Beranda blog Halaman 180

Menara Pandang Loang Baloq Ditutup Sementara, Dispar Siapkan Pembenahan Fasilitas Wisata

0
Menara Pandang Loang Baloq Ditutup Sementara, Dispar Siapkan Pembenahan Fasilitas Wisata
“Kami sedang melakukan survei kembali terhadap titik-titik fasilitas wisata yang perlu dibenahi agar seluruh destinasi siap menyambut berbagai kegiatan, termasuk Apeksi Korwil IV pada tahun depan,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram menutup sementara menara pandang di kawasan Taman Wisata Hiburan Rakyat Loang Baloq menyusul kondisi konstruksi bangunan yang mengalami korosi pada sejumlah bagian tiang penyangga. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi demi menjamin keselamatan pengunjung sembari menunggu proses perbaikan.

Pembenahan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Mataram meningkatkan kualitas destinasi wisata menjelang Kota Mataram menjadi tuan rumah Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Korwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pada 2027 mendatang. Saat ini, Dispar tengah melakukan pendataan dan survei terhadap berbagai sarana dan prasarana di objek wisata yang membutuhkan rehabilitasi.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra, mengatakan seluruh fasilitas wisata menjadi perhatian pemerintah karena merupakan wajah daerah yang akan dikunjungi tamu dari berbagai kota di Indonesia. Oleh sebab itu, pembenahan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan tingkat urgensinya.

“Kami sedang melakukan survei kembali terhadap titik-titik fasilitas wisata yang perlu dibenahi agar seluruh destinasi siap menyambut berbagai kegiatan, termasuk Apeksi Korwil IV pada tahun depan,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).

NTB Bersiap, BI Gelar Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2026

0
NTB Bersiap, BI Gelar Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2026
Tahun ini NTB dipercaya menjadi tuan rumah FESyar Kawasan Timur Indonesia. Momentum ini sekaligus memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Andhi.FESyar KTI 2026 merupakan bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 yang akan digelar di Jakarta pada Oktober mendatang.Sebanyak 22 provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang dilayani 19 Kantor Perwakilan Bank Indonesia akan mengirimkan delegasi untuk mengikuti berbagai kompetisi, forum, hingga pameran. Total peserta mencapai

Mataram (EKBIS NTB) – Provinsi NTB dipercaya menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2026, yang akan berlangsung pada 10-12 Juli 2026.

Ajang tahunan Bank Indonesia (BI) ini diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi syariah sekaligus memberikan dampak langsung terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan pelaku UMKM di NTB.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Andhi Wahyu Riyadno di Mataram, Rabu, 8 Juli 2026 mengatakan, FESyar KTI 2026 akan dipusatkan di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Kota Mataram, dengan rangkaian kegiatan yang juga digelar di Islamic Center NTB, Politeknik Pariwisata Lombok di Lombok Tengah, Hotel Lombok Raya, dan Kantor Perwakilan BI NTB.

Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”, FESyar menjadi wadah memperkuat kolaborasi pemerintah, regulator, perbankan syariah, pelaku usaha, pesantren, akademisi, hingga organisasi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Tahun ini NTB dipercaya menjadi tuan rumah FESyar Kawasan Timur Indonesia. Momentum ini sekaligus memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Andhi.

FESyar KTI 2026 merupakan bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 yang akan digelar di Jakarta pada Oktober mendatang.

Sebanyak 22 provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang dilayani 19 Kantor Perwakilan Bank Indonesia akan mengirimkan delegasi untuk mengikuti berbagai kompetisi, forum, hingga pameran. Total peserta mencapai

Varietas Padi Hitam dan Padi Merah Diuji Coba di KLU

0
Varietas Padi Hitam dan Padi Merah Diuji Coba di KLU
Varietas Padi Hitam dan Padi Merah Diuji Coba di KLU

Tanjung (EKBIS NTB) – Petani dan peternak yang bernaung di bawah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lombok Utara (KLU), mulai mencoba membudidayakan varietas padi hitam dan padi merah.

HKTI KLU yang berada di bawah komando Wakil Ketua DPRD KLU (Fraksi Gerindra) Hakamah, bahkan menargetkan hasil produksi petani diserap oleh SPPG/MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hakamah, pada Rabu (8/7/2026) mengungkapkan, HKTI Lombok Utara untuk periode kepengurusan lima tahun mendatang, akan dilantik bulan ini di Lombok Timur. Pelantikan serentak se-Indonesia ini, akan dihadiri Wakil Menteri dan pimpinan HKTI pusat.

Kendati HKTI Lombok Utara belum definitif secara kelembagaan, namun pihaknya sudah menyusun berbagai agenda dan program kerja yang mendukung ketahanan pangan nasional. Diantaranya, penanaman padi merah dan padi hitam dengan sistem tadah hujan.

Komoditas padi hitam dan padi merah dipilih karena jenis ini tergolong varietas unggul yang kaya akan nutrisi. Padi merah efektif untuk program diet dikarenakan kandungan seratnya yang tinggi dan memberi rasa kenyang lebih lama. Sementara itu, padi hitam, memiliki keunggulan berkat kandungan antioksidan antosianin yang tinggi. Padi hitam juga memiliki indeks glikemik yang rendah menjadikannya pilihan konsumsi yang sangat baik bagi penderita diabetes.

“Kami di HKTI sudah mulai turun untuk uji coba menanam padi hitam dan padi merah dengan sistem tajuk. Cara ini persis seperti budidaya padi Gogo di area perbukitan yang dilakukan orang tua kita di masa lampau,” ungkap Hakamah.

Ia menjelaskan, sistem tajuk dipilih karena budi daya padi merah dan padi hitam ini akan memanfaatkan lahan kering atau lahan perbukitan yang dulunya tidak produktif. Budidaya dilakukan pada areal tadah hujan, maupun areal produktif yang memiliki daya dukung jaringan irigasi.

Hakamah menargetkan, hasil produksi padi merah dan padi hitam HKTI diserap oleh dapur-dapur MBG maupun KDMP di Lombok Utara. Varietas padi jenis ini diyakininya memberi opsi bagi pengelola dapur untuk menyediakan makanan program MBG yang lebih variatif, sehat dan terjamin kualitasnya.

“Target kita produk petani peternak akan masuk ke KDMP dan dapur MBG. Ini sudah kita rencanakan dan akan kita komunikasikan pemasarannya ke banyak dapur,” ujarnya.

Hakamah melanjutkan, produksi padi merah dan padi hitam saat ini masih belum signifikan. Pihaknya masih pada tahap ujicoba.

Kendati demikian, di beberapa areal lahan yang ada di kecamatan Pemenang, padi merah dan padi hitam bisa tumbuh subur dan produktif.

“Di beberapa area di wilayah Dasan Dangar, Desa Rempek, padi jenis ini akan kita tanam elua 1,5 hektare. Penanamannya masih menunggu musim hujan sekitar bulan Desember nanti,” imbuh Hakamah. (ari)

Hakamah (Suara NTB/ist)

Ribuan Pelari Siap Semarakkan Ajang Lari di Sirkuit Mandalika

0
Ribuan Pelari Siap Semarakkan Ajang Lari di Sirkuit Mandalika
Ribuan Pelari Siap Semarakkan Ajang Lari di Sirkuit Mandalika

Praya (EKBIS NTB) – Ajang lari nasional Pocari Sweat Run Lombok 2026 siap digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, akhir pekan ini.

Sebanyak sekitar 9.000 pelari dari berbagai daerah dan mancanegara direncanakan bakal hadir mengikuti event yang tahun ini untuk kedua kalinya digelar di Kawasan The Mandalika.

Menyambut event tersebut berbagai persiapan pun dilakukan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan The Mandalika. Di antaranya, pembenahan sejumlah infrastruktur pendukung untuk memastikan event bisa berjalan lancar.

Mulai dari optimalisasi infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas lingkungan hingga penguatan aspek keamanan kawasan. Dengan fokus utama rehabilitasi dan optimalisasi sistem penerangan.

Termasuk fasilitas lampu tenaga surya sejumlah titik kawasan yang kondisinya sudah menurun. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pencahayaan di dalam kawasan.

Selain itu, pembersihan kawasan, penataan lanskap, pemeliharaan fasilitas umum dan pengecekan utilitas pendukung lainnya juga dilakukan. Sehingga bisa mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan, baik selama masa persiapan sampai pelaksanaan event.

“Sebagai pengembang dan pengelola kawasan The Mandalika, ITDC ingin memastikan seluruh aspek operasional benar-benar siap. Agar bisa menghadirkan rasa aman dan nyawan sekaligus mendukung kelancaran salah satu event sport tourism terbesar di Indonesia tersebut,” ungkap General Manager The Mandalika Pari Wijaya, dalam keterangannya, Rabu (8/7),

Event Pocari Sweat Run Lombok sendiri terangnya tidak hanya sekedar jadi ajang olahraga. Kehadiran event tersebut secara tidak langsung juga dampak positif terhadap aktivitas pariwisata di kawasan The Mandalika dan sekitanya. Terbukti dengan tingginya okupansi hotel menjelang penyelenggaraan event tersebut. Menjelang penyelenggaraan pada 11–12 Juli 2026 mendatang, tingkat okupansi sejumlah hotel di kawasan The Mandalika naik signifikan.

Terpisah, Marketing Director PT. Amerta Indah Otsuka Puspita Winawati, menambahkan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok tahun ini akan berfokus kepada para pelari untuk memberikan pengalaman berlari yang lebih baik. Menghadirkan pengalaman lari yang unik saat matahari terbit dan terbenam.

Dan, menggabungkan tantangan trek sirkuit bertaraf internasional dengan panorama pesisir yang menjadi daya tarik utama, kualitas lintasan hingga dukungan infrastruktur dan pengelolaan kawasan yang terus berkembang. (kir)

NTB Mall Resmi “Rebranding” Jadi Bale KITA

0
NTB Mall Resmi "Rebranding" Jadi Bale KITA
NTB Mall Resmi "Rebranding" Jadi Bale KITA

Mataram (EKBIS NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, meresmikan Bale KITA, pusat promosi dan pemasaran produk UMKM Provinsi NTB yang berlokasi di eks NTB Mall, Jalan Langko, Kawasan Islamic Center, Kota Mataram, Rabu (8/7/2026).


Peresmian ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, asosiasi, serta para pelaku UMKM.


Dalam sambutannya, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Bale KITA merupakan penyempurnaan dari konsep NTB Mall dengan tata kelola yang lebih baik.

Kehadirannya menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menyediakan wadah yang representatif untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk unggulan UMKM daerah.


Menurut Gubernur, Bale KITA mengusung semangat KITA, yaitu Kreatif, Inovatif, Terbuka, dan Autentik. Nilai tersebut menjadi identitas Bale KITA sebagai rumah bersama bagi produk-produk lokal yang lahir dari kreativitas masyarakat NTB.


“Bale berarti rumah. Karena itu Bale KITA kami hadirkan sebagai rumah bagi UMKM NTB,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dipasarkan di Bale KITA merupakan hasil karya asli tangan para pengrajin dan pelaku UMKM NTB, bukan produk pabrikan. Keaslian tersebut menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan daya saing produk lokal.


Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku UMKM yang kini memiliki rumah baru untuk memasarkan produknya. Ke depan, produk-produk UMKM akan ditampilkan secara bergantian sehingga semakin banyak pelaku usaha dari berbagai kabupaten dan kota memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan hasil karyanya kepada masyarakat dan wisatawan.


Usai peresmian, Gubernur bersama para tamu undangan meninjau berbagai stan yang menampilkan produk unggulan UMKM NTB, mulai dari kerajinan tangan, kain tenun, fesyen, aksesori, hingga aneka produk olahan pangan. Kehadiran BaleKITA diharapkan mampu meningkatkan daya jual produk lokal melalui penyajian yang lebih eksklusif dan profesional.


Pada sesi dialog, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Lalu Wiranata menjelaskan bahwa transformasi NTB Mall menjadi Bale KITA bertujuan membuktikan bahwa NTB memiliki wadah yang mampu menampilkan produk-produk terbaik dari Lombok hingga Sumbawa secara lebih terintegrasi.

Bale KITA menjadi ruang promosi yang mengedepankan produk-produk autentik hasil karya pelaku UMKM daerah.
Saat ini, Bale KITA telah mewadahi 259 UMKM. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus membangun ekosistem pengembangan usaha melalui pendampingan kurasi produk, fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sertifikasi halal, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga membuka peluang agar produk-produk UMKM NTB dapat menembus pasar nasional maupun internasional.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menyampaikan bahwa Bale KITA merupakan kelanjutan dari NTB Mall dengan konsep yang lebih kuat sebagai rumah bagi produk-produk unggulan daerah.
Pada masa transisi, berbagai pembenahan dilakukan untuk menghadirkan ruang promosi yang lebih nyaman dan berkualitas.

Produk yang dipasarkan telah melalui proses kurasi agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi, namun Bale KITA tetap terbuka bagi seluruh UMKM yang ingin berkembang melalui proses pembinaan dan pendampingan.
Melalui Bale KITA, Pemerintah Provinsi NTB berharap semakin banyak produk unggulan daerah yang dikenal luas, memiliki daya saing tinggi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. BaleKITA diharapkan menjadi etalase kebanggaan Nusa Tenggara Barat sekaligus rumah bersama bagi karya-karya lokal yang kreatif, inovatif, terbuka, dan autentik. (era)

TINJAU – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta M. Iqbal meninjau stan UMKM di Bale KITA, Rabu (8/7). (Suara NTB/ham)

Presiden Dijadwalkan Resmikan Bendungan Meninting 10 Juli

0
Presiden Dijadwalkan Resmikan Bendungan Meninting 10 Juli
Presiden Dijadwalkan Resmikan Bendungan Meninting 10 Juli

Mataram (EKBIS NTB) – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dijadwalkan ke NTB pada Jumat, 10 Juli 2026 mendatang. Kunjungan perdana ini untuk meresmikan Bendungan Meninting yang berlokasi di Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.


Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, H. Ahsanul Khalik, mengatakan kunjungan perdana Presiden ini khusus untuk meresmikan bendungan yang dibangun di era Presiden Joko Widodo tersebut. Setelahnya, Prabowo akan langsung bertolak ke Bali untuk kunjungan daerah berikutnya.


“Beliau akan tiba di Bizam, kemudian dari Bizam menggunakan helikopter dan mendarat di helipad yang ada di Meninting,” ujarnya, Rabu, 8 Juli 2026.
Disampaikan, Presiden akan sampai ke Bendungan Meninting pukul 14.00 Wita dengan estimasi perjalanan udara dari Bizam ke Meninting kurang lebih 10 menit.

Di Meninting, Prabowo juga akan bertemu dengan masyarakat yang sudah disiapkan oleh Pemkab Lombok Barat.
“Harapan kita, bagaimana masyarakat NTB bisa menyambut kedatangan Presiden dengan penuh antusias. Kemudian kita memperlihatkan situasi yang NTB welcome ke Presiden,” katanya.


Kondisi bendungan, sambungnya kini sudah rampung 100 persen dan siap untuk diresmikan. Pun dengan persiapan untuk menyambut presiden di Meninting juga dipastikan aman. Adapun saat ini, sejumlah menteri serta unsur TNI, termasuk Panglima TNI dan Pangdam, dijadwalkan telah berada di NTB.


Pemprov NTB bersama Forkopimda, termasuk Bupati Lombok Barat, Dandim, dan Kapolres juga telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden.
Kunjungan Presiden, lanjutnya tidak hanya soal peresmian.

Tetapi juga membawa program-program strategis untuk kesejahteraan masyarakat NTB. Di samping itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal juga dikatakan akan menyampaikan sejumlah persoalan ke Presiden, khususnya yang berkaitan dengan program strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga percepatan pengentasan kemiskinan.

Saat ini, Iqbal telah memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memetakan data-data yang bisa disampaikan ke mantan Menteri Pertahanan tersebut. Beberapa proyek strategis yang menjadi sorotan saat ini berupa pengembangan konektivitas, pembangunan infrastruktur pelabuhan (port to port), hingga kemungkinan pembangunan bendungan baru.

“Saya kira Pak Gubernur akan menyampaikan kebutuhan NTB pada 10 kabupaten/kota. Sehingga nanti Presiden memiliki atensi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan untuk kepentingan program strategis pusat,” jelasnya. (era)

Prabowo Subianto (EKBIS NTB/ist)

Gubernur Miq Iqbal Resmikan Bale Kita, Rumah Produk Autentik UMKM NTB

0
Gubernur Miq Iqbal Resmikan Bale Kita, Rumah Produk Autentik UMKM NTB
Gubernur Miq Iqbal Resmikan Bale Kita, Rumah Produk Autentik UMKM NTB

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadirkan wajah baru pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peluncuran Bale Kita, pusat promosi dan pemasaran produk lokal yang mengedepankan kualitas, keaslian, dan daya saing.

Bale Kita diresmikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Ketua Dekranasda NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, di Gedung eks NTB Mall, Mataram, Rabu (8/7/2026).

Peresmian tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Wakil Gubernur NTB, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, perwakilan Polda NTB, Ketua Dekranasda Kota Mataram, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, para pelaku usaha, pelaku UMKM, serta sejumlah wisatawan mancanegara yang turut menyaksikan peluncuran pusat promosi produk unggulan daerah tersebut.

Peresmian Bale Kita menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat ekosistem UMKM, tidak hanya sebagai ruang promosi, tetapi juga sebagai pusat kurasi, pengembangan kualitas produk, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan akses pasar bagi UMKM dari seluruh kabupaten dan kota di NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB bersama Dekranasda NTB yang berhasil menyempurnakan konsep NTB Mall menjadi Bale Kita. Menurutnya, Bale Kita bukan sekadar pergantian nama, tetapi transformasi menuju tata kelola yang lebih profesional dengan konsep yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM.

“Ada upaya perbaikan dan penyempurnaan dari konsep-konsep yang lama. Disempurnakan, diperbaiki, dibuat tata letak dan tata kelola yang jauh lebih baik,” ujar Gubernur.Iqbal menegaskan bahwa kekuatan utama Bale Kita terletak pada komitmennya menghadirkan produk-produk autentik hasil karya para perajin NTB.

Seluruh produk yang dipasarkan dipastikan merupakan hasil kerajinan asli yang lahir dari kreativitas masyarakat, tanpa menghadirkan produk pabrikan.”Semua produknya autentik. Tidak ada produk pabrikan. Jadi semua kerajinan yang ditampilkan di sini langsung lahir dari tangan para perajin yang ada di NTB,” tegasnya.Komitmen tersebut menjadi pembeda utama Bale Kita dibandingkan pusat penjualan produk lainnya.

Seluruh produk wajib melalui proses kurasi sehingga kualitas, identitas budaya, nilai artistik, dan keaslian karya para perajin tetap terjaga. Dengan demikian, Bale Kita tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga etalase resmi produk unggulan NTB.

Gubernur menginginkan Bale Kita berkembang menjadi ruang edukasi sekaligus destinasi wisata budaya. Setiap produk diharapkan dilengkapi narasi mengenai asal-usul, filosofi, bahan baku, hingga proses pembuatannya, termasuk karya warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Menurutnya, cerita di balik sebuah produk merupakan nilai tambah yang mampu meningkatkan apresiasi sekaligus daya saing produk di pasar.Selain galeri fisik, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan platform digital Bale Kita agar seluruh produk UMKM yang telah lolos kurasi dapat dipasarkan secara lebih luas.

Melalui konsep tersebut, keterbatasan ruang pamer tidak lagi menjadi kendala bagi ribuan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar nasional hingga internasional.Sementara itu, Ketua Dekranasda NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, menjelaskan bahwa perubahan nama dari NTB Mall menjadi Bale Kita lahir dari keinginan menghadirkan identitas yang lebih dekat dengan budaya masyarakat NTB.

Gagasan tersebut juga berangkat dari masukan saat kunjungan Ibu Wakil Presiden yang menilai istilah “mall” kurang mencerminkan karakter ruang bagi produk lokal.”Bale berarti rumah. Kami ingin tempat ini benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh perajin dan pelaku UMKM di NTB,” ujarnya.

Menurut Bunda Sinta, seluruh produk yang dipasarkan akan melalui proses kurasi yang objektif berdasarkan kualitas, bukan atas dasar kedekatan ataupun selera. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha, Bale Kita menerapkan sistem rotasi produk secara berkala, sementara produk yang belum mendapat giliran tampil tetap dipasarkan melalui platform digital.

Ia menambahkan, Bale Kita akan terus diperkuat sebagai pusat pengembangan UMKM melalui fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga perluasan jejaring pemasaran. Dekranasda NTB juga telah memperoleh dukungan untuk menjalin kerja sama dengan InJourney dalam penyediaan paket produk UMKM di bandara serta melanjutkan kemitraan dengan jaringan ritel modern seperti Hypermart dan UNIQLO.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata, mengatakan Bale Kita merupakan rumah bersama bagi pelaku UMKM dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. Saat ini Bale Kita telah mengakomodasi sekitar 250 UMKM, dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring pengembangan platform digital sehingga semakin banyak pelaku usaha memperoleh akses promosi dan pemasaran.

Menurutnya, Bale Kita mengusung filosofi KITA, yaitu Kreatif, Inovatif, Terbuka, dan Autentik, sebagai identitas baru pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat.Melalui Bale Kita, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat, profesional, dan berdaya saing.

Dengan mengedepankan produk autentik, sistem kurasi yang objektif, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar melalui galeri fisik dan platform digital, Bale Kita diharapkan menjadi rumah besar bagi kreativitas para perajin sekaligus mengantarkan produk-produk unggulan Nusa Tenggara Barat menembus pasar nasional hingga pasar internasional. (r/era)

LUNCURKAN – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal meluncurkan Bale Kita di eks NTB Mall, Rabu (8/7). (EKBIS NTB/ist)

Enam Bulan Pertama, Pergerakan Penumpang di BIZAM Tembus 1,3 Juta

0
Enam Bulan Pertama, Pergerakan Penumpang di BIZAM Tembus 1,3 Juta
Enam Bulan Pertama, Pergerakan Penumpang di BIZAM Tembus 1,3 Juta

Praya (EKBIS NTB) – Laju pergerakan penumpang pesawat udara di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dalam tahun 2026 ini mencatatkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan persentase penumpang dibandingkan dengan tahun 2025 hingga 16,6 persen untuk semester pertama.

Di mana hingga bulan Juni 2026, BIZAM telah melayani hingga 1,3 juta penumpang. Bertambah sekitar 216 ribu lebih penumpang dibandingkan kondisi tahun lalu pada periode yang sama di angka 1,1 juta orang.
Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa indikator utama lainnya.

Seperti pergerakan pesawat udara yang tumbuh sebesar 30,7 persen. Dari 11.664 pergerakan menjadi 15.243 pergerakan. Artinya, dalam satu bulan di semester pertama tahun ini ada sekitar 2.541 pergerakan pesat udara di BIZAM.Begitu juga pada indikator kargo yang turut mengalami peningkatan hingga 27,5 persen.

Dari angka 5.133 ton pada 2025 lalu menjadi 6.546 ton atau sekitar 1.091 ton per bulan di tahun ini. “Jadi hampir di semua indikator utama mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ungkap General Manager BIZAM Aidhil Philip Julian, dalam keterangannya, Rabu (8/7).


Bahkan kata Aidhil, kondisi tahun ini sudah lebih baik dari periode yang sama di tahun 2019 lalu, sebelum Covid-19 melanda. Dengan recovery rate mencapai 118 persen untuk pergerakan pesawat dan 102 persen pergerakan penumpang. Sedangkan untuk kargo recovery rate-nya menembus angka hingga 143 persen.


Dengan kata lain, indikator utama kondisi penerbangan di BIZAM saat ini sudah kembali normal, bahkan sudah di atas level pra-pandemi Covid-19. “Karena itu tadi capaian indikatornya sudah sudah melampaui capaian tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi,” imbuhnya. Membaiknya indikator-indikator penerbangan di BIZAM pada tahun ini dipengaruh beberapa hal.

Yang paling utama yakni tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara. Ditambah semakin tingginya permintaan perjalanan menggunakan moda transportasi udara oleh masyarakat.
Di samping itu, selama enam bulan pertama tahun 2026 ini mobilitas wisata masyarakat cukup tinggi.

Dengan banyaknya masa libur sekolah. Termasuk momen masa libur Idul fitri 1447 H. “Masuknya layanan penerbangan haji, penambahan frekuensi penerbangan tujuan oleh sejumlah maskapai. Baik rute internasional maupun domestik juga turut berkontribusi mendorong peningkatan pergerakan penumpang di BIZAM.

Dan, ini semua tidak lepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat konektivitas udara yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian di daerah ini,” sebutnya.
Melihat tren yang cukup bagus di semester pertama tahun 2026 ini, pihaknya mempredikasikan jumlah penumpang yang dilayani BIZAM hingga akhir tahun 2026 mendatang bisa mencapai 2,5 juta orang.

Terlebih dengan terus tumbuhnya trafik seiring meningkatnya konektivitas penerbangan dari dan menuju Pulau Lombok. “Dengan dukungan konektivitas yang terus berkembang tersebut, BIZAM akan terus berkomitmen menghadirkan layanan kebandarudaraan yang aman, selamat, nyaman dan memenuhi standar pelayanan prima.

Sekaligus memperkuat perannya sebagai gerbang utama NTB dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi serta perekonomian daerah,” tandasnya. (kir)

PENUMPANG – Penumpang di BIZAM saat check in menuju bandara tujuan. Hingga Juni 2026, pergerakan penumpang di BIZAM sudah menembus 1,3 juta penumpang. (EKBIS NTB/kir)

Menjual di Atas HET, Penyaluran MinyaKita ke Empat Pedagang di Lobar Dihentikan Sementara

0
Menjual di Atas HET, Penyaluran MinyaKita ke Empat Pedagang di Lobar Dihentikan Sementara
Menjual di Atas HET, Penyaluran MinyaKita ke Empat Pedagang di Lobar Dihentikan SementaraEMPAT pedagang MinyaKita di Kabupaten Lombok Barat dibekukan sementara karena menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini diketahui usai tim dari Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, dan OPD terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah menerima laporan dari masyarakat. Kepala Disperindag NTB, Lalu Wiranata mengatakan penjualan di atas HET tersebut hanya ditemukan di Lombok Barat. Sementara di daerah lain seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur belum ditemukan adanya kasus serupa. “Lombok Barat yang banyak menaikkan harganya,” ujarnya, Rabu, 8 Juli 2026. Mengetahui adanya tindakan penjualan minyak subsidi di atas ambang batas yang telah ditentukan, Mantan Kepala Bapperida Lombok Tengah itu mengaku langsung menegur penyalur minyak di kawasan tersebut agar mengingatkan pedagang untuk tidak menjual di atas HET. “Banyak kios rumahan kan yang beli. Itu yang banyak dia ngambil selisih di sana. Tapi kalau ngambil selisih jangan terlalu besar lah,” lanjutnya. Penyalur juga diminta untuk tidak lagi menyalurkan MinyaKita ke empat pedagang tersebut selama dua pekan. “Kemarin itu dua mingguan, tapi sudah normal. Tinggal nanti yang di Gerung kita cek,” tambahnya. Saat ini, Wiranata mengaku pihaknya juga menerima laporan adanya penjualan MinyaKita di atas HET di wilayah lain di Lombok Barat, tepatnya di kawasan Gerung. Tak tanggung-tanggung, harga yang dipatok penjual mencapai Rp25 ribu, padahal HET MinyaKita Rp15 ribu. Karena temuan dilakukan hanya di Lobar, ia mengaku pengawasan kini difokuskan di kawasan tersebut. Selain sidak MinyaKita, Disperindag melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Pengawasan Industri (PKTN-PI) melaksanakan kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Kabupaten Lombok barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan dilaksanakan atas tindak lanjut surat BPOM tanggal 2 Maret 2026 perihal peringatan, dan Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perdagangan, peraturan pemerintah No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta ketentuan terkait perlindungan konsumen. Tim gabungan dari Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag menyasar pengecekan label, masa kedaluwarsa, standar SNI, serta kesesuaian harga dengan label. Pengawasan ini rutin dilakukan untuk memastikan barang yang beredar di pasaran aman dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen. Selain itu Tin Disperindag juga cek kelengkapan informasi produk seperti label berbahasa Indonesia dan izin edar. Dari hasil pengawasan, ditemukan beberapa produk makanan kemasan yang masa kedaluwarsanya kurang dari 1 bulan dan belum mencantumkan label lengkap. Terhadap pelaku usaha, tim langsung memberikan teguran lisan dan surat pembinaan agar segera menarik produk dan memperbaiki penataan.Selain pengawasan, tim juga melakukan sosialisasi hak dan kewajiban konsumen kepada pengunjung. Konsumen diedukasi untuk lebih teliti sebelum membeli, terutama terkait tanggal kedaluwarsa, komposisi, dan garansi. (era) Lalu Wiranata (Suara NTB/dok)

EMPAT pedagang MinyaKita di Kabupaten Lombok Barat dibekukan sementara karena menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini diketahui usai tim dari Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, dan OPD terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah menerima laporan dari masyarakat.


Kepala Disperindag NTB, Lalu Wiranata mengatakan penjualan di atas HET tersebut hanya ditemukan di Lombok Barat. Sementara di daerah lain seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur belum ditemukan adanya kasus serupa.
“Lombok Barat yang banyak menaikkan harganya,” ujarnya, Rabu, 8 Juli 2026.


Mengetahui adanya tindakan penjualan minyak subsidi di atas ambang batas yang telah ditentukan, Mantan Kepala Bapperida Lombok Tengah itu mengaku langsung menegur penyalur minyak di kawasan tersebut agar mengingatkan pedagang untuk tidak menjual di atas HET.


“Banyak kios rumahan kan yang beli. Itu yang banyak dia ngambil selisih di sana. Tapi kalau ngambil selisih jangan terlalu besar lah,” lanjutnya.
Penyalur juga diminta untuk tidak lagi menyalurkan MinyaKita ke empat pedagang tersebut selama dua pekan. “Kemarin itu dua mingguan, tapi sudah normal. Tinggal nanti yang di Gerung kita cek,” tambahnya.


Saat ini, Wiranata mengaku pihaknya juga menerima laporan adanya penjualan MinyaKita di atas HET di wilayah lain di Lombok Barat, tepatnya di kawasan Gerung. Tak tanggung-tanggung, harga yang dipatok penjual mencapai Rp25 ribu, padahal HET MinyaKita Rp15 ribu.


Karena temuan dilakukan hanya di Lobar, ia mengaku pengawasan kini difokuskan di kawasan tersebut. Selain sidak MinyaKita, Disperindag melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Pengawasan Industri (PKTN-PI) melaksanakan kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Kabupaten Lombok barat dan Kabupaten Lombok Tengah.


Kegiatan dilaksanakan atas tindak lanjut surat BPOM tanggal 2 Maret 2026 perihal peringatan, dan Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perdagangan, peraturan pemerintah No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta ketentuan terkait perlindungan konsumen.


Tim gabungan dari Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag menyasar pengecekan label, masa kedaluwarsa, standar SNI, serta kesesuaian harga dengan label.
Pengawasan ini rutin dilakukan untuk memastikan barang yang beredar di pasaran aman dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen. Selain itu Tin Disperindag juga cek kelengkapan informasi produk seperti label berbahasa Indonesia dan izin edar.


Dari hasil pengawasan, ditemukan beberapa produk makanan kemasan yang masa kedaluwarsanya kurang dari 1 bulan dan belum mencantumkan label lengkap. Terhadap pelaku usaha, tim langsung memberikan teguran lisan dan surat pembinaan agar segera menarik produk dan memperbaiki penataan.

Selain pengawasan, tim juga melakukan sosialisasi hak dan kewajiban konsumen kepada pengunjung. Konsumen diedukasi untuk lebih teliti sebelum membeli, terutama terkait tanggal kedaluwarsa, komposisi, dan garansi. (era)

Mangrove NTB Simpan Potensi 9,7 Juta Ton Karbon Bernilai Ekonomi

0
Mangrove NTB Simpan Potensi 9,7 Juta Ton Karbon Bernilai Ekonomi
Mangrove NTB Simpan Potensi 9,7 Juta Ton Karbon Bernilai EkonomiMataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyiapkan langkah konkret untuk memasuki bisnis perdagangan karbon (carbon trading) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau. Potensi besar ekosistem mangrove di pesisir NTB menjadi salah satu aset utama yang akan dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebelumnya menyampaikan bahwa Pemprov tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) yang secara khusus akan mengelola perdagangan karbon. Kehadiran BUMD ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi penyerapan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H. Muslim, ST., M.Si, mengatakan pihaknya mendukung penuh arah kebijakan gubernur. DKP bahkan telah mulai menyiapkan sejumlah kawasan pesisir yang memiliki potensi besar sebagai penghasil kredit karbon. "Kalau arahan Pak Gubernur terkait carbon trading itu, kami sangat setuju. Ke depan pengelolaannya juga bisa dilakukan melalui BLUD kami. Saat ini juga sedang ada pembicaraan dengan koperasi lokal di NTB bersama mitra usaha dari Jepang terkait pengembangannya," ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 8 Juli 2026. Menurut Muslim, potensi ekosistem mangrove NTB sangat menjanjikan untuk mendukung perdagangan karbon karena memiliki kemampuan menyerap emisi karbon dalam jumlah besar. Berdasarkan hasil rapid assessment mangrove yang dilakukan di 21 lokasi indikatif di Pulau Lombok dan Sumbawa, luas mangrove eksisting di NTB mencapai 9.453,6 hektare. Sebagian besar kawasan tersebut berada di wilayah konservasi, yakni 13 dari 21 lokasi yang dipetakan. Beberapa kawasan dengan luasan mangrove terbesar berada di Pulau Panjang seluas 2.779 hektare, Teluk Cempi seluas 1.096,1 hektare, dan Sulat-Lawang seluas 1.028,7 hektare. Selain memiliki fungsi ekologis sebagai pelindung pesisir, kawasan tersebut juga menyimpan potensi ekonomi yang besar melalui perdagangan karbon. Hasil kajian menunjukkan total cadangan karbon mangrove NTB mencapai lebih dari 9,7 juta ton karbon (tC) dengan kapasitas serapan karbon sekitar 56.065 ton CO₂ ekuivalen. Muslim mengakui hingga kini pemerintah belum memiliki data pasti mengenai tingkat kerusakan atau degradasi mangrove di NTB. Baik hasil rapid assessment maupun pendataan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) selama ini belum secara khusus mengukur aspek tersebut. "Data kerusakan mangrove memang belum tersedia karena pendataan yang dilakukan selama ini lebih fokus pada potensi kawasan, belum mengukur tingkat degradasinya secara khusus," jelasnya. Meski demikian, pelestarian kawasan pesisir dan mangrove kini telah menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi NTB. Program tersebut telah masuk dalam indikator pembangunan pada Misi 5 RPJMD NTB dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Menurut Muslim, keberhasilan menjaga ekosistem mangrove tidak hanya penting untuk mendukung mitigasi perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir melalui skema perdagangan karbon yang kini mulai berkembang di tingkat global. (bul)H. Muslim (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyiapkan langkah konkret untuk memasuki bisnis perdagangan karbon (carbon trading) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau. Potensi besar ekosistem mangrove di pesisir NTB menjadi salah satu aset utama yang akan dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut.


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebelumnya menyampaikan bahwa Pemprov tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) yang secara khusus akan mengelola perdagangan karbon.

Kehadiran BUMD ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi penyerapan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H. Muslim, ST., M.Si, mengatakan pihaknya mendukung penuh arah kebijakan gubernur.

DKP bahkan telah mulai menyiapkan sejumlah kawasan pesisir yang memiliki potensi besar sebagai penghasil kredit karbon.
“Kalau arahan Pak Gubernur terkait carbon trading itu, kami sangat setuju. Ke depan pengelolaannya juga bisa dilakukan melalui BLUD kami. Saat ini juga sedang ada pembicaraan dengan koperasi lokal di NTB bersama mitra usaha dari Jepang terkait pengembangannya,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 8 Juli 2026.


Menurut Muslim, potensi ekosistem mangrove NTB sangat menjanjikan untuk mendukung perdagangan karbon karena memiliki kemampuan menyerap emisi karbon dalam jumlah besar.
Berdasarkan hasil rapid assessment mangrove yang dilakukan di 21 lokasi indikatif di Pulau Lombok dan Sumbawa, luas mangrove eksisting di NTB mencapai 9.453,6 hektare.

Sebagian besar kawasan tersebut berada di wilayah konservasi, yakni 13 dari 21 lokasi yang dipetakan.
Beberapa kawasan dengan luasan mangrove terbesar berada di Pulau Panjang seluas 2.779 hektare, Teluk Cempi seluas 1.096,1 hektare, dan Sulat-Lawang seluas 1.028,7 hektare.


Selain memiliki fungsi ekologis sebagai pelindung pesisir, kawasan tersebut juga menyimpan potensi ekonomi yang besar melalui perdagangan karbon. Hasil kajian menunjukkan total cadangan karbon mangrove NTB mencapai lebih dari 9,7 juta ton karbon (tC) dengan kapasitas serapan karbon sekitar 56.065 ton CO₂ ekuivalen.


Muslim mengakui hingga kini pemerintah belum memiliki data pasti mengenai tingkat kerusakan atau degradasi mangrove di NTB. Baik hasil rapid assessment maupun pendataan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) selama ini belum secara khusus mengukur aspek tersebut.


“Data kerusakan mangrove memang belum tersedia karena pendataan yang dilakukan selama ini lebih fokus pada potensi kawasan, belum mengukur tingkat degradasinya secara khusus,” jelasnya.


Meski demikian, pelestarian kawasan pesisir dan mangrove kini telah menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi NTB. Program tersebut telah masuk dalam indikator pembangunan pada Misi 5 RPJMD NTB dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan.


Menurut Muslim, keberhasilan menjaga ekosistem mangrove tidak hanya penting untuk mendukung mitigasi perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir melalui skema perdagangan karbon yang kini mulai berkembang di tingkat global. (bul)