Saturday, April 25, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 164

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Minus -0,82 Persen, Di Luar Tambang Pertumbuhan Ekonomi NTB 6,08 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Mohammad Faozal(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) –

Pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan II tahun 2025 menempati posisi ke 37 dari 38 provinsi di Indonesia. NTB dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi -0,82 persen berada di posisi kedua terendah setelah Papua Tengah dengan kontraksi hingga -9,83 persen.

Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) NTB, Wahyudin menjelaskan, minusnya pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua tahun 2025 disebabkan oleh kontraksi tambang yang mencapai 29,9 persen.

Fenomena serupa juga terjadi di triwulan pertama, pada saat itu pertumbuhan ekonomi NTB hingga -2,32 persen.

“Kalau di luar tambang, kondisinya baik. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibanding triwulan I,” ujarnya, Rabu, 24 September 2025.

Di luar tambang, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) NTB di triwulan II mencapai 6,08 persen. Hal ini menunjukan kontraksi ekonomi pada bulan Juni lalu tidak begitu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.

Hal yang sama disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H.Lalu Mohammad Faozal, S.Sos.M.Si. Kendati pertumbuhan ekonomi yang minus ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat,

Pemprov NTB tetap berupaya untuk meningkatkan LPE. ‘’Sebenarnya kalau kita keluarkan tambang pertumbuhan ekonomi kita 6,08 persen. Artinya masyarakat fine-fine saja. Yang terdampak dari penurunan tambang itu ternyata tidak banyak. Daya beli masyarakat masih tetap terjaga,’’ katanya.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov NTB adalah dengan mengirim surat ke pusat meminta adanya relaksasi tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Hingga saat ini, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian ESDM belum menyanggupi permintaan PT AMNT dan Pemprov NTB tersebut. Tetapi, Faozal meyakini, dalam beberapa pekan ke depan Pemprov NTB akan mendapat jawaban bahwa PT Amman akan diizinkan kembali melakukan ekspor barang mentah.

“Kita lagi dorong, dalam minggu ini info dari Amman kita sudah boleh mengeskpor konsentrat. Dalam minggu depan ini. Kalau itu sudah mulai ekspor, kontraksi itu bisa tertolong dengan ekspor itu,” jelasnya.

Menurut Faozal, saat ini terdapat hampir 200 ton tumpukan konsentrat di PT AMNT. Akibatnya, PT Amman tidak bisa lagi melakukan penambangan karena tidak memiliki tempat untuk menumpuk konsentrat karena Smelter belum bisa beroperasi.

“Solusinya harus ekspor. PT AMNT juga sudah meminta untuk melakukan relaksasi ekspor terhadap konsentrat yang ada di AMNT. Mudah-mudahan ada keputusan terbaik dalam satu atau dua pekan ke depan,” pungkasnya. (era)

Bandara Lombok Akan Dioperasikan 24 Jam Jelang MotoGP Mandalika 2025

By
ekbisntb.com
-
0
ruang tunggu penumpang Bandara Lombok

Mataram (ekbisntb.com)- PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok siap mendukung penuh perhelatan akbar MotoGP 2025 yang akan digelar di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, NTB, pada 3–5 Oktober 2025 mendatang, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas, maupun personel bandara. Adu balap yang akan digelar di Sirkuit Mandalika ini adalah seri ke-18 MotoGP 2025.

“Infrastruktur, fasilitas, dan personel di Bandara Lombok telah dipersiapkan secara optimal untuk menyambut kedatangan kargo logistik MotoGP 2025, para pembalap, tim ofisial, hingga penonton ajang balap motor terbesar di dunia ini,” ujar Aidhil Philip Julian, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Lombok, Rabu, 24 September 2025.

Dari sisi infrastruktur, Bandara Lombok mumpuni untuk melayani pergerakan pesawat, logistik, maupun penumpang selama gelaran MotoGP 2025. Dengan pengaturan konfigurasi parkir pesawat di sisi udara, Bandara Lombok mampu untuk menampung 6 pesawat berbadan lebar (wide body) dan 10 pesawat berbadan sedang (narrow body) dalam waktu yang bersamaan.

Jika terjadi penambahan pergerakan pesawat, Bandara Lombok telah berkoordinasi dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi sebagai bandara alternatif untuk penempatan parkir pesawat selama event MotoGP.

Sementara itu dari sisi kesiapan personil , sebanyak 307 personel telah disiagakan untuk mendukung kelancaran operasional, terdiri dari 267 personel internal Bandara Lombok dan 40 personel eksternal yang berasal dari stakeholder terkait.

“Kami juga siap mengoperasikan Bandara Lombok selama 24 jam untuk mengakomodasi permintaan penerbangan tambahan atau extra flight dari pihak maskapai,” imbuh Aidhil.

Hingga saat ini, Bandara Lombok tercatat telah menerima permintaan 28 extra flight pada periode 29 September hingga 6 Oktober 2025. Rinciannya yaitu Garuda Indonesia 18 penerbangan, AirAsia 8 penerbangan, dan Pelita Air 2 penerbangan dengan mayoritas rute Jakarta.

Selain itu, sebanyak lima penerbangan kargo yang seluruhnya dioperasikan oleh Qatar Airways menggunakan pesawat Boeing 777 akan tiba di Bandara Lombok untuk mengangkut peralatan tim dan motor balap MotoGP. Penerbangan tersebut dijadwalkan tiba pada 29 September 2025 pukul 21.05 WITA, serta pada 30 September 2025 sebanyak empat penerbangan yang masing-masing tiba pada pukul 00.05, 14.35, 17.00, dan 22.10 WITA. Seluruh penerbangan kargo ini berasal dari Narita International Airport (NRT), Jepang.(bul)

NTB Perlu Siapkan “Hotline Center” untuk Pengaduan PMI

By
ekbisntb.com
-
0
H. Muslim, ST.,M.Si

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menegaskan pentingnya kehadiran hotline center sebagai sarana pengaduan dan komunikasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Layanan ini dinilai mendesak untuk memberikan akses cepat, terintegrasi, dan terpercaya, sehingga masalah yang dialami PMI tidak lagi hanya tersalurkan lewat media sosial.

Plt. Kepala Disnakertrans NTB, H. Muslim, ST., M.Si, saat melakukan konsolidasi internal, Rabu, 24 September 2025 menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pelayanan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kami ingin memastikan para pekerja migran kita, pahlawan devisa, mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Salah satunya dengan menghadirkan hotline center 24 jam yang bisa menghubungkan seluruh penempatan tenaga kerja kita, di mana pun mereka berada,” ungkapnya.

Menurut Muslim, keberadaan hotline center akan menjadi pintu masuk untuk memudahkan pengorganisasian data pekerja migran. Sistem ini akan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik yang bersifat tunggal, sehingga dapat dikoneksikan dengan informasi mengenai perusahaan penempatan, lokasi kerja, serta koordinasi lintas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

Ia menilai, selama ini keterbatasan saluran resmi membuat banyak persoalan PMI lebih dulu muncul di media sosial sebelum sampai ke pemerintah.

“Baru-baru ini ada empat pekerja migran kita yang berteriak di media minta dipulangkan dari Timur Tengah. Pertanyaannya, kenapa harus lewat media, bukan langsung ke pemerintah? Itu karena belum ada saluran penyampaian informasi yang terintegrasi,” jelasnya.

Konsep hotline center, kata Muslim, sudah mulai disiapkan. Tantangan utama terletak pada dukungan anggaran serta partisipasi publik.

“Tenaga ahlinya ada, konsep besar juga sudah tersedia. Tinggal bagaimana roadmap-nya disusun dan dukungan pembiayaan untuk pengembangan perangkat lunak, konektivitas, serta operasionalnya,” tambahnya.

Muslim menegaskan, Disnakertrans NTB sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk LSM, NGO, maupun komunitas yang selama ini aktif mengawal isu PMI.

“Kita ingin membangun pola kebersamaan. Tujuan akhirnya adalah memuliakan saudara-saudari kita yang bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa,” kata Kepala Dinas Kalautan dan Perikanan Provinsi NTB ini.

Dengan adanya hotline center, diharapkan setiap masalah yang dihadapi PMI dapat segera ditangani pemerintah tanpa harus menunggu viral di media sosial. Selain itu, sistem ini juga akan memperkuat transparansi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran pemerintah daerah dalam melindungi PMI. Apalagi NTB adalah lumbung PMI. Karena itu, hotline center ini diharapkan secepatnya dapat diwujudkan.(bul)

Pol PP NTB Dukung Kebijakan Menkeu Purbaya untuk Turunkan Cukai Rokok

By
ekbisntb.com
-
0
Dr. H. Fathul Gani.,M.Si

Mataram (ekbisntb.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya, yang mempertimbangkan penurunan tarif cukai rokok. Langkah ini dinilai dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga keberlangsungan industri tembakau dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Kepala Satpol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, di Mataram, Rabu, 24 September 2025 menegaskan tingginya tarif cukai saat ini, yang mencapai 57 persen, telah membuka celah besar bagi peredaran rokok ilegal.

“Kalau margin cukai terlalu tinggi, orang pasti mencari jalan pintas. Ini pengalaman yang sama seperti pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Ketika ada selisih harga yang lebar, praktik ilegal pasti muncul,” ujarnya.

Menurutnya, mayoritas konsumen rokok adalah masyarakat menengah ke bawah, bahkan pelajar, yang cenderung memilih produk dengan harga lebih murah. Sementara itu, rokok legal kini dijual dengan harga rata-rata di atas Rp30 ribu per bungkus, jauh berbeda dengan rokok ilegal yang bisa diperoleh hanya Rp5 ribu hingga Rp15 ribu.

“Jomplang harga ini yang dimanfaatkan oleh rokok ilegal,” tegasnya.

Fathul Gani juga menyoroti dampak lain dari maraknya rokok ilegal, yakni melemahnya serapan bahan baku tembakau dari petani lokal.

“Ketika rokok ilegal lebih dominan, otomatis produksi rokok legal menurun. Akibatnya, petani tembakau kita kehilangan pasar. Ini masalah serius yang harus segera ditangani,” tambah Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini.

Satpol PP NTB, lanjutnya, sudah merespons cepat kebijakan Kementerian Keuangan dengan memperkuat pengawasan bersama Bea Cukai. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa penindakan, tetapi diawali dengan sosialisasi kepada pengecer.

“Kami datangi toko-toko, kami arahkan agar tidak menjual rokok ilegal. Kalau sudah diperingatkan berkali-kali tapi masih bandel, barulah kami lakukan operasi penindakan,” jelasnya.

Fathul Gani berharap, jika kebijakan penurunan tarif cukai diterapkan, harga rokok legal bisa lebih kompetitif sehingga industri tetap produktif dan serapan tenaga kerja terjaga.

“Kita bicara soal lapangan kerja juga. Industri rokok legal ini menyerap tenaga kerja yang besar, di angka ratusan ribu. Jadi harus dijaga keberlangsungannya,” katanya.

Saat ini, tim intelijen lapangan (Inpal) Satpol PP NTB bersama aparat terkait terus melakukan operasi rutin untuk menekan distribusi rokok ilegal.

“Operasi sudah kami lakukan di Lombok Timur, besok akan bergerak lagi ke kabupaten lain. Kami pastikan pengawasan ini berlanjut,” pungkasnya.(bul)

Pertamina Patra Niaga Berlakukan “Extra Droping” LPG 3 Kg di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Berlakukan “Extra Droping” LPG 3 Kg di NTB

Mataram (ekbisntb.com)- Pertamina Patra Niaga selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG. Dalam proses distribusi, Pertamina masif melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya.

Hampir dua pekan terakhir, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan kesulitan memperoleh LPG 3 kg. Hal ini berlangsung sejak perayaan Maulid pada awal September 2025.

Menanggapi permasalahan tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan Pertamina Patra Niaga telah melakukan mitigasi melalui penyaluran fakultatif selama libur panjang Maulid lalu dan pada pekan ini juga telah dilakukan _extra dropping_ mengingat masih tingginya kebutuhan LPG 3 Kg terutama Lombok dan sekitarnya.

“Pada libur panjang Maulid lalu, Pertamina Patra Niaga sudah menambah lebih kurang 76 ribu tabung untuk penyaluran fakultatif di wilayah Nusa Tenggara Barat dan pekan ini telah disalurkan tambahan _extra dropping_ hingga 88 ribu tabung, jadi total tambahan sendiri sejak libur panjang Maulid hingga saat ini sudah mencapai 164 ribu tabung untuk memenuhi kebutuhan LPG 3 kg masyarakat NTB”, jelas Ahad.

Selanjutnya Ahad mengimbau kepada masyarakat agar dapat melakukan pembelian di pangkalan sebagai titik distribusi akhir penyaluran resmi Pertamina agar mendapatkan harga sesuai HET dengan kualitas dan kuantitas yang dipastikan sudah sesuai.

“Di level pengecer sendiri sesuai aturan pemerintah penyaluran diberikan 10% dari alokasi pangkalan dengan prioritas penyaluran pangkalan adalah ke konsumen langsung daripada pengecer. Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg,” tutup Ahad.(bul)

Dirut Bulog : NTB Jadi Prioritas Utama Serapan Jagung dan Gabah

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama Perum Bulog, Rizal Ramdhani didampingi Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar terkait komitmen pemerintah melalui Bulog untuk menyerap gabah dan jagung petani

Mataram (ekbisntb.com) – Direktur Utama Perum Bulog, Rizal Ramdhani, menegaskan Nusa Tenggara Barat  akan menjadi salah satu daerah prioritas dalam program penyerapan jagung nasional tahun 2025.

Bulog menargetkan dapat menyerap hingga 1 juta ton jagung secara nasional hingga akhir Desember 2025, dengan kontribusi signifikan dari NTB yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung terbesar di Indonesia.

Dalam kunjungan kerjanya ke NTB, Rabu, 24 September 2025, Rizal didampingi Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal di kantor gubernur.

Rizal menjelaskan bahwa Bulog ingin memastikan komitmen penyerapan hasil panen petani tetap berjalan maksimal.

“Produksi jagung NTB luar biasa, sehingga kami prioritaskan untuk diserap oleh Bulog. Tadi kami sudah bertemu dengan Gubernur NTB untuk membahas strategi ke depan agar penyerapan ini berjalan optimal,” ujarnya.

Hingga saat ini, capaian serapan jagung nasional baru mencapai sekitar 100 ribu ton. Oleh karena itu, Bulog mendorong petani NTB tidak perlu ragu menjual hasil panennya.

“Masih banyak yang perlu kami serap. Kami pastikan hasil panen petani NTB akan kami beli dengan harga pembelian pemerintah,” tegasnya.

Selain jagung, Bulog juga tetap melanjutkan penyerapan gabah dari petani. Target awal pemerintah sebesar 3 juta ton gabah telah tercapai per Agustus 2025, namun pada September ini, Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk menyerap gabah tambahan.

“Petani tidak perlu khawatir. Bulog tetap menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP (Gabah Kering Panen) sesuai ketetapan pemerintah,” jelas mantan Danrem 162/WB ini.

Ia mengingatkan agar petani menjual gabah dalam kondisi sudah matang panen, bukan gabah yang masih muda. Hal itu penting agar kualitas beras yang dihasilkan lebih baik dan tidak cepat rusak.

Rizal juga menyinggung dukungan pemerintah untuk program swasembada pangan ini. terutama kapasitas gudang penyimpanan yang terbatas untuk menyerap gabah dan beras secara maksimal di NTB.

Menurutnya, Bulog mendapat dukungan penuh dari Polri. Kapolri telah membangun gudang-gudang jagung di hampir seluruh Polda di wilayah sentra produksi, termasuk tiga gudang di NTB.

“Gudang-gudang ini akan segera dimanfaatkan Bulog setelah ada mekanisme kerja sama resmi dengan Polri,” katanya.

Bulog juga akan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan penyerapan, mulai dari TNI-Polri hingga perangkat desa. Bahkan, generasi muda seperti karang taruna akan diberdayakan untuk ikut membantu dalam distribusi maupun kegiatan di koperasi desa.

“Ke depan, pintu penyerapan Bulog akan diarahkan melalui koperasi Merah Putih. Petani menjual ke koperasi, lalu Bulog membeli dari koperasi. Dengan begitu, koperasi juga ikut hidup dan berperan dalam ekosistem pangan,” papar Rizal.

Dengan strategi ini, Bulog berharap tidak hanya menjaga harga dan daya serap hasil panen petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong peran kelembagaan desa.

“Harapan kami, petani tenang, produksi terserap, dan kesejahteraan mereka meningkat,” pungkasnya.(bul)

Logis Menyorot Pertumbuhan Ekonomi NTB Terendah Kedua di Indonesia di Kuartal II 2025

By
ekbisntb.com
-
0
M. Fihirudin

Mataram (ekbisntb.com)-

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat  pada Kuartal II 2025 tercatat terendah kedua secara nasional, dengan kontraksi mencapai minus 0,82 persen secara tahunan. Angka tersebut dinilai bukan sekadar statistik, melainkan potret rapuhnya fondasi ekonomi NTB yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.

Begitu produksi menurun atau aturan ekspor diperketat, ekonomi NTB langsung terpukul. Situasi ini sudah berulang kali terjadi, namun pemerintah daerah tampaknya enggan belajar. Alih-alih membangun ketahanan ekonomi jangka panjang, kebijakan yang diambil justru cenderung reaktif dan menunggu momentum harga komoditas.

Padahal, NTB memiliki dianggap modal kuat di sektor lain: pariwisata, pertanian, perikanan, hingga UMKM. Sayangnya, sektor-sektor tersebut masih diperlakukan sebagai pelengkap, bukan prioritas utama.

Tidak adanya roadmap diversifikasi ekonomi yang jelas membuat NTB kerap terjebak pada pola lama: ketika tambang jatuh, ekonomi ikut terpuruk. Kondisi ini menunjukkan lemahnya visi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas.

Direktur Lombok Global Institute (Logis) NTB M. Fihiruddin mengaku miris dengan potret tersebut. Ia justru menyorot belum adanya langkah kongkret kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Di tengah kontraksi ini, publik justru minim mendapatkan penjelasan tegas dan langkah konkret dari Gubernur NTB. Belum ada komunikasi yang jelas mengenai strategi pembenahan struktural, baik dalam jangka pendek maupun panjang,” kata M. Fihiruddin, Rabu, 24 September 2025.

Padahal, kata Fihiruddin, transparansi dan kepemimpinan yang visioner sangat dibutuhkan untuk meredam kegelisahan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan investor.

“Jika berada diatas Papua Tengah, itu artinya jatuh sekali karena Papua Tengah itu provinsi baru berdiri, belum punya apa-apa sebagai pengendali ekonomi karena infrastruktur ekonominya ada di Papua Barat sebagai Provinsi Induk. Sangat miris kalau NTB hanya berada diatas Papua Tengah,” ujarnya.

Jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap situasi kehidupan di masyarakat.

Logis mendesak Gubernur NTB segera merumuskan langkah kongkret baik bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun panjang.

“Masyarakat butuh bukti,” ujarnya.

Beikut Daftar Pertumbuhan Ekonomi 38 Provinsi Indonesia Kuartal II 2025 (sesuai data pada gambar/GoodStats – sumber BPS):

• Maluku Utara = 32,09%

• Sulawesi Tengah = 7,95%

• Kepulauan Riau = 7,14%

• Bali = 5,95%

• Sulawesi Tenggara = 5,89%

• Sulawesi Utara = 5,64%

• Kalimantan Barat = 5,59%

• DI Yogyakarta = 5,49%

• Nusa Tenggara Timur = 5,44%

• Sumatra Selatan = 5,42%

• Kalimantan Selatan = 5,39%

• Banten = 5,33%

• Jawa Tengah = 5,28%

• Jawa Barat = 5,23%

• Jawa Timur = 5,23%

• DKI Jakarta = 5,18%

• Gorontalo = 5,16%

• Lampung = 5,09%

• Jambi = 4,99%

• Bengkulu = 4,99%

• Kalimantan Tengah = 4,99%

• Sulawesi Selatan = 4,94%

• Aceh = 4,92%

• Sumatra Utara = 4,62%

• Kalimantan Timur = 4,69%

• Riau = 4,59%

• Kalimantan Utara = 4,54%

• Sulawesi Barat = 4,29%

• Kep. Bangka Belitung = 4,09%

• Papua Selatan = 3,99%

• Sumatra Barat = 3,95%

• Papua = 3,55%

• Maluku = 3,39%

• Papua Barat Daya = 3,19%

• Papua Pegunungan = 3,19%

• Papua Barat = –0,23%

• Nusa Tenggara Barat = –0,82%

• Papua Tengah = –9,83%.(r)

Respons Aspirasi Perbaikan Jalan, Bupati KLU Tegas, Infrastruktur Media Akselerasi Ekonomi Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., memberikan respons positif atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui media.

Hal ini ia tunjukkan saat dikonfirmasi mengenai harapan warga atas keinginan agar dilakukan perbaikan pada salah satu ruas jalan desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Kepada wartawan, Selasa 23 September 2025, Najmul mengungkapkan jika pemerintahannya tetap berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan yang melibatkan mobilitas ekonomi warga. Infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Ia mengatakan, sejak periode pertama kepemimpinannya, pembangunan jalan difokuskan pada berbagai aspek strategis dengan mengedepankan konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa.

Selain itu, akses jalan juga menjadi penghubung ke utilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan permukiman.

“Alhamdulillah, sebagian besar sudah kita selesaikan. Pertimbangannya jelas, karena daerah-daerah tertentu seperti menyimpan potensi ekonomi besar. Itu menjadi prioritas kita,” kata Bupati.

Najmul menyampaikan, dalam pemerintahannya di periode sebelumnya, pihaknya berkomitmen menambah ruas jalan dengan menaikkan status jalan desa menjadi jalan kabupaten. Ruas jalan sekitar 400 km dengan 85 persen kondisi baik, kembali ditingkatkan dengan menambah status jalan kabupaten.

Bagi Bupati, pembangunan jalan tidak semata-mata menyangkut aksesibilitas. Lebih dari itu, akses jalan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan.

“Kita akui masih ada sejumlah ruas jalan yang belum tertangani. Sejumlah ruas sudah diidentifikasi sebagai perhatian untuk dituntaskan,” tegasnya.

“Intinya pembangunan jalan bukan hanya sekadar bisa dilewati, tetapi harus memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika ada yang belum selesai, insya Allah akan kita tuntaskan secara bertahap,” sambungnya.

Ia juga berharap, masyarakat dapat memaklumi kondisi keuangan daerah yang terbatas. Bahwa, setiap pembangunan diproses melalui perencanaan dan penganggaran yang melewati berbagai tahapan. Pemda tentu merancang perbaikan infrastruktur menurut berdasarkan pendekatan yang tepat. (ari)

Astindo: Nilai Penjualan Tiket MotoGP Mandalika 2025 Merosot

By
ekbisntb.com
-
0
Sahlan M. Saleh

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, selaku mitra resmi penjualan tiket MotoGP Mandalika 2025, menyampaikan nilai penjualan tiket tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.


Hingga H-2 pekan jelang balapan, nilai penjualan tiket baru mencapai sekitar Rp600 juta, jauh di bawah capaian tahun sebelumnya yang menembus Rp6-7 miliar pada periode yang sama.


Ketua Astindo NTB, Sahlan M. Saleh di Mataram, Selasa, 23 September 2025 menjelaskan salah satu kendala utama adalah waktu promosi yang sangat singkat.


Menurutnya, tiket MotoGP Mandalika sebenarnya mulai dilepas sejak Februari 2025, namun hak pengelolaan penjualan baru diserahkan kepada Astindo NTB pada September 2025.


Kondisi itu membuat upaya promosi dan pemasaran di pasar potensial, baik dalam negeri maupun luar negeri, menjadi kurang optimal.
“Kalau dulu, H-2 minggu penjualan tiket sudah mencapai sekitar Rp6-7 miliar. Tahun ini, sampai hari ini kami baru sekitar Rp600 juta. Salah satunya karena waktu promosi yang terlalu singkat,” ujar Sahlan.


Selain itu, rendahnya informasi dan promosi resmi terkait MotoGP Mandalika juga dianggap turut melemahkan minat penonton. Sahlan membandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang jauh lebih agresif melakukan promosi event internasional. “Sepang dan Formula 1 Singapura tidak hanya promosi di Jakarta, tapi bahkan masuk ke daerah-daerah, termasuk Lombok. Sementara kita, promosi masih sangat terbatas,” jelasnya.


Faktor aksesibilitas juga disebut menjadi penyebab lain. Harga tiket pesawat menuju Lombok dinilai relatif lebih mahal dibanding destinasi lain. Pada momen penyelenggaraan MotoGP, harga tiket pesawat tercatat di kisaran Rp1,2–1,5 juta untuk sekali jalan, lebih tinggi dibanding destinasi populer lain di Indonesia.


Sahlan juga menyampaikan informasi, dari total 50.700 tiket yang dilepas oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Astindo mencatat baru sekitar 16–17 persen yang terjual hingga saat ini.


Meski demikian, Astindo tetap optimis penjualan masih bisa meningkat menjelang hari-H.
“Kami akan berupaya maksimal agar penonton MotoGP Mandalika tetap ramai. Ini tanggung jawab bersama agar penyelenggaraan MotoGP sukses dan menjadi kebanggaan kita,” tegas Sahlan.

Astindo berharap sinergi lebih baik antara penyelenggara, pemerintah, dan pelaku industri pariwisata dapat segera terbangun agar target penonton dan dampak ekonomi dari MotoGP Mandalika 2025 bisa tercapai.(bul)

Dirut Bulog Pastikan Stok Beras 3,9 Juta Ton Aman hingga Akhir Tahun

By
ekbisntb.com
-
0
Dirut Bulog Pastikan Stok Beras 3,9 Juta Ton Aman hingga Akhir Tahun
Dirut Bulog Pastikan Stok Beras 3,9 Juta Ton Aman hingga Akhir Tahun

 Jakarta (ekbisntb.com) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah (CPB) sebesar 3,9 juta ton tersedia aman hingga akhir tahun demi menjamin stabilitas komoditas pangan tersebut secara nasional.

“Dengan stok 3,9 (juta ton beras) itu mampu memasok sampai akhir tahun, sampai Desember nanti,” kata Rizal ditemui ANTARA seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan stok itu setelah sebagian telah didistribusikan untuk bantuan pangan kepada masyarakat sesuai instruksi pemerintah pusat. Dimana sebelumnya hingga Juli 2025, Bulog mencatat stok CBP mencapai 4,2 juta ton.

“Yang satu koma juta sekian (stok CBP) kan sudah didistribusikan untuk bantuan pangan (beras) dan sebagainya. Jadi ini tinggal 3,9 (juta ton) sekarang (stok cadangan beras pemerintah),” ujarnya.

Dikatakan, penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton, menjadi bukti komitmen Bulog mendukung produksi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

Meski target penyerapan telah terpenuhi, Bulog menegaskan proses serapan gabah masih terus berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen.

Program penyerapan gabah diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas stok beras nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang layak dan perlindungan dari tengkulak yang merugikan.

Rizal mengingatkan, petani agar menjual gabah dalam kondisi matang dan siap panen sehingga kualitas beras terjaga, menghasilkan stok cadangan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

“Jadi harapannya kepada para petani, gabah yang dijual ke Bulog itu adalah gabah yang betul-betul dalam kondisi baik dan betul-betul matang, siap panen dan kering,” bebernya.

Ia menambahkan, dengan stok 3,9 juta ton beras yang masih tersimpan, Bulog memastikan cadangan pangan nasional aman hingga Desember 2025, sesuai arahan Bapanas untuk menjamin ketahanan pangan sepanjang tahun.

Ia menegaskan pihaknya siap menjalankan peran sebagai operator pelaksana kebijakan pangan pemerintah, memastikan distribusi beras tepat sasaran, serta mendukung kemandirian pangan Indonesia secara berkelanjutan.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

“Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

Wamentan menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” katanya. (ant)

1...163164165...818Page 164 of 818

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami