Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 183

Duet Munir-Atal Pimpin PWI Pusat 2025-2030, PWI NTB Siap Sinergi Majukan Rumah Besar Wartawan Indonesia

0
Akhmad Munir atau Cak Munir terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada Kongres Persatuan PWI 2025 di BPPTIK Komdigi Cikarang(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Akhmad Munir atau Cak Munir terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada Kongres Persatuan PWI 2025 di BPPTIK Komdigi Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Sabtu Malam 30 Agustus 2025.

PWI NTB mengapresiasi pelaksanaan Kongres Persatuan PWI yang berlangsung sukses dan lancar, serta menghasilkan kepemimpinan baru periode 2025-2030.

“Selamat pada Cak Munir yang terpilih secara demokratis sebagai Ketua PWI periode 2025-2030 . Kami (PWI NTB) siap tegak lurus mendukung penuh kepemimpinannya,” tegas Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin didampingi Sekretaris Fahrul Mustofa dalam pesan tertulisnya, Minggu 31 Agustus 2025.

Menurut Ikliludin, sesuai semangat yang diusung dalam kongres untuk persatuan, maka diharapkan kedepan tidak ada lagi konflik yang membuat organisasi profesi wartawan terbesar di Indonesia ini terpecah.

“Kami mendukung penuh program rekonsiliasi yang akan dilakukan Ketua Umum terpilih Bapak Akhmad Munir demi kepentingan PWI yang lebih besar kedepan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas anggota PWI melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau pelatihan-pelatihan yang sempat tertunda akibat konflik PWI, bisa segera dilakukan kembali.

“Sinergi pusat dan daerah juga sangat penting. Karena itu, kami mendukung penuh program-program Ketua Umum PWI dalam rangka memajukan organisasi ini sebagai rumah besar wartawan di Indonesia,” jelas Ikliludin.

Diketahui, saat Kongres PWI Persatuan PWI 2025 di BPPTIK Komdigi Cikarang, sempat terjadi pertarungan sengit antara Akhmad Munir dan Hendry Ch. Bangun dalam merebut kursi calon ketua umum.

Sementara, dua bakal calon Ketua Dewan Kehormatan, Atal S. Depari dan Sihono HT pada Kongres PWI 2025 juga bersaing sangat ketat.

Akhmad Munir meraih 52 suara dan Hendry Ch. Bangun meraih 35 suara. Sementara, Atal S. Depari 44 dan Sihono HT 42 suara, 1 suara tidak sah.

Atas hal itu, duet Akhmad Munir dan Atal S. Depari resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025-2030.

Terpisah, Akhmad Munir mengaku wajar manakala ada persaingan sengit. Mengingat, hal itu, seperti rumah tangga, rumahnya jangan dibakar.

“Terjadi rekonsiliasi dan ini sangat baik,” katanya.

Menurut Cak Munir, secara moral ketika PWI, wartawan ingin mengajak persatuan bangsa ini tidak sah jika mereka saja tidak utuh.

Maka secara moral wartawan berhak mengajak bangsa ini bersatu dan berdamai ditengah situasi di Jakarta. Maka PWI juga harus bersatu memberikan pesan damai.

“Ini momen yang sangat baik, kami dewan pers sangat mendukung agar kongres ini kembali mempersatukan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar,” tandasnya. (bul)

JAPNAS Ingatkan Dampak Kericuhan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi

0
I Made Agus Ariana(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional (PW JAPNAS) Nusa Tenggara Barat menyampaikan keprihatinan atas insiden pembakaran Gedung DPRD NTB pada Jumat, 30 Agustus 2025. Ketua PW JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana, menegaskan peristiwa ini tidak hanya merugikan secara simbolis, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas iklim usaha dan investasi di daerah.

“Kami menghimbau seluruh pihak untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang memperburuk keadaan. Perlu disadari bersama, setiap gejolak sosial dan keamanan akan berdampak langsung terhadap dunia usaha, investasi, dan perekonomian daerah. Pada akhirnya, masyarakat NTB yang akan menanggung akibatnya,” tegas Agus Ariana di Mataram, Sabtu, 30 Agustus 2025.

PW JAPNAS NTB, lanjutnya, mendukung penuh langkah aparat keamanan TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban serta mengembalikan kondisi Nusa Tenggara Barat agar tetap kondusif, aman, dan damai.

Agus Ariana juga menyampaikan bahwa dirinya memahami semangat mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, ia menekankan pentingnya menyuarakan pendapat dengan cara-cara yang lebih beradab dan menjunjung tinggi musyawarah.

“Kami mengapresiasi keberanian adik-adik mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Tetapi ke depan, mari kita sama-sama memilih cara yang lebih damai dan mengutamakan kondusivitas kota kita tercinta,” ujarnya.

Menurutnya, dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab kolektif, NTB dapat segera pulih dari situasi ini dan kembali fokus pada pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

“PW JAPNAS NTB percaya, hanya dengan menjaga stabilitas bersama, pembangunan daerah dapat berjalan lancar, investasi tetap tumbuh, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya.(bul)

Pengamat Ekonomi : Perlu Diumumkan Paket Kebijakan Untuk Kondusifkan Suasana

0
Dr. M. Firmansyah(ekbisnt.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Demo besar-besaran yang terjadi beberapa hari terakhir dinilai sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat. Terutama dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kehidupan yang sulit menyebabkan demo sulit dihindari. Ini tentu menghawatirkan.

Pengamat Ekonomi dari Unram, Dr. M. Firmansyah mengatakan, masyarakat sebenarnya berharap banyak pada presiden dan juga pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi politik, hukum dan ekonomi. Apa saja tahapannya, kapan selesainya. masyarakat menurutnya tentu menunggu untuk direalisasikan.

“Semoga masalah ini tidak berlarut-larut. Saya yakin Pemerintah tentu punya jalan keluar untuk mengurai kemelut ini. Dari aspek ekonomi misalnya mempertimbangkan kembali penetapan pajak yang memberatkan. Sehingga, ekonomi di daerah-daerah bisa bergairah. Ini perlu dilakukan ditengah semakin terbatasnya lapangan kerja di daerah,” ujarnya.

Pola hubungan keungan pusat dan daerah perlu dilihat lagi. Pendapatan daerah strategis perlu juga ditingkatkan untuk daerah. Daerah butuh guyuran liquiditas sehingga banyak ekonomi berputar dan lapangan kerja tercipta di daerah.

“Ini penting untuk mengganti investasi di daerah yang terbatas,” pesannya.

Rencana menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat, visi pembangunan juga perlu dijelaskan. Rencananya seperti apa, tahapan skrg secara nyata sampai dimana. Menurut Firmansyah, itu juga perlu dijelaskan. Sehingga memberi ketenangan publik. Bahwa mereka walaupun dalam kondisi turbelensi ekonomi tapi merasa yakin akan melawati kondisi ini ketika diberi kejelasan.

“Negara juga perlu perkuat insentif untuk kalangan menengah. Misalnya secara berkala menambah subsidi. subsidi produk pokok misalnya. bila memungkinkan. Supaya meringankan masyarakat,” tambahnya.

Dan yang penting perlu ada sensitifitas. Ketika pemerintah bilang lakukan efisiensi maka semua aspek perlu mendukung itu. Semua harus tunjukan bahwa memang nyata fasilitas untuk siapapun menunjukkan keprihatinan. Jangan sampai masyarakat diminta efisien namun pejabat tertentu tidak menunjukkan hal yang sama.Sehingga rasa keadilan bisa dirasa dalam masyarakat.

“Saya kira konteksnya sama (dengan NTB). Bila tidak tertangani, akan semakin panjang mengurai persoalan penyelesaian masalah ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Iklim dunia usaha terganggu. Kita lagi butuh-butuhnya investasi ditengah keterbatasan APBD. Semoga kita bisa sama-sama hadapi kemelut ini ke depan,” demikian Firmansyah.(bul)
Foto : Dr. M. Firmansyah

Pengamat Unram: Stabilitas Ekonomi Tak Akan Terjaga Jika Kericuhan Terus Berlanjut

0
Dr. Ihsan Rois(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kericuhan yang belakangan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dinilai berpotensi besar mengganggu stabilitas ekonomi nasional, termasuk di Nusa Tenggara Barat.

Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Ihsan Rois, yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram.

Menurutnya, setiap gejolak sosial akan menimbulkan efek domino, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga terganggunya iklim investasi.

“Kalau stabilitas tidak terjaga, maka transmisi ekonomi akan macet. Ujungnya, ekonomi sulit bergerak ke depan,” kata Ihsan Rois di Mataram, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Ia mencontohkan, aksi kerusuhan seperti pembakaran gedung DPRD di NTB oleh massa dapat menciptakan kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Kondisi ini berisiko memicu panic buying di masyarakat dan memperparah tekanan ekonomi yang saat ini sudah dihadapkan pada kenaikan harga serta efisiensi ketat belanja negara.

“Situasi sekarang sudah sulit. Harga-harga naik, pemerintah melakukan efisiensi belanja, masyarakat ikut menekan pengeluaran. Kalau ditambah kerusuhan, ini bisa makin memperburuk keadaan,” jelasnya.

Dr. Ihsan menilai bahwa sumber keresahan publik bukan hanya soal solidaritas aksi mahasiswa di berbagai daerah, tetapi juga terkait ketidakadilan kebijakan fiskal. Ia menyoroti praktik kenaikan pajak di sejumlah daerah yang memberatkan masyarakat.

“Kebijakan seperti itu justru menambah beban, menciptakan ketidakpercayaan publik, dan membuat situasi semakin panas,” ujarnya.

Untuk mencegah kondisi memburuk, ia menekankan pentingnya langkah cepat dan nyata dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu menenangkan masyarakat, merespons tuntutan secara proporsional, serta melakukan koreksi kebijakan yang dianggap tidak adil.

“Tidak cukup hanya dengan imbauan tokoh agama atau kepala daerah. Harus ada tindakan nyata dari pemerintah agar publik percaya bahwa aspirasi mereka benar-benar didengar,” tegasnya.

Lebih jauh, Dr. Ihsan juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan anarkis. Ia mendorong semua pihak menjaga kedamaian agar pembangunan ekonomi tidak tersendat. “Kalau stabilitas hilang, investasi pasti turun, lapangan kerja berkurang, dan masyarakat sendiri yang paling merasakan dampaknya,” pungkasnya.(bul)

OJK Perkuat Kontribusi PVML Syariah Untuk Inklusi Keuangan Melalui Business Matching Di Ekosistem Keuangan Inklusif Desa Lantan Lombok Tengah

0
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah hingga tingkat desa melalui kegiatan Business Matching PVML Syariah di Desa Lantan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah hingga tingkat desa melalui kegiatan Business Matching PVML Syariah di Desa Lantan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini mempertemukan lembaga keuangan syariah dengan BUMDes serta masyarakat setempat untuk membuka akses ke Industri Jasa Keuangan yang lebih luas.

Desa Lantan memiliki banyak potensi ekonomi, baik di sektor pertanian, peternakan, maupun pariwisata, yang membutuhkan dukungan lembaga keuangan. Untuk itu, OJK menghadirkan sejumlah lembaga keuangan syariah, antara lain UUS PT Pegadaian, UUS PT Adira Dinamika Multi Finance, UUS PT Bussan Auto Finance, UUS PT Federal International Finance, UUS PT Multifinance Sinarmas, serta Bank NTB Syariah yang juga menjajaki kerja sama dengan BUMDes melalui layanan agen Laku Pandai.

Kehadiran lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan terutama yang berdasarkan prinsip keuangan syariah sekaligus memperkuat peran BUMDes sebagai pilar ekonomi desa.

Selain itu, Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa Lantan telah ditetapkan oleh OJK sebagai Ekosistem Keuangan Inklusif.

“Kami berharap Desa Lantan menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan potensi ekonomi melalui pemanfaatan layanan keuangan syariah. Dengan dukungan semua pihak, kami ingin inklusi keuangan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok,” ujarnya.

Sementara Direktur Pengembangan Lembaga PVML, Hari Gamawan, menambahkan bahwa kehadiran OJK di Desa Lantan melalui kegiatan Business Matching bertujuan mendukung kemajuan desa melalui kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan BUMDes.

“Kerja sama ini diharapkan memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan BUMDes,” jelasnya.

Kegiatan ini juga selaras dengan program Pemerintah dalam Asta Cita, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sementara itu, Asisten Bupati Lombok Tengah, Lendek Jayadi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran OJK beserta lembaga jasa keuangan dalam mendukung pengembangan potensi Desa Lantan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat zperan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa,” ungkapnya.

OJK menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Desa Lantan, BUMDes, Bank NTB Syariah, perusahaan pembiayaan syariah, serta Pegadaian Syariah. Kolaborasi ini diharapkan memberi dampak nyata bagi pengembangan usaha desa sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan julukan “Bumi Seribu Masjid”.(bul)

Dikes Lotim Gencarkan Cek Kesehatan Gratis Pelajar

0
Tim medis dari Puskesmas Aikmel melakukan pemeriksaan telinga pada seorang siswi di SD Negeri 2 Aikmel. (ekbsintb.com/ist)

Lombok (ekbsintb.com) – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digencarkan Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) terus digencarkan Dikes. Kali ini menyasar para pelajar di satuan pendidikan. Skrining awal yang dilakukan mengungkap tiga masalah kesehatan utama pada anak sekolah dasar, yaitu gangguan gigi, telinga, dan mata.

Program yang menyasar semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMA, madrasah, pesantren, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat.

Sekretaris Dinas Dikbud Lotim, H. Jumadil, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan upaya mewujudkan pendidikan inklusif. Hasil pemeriksaan kesehatan, kata dia, menjadi dasar penting untuk penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan individual anak.

“Dengan CKG, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan siswa, termasuk yang punya kesulitan fungsional atau disabilitas. Data ini membantu guru dalam Profil Belajar Siswa (PBS), agar setiap anak mendapat hak belajar secara adil dan manusiawi,” ujar Jumadil, Jumat 29 Agustus.

Ia mencontohkan, siswa dengan hambatan penglihatan atau pendengaran akan mendapat perlakuan pembelajaran khusus dari guru. Temuan gangguan kesehatan dari Dikes, dikatakannya, menjadi data awal yang berharga untuk PBS.

Pelaksanaan CKG yang baru saja dimulai telah memberikan gambaran nyata. Salah satu contohnya adalah hasil skrining terhadap 85 siswa kelas satu di sebuah SD Negeri di Kecamatan Aikmel.

Kepala Puskesmas Kalijaga, H. Nursini Juiban Hadi, memaparkan bahwa mayoritas siswa mengalami masalah pada kesehatan gigi, seperti gigi berlubang, penumpukan karang gigi, dan sisa makanan yang menempel akibat teknik menyikat gigi yang kurang tepat.

“Anak-anak kelas satu umumnya belum memahami cara menyikat gigi yang benar. Faktor makanan juga memengaruhi kondisi gigi mereka,” jelas Juiban.

Selain gigi, pemeriksaan telinga menemukan banyak siswa mengalami penumpukan kotoran (serumen prop). Tim medis juga mendeteksi gangguan penglihatan, seperti rabun, pada sejumlah siswa.

Menanggapi temuan tersebut, pihak Dikes tidak hanya berhenti pada diagnosis. Jumadil menyebutkan bahwa bagi siswa yang terdeteksi mengalami gangguan penglihatan, Dikes langsung memberikan bantuan kacamata.

Sebagai tindak lanjut pencegahan, Puskesmas Aikmel berencana meningkatkan penyuluhan atau edukasi kesehatan ke sekolah-sekolah. “Rencananya kami akan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait cara menjaga kesehatan gigi, telinga, dan mata yang benar,” kata Juiban.

Melalui program CKG dan kolaborasi antar dinas ini, Pemerintah Lotim berharap dapat memastikan para pelajar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat secara fisik, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan optimal. (rus)

Segenggam Padi dari Abu Ntonggu

0
Wai Moza memungut biji-biji padi yang berserakan dan tercampur arang hitam, Jumat 29 Agustus 2025.(Ekbisntb.com/hir)

ASAP kebakaran memang sudah hilang dari langit Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Namun, bau hangus masih menusuk, menyisakan puing-puing hitam dan butir-butir padi yang terburai di tanah.

Terpantau oleh Suara NTB, di antara reruntuhan itu tampak seorang nenek yang akrab disapa Wai Moza. Ia adalah kerabat Halimah (65), salah seorang korban si jago merah. Dengan penuh kesabaran, Wai Moza memunguti butir-butir padi milik Halimah yang masih tersisa karena terlindung terpal. Di sampingnya, sebuah karung besar sudah terisi campuran padi, abu, dan debu.

“Syukurnya ini yang tertutup terpal. Saya pungutin dari kemarin. Walaupun tercampur kotoran tidak apa-apa,” tuturnya, Jumat 29 Agustus 2025.

Puluhan karung hasil panen musim hujan lalu hangus terbakar. Padi yang ia anggap sebagai penopang hidup selama berbulan-bulan kerja keras di sawah, kini hanya tersisa segenggam.

Tidak jauh dari sana, Sahrudin (59), tetangga Halimah, hanya bisa menatap bekas kandang kambingnya. Dari 32 ekor kambing, 30 ekor terpanggang dalam kobaran api.

“Semua hasil jerih payah hilang begitu saja,” katanya lirih.

Meski begitu, ia memilih pasrah. “Apapun yang kita punya pada hakikatnya adalah titipan Tuhan. Kita hanya harus lebih sering mengucapkan rasa syukur,” ucapnya.

Musibah pada 26 Agustus lalu menghanguskan sembilan rumah warga. Mereka kini kehilangan tempat tinggal, perabot, hingga sumber penghidupan. Namun di balik duka, tumbuh juga solidaritas.

Pemda Bima bersama Baznas Kabupaten Bima menyalurkan bantuan bagi 14 korban. Baznas Provinsi NTB juga mengirim sembako. Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, hadir langsung menyalami korban satu per satu.

“Sebab apapun kondisi kita, kita tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kami dari Pemda melalui APBD 2026 akan menganggarkan bantuan 10 sampai 15 juta per orang. Kami tidak akan meninggalkan keluarga kita yang terkena musibah di mana pun,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Bima rawan kebakaran. “Kita harus mencari pola bagaimana menurunkan potensi kebakaran di wilayah ini,” ujarnya.

Dari puing dan kesedihan, para korban perlahan belajar bangkit. Halimah dengan segenggam padi dan Sahrudin dengan keikhlasannya menjadi simbol keteguhan hati, bahwa hidup, meski diuji api, tetap harus diteruskan. (hir)

DPRD dan Pemda KSB Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026

0
 Bupati H. Amar Nurmansyah dan Ketua DPRD, Kaharuddin Umar menunjukkan dokumen KUA-PPAS APBD 2026 yang telah ditandatangani.(ekbsintb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat bersama pemerintah setempat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.

Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) atas dokumen keuangan tersebut oleh ketua DPRD, Kaharuddin Umar dan Bupati, H. Amar Nurmansyah pada gelaran sidang paripurna DPRD KSB, Jumat 29 Agustus 2025.

Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar dalam pidatonya menyampaikan terima kepada Tim Anggaran Pemerintah Faerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bersama membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2026. “Kepada TAPD dan Banggar terima kasih telah bekerja cepat,” katanya.

Dalam pembahasan yang dijadwalkan selama tiga hari pada 25-28 Agustus 2025, Kaharuddin mengatakan, Banggar mewakili DPRD telah menyampaikan banyak saran masukan dan pandangannya terhadap KUA-PPAS APBD 2026. Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan setiap pemanfaatan anggaran daerah berpihak kepada kemaslahatan masyarakat.

“Pembahasan berlangsung sangat alot, tetapi pada akhirnya TAPD dan Banggar dapat mencapai kesepakatan disertai beberapa catatan kritis dari Banggar,” ungkapnya.

Kesepakatan yang selanjutnya akan tuangkan dalam nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS itu, ditegaskan Kaharuddin, bukan sekadar dokumen administrasi. Lebih dari itu merupakan komitmen politik dan moral antara Pemda dengan DPRD dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan berdaya saing dan berkelanjutan. “Momen ini penting karena akan jadi pijakan penyusunan program tahun depan,” cetus politisi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya Kaharuddin menuturkan, APBD 2026 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang kompleks. Mulai dari memperkuat pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperhatikan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa. “Jadi setiap ‘sen’ anggaran pemerintah harus kita pastikan tepat guna,” tambahnya.

Kaharuddin menambahkan, secara keseluruhan setiap program yang dituangkan pemerintah sudah tetap sesuai tujuan dan kebuhan masyarakat. Namun demikian ada beberapa hal strategis yang tetap menjadi perhatiian DPRD dalam proses pembahasan dan penyusunan APBD Tahun 2026. Di antaranya mengenai penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi peningkatan kualitas SDM, mendorong peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan.

Berikutnya mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM, nelayan, petani agar memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi lebih kuat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik dan terakhir penguatan lingkungan hidup sebagai modal keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

“Harapan kami catatan-catatan kritis itu menjadi bahan rujukan pula oleh pemerintah dalam menyusun setiap prohram APBD 2026,” imbuh Kaharuddin. (bug)

ARRC Mandalika 2025, Jadi Ajang Pemanasan Sebelum MotoGP

0
Idemitsu FIM Asia Road Race Championship (ARRC) 2025

Lombok (ekbisntb.com) – Idemitsu FIM Asia Road Race Championship (ARRC) 2025 putaran keempat kembali hadir di Pertamina Mandalika International Circuit, mulai Jumat 29 Agustus  hingga Minggu 31 Agustus besok. Menghadirkan lima kelas balapan, ajang ARRC kali ini menjadi ajang pemanasan sebelum gelaran MotoGP yang akan berlangsung di sirkuit yang sama pada 3-5 Oktober 2025 mendatang.

Total ada sebanyak 106 pembalap dari sejumlah negara Asia yang berlaga. Seperti Thailand, Malaysia, Australia, Jepang, Filipina, Hong Kong serta China dan Korea Selatan. Termasuk pembalap tuan rumah Indonesia. Selain itu ada juga pembalap dari Inggris, Jerman serta Spanyol dan New Zealand.

ARRC menggelar tiga balapan utama. Yakni kelas AP250, diikuti 30 orang pembalap. Kemudian kelas SS600 dan ASB1000 dengan masing-masing diikuti 17 dan 12 pembalap dari sejumlah negara. Ditambah dua kelas balapan pendukung yakni UB150 dengan 32 orang pembalap serta TVS Asia One Make Championship dengan 15 pembalap. Di kelas ini pembalap seluruhnya menggunakan tipe motor  yang sama, TVS Apache RR310.

Sesi balapan ARRC putaran keempat di Sirkuit Mandalika sendiri sudah dimulai Jumat pagi yang diisi dengan sesi latihan bebas. Di kelas yang paling favorit AP250, tiga pembalap tuan rumah Indonesia secara bergiliran jadi yang tercepat. Pada Free Practice 1 Irfan Ardiansyah dari Maeztro NWN SCK Honda Racing Team sukses catatkan waktu terbaik 1 menit 48,493 detik.

Selanjutnya pada free practice 2 giliran pembalap Yamaha LFN HP969 Indonesia Racing Team M. Murobbil Vitoni jadi yang tercepat. Dengan catatan waktu terbaik 1 menit 47,336 detik. Dan, pada sesi Free practice 3 Fadillah Arbi Aditama (Astra Honda Racing Team) membukukan waktu terbaik 1 menit 47,227 detik.

Sementara di kelas SS600 pembalap Indonesi dari Astra Honda Racing Team Herjun Atna Firdaus tampil menjanjikan di sesi free practice 1 dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 37,941 detik. Namun di sesi free practice 2 dimenangi pembalap Thailand Anupab Sarmoon (Yamaha Thailand Racing Team) dengan catatan waktu 1 menit 37,885 detik. Sedangkan di sesi free practice 3 pembalap Jerman Rocco Sessler jadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 37,901 detik.

Di kelas tertinggi ASB1000 satu-satu pembalap Indonesia, Andi Farid Izdihar yang membela Astra Honda Racing Team hanya mampu duduk di posisi ketujuh di sesi free practice 1 yang dimenangi pembalap Malaysia dari JDT Racing Team Hafizh Syahrin Abdullah dengan catatan waktu 1 menit 35,982 detik.  Bahkan di sesi free practice 2 Andi melorot ke posisi 9. Jauh dibawah Azlan Shah Kamaruzaman juga dari Malaysia yang membela A1 Energy BMW Racing Team yang sukses dengan catatan waktu tercepat 1 menit 35,994 detik.

“ARRC sendiri merupakan satu dari tiga balapan yang digelar di bulan Agustus sebelum gelaran MotoGP yang akan berlangsung di awal bulan Oktober 2025 mendatang,” terang Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satri, sebelumnya.

Ajang balapan tersebut digelar selain sebagai ajang pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif. Sekaligus menjadi bagian dari persiapan Sirkuit Mandalika menyambut ajang balapan dunia MotoGP. (kir)

Faktor Ekonomi Picu Stunting

0
Rony Aprianto (ekbisntb.com/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, menilai bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap tingginya angka stunting di wilayah tersebut. Keterbatasan penghasilan keluarga menjadi penghambat utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak, terutama pada masa pertumbuhan usia dini.

Lurah Sayang-Sayang, Rony Aprianto mengungkapkan, sebagian besar kasus stunting ditemukan pada keluarga berpendapatan rendah yang tidak mampu menyediakan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak mereka.

“Memang salah satu indikator stunting disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, serta pola asuh yang belum optimal. Ketika penghasilan terbatas, kebutuhan gizi dan pola asuh pun ikut terdampak,” ujarnya pada Jumat 29 Agustus.

Sebagai langkah preventif untuk menurunkan angka stunting, Pemerintah Kelurahan Sayang-Sayang telah meluncurkan dua program utama, yakni Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan edukasi pola asuh orang tua. Program ini menyasar keluarga dengan balita yang terindikasi berisiko stunting.

PMT diberikan dalam bentuk makanan sehat dan bergizi yang didistribusikan secara rutin melalui posyandu. Sementara itu, edukasi pola asuh dilakukan melalui penyuluhan berkala yang melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, serta ahli gizi.

“Pola asuh orang tua sangat menentukan tumbuh kembang anak. Melalui edukasi ini, kami ingin orang tua memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, serta menjaga kebersihan dan kesehatan anak,” tambah Rony.

Ia mencatat bahwa angka stunting di Kelurahan Sayang-Sayang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 115 kasus. Namun, berkat berbagai penanganan dan program dari Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), jumlah tersebut berhasil ditekan secara signifikan hingga kini tersisa 20 kasus.

Pemerintah kelurahan juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk terus memantau perkembangan anak dan memberikan intervensi lanjutan bila diperlukan.

“Kami melihat perlunya kolaborasi dari berbagai pihak terkait, mulai dari OPD hingga ke tingkat lingkungan yang sudah mulai berjalan saat ini,” jelasnya.

Dengan kombinasi antara bantuan gizi dan peningkatan pengetahuan orang tua, Pemerintah Kelurahan Sayang-Sayang optimistis angka stunting di wilayahnya dapat terus ditekan dan dicegah sejak dini. (pan)