Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 181

Meski Ada Demo, Industri Pariwisata Senggigi Tetap Kondusif

0
Aktivitas wisatawan asing di Holiday Resort tetap kondusif(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Industri pariwisata di Senggigi, Lombok Barat, tetap menunjukkan ketahanan meski beberapa negara mengeluarkan travel warning terhadap Indonesia menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia tertakit tuntutan rakyat kepada anggota DPR.

Ketua Asosiasi Hotel Senggigi, Ketut Murtajaya, menegaskan kondisi hotel-hotel di Senggigi masih stabil dengan tingkat okupansi mencapai 85–90 persen. Meskipun sempat terjadi demo besar yang berujung pada pembakaran kantor DPRD NTB.

“Sejauh ini situasi di Senggigi aman. Aktivitas hotel berjalan normal, tidak ada gangguan berarti. Okupansi kita masih di kisaran 90 persen,” ungkap General Manager Holiday Resort ini, Selasa, 2 September 2025.

Menurutnya, memang ada sedikit kekhawatiran dari wisatawan mancanegara terkait stabilitas keamanan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Kanada telah mengeluarkan imbauan perjalanan ke Indonesia. Namun, dampaknya belum signifikan terhadap kunjungan ke Senggigi.

“Kami ada grup booking dari Malaysia di akhir bulan ini. Belum ada pembatalan, tapi mereka wait and see. Kalau kondisi tetap stabil, mereka tetap datang,” jelasnya.

Ketut menyebut sebagian besar wisatawan memahami situasi di Indonesia. Demonstrasi yang terjadi dianggap masih wajar karena lebih banyak menyasar gedung pemerintahan, bukan destinasi wisata.

“Bahkan beberapa tamu menganggap ini hal biasa, karena di negara mereka juga ada kejadian serupa. Selama objek wisata tidak terganggu, mereka tetap merasa nyaman,” katanya.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap potensi dampak lebih besar jika kondisi keamanan nasional memburuk.

“Kalau nanti meluas ke destinasi wisata, tentu ini bisa berpengaruh serius terhadap pariwisata. Karena itu, kami berharap stabilitas terus terjaga,” tegas Ketut.

Ia juga mengharapkan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk tetap memberikan jaminan keamanan maksimal di sektor-sektor vital pariwisata.

“Yang paling penting adalah memastikan keamanan di bandara, pelabuhan, dan destinasi wisata utama. Itu kunci agar wisatawan tetap percaya datang ke NTB,” tambahnya.

Dengan stabilitas okupansi yang masih tinggi, pelaku usaha hotel di Senggigi optimistis pariwisata NTB tetap tumbuh. Ketut berharap sinergi antara pemerintah, aparat, dan pelaku wisata semakin diperkuat agar NTB tetap menjadi tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Harapan kami situasi tetap kondusif, jangan sampai berlarut. Karena kalau stabil, pariwisata akan berkembang lebih baik lagi,” pungkasnya.(bul)

Situasi Kondusif, Supermarket di Mataram Pastikan Aman dan Tetap Buka Meski Ada Demo

0
Aktivitas belanja di MGM Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Aktivitas ekonomi di Kota Mataram tetap berjalan normal meski akhir pekan lalu sempat terjadi demonstrasi besar yang berujung pada pembakaran gedung DPRD NTB. Berdasarkan pantauan Suara NTB, Selasa, 2 September 2025, dari kawasan Cakranegara hingga Ampenan, kegiatan perdagangan tetap berlangsung, meski suasana terlihat tidak seramai biasanya.

Hingga siang hari, aktivitas masyarakat masih terkendala karena sebagian perkantoran pemerintah menerapkan kerja dari rumah dan sekolah-sekolah di Kota Mataram menggelar pembelajaran daring. Namun, secara umum situasi kota telah kembali kondusif.

Ketua Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) yang juga pengelola MGM Mataram, Hasbi, menegaskan bahwa peristiwa demonstrasi tidak berdampak pada sektor perdagangan, khususnya di kawasan Cakranegara yang menjadi pusat ekonomi Kota Mataram.

“Supermarket tetap buka, tidak ada masalah. Bahkan saat demo berlangsung, toko-toko tidak tutup. Kita sudah koordinasi dengan aparat keamanan, semuanya aman,” jelas Hasbi.

Ia menambahkan, beberapa pusat perbelanjaan besar seperti Niaga dan Ruby di kawasan Cakranegara juga tetap beroperasi normal. Menurutnya, penutupan toko justru bisa memunculkan kesan menakutkan bagi masyarakat.

“Kalau tutup malah makin takut masyarakat, dikiranya situasi mencekam. Antisipasi tetap kami lakukan dengan memonitor bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tetapi sampai sekarang tidak ada masalah,” tegasnya.

Kepada karyawan, pihak manajemen juga meminta agar tetap tenang dan tidak khawatir.

“Situasi aman-aman saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Justru belanja masyarakat berjalan normal. Bahkan trafik belanja meningkat karena ini awal bulan, banyak yang baru menerima gaji,” ungkapnya.

Hasbi memastikan tidak ada fenomena panic buying di Mataram. Warga tetap berbelanja sesuai kebutuhan, dan stok barang di supermarket juga tersedia dengan baik.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya kota sudah kembali kondusif. Semoga situasi tetap aman dan stabil ke depan,” pungkasnya.

Dengan jaminan keamanan dari aparat, pelaku usaha di Kota Mataram optimistis aktivitas perdagangan akan terus stabil meski sempat diwarnai aksi demonstrasi. Pemerintah dan aparat diminta terus menjaga suasana agar kenyamanan masyarakat dan wisatawan di NTB tetap terjaga.(bul)

Sejumlah Negara Keluarkan “Travel Warning”, Gubernur Iqbal Pastikan Tak Ganggu Kunjungan Wisatawan

0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel warning kepada warganya yang berada maupun yang hendak berkunjung ke Indonesia. Hal ini menyusul adanya aksi demonstrasi di beberapa daerah yang berujung ricuh hingga pembakaran kantor dewan dan fasilitas umum lainnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan status travel warning masih dalam kategori wajar dan tidak akan berdampak besar pada kunjungan wisatawan maupun investasi di NTB.

“Kalau travel ban, pelarangan itu baru berbahaya. Tapi kalau travel warning itu cuma cukup hati-hati. Itu sama saja kalau anak istrimu keluar dari rumah, kita bilang hati-hati ya, Nak,” ujarnya, Selasa, 2 September 2025.

Iqbal memastikan, adanya travel warning tidak berpengaruh signifikan. Investor akan tetap menaruh kepercayaan pada NTB. Hal itu ia buktikan dengan adanya komunikasi langsung dengan sejumlah investor yang sudah maupun akan masuk ke NTB.

“Saya dapat telepon dari teman-teman investor yang sudah masuk maupun akan masuk ke NTB. Saya kirimkan video bule-bule di Mataram masih jalan santai. Ini untuk memberikan gambaran ke dunia internasional bahwa kondisi aman terkendali semuanya,” ungkapnya.

Mantan Dubes RI untuk Turki itu menjelaskan, peringatan perjalanan dibagi dalam tiga kategori, yakni travel alert (pemberitahuan), travel warning (peringatan), dan travel ban (pelarangan perjalanan).

Dalam hal ini, travel warning tidak memengaruhi perlindungan wisatawan, sebab asuransi perjalanan tetap berlaku.

“Kalau sudah travel ban, orang bepergian keluar daerah dan kalau ada apa-apa, asuransi tak dibayar,” jelas Iqbal.

Dengan kondisi NTB yang kini berangsur kondusif, ia optimistis status travel warning tidak akan berdampak signifikan.

“Tidak (mengganggu kunjungan wisatawan). Kalau travel warning pengaruhnya tidak besar. Beda kalau travel ban,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi General Manager Hotel dan Vila Indonesia (IHGMA) NTB Lalu Kusnawan menyampaikan, sedikitnya ada tiga negara yang sudah mengeluarkan travel warning ke Indonesia.

“Dari informasi yang saya terima, ada Britania Raya, Kanada, dan Amerika Serikat yang telah mengeluarkan travel warning,” katanya.

imbauan atau larangan dari otoritas resmi suatu negara kepada warganya agar tidak bepergian ke negara tertentu karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.

Dalam kasus Indonesia, aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah menjadi salah satu alasan utama dikeluarkannya larangan itu. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari para pelaku industri pariwisata di NTB.

Apalagi wisatawan dari Eropa dan Amerika masih menjadi pasar utama pariwisata daerah ini, khususnya ke destinasi unggulan seperti Tiga Gili, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

“Warga tiga negara ini sering melancong ke NTB, wisatawan asal Eropa dan Amerika masih menjadikan daerah kita sebagai tempat berlibur favorit. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama,” ucapnya.

Ia menekankan, situasi keamanan yang tidak stabil akan berpengaruh besar terhadap berbagai sektor, terutama pariwisata, iklim investasi, dan dunia usaha secara umum.

Dari sisi pariwisata, dampaknya mulai terasa meskipun belum terlalu signifikan. Beberapa tamu tercatat membatalkan pesanan, meski tingkat hunian hotel masih terjaga di atas rata-rata.

“Namun, adanya pembatalan pesanan tetap menjadi perhatian serius. Ini imbas dari aksi unjuk rasa, isu nasional yang ikut merembes ke daerah. Kalau kejadian ini tidak bisa diabaikan, apapun itu adalah kerugian yang dirasakan pelaku usaha,” tegasnya. (era)

Demo dan “Travel Warning” Sejumlah Negara Berdampak ke Pariwisata NTB

0
Sahlan M. Saleh (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah negara mengeluarkan travel warning bagi warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Indonesia. Peringatan perjalanan ini muncul akibat meningkatnya aksi demonstrasi di beberapa daerah, termasuk di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Filipina, Inggris, dan Kanada termasuk yang telah mengeluarkan imbauan tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB sekaligus Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASTINDO) NTB, Sahlan M. Saleh. Menurutnya, menegaskan bahwa travel warning ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata, khususnya di NTB. Ia mengungkapkan, beberapa reservasi wisatawan yang sebelumnya terkonfirmasi sudah dibatalkan, terutama oleh wisatawan domestik yang merasa khawatir dengan situasi nasional.

“Beberapa tamu kami yang berasal dari Jakarta sudah melakukan pembatalan. Bahkan, ada tamu VIP yang rencananya datang hari ini harus batal. Mereka sejatinya ingin berwisata ke Lombok, tapi kondisi membuat mereka ragu,” jelas Sahlan, Selasa 2 September 2025.

Meskipun demikian, Sahlan menegaskan bahwa wisatawan mancanegara tetap menunjukkan minat untuk datang ke NTB. Hanya saja, sebagian besar dari mereka melakukan konfirmasi ulang mengenai situasi keamanan sebelum memastikan keberangkatan. “Mereka bertanya apakah ketika datang ke NTB akan aman. Pertanyaan ini wajar, karena mereka ingin memastikan keselamatan selama berlibur,” tambahnya.

Sahlan menyebutkan, travel warning dari negara-negara sahabat memang tidak bisa dianggap remeh. Logikanya, ketika negara asal memberi peringatan, maka warganya akan lebih hati-hati, bahkan bisa menunda perjalanan. Hal ini tentu memengaruhi kunjungan wisatawan dan berimbas pada perekonomian daerah.

Meski ada ancaman gangguan, Sahlan menekankan pentingnya masyarakat NTB untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Menurutnya, citra kehidupan sehari-hari yang tenang akan menjadi pesan penting bagi wisatawan. “Harapan kami, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Jangan sampai suasana justru terlihat mencekam, karena itu akan semakin memperburuk citra destinasi kita,” tegasnya.

BPPD NTB juga memastikan agenda promosi pariwisata ke luar negeri tetap berjalan. Dalam waktu dekat, tim promosi NTB akan bertolak ke Korea Selatan pada 7–9 September, lalu dilanjutkan ke Beijing, Tiongkok, pada 9–12 September. “Promosi ini tetap kita lakukan. Justru di saat seperti ini kita harus hadir di pasar internasional untuk meyakinkan mereka bahwa NTB aman dan siap menerima kunjungan wisatawan,” kata Sahlan.

Ia menambahkan, promosi tidak hanya berhenti pada pameran internasional. Paket-paket wisata NTB, seperti kunjungan ke Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Desa Wisata Sembalun, hingga wisata belanja UMKM lokal, tetap dipasarkan secara aktif. Banyak wisatawan mancanegara yang telah merencanakan perjalanan 7–10 hari ke NTB, termasuk aktivitas alam, wisata bahari, dan kuliner khas Lombok.

Sahlan mengakui, dampak travel warning ini memang nyata. Namun, ia menekankan agar pelaku industri pariwisata tidak pasif dan terus mencari peluang. “Kita tidak boleh terpaku pada kondisi. Justru saat tantangan datang, kita harus terus bergerak. Promosi harus berjalan agar wisatawan tetap percaya bahwa NTB aman,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Sahlan berharap seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah daerah, bisa menjaga stabilitas sosial dan keamanan. “Jika situasi terus memanas, ekonomi kita akan terganggu. Karena itu, mari bersama-sama menjaga ketenangan demi keberlanjutan pariwisata NTB dan Indonesia,” pungkasnya.(bul)

Terminal “Tikus” Ponton Apung Kayangan Ditutup, Kontraktor Diimbau Gunakan Akses Pelabuhan Resmi Menuju Gili Meno

0
Wabup KLU pimpin penutupan Terminal "tikus" ponton, di Desa Selengen, kecamatan Kayangan, Senin kemarin(ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda dan DPRD Lombok Utara, sepakat untuk menutup jalur tikus Terminal Ponton di Dusun Tampes, Desa Kayangan, kabupaten Lombok Utara. Fasilitas tak berizin yang menuai polemik ini, sebelumnya dibuka atas rekomendasi oleh Dishub Lombok Utara kepada SNVT Provinsi NTB sebagai pintu masuk pengangkutan material proyek bernilai lebih dari Rp 70 miliar di Gili Meno.

Penutupan terminal tikus itu dilakukan usai Pemda dan DPRD mendapat desakan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Utara, pada aksi unjuk rasa, Senin 1 September 2025. Keberadaan fasilitas ini dinilai mencederai aturan perundang-undangan, karena dibuka tidak berdasarkan Izin Kementerian Perhubungan. Selain itu, kontraktor lokal penyuplai galian C, disebut-sebut tidak melibatkan sopir dump truk lokal dalam proses aktivitasnya.

Pantauan koran ini di area Terminal, Wakil Ketua II, Hakamah, terlihat turun didampingi Pimpinan dan Anggota AKD Komisi I, II dan III DPRD. Sementara dari eksekutif, Wabup Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, didamingi sejumlah Kepala OPD, dari KasatPol PP, Kadishub, hingga Camat Kayangan.

Sementara, pada bagian roi pantai, terlihat lokasi pantai sudah direkayasa oleh kontraktor. Pasir laut digali dan digantikan dengan timbunan batu serta tanah urug. Bongkahan batu besar masih terlihat di garis pantai, berikut box culvert (beton gorong-gorong) yang belum diangkut oleh kontraktor. Sebagaimana lokasi ini sudah tidak diperbolehkan beroperasi, pihak yang terlibat dalam rekayasa pelabuhan tikus ini seharusnya mengembalikan roi pantai ke bentuk semula.

Wakil Pimpinan DPRD KLU, Hakamah, usai penutupan Terminal Tampes, menyatakan penutupan terminal ini sudah disepakati untuk ditutup berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat. Keberadaan fasilitas ini dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, baik dari pelibatan sopir lokal maupun administrasi perizinan.

“Masyarakat juga melihat sarana ini merusak lingkungan, sehingga kami di DPRD ikut turun menutup,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat ikut mengawal aktivitas pascapenutupan. Jangan sampai, pembukaan kembali Terminal memunculkan kisruh yang berkepanjangan.

Untuk selanjutnya, kata dia, Pemda masih harus berkoordinasi kembali dengan Kementerian terkait sehubungan dengan status Terminal tersebut. Sebab, tidak cukup bagi kontraktor untuk memanfaatkan area roi pantai dan Tersus Tampes hanya dengan rekomendasi Dinas kabupaten.

“Kewenangan dinas terbatas, apalagi sarana ini dibutuhkan untuk memfasilitasi proyek pusat. Jadi izin harus lengkap.”

“Di KLU ini Terminal Khusus dan Terminal Umum Pelabuhan sudah jelas. Maka, kontraktor dan supplier Kita imbau agar menggunakan jalur resmi yang sudah ada,” pungkasnya.

Hal senada ditegaskan Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi. Pemda baik eksekutif dan legislatif bersama warga, sudah sepakat untuk menutupan lokasi Terminal Ponton Tampes mulai Senin, kemarin. Pihaknya tidak ingin, ada pihak-pihak yang melakukan aktivitas setelah ditutup. Andai pun ke depan Pemda akan membuka kembali sarana angkutan laut ini, maka sebaiknya didahului dengan penjelasan teknis kepada masyarakat.

“Hari ini kita sudah sepakat untuk menutup Terminal Tampes. Semoga ini menjadi awal mula bagi pelayanan transportasi laut yang lebih terarah,” imbuhnya. (ari)

Bulog Sumbawa Optimis Penyaluran Beras SPHP Tuntas Sesuai Jadwal

0
Zuhri Hanafi(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbawa optimis penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tuntas sesuai jadwal dari pemerintah yaitu 31 Desember 2025.

“Kami optimis target penyaluran SPHP tuntas sesuai jadwal. Kami juga bersama dengan instansi lainnya tetap rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) ke masyarakat,” kata pimpinan Cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kepada Ekbis NTB, Senin 1 September 2025.

Ia melanjutkan, berdasarkan data hingga tanggal 31 Agustus total beras SPHP yang telah disalurkan mencapai 273.310 ton dari target 3.500 ton. Jika melihat angka realisasi dengan target yang ditetapkan tentu masih sangat rendah, tetapi masih ada sisa waktu yang bisa dituntaskan.

“Beras SPHP kita masih sangat banyak dan kami berkomitmen untuk segera menyalurkan ke masyarakat melalui gerakan pangan murah sesuai dengan target yang ditetapkan,” ucapnya.

Penyaluran beras SPH melalui kegiatan GPM dilakukan Bulog terutama dalam rangka meminimalisasi terjadinya lonjakan harga. Tentu tujuan akhirnya untuk memastikan Indeks  Harga Konsumsi (IHK) bisa terjaga dan tidak terjadi gejolak.

“GPM dilaksanakan agar stabilisasi harga dan pasokan pangan tidak terkendala dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan menggandeng TNI/Polri dan pemerintah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kegiatan ini sebagai bentuk ikhtiar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula. Tentu barang tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kios masyarakat.

“Kegiatan ini (GPM) akan kita laksanakan hingga tanggal 31 Desember mendatang dan pelaksanaannya akan terus dilakukan hingga ke tingkat kecamatan,” tukasnya. (ils)

Garam Merah Putih Bima Siap Bersaing di Pasar Nasional 2026

0
Pabrik Garam atau Gudang Garam Nasional yang berlokasi di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Kabupaten Bima kini memiliki pabrik garam yang mulai beroperasi sejak Maret 2025. Kehadiran pabrik ini memberi harapan baru bagi petani garam karena hasil produksi mereka terserap dan diolah menjadi produk dengan merek lokal.

Kabid Kelembagaan dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Irmalashari mengatakan, pabrik telah menghasilkan garam halus dari bahan baku petani. Proses pengolahan berlangsung melalui tahap pencucian, penggerusan, dan penghalusan. Hasil akhirnya berupa garam halus yang dipasarkan sebagai garam konsumsi maupun garam industri.

“Untuk sementara, yang diproduksi adalah garam non-yodium. Karena produk garam konsumsi beryodium masih menunggu penyelesaian perizinan seperti SNI, BPOM, sertifikasi halal, dan izin edar,” jelasnya, Senin 1 September 2025.

Meski izin garam konsumsi beryodium belum lengkap, DKP Kabupaten Bima sudah menyiapkan identitas produk lokal. “Saat ini baru merek dagang yang selesai, yaitu Garam Merah Putih Bima. Targetnya, awal 2026 semua izin rampung dan pertengahan 2026 produk garam beryodium dengan merek itu sudah bisa dijual,” tambahnya.

Irma menegaskan bahwa produk asli Bima harus mampu bersaing secara nasional. “Uji laboratorium dari Bogor menunjukkan garam konsumsi pabrik garam Bima sudah memenuhi standar SNI. Artinya, produk lokal memiliki peluang menembus pasar yang lebih luas,” tuturnya.

Pabrik garam yang berdiri di Kabupaten Bima itu mampu memproduksi 200 ton garam halus setiap bulan. Untuk memenuhi kapasitas produksi, pabrik membutuhkan sekitar 4.000 ton garam krosok dari petani setiap tahun. Kapasitas tersebut membuka ruang besar bagi petani lokal karena hasil panen mereka memiliki kepastian pasar.

DKP menilai keberadaan pabrik garam berperan sebagai penggerak industri garam lokal. Produk garam halus dari Bima dapat masuk ke rantai pasok kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri, sekaligus memperkuat posisi petani garam.

Menurut Irma, kehadiran merek Garam Merah Putih Bima tidak hanya menyangkut produk. Identitas tersebut juga membawa kebanggaan daerah serta semangat kemandirian. DKP berharap konsumen mengenal garam dari Bima sebagai produk berkualitas, sehat, dan aman dikonsumsi.

Dengan dukungan petani, penerapan teknologi pengolahan, serta kelengkapan perizinan, Bima menyiapkan langkah besar memasuki industri garam modern. Pemerintah daerah meyakini Garam Merah Putih Bima mampu bersaing dengan produk nasional mulai 2026, sekaligus mengangkat nama daerah di pasar garam Indonesia. (hir)

2.000 Pekerja Rentan di Sumbawa Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

0
Syarifah(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa sedang mengusulkan Peraturan Bupati (Perbup) terhadap 2.000 pekerja rentan sebagai penerima program jaminan dari BPJS ketenagakerjaan.

“2.000 orang itu merupakan para petani dan buruh tani tembakau dari enam kecamatan sebagai penerima program BPJS ketenagakerjaan di tahun 2025,” kata Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Syarifah, kepada Ekbis NTB, Senin 1 September 2025.

Ia melanjutkan, pemerintah juga telah menetapkan Surat Keputusan (SK) terhadap 2.000 orang masyarakat miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai penerima bantuan iuran. Saat ini tinggal menunggu Perbup sebagai payung hukum dalam pembayaran bantuan iuran pemerintah.

“Jadi, data 4.000 orang tersebut sudah kita SK kan di Desember tahun 2024 lalu sebagai penerima bantuan iurannya di tahun 2025 dan kami juga tetap mengusulkannya secara bertahap,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, terhadap data tersebut sudah tidak ada masalah lagi karena sudah dilakukan verifikasi sebelumnya. Bahkan di tahap verifikasi, pihaknya melibatkan desa dan kelurahan untuk memastikan kondisi rill di lapangan supaya program tersebut tepat sasaran.

“4.000 orang tersebut sudah kita lakukan verifikasi di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Kami melakukan upaya tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Pemerintah pun memiliki target sebesar 56.000 pekerja rentan sebagai penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan pemerintah untuk mengejar target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang ditetapkan pemerintah.

“Kita targetkan minimal dalam satu tahun ada sekitar 1000-2000 orang yang kita usulkan sebagai penerima program UCJ sehingga target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” tukasnya. (ils)

Jumlah PMI Capai 643 Orang, Disnakertrans Bima Gencarkan Antisipasi Jalur Ilegal

0
Aris Munandar(ekbisntb.com/ist)

Bima (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima, Aris Munandar, menyampaikan data penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bima sepanjang tahun 2025. Dari 1 Januari hingga 1 Juli 2025, tercatat sebanyak 643 orang yang terdaftar melalui jalur resmi.

Aris menjelaskan, para PMI asal Kabupaten Bima tersebar di sejumlah negara, seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. “Kebanyakan ke negara Taiwan. Karena di Taiwan ada informal sama formal. Formal kayak untuk pabrik, kalau informal IRT,” ujarnya, Minggu 31 Agustus 2025.

Ia menambahkan, arus keberangkatan PMI ke Malaysia tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. “Sekarang Malaysia itu tidak terlalu. Kalau tahun-tahun kemarin memang banyak karena (perkebunan) sawit. Untuk tahun ini rekrutmen untuk perkebunan sawit menurun,” katanya.

Aris juga memaparkan mekanisme perekrutan PMI. Menurutnya, sistem perekrutan terbagi dalam dua jalur, yakni Government to Government (G to G) dan Business to Business (B to B).

“Ada G to G itu dari pemerintah dengan pemerintah, misalnya pemerintah Indonesia kerja sama dengan pemerintah Korea. Dan ada B to B juga, kerja sama antar perusahaan,” jelasnya.

Seluruh proses pendaftaran calon PMI kini dilakukan secara digital melalui aplikasi Siap Kerja. “Para PMI ini mendaftarkan lewat aplikasi Siap Kerja. Itu di-upload KTP, KK, ijazah, hasil MCU, izin dan sebagainya. Setelah di-upload, mereka datang ke dinas untuk verifikasi. Dan kami di dinas mengecek apakah yang di-upload sama dengan yang asli,” terang Aris.

Setelah verifikasi, calon PMI bisa melamar ke perusahaan melalui aplikasi yang sama. “Kalau CPMI tidak punya Surat Izin Pengantar (SIP), tidak bisa mereka melamar,” tambahnya.

Aris menyebut jumlah PMI tahun ini menurun dibanding tahun 2024, meskipun ia tidak merinci angkanya. Di sisi lain, ia mengakui jalur ilegal melalui calo masih sering terjadi. “Kalau untuk yang lewat calo atau ilegal memang masih kerap ada,” ungkapnya.

Disnakertrans bersama stakeholder terus melakukan langkah antisipasi. “Intervensi dari dinas adalah tetap masif melakukan sosialisasi dan antisipasi di kantong-kantong CPMI dan kepada masyarakat. Kami juga ikut sertakan stakeholder terkait seperti dari teman-teman kepolisian, keimigrasian,” terangnya.

Ia menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah desa dan kecamatan. Selain itu, syarat administratif tetap diberlakukan ketat. “Seperti surat izin suami bagi istri yang mendaftar sebagai CPMI,” katanya.

Disnakertrans juga menekankan aturan bagi perusahaan dan agen. “Agen bagian dari mekanisme di perusahaan. Kalau di kita (dinas), CPMI harus membawa SPI dari perusahaan yang resmi. Agar kita layani untuk mengantisipasi calo itu. Karena calo tidak mungkin punya SPI,” tegasnya.

Aris mengimbau masyarakat agar selalu menempuh jalur resmi. “Masyarakat untuk mendaftar melalui jalur resmi dari pemerintah agar terjamin asuransi. Apabila kecelakaan ataupun meninggal itu di-cover,” pungkasnya. (hir)

Bank NTB Syariah Kembali Salurkan Zakat Perusahaan ke BAZNAS NTB

0
Bank NTB Syariah Kembali Salurkan Zakat Perusahaan ke BAZNAS NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank NTB Syariah kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran dengan menyalurkan zakat perusahaannya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB untuk tahun buku 2024.

Penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran zakat perusahaan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bank NTB Syariah. Acara dihadiri oleh Ketua BAZNAS Provinsi NTB, dr. Lalu M. Iqbal Murad, MA, beserta para komisioner, serta Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, Zainal Abidin Wahyu Nugroho, bersama jajaran manajemen.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Provinsi NTB menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi Bank NTB Syariah yang untuk kedua kalinya mempercayakan penyaluran zakat perusahaan melalui BAZNAS. “Langkah ini tidak hanya memenuhi kewajiban syariah, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian perusahaan dalam mendukung program pemberdayaan umat di NTB,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua BAZNAS NTB menambahkan bahwa pendistribusian zakat perusahaan Bank NTB Syariah akan menyasar ke program-program strategis, di antaranya Program Rumah Layak Huni dan Program ZKUP berupa bantuan gerobak usaha serta modal. Ia menegaskan bahwa pada setiap program tersebut akan turut dicantumkan identitas logo Bank NTB Syariah sebagai bentuk sinergi nyata antara lembaga.

Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, Zainal Abidin Wahyu Nugroho, menegaskan bahwa sinergi dengan BAZNAS merupakan upaya strategis dalam memastikan zakat dikelola secara amanah, transparan, dan bermanfaat luas. “Kami percaya, melalui BAZNAS NTB, zakat perusahaan dapat disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan, sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Tahun ini menjadi kali kedua Bank NTB Syariah menyalurkan zakat perusahaannya melalui BAZNAS NTB, yang sekaligus memperkuat posisi Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mengutamakan nilai sosial dan kebermanfaatan umat.(bul)