangunan unit air baku kita butuh anggaran Rp100 miliar lebih, sementara pembangunan unit produksi dan jaringan distribusi utama membutuhkan Rp149 miliari," kata Kabid Air Minum dan Sanitasi (Amsan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa,Abdul Azis dikonfirmasi pekan kemarin. Ace sapaan akrabnya melanjutkan, kebutuhan anggaran itu sebenarnya sudah mulai disuarakan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB dengan harapan bisa segera direalisasikan. Hanya saja BPPW, meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengubah detail enginnering desain (DED) kebutuhan air baku tersebut. "Di perencanaan awal di tahun 2025, kita membutuhkan debit air 100 liter per detik. Tetapi seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk kebutuhan air itu dianggap tidak cukup, sehingga DED perlu kita review ulang," ucapnya. Menurutnya, perubahan kebutuhan air baku itu dianggap penting dilakukan, mengingat pertumbuhan penduduk sangat tinggi dalam dua tahun terakhir. Pihaknya mengusulkan adanya penambahan kuota sebesar 165 liter per detik dari DED saluran pembawa sebelumnya 100 liter per detik Berdasarkan hasil pembahasan awal mega proyek itu, direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027 dengan skema tahun jamak. Tetapi dengan catatan review adanya perubahan DED terutama saluran pembawa harus tuntas paling telat bulan September mendatang. "Kita sedang maraton pembahasannya ini, karena target awal kita di bulan ini (Juli, red) sudah tuntas, tetapi karena adanya perubahan paling telat bulan September mendatang sudah harus tuntas," harapnya. Jika review tersebut tuntas di bulan September, maka di bulan Januari tahun 2027 sudah mulai dilakukan lelang pekerjaan fisiknya. Baik itu untuk pembangunan unit air baku, unit produksi, dan jaringan distribusi utama termasuk pembangunan reservoar di Samota serta penambahan jaringan baru. Pihaknya juga akan kembali melakukan pembebasan terhadap lahan masyarakat, karena adanya perubahan debit air baku yang akan berpengaruh terhadap jaringan saluran utama, termasuk penyesuaian dokumen lainnya. "Pasti ada lahan yang akan kita bebaskan dari adanya perubahan tersebut. Kami juga masih membahas secara detail bagimana pola yang akan dilakukan nanti," ujarnya. (ils) ------ (Suara NTB/dok) Abdul Azis


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp249 miliar, untuk bisa merealisasikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ai Ngelar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan unit air baku dan unit produksi dan jaringan distribusi utama.


“Pembangunan unit air baku kita butuh anggaran Rp100 miliar lebih, sementara pembangunan unit produksi dan jaringan distribusi utama membutuhkan Rp149 miliari,” kata Kabid Air Minum dan Sanitasi (Amsan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa,Abdul Azis dikonfirmasi pekan kemarin.


Ace sapaan akrabnya melanjutkan, kebutuhan anggaran itu sebenarnya sudah mulai disuarakan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB dengan harapan bisa segera direalisasikan. Hanya saja BPPW, meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengubah detail enginnering desain (DED) kebutuhan air baku tersebut.


“Di perencanaan awal di tahun 2025, kita membutuhkan debit air 100 liter per detik. Tetapi seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk kebutuhan air itu dianggap tidak cukup, sehingga DED perlu kita review ulang,” ucapnya.


Menurutnya, perubahan kebutuhan air baku itu dianggap penting dilakukan, mengingat pertumbuhan penduduk sangat tinggi dalam dua tahun terakhir.

Pihaknya mengusulkan adanya penambahan kuota sebesar 165 liter per detik dari DED saluran pembawa sebelumnya 100 liter per detik
Berdasarkan hasil pembahasan awal mega proyek itu, direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027 dengan skema tahun jamak.

Tetapi dengan catatan review adanya perubahan DED terutama saluran pembawa harus tuntas paling telat bulan September mendatang.


“Kita sedang maraton pembahasannya ini, karena target awal kita di bulan ini (Juli, red) sudah tuntas, tetapi karena adanya perubahan paling telat bulan September mendatang sudah harus tuntas,” harapnya.


Jika review tersebut tuntas di bulan September, maka di bulan Januari tahun 2027 sudah mulai dilakukan lelang pekerjaan fisiknya. Baik itu untuk pembangunan unit air baku, unit produksi, dan jaringan distribusi utama termasuk pembangunan reservoar di Samota serta penambahan jaringan baru.


Pihaknya juga akan kembali melakukan pembebasan terhadap lahan masyarakat, karena adanya perubahan debit air baku yang akan berpengaruh terhadap jaringan saluran utama, termasuk penyesuaian dokumen lainnya.

“Pasti ada lahan yang akan kita bebaskan dari adanya perubahan tersebut. Kami juga masih membahas secara detail bagimana pola yang akan dilakukan nanti,” ujarnya. (ils)

Perkuat Pariwisata KerakyatanPengelolaan Homestay Bintang Bano Diserahkan ke BUMDes

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perkuat Pariwisata KerakyatanPengelolaan Homestay Bintang Bano Diserahkan ke BUMDes
Perkuat Pariwisata Kerakyatan Pengelolaan Homestay Bintang Bano Diserahkan ke BUMDes Taliwang (Suara NTB) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), resmi menyerahkan pengelolaan aset daerah berupa Homestay Bintang Bano di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, kepada BUMDes Bintang Bano Jaya. Langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi warga desa. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan aset daerah tersebut berlangsung di Aula Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disparpora) KSB pekan kemarin. Perjanjian ditandatangani Sekretaris Daerah KSB, Hairul Jibril mewakili Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama Direktur BUMDes Bintang Bano Jaya. Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Disparpora KSB Nurdin Rahman dan Kepala Desa Bangkat Monteh. Kepala Disparpora KSB, Nurdin Rahman, mengatakan kerja sama tersebut merupakan implementasi Program KSB Maju Luar Biasa melalui Klaster Pariwisata yang mengusung konsep pariwisata kerakyatan. Dalam skema itu, pemerintah daerah membangun sarana wisata. Sedangkan, pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Pada tahap awal, BUMDes Bintang Bano Jaya akan mengelola lima unit homestay beserta satu kantor pengelola (front office). Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan agar pengelolaan destinasi berjalan optimal, profesional, dan berkelanjutan," ujar Nurdin.Sementara itu, Sekretaris Daerah KSB Hairul Jibril menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. "Kita bergerak bersama. Saya mohon dukungan seluruh pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita memulai hal yang baik ini bersama-sama. Dengan kebersamaan, keberhasilan akan lebih cepat kita capai," katanya.Hairul menilai pengelolaan Homestay Bintang Bano oleh BUMDes merupakan langkah strategis dalam mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa Bangkat Monteh. Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama diyakini akan memperkuat ekonomi desa sekaligus menjadi fondasi pengembangan pariwisata kerakyatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BUMDes mampu menjadikan Homestay Bintang Bano sebagai contoh pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Selain meningkatkan kualitas pelayanan wisata, kerja sama tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal, membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung terwujudnya visi KSB Maju Luar Biasa.(bug) (Suara NTB/ist) PERJANJIAN KERJA SAMA - Sekda KSB, Hairul Jibril dan Ketua BUMDes Bintang Bano Jaya Desa Bangkat Monteh menandatangi PKS pemanfaatan Homestay Bintang Bano dan disaksikan oleh Kepala Disparpora, Nurdin Rahman


Taliwang (EKBIS NTB) –
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), resmi menyerahkan pengelolaan aset daerah berupa Homestay Bintang Bano di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, kepada BUMDes Bintang Bano Jaya.

Langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi warga desa.


Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan aset daerah tersebut berlangsung di Aula Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disparpora) KSB pekan kemarin.


Perjanjian ditandatangani Sekretaris Daerah KSB, Hairul Jibril mewakili Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama Direktur BUMDes Bintang Bano Jaya. Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Disparpora KSB Nurdin Rahman dan Kepala Desa Bangkat Monteh.


Kepala Disparpora KSB, Nurdin Rahman, mengatakan kerja sama tersebut merupakan implementasi Program KSB Maju Luar Biasa melalui Klaster Pariwisata yang mengusung konsep pariwisata kerakyatan. Dalam skema itu, pemerintah daerah membangun sarana wisata. Sedangkan, pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.


“Pada tahap awal, BUMDes Bintang Bano Jaya akan mengelola lima unit homestay beserta satu kantor pengelola (front office). Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan agar pengelolaan destinasi berjalan optimal, profesional, dan berkelanjutan,” ujar Nurdin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah KSB Hairul Jibril menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan.


“Kita bergerak bersama. Saya mohon dukungan seluruh pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita memulai hal yang baik ini bersama-sama. Dengan kebersamaan, keberhasilan akan lebih cepat kita capai,” katanya.

Hairul menilai pengelolaan Homestay Bintang Bano oleh BUMDes merupakan langkah strategis dalam mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa Bangkat Monteh. Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama diyakini akan memperkuat ekonomi desa sekaligus menjadi fondasi pengembangan pariwisata kerakyatan di Kabupaten Sumbawa Barat.


Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BUMDes mampu menjadikan Homestay Bintang Bano sebagai contoh pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Selain meningkatkan kualitas pelayanan wisata, kerja sama tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal, membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung terwujudnya visi KSB Maju Luar Biasa.(bug)

2.753 Aset Daerah Diusulkan Lelang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
2.753 Aset Daerah Diusulkan Lelang
2.753 Aset Daerah Diusulkan Lelang

Sumbawa Besar (EKBIS NTB) –
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa, mencatat sekitar 2.753 Barang Milik Daerah (BMD) atau aset rusak berat untuk dilelang. Barang yang dilelang itupun didominasi alat perkantoran dan beberapa unit kendaraan bermotor roda empat, tiga, dan dua.


“Sebenarnya kita sudah usulkan sejak bulan Januari lalu, tetapi karena ada kesibukan teman-teman di KPKNL, sehingga bulan ini baru akan mulai dilakukan penilaian harga. Ketika sudah dinilai baru kita lelang,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa, Ade Candra, dikonfirmasi pekan kemarin.


Barang yang akan dilelang tersebut, terdiri dari kursi lipat, genset, lemari besi, kipas angin, kompresor AC, mesin air, kulkas, mesin potong rumput, alat kesehatan, dan brangkas.


“Kita juga lelang untuk barang plastik dengan berat barang sekitar 1. 537 kilogram, termasuk printer, laptop, kamera, dan sound sistem. Kalau untuk kendaraan ada juga, tetapi kami masih melakukan rekonsiliasi bersama OPD,” ucapnya.


Untuk proses lelang yang akan dilakukan nantinya, pemerintah tetap akan melibatkan KPKNL Bima untuk memastikan nilai barang tersebut. Setelah sudah ada hasil penilaian terhadap aset tersebut, baru bisa dilakukan proses lelang.
Disinggung terkait potensi pendapatan daerah dari BMD yang dilelang tersebut, Ade mengaku masih belum mengetahui secara pasti jumlahnya secara keseluruhan. Pasalnya, hingga saat ini tim dari KPKNL belum pernah melakukan penilaian harga atas BMD yang diusulkan tersebut.

“Kami belum bisa menghitung potensi pendapatan dari lelang itu, karena tim dari KPKNL belum melakukan penilaian harga. Kita baru bisa memiliki perkiraan harga setelah tim KPKNL merampungkan penilaian harga menjadi potensi pendapatan daerah,” demikian kata dia. (ils)

1...182183184...1,074Halaman 183 dari 1,074