Beranda blog Halaman 182

Pemda KLU Gelontorkan 113 Unit Motor untuk Kepala Dusun

0
Pemda KLU Gelontorkan 113 Unit Motor untuk Kepala Dusun
Pemda KLU Gelontorkan 113 Unit Motor untuk Kepala Dusun

Tanjung (EKBIS NTB) – Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat dusun kembali ditunjukkan dengan menganggarkan pengadaan sepeda motor. Pada APBD tahun 2026 ini, Pemda mengalokasikan Rp2,65 miliar untuk pengadaan 113 unit kendaraan roda dua atau sepeda motor operasional kepala dusun (Kadus) di KLU.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB PMD Kabupaten Lombok Utara, Atmaja Gumbara, SP., ME., Selasa (7/7/2026). Ia menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas sepeda motor kepada kepala dusun di KLU merupakan wujud komitmen Pemda Lombok Utara untuk memperkuat kualitas maupun mobilitas pelayanan publik di masyarakat dusun.

Sejak tahun 2024 dan 2025 lalu, kendaraan roda dua tersebut telah didistribusikan kepada pemerintah desa. Hanya saja, jumlah yang sudah diserahkan masih terbatas yakni 19 unit.“Pemda sudah mendistribusikan bantuan kendaraan roda dua masing-masing dua unit tahap 1, dan 17 unit tahap 2. Serah terima terakhir dilakukan pada Desember 2025 lalu,” ungkap Atmaja.

Ia melanjutkan, kendaraan roda dua kembali dialokasikan lebih banyak mencapai 113 unit pada tahun 2026 ini. Jumlah tersebut sesuai dengan usulan DP2KBPMD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda KLU saat pembahasan APBD 2026 pada tahun 2025 lalu.

Atmaja mengatakan, saat ini jumlah dusun di Lombok Utara sebanyak 477 dusun. Angka ini masih akan bertambah seiring pemekaran dusun yang berlangsung di banyak desa di Lombok Utara.

“Dari angka 477 dusun, total yang sudah dianggarkan sebanyak 132 unit untuk 132 dusun. Sisanya 345 dusun masih perlu konsistensi penganggaran untuk 3 tahun ke depan (2027-2029) dengan alokasi per tahun 115 unit,” jelasnya. DP2KB tentunya akan mengusulkan sisa pengadaan randis untuk Kadus ini secara bertahap pada pembahasan APBD di tahun-tahun berikutnya.

Mengingat anggaran pengadaan 3 tahun ke depan cukup besar mencapai Rp2,75 miliar per tahun (estimasi 115 unit dan fluktuasi harga motor), maka realisasi pengadaan sangat bergantung kemampuan keuangan daerah.“Kami hanya mengusulkan ke TAPD dan menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Untuk eksekusi anggarannya ada di BKAD,” imbuhnya.

Atmaja memastikan progres pengadaan sepeda motor untuk tahun 2026 ini sedang berjalan. Pemerintah desa juga sudah menyampaikan dokumen usulan sebagai syarat pencairan dana ke pemerintah desa. Anggaran akan ditransfer Bendahara Kabupaten kepada pemerintah desa untuk selanjutnya Pemdes akan membeli kendaraan tersebut sesuai mekanisme yang diatur pemerintah.

Sementara terkait spesifikasi kendaraan roda dua, pihaknya belum bisa memastikan tipe maupun model yang diadakan oleh BKAD. Namun, sekilas ia melihat tipe dan model yang diadakan seragam. “Yang beli nanti dari pemerintah desa dengan estimasi harga Rp23 juta per unit. Untuk saat ini, dari 113 unit itu Pemda bagi rata. Dari awal distribusi, tiap-tiap desa sudah mendapat 3 kendaraan,” pungkas Atmaja. (ari)

Pansus DPRD Loteng Kaji Rencana Penyertaan Modal ke Perumdam Tiara Loteng

0
Pansus DPRD Loteng Kaji Rencana Penyertaan Modal ke Perumdam Tiara Loteng
Pansus DPRD Loteng Kaji Rencana Penyertaan Modal ke Perumdam Tiara Loteng

Praya (EKBIS NTB) – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait rencana penambahan penyertaan modal kepada sejumalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Termasuk penyertaan modal sebesar Rp48 miliar ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Ardhi Rinjani (Tiara) Loteng.

Kajian dilakukan untuk memastikan kalau penyertaan modal tersebut benar-benar layak dan sesuai dengan kalkulasi bisnis yang ada. Dengan demikian penyertaan modal itu nantinya bisa memberi dampak positif terhadap perkembangan BUMD bersangkutan.

Sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah, baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal peningkatan bagi penerimaan daerah.“Kajian ini kita lakukan supaya BUMD yang akan diberikan penyertaan modal oleh pemerinta daerah nantinya memang benar-benar layak,” ungkap Ketua Pansus I DPRD Loteng, Murdani, kepada awak media ditemui usai diskusi dengan jajaran direksi Perumdam Tiara Loteng serta kepala desa lingkar sumber mata di Kawasan mata air Aik Bone, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Selasa (7/7).

Murdani mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas Ranperda Penyertaan Modal ke BUMD Loteng yang diinisiasi oleh Pemkab Loteng. Di mana salah satu BUMD yang akan mendapat tambahan penyertaan modal ialah Perumdam Tiara Loteng. Proses diskusi terkait hal tersebut sampai saat ini masih terus berlanjut.

Diskusi di internal Pansus I DPRD Loteng maupun dengan pihak terkait.Sebagai bagian dari proses kajian, Pansus I DPRD Loteng juga turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi BUMD yang akan memperoleh penyertaan modal. Dalam hal ini Perumda Tiara Loteng.

Termasuk kondisi aset dan modal yang dimilikinya BUMD bersangkutan. Meskipun pihaknya sebelumnya sudah mendapat penjelasan terhadap rencana dan program yang akan dilaksanakan setelah adanya penyertaan modal itu nantinya.“Termasuk hari ini (Selasa (7/7)), kami melihat langsung kondisi salah satu sumber mata air yang dikelola Perumdam Tiara Loteng yang rencananya akan dikembangkan menggunakan dana dari penyertaan modal daerah itu nantinya.

Ini juga bagian dari proses kajian yang sedang dilakukan oleh Pansus DPRD Loteng,” imbuh politisi Partai NasDem ini.Diakuinya, Perumdam Tiara Loteng sendiri saat ini tengah dihadapkan dengan berbagai persoalan yang begitu kompleks. Hal ini membuatnya belum bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di daerah ini.

Mulai dari tata kelola sumber daya manusia (SDM) yang terbatas hingga persoalan kondisi infrastruktur pendukung yang ada, terutama jaringan pipa yang sudah termakan usia.Di satu sisi, Perumdam Tiara Loteng juga masih dihadapkan dengan kemampuan anggaran yang terbatas.

Karena itu, dibutuhkan suntingan modal yang besar, guna menjawab berbagai persoalan yang dihadapi tersebut. “Dari semua proses yang dilakukan inilah nanti akan disimpulkan bahwa penyertaan modal ke Perumdam Tiara Loteng layak diberikan atau tidak,” tegasnya.

Disinggung soal rencana pemanfaatan penyertaan modal daerah itu nantinya, Direktur Utama Perumdam Tiara Loteng Bambang Supratomo, S.I.P., M.M., mengungkapkan akan fokus pada empat program utama. Di antaranya revitalisasi sumber mata air yang ada. Di mana ada beberapa sumber mata air yang butuh dibenahi kembali.

Setelah sebelumnya rusak akibat gempa Lombok tahun 2018 lalu. Termasuk pembenahan sistem dan jaringan pipa yang sudah terlalu tua.Dengan adanya pembenahan-pembenahan tersebut diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat.

Secara cakupan layanan juga bisa lebih luas lagi. Sehingga pada akhirnya bisa mendorong pendapatan perusahaan.Saat ini penyertaan modal daerah di Perumdam Tiara Loteng tercatat baru sekitar Rp68 miliar. Tapi itu tidak dalam bentuk dana segar.

Kebanyakan berupa aset tanah dan bangunannya. Bahkan, nilai penyertaan modal tersebut cenderung menurun, menyusul adanya penyusutan terhadap aset-aset, terutama bangunan yang sudah diserahkan pemerintah ke Perumdam Tiara Loteng. (kir)

Potensi Kekeringan Panjang, Bulog NTB Klaim Stok Beras Tersedia hingga Tahun 2027

0
Bulog
Potensi Kekeringan Panjang, Bulog NTB Klaim Stok Beras Tersedia hingga Tahun 2027

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino 2026 akan mulai aktif pada pertengahan tahun ini dan berpotensi bertahan hingga awal 2027.Kondisi tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena fenomena iklim global itu berisiko menekan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia serta memicu musim kemarau yang lebih kering dibanding biasanya.

Lantas bagaimana kesiapan cadangan pangan di Provinsi NTB? Menjawab ini, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar mengemukakan, cadangan pangan di daerah dalam kondisi sangat aman.

Dengan stok beras mencapai 268.564 ton setara beras dan serapan gabah petani yang melampaui target, Bulog optimistis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi meski ada potensi gangguan produksi akibat musim kemarau.Kondisi tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena fenomena iklim global itu berisiko menekan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia serta memicu musim kemarau yang lebih kering dibanding biasanya.

Lantas bagaimana kesiapan cadangan pangan di Provinsi NTB? Menjawab ini, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar mengemukakan, cadangan pangan di daerah dalam kondisi sangat aman.

Dengan stok beras mencapai 268.564 ton setara beras dan serapan gabah petani yang melampaui target, Bulog optimistis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi meski ada potensi gangguan produksi akibat musim kemarau.Regar menjelaskan lagi, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 268.564 ton setara beras. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di NTB sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan selama musim kemarau.

“Kalau untuk posisi stok kita per hari ini masih di angka 268.564 ton setara beras. Jadi cukup aman, bahkan bertahan sampai tahun depan,” ujar Regar di kantornya, Selasa, 7 Juli 2026.

Menurut Mara, tingginya cadangan pangan tersebut didukung oleh capaian pengadaan beras yang berhasil melampaui target. Selain itu, produktivitas petani di NTB juga masih cukup baik sehingga proses penyerapan gabah terus berjalan

Pendapatan BLUD RSUD Kota Mataram Lampaui Target

0
Pendapatan BLUD RSUD Kota Mataram Lampaui Target
Hj.-NK.-Eka-Nurhayati-87-1536x1152

Mataram (EKBIS NTB) – Direktur RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram, dr. Hj. NK Eka Nurhayati, Sp.OG., Subsp.FER., M.Kes., M.Sc., menyampaikan bahwa pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit pada tahun anggaran 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Mataram terkait pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Eka menjelaskan target pendapatan BLUD tahun 2025 sebesar Rp239,2 miliar. Hingga akhir tahun, realisasi pendapatan mencapai Rp265,184 miliar atau 110,86 persen dari target.

“Target pendapatan BLUD tahun 2025 sebesar Rp239,2 miliar. Realisasinya mencapai Rp265,184 miliar atau 110,86 persen, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk anggaran yang bersumber dari APBD, RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram memperoleh alokasi sebesar Rp130,929 miliar dengan realisasi mencapai Rp119,9 miliar atau 91,58 persen.Eka menjelaskan, rendahnya realisasi pada komponen belanja pegawai dipengaruhi oleh mekanisme pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di rumah sakit yang dilakukan berdasarkan selisih kebutuhan, sehingga tidak seluruh anggaran terserap.

“Belanja pegawai terealisasi sekitar 78,57 persen karena pembayaran TPP di rumah sakit menggunakan mekanisme berdasarkan selisih,” jelasnya.

Secara keseluruhan, realisasi belanja rumah sakit mencapai 97,2 persen. Adapun belanja yang dibiayai dari anggaran BLUD beserta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) bahkan terealisasi hingga 100,13 persen.

Selain capaian pendapatan, RSUD H. Moh. Ruslan juga melaksanakan sejumlah kegiatan strategis sepanjang 2025. Di antaranya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran Rp3,24 miliar dan realisasi sebesar Rp3,238 miliar.

Rumah sakit juga merealisasikan pengadaan generator set (genset) dengan anggaran Rp3,997 miliar dan realisasi Rp3,899 miliar, serta melaksanakan pengadaan berbagai alat kesehatan dengan pagu anggaran mencapai Rp64,712 miliar. (fit)

Dian Sastro Ajak Generasi Muda Lombok Ubah Budaya Lokal Jadi Solusi dan Peluang Ekonomi

0
Dian Sastro Ajak Generasi Muda Lombok Ubah Budaya Lokal Jadi Solusi dan Peluang Ekonomi
Dian Sastro Ajak Generasi Muda Lombok Ubah Budaya Lokal Jadi Solusi dan Peluang Ekonomi

Mataram (EKBIS NTB) – Pegiat seni, dosen, sekaligus aktris Dian Sastrowardoyo mengajak generasi muda Lombok menjadikan kekayaan budaya daerah sebagai sumber inspirasi untuk melahirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.Ajakan ini disampaikan pemain utama film “Ada Apa Dengan Cinta” ini dalam kegiatan Bincang Inspiratif 17 Tahun Satu Indonesia Awards 2026 yang digelar di Mataram, Selasa, 7 Juli 2026. Ratusan anak-anak muda NTB mengikuti kegiatan itu.

Menurut Dian, budaya lokal tidak hanya dipandang sebagai warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai modal besar untuk menciptakan berbagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Budaya lokal bukan hanya warisan yang harus dijaga, tetapi juga sumber inspirasi untuk menciptakan solusi yang relevan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai anak muda yang memahami akar budayanya cenderung lebih peka melihat potensi daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang. Kepekaan tersebut dapat menjadi dasar lahirnya inovasi yang memberi manfaat luas.Dian mengatakan, ketika inovasi dipadukan dengan kekuatan budaya dan potensi lokal, hasilnya tidak hanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga lebih berkelanjutan karena tumbuh bersama masyarakat setempat.

Ia melihat Lombok memiliki modal yang sangat besar untuk melahirkan inovasi tersebut. Kekayaan budaya, tradisi, hingga komunitas yang kuat menjadi aset yang dapat dikembangkan menjadi berbagai inisiatif di bidang ekonomi, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Lombok memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Itu bisa menjadi modal besar bagi anak muda untuk menciptakan sesuatu yang berdampak, tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi, pendidikan, sekaligus memberdayakan masyarakat,” katanya.Dian berharap semakin banyak generasi muda Lombok yang berani mengangkat potensi daerah melalui ajang Satu Indonesia Awards sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pada kesempatan itu, Dian juga menegaskan bahwa investasi terbaik adalah investasi pada manusia, khususnya generasi muda. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak anak muda yang kreatif, peduli terhadap lingkungan sekitar, serta berani menghadirkan perubahan.

Namun, potensi tersebut membutuhkan ruang dan kesempatan untuk berkembang. Karena itu, kehadiran Satu Indonesia Awards selama 17 tahun dinilainya menjadi wadah penting untuk mengapresiasi sekaligus memperkuat gerakan anak muda yang membawa dampak positif di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi.

Linur Sekolah, ITDC Hadirkan Destinasi Ramah Keluarga di KEK Mandalika

0

Jakarta (ekbisntb.com)- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), menghadirkan destinasi ramah keluarga di KEK Mandalika.

Direktur Komersial & Marketing ITDC, Febrina Mediana mengatakan, pengembangan destinasi pariwisata saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur dan atraksi wisata, tetapi juga pada penciptaan pengalaman yang memberikan nilai tambah bagi pengunjung sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui kampanye Liburan Nyaman Penuh Makna, kami ingin menghadirkan destinasi yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dalam satu kawasan. Oleh karena itu, kami mengintegrasikan aktivitas rekreasi, edukasi, pelestarian budaya, dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari komitmen ITDC dalam membangun destinasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” terangnya.

Melalui sinergi berbagai fasilitas, atraksi, tenant, serta layanan di dalam kawasan, ITDC menghadirkan konsep curated destination experience, di mana wisatawan dapat menikmati aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, kuliner, hingga hiburan keluarga tanpa harus berpindah lokasi.

di Mandalika, semangat “Liburan Nyaman Penuh Makna” juga diwujudkan melalui berbagai aktivitas liburan keluarga, antara lain Mandalika Art Performance yang menampilkan kreativitas anak-anak dan seni budaya lokal, Swara Bazaar sebagai ruang hiburan musik akustik bagi pengunjung, Kids Activity – Student Go to Circuit yang memberikan pengalaman edukatif di Sirkuit Mandalika, hingga Mandalika Sehat yang mengajak masyarakat menikmati aktivitas olahraga bersama selama musim liburan.

ITDC menurutnya akan terus memperkuat pengembangan destinasi berbasis experience, sustainability, dan community impact melalui berbagai program yang mengintegrasikan pariwisata, budaya, olahraga, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat.(bul)

Dekopinwil NTB Siapkan Langkah Besar Perkuat Koperasi Produktif

0
Dekopinwil NTB Siapkan Langkah Besar Perkuat Koperasi Produktif
Selanjutnya, pada 21 Juli akan digelar bincang bisnis yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dekopinwil serta rapat kerja organisasi.“Puncak kegiatan berikutnya akan ditutup dengan jalan sehat koperasi pada 25 Juli,” ujarnya.Selain kegiatan seremonial, Dekopinwil NTB juga mulai menyusun arah program strategis organisasi. Anis menjelaskan, pembagian peran telah disepakati bersama Dinas Koperasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.Menurutnya, Dekopinwil akan lebih fokus menjalankan fungsi edukasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik pengurus maupun anggota koperasi.

Mataram (EKBIS NTB) – Momentum peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2026, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB menyiapkan sejumlah agenda sekaligus merumuskan langkah strategis untuk memperkuat kualitas koperasi di daerah.

Fokus utama yang diusung bukan hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta membuka jejaring bisnis bagi koperasi-koperasi produktif.

Dekopinwil NTB bersama Dinas Koperasi NTB telah membentuk panitia bersama untuk menyemarakkan peringatan Hari Koperasi Nasional 2026.

Sejumlah kegiatan telah disiapkan sebagai bagian dari upaya membangun semangat berkoperasi sekaligus memperkuat peran koperasi dalam perekonomian daerah.

Ketua Dekopinwil NTB, Lalu Anis Mujahid, mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan upacara peringatan Hari Koperasi pada 20 Juli 2026.Selanjutnya, pada 21 Juli akan digelar bincang bisnis yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dekopinwil serta rapat kerja organisasi.

“Puncak kegiatan berikutnya akan ditutup dengan jalan sehat koperasi pada 25 Juli,” ujarnya.

Selain kegiatan seremonial, Dekopinwil NTB juga mulai menyusun arah program strategis organisasi. Anis menjelaskan, pembagian peran telah disepakati bersama Dinas Koperasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, Dekopinwil akan lebih fokus menjalankan fungsi edukasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik pengurus maupun anggota koperasi.

2.232 Pekerja Rentan di Kota Mataram Diasuransikan

0
2.232 Pekerja Rentan di Kota Mataram Diasuransikan
2.232 Pekerja Rentan di Kota Mataram Diasuransikan

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram memberikan asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua bagi 2.232 pekerjan rentan. Premi yang dibayarkan Rp16.800 per orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Ida Wayan Putra Ekantara ditemui di kantornya pada, Senin (6/7/2026) menjelaskan, kebijakan Pemerintah Kota Mataram memberikan asuransi atau mendaftarkan 2.232 pekerja rentan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pekerja rentan seperti petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Mereka juga akan mendapatkan hak seperti pekerja formal lainnya. “Total yang kita daftarkan 2.232 pekerja rentan,” kata Putra.Data pekerja rentan bersumber dari data Dinas Sosial Kota Mataram, karena masuk dalam desil I kemiskinan ekstrem.

Putra menyebutkan, sumber anggaran untuk pembayaran premi berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram dan dana bag hasil cukai hasil tembakau (DBHCTH). “Kita anggarkan dari APBD senilai Rp100 juta dan DBHCHT senilai Rp300 juta,” sebutnya. Mantan Sekretaris Inspektorat Kota Mataram menambahkan, premi yang dibayarkan senilai Rp16.800 per orang.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat besar. Artinya, pekerja rentan yang mengalami musibah kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan meninggal dunia, maka ahli waris mendapatkan santunan sekitar Rp42 juta.Pola seperti ini diharapkan Putra, menjadi contoh bagi perusahaan untuk mendaftarkan kepesertaan karyawan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan.

Namun demikian, ia bersyukur sebagian besar perusahaan di Kota Mataram telah mendaftarkan karyawan mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Resikonya kalau karyawan tidak mendapatkan haknya, maka mereka bisa saja menuntut atau protes,” ujarnya.

Di satu sisi, pihaknya masih menunggu pencairan anggaran DBHCHT untuk pembiayaan kepesertaan pekerjaan rentan, sehingga 466 pekerja rentan telah dibayarkan preminya ke BPJS Ketenagakerjaan. “Kita eksekusi dulu anggaran dari APBD Kota Mataram sesuai arahan Pak Sekda,” demikian Putra. (cem)

Pembangunan Perumahan Tersendat, RTRW Mendesak Ditetapkan

0
Pembangunan Perumahan Tersendat, RTRW Mendesak Ditetapkan
Meski demikian, Hery menegaskan penjualan rumah di NTB hingga saat ini masih berjalan. Hanya saja, jumlah unit yang dapat dipasarkan semakin terbatas karena minimnya proyek perumahan baru yang dibangun.“Penjualan masih bagus. Cuma jumlah rumah yang dijual semakin menipis karena tidak ada pembangunan baru,” katanya.Ia menjelaskan, saat ini sebagian besar pengembang memilih menunda pembangunan sambil menunggu kepastian regulasi terkait RTRW dan status lahan sawah yang dapat dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.Selama kepastian tersebut belum diterbitkan, pengembang belum berani mengambil keputusan investasi untuk membuka proyek baru.

Mataram (EKBIS NTB) – Pelemahan daya beli masyarakat yang mulai dirasakan industri properti secara nasional belum berdampak signifikan terhadap penjualan rumah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun, para pengembang mulai menghadapi persoalan lain yang dinilai lebih mendesak, yakni tertundanya pembangunan proyek baru akibat belum adanya kepastian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya menyangkut alih fungsi lahan sawah.Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB, Hery Athmaja, mengakui kondisi industri properti di daerah tidak bisa dilepaskan dari situasi nasional.

Pelemahan daya beli masyarakat, ditambah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), ikut memengaruhi iklim investasi para pengembang.

Menurutnya, developer merupakan pelaku usaha yang mengandalkan perputaran investasi. Ketika penjualan melambat dan pembangunan proyek baru tertunda, arus kas perusahaan pun ikut terganggu.

“Kalau developer itu kan investasi. Ketika investasinya tersendat, otomatis perputaran usahanya juga terganggu,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 6 Juli 2026.Meski demikian, Hery menegaskan penjualan rumah di NTB hingga saat ini masih berjalan. Hanya saja, jumlah unit yang dapat dipasarkan semakin terbatas karena minimnya proyek perumahan baru yang dibangun.

“Penjualan masih bagus. Cuma jumlah rumah yang dijual semakin menipis karena tidak ada pembangunan baru,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini sebagian besar pengembang memilih menunda pembangunan sambil menunggu kepastian regulasi terkait RTRW dan status lahan sawah yang dapat dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

Selama kepastian tersebut belum diterbitkan, pengembang belum berani mengambil keputusan investasi untuk membuka proyek baru.

Satpol PP Mataram akan Tertibkan Pengamen di CFD Udayana

0
Satpol PP Mataram akan Tertibkan Pengamen di CFD Udayana
Meski demikian, Irwan menegaskan Satpol PP tidak melarang masyarakat mengamen selama dilakukan secara santun dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung.

Mataram (EKBIS NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram akan segera melakukan penertiban terhadap maraknya pengamen yang beroperasi di kawasan Jalan Udayana saat pelaksanaan Car Free Day (CFD).

Langkah tersebut diambil menyusul banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait aktivitas pengamen yang dinilai meresahkan pengunjung.Kepala Satpol PP Kota Mataram, H. Irwan Rahadi, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai aduan dari masyarakat mengenai keberadaan pengamen di kawasan CFD.

Karena itu, Satpol PP akan menggelar sweeping dan penindakan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat, besok saat kegiatan CFD berlangsung, kami akan melakukan sweeping dan membubarkan pengamen yang meresahkan masyarakat,” ujarnya, Senin (6/7/2026).

Irwan menjelaskan, fenomena pengamen yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat tidak hanya terjadi di kawasan Udayana, tetapi juga di sejumlah ruang publik lainnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian Satpol PP untuk segera ditertibkan.

Ia mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah melakukan penertiban terhadap pengamen di kawasan lapak pedagang kaki lima (PKL) eks Bandara Selaparang maupun di Udayana. Setelah penertiban, para pengamen juga diberikan pembinaan dan diingatkan agar tidak kembali melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.

Meski demikian, Irwan menegaskan Satpol PP tidak melarang masyarakat mengamen selama dilakukan secara santun dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung.