Beranda blog Halaman 169

Perkuat Rasa Kebersamaan, TNI Gelar Nobar Piala Dunia Serentak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perkuat Rasa Kebersamaan, TNI Gelar Nobar Piala Dunia Serentak
Kodim Loteng menggelar nonton bareng serentak bersama warga di seluruh Koramil jajaran, Rabu (15/7/2026) dini hari. ( EKBIS NTB/ist)

Praya ( EKBIS NTB) – Jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng) mengelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, Rabu (15/7/2026) pagi. Kegiatan digelar secara serentak diseluruh Koramil jajaran bersama TNI dan warga setempat.

Selain menjadi wadah mempererat silaturahmi antara TNI dan warga, momen nobar tersebut sekaligus juga sebagai wahana memperkuat komitmen bersama dalam menjadi kondusiVitas wilayah.


“Acara nobar ini diinisiasi sebagai wujud nyata kedekatan emosional antara TNI dan rakyat. Diselenggarakan tidak sekadar jadi hiburan saja, melainkan juga sebagai wadah silaturahmi.

Melalui momentum ini, kami ingin membangun komunikasi yang harmonis demi menjaga situasi kondusiVitas di wilayah ini,” sebut Dandim 1620/Loteng Letkol Arh Mohamad Arifin, pada Rabu (15/7/2026) siang.


Dalam hal ini pihaknya ingin menunjukkan bahwa kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat tidak hanya dalam bentuk pengamanan formal saja. Tetapi juga melalui pendekatan humanis seperti kegiatan olahraga. Salah satunya melalui ajang sepak bola.


Terlebih sepak bola merupakan olaharaga yang merakyat. Jadi event sepak bola dinilai bisa menjadi media yang sangat efektif untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat.

“Selama kegiatan juga diisi dengan berdialog santai bersama warga. Pendekatan persuasif seperti ini terbukti cukup ampuh dalam menyerap aspirasi sekaligus mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar,” terangnya.


Ia pun mengaku antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar piala dunia tersebut cukup tinggi. Terbukti dengan ramainya masyarakat yang hadir untuk ikut menonton hampir disemua lokasi kegiatan.

Masyarakat pun berbaur dengan personel TNI tanpa sekat untuk bersama-sama menikmati jalannya pertandingan yang ada.


“Ke depan dengan kehadiran TNI yang humanis bisa membuat warga merasa aman dan nyaman. Sinergi antara Kodim 1620/Loteng dan masyarakat juga semakin kuat. Dan, pada akhirnya stabilitas keamanan di Loteng bisa tetap terjaga secara berkelanjutan,” pungkasnya. (kir)

Wujudkan Bali ‘’Green Tourism’’, NTB Siap Pasok Listrik Berbasis EBT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wujudkan Bali ‘’Green Tourism’’, NTB Siap Pasok Listrik Berbasis EBT
HADIR - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal (kiri) menghadiri diskusi bertajuk The Role of Provincial Governments in Advancing Solar Power Development Toward National Energy Independence di Bali, Selasa (15/7/2026). ( EKBIS NTB/ist)

Denpasar ( EKBIS NTB) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan gagasan besar menjadikan Bali sebagai destinasi wisata hijau (green tourism) kelas dunia melalui pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).


Gagasan tersebut disampaikan Gubernur NTB saat menjadi panelis dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang berlangsung di Bali, Selasa (14/7/2026). Forum yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) itu mengusung tema “From Ambition to Action: Scaling the 100 GW Solar Frontier for National Energy Sovereignty” dan mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, serta mitra internasional untuk membahas percepatan pengembangan energi surya menuju target nasional 100 gigawatt (GW).


Dalam sesi diskusi bertajuk The Role of Provincial Governments in Advancing Solar Power Development Toward National Energy Independence, Gubernur NTB menilai kolaborasi Bali, NTB, dan NTT dalam Kerja sama Regional Bali, NTB, NTT (KRBNN) dapat menjadi model pengembangan kawasan berbasis energi bersih di Indonesia.


“Bayangkan Bali menjadi destinasi wisata yang benar-benar 100 persen hijau. Bali tidak perlu lagi membangun pembangkit listrik sendiri karena kebutuhan energinya bisa dipasok dari NTB dan NTT. Potensi energi surya di kedua provinsi ini sangat besar,” ujar Gubernur NTB.


Menurutnya, NTB memiliki modal yang kuat untuk mewujudkan gagasan tersebut. Saat ini provinsi tersebut memiliki 77 bendungan, dengan 15 bendungan berukuran besar yang berpotensi dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar photovoltaic).


Ia menjelaskan, apabila sekitar 20 persen luas genangan bendungan dimanfaatkan untuk pemasangan panel surya, NTB diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 500 megawatt (MW) listrik. Bersama potensi energi yang dimiliki NTT, kedua provinsi diproyeksikan mampu memasok sekitar 5–7 gigawatt (GW) listrik dalam lima tahun mendatang.


Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mendorong pembangunan super grid yang menghubungkan sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT.


Menurutnya, interkoneksi tersebut akan menciptakan sistem kelistrikan kawasan yang lebih andal sekaligus meningkatkan bauran energi terbarukan secara signifikan dibandingkan wilayah lain di Indonesia.


Namun, ia mengakui pembangunan infrastruktur energi berskala besar membutuhkan dukungan investasi yang kuat, terutama dari investor internasional. Karena itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan NTB Capital, sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan investor.
“NTB Capital akan menjadi assurance bagi investor. Kami membantu mempercepat proses perizinan sekaligus memfasilitasi penyelesaian berbagai isu sosial yang mungkin muncul di sekitar lokasi investasi,” katanya.

Selain aspek investasi, Gubernur NTB juga menyoroti sejumlah regulasi nasional yang dinilai perlu disesuaikan agar pengembangan energi baru terbarukan dapat berlangsung lebih cepat.


Salah satu usulannya adalah memberikan keleluasaan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengembangkan sistem kelistrikan mandiri (off-grid) melalui pemberian wilayah usaha (Wilus).


“Kalau kawasan ekonomi khusus diberi kesempatan memiliki wilayah usaha sendiri, mereka bisa membangun sumber energi terbarukan di kawasan tersebut dan memanfaatkannya langsung. Di Mandalika, misalnya, dengan tingkat radiasi matahari yang sangat tinggi, potensi pembangkit listrik tenaga surya bisa mencapai sekitar 100 MW,” jelasnya.


Ia juga mengusulkan adanya relaksasi kebijakan agar listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan tidak harus seluruhnya disalurkan melalui PLN, melainkan dapat dipasarkan secara langsung kepada konsumen atau bahkan diekspor.


Menurutnya, peluang tersebut sangat terbuka mengingat Australia saat ini tengah mengembangkan proyek ekspor listrik bersih ke Singapura melalui jaringan kabel bawah laut.


“Harapan kami, ketika pemerintah memberikan ruang bagi pengembangan energi terbarukan, kewenangan daerah juga diberi relaksasi sehingga kami memiliki keleluasaan untuk menjual energi ke pasar yang lebih luas tanpa mengganggu sistem kelistrikan nasional,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Ia menegaskan NTT siap menerima investasi di sektor energi baru terbarukan dengan menyediakan dukungan mulai dari aspek perizinan, penyediaan lahan, hingga penguatan ekosistem sosial.


“Kami siap menjadi tuan rumah bagi setiap investasi energi baru terbarukan,” tegasnya.
Menurut Melki, Bali, NTB, dan NTT telah memiliki kesamaan visi dalam membangun kawasan berbasis energi bersih. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, daerah tersebut memiliki potensi energi baru terbarukan sekitar 396 GW, jauh melampaui target nasional pengembangan energi surya sebesar 100 GW.


Khusus untuk energi surya, NTT memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi dengan musim kemarau yang relatif panjang, terutama di wilayah Sumba Timur dan Sumba Tengah, sehingga dinilai sangat prospektif untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.


Melki optimistis, apabila investasi dan infrastruktur pendukung dapat direalisasikan, NTB dan NTT tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi Bali, tetapi juga menjadi pemasok listrik bersih bagi kawasan Indonesia Timur.


“Kami siap menerima siapa pun mitra yang ingin berinvestasi. Pemerintah daerah akan memberikan kemudahan perizinan, kepastian tata ruang, menjembatani aspek sosial, serta membangun ekosistem investasi yang kondusif,” katanya. (r/ham)

Libur Sekolah, Pergerakan Penumpang di BIZAM Naik 10 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Libur Sekolah, Pergerakan Penumpang di BIZAM Naik 10 Persen
Libur Sekolah, Pergerakan Penumpang di BIZAM Naik 10 Persen

Praya (EKBIS NTB) – Pergerakan penumpang pesawat udara di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) selama masa libur sekolah mengalami lonjakan cukup signifikan, hingga 10,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.


Adanya sejumlah event di pulau Lombok termasuk ajang Pocari Sweat Run Lombok 2026 di Kawasan The Mandalika turut berkontribusi dalam mendongkrat pergerakan penumpang di BIZAM.

Tren tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwisata dan berkunjung ke Pulau Lombok.
Kondisi itu juga mencerminkan semakin kuatnya posisi Pulau Lombok sebagai salah satu destinasi wisata dan sport tourism unggulan di Indonesia.

“Jadi sekarang orang datang ke Lombok itu selain untuk berlibur, sekaligus untuk mengikuti berbagai event olahraga maupun pariwisata yang digelar,” sebut General Manager BIZAM Aidhil Philip Julian, dalam keterangannya Rabu (15/7).


Ia mengungkapkan, selama periode 15 Juni hingga 13 Juli 2026, BIZAM total melayani sebanyak 242.086 penumpang. Dengan 2.706 pergerakan pesawat. Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, pergerakan penumpangnya tercatat sebanyak 219.614 orang. Ada kenaikan sebesar 10,2 persen.

Sedangkan untuk pergerakan pesawat tumbuh hingga 25,8 persen dari 2.151 pergerakan pesawat pada periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan trafik penumpang dan pergerakan pesawat tersebut menunjukkan adanya korelasi antara libur anak sekolah dengan kuantitas event yang digelar di Pulau Lombok.

Dengan kata lain kehadiran event-event di Pulau Lombok, secara tidak langsung turut mendorong minat orang untuk datang ke Pulau Lombok. Artinya, selain untuk berwisata, orang datang ke Pulau Lombok juga karena mau mengikuti event yang digelar di Pulau Lombok.
Sebagai pintu gerbang masuknya orang luar ke Pulau Lombok, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di BIZAM.

Dan, memastikan seluruh fasilitas operasional, pelayanan penumpang serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan berjalan optimal. Penguatan koordinasi secara berkala juga tetap dilakukan bersama maskapai, AirNav Indonesia, ground handling, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.


“Itu semua kita lakukan untuk memastikan operasional bandara tetap berlangsung dengan aman, selamat, tertib dan nyaman,” tandasnya. (kir)

Tekan Inflasi, Pemprov NTB Galakkan Penanaman Cabai di Sekolah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tekan Inflasi, Pemprov NTB Galakkan Penanaman Cabai di Sekolah
Tekan Inflasi, Pemprov NTB Galakkan Penanaman Cabai di Sekolah

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB galakkan penanaman 40 ribu bibit cabai bagi seluruh siswa baru SMA, SMK, dan SLB se Provinsi NTB. Hal ini guna menekan inflasi daerah sebab selama beberapa tahun ke belakang cabai menjadi penyumbang terbesar inflasi.


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan gerakan menanam cabai ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter, kepedulian terhadap lingkungan, serta membekali siswa dengan keterampilan dasar di bidang pertanian.


“Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan siswa menanam, tetapi juga memahami seluruh proses mulai dari penyemaian, penanaman, perawatan, panen hingga pemasaran hasil. Ini merupakan bagian dari penguatan soft skill peserta didik,” ujarnya saat Launching TAPSI (Tanam Cabai dan Pengendalian Inflasi), di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7).


Selain sebagai sarana edukasi, program tersebut juga menjadi strategi pemerintah dalam membangun cadangan komoditas cabai untuk mengantisipasi gejolak inflasi. Pemerintah menargetkan sedikitnya 41 ribu pohon cabai ditanam di seluruh sekolah. Dengan asumsi setiap pohon menghasilkan sekitar setengah kilogram cabai, maka potensi produksi dapat mencapai sekitar 20 ton.


Cadangan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan intervensi pasar ketika cabai mengalami lonjakan harga. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu Pemprov hanya bisa melakukan intervensi sekitar enam ton cabai yang didatangkan dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan melalui dukungan Badan Pangan Nasional.


“Kalau kita memiliki cadangan sendiri, maka saat harga cabai melonjak kita bisa langsung melakukan intervensi pasar tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah,” jelasnya.
Gerakan menanam ini, lanjutnya akan dijadikan tradisi bagi seluruh peserta didik baru.

Pemerintah Provinsi bahkan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mengatur kewajiban setiap siswa baru untuk menanam tanaman sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.


Menyinggung soal perawatan sampai dengan pohon berbuah, Iqbal mengatakan akan dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan syarat hanya menggunakan pupuk organik.


Selain sektor pertanian, Pemprov juga memperkuat pendidikan vokasi melalui peningkatan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK. Selama ini Pemprov telah memfasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Level 1 yang berlaku untuk kebutuhan kerja di dalam negeri.

Ke depan, pemerintah akan menyiapkan LSP Level 2 yang menghasilkan sertifikat kompetensi profesional yang diakui untuk kebutuhan kerja di tingkat nasional maupun internasional.


Mantan Dubes RI untuk Turki itu juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di luar negeri untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kompetensi yang diajarkan di sejumlah SMK, sehingga kurikulum dan keahlian lulusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Melalui langkah itu, Iqbal berharap tercipta keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang angka pengangguran, melainkan mampu langsung terserap di dunia kerja baik di dalam maupun luar negeri.


“Jadi beberapa SMK kita nanti ini sudah mulai kita arahkan sesuai dengan kebutuhan beberapa SMK ini. Sehingga ada link and match di situ supaya SMK tidak jadi penyumbang pengaguran seperti yang sekarang ini,” pungkasnya. (era)

Pertashop Peluang Bagus untuk BUMDes

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertashop Peluang Bagus untuk BUMDes
Pertashop Peluang Bagus untuk BUMDes

Tanjung (EKBIS NTB) – Contoh sukses BUMDes Anyar, Desa Anyar, Kecamatan Bayan dalam mengelola SPBU Mini/Pertashop dinilai perlu dicontoh oleh Pemerintah Desa lain di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Usaha ini tidak hanya membantu pemerataan distribusi BBM bersubsidi dengan standar harga pemerintah, tetapi juga menjadi unit bisnis yang menguntungkan bagi peningkatan PADes.


“Bagus peluang usaha ini, namun tentu harus dipastikan betul kesiapan pemenuhan persyaratan dan lainnya,” ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Lombok Utara, Atmaja Gumbara, SP., ME., Rabu (15/7/2026).


Ia menilai, BUMDes perlu menyusun visi bisnis yang mendukung perkembangan potensi ekonomi desa. Ketersediaan BBM bersubsidi di tingkat masyarakat desa, tentu menjadi faktor yang ikut mempengaruhi mobilitas masyarakat maupun ekonomi di desa tersebut.

Sebaran SPBU Mini/Pertashop di desa-desa dipandang ikut menekan biaya operasional usaha masyarakat. Pasalnya, pemegang izin usaha ini akan terikat dengan aturan harga jual sesuai HET.


Kendati unit usaha ini menjanjikan, Atmaja menyarankan bagi desa-desa yang melirik usaha ini untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan BUMN Pertamina. Selain ketersediaan aset desa/aset BUMDes sebagai calon lokasi Pertashop, Desa juga perlu memastikan dukungan permodalan untuk menebus BBM.


“Sementara ini, yang jual BBM di Pertashop baru BUMDes Anyar. Namun kami perlu sinkronkan dengan Disperindag, mengantisipasi kemungkinan ada kebijakan tersebut ke KDMP,” ujarnya.


Atmaja mengaku memiliki persepsi yang sama terhadap pandangan Komisi III DPRD KLU terhadap peluang usaha BBM Pertashop. Sebab secara teknis anggaran, unit usaha ini tidak menganggu konstruksi APBDes, mengacu pada pelaksanaan dan pengawasan di BUMDes Anyar. (ari)

Pemprov NTB Yakin Musim Tembakau 2026 Menguntungkan Petani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Yakin Musim Tembakau 2026 Menguntungkan Petani
Pemprov NTB Yakin Musim Tembakau 2026 Menguntungkan Petani

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB meyakini musim tanam tembakau tahun 2025 akan memberikan hasil yang baik bagi petani. Kondisi cuaca yang dinilai masih mendukung serta berbagai program bantuan pemerintah diharapkan mampu menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kualitas hasil panen.


Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza, mengatakan tembakau tetap menjadi salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani.


“Insya Allah dengan musim yang ada saat ini, pertanaman tembakau kita harapkan menguntungkan. Pemerintah juga sangat peduli kepada petani, termasuk melalui pemberian pupuk untuk mendukung peningkatan produktivitas di lapangan,” kata Mirza, Rabu, 15 Juli 2026.


Menurutnya, meski NTB memiliki berbagai komoditas pertanian lainnya, tembakau masih menjadi tanaman yang memberikan nilai ekonomi tinggi sehingga pemerintah terus mendorong petani untuk membudidayakannya.


“Tembakau merupakan salah satu program unggulan daerah. Komoditas ini memiliki tingkat keuntungan yang cukup tinggi bagi masyarakat, sehingga kami tetap mendorong petani untuk menanam tembakau,” ujarnya.


Memasuki pertengahan musim tanam, sebagian petani di sejumlah wilayah telah mulai melakukan panen perdana. Sementara itu, pemerintah terus memantau perkembangan harga di tingkat petani melalui tim teknis agar harga pembelian tetap berada pada level yang wajar.


“Kami terus memantau perkembangan harga di lapangan. Harapannya perusahaan-perusahaan yang membeli hasil tembakau juga dapat memberikan harga yang layak bagi petani,” katanya.


Selain harga, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas hasil panen. Mirza menjelaskan bahwa industri tembakau menerapkan sistem penilaian berdasarkan kualitas atau grade, sehingga mutu daun tembakau menjadi faktor utama yang menentukan harga jual.


Karena itu, pemerintah mendorong perbaikan budidaya hingga penanganan pascapanen agar kualitas tembakau NTB semakin meningkat dibandingkan musim sebelumnya.


“Kami berharap ada perbaikan dalam budidaya maupun pascapanen sehingga grade tembakau menjadi lebih baik. Harga di perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas hasil panen,” jelasnya.


Ia juga berharap kondisi cuaca tetap kondusif hingga masa panen berakhir. Cuaca yang tidak terlalu ekstrem diyakini akan membantu menjaga kualitas daun tembakau yang dihasilkan petani.


Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTB, target produksi tembakau tahun 2026 diproyeksikan hampir sama dengan capaian tahun sebelumnya. Tahun 2025, tembakau rakyat, luas panen ditargetkan mencapai 14.247 hektare dengan produksi sekitar 21.213 ton.

Sementara tembakau Virginia diperkirakan memiliki luas panen 33.256 hektare dengan produksi mencapai 64.883 ton.
Secara keseluruhan, luas panen tembakau di NTB tahun 2025 ditargetkan mencapai 47.504 hektare dengan total produksi sekitar 86.097 ton.

“Targetnya tahun ini hampir sama dengan tahun lalu,” demikian Mirza. (bul)

Era Ramah Lingkungan, DAMRI Mataram Siap Uji Coba Bus Listrik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Era Ramah Lingkungan, DAMRI Mataram Siap Uji Coba Bus Listrik
Zuryani (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Perum DAMRI Cabang Mataram bersiap melakukan uji coba operasional bus listrik sebagai bagian dari komitmen menghadirkan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan di Provinsi NTB.


General Manager DAMRI Mataram, Zuryani di ruang kerjanya, Rabu, 15 Juli 2026 mengatakan, tahap awal akan dilakukan melalui uji coba dengan menghadirkan satu hingga dua unit bus listrik. Langkah ini bertujuan untuk mengukur respons masyarakat sekaligus menyesuaikan kebutuhan layanan dan kesiapan regulasi.


“Karena ini masih tahap uji coba, kemungkinan hanya satu atau dua unit terlebih dahulu. Kami ingin melihat bagaimana animo masyarakat, kebutuhan di lapangan, serta kesiapan regulasi yang ada,” ujar Zuryani.


Menurutnya, pengembangan layanan bus listrik tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah sebagai regulator. DAMRI telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Perhubungan, untuk membahas rencana pengoperasian dan alternatif rute yang akan dilalui.


“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan. Ada beberapa rencana rute yang sedang dibahas. Karena ini layanan baru, tentu membutuhkan dukungan dan sinergi antara operator dengan regulator,” katanya.


Zuryani menegaskan bahwa kehadiran bus listrik bukan sekadar menambah pilihan moda transportasi, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, transformasi menuju kendaraan rendah emisi merupakan investasi jangka panjang demi kualitas lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.


“Yang kami pikirkan bukan hanya masyarakat saat ini, tetapi juga generasi berikutnya. Kita ingin lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan. Karena DAMRI bergerak di bidang transportasi, salah satu langkah nyata yang bisa kami lakukan adalah mulai beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan,” jelasnya.


Ia menambahkan, penggunaan kendaraan listrik sejalan dengan upaya nasional dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung pengembangan energi bersih. Sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, telah lebih dahulu mengoperasikan bus listrik sebagai bagian dari sistem transportasi publik.


Menurut Zuryani, sudah saatnya NTB mulai mengadopsi teknologi serupa, terlebih provinsi ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan nasional yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Sebagai daerah tujuan wisata, NTB perlu menyediakan pilihan transportasi yang beragam, termasuk moda yang ramah lingkungan.

Wisatawan, khususnya dari luar negeri, semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam memilih destinasi maupun layanan transportasi,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan implementasi bus listrik sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator transportasi. Dukungan kebijakan, termasuk kemungkinan skema subsidi atau bantuan pemerintah, dinilai penting agar layanan dapat berjalan optimal tanpa membebani masyarakat.


Soal armada, DAMRI masih menyesuaikan dengan kebutuhan layanan. Selain bus berkapasitas sedang, perusahaan juga membuka kemungkinan menghadirkan kendaraan listrik dengan kapasitas lebih kecil sesuai karakteristik rute dan jumlah penumpang.


Melalui rencana uji coba ini, DAMRI berharap dapat menjadi pelopor pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik di NTB sekaligus mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih modern, efisien, dan berwawasan lingkungan. (bul)

Program SPALD-T Ditarget Layani 13.500 Rumah,Pemkot Diminta Siapkan 9.500 SR

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Program SPALD-T Ditarget Layani 13.500 Rumah, Pemkot Diminta Siapkan 9.500 SR
SOSIALISASI - Sosialisasi program CISP di DPRD Kota Matara. (Suara NTB/fit)

Mataram (EKBIS NTB) –– Minat masyarakat Kota Mataram untuk bergabung dalam program SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) atau Program Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) masih tergolong rendah. Hingga saat ini, baru sekitar 1.500 rumah yang menyatakan kesediaan untuk tersambung ke jaringan, padahal pemerintah menargetkan 4.000 sambungan rumah pada tahap pertama pembangunan.

Kepala BPBPK (Balai Penataan Bangunan, Prasarana) NTB, Dedes Prinandes, ST., M.Si., mengatakan rendahnya jumlah calon pelanggan menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) yang merupakan bagian dari RKJPN 2025–2045.

Menurutnya, kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dibangun pada tahap pertama dirancang mampu melayani hingga 13.500 rumah tangga. Namun, pemerintah pusat melalui APBN hanya membiayai 4.000 sambungan rumah, sementara 9.500 sambungan lainnya diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap oleh Pemkot Mataram.

“Yang kita laksanakan saat ini baru sekitar 1.500 rumah yang bersedia menyambung. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar target sambungan rumah dapat tercapai,” ujar Dedes.

Seperti diketahui, Pemkot Mataram menjadi salah satu daerah sasaran pelaksanaan program ini dalam Rencana Kerja Jangka Panjang Nasional (RKJPN) 2025–2045. Program yang didukung pendanaan pinjaman tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang aman.

Pada tahap pertama, IPAL dibangun dengan kapasitas sekitar 8.000 meter kubik per hari, meski kapasitas akhir yang direncanakan mencapai 24.000 meter kubik per hari.

Ia menjelaskan, proyek CISP akan berlangsung hingga tahun 2030. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara bertahap, baik melalui APBD maupun skema pendanaan lainnya, agar target layanan sanitasi dapat tercapai.

Selain pembangunan fisik, program ini juga mencakup penguatan kelembagaan pengelola sistem sanitasi, optimalisasi operasional, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya layanan sanitasi terpusat.

Dedes mengungkapkan, sosialisasi kepada masyarakat sebenarnya telah dilakukan sejak usulan program disampaikan pada 2019. Namun, seiring dimulainya pelaksanaan proyek pada 2025, pemerintah kembali melakukan sosialisasi secara berjenjang mulai dari tingkat pemerintah kota, kecamatan, kelurahan hingga lingkungan dan RT.

Dia berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kota Mataram, dapat mempercepat penyediaan anggaran dan mendorong partisipasi masyarakat sehingga target layanan sanitasi aman bagi 13.500 rumah tangga dapat tercapai sesuai rencana. (fit)

Masih Evaluasi Kinerja, Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu di Mataram akan Cair Juli

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Masih Evaluasi Kinerja, Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu di Mataram akan Cair Juli
H. Lalu Alwan Basri (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram memastikan anggaran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu telah disiapkan. Namun, sebelum dicairkan, pemerintah masih melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para PPPK paruh waktu melalui organisasi perangkat daerah (OPD) tempat mereka bertugas.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan pencairan gaji ke-13 diupayakan dapat dilakukan pada Juli 2026. Selama ini, kepastian pencairan gaji tersebut terus dipertanyakan oleh para PPPK paruh waktu.

Menurut Alwan, saat ini pemerintah masih menghimpun hasil evaluasi dari masing-masing OPD terkait kinerja, kedisiplinan, kehadiran, dan absensi para PPPK paruh waktu. Penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan sebelum kontrak kerja mereka diperpanjang.

“Kita masih melakukan monitoring dan evaluasi. Meskipun sedikit terlambat, Insyaallah Juli ini bisa cair sambil menunggu masukan dari para OPD,” ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, kepala OPD yang berinteraksi langsung dengan para pegawai diminta menyampaikan laporan mengenai tingkat disiplin, kehadiran, serta capaian kinerja masing-masing PPPK paruh waktu selama satu tahun terakhir.

Meski evaluasi masih berlangsung, Alwan memastikan seluruh PPPK paruh waktu tetap akan menerima gaji ke-13. Menurutnya, proses evaluasi tersebut tidak akan memengaruhi hak pegawai untuk memperoleh pembayaran.

“Semuanya tetap mendapatkan. Anggarannya sudah kita siapkan,” tegasnya.

Alwan menambahkan, satu-satunya kendala yang menyebabkan pencairan belum dilakukan adalah pemerintah masih menunggu laporan evaluasi bulanan dari masing-masing kepala OPD.

“Kendalanya karena kita masih meminta hasil evaluasi bulanannya dari masing-masing kepala OPD,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Mataram memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan menerima gaji ke-13 pada tahun 2026. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan perhitungan besaran yang akan diterima masing-masing pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihaknya menyebutkan, nilai gaji ke-13 yang diterima PPPK paruh waktu kemungkinan tidak jauh berbeda dengan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 yang telah dibayarkan sebelumnya, yakni sekitar Rp600 ribu per orang.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram saat ini mencapai 3.046 orang yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah. (pan)

DP3A Mataram Dorong Dunia Usaha Perkuat Perlindungan Anak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DP3A Mataram Dorong Dunia Usaha Perkuat Perlindungan Anak
SAMBUTAN - Kepala DP3A Kota Mataram, H. Zuhhad menyampaikan sambutan di podium sebelum sosialisasi pengusaha sahabat anak di Hotel Santika pada Rabu, (15/7/2026).

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kembali mengaktifkan peran Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sebagai upaya memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam perlindungan anak. Program tersebut mengusung tagline “Pengusaha Peduli, Anak Terlindung

Komitmen tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Pengusaha Sahabat Anak bersama APSAI Kota Mataram yang digelar di Hotel Santika, Rabu (15/7). Melalui kegiatan itu, pemerintah juga menegaskan kepada seluruh perusahaan agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur serta mendorong penyediaan lingkungan kerja yang ramah anak dan keluarga.

Kepala DP3A Kota Mataram, H. Zuhhad, mengatakan program tersebut sejatinya telah berjalan sejak beberapa tahun lalu, namun kini kembali diaktifkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Kontribusi pelaku usaha di Kota Mataram sangat besar, terutama dalam mendukung perlindungan anak. Karena itu, program ini kita aktifkan kembali,” ujarnya.

Menurut Zuhhad, kepedulian perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui perlindungan terhadap anak, tetapi juga dengan memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya ibu hamil dan ibu menyusui. Bentuk dukungan tersebut antara lain penyediaan ruang laktasi, fasilitas bermain anak, serta sarana lain yang ramah keluarga di lingkungan kerja.

Ia mengakui belum seluruh bentuk kepedulian perusahaan terdokumentasi dengan baik. Sebagai pejabat yang baru memimpin DP3A, dirinya ingin membangun kembali kolaborasi dengan dunia usaha agar kontribusi perusahaan terhadap perlindungan anak dapat lebih terarah dan terukur.

Menurutnya, sejumlah perusahaan di Kota Mataram sebenarnya telah menyediakan fasilitas seperti ruang laktasi, area bermain anak, serta fasilitas inklusif lainnya. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa kepedulian dunia usaha terhadap anak harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada keluarga pekerja.

Menurutnya, perusahaan perlu menyediakan fasilitas yang mendukung kesehatan ibu hamil, ruang laktasi, hingga tempat bermain anak yang aman dan nyaman.

“Bagaimana kepedulian pengusaha terhadap anak diwujudkan melalui lingkungan perusahaan yang menyediakan fasilitas ramah anak, termasuk tempat bermain yang layak,” ujarnya usai membuka kegiatan.

Alwan menambahkan, terwujudnya Kota Layak Anak memerlukan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat melalui kolaborasi pentahelix.

Terkait rencana penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung Kota Layak Anak, Alwan mengatakan pemerintah akan mengkaji penyusunan regulasi tersebut.

Di sisi lain, Ketua APSAI Kota Mataram, H. Affan Ahmad, mengapresiasi DP3A yang telah memfasilitasi pembentukan kembali APSAI. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting dalam mendukung perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Ia menegaskan bahwa salah satu komitmen utama APSAI adalah memastikan tidak ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

“Kita sepakat tidak boleh ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Itu menjadi bagian dari komitmen bersama dalam perlindungan anak,” tegasnya. (pan)

1...168169170...1,074Halaman 169 dari 1,074