Beranda blog Halaman 171

Terkendala Anggaran Pemeliharaan, Ratusan PJU Jalur Bypass BIL-Mandalika Mati

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Terkendala Anggaran Pemeliharaan, Ratusan PJU Jalur Bypass BIL-Mandalika Mati
terang Baiq Damayanti. 

Praya (EKBIS NTB) – Sebanyak 289 lampu Penerang Jalan Umum (PJU) di 189 titik di sepanjang jalur bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) hingga bundaran Songgong Kawasan The Mandalika, sampai saat ini masih mati atau tidak berfungsi. Ketiadaan anggaran pemeliharaan membuat proses normalisasi PJU-PJU tersebut hingga saat ini belum bisa dilakukan.

Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) sejauh ini juga belum bisa intervensi. Selain kendala minimnya anggaran yang dimiliki daerah, status PJU-PJU tersebut sampai saat ini juga masih menjadi aset pemerintah pusat.

“Statusnya masih menjadi asset pemerintah pusat, dalam hal ini masih di bawah kewenangan BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional)-Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum),” sebut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng Hj. Baiq Sri Damayanti W., saat ditemui Suara NTB di gedung DPRD Loteng, Selasa (14/7/2026).

Tidak berfungsinya ratusan PJU tersebut diduga akibat aksi pencurian kabel serta panel box listrik yang ada di jalur by pass tersebut. Karena setelah diperiksa, kondisi panel box dari PJU-PJU tersebut hampir kosong. Mulai dari meter listrik, MCU hingga kabel banyak yang sudah hilang.

Dengan BPJN sendiri pihaknya sudah berkomunikasi terkait penanganan PJU yang mati tersebut. Tetapi pihak BPJN mengaku tidak punya anggaran pemeliharaan di tahun ini. Sehingga sampai saat ini mereka belum bisa melakukan perbaikan. “BPJN hanya punya anggaran untuk pembangunan jalan dan PJU baru. Kalau untuk anggaran pemeliharaan PJU, mereka tidak punya,” sebutnya.

Hal itu yang membuat proses serah terima pengelolaan PJU-PJU tersebut sampai saat ini belum bisa dilakukan. Di mana awalnya BPJN berencana akan menyerahterimakan asset berupa PJU tersebut ke BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat – Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perhubungan). Tetapi sampai saat ini belum bisa dilakukan, lantaran kondisi PJU-nya banyak yang mati.

“Sebelum MotoGP tahun 2025 lalu, BPJN sudah pernah melakukan perbaikan terhadap PJU yang mati tersebut. Namun belum sempat diserahterimakan, PJU-nya kembali banyak yang mati. Karena itu tadi kasus pencurian kabel dan panel listrik,” ujarnya.

Hasil koordinasi terakhir, pihak BPJN berencana akan menghibahkan aset PJU tersebut ke Pemkab Loteng. Harapanya, untuk pemeliharaanya bisa ditangani oleh pemerintah daerah. “Tapi kami minta proses serah terimanya dilakukan tahun depan. Supaya tahun ini anggaran pemeliharaannya bisa diusulkan,” imbuhnya.

Kalau hibah dilakukan tahun ini, pihaknya khawatir normalisasi PJU-PJU yang mati tersebut tidak bisa dilakukan. Mengingat, untuk tahun ini anggaran pemeliharan PJU sudah dialokasikn ke wilayah lainya. Jadikan percuma kalau dihibahkan, tetapi tidak bisa dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah.

“Kenapa proses hibahnya tahun depan, harapan kita tahun ini normalisasi PJU yang mati tersebut bisa dilakukan oleh BPJN. Jadi ketika proses hibah nanti, kondisi PJU-nya sudah normal. Sembari kita tetap menyiapkan anggaran pemeliharaanya juga,” terang Baiq Damayanti. (kir)

Gandeng 15 UMKM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gandeng 15 UMKM
Hj. Sinta Agathia Iqbal

SEBANYAK 29 provinsi menyatakan kesiapan hadir pada Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada Kamis, 16 Juli 2026 mendatang.
Tema utama dalam Raker kali ini yaitu pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Pemprov menggandeng 15 UMKM yang akan memamerkan produknya pada raker tersebut.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, Sinta Agathia Iqbal, mengatakan pihaknya telah mengurasi UMKM-UMKM yang akan memamerkan produknya pada raker. UMKM yang dipilih adalah mereka yang memiliki produk autentik seperti mutiara.


“Saya sebagai Ketua Deklanasda membantu, karena ini tema besarnya ada di UMKM jadi kami ingin membukakan pintu buat teman-teman UMKM nantinya bahwa kita punya akses dan kita punya banyak kesempatan dari hasil yang akan dibahas dari para teman-teman di Kedinasan,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 14 Juli 2026.


Ia menjelaskan, ruang pamer yang tersedia memang terbatas, sehingga hanya 15 UMKM yang dapat diikutsertakan. Produk yang akan dipamerkan meliputi mutiara, kerajinan ketak, cukli, anyaman beserta turunannya, hingga produk kuliner khas NTB.


“Insyaallah ada 15 UMKM yang akan tampil, bukan tebang pilih tapi memang space-nya tidak terlalu besar jadi kita mendapat 15 UMKM yang kita akan mewakili seluruh kerajinan yang ada kita akan mewakili mutiara, ketak, cukli, anyaman dan turunannya dan kemudian UMKM kuliner juga,” lanjutnya.


Menurutnya, target utama keikutsertaan UMKM dalam kegiatan tersebut bukanlah nilai transaksi, melainkan memperkenalkan produk-produk unggulan NTB kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia.


Di lain sisi, Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, menjelaskan rapat kerja gubernur dijadwalkan dihadiri sekitar 27 gubernur dan wakil gubernur. Hingga kini, terdapat 29 provinsi telah menyatakan kehadiran.


Selain pembahasan mengenai pengembangan UMKM, peserta juga akan mengikuti kunjungan ke sejumlah sentra UMKM di NTB, seperti Sukarara, Banyumulek, dan Sade.
Rangkaian kegiatan, katanya dimulai pada 15 Juli dengan jamuan makan malam, sedangkan acara puncak rapat kerja gubernur berlangsung pada 16 Juli

. Beberapa Provinsi yang sudah menyatakan kesiapan untuk hadir yaitu Gubernur Aceh, Gubernur Lampung, Gubernur NTT, Wagub DKI, dan beberapa provinsi lainnya. “Ini akan dibuka langsung sama Menteri UMKM,” katanya.
Selain agenda rapat kerja, para peserta juga akan diperkenalkan dengan berbagai potensi unggulan NTB melalui pameran produk UMKM, promosi ekonomi kreatif, sajian seni budaya, serta kunjungan ke destinasi wisata unggulan.

Momentum ini diharapkan menjadi ruang untuk memperluas jejaring kerja sama antardaerah sekaligus memperkenalkan peluang investasi di NTB.
Terpisah, Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan Pemprov berkomitmen menjadikan Raker APPSI Tahun 2026 tidak hanya sukses sebagai penyelenggaraan acara, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM.


Di saat yang sama, forum ini menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi investasi, pariwisata, budaya, dan produk unggulan NTB kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia, sekaligus semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu pusat penyelenggaraan agenda nasional. (era)

Hj. Sinta Agathia Iqbal (EKBIS NTB/era)

BUM Desma di KLU ,Didorong Bangun SPBU Mini

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BUM Desma di KLU ,Didorong Bangun SPBU Mini
L. M. Zaki

Tanjung (EKBIS NTB) – Sebaran penduduk Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang banyak bermukim di pelosok pedalaman, dinilai menjadi ceruk pasar bagi komoditas tertentu seperti BBM bersubsidi. Menyadari hal itu, DPRD Lombok Utara mendorong BUMDesma (BUMDes Bersama) menyisir unit usaha dengan menyediakan SPBU Mini atau Pertashop.


“Terlepas dari masih adanya dua SPBU yang ditutup, distribusi BBM idealnya tersebar merata hingga ke pelosok. Sehingga warga kita yang tinggal di dataran tinggi mendapat harga beli eceran yang terlampau tinggi,” ungkap Anggota Komisi III DPRD KLU, L. M. Zaki, Selasa (14/7/2026).


Ia menjelaskan, warga yang bermukim di daratan tinggi kerap terlayani oleh BBM eceran yang diperjualbelikan oleh kios-kios rumahan. Jika mengacu pada regulasi, sejatinya praktik ini tidak diperbolehkan oleh ketentuan pemerintah. Instansi terkait maupun BUMN Pertamina, dinilai melonggarkan aturan tersebut karena keterbatasan sumber daya khususnya SPBU.


Ia mencontohkan, sebaran SPBU saat ini hanya sampai di wilayah Kecamatan Kayangan. Bahkan, satu-satunya SPBU terdekat untuk Bayan dan Kayangan ini pun masih ditutup akibat sengketa bisnis pemilik dengan Perbankan.


Politisi PDIP Lombok Utara ini menegaskan, Pemda Lombok Utara harus berpikir taktis untuk mengurai ketimpangan distribusi maupun ketimpangan harga BBM bersubsidi. Pendekatan yang dinilai tepat adalah melibatkan hadirnya BUMDesma.

Lembaga usaha ini dipandang mampu menyediakan sarana dan prasarana penjualan BBM Bersubsidi-Pertashop, karena lembaga ini didukung oleh sumber daya seluruh desa di lingkup satu kecamatan.


“Kalau BUMDes satu desa secara individu mungkin berat untuk memenuhi permodalan. Tetapi kalau BUMDesma, sangat mungkin membuka Pertashop karena modalnya adalah hasil merger dari banyak desa,” terangnya.


Selaku DPRD dari Dapil Lombok Utara IV (kecamatan Bayan), Zaki berharap instansi pembina BUMDes mendorong BUMDesma milik desa-desa di kecamatan Bayan dapat hadir membantu masyarakat.


“Kita berharap, SPBU Mini atau Pertashop ini ditambah untuk wilayah Bayan, terutama di desa-desa di pedalaman. Saat ini hanya ada satu SPBU Mini yang dikelola BUMDes Anyar, dan ini berjalan eksis. Kami rasa desa lain juga bisa hadir untuk memudahkan warganya,” sambung Zaki.


Ia menambahkan, jual beli BBM bersubsidi tentunya harus didahului oleh jalinan kemitraan antara BUMDes/BUMDesma dengan Pertamina. Kemitraan ini mendekatkan akses distribusi BBM ke wilayah pelosok pedesaan.


“Menurut kami ini satu peluang usaha dengan modal dan keuntungan yang jelas. Jadi, kita mendorong supaya pemerintah daerah juga membuka keran komunikasi dengan Pemdes agar BUMDesmanya memiliki varian usaha.

Sehingga BUMDes atau BUMDesma tidak terkesan sebagai kompetitor UMKM tetapi mitra yang saling menguatkan,” tandasnya. (ari)

L. M. Zaki (EKBIS NTB/ari)

El Nino 2026, Lotim Waspada Terjadi Kerawanan Pangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
El Nino 2026, Lotim Waspada Terjadi Kerawanan Pangan
COCOK TANAM

Selong (EKBIS NTB) – Memasuki puncak musim kemarau Juli 2026, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi ancaman serius kerawanan pangan. Fenomena iklim El Nino yang diprediksi berkekuatan kuat menjadi pemicu utama, mengancam sentra produksi jagung dan padi di daerah yang sebagian besar lahannya tadah hujan ini.


Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur, Slamet Alimin, menjelaskan, Lotim sangat sensitif terhadap El Nino. Dampaknya langsung terasa pada sektor pertanian. “El Nino memperpanjang musim kemarau, mengurangi debit air irigasi, dan berpotensi memicu gagal panen,” ujarnya, menjawab Suara NTB, Selasa (14/7/2026).


Data menunjukkan bahwa setiap kejadian El Nino, produksi pangan nasional rata-rata turun 3,06%. Komoditas jagung, yang menjadi andalan Lotim dan NTB, adalah yang paling terdampak dengan penurunan produksi mencapai 11,93%. Padi juga ikut tertekan dengan penurunan 2,6%, begitu pula kedelai (6,3%) dan ubi kayu (5,1%).


“Kekeringan membuat pasokan berkurang, yang berujung pada kenaikan harga pangan dan peningkatan ketergantungan pada impor,” tambah Slamet. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya serangan hama seperti wereng dan ulat grayak yang berkembang pesat di cuaca panas dan kering.

Selatan Lotim Paling Rawan
Wilayah yang paling diwaspadai adalah Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra, dan daerah selatan Lotim lainnya. Daerah-daerah ini sangat bergantung pada tadah hujan, sehingga sumber air seperti sumur dan embung cepat kering. Petani terpaksa menunda masa tanam atau bahkan mengalami gagal panen.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun telah memasukkan NTB, Bali, dan Lombok sebagai zona yang harus diantisipasi dampak El Nino.
Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai langkah mitigasi sejak awal tahun 2026.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diperkuat hingga 4,4 juta ton pada Maret 2026, dengan target 5 juta ton, meningkat 300% dibandingkan tahun 2024. Data per Juli 2026 menunjukkan stok beras Bulog mencapai 5,2 juta ton. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahkan menyatakan stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10-11 bulan ke depan.


Untuk menghadapi musim kering, pemerintah menggencarkan program pompanisasi di 2 juta hektare lahan serta menyiapkan irigasi dan embung. NTB sendiri telah ditunjuk sebagai salah satu dari enam provinsi penyangga lumbung pangan nasional untuk kawasan Timur.
Para petani diimbau untuk mengadopsi strategi adaptif guna meminimalisir risiko. Pertama, petani disarankan memilih Varietas Tahan Kering.

Kedua, menggunakan bibit yang tahan kekeringan untuk musim kemarau. Ketigaz, membangun embung, long storage, dan parit untuk menyimpan air.
Petani juga disarankan melakukan pemupukan berimbang: melakukan konservasi tanah dan air secara berkelanjutan. Petani juga hadua cerdas, dengan memantau Informasi BMKG: memanfaatkan aplikasi seperti Katam dan Siscrop untuk informasi cuaca terkini.


Pada Juli 2026 telah berada di puncak musim kemarau yang diperparah oleh pengaruh Monsun Australia. Jika El Nino terus berlanjut, kewaspadaan terhadap kerawanan air dan pangan di wilayah timur dan selatan Lombok Timur harus terus ditingkatkan.


“Jagung adalah komoditas paling sensitif. Ketahanan pangan Lotim sangat bergantung pada bagaimana jagung bisa bertahan di tengah ancaman ini,” ungkap Slamet Alimin. (rus)

COCOK TANAM – Aktivitas bercocok tanam di Lotim bagian selatan. Fenomena iklim El Nino yang diprediksi berkekuatan kuat mengancam sentra produksi jagung dan padi di Lotim. (EKBIS NTB/rus)

Promosi Pariwisata NTB di Yogyakarta Raup Potensi Transaksi Rp6 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Promosi Pariwisata NTB di Yogyakarta Raup Potensi Transaksi Rp6 Miliar
POSE BERSAMA

Mataram (EKBIS NTB) – Upaya memperluas pasar wisatawan domestik terus dilakukan pelaku industri pariwisata NTB. Salah satunya melalui kegiatan business matching dan promosi pariwisata NTB yang digelar di Yogyakarta pada Senin, 13 Juli 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari pelaku industri pariwisata di Yogyakarta.

Acara turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama sekitar 80 perusahaan buyer dari Yogyakarta dan sekitarnya.
Ketua BPPD NTB, NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring bisnis antara pelaku industri pariwisata NTB dan Yogyakarta, terutama dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan melalui penerbangan langsung Yogyakarta-Lombok.

“Target BPPD NTB melalui kegiatan ini adalah membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan industri pariwisata di Yogyakarta sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB melalui penerbangan langsung Jogja-Lombok,” ujarnya.
Sebanyak 15 pelaku industri pariwisata dari NTB ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Mereka terdiri dari biro perjalanan wisata, hotel, pengelola destinasi, hingga pelaku usaha pariwisata lainnya yang menawarkan berbagai paket wisata unggulan di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Dalam kegiatan itu, NTB memperkenalkan beragam destinasi unggulan yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan, mulai dari kawasan Mandalika, Gunung Rinjani, dan gili-gili di Lombok hingga destinasi di Pulau Sumbawa seperti Pulau Moyo, Teluk Saleh dengan wisata hiu paus, Lakey di Dompu, serta potensi wisata budaya dan alam di Bima.

Menurut Sahlan, memperkenalkan kekayaan destinasi di Lombok dan Sumbawa merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjadikan NTB semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

“Menjadikan NTB mendunia adalah ikhtiar kita bersama dengan berbagai cara, termasuk melalui promosi pariwisata yang dilakukan BPPD dengan mengenalkan potensi wisata Lombok dan Sumbawa kepada pasar yang potensial seperti Yogyakarta,” katanya.

Antusiasme para buyer selama kegiatan berlangsung dinilai cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya pertemuan bisnis yang terjadi antara pelaku industri NTB dan perusahaan-perusahaan di Yogyakarta.

Dari hasil business matching tersebut, tercatat potensi transaksi yang berhasil dibukukan mencapai sekitar Rp6 miliar.
Capaian ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas antara industri pariwisata NTB dan Yogyakarta sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional yang semakin mudah dijangkau melalui konektivitas penerbangan langsung.(bul)

POSE BERSAMA – Peserta business matching dan promosi pariwisata NTB yang digelar di Yogyakarta, pose bersama usai kegiatan.(EKBIS NTB/ist)

Perang Makin Membara, 6.356 PMI NTB Tercatat Bekerja Resmi di Timur Tengah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perang Makin Membara, 6.356 PMI NTB Tercatat Bekerja Resmi di Timur Tengah
Kadir (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Eskalasi konflik di Timur Tengah makin meningkat, belum adanya titik temu menuju gencatan senjata menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan tersebut, termasuk PMI asal NTB.


Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (BP3MI NTB), Kadir, memastikan pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan RI di negara-negara Timur Tengah.


Kadir menjelaskan, Iran tidak termasuk dalam daftar negara penempatan resmi bagi PMI. Meski demikian, terdapat sejumlah warga negara Indonesia yang berada dan menetap di negara tersebut sehingga KBRI Teheran bersama Kementerian P2MI terus melakukan pemantauan secara intensif.


“Iran bukan negara penempatan resmi PMI. Namun terdapat WNI yang berada dan menetap di sana sehingga pemerintah melalui KBRI Teheran dan Kementerian P2MI telah menyiapkan crisis center serta langkah mitigasi dan evakuasi darurat apabila diperlukan,” ujarnya, Selasa, 14 Juli 2026.


Menurut Kadir, situasi keamanan di Iran turut memengaruhi dinamika perlindungan PMI Indonesia yang bekerja di negara-negara Timur Tengah lainnya.
Berdasarkan data dashboard statistik publik Kementerian P2MI, selama periode 2024 hingga 2026 terdapat sebanyak 6.356 PMI yang bekerja secara resmi di kawasan Timur Tengah.


Ribuan PMI tersebut tersebar di sejumlah negara penempatan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Yordania, serta sebagian wilayah Turkiye.
“Mereka bekerja melalui mekanisme penempatan resmi baik melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun skema penempatan mandiri,” kata Kadir.


Sebelumnya, Kementerian P2MI telah mengaktifkan mekanisme penanganan krisis menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengatakan pemerintah melakukan pemantauan harian secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah.


“Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk,” ujar Mukhtarudin.


Melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian P2MI juga telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik untuk melakukan pemutakhiran data PMI secara real time, termasuk di negara-negara yang terdampak langsung oleh konflik maupun yang berada di sekitar wilayah rawan.


Pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario mitigasi, mulai dari penguatan layanan pengaduan, pendampingan PMI, hingga opsi evakuasi dan penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko tinggi apabila eskalasi konflik terus meningkat. (bul)

Kadir (Suara NTB/bul)

Pemprov Serahkan Rancangan KUA-PPAS APBD Murni 2027 ke DPRD NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov Serahkan Rancangan KUA-PPAS APBD Murni 2027 ke DPRD NTB
SERAHKAN KUA PPAS - Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD murni tahun 2027 kepada Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Ruapaeda. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB resmi mengajukan Rancangan KUA-PPAS APBD murni tahun 2027 pada rapat paripurna DPRD NTB yang digelar Selasa (14/7). Dokumen KUA-PPAS diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur, Hj Indah Damayanti Putri kepada Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Ruapaeda.

“Izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan secara garis besar Rancangan KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2027 yang mencakup tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah,” ucap Wakil Gubernur, Indah Damayanti.

Dalam pidato penjelasannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Dinda ini menyampaikan bahwa rancangan KUA dan PPAS tahun 2027 tersebut merupakan amanah dari peraturan pemerintah yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2027 tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,2 triliun atau meningkat 10,69 persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2026 yang dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun.

Beberapa rincian pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah tahun 2027 ditargetkan naik sebesar 3,44 persen yang semula pada APBD 2026 berjumlah Rp3,02 triliun lebih menjadi sebesar Rp3,12 triliun lebih.

Pendapatan transfer dianggarkan naik sebesar 20,01 persen yang semula pada APBD 2026 berjumlah Rp2,48 triliun menjadi Rp2,98 triliun. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan naik sebesar 0,10 persen dari APBD tahun 2026 sebesar Rp114,01 miliar lebih menjadi sebesar Rp114,12 miliar lebih.

Kemudian untuk Belanja daerah tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp6,06 triliun lebih atau bertamah Rp300 miliar lebih dari anggaran pada APBD 2026 sebesar yang sebesar Rp5,73 triliun lebih atau secara persentase yang meningkat sebesar 5,70 persen.

Pembiayaan daerah dalam rencangan KUA dan PPAS tahun 2027 terdapat surplus anggaran sebesar 162 miliar rupiah lebih surplus ini digunakan untuk memenutupi pembiayaan NETO sebesar 162 miliar lebih yang terdiri dari penderimaan pembiayaan berupa silpa sebesar Rp10 miliar dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp50 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh di NETO sebesar Rp122 miliar lebih.

“Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengalokasian fiskal yang terbatas. Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2027 yang kami serahkan ini telah disusun dengan mendistribusikan sumber pendanaan ke dalam belanja yang bersifat wajib mengikat, belanja-belanja yang bersifat bear market, serta belanja untuk pencapaian indikator pembangunan daerah,” ucap Dinda.

“Kebijakan yang telah tertuang dalam Kua PPAS ini akan menjadi acuan kita nantinya dalam mencapakan belanja yang lebih rigid dalam penyusunan RAPBD Tahun 2027,” sambungnya.

Kondisi fiskal daerah yang menunjukkan peningkatan positif dibanding dengan tahun 2026. Pemprov NTB memastikan tidak menghilangkan konsentrasi untuk tetap mengalokasikan belanja urusan pemerintahan secara cerdas dan cermat. Pengalokasian pendapatan yang ada saat ini harus ditunjukkan untuk belanja yang menjadi prioritas pembangunan selama jangka waktu satu tahun ke depan.

“Demi mewujudkan visi-misi kita bersama, ada harapan besar dalam proses pembahasan nanti tidak mendapat halangan yang berarti. Sehingga kita semua dapat bersepakat untuk mengawal program dan kegiatan yang masuk dalam skala prioritas dan juga mendukung pencapaian target nasional sebagaimana ia bisa dipakati nantinya,” pungkasnya. (ndi)

SERAHKAN KUA PPAS – Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD murni tahun 2027 kepada Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Ruapaeda. (Suara NTB/ist)

PJU di Jalan TGH. Faisal Kerap Padam, Dishub Sebut Dipicu MCB Lemah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PJU di Jalan TGH. Faisal Kerap Padam, Dishub Sebut Dipicu MCB Lemah
Bambang Eko Yudarminto (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mengungkapkan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang Jalan TGH. Faisal kerap mengalami gangguan akibat mini circuit breaker (MCB) pada jaringan listrik milik PLN yang sudah lemah sehingga sering trip (jeglek). Dishub pun telah berkoordinasi dengan PLN untuk mengganti perangkat tersebut.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Mataram, Bambang Eko Yudarminto, mengatakan gangguan PJU yang kerap terjadi di Jalan TGH. Faisal bukan disebabkan oleh kerusakan pada jaringan PJU milik Dishub, melainkan karena MCB pada kWh meter PLN yang sering trip saat dialiri listrik.

“Kalau gangguan dari kami tidak ada. Kadang-kadang kWh dari PLN itu yang menyebabkan listrik padam karena MCB-nya jeglek,” ujarnya, Selasa (14/7).

Meski demikian, Dishub tetap melakukan pemantauan secara berkala melalui kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di sejumlah titik. Setiap laporan masyarakat maupun hasil pemantauan akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan perbaikan.

“Kami tetap mengontrol lewat CCTV untuk melihat titik-titik yang mati. Begitu ditemukan ada PJU padam, langsung kami lakukan pengecekan dan perbaikan,” kata Bambang.

Menurutnya, MCB pada jaringan PLN yang mengendalikan arus listrik menuju PJU di beberapa lokasi sudah mulai melemah sehingga sering memicu gangguan. Karena itu, Dishub terus berkoordinasi dengan PLN agar perangkat yang bermasalah dapat segera diganti.

Ia mencontohkan, saat menerima laporan PJU padam di salah satu kawasan di Kota Mataram, petugas menemukan penyebabnya adalah MCB yang mengalami gangguan. Setelah dilaporkan kepada PLN, perangkat tersebut langsung diganti sehingga aliran listrik kembali normal.

“Pada saat itu juga langsung kami koordinasikan dengan PLN dan MCB-nya diganti,” ujarnya.

Bambang menambahkan, ruas Jalan TGH. Faisal menjadi salah satu kawasan yang paling sering mengalami gangguan PJU, terutama mulai dari simpang tiga Turida hingga perbatasan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat. Dishub memastikan akan terus memantau kondisi penerangan jalan di kawasan tersebut agar gangguan dapat segera ditangani dan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan PJU yang padam. Laporan dapat disampaikan melalui akun media sosial resmi Dinas Perhubungan Kota Mataram, seperti Instagram, maupun saluran pengaduan lainnya. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui pemerintah kelurahan setempat agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. (pan)

Bambang Eko Yudarminto (Suara NTB/pan)

Pemkot Mataram akan Naikkan Target PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkot Mataram akan Naikkan Target PAD
H. Lalu Alwan Basri (Suara NTB/cem)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram akan menaikan target pendapatan asli daerah (PAD) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. Sejumlah sektor akan dioptimalkan untuk merealisasikan target pajak maupun retribusi.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menjelaskan, rencana kenaikan target pendapatan asli daerah pada APBD perubahan, telah dilakukan melalui pemetaan potensi. Pasalnya, beberapa target pajak maupun retribusi di triwulan II telah melampui, sehingga perlu dilakukan peningkatan.


Di satu sisi diakui, beberapa sumber PAD belum bisa ditarik, karena dasar hukum penarikan retribusi perlu diperjelas.
“Misalnya, penarikan retribusi sewa kantin di sekolah. Kemudian, lahan yang disewakan perlu dipetakan lagi,” terang Sekda ditemui pada, Selasa (14/7).

Kenaikan target PAD pada APBD perubahan dipastikan mengalami perubahan dari sebelumnya Rp656 miliar. Tetapi Sekda belum merincikan kisaran kenaikan PAD, karena ingin melihat secara realistis dari sumber pendapatan melalui pajak maupun retribusi.

Mantan Asisten Perekonomi dan Pembangunan Setda Kota Mataram menambahkan, sektor retribusi masih menjadi pekerjaan rumah terutama retribusi parkir, kebersihan dan retribusi pasar.
Target retribusi tidak melampui target karena berkaitan dengan penundaan penerapan tarif baru. “Karena ini berkaitan dengan penerapan tarif. Target ditetapkan tarif baru, tetapi SK Walikota masih menggunakan tarif lama,” pungkasnya.

Namun demikian, organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu retribusi diminta mengoptimalisasikan potensi. Misalnya, Dinas Perhubungan Kota Mataram diminta memperbanyak titik parkir agar mendekati target PAD yang ditetapkan.

Ia menegaskan, evaluasi secara berkala tetap dilakukan oleh kepala daerah. Akan tetapi, persoalan yang dihadapi OPD adalah belum diterapkan kebijakan tarif baru.
Kebijakan kepala daerah mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. “Pak Wali meminta OPD memperbaiki pelayanan dulu, sehingga tarif lama masih diterapkan,” demikian kata Sekda. (cem)

H. Lalu Alwan Basri (Suara NTB/cem)

UBG Job Fair Expo 2026, Jadi Jembatan Karier Mahasiswa dengan Dunia Kerja

Penulis
ekbisntb.com
-
0
UBG Job Fair Expo 2026, Jadi Jembatan Karier Mahasiswa dengan Dunia Kerja
Mataram (Suara NTB) – Universitas Bumigora (UBG) menggelar bursa kerja (job fair) di Aula Sport Center, pada Selasa (14/7/2026). Gelaran ini merupakan wujud komitmen UBG untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja.UBG Job Fair Expo 2026 ini merupakan gelaran job fair perdana yang dihelat UBG. Turut hadir dalam agenda pembukaan, Rektor UBG, Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.T., Ph.D., Perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, dan jajaran sponsor.Ketua Panitia, Dr. Suryadi Ardiansyah, mengatakan, Universitas Bumigora memiliki komitmen melahirkan tamatan unggul, berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyelenggaraan UBG Job Fair Expo 2026 yang mengusung tema “Connecting Talent for Future Opportunities.”“Tema ini menggambarkan tekad Universitas Bumigora melalui Unit Pengelola Karier untuk menjadi jembatan yang menghubungkan talenta terbaik mahasiswa tingkat akhir dan alumni, dengan berbagai peluang karier di dunia usaha dan dunia industri. Kami percaya bahwa setiap talenta akan berkembang ketika dipertemukan dengan kesempatan yang tepat,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).Ia menyebut, hingga hari pelaksanaan, tercatat sekitar 200 mahasiswa tingkat akhir dan alumni UBG yang telah melakukan registrasi sebagai peserta. Antusiasme tersebut menunjukkan semangat yang tinggi untuk terus mengembangkan kompetensi, memperluas jejaring profesional, dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif.Pada tahun ini, UBG Job Fair Expo 2026 menghadirkan 12 perusahaan mitra yang membuka berbagai peluang karir bagi mahasiswa dan alumni Universitas Bumigora.Mitra itu di antaranya PT. IMS (Intrias Mandiri Sejati); My Republic; Adira Finance; Elite Internasional; CV. Arah Digital Nusantara; PT. Varindo Lombok Inti; CV. Sukses Crown Toys; PT. Permodalan Nasional Madani (PNM); PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS); Hotel Aston Inn Mataram; PT. FIFGROUP; dan PT. PERUMNAS.Kegiatan ini juga terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, pihak UBG menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Disnakertrans NTB, Disnakertrans Kota Mataram, Bank Indonesia Provinsi NTB, BRI, BTN, serta Bank NTB Syariah.Keikutsertaan berbagai elemen ini merupakan bukti nyata, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan sektor perbankan merupakan kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.“Universitas Bumigora percaya bahwa talenta adalah aset yang harus dipertemukan dengan kesempatan. Oleh karena itu, melalui UBG Job Fair Expo 2026, kami berkomitmen menghadirkan ruang yang mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga lahir lulusan yang kompeten, profesional, adaptif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa,” pungkasnya.Sementara itu, Rektor UBG, Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan. M.T., Ph.D., mengatakan, mahasiswa UBG tidak saja dibekali dengan berbagai kompetensi keahlian yang mumpuni. Tetapi juga semangat untuk berkerja secara mandiri. Dengan demikian, lulusan UBG diharapkan tidak saja sebagai pekerja, tapi pionir yang membuka lapangan kerja.“Saya harapkan job fair ini tentu memberikan keleluasaan bagi mereka memilih dari 12 mitra atau tenan yang ikut membantu menawarkan pekerjaan bagi mereka,” ujarnya.Selaini itu, ia juga berpesan kepada mahasiswa maupun alumni yang ikut pada gelaran bursa kerja ini agar serius dan memegang komitmen ketika melamar pekerjaan. Dengan keseriusan dan komitmen tersebut, peluang kerja akan semakin mudah didapat.“Saya ingin dengan job fair ini mereka yang betul ingin bekerja, mereka harus bekerja dengan disiplin, mengoptimalkan kapasitas untuk berkarya lebih baik. Kemudian juga mengasah kecerdasan emosional. Artinya ramah dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” pungkasnya.Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Disnakertrans NTB, Anang Yusran, mengapresiasi kegiatan job fair yang digelar UBG ini. Ia menyampaikan, Disnakertrans terus mendorong lembaga pendidikan jenjang SMK dan Perguruan Tinggi untuk segera membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK).“Dengan adanya Bursa Kerja Khusus itu diharapkan nanti perguruan tinggi maupun SMK itu nanti akan berkolaborasi dengan Disnakertrans provinsi maupun kota terkait nanti pelaksanaan job fair maupun kegiatan lain terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan di NTB,” pungkasnya. (sib)

Mataram (EKBIS NTB) – Universitas Bumigora (UBG) menggelar bursa kerja (job fair) di Aula Sport Center, pada Selasa (14/7/2026). Gelaran ini merupakan wujud komitmen UBG untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja.

UBG Job Fair Expo 2026 ini merupakan gelaran job fair perdana yang dihelat UBG. Turut hadir dalam agenda pembukaan, Rektor UBG, Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.T., Ph.D., Perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, dan jajaran sponsor.

Ketua Panitia, Dr. Suryadi Ardiansyah, mengatakan, Universitas Bumigora memiliki komitmen melahirkan tamatan unggul, berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyelenggaraan UBG Job Fair Expo 2026 yang mengusung tema “Connecting Talent for Future Opportunities.”

“Tema ini menggambarkan tekad Universitas Bumigora melalui Unit Pengelola Karier untuk menjadi jembatan yang menghubungkan talenta terbaik mahasiswa tingkat akhir dan alumni, dengan berbagai peluang karier di dunia usaha dan dunia industri. Kami percaya bahwa setiap talenta akan berkembang ketika dipertemukan dengan kesempatan yang tepat,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).

Ia menyebut, hingga hari pelaksanaan, tercatat sekitar 200 mahasiswa tingkat akhir dan alumni UBG yang telah melakukan registrasi sebagai peserta. Antusiasme tersebut menunjukkan semangat yang tinggi untuk terus mengembangkan kompetensi, memperluas jejaring profesional, dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif.

Pada tahun ini, UBG Job Fair Expo 2026 menghadirkan 12 perusahaan mitra yang membuka berbagai peluang karir bagi mahasiswa dan alumni Universitas Bumigora.

Mitra itu di antaranya PT. IMS (Intrias Mandiri Sejati); My Republic; Adira Finance; Elite Internasional; CV. Arah Digital Nusantara; PT. Varindo Lombok Inti; CV. Sukses Crown Toys; PT. Permodalan Nasional Madani (PNM); PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS); Hotel Aston Inn Mataram; PT. FIFGROUP; dan PT. PERUMNAS.

Kegiatan ini juga terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, pihak UBG menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Disnakertrans NTB, Disnakertrans Kota Mataram, Bank Indonesia Provinsi NTB, BRI, BTN, serta Bank NTB Syariah.

Keikutsertaan berbagai elemen ini merupakan bukti nyata, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan sektor perbankan merupakan kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Universitas Bumigora percaya bahwa talenta adalah aset yang harus dipertemukan dengan kesempatan. Oleh karena itu, melalui UBG Job Fair Expo 2026, kami berkomitmen menghadirkan ruang yang mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga lahir lulusan yang kompeten, profesional, adaptif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor UBG, Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan. M.T., Ph.D., mengatakan, mahasiswa UBG tidak saja dibekali dengan berbagai kompetensi keahlian yang mumpuni. Tetapi juga semangat untuk berkerja secara mandiri. Dengan demikian, lulusan UBG diharapkan tidak saja sebagai pekerja, tapi pionir yang membuka lapangan kerja.

“Saya harapkan job fair ini tentu memberikan keleluasaan bagi mereka memilih dari 12 mitra atau tenan yang ikut membantu menawarkan pekerjaan bagi mereka,” ujarnya.

Selaini itu, ia juga berpesan kepada mahasiswa maupun alumni yang ikut pada gelaran bursa kerja ini agar serius dan memegang komitmen ketika melamar pekerjaan. Dengan keseriusan dan komitmen tersebut, peluang kerja akan semakin mudah didapat.

“Saya ingin dengan job fair ini mereka yang betul ingin bekerja, mereka harus bekerja dengan disiplin, mengoptimalkan kapasitas untuk berkarya lebih baik. Kemudian juga mengasah kecerdasan emosional. Artinya ramah dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” pungkasnya.

Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Disnakertrans NTB, Anang Yusran, mengapresiasi kegiatan job fair yang digelar UBG ini. Ia menyampaikan, Disnakertrans terus mendorong lembaga pendidikan jenjang SMK dan Perguruan Tinggi untuk segera membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK).

“Dengan adanya Bursa Kerja Khusus itu diharapkan nanti  perguruan tinggi maupun SMK itu nanti akan berkolaborasi dengan Disnakertrans provinsi maupun kota terkait nanti pelaksanaan job fair maupun kegiatan lain terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan di NTB,” pungkasnya. (sib)

1...170171172...1,074Halaman 171 dari 1,074