Beranda blog Halaman 179

Pelabuhan Soro Kempo Kembali Layani Pengiriman Jagung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pelabuhan Soro Kempo Kembali Layani Pengiriman Jagung
Pelabuhan Soro Kempo Kembali Layani Pengiriman Jagung


Dompu (EKBIS NTB) – Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Soro Kempo, Kabupaten Dompu kembali bergeliat setelah kapal barang kembali bersandar untuk mengangkut jagung menuju Surabaya. Pasalnya, pelabuhan tersebut sempat tidak melayani pengiriman sejak 25 Juni 2026, karena tidak ada kapal yang masuk.

Kepala Pelabuhan Soro Kempo, Anshar, SH., mengatakan, terhentinya aktivitas pengangkutan jagung bukan disebabkan minimnya stok komoditas di Dompu, melainkan karena kapal barang masih mengantre di pelabuhan tujuan pembongkaran, sehingga belum dapat kembali untuk melakukan pemuatan.


“Kapal yang bersandar saat ini akan mengangkut jagung dari gudang-gudang di Dompu dengan tujuan Surabaya,” ujarnya, Rabu (8/7).
Kembalinya aktivitas pengiriman melalui Pelabuhan Soro Kempo, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa kepelabuhanan.

Hingga awal Juli 2026, realisasi penerimaan retribusi pelabuhan telah mencapai sekitar Rp340 juta atau sekitar 60 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp561,55 juta.
“Kemarin kita setor lagi. Capaian sudah Rp340-an juta dari target,” kata Anshar.


Ia optimis realisasi PAD akan terus meningkat seiring kembali normalnya aktivitas pengiriman jagung melalui pelabuhan tersebut. Karena itu, pihaknya berharap para pemilik gudang dan pelaku usaha jagung di Dompu, tetap memanfaatkan Pelabuhan Soro Kempo sebagai pintu pengiriman hasil panen ke luar daerah.


“Memanfaatkan Pelabuhan Soro Kempo akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD bagi Dompu,” katanya.
Selain menjadi jalur distribusi hasil pertanian, keberadaan Pelabuhan Soro Kempo juga memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah melalui retribusi jasa pelabuhan.

Semakin tinggi volume pengiriman jagung melalui pelabuhan tersebut, semakin besar pula penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dompu. (ula)
(EKBIS NTB/ula)


BERSANDAR – Kapal barang bersandar di Pelabuhan Soro Kempo, Rabu (8/7). Menggeliatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut akan mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Dompu.

APBD Perubahan Fraksi PAN Pertanyakan Lima Isu Penting

Penulis
ekbisntb.com
-
0
APBD Perubahan Fraksi PAN Pertanyakan Lima Isu Penting
APBD Perubahan Fraksi PAN Pertanyakan Lima Isu Penting


Taliwang (EKBIS NTB) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang diajukan pemerintah daerah Dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (8/7) dengan agenda mendengar pemandangan fraksi, Fraksi PAN menyatakan setidaknya ada 5 persoalan utama yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah.

“Kami mengapresiasi pemerintah telah menyampaikan rancangan perubahan APBD tepat waktu. Namun, di balik itu masih terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan agar pengelolaan anggaran benar-benar transparan dan tepat sasaran,” cetus Juru Bicara Fraksi PAN, Iwan Irawan Marhalim.


Sorotan pertama Fraksi PAN berkaitan dengan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PAN mencatat PAD naik dari Rp159 miliar menjadi Rp270,91 miliar atau meningkat 70,38 persen. Bahkan, target pendapatan pajak daerah melonjak hingga 101,14 persen.


Menurut Iwan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab kenaikan tersebut. Apakah berasal dari peningkatan pemungutan pajak, pembaruan data wajib pajak, atau karena penagihan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Isu kedua adalah kenaikan belanja daerah yang dinilai tidak seimbang dengan kenaikan pendapatan.

PAN mencatat pendapatan daerah hanya naik 6,53 persen, sedangkan belanja daerah meningkat hingga 31,61 persen. “Untuk kenaikan belanja ini kami mempertanyakan sumber pembiayaan tambahan belanja tersebut dari mana saja,” cetus Iwan.


Ketiga, Fraksi PAN menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan APBD Perubahan. Sisa lebih perhitungan anggaran yang nilainya lebih dari setengah triliun rupiah menunjukkan atau patut diduga masih ada program tahun sebelumnya yang belum terlaksana secara maksimal.

Karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi agar kondisi serupa tidak terulang.
Sorotan keempat berkaitan dengan kenaikan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang cukup besar. Belanja barang dan jasa meningkat 62,10 persen, sementara belanja modal naik 91,71 persen.

PAN mengingatkan pemerintah agar mempercepat proses lelang dan pelaksanaan proyek, sehingga pekerjaan fisik dapat selesai tepat waktu dan tidak kembali menyisakan SILPA. Terakhir, Fraksi PAN meminta pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Kata Iwan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada DPRD terkait kriteria penerima, mekanisme penyaluran, serta daftar penerima hibah dan bantuan sosial tersebut.

“Penjelasan itu juga perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas lewat mekanisme yang tersedia,” tegasnya.
Selain lima persoalan tersebut, Fraksi PAN juga mengingatkan bahwa terdapat sekitar 68 persen pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat, masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah didorong terus meningkatkan PAD melalui optimalisasi retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Fraksi PAN menegaskan seluruh masukan tersebut, merupakan bentuk dukungan agar pelaksanaan APBD Perubahan 2026 berjalan lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

“Kami dari Fraksi PAN setuju untuk melanjutkan pembahasan perubahan APBD usulan pemerintah tahun ini,” imbuh Iwan menutup pidatonya.(bug)


RAPAT PARIPURNA – Kegiatan paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD KSB terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 pada, Rabu (8/7)

Presiden Prabowo Direncanakan Hadir Nonton MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Presiden Prabowo Direncanakan Hadir Nonton MotoGP Mandalika 2026
Presiden Prabowo Direncanakan Hadir Nonton MotoGP Mandalika 2026

Praya (EKBIS NTB) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto direncanakan akan hadir menonton MotoGP Mandalika 2026. Hal itu diungkapkan Direktur Operasi InJourney Toursim Development Corporation (ITDC) Troy R. Warokka, kepada awak media usai bertemu Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., di kantor Bupati Loteng, Rabu (8/7/2026).

Persiapan untuk menyambut kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut saat ini pun terus dilakukan. “MotoGP ini event besar dan bapak Presiden (Prabowo Subianto) direncanakan akan hadir,” sebut Troy.Jadwal gelaran ajang MotoGP Mandalika sendiri sejauh ini dipastikan tidak ada perubahan.

Tetap akan digelar tanggal 9-12 Oktober 2026 mendatang, sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Dorna Sport. Pihaknya saat ini fokus untuk menyiapkan gelaran ajang tersebut sebaik mungkin sehingga bisa berlangsung sukses. Baik dari aspek penyelenggaraannya maupun dampak yang diberikan dari gelaran ajang tersebut.Dibandingkan dengan penyelenggaran sebelumnya, lanjut Troy, animo penonton untuk menyaksikan langsung balap MotoGP Mandalika 2026 ada peningkatan.

Salah satunya bisa dilihat dari tren pembelian tiket yang cukup signifikan peningkatanya. Di mana kalau ditotal sejak penjualan tiket secara online dibuka di pertengahan bulan Juni kemarin hingga saat ini nilai tiket yang terjual sudah menembus angka Rp2 miliar lebih.

“Kalau tahun sebelumnya tren pembelian tiket MotoGP itu meningkat jelang balapan. Tapi kalau tahun ini justru diawal penjualan tiket. Dan, nilainya cukup tinggi,” imbuhnya.

Melihat waktu gelaran yang masih sekitar tiga bulan lagi, pihaknya optimis penjualan tiket MotoGP Mandalika akan terus bergerak naik. Terlebih akan ada dua pembalap Indonesia yang akan berlaga di kelas Moto3 dan Moto2. Yakni Veda Pratama dan Mario Aji. Kehadiran dua pembalap nasional tersebut diyakini akan jadi daya tarik tersendiri yang membuat penonton akan semakin ramai untuk menyaksikan MotoGP langsung di Sirkuit Internasional Mandalika.

Disinggung target jumlah penonton, Troy menegaskan jelas lebih banyak dari tahun sebelumnya dikisaran 145 ribu penonton selama tiga hari balapan. Karena itu nanti akan banyak pembenahan juga di sirkuit untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penonton. Termasuk penambahan alokasi UMKM. “Untuk alokasi UMKM di ajang MotoGP Mandalika 2026 nantinya akan diperbanyak,” tandasnya. (kir)

Kekeringan di Lombok Barat Meluas hingga 45 Dusun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kekeringan di Lombok Barat Meluas hingga 45 Dusun
Selain distribusi air, Toni juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, PDAM, dan instansi terkait. Langkah ini agar penanganan kekeringan berjalan cepat dan efektif. Personel, armada mobil tangki, serta peralatan pendukung tetap disiagakan untuk merespons setiap laporan masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Lobar mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Serta segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Pemkab Lobar juga telah menetapkan Status Siaga Bencana Kekeringan yang berlaku mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Penetapan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau,Penetapan status tersebut menjadi dasar percepatan penanganan dan mobilisasi sumber daya guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat. (her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat menangani dampak musim kemarau yang memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Menyusul bencana kekeringan meluas hingga 45 Dusun di 11 desa di Lombok Barat

Hingga awal Juli 2026, BPBD telah mendistribusikan 228.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya tanggap darurat kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lombok Barat, Toni Hidayat mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil asesmen lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

“Hingga saat ini, kekeringan berdampak pada lima kecamatan, yakni Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, dan Batulayar. Terdapat 11 desa dan 45 dusun yang terdampak, dengan total 5.560 kepala keluarga atau sekitar 15.156 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyaluran air bersih yang telah dilakukan BPBD telah menjangkau 6.102 kepala keluarga di wilayah terdampak. Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau.

Selain distribusi air, Toni juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, PDAM, dan instansi terkait. Langkah ini agar penanganan kekeringan berjalan cepat dan efektif. Personel, armada mobil tangki, serta peralatan pendukung tetap disiagakan untuk merespons setiap laporan masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.

Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Lobar mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Serta segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Pemkab Lobar juga telah menetapkan Status Siaga Bencana Kekeringan yang berlaku mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Penetapan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau,

Penetapan status tersebut menjadi dasar percepatan penanganan dan mobilisasi sumber daya guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat. (her)

Selamatkan Peternak Unggas, Pemprov NTB Setop Telur dari Luar Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Selamatkan Peternak Unggas, Pemprov NTB Setop Telur dari Luar Daerah
Riadi mengakui harga telur di tingkat peternak memang sedang mengalami tekanan. Namun, menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh membanjirnya telur dari luar daerah, melainkan melemahnya permintaan pasar.Ia menjelaskan NTB sebenarnya sudah lama berada dalam kondisi surplus produksi telur. Kondisi itu masih dapat diserap pasar ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan. Namun setelah program tersebut berhenti sementara, permintaan telur ikut menurun sehingga harga di tingkat peternak mulai tertekan.

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB memastikan telah menghentikan penerbitan izin masuk telur ayam konsumsi dari luar daerah ke Pulau Lombok selama hampir tiga bulan terakhir. Kebijakan ini diambil untuk melindungi peternak lokal yang saat ini tertekan akibat anjloknya harga telur di tingkat peternak.


Demikian ditegaskan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi. Menurutnya, pemerintah daerah sudah tidak lagi memberikan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak menjelang Hari Raya Iduladha 2026.

“Kalau dari luar, praktis sudah hampir tiga bulan kami tidak pernah memasukkan telur ke Lombok. Yang resmi tidak ada. Jadi kalau masih ada yang masuk, itu penyelundupan melalui jalur ilegal,” jelas Riadi, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, pemerintah tetap memberikan pengecualian dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kebutuhan di Pulau Sumbawa karena populasi peternak ayam petelur di wilayah tersebut masih sedikit.
“Khusus Sumbawa memang sempat ada dua distributor yang kami izinkan, tetapi sangat dibatasi karena produksi di sana belum mencukupi kebutuhan,” katanya.Riadi mengakui harga telur di tingkat peternak memang sedang mengalami tekanan. Namun, menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh membanjirnya telur dari luar daerah, melainkan melemahnya permintaan pasar.

Ia menjelaskan NTB sebenarnya sudah lama berada dalam kondisi surplus produksi telur. Kondisi itu masih dapat diserap pasar ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan. Namun setelah program tersebut berhenti sementara, permintaan telur ikut menurun sehingga harga di tingkat peternak mulai tertekan.

Daya Beli Penyebab Banyaknya Peredaran Rokok Ilegal di Lotim

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Daya Beli Penyebab Banyaknya Peredaran Rokok Ilegal di Lotim
Ia menilai tingginya peredaran rokok ilegal tidak lepas dari kondisi daya beli masyarakat. Banyak konsumen memilih rokok murah karena memiliki cita rasa yang dianggap tidak jauh berbeda dengan rokok legal.“Sebagian besar masyarakat mencari harga yang lebih murah. Kalau ada rokok legal harganya Rp20 ribu sampai Rp50 ribu per bungkus, sementara ada yang ditawarkan Rp10 ribu dengan kemasan menarik, tentu banyak yang tergiur,” jelasnya.

Selong (EKBIS NTB) – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tingginya minat masyarakat terhadap rokok murah membuat daerah ini dinilai menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku peredaran rokok tanpa cukai.

Daya beli masyarakat menjadi penyebab utama banyaknya peredaran rokok ilegal di daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB ini.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur, Salmun Rahman, saat diwawancara Suara NTB, Rabu (8/7/2026) mengungkapkan, pihaknya bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya terus menggencarkan operasi gabungan (opgab) untuk menekan peredaran rokok ilegal. Terakhir, tim gabungan Pol PP, Bea Cukai, Kepolisian dan Kejaksaan menyisir pemasok rokok ilegal di Kecamatan Pringgabaya dan Wanasaba.

Sebelumnya, razia serupa juga digelar di Kecamatan Suralaga dan Pringgasela. Dari serangkaian operasi tersebut, petugas berhasil menemukan sekitar 20 ribu bungkus rokok ilegal.

“Operasi gabungan terus kami lakukan bersama Bea Cukai, kepolisian, dan kejaksaan. Temuannya cukup banyak, mencapai sekitar 20 ribu bungkus rokok ilegal,” ujar Salmun.Ia menjelaskan, rokok ilegal yang ditemukan memiliki berbagai modus. Sebagian tidak dilengkapi pita cukai sama sekali, sementara sebagian lainnya menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurutnya, mayoritas rokok tersebut merupakan produk pabrikan dengan kemasan yang terlihat sangat menarik dan berkualitas sehingga sulit dibedakan dengan rokok legal.

“Kalau dilihat dari kemasannya sangat bagus. Barang ini merupakan kiriman dan diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, baik jalur laut, udara maupun jalur lainnya,” katanya.Ia menilai tingginya peredaran rokok ilegal tidak lepas dari kondisi daya beli masyarakat. Banyak konsumen memilih rokok murah karena memiliki cita rasa yang dianggap tidak jauh berbeda dengan rokok legal.

“Sebagian besar masyarakat mencari harga yang lebih murah. Kalau ada rokok legal harganya Rp20 ribu sampai Rp50 ribu per bungkus, sementara ada yang ditawarkan Rp10 ribu dengan kemasan menarik, tentu banyak yang tergiur,” jelasnya.

Bertemu Jajaran ITDC, Bupati Loteng Tegaskan Dukungan Penuh untuk MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bertemu Jajaran ITDC, Bupati Loteng Tegaskan Dukungan Penuh untuk MotoGP Mandalika 2026
Di tempat yang sama, Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan Pemkab Loteng terhadap gelaran ajang MotoGP. Pihaknya berharap tidak hanya di ajang MotoGP saja. Namun, juga di event-event lainnya yang digelar di Kawasan The Mandalika ke depan. Terlebih ajang MotoGP yang memang membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Itu penting agar ajang MotoGP bisa berjalan dengan sukses.

Praya (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) menegaskan dukungan penuhnya terhadap gelaran ajang balap dunia MotoGP yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 mendatang. Pemkab siap membantu berbagai persiapan yang dibutuhkan demi kelancaran ajang internasional tersebut.Penegasan itu disampaikan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., usai bertemu jajaran InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) di kantor Bupati Loteng, Rabu (8/7/2026).


Bupati mengatakan, gelaran ajang MotoGP tahun ini harus sukses bagaimana pun caranya. Mengingat, dampak positifnya yang begitu besar bagi masyarakat dan Loteng, khususnya dalam hal pergerakan ekonomi.

Untuk itu, Pemkab Loteng siap memberikan dukungan sesuai tugas serta kewenangan yang dimiliki. Mulai dari soal penyiapan sarana dan prasarana penunjang hingga soal perizinan yang berkaitan dengan ajang MotoGP. “Semua itu harus kita permudah dan percepat. Sehingga tidak terjadi kendala-kendala nantinya,” tegas Pathul.

Itu semua merupakan bentuk sinergi bersama dalam menyukseskan salah satu ajang olahraga terbesar di Indonesia. Tanpa sinergi yang baik antar semua pihak, event MotoGP tidak akan bisa berjalan dengan baik. “Dengan sinergi dan kolaborasi bersama ini, Insya Allah tidak akan ada kendala dan rintangan,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.Di tempat yang sama, Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan Pemkab Loteng terhadap gelaran ajang MotoGP.

Pihaknya berharap tidak hanya di ajang MotoGP saja. Namun, juga di event-event lainnya yang digelar di Kawasan The Mandalika ke depan. Terlebih ajang MotoGP yang memang membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Itu penting agar ajang MotoGP bisa berjalan dengan sukses.

Animo Cetak Sawah Baru di KLU Tinggi, Program Pusat Nihil

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Animo Cetak Sawah Baru di KLU Tinggi, Program Pusat Nihil
Rozy menegaskan, Poktan Pelita Lempenge antusias mendukung program Ketahanan Pangan pemerintah. Sebelum padi Gogo, Poktan Pelita juga berhasil saat dipercaya menjadi demplot penanaman Bawang Merah program Pengendalian Inflasi tahun 2025 lalu.Antusiasme petani juga ditunjukkan dengan menambah target budidaya Padi Gogo pada tahun 2027. Kadus bersama Poktan setempat menargetkan areal tanam minimal 10 hektare, atau lebih luas tergantung alokasi bantuan bibit.

Tanjung (EKBIS NTB) – Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sangat antusias terhadap program Cetak Sawah Baru yang digaungkan pemerintah. Mereka berharap, program tersebut dapat masuk ke wilayah NTB khususnya Lombok Utara.


Salah satu Poktan yang berharap program tersebut, adalah Poktan Pelita, Dusun Lempenge, Desa Rempek, Kecamatan Gangga. Petani lahan kering di kawasan ini dikenal menghasilkan berbagai komoditas. Mulai dari singkong, kacang tanah, semangka dengan fokus produksi berupa biji. Terbaru, Poktan Pelita sukses ketika dipercaya sebagai percontohan budidaya Padi Gogo. Dari uji coba perdana musim tanam (MT 1) – awal 2026, areal lahan kering petani menghasilkan produksi gabah 6 ton per hektare.

Kepala Dusun Lempenge, Desa Rempek, Fahrur Rozy, S.Sos., Rabu (8/7/2026), mengakui Kelompok Pelita sangat berharap adanya program Cetak Sawah Baru. Hal itu didasari calon lahan sawah milik kelompok sudah diolah dengan budidaya berbagai jenis tanaman.“Petani di dusun kami sangat berharap adanya program cetak sawah baru. Lahan kering yang sekarang ini kami kelola sudah berproduksi,” ungkapnya.

Areal lahan yang digarap kelompok tani saat ini masih berupa lahan tadah hujan. Kendati terdapat sumur bor pendukung, tetapi prasarana pendukung berupa jaringan irigasi, perpipaan, maupun tegalan sawah, belum tersedia. Lahan petani masih berupa areal kosong. Untuk membuat tegalan dan petak-petak sawah, Poktan Pelita membutuhkan dukungan terutama anggaran.

Rozy optimis, dengan adanya petak sawah dapat memudahkan Poktan untuk mengatur irigasi sumur bor secara bergiliran. Pengairan lahan juga dapat diterapkan lebih efektif dengan adanya saluran irigasi dari program pemerintah.Rozy menegaskan, Poktan Pelita Lempenge antusias mendukung program Ketahanan Pangan pemerintah. Sebelum padi Gogo, Poktan Pelita juga berhasil saat dipercaya menjadi demplot penanaman Bawang Merah program Pengendalian Inflasi tahun 2025 lalu.

Antusiasme petani juga ditunjukkan dengan menambah target budidaya Padi Gogo pada tahun 2027. Kadus bersama Poktan setempat menargetkan areal tanam minimal 10 hektare, atau lebih luas tergantung alokasi bantuan bibit.

Serapan Belanja Pemkab Lobar Masih Rendah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Serapan Belanja Pemkab Lobar Masih Rendah
Dari hasil evaluasi capaian triwulan I ini, semua OPD didorong melakukan percepatan. Termasuk program Rp1 miliar per desa. Sesuai arahan pimpinan kepada semua OPD untuk lebih progresif lagi. “Karena kita sudah ditegur sama Kemendagri untuk diminta melakukan percepatan-percepatan belanja daerah,” tegasnya.Jika dinilai dari pencapaian PAD, kata Deny, dinilai sudah bagus. Hanya tinggal realisasi belanja yang perlu didorong kembali kepada semua OPD. Untuk itu, Bupati pun telah memanggil semua OPD-OPD besar seperti PU, Dikes, Dikbud untuk segera melakukan percepatan.Lebih lanjut dikatakan, untuk percepatan OPD didorong pada triwulan II ini agar pertengahan bulan Juli ini bisa lebih progresif capaiannya. Pihaknya pun tengah menyusun strategi agar OPD bisa melaporkan capaian bulanan bukan per tiga bulan. (her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) masih rendah. Serapan anggaran Pemkab hingga triwulan I baru mencapai 28 persen. Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan Pemkab ditegur oleh Kemendagri, sehingga OPD-OPD pun diminta untuk melakukan percepatan.

Rendahnya serapan anggaran ini menjadi atensi Bupati H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha, pada Rapat Pimpinan pekan lalu. Dikonfirmasi media terkait hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lobar, Deny Arif Nugroho mengatakan, hingga triwulan pertama tahun ini realisasi indikator kinerja dan anggaran baru 28 persen.

“28 persen capaian indikator kinerja dan capaian anggaran seluruh program OPD,” kata Deny, Selasa (7/7/2026).

Hal ini juga telah dilaporkan oleh OPD bahwa saat ini sedang dalam proses persiapan lelang. “Bulan Juli ini insyaallah mulai pelaksanaan kegiatannya,” imbuhnya.

Dari hasil evaluasi capaian triwulan I ini, semua OPD didorong melakukan percepatan. Termasuk program Rp1 miliar per desa. Sesuai arahan pimpinan kepada semua OPD untuk lebih progresif lagi. “Karena kita sudah ditegur sama Kemendagri untuk diminta melakukan percepatan-percepatan belanja daerah,” tegasnya.

Jika dinilai dari pencapaian PAD, kata Deny, dinilai sudah bagus. Hanya tinggal realisasi belanja yang perlu didorong kembali kepada semua OPD. Untuk itu, Bupati pun telah memanggil semua OPD-OPD besar seperti PU, Dikes, Dikbud untuk segera melakukan percepatan.

Lebih lanjut dikatakan, untuk percepatan OPD didorong pada triwulan II ini agar pertengahan bulan Juli ini bisa lebih progresif capaiannya. Pihaknya pun tengah menyusun strategi agar OPD bisa melaporkan capaian bulanan bukan per tiga bulan. (her)

Porprov NTB Ke-XII, PSSI Kota Mataram Targetkan Emas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Porprov NTB Ke-XII, PSSI Kota Mataram Targetkan Emas
Novian mengatakan, pesepakbola yang berasal dari luar daerah tetapi memilih memperkuat Kota Mataram, dinilai tidak ada masalah. “Selama tidak dipermasalahkan oleh kabupaten lain tidak ada masalah,” tandasnya.Seperti diketahui, tim sepakbola Kota Mataram puasa gelar juara pada ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut. Tim sepakbola kebanggaan Ibukota Provinsi NTB, harus puas menduduki posisi ketiga. Novian berharap komposisi pemain, pelatih dan ofisial diharapkan memberikan harapan agar PS. Mataram meraih gelar juara. (cem)

Mataram (EKBIS NTB) – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Mataram, menargetkan emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-XII. Atlet telah dipersiapkan untuk menghadapi kabupaten/kota lainnya.

Ketua PSSI Kota Mataram, H. Novian Rosmana menegaskan, pihaknya menargetkan meraih emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Berbagai persiapan telah dilaksanakan mulai dari pemusatan latihan dan pertandingan persahabatan dengan berbagai klub sepakbola di Kota Mataram. “Tentu target kita emas di Porprov tahun ini,” tegas Novian, Rabu (8/7/2026).

Sikap optimis meraih emas di cabang olahraga sepakbola ini, dinilai tidak terlepas dari materi pemain yang dimiliki oleh Kota Mataram. Seluruh atlet, pelatih, dan ofisial telah mempersiapkan secara maksimal, sehingga raihan emas dinilai tidak muluk-muluk. “Kita sudah siapkan secara maksimal,” katanya.

Untuk materi pemain kata Novian, juga menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram menegaskan, atlet sepakbola di Mataram cukup banyak, sehingga pemain diambil dari masing-masing klub. Meskipun klub sepakbola di Mataram banyak berasal dari kabupaten/kota lainnya.

Novian mengatakan, pesepakbola yang berasal dari luar daerah tetapi memilih memperkuat Kota Mataram, dinilai tidak ada masalah. “Selama tidak dipermasalahkan oleh kabupaten lain tidak ada masalah,” tandasnya.

Seperti diketahui, tim sepakbola Kota Mataram puasa gelar juara pada ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut. Tim sepakbola kebanggaan Ibukota Provinsi NTB, harus puas menduduki posisi ketiga. Novian berharap komposisi pemain, pelatih dan ofisial diharapkan memberikan harapan agar PS. Mataram meraih gelar juara. (cem)

1...178179180...1,074Halaman 179 dari 1,074