Saturday, April 25, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 170

Disdag Lotim Pastikan Elpiji 3 KG Tidak Ada Kelangkaan

0
Pertamina Patra Niaga Salurkan Tambahan 76 Ribu Tabung LPG 3 Kg Sambut Libur Panjang Maulid Nabi di NTB
Pertamina Patra Niaga Salurkan Tambahan 76 Ribu Tabung LPG 3 Kg Sambut Libur Panjang Maulid Nabi di NTB

Lombok (ekbisntb.com) –

Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan elpiji ukuran 3 kilogram (Kg) untuk warga miskin. Tabung gas melon tersebut untuk keluarga kurang mampu. Bukan untuk kegiatan usaha, termasuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Bahan Pokok Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Lotim, Saeful Waton kepada, Rabu 17 September 2025, menjelaskan, untuk saat ini stok elpiji 3 kg ini cukup aman di Lotim.

Disdag Lotim memastikan tidak ada kelangkaan.”Kita sudah koordinasi dengan SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) dan di pangkalan-pangkalan masih tersedia,” ucapnya.

Dia menjelaskan, alur distribusi gas melon ini dari SPPBE ke agen-agen baru di titik terakhir pangkalan. Jumlah SPPBE di Kabupaten Lotim diketahui ada dua unit, satu di Sikur dan satu lagi di Pringgabaya.

Sedangkan jumlah agen ada 18 unit se Lotim. Sedangkan jumlah pangkalan cukup banyak dan terus bertambah.

“Kita belum update jumlah pangkalan ini karena terus bertambah,” terangnya.

Jumlah pangkalan terus bertambah karena bertujuan memudahkan masyarakat. Pasalnya, sesuai aturan pangkalan ini merupakan titik terakhir tempat warga membeli.

Dalam pendistribusian elpiji bersubsidi ini, ujarnya, tidak dikenal istilah pengecer. Harga eceran tertinggi (HET) elpiji melon ini Rp 18 ribu. Namun dilemanya, banyak pengecer-pengecer kecil yang diketahui ikut menjual, sehingga harganya melampaui HET.

“Dilema memang karena masyarakat juga kan ingin berusaha makanya ikut jualan,” ungkap Kabid Bapokting menambahkan.

Dikatakan, di tingkat pengecer inilah letak krusial penjualan yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga melewati HET.

“Itu yang kita ingin edukasi masyarakat. Kalau ada yang ngecer jangan terlalu tinggi menjualnya, karena sebenarnya tak ada pengecer yang terdaftar. Titik terakhir penjualan Itu di pangkalan,” urainya.

Ditambahkan, soal isu kelangkaan ini terjadi karena memang akibat intensitas pemakaian elpiji di rumah tangga ini meningkat. Peningkatan terjadi karena perayaan maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Namun diyakinkan kembali, dari sisi stok sangatlah aman. Ada tudingan sejumlah pihak kelangkaan terjadi akibat terus bertambahnya jumlah Dapur MBG.

Menanggapi hal itu, Saeful mengatakan sejauh ini belum ada dapur MBG yang diketahui memakai gas ukuran terkecil tersebut.

Koordinator Dapur MBG Lotim, Agamawan yang dikonfirmasi terpisah mengatakan dari 62 dapur yang beroperasi tidak ada yang menggunakan gas bersubsidi.

Menurutnya gas itu terlalu kecil, sehingga jelas tidak bisa digunakan untuk masak makanan dengan jumlah yang cukup besar.Hasil pengecekannya di dapur-dapur MBG, sebagian besar katanya menggunakan gas warna merah muda. Yakni gas dengan takaran lebih besar. Ada juga yang menggunakan yang elpiji ukuran 12 kg yang tabungnya berwarna biru. (rus)

Jelang MotoGP, Hotel di Mataram Mulai Jual Kamar dengan Harga Mahal

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Penonton yang menyaksikan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, perlu merogoh kantong lebih dalam. Pasalnya, hotel mulai menjual kamar dengan harga mahal saat balap motor kelas dunia tersebut digelar.

Ekbis NTB.com, mencoba mengecek harga kamar hotel melalui aplikasi penyedia akomodasi secara daring. Harga kamar hotel cukup fantastis. Dari sebelumnya Rp400.000 – Rp600.000 per malam menjadi Rp1,2 juta – Rp2,2 juta per malam.

Misalnya, harga kamar di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram pada periode 3-5 Oktober, harga kamar tipe deluxe twin bed mencapai Rp1.156.237 per malam. Ada juga hotel melati pada hari normalnya kisaran Rp300.000 – Rp350.000 per malam naik drastis menjadi Rp857.515 untuk kamar tipe deluxe twin bed. Cukup mengejutkan ada juga hotel bintang 4 dengan tipe kamar deluxe dijual dengan harga Rp1.753.979.

Sementara, tipe kamar superior dengan pemandangan kolam renang dijual Rp2.745.034.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra mengatakan, pihaknya bersama Asosiasi Hotel Mataram telah mengimbau pengusaha hotel, agar tidak menaikkan harga kamar di luar batas kewajaran. Ia sangat memahami prinsip ekonomi, tetapi perlu juga menjaga pariwisata tetap stabil.

“Jadi kemarin sudah melakukan pertemuan bersama pelaku usaha bahwasanya kita harus menjaga pariwisata ini tetap kondusif,” ujarnya dikonfirmasi pada, Rabu 17 September 2025

Penyelenggaraan MotoGP diakui, adalah momen kegiatan olahraga yang digelar sekali setahun. Tentunya perlu dilihat keberlanjutan serta menciptakan secara psikologis wisatawan tetap berkunjung ke Mataram.

Dispar kata mantan Camat Sekarbela, sifatnya mengimbau pelaku usaha agar tidak menaikkan harga di luar batas kewajaran, sehingga wisatawan beramai-ramai datang berlibur dan menyaksikan balap motor kelas dunia di Kuta Mandalika. (cem)

Capai Target PAD, DPRD Dorong Eksekutif Bekerja Lebih Maksimal

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., kembali menyoroti belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi persampahan.

Dia menyatakan bahwa persoalan ini bukan hal baru, dan sudah menjadi temuan berulang dalam setiap evaluasi APBD.”Ini jelas terkait dengan belum tercapainya target PAD dari sektor persampahan. Dan itu bukan hal baru, sudah setiap kali pembahasan APBD, kita selalu menemukan hal tersebut,” ujar Rachman, Rabu, 17 September 2025.

Menurutnya, berbagai upaya dan diskusi telah dilakukan untuk mencari solusi atas rendahnya realisasi PAD sektor persampahan, namun hasilnya belum maksimal.

“Ini sudah kita ingatkan berkali-kali dan kita diskusikan berkali-kali. Tapi seolah-olah ini selalu berulang. Saya pikir ini bisa jadi karena human error atau ketidaktegasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Rachman juga menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya terjadi pada sektor persampahan, tetapi juga merembet ke sektor retribusi lainnya seperti pasar dan parkir.

Dalam pernyataannya, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini mendorong agar eksekutif, dalam hal ini Pemkot dan SKPD terkait, bekerja lebih maksimal untuk menutup potensi kebocoran PAD.

“Kami di legislatif terus mendorong agar eksekutif bisa meminimalisir kebocoran-kebocoran PAD, tidak hanya dari retribusi sampah tapi juga sektor lain seperti pasar dan parkir. Karena setiap tahun, masalah yang sama terus terulang,” ungkapnya.

Ketua Komisi III ini menyebut bahwa berulangnya masalah tersebut telah menciptakan preseden buruk terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Setiap pembahasan APBD, kita selalu berkutat pada hal yang sama. Ini menjadi catatan buruk. Seharusnya, fokus kita sudah bergeser ke bagaimana mengalokasikan anggaran untuk perbaikan ke depan, bukan lagi mempertanyakan kenapa target belum tercapai,” tegasnya.

Dia membantah bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target PAD sektor persampahan adalah batalnya rencana kenaikan tarif retribusi yang semula direncanakan naik dari Rp5.000 menjadi Rp10 ribu.

“Dengan kenaikan, target yang semula 12 miliar bisa menjadi 24 miliar karena ada peningkatan hampir 100 persen. Tapi kalau tidak jadi naik, jangan tetap pakai perhitungan yang sama. Ini jadi tidak masuk akal,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai kebijakan tarif justru menjadi beban baru bagi masyarakat, apalagi jika tidak diiringi dengan peningkatan kinerja pelayanan.

“Jangan sampai kenaikan tarif ini malah jadi beban masyarakat, sementara kinerja pelayanannya tidak maksimal. Itu yang harus kita hindari,” pungkasnya. (fit)

Lantik Kepala OPD Baru, Gubernur Iqbal Ultimatum Wajib Berprogres dalam Enam Bulan

0

Lombok (ekbisntb.com) –
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, Rabu 17 September 2025.

Dalam acara pelantikan yang tertutup bagi media, enam Kepala OPD yang dilantik masing-masing, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Perhubungan, Inspektur Inspektorat, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro PBJ.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) NTB, Irnadi Kusuma yang dikonfirmasi usai pelantikan mengatakan, Gubernur NTB dalam amanatnya menekankan kepada para pejabat yang baru dilantik itu untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalitas.

Di samping itu, pimpinan NTB itu juga mengultimatum enam Kepala OPD baru ini untuk mampu berprogres dalam enam bulan.
“Sudah ditegaskan oleh beliau (Gubernur). Kami diberi waktu enam bulan untuk ada progres. Bagaimana kinerja kita selama enam bulan itu harus maksimal,” ujarnya setelah pelantikan, Rabu, 17 September 2025.

Apabila OPD yang baru dilantik itu tidak bisa memberikan progress dalam enam buln setelah dilantik. Maka Gubernur berhak mengambil kebijakan untuk melakukan pergeseran.

‘’Kalau tidak (berprogres), maka kita dengan legowo untuk digeser. Tapi InsyaAllah, dengan doa teman-teman semua, tidak ada masalah yang tidak selesai,” lanjutnya.

Pesan Gubernur kepada Enam OPD Baru
Gubernur Iqbal menegaskan, pejabat yang dilantik ini merupakan pejabat yang terpilih berdasarkan hasil seleksi meritokrasi. “Pejabat eselon II yang dilantik ini merupakan pejabat yang terpilih melalui proses meritokrasi,” tegasnya.

Meski dalam setiap proses seleksi ada unsur subjektif, namun keputusan akhir tetap mengedepankan objektivitas. Dalam arahannya, Iqbal menekankan pentingnya integritas sebagai kunci utama kepemimpinan birokrasi.

“Daerah ini tidak akan maju manakala dipimpin oleh orang yang tidak memiliki integritas. Integritas lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan siap mengambil risiko untuk kebaikan Pemprov NTB,” katanya.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu juga mengingatkan agar pejabat tidak terbuai dengan jabatan. Tidak menjual jabatan dan mempersulit pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus, ia memberikan catatan pada sejumlah perangkat daerah. Kepada Inspektorat, Gubernur meminta agar fokus pada pemetaan risiko manajemen pembangunan.

“Koordinasi dengan BPSDM, tahun depan semua eselon II harus memiliki sertifikat manajemen risiko pembangunan. Kedua, kedepankan upaya preventif, jangan biarkan OPD terjebak dalam masalah hukum. Pastikan pembangunan berjalan benar, Inspektorat harus menjadi problem solving,” tegasnya.

Untuk Biro Hukum, ia menekankan peran kolaboratif. Sebagai legal opinion atau dokumen tertulis yang kuat untuk memperlancar tugas pembangunan dan kemasyarakatan di lingkup Pemprov NTB.

Sementara untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur menekankan aspek profesionalitas karena bidang ini merupakan area yang sensitif. Karena ini berkaitan dengan tender proyek daerah.

Selain itu, kepada tiga perangkat daerah lainnya, Gubernur menekankan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Jangan persulit, jangan bersikap lebih rumit dari aturan itu sendiri,” pungkasnya. (era)

Pertamina Patra Niaga Dianugerahi 70 Penghargaan Dalam Ajang ENSIA 2025

0
Pertamina Patra Niaga Dianugerahi 70 Penghargaan Dalam Ajang ENSIA 2025

Jakarta (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus kembali membuktikan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial dengan meraih prestasi gemilang di ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2025 yang dibuka oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono. Ajang yang diselenggarakan oleh PT SUCOFINDO (Persero) ini digelar di Birawa Assembly Hall – Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dan tahun ini Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berhasil membawa pulang 70 penghargaan sekaligus.

Deretan penghargaan tersebut terdiri dari 13 predikat Platinum, 26 predikat Gold, 29 predikat Silver, serta tambahan 2 penghargaan bergengsi di kategori Local Hero Inspiratif, dengan berhasil mengantarkan Meilsi Anita Mansula, sosok penggiat lingkungan pengelolaan sampah berbasis komunitas, menjadi pemenang Local Hero melalui program Kampung Berseri Aviation Fuel Terminal El Tari, Nusa Tenggara Timur dan satu finalis dari Integrated Terminal Tanjung Wangi, Jawa Timur dengan program Integrated Farming Ketapang.

ENSIA telah menjadi panggung apresiasi bergengsi sejak pertama kali digelar pada tahun 2022. Tahun 2025 ini menandai penyelenggaraan keempat dengan mengangkat tema “Innovation for Socio-Economic and Ecological Harmony”, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan.

Kategori yang diperlombakan meliputi Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Sampah, Efisiensi Air, Penurunan Emisi, Efisiensi Energi, Pengurangan Limbah B3, Penurunan Beban Pencemaran Non-B3, hingga Inovasi Sosial.

Sejumlah unit operasi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus yang berperan aktif dalam meraih penghargaan ini tersebar di seluruh wilayah kerja Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.

Jawa Timur
7 lokasi di Jawa Timur yakni Aviation Fuel Terminal Juanda, Bitumen Plant Gresik, Fuel Terminal Madiun, Fuel Terminal Malang, Fuel Terminal Tuban, Integrated Terminal Surabaya, dan Integrated Terminal Tanjungwangi dengan total 32 penghargaan (1 Finalis Local Hero Inspiratif, 6 predikat Platinum, 13 predikat Gold, dan 12 predikat Silver).

Bali
2 lokasi di Bali yakni Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai dan Fuel Terminal Sanggaran untuk 12 penghargaan (4 predikat Platinum, 5 predikat Gold, dan 3 predikat Silver).

Nusa Tenggara
2 lokasi di Nusa Tenggara Barat yakni Integrated Terminal Ampenan dan Integrated Terminal Bima dengan 12 penghargaan (1 predikat Platinum, 4 predikat Gold, dan 7 predikat Silver). Sementara untuk Nusa Tenggara Timur terdapat 3 lokasi, Aviation Fuel Terminal El Tari, Fuel Terminal Maumere, dan Integrated Terminal Tenau untuk 14 penghargaan (1 Local Hero Inspiratif, 2 predikat Platinum, 4 predikat Gold, 7 predikat Silver).

Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar deretan penghargaan, tetapi refleksi dari konsistensi seluruh insan Pertamina dalam mengedepankan keberlanjutan di setiap lini operasional. “Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga menjadikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari operasional kami. Setiap inovasi yang lahir, baik dalam efisiensi energi, pengurangan emisi, hingga pemberdayaan masyarakat, adalah wujud komitmen kami untuk memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Ahad.

Ia menambahkan, isu lingkungan dan sosial saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan. “Ke depan, inovasi akan terus menjadi kunci. Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menciptakan solusi yang tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi bagi masyarakat luas serta kelestarian bumi yang kita tinggali bersama,” imbuhnya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi terhadap perusahaan yang konsisten menjalankan program berbasis lingkungan dan sosial.
“Ini bukan hanya komitmen Pemerintah untuk keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi namun juga komitmen seluruh perusahaan di Indonesia kepada dunia untuk keberlanjutan bukan hanya sekadar wacana, tetapi langkah konkret yang bisa mengubah arah pembangunan Indonesia. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan,” jelas Diaz.

Keberhasilan meraih penghargaan ENSIA 2025 menjadi tonggak penting bagi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk terus memperkuat peran strategisnya sebagai perusahaan energi yang berkomitmen pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Pertamina percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah fondasi penting dalam menciptakan harmoni antara kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Dengan capaian ini, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus bertekad untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi yang lebih progresif, sejalan dengan visi besar Pertamina untuk menjadi perusahaan energi berkelas dunia yang peduli pada keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa.(bul)

PT.Dharma Lautan Utama Raih Predikat Operator Penyeberangan Terbaik Nasional 2025

0
Direktur Utama PT DLU Erwin H Poedjono, menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara "Pemberian Penghargaan Bidang Keselamatan Transportasi Darat Dalam Rangka Memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan LLAJ Nasional Tahun 2025

Jakarta (ekbisntb.com)- Perusahaan pelayaran nasional, PT Dharma Lautan Utama (DLU) meraih penghargaan membanggakan sebagai Pemenang I Kategori Operator Dengan Tingkat Kepatuhan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Terbaik.

Direktur Utama PT DLU Erwin H Poedjono, menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara “Pemberian Penghargaan Bidang Keselamatan Transportasi Darat Dalam Rangka Memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan LLAJ Nasional Tahun 2025”.

Penghargaan ini diserahkan oleh Dirjen Darat mewakili Menteri Perhubungan RI di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

“Alhamdulillah, PT DLU mendapatkan penghargaan Pemenang I Kategori Operator Dengan Tingkat Kepatuhan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Terbaik,” kata Erwin bersyukur.

Tak lupa, PT DLU mengapresiasi pemerintah yang memberikan penghargaan kepada operator angkutan penyeberangan nasional ini.

“Hal ini menjadikan pelecut motivasi bagi kami melayani lebih baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Komitmen Layanan Prima

Lebih lanjut Erwin menegaskan, bahwa DLU terus berkomitmen memberikan layanan berkualitas berdasarkan standar pelayanan yang telah ditentukan kepada seluruh pelanggan.

Pengoperasian jasa armada pelayaran nasional ini juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) profesional.

Saat ini, DLU mengoperasikan armada kapal yang digunakan untuk melayani berbagai rute pelayaran di Indonesia dan mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Seluruh armada dilengkapi standar internasional ISM Code, SOLAS, juga aturan klasifikasi BKI, dan diperiksa secara rangkap oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kami juga berkomitmen menjaga standar ini melalui penerapan sistem manajemen, verifikasi pihak ketiga, serta pelatihan khusus untuk memastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pelayaran” kata Erwin. (*)

Gubernur NTB Gelar Karpet Merah untuk Investor

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengaku sangat terbuka untuk investor, baik investor lokal maupun asing.

Menurutnya, saat ini keinginan investor untuk berinvestasi di NTB semakin meningkat. Dia mengaku, pihaknya hampir setiap hari menerima telepon dari investor.

“Hampir setiap hari saya menerima telepon setelah diverifikasi ini serius semua. Mereka ingin untuk berinvestasi di NTB,” ujarnya, Selasa, 16 September 2025.

Walau telah menggelar karpet merah untuk investor ke NTB. Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku jalan investasi di daerah tersendat. Terutama pada masalah perizinan, dan sosial masyarakat. Terhadap itu, pihaknya mendorong investor lokal untuk mendampingi para investor asing agar bisa merealisasikan investasi ke Bumi Gora.

“Sehingga setiap investasi yang masik harus ada pengusaha lokal yang menemani masuk,” katanya.

Iqbal membeberkan, rata-rata investor yang tertarik berinvestasi ke NTB didominasi pada sektor pangan dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan program prioritas Iqbal-Dinda menuju NTB Makmur Mendunia.

Tingginya minat investor berinvestasi di sektor pangan dan pariwisata membuat Gubernur Iqbal mendorong para pengusaha lokal untuk fokus pada bidang itu.

“Teman-teman pengusaha saya minta untuk consider lebih berusaha di dua sektor itu, kita ingin all out di situ. karena dua sektor inilah yang potensinya sudah tidak bisa diragukan lagi di NTB, dan inilah kita akan menjadi pengungkit dari persoalan yang kita hadapi,” jelasnya.

Dua sektor itu, lanjutnya sangat bergantung pada keamanan dan kenyamanan. Daerah perlu menciptakan tren investasi yang aman dan nyaman agar stabilitas investasi tetap kondusif.

“Begitu ada gangguang keamanan, masalah sosial lagsung goyang. Saya minta ke depan bisnis yang masuk ke NTB bisa fokus ke dua sektor itu,” pungkasnya.

Target realisasi investasi NTB di triwulan kedua tahun 2025 jauh dari target. Sejak April hingga Juni tahun ini, realisasi baru menyentuh angka Rp15,9 triliun atau setara dengan 26,11 persen dari target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2024, di triwulan yang sama, realisasi investasi di NTB menyentuh angka Rp16,7 triliun.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Eva Dewiyani menjelaskan selama satu semester, realisasi investasi di NTB mencapai 47,16 persen atau setara dengan Rp28,8 triliun dari target nasional Rp61 triliun. “Hampir menyentuh 50 persen di semester pertama tahun ini,” ujarnya.

Daerah dengan realisasi investasi tertinggi selama triwulan kedua adalah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyentuh Rp12 triliun atau setara 26,18 persen didominasi oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 310 investor.

Disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah mencapai 76,21 persen atau setara 76 persen dengan PMDN sebanyak 1036 dan Penanam Modal Asing (PMA) sejumlah 32. Kemudian, Kabupaten Lombok Barat dengan total investasi senilai Rp590 miliar atau 39 persen. Didominasi oleh PMDN mencapai 602 dan 2 investor asing.Selanjutnya Kota Mataram senilai Rp366 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp202 miliar, Sumbawa Rp179 miliar, Dompu Rp116 miliar, Lombok Timur Rp95 miliar, Kota Bima Rp39 miliar, dan Kabupaten Bima Rp18 miliar.

Fenomena serupa terjadi selama semester pertama tahun 2025, KSB menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi mencapai Rp20,72 triliun atau 45,02 persen, Kabupaten Lombok Tengah Rp4,50 triliun mencapai 150 persen, Kota Mataram Rp1,19 triliun, Lombok Barat Rp780 miliar.

Selanjutnya ada Sumbawa dengan realisasi investasi mencapai Rp472 miliar, Lombok Utara Rp451 miliar, Dompu Rp380 miliar, Lombok Timur Rp213 miliar, Kota Bima Rp54 miliar, dan Kabupaten Bima Rp23 miliar. (era)

Harga Tembakau Lotim Turun 10 Persen, Kadis Pertanian Sebut Masih dalam Batas Normal

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Fathul Kasturi, menyatakan penurunan harga tembakau Virginia di wilayahnya tidak terlalu anjlok dan masih dalam batas normal.

Penurunan harga untuk komoditas tersebut terpantau hanya sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya.

“Harga sekarang sebenarnya masih bagus. Terendah Rp 35 ribu per kilogram untuk krosok. Sedangkan grade tertinggi dijual dengan harga Rp 65 ribu per kilogram,” ujar Lalu Fathul Kasturi, yang akrab disapa Mamiq Kas, saat diwawancarai di Selong, Selasa 16 September 2025.

Pada tahun lalu, ungkapnya, harga untuk grade tertinggi bisa mencapai Rp 75 ribu per kilogram. Namun, adanya penurunan harga hingga 10 persen sebagai kondisi yang wajar.

Ia menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan harga tembakau tahun ini adalah kondisi cuaca.

“Yang coklat atau low grade memang terjadi pada kondisi tanaman tembakau akibat cuaca seperti beberapa waktu lalu. Pada April-Mei kami sudah bersurat ke seluruh UPT Pertanian untuk menginformasikan kepada penyuluh dan petani agar menunda tanam. Itu sesuai informasi BMKG,” jelasnya.

Ia memaparkan, intensitas hujan yang tinggi pada Mei-Juni lalu menjadi tantangan. Distan pun telah mengimbau para petani untuk menerapkan budidaya teknis yang tepat, seperti membuat bedengan yang lebih dalam agar tanaman tidak terendam air.

“Tembakau membutuhkan tidak terlalu banyak air. Laporan terdampak cukup lumayan, tapi hanya di spot-spot tertentu, terutama pada tanaman berusia dua bulan. Yang menanam pada bulan Juli masih sehat dan berdiri tegak,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, luas panen pada bulan Juni baru mencapai 26 hektare. Kini, data terbaru menunjukkan telah mencapai 30 hektare, dengan 12 hektare di antaranya adalah tembakau rakyat dan sisanya tembakau Virginia.

“Kondisi sekarang pengaturnya adalah kualitas tembakau,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim telah membentuk tim terpadu yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengkoordinasikan masalah pembelian tembakau.

Menurutnya, tim ini bekerja sangat efektif tanpa melakukan intervensi terhadap perusahaan mitra. “Alhamdulillah tim terpadu sangat efektif. Selama dua minggu berjalan, informasi dari perusahaan menyatakan bahwa semua produksi tembakau akan terbeli, termasuk yang swadaya,” katanya optimis.

Proses pembelian sendiri masih terhitung baru dan belum berjalan satu bulan. Sebanyak 34 perusahaan disebutkan siap untuk membeli hasil panen para petani.

Mengenai isu asuransi bagi petani, ungkapnya, hal tersebut telah diperjuangkannya selama dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada para petani tembakau. (rus)

Elpiji Langka Hampir Sebulan, Warga Kuripan Datangi SPPBE

0

Lombok (ekbisntb.com)

Warga Dusun Bermi Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat (Lobar) beramai-ramai menggeruduk Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di wilayah setempat, menyusul kelangkaan gas elpiji yang berlangsung sejak sebulan terkait.

Kelangkaan elpiji ini mengakibatkan warga tidak bisa beraktivitas memasak, berusaha dan lainnya. Lebih-lebih saat ini sedang musim hari besar Islam Maulid. Warga beramai-ramai mendatangi SPPBE pada Selasa, 16 September 2025, pukul 07.00 pagi.

Mereka menuntut bisa membeli gas elpiji dari SPPBE tersebut, karena sulitnya mendapatkan gas elpiji. Hingga pukul 13.00 siang, warga bertahan di SPPBE menunggu keputusan pihak pengelola bisa membeli gas elpiji.

Aksi warga inipun mengundang aparat kepolisian untuk berjaga-jaga di lokasi. Warga yang gerah pun mengancam akan menjarah gas elpiji yang ada di SPPBE tersebut.

Kepala Dinas Perindag Lobar Lalu Agha Farabi dan jajaran yang ada di lokasi melakukan komunikasi dengan pihak pengelola SPPBE, belum membuahkan hasil. Warga pun merasa kecewa tidak diberikan membeli elpiji, padahal mereka menunggu dan berpanas-panasan selama berjam-jam di SPPBE.

Hal ini membuat warga kehilangan kesabaran hingga bersitegang dengan petugas jaga SPPBE. Hingga akhirnya, setelah melalui komunikasi alot dengan pengelola, pihak SPPBE mengizinkan warga membeli elpiji.

Muaini, Warga Bermi mengatakan, kedatangan warga beramai-ramai ke SPPBE karena ingin membeli elpiji. “Karena elpiji langka, sudah dua mingguan lebih, makanya kami datang ke sini untuk beli gas elpiji, kita bukan minta tapi beli ke sini,” terangnya.

Warga datang ke SPpBE, karena lokasinya berada di dusun tersebut, Sehingga warga merasa harus mendapatkan hak untuk bisa membeli elpiji.

Sementara itu, Kepala Disperindag Lobar Lalu Agha Farabi mengakui kondisi kelangkaan itu. Pria yang baru beberapa hari dilantik jadi Kepala Disperindag itu belum banyak bisa berkomentar. Hanya saja pihaknya berencana mengundang Pertamina membahas kondisi kelangkaan ini.

“Untuk mengetahui kondisinya seperti apa sebenarnya. Dimana tempat tersumbatnya (kelangkaan ini), apakah di Pertaminanya ? Atau agen pangkalan ? Ini yang perlu kami tahu,” ujarnya.

Diakuinya dari informasi pihak SPPBE, sudah bersurat kepada Pertamina untuk penambahan kuota gas sejak Mei 2025 lalu.

Hanya saja penambahan itu tidak terealisasi hingga sekarang. Kondisi kelangkaan itu juga membuat harga gas di pasaran menjadi melonjak. (her)

Bangkitkan UMKM, Menko PMK Ingatkan Pelaku UMKM Berkolaborasi dan Bersinergi

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhaimin Iskandar, menegaskan kolaborasi dan sinergi berkelanjutan antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bangkit, naik kelas, dan maju bersama.

Hal itu disampaikannya saat membuka Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Gelanggang Olahraga Poltekpar Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, 16 September 2025.

Kegiatan bertema “Legal, Terlindungi, Berdaya” ini dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, serta jajaran pejabat pusat dan daerah.

“Pak Gubernur ini luar biasa, meninggalkan karir penting di Kementerian Luar Negeri untuk bertekad membawa NTB cepat makmur sejahtera. Beliau berkesimpulan, sebagai orang NTB harus pulang dan meyakini membangun NTB harus dari bawah dan melibatkan semua kekuatan di bawah untuk maju bareng-bareng,” ujar Muhaimin.

Ia menjelaskan, festival tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan mencari solusi efektif bagi pengembangan UMKM.“Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro ini cara agar semua bisa berkoordinasi, berkolaborasi, cari jalan cepat, dan solusi efektif agar UMKM bangkit, naik kelas, dan maju bersama semua stakeholders,” katanya.

Muhaimin menekankan lima fokus utama dalam pengembangan UMKM, yaitu menjaga kepercayaan dan keamanan, memperkuat kolaborasi pejabat daerah dan pusat, memastikan konektivitas serta infrastruktur pariwisata, menjamin akses bahan baku yang murah, dan memperluas perlindungan usaha melalui kebijakan fiskal, termasuk perpanjangan PPh 0,5 persen bagi UMKM.

Menurutnya, UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Bahkan, ujarnya, Wamen UMKM menyebut pekerjaan mulia sekaligus pejuang-pejuang ekonomi adalah para pelaku UMKM, sehingga semua stakeholders yang membantu tumbuh berkembangnya UMKM bisa juga disebut pejuang-pejuang ekonomi untuk kemajuan rakyat dan bangsa kita.

Muhaimin juga mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama menjadikan NTB contoh kebangkitan pariwisata dan UMKM nasional. “Mari kita teruskan kolaborasi ini. Kita ingin tahun yang akan datang NTB menjadi contoh kebangkitan pariwisata dan UMKM bagi seluruh bangsa kita. Selamat berjuang kepada para UMKM dan seluruh pejabat,” pungkasnya. (ham)