Saturday, April 25, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 169

Wamen PKP: Perumnas Kembali Jadi Motor Pembangunan Rumah Rakyat

0
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) kembali diberdayakan untuk mengambil alih pembangunan rumah rakyat di seluruh Indonesia.

“Presiden menekankan kolaborasi dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), di mana beberapa perusahaan negara seperti Perumnas akan kembali diberdayakan untuk terlibat aktif dalam pembangunan perumahan rakyat,” kata Fahri dalam pencanangan pra kerja sama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan peran Perumnas dalam perumahan sosial sebelumnya selalu terlihat signifikan, sehingga kini perusahaan negara tersebut ditargetkan menjadi bagian penting dalam program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat.

“Karena dahulu setiap kali membicarakan perumahan sosial, selalu ada peran Perumnas, dan kini Perumnas harus kembali menjadi bagian penting dari program pembangunan 3 juta rumah,” ujarnya.

Dikatakan seluruh konstruksi yang sebelumnya dikerjakan pihak swasta kini akan diambil alih Perumnas, agar perusahaan fokus menangani rumah rakyat tanpa perlu membangun rumah atau fasilitas mewah lainnya.

“Presiden bilang, udah jangan lihat masa lalu, kita lihat masa depan, nanti Perumnas dikasih uang, amankan logistik perumahan rakyat di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Fahri Hamzah menambahkan, Perumnas akan berperan sebagai offtaker perumahan sosial, sehingga semua pembangunan dapat terkoordinasi, termasuk proyek sejuta rumah hasil kerja sama dengan investor dari Qatar.

Selain itu, tanah milik pemerintah daerah yang siap dikonsolidasikan juga dapat dimanfaatkan, dengan pengusaha membangun rumah lalu hasilnya dibeli Perumnas untuk memastikan tujuan sosial tercapai.

“Jadi saya sendiri sudah lapor langsung ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden senang kalau Perumnas dilibatkan kembali. Terutama untuk menjadi offtaker dari perumahan sosial. Supaya Perumnas fokus, tidak perlu dia punya rumah mewah, punya hotel mewah. Ngapain? Perumnas itu ngurus rumah rakyat saja,” kata Fahri. (ant)

Usai Dilantik, Dr. Najam Tegaskan Komitmen Mewujudkan NTB Human Capital dan Menjaga Stabilitas Inflasi

0
Najamudin Amy
Najamudin Amy

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, melantik enam pejabat setingkat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (17/9). Salah satu yang dilantik adalah Dr. Najamudin Amy sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) NTB.
Gubernur Iqbal menekankan pentingnya peran pejabat baru dalam mendukung visi-misi pemerintah daerah
Najamudin Amy sendiri menegaska komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan pimpinan. Ia menegaskan, Biro Perekonomian akan fokus pada pembenahan BUMD dan terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
“Selain memperkuat BUMD, kami juga akan meningkatkan sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar masyarakat memahami pentingnya mengonsumsi produk legal. Hal ini tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat,” kata Najamudin.
Ia menjelaskan, saat ini Biro Perekonomian tengah mengutus salah satu pejabatnya untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai percepatan pembentukan holding BUMD, yaitu NTB Human Kapital.
“Ini menjadi salah satu agenda strategis yang akan kami kawal bersama. Kami juga terus berkoordinasi dengan Bappeda untuk memastikan langkah yang diambil sesuai rencana pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain fokus pada BUMD, diantaranya Bank NTB Syariah, GNE, dan Jamkrida NTB Syariah untuk tetap mendapat perhatian serius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Biro Perekonomian Setda NTB menurutnya berperan untuk menjaga stabilitas inflasi daerah.
“Kami akan bekerja maksimal menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap terkendali. BUMD adalah instrumen penting untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan,” pungkasnya.(bul)

Harga Emas Antam Kini Merosot Rp17.000 Menjadi Rp2,098 Juta/Gram

0
Harga Emas Antam Kini Merosot Rp17.000 Menjadi Rp2,098 Juta/Gram
Harga Emas Antam Kini Merosot Rp17.000 Menjadi Rp2,098 Juta/Gram

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (18/9) mengalami penurunan Rp17.000 dari semula Rp2.115.000 menjadi Rp2.098.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) menjadi Rp1.945.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.099.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.098.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.136.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp6.179.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp10.265.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp20.475.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp51.062.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp102.045.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp204.012.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp509.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.019.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.038.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. (ant)

Sidak LPG 3 Kg, Stok Tersedia dan Kuota Ditambah

0
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaludin Malady saat melakukan sidak LPG subsidi di Kota Mataram dan Lombok Barat
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaludin Malady saat melakukan sidak LPG subsidi di Kota Mataram dan Lombok Barat

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (Disdag NTB) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 Kg di Mataram dan Lombok Barat, Kamis (18/9), menyusul kelangkaan stok LPG subsidi yang dikeluhkan masyarakat di pengecer-pengecer dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Disdag NTB, Jamaludin Malady, yang memimpin langsung sidak ini. bersama unsur Hiswana Migas NTB, dan Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan hasil turun lapangan, stok LPG 3 Kg di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dalam kondisi aman. Namun, distribusi di pangkalan mengalami lonjakan permintaan, terutama karena momen perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang masih berlangsung.

“Stok di SPBE aman, yang terjadi adalah tingginya permintaan di pangkalan. Masyarakat banyak memasak selama Maulid, sehingga tabung 3 Kg cepat habis,” jelas Jamaludin.

Ia menambahkan, faktor lain yang ikut memengaruhi tingginya konsumsi adalah banyaknya mahasiswa dari luar daerah yang baru memulai perkuliahan dan menyewa kos, serta meningkatnya hajatan masyarakat seperti pernikahan.

“Permintaan dari kelompok ini sebelumnya tidak masuk dalam perhitungan kuota pangkalan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kelangkaan, Disdag NTB telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga agar menambah pasokan LPG 3 Kg ke pangkalan di Lombok.

“Alhamdulillah, mulai hari ini Pertamina sudah menurunkan tambahan kuota sekitar 50 persen dari pasokan harian. Jika biasanya satu pangkalan misalnya menerima 100 tabung, kini mendapat 150 tabung,” ungkapnya.

Jamaludin memastikan pihaknya akan terus memantau agar tambahan kuota tersebut benar-benar sampai ke masyarakat. ia juga memberikan perhatian kepada pengecer agar tetap diberikan stok sebagai perpanjangan tangan penjualan LPG subsidi hingga ke tingkat masyarakat.

Namun pemerintah juga mengingatkan, para pengecer agar tidak menaikkan harga di luar ketentuan.

“Pengecer juga bagian dari masyarakat di republik ini. Menurut saya mereka tetap boleh menjual, tapi mengambil keuntungan wajar, jangan sampai memberatkan rakyat,” tegasnya.

Ke depan, Disdag meminta Pertamina dan instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan LPG pada momen-momen besar, seperti Maulid dan Idul Adha, agar masyarakat tidak kembali kesulitan mendapatkan tabung subsidi tersebut.

“Kami sudah sampaikan ke Pertamina agar saat hari besar, pasokan ditambah dua kali lipat dari kebutuhan normal. Jangan tunggu ada keluhan dulu,” kata Jamaludin.

Disdag NTB juga mengimbau masyarakat menggunakan LPG 3 kg sesuai peruntukannya, yakni bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.(bul)

Tuntas, Hantaran 30 Mesin Laundry untuk Pemuda Se-NTB

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terus mendorong lahirnya wirausahawan muda sebagai upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda yang digelar pada 11–13 Agustus 2025 lalu di Mataram.

Sebanyak 30 pemuda dari 10 kabupaten/kota di NTB mengikuti pelatihan tersebut, yang difokuskan pada pengembangan usaha laundry.

Usai pelatihan, seluruh peserta juga mendapat bantuan peralatan usaha berupa satu paket mesin cuci dan setrika uap.Kepala Dispora NTB, H. Wirawan, M.T menyampaikan penyaluran bantuan tersebut sudah rampung per tanggal 17 September 2025.

“Bantuan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari pelatihan kewirausahaan. Harapannya, para peserta dapat langsung mempraktikkan ilmunya dan mulai menjalankan usaha secara mandiri,” ujarnya, Kamis, 18 September 2025.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Kepemudaan Dispora NTB, H. Tarmidzi M.E.

Menurutnya, penyaluran bantuan untuk 20 peserta di Pulau Lombok telah selesai awal bulan September dan sisanya 10 paket 5 Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa sudah diserahkan pekan kemarin. “Sehingga 30 unit se NTB dinyatakan tuntas,” ujarnya. (ham)

Ketua TP PKK Provinsi NTB Tekankan Masyarakat Lebih Banyak Konsumsi Ikan

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta Agathia menekankan pentingnya konsumsi ikan berkualitas bagi keluarga nelayan di Kampung Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Hal tersebut disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan (Gemarikan) yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, serta perwakilan Marine Stewardship Council (MSC), Rabu, 17 September 2025.

Bunda Sinta, sapaan Ketua TP PKK NTB ini, mengajak keluarga nelayan untuk menyisihkan ikan berkualitas baik bagi konsumsi rumah tangga. Bukan hanya untuk dijual, tetapi mengkomsumsi secara optimal bagi keluarga sendiri.

“Kalau anak-anak kita tidak diberikan gizi yang baik maka mereka akan tumbuh dalam kondisi yang tidak baik juga. Ikan ini investasi untuk generasi muda karena proteinnya sangat baik untuk pertumbuhan otak,” tegasnya.

Bunda Sinta juga mendorong inovasi olahan ikan agar lebih mudah diterima anak-anak. Ikan disarankannya tak hanya diolah menjadi lauk pauk yang konvensional, melainkan juga dikreasikan menjadi aneka panganan, seperti kukis berbahan ikan kakap dan kerapu.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kepala DKP NTB menyoroti rendahnya angka konsumsi ikan di Pulau Lombok yang baru mencapai 38–40 kg per kapita per tahun, jauh di bawah rata-rata nasional 70 kg.

“Masalahnya, ikan bagus-bagus dijual ke pasar, sementara yang dikonsumsi masyarakat kualitasnya rendah bahkan lebih banyak mie instan daripada ikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, DKP NTB kini mendorong hilirisasi lima komoditas strategis yakni garam, rumput laut, udang vaname, tuna, dan cakalang untuk menopang ketahanan pangan sekaligus menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Sementara itu Anggi dari MSC menekankan pentingnya praktik penangkapan ikan ramah lingkungan agar stok ikan tetap terjaga untuk masa depan.

“Perikanan berkelanjutan artinya nelayan bisa menangkap ikan tanpa merusak lingkungan dan stoknya tetap ada untuk generasi mendatang,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa sudah sejak 2019 MSC menjalankan program di Sumbawa untuk perikanan kakap dan kerapu, serta mendorong nelayan lokal bergabung dalam standar sertifikasi agar memiliki akses pasar lebih luas, termasuk ekspor.

Melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi NTB bersama mitra berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi ikan bergizi tinggi sekaligus menjaga kelestarian laut, demi lahirnya generasi emas dan masa depan perikanan yang berkelanjutan. (ham)

Penjabat Sekda Ajak ASN Sukseskan MotoGP Mandalika 2025

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur NTB, Rabu, 17 September 2025 pagi.

Dalam amanatnya, Asisten II Setda NTB ini, menyampaikan beberapa pesan penting Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal yang ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB.

Faozal menegaskan, pesan utama Gubernur adalah ajakan untuk menyukseskan gelaran MotoGP Mandalika 2025 serta percepatan realisasi belanja daerah pasca-penetapan APBD Perubahan (APBD-P) 2025.

“Sebentar lagi, pada 3-5 Oktober, insya Allah Sirkuit Mandalika akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP. Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk menyukseskan dan mendukung event ini sesuai kapasitas masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, Rancangan APBD Perubahan 2025 saat ini tengah dibahas dan ditargetkan rampung pada bulan ini. Penetapan APBD Perubahan diharapkan menjadi dasar untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan guna pencapaian target RPJMD pada tahun 2025.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini mengingatkan seluruh ASN agar terus menjaga kebersamaan, soliditas, dan disiplin kerja.

“Mari ASN kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita siap bekerja untuk kepentingan masyarakat NTB. Mari mengabdi dengan setulus-tulusnya demi kemajuan daerah kita,” harapnya.

Upacara tersebut ditutup dengan penyerahan tabungan hari tua secara simbolis kepada para ASN Pemprov NTB yang telah memasuki masa purna tugas. Momen ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas pengabdian dan kontribusi mereka selama bertugas.(ham)

Langgar PBG, Satu Bangunan Toko di Selong Belanak Dibongkar Paksa

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Aparat Satuan Polisi Pamong Praya (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) membongkar paksa satu bangunan toko yang ada di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat, Rabu 17 September 2025.

Pembongkaran paksa dilakukan setelah tiga kali surat peringatan yang dilayangkan ke pemilik bangunan diindahkan. Sebanyak 40 personel Satpol PP dikerahkan dalam pembongkaran tersebut.

Kasat Pol PP Loteng Zaenal Mustakim kepada Suara NTB mengatakan, kalau proses pembongkaran berjalan lancar. Tidak ada perlawanan yang dilakukan pemilik bangunan, karena memang pemilik sudah jauh-jauh hari diingatkan terkait rencana pembongkaran tersebut.

Ia menjelaskan tidak semua bagian bangunan yang dibongkar. Hanya yang menyalahi izin saja yang dibongkar. Di mana pemilik bangunan sebenarnya sudah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah. Tetapi ia membangun di luar izin yang diberikan

.“Jadi mana bagian bangunan yang tidak sesuai izin, itulah yang dibongkar. Bukan semua bangunannya yang dibongkar,” jelasnya.

Untuk bagian bangunan yang sekitarnya perlu petugas khusus untuk membongkar, pihaknya memberikan kesempatan bagi pemilik untuk membongkar sendiri.

Pihaknya hanya membongkar bagian bangunan yang sekitarnya masih bisa dibongkar tanpa keahlian khususnya.

“Ada bagian bangunan yang terbuat dari kaca, itu kita serahkan ke pemiliknya untuk membongkar sendiri,” tegas mantan Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan kalau pemerintah daerah dalam hal ini tidak mau sembarangan atau semau-maunya membongkar bangunan yang ada. Semua tetap memperhatikan izin serta peruntukan ruang yang ada.

Selama mematuhi aturan dan izin yang ada, maka pemerintah daerah memastikan tidak akan ada pembongkaran. Pasalnya, pemerintah daerah juga tidak mau merugikan masyarakat atau investor yang telah ikut membangun di daerah ini.

“Kita ingin semua tertib dan taat pada aturan yang ada,” imbuh Zaenal.

Pihaknya berharap pembongkaran bangunan toko yang ada di Desa Selong Belanak tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat ataupun investor yang membangun di daerah ini. Supaya tetap berpegang pada aturan-aturan yang berlaku. Bahwa pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. (kir)

DPRD Minta Kuota Gas Elpiji Subsidi Lobar Ditambah

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Warga Lombok Barat (Lobar) membeli elpiji subsidi tiga kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari yang seharusnya harga HET Rp18 ribu, di pasaran warga membeli dengan harga Rp25-31 ribu per tabung.

Perwakilan Komisi II DPRD Lobar Munawir Haris mengatakan keluhan warga soal kelangkaan elpiji memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW harus segera direspons.

Pihaknya pun langsung berkomunikasi dengan pihak Disperindag dan ia juga turun cek ke SPPBE dan pangkalan. “Di mana sih letak persoalannya?” tanya politisi PAN ini.

Ia mengecek di SPPBE Lembar, stok normal Rp17-18 ribu tabung gas per harinya. Namun di mana letak macetnya apakah di pangkalan ke agen.

Ia pun mengecek ke agen di Kuripan, menemukan ada pengurangan jatah dari pangkalan. Misalnya, agen di Kuripan itu biasanya diberikan jatah 6 truk satu minggu berkurang tiga truk.

Pengurangan ini kata dia cukup drastis. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Dinas Perindag sejauh mana pengawasannya, sebab jangan sampai masyarakat dirugikan. Karena dampak harga naik, terjadi kelangkaan.

Karena itu pihaknya pun mendesak Pemkab Lobar menindaklanjuti dengan memanggil Pertamina dan SPPBE agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan. Ia juga meminta agar kuota gas elpiji untuk Lobar ditambah. (her)

Pengadaan Lahan Pengembangan Teluk Nara Belum Prioritas

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sekaligus Koordinator Badan Anggaran DPRD, I Made Karyasa, menyebut pengadaan lahan untuk pengembangan pelabuhan Teluk Nara tidak dianggap kebutuhan prioritas.

Pertimbangannya, selain status pelabuhan belum diserahkan ke daerah serta izin pelabuhan belum terbit, eksekutif dinilai masih belum optimal memanfaatkan lahan yang diadakan lebih dulu.Salah satu lahan yang dimaksud telah diadakan lebih dulu, adalah lahan TPST di Gili Meno.

Hingga saat ini, lahan tersebut menganggur. Meski demikian, lahan yang dibeli di tempat lain, masih belum termanfaatkan optimal. Dengan pertimbangan itu, Banggar DPRD tidak hanya akan mempertimbangkan usulan pengadaan lahan pada APBD P 2025 ataupun APBD murni 2026, tetapi menolak usul pengadaan lahan oleh Pemda melalui Dishub KLU tersebut.

“Bagi kami di Banggar, lebih baik membebaskan lahan TPA Gili Trawangan dari pada lahan untuk Teluk Nara. Bagaimanapun untuk saat ini, pengembangan Teluk Nara masih wacana,” tegas Karyasa.

Ia meminta, eksekutif c.q Dishub KLU agar lebih sistematis dalam membangun informasi publik. Berbagai hal teknis yang sifatnya memerlukan kepastian, agar dipersiapkan lebih dulu. Salah satunya adalah status hibah Pelabuhan Teluk Nara dari Kemendes PDTT kepada Pemda KLU.

Selanjutnya, apabila status hibah sudah diperoleh, Pemda supaya memastikan izin Pelabuhan Teluk Nara diselesaikan ke Kementerian terkait. Pasalnya, rencana pengembangan pelabuhan menjadi tidak berarti jika pelabuhan milik Pemda berstatus ilegal.

“Setelah semua itu selesai, baru Dishub bicara terkait rencana-rencananya untuk daerah. Kalau sekarang ini bicara pengadaan lahan, dasarnya apa. Studi kelayakan saja belum ada,” ujarnya.

Lagi pula, tambahnya, pengadaan lahan meski bertahap senilai total Rp 9 miliar, bukan nominal yang kecil. Pemilik lahan juga belum tentu bersedia menjual dengan harga yang diinginkan pemerintah.

“Apapun programnya, baik pengadaan lahan atau apa, harapan kita eksekutif memberitahu lembaga DPRD melalui Komisi terkait. Kita paham itu tidak wajib, tapi jangan sampai eksekutif menganggap Badan Anggaran DPRD tidak pernah ada. DPRD baru tahu setelah eksekutif butuh uang,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan KLU, Parihin, S.Sos., kepada wartawan mengungkapkan rencana pengembangan dermaga tersebut sudah lama digagas. Sejumlah dokumen perencanaan, dari Master Plan hingga Feasibility Study (FS), telah rampung dan siap untuk dieksekusi.

Pengembangan dermaga tersebut membutuhkan anggaran senilai Rp 200 miliar.“Pengembangan Dermaga Teluk Nare ini bukan hanya soal dermaga. Kita akan bangun kantor terpadu, panggung teater, hingga ruang-ruang untuk UMKM, agar kawasan ini benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Program pengembangan Teluk Nara, mengharuskan Pemda menyiapkan lahan tambahan mencapai 5-6 hektare, untuk mendukung lahan eksisting yang tersedia seluas 1,3 hektare.

Dishub mengklaim anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 9 miliar telah disiapkan. Pembebasan dilakukan dalam 2 tahap, di mana Rp 3 miliar dialokasikan melalui APBDP 2025, dan sisanya dialokasikan kembali pada APBD 2026. (ari)