Beranda blog Halaman 164

Tak Punya Lahan Luas? NTB Dorong Masyarakat Bertani di Pekarangan Rumah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tak Punya Lahan Luas? NTB Dorong Masyarakat Bertani di Pekarangan Rumah
(Suara NTB/ist) CABAI - Lalu Mirza menunjukkan budidaya pembibitan cabai yang dilakukan di lahan sempit.

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi NTB mendorong pemanfaatan pekarangan sebagai bagian dari pengembangan urban farming, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan dengan lahan terbatas.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan teknik budidaya tanaman di kawasan perkotaan pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan dengan budidaya di pedesaan.

Perbedaan utamanya terletak pada media tanam yang digunakan sesuai dengan kondisi lahan yang tersedia.

“Pertanaman di pekarangan itu arahnya untuk urban farming yang memang lahan-lahan sempit dan itu diperkotaan yang diarahkan,” kata Mirza

Ia menjelaskan, masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menggunakan media tanam seperti polybag maupun sistem hidroponik.

Berbagai komoditas hortikultura, seperti sayuran, cabai, tomat, hingga tanaman pangan lainnya dapat dibudidayakan melalui metode tersebut.

Menurut Mirza, konsep urban farming menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga secara mandiri.

Sementara itu, masyarakat yang memiliki lahan lebih luas di kawasan pedesaan tetap diarahkan untuk memaksimalkan budidaya di lahan pertanian maupun sawah agar produktivitas tetap terjaga.

“Sebenarnya budidaya tehniknya sama saja. Medianya kalau lahan sempit itu (urban) menggunakan polybag dan sistem hidroponik juga pemanfaatannya di situ,” ungkapanya.

Melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan di kawasan perkotaan serta lahan pertanian di pedesaan, Pemerintah Provinsi NTB berharap produksi pangan masyarakat terus meningkat.
Gerakan urban farming ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. (bul)

Usai Disorot Menteri KKP, Pemkot Siapkan Rp1,4 Miliar Benahi Pasar Ikan Bintaro

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Usai Disorot Menteri KKP, Pemkot Siapkan Rp1,4 Miliar Benahi Pasar Ikan Bintaro
PASAR IKAN - Seorang duduk di meja Pasar Ikan Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan pada Minggu (19/7/2026). Usai disorot Menteri KKP, Pemkot siapkan Rp1,4 miliar benahi pasar tersebut. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Kota Mataram menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk melanjutkan penataan Pasar Ikan Bintaro agar terintegrasi dengan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyoroti kondisi pasar ikan saat meninjau progres pembangunan KNMP Bintaro, Jumat (17/7). Menurut Trenggono, pasar ikan tersebut perlu segera dibenahi agar kualitas infrastrukturnya selaras dengan kawasan KNMP yang kini hampir rampung dibangun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan Pemkot Mataram akan mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar melalui APBD murni Tahun Anggaran 2027 untuk melanjutkan pembangunan pasar ikan tersebut.

“Kalau untuk tahun ini, kami sudah mengalokasikan Rp900 juta untuk penataan atap pasar ikan,” ujarnya pekan lalu.

Alwan menjelaskan, kondisi infrastruktur Pasar Ikan Bintaro saat ini memang belum selesai sepenuhnya karena masih akan dilengkapi sesuai dengan konsep pembangunan yang telah direncanakan.

Anggaran sebesar Rp900 juta pada tahun ini difokuskan untuk pembangunan atap terbuka. Selanjutnya, pada 2027 akan dilanjutkan dengan pembangunan atap tertutup beserta berbagai fasilitas pendukung, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ruang pendingin ikan (cold storage), hingga penataan kawasan kuliner di tepi pantai.

Dengan konsep tersebut, masyarakat nantinya dapat membeli ikan segar di pasar, kemudian langsung mengolah atau menikmati hidangan laut di kawasan kuliner sambil menikmati suasana pantai.

“Penataan bahkan akan dilanjutkan hingga ke muara Meninting, sekaligus sebagai tempat bersandarnya perahu nelayan,” katanya.

Menurut Alwan, konsep pasar ikan bersih yang terintegrasi dengan kawasan wisata kuliner diyakini akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan sekaligus meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan.

Pasar ikan tersebut juga dirancang terintegrasi dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Untuk merealisasikan konsep tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

“Konsep itu sudah kami sampaikan. Insya Allah Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa memberikan dukungan anggaran. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB agar rencana ini dapat terealisasi,” pungkasnya. (pan)

Optimalkan PAD Jadi Prioritas, BKD Ajak Dewan Perkuat Pengawasan dan Evaluasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Optimalkan PAD Jadi Prioritas, BKD Ajak Dewan Perkuat Pengawasan dan Evaluasi
H. Ramayoga (Suara NTB/dok)

Mataram (EKBIS NTB) – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Untuk mencapai target tersebut, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengajak DPRD, khususnya Komisi II, memperkuat sinergi melalui evaluasi rutin terhadap potensi dan realisasi pendapatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKD Kota Mataram, H. Ramayoga, mengatakan pihaknya secara rutin menggelar rapat koordinasi setiap bulan bersama OPD pengelola PAD. Selain itu, setiap tiga bulan dilaksanakan High Level Meeting (HLM) yang dipimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota guna mengevaluasi capaian pendapatan daerah.

“Kami sebagai koordinator setiap bulan melakukan rapat koordinasi dengan OPD pengelola PAD. Setiap tiga bulan kami juga melaksanakan High Level Meeting bersama Pak Wali, Pak Wakil, dan seluruh pimpinan OPD penghasil PAD,” ujar Ramayoga.

Menurutnya, evaluasi terhadap target pendapatan harus didasarkan pada data dan potensi riil di lapangan. Ia mencontohkan realisasi pendapatan sektor pasar yang mengalami penurunan, padahal aktivitas perdagangan dinilai tetap berjalan dan memiliki potensi untuk terus meningkat.

Karena itu, BKD mengusulkan agar Komisi II DPRD ikut terlibat dalam pembahasan target dan potensi PAD sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

“Mari kita sama-sama membuka data dan mencermati potensi yang ada di masing-masing OPD sehingga target PAD benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Ramayoga menegaskan pemerintah daerah siap memberikan tambahan anggaran kepada OPD yang mampu meningkatkan kinerja pendapatan. Namun, tambahan anggaran tersebut harus diimbangi dengan komitmen untuk mencapai bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan.

“Saya siap memberikan tambahan anggaran, tetapi dengan catatan realisasi pendapatannya jangan hanya 60 persen. Harus bisa mencapai 100 persen, bahkan kalau lebih tentu akan lebih baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk rehabilitasi pasar, peningkatan fasilitas pelayanan publik, hingga pengadaan alat kesehatan di rumah sakit daerah. (fit)

Terapkan Reward dan Punishment

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Terapkan Reward dan Punishment
Abdul Malik (Suara NTB/fit)

KETUA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mendukung langkah Pemerintah Kota Mataram untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun serta meningkatkan target PAD pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, peningkatan target tersebut harus diiringi dengan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan penerapan sistem penghargaan maupun sanksi.

Malik mengatakan DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas upaya mengoptimalkan capaian PAD. Ia berharap seluruh OPD mampu memaksimalkan potensi pendapatan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui capaian tahun sebelumnya.

“Tentunya yang disampaikan Pak Wali Kota agar PAD dioptimalkan sampai akhir tahun harus menjadi perhatian seluruh OPD, sehingga target bisa tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram akhir pekan kemarin.

Menanggapi rencana kenaikan target PAD tahun depan yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Malik menilai langkah tersebut merupakan hasil akomodasi dari potensi yang dimiliki masing-masing OPD. Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian target harus disertai evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.

Menurutnya, TAPD perlu menerapkan mekanisme reward bagi OPD yang berhasil memenuhi target pendapatan dan punishment bagi OPD yang tidak mampu mencapai target sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan kinerja.

Malik juga menilai masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Selain potensi yang ada, menurutnya masih terdapat sejumlah kelemahan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di beberapa sektor.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah retribusi parkir. Ia menyebut target pendapatan parkir sebesar Rp18 miliar belum tercapai karena perhitungan yang digunakan masih berdasarkan potensi, sementara DPRD lebih melihat kondisi riil di lapangan.

Sebagai ibu kota Provinsi NTB, lanjutnya, Kota Mataram memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tersentuh.

“DPRD bersama pimpinan fraksi dan komisi juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap. Potensinya ada, tinggal bagaimana TAPD bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk mengoptimalkannya,” katanya.

Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menegaskan, dewan akan terus mendukung upaya peningkatan PAD melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Apabila terdapat regulasi yang perlu disempurnakan untuk mendukung optimalisasi PAD, DPRD siap melakukan revisi terhadap peraturan daerah yang berlaku. (fit)

Milad ke-20, Bank Dinar Resmikan MCK Santriwati Ponpes Al Amin Gelogor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peresmian MCK Ponpes Al Amin Gelogor, oleh Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen bersama Ketua MIM Foundation, Romi Saefudin, dan unsur pimpinan Ponpes.

Lombok Barat (ekbisntb.com) – PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri atau Bank Dinar bersama MIM Foundation meresmikan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Pondok Pesantren Al Amin, Gelogor, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Jumat, 17 Juli 2026.
Peresmian fasilitas Ponpes ini menjadi bagian dari rangkaian milad ke-20 Bank Dinar pada tahun 2026 ini.


Peresmian MCK Ponpes Al Amin dilakukan oleh Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, bersama Ketua MIM Foundation Romi Saefuddin, Ketua Yayasan Al Amin Hadri Ilahiya, pengasuh pondok pesantren lainnya, serta para santri dan santriwati.


Untuk diketahui, pembangunan MCK oleh MIM Foundation ini sebagai tindaklanjut dari kehadiran bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB beberapa waktu lalu. Dimana, kondisi fasilitas MCK Ponpes Al Amin ini sebelumnya sangat memprihatinkan dan belum memadai untuk mendukung kebutuhan dasar santriwati yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Ponpes ini.


Sehingga MIM Foundation saat itu langsung berinisiatif membantu melakukan perbaikan agar menjadi layak.
Kini, MCK dengan enam kamar mandi dan tempat wudhunya sudah dibangun sangat layak.


Direktur Utama Bank Dinar, Mustain saat peresmian MCK ini mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Bank Dinar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui MIM Foundation yang merupakan anak perusahaan Bank Dinar yang bergerak di bidang lembaga amil zakat.


“Milad ke-20 ini mengusung semangat unlimited spirit, dua dekade menebar manfaat dengan melayani sepenuh hati. Salah satu bentuk nyata dari semangat itu adalah pembangunan MCK yang kita resmikan hari ini,” kata Mustain.


Menurutnya, fasilitas MCK memiliki arti penting bagi para santriwati, terutama dalam menjaga privasi, kenyamanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar mereka selama menempuh pendidikan di pesantren.


“Kami berharap dengan adanya fasilitas ini, kebutuhan dasar para santriwati dapat terpenuhi dengan lebih baik. Mereka bisa beraktivitas dengan nyaman dan tidak lagi merasa waswas, termasuk pada malam hari,” ujarnya.


Dalam kesempatan peresmian MCK, Mustain juga meninjau sejumlah ruang belajar di Pondok Pesantren Al Amin. Ia mengaku prihatin melihat kondisi bangunan pesantren yang masih mengalami kerusakan pascagempa Lombok 2018.


Sejumlah bagian bangunan, termasuk atap ruang belajar, mengalami pergeseran dan  membutuhkan perhatian dari sisi keamanan. Namun, keterbatasan finansial membuat pengelola pondok pesantren belum mampu melakukan renovasi secara menyeluruh.


Mustaen mengatakan, Bank Dinar bersama MIM Foundation akan melihat lebih jauh kebutuhan renovasi tersebut dan mengkaji kemungkinan dukungan kembali untuk membangun fisik Ponpes ini.


“Kami akan menghitung dan melihat kondisinya lebih detail. Kalau memungkinkan, nanti kami akan bersama-sama membantu,” katanya.
Mustaen juga meminta MIM Foundation agar bantuan serupa tidak berhenti pada pembangunan MCK santriwati. Menurutnya, fasilitas sanitasi dan sarana belajar bagi santri laki-laki juga perlu mendapat perhatian.


Mustaen menegaskan, perhatian Bank Dinar terhadap sektor pendidikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas manusia dan kemajuan bangsa.


“Bangsa ini tidak bisa maju tanpa pendidikan. Dengan pendidikan, kita bisa memberdayakan cara berpikir dan membangun kehidupan yang lebih layak sebagai manusia,” ujarnya.


Ia menilai pendidikan menjadi dasar bagi pembangunan berbagai sektor lainnya, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga kesehatan.
“Kalau pendidikannya teratasi, sektor-sektor lain akan lebih mudah dibangun,” katanya.


Mustain juga menjelaskan, Bank Dinar berupaya menjalankan bisnis dengan prinsip syariah sekaligus mengembalikan sebagian manfaatnya kepada masyarakat melalui berbagai program sosial.


“Bank Dinar ingin benar – benar melaksanakan bisnis sesuai syariah, hasilnya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Bukan hanya ditumpuk menjadi kekayaan pemilik, tetapi dibagi bersama dalam bentuk kegiatan sosial, baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Al Amin, Hadri Ilahiya, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian Bank Dinar dan MIM Foundation terhadap Pondok Pesantren Al Amin.


Ponpes Al Amin yang berdiri sejak 1962 tersebut didirikan dengan semangat untuk mencetak generasi bangsa yang berilmu dan beradab. Namun, keterbatasan finansial membuat perkembangan pesantren berlangsung secara bertahap.


Selama puluhan tahun, pesantren ini menjadi tempat menimba ilmu bagi banyak anak, termasuk santri yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Karena itu, pembangunan fasilitas MCK bagi santriwati dinilai sangat membantu pemenuhan kebutuhan dasar para penghuni asrama.
“Kami sangat bersyukur atas perhatian Bank Dinar dan MIM Foundation. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama karena fasilitas sebelumnya memang sudah sangat memprihatinkan,” ujar Hadri.

Peresmian MCK ini menjadi salah satu wujud nyata semangat dua dekade Bank Dinar dalam menebar manfaat melalui kolaborasi dengan MIM Foundation.
Dalam kesempatan peresmian MCK ini, MIM Foundation juga turut menyalurkan bantuan telur omega 3 kepada ponpes, hasil peternakan wakaf produktif yang dikelola MIM Foundation.(bul)

Perayaan HUT ke-56, Astra Motor Gelar Aksi Donor Darah Serentak di 12 Provinsi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Chief Executive Astra Motor Robien Tony menyalurkan 560 Kantong Darah kepada Perwakilan Kepala UDD Palang Merah Indonesia Provinsi Jateng Dokter Okty Prahalanitya,SpPk,Mars,Biomed pada hari Rabu 15 Juli 2026 di Gedung Astra Motor Safety Riding Center Jawa Tengah.

Semarang (Ekbis NTB) – Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56, Astra Motor selaku Main Dealer sepeda motor Honda menggelar aksi donor darah serentak di 12 provinsi.

Mengangkat tema “Ciptakan Nilai, Wujudkan Masa Depan”, aksi sosial yang dipusatkan di Astra Motor Safety Riding Center Jawa Tengah ini berhasil mengumpulkan sekaligus menyalurkan 560 kantong darah pada Rabu (15/7).

Chief Executive Astra Motor, Robien Tony, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen keberlanjutan perusahaan yang tertuang dalam Astra Motor Sustainability Initiatives 2030.

Kontribusi sosial tersebut dijalankan secara konsisten melalui empat pilar utama, yakni AM Health, AM Smart, AM Greeners, dan AM Growth.

“Selama 56 tahun hadir menemani konsumen setia, Astra Motor berkomitmen menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Upaya ini kami lakukan secara konsisten dengan melibatkan seluruh jaringan Main Dealer Astra Motor di Indonesia,” ujar Robien.

Finance and Administration Division Head Astra Motor Linda Yunita Harjo menyerahkan bantuan kepada Posyandu Binaan Jawa Tengah yaitu Posyandu Buyung Upik, Buyung Sutra 1, dan Buyung Sutra 2 pada Rabu 15 Juli 2026 demi mendukung gerakan Gizi Seimbang, Anak Indonesia Sehat.

Aksi donor darah di Semarang tersebut mendapat apresiasi langsung dari Perwakilan Kepala UDD Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Okty Prahalanitya, Sp.PK., M.ARS., B.Med. Ia memuji konsistensi Astra Motor yang secara aktif membantu menjaga ketersediaan stok darah di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Melalui pilar AM Health, program donor darah Astra Motor tercatat telah berhasil menghimpun total 5.436 kantong darah sejak tahun 2023, ditambah capaian target 560 kantong pada momentum HUT tahun ini.

Dalam rangka perayaan HUT ke 56 Astra Motor, Chief Executive Astra Motor Robien Tony melakukan Donor Darah dibantu oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jateng sebagai jembatan penyaluran sumbangan donor darah bagi saudara kita yang membutuhkan.

Tidak hanya itu, di bidang kesehatan, Astra Motor juga aktif membina 18 Posyandu di seluruh area kerja perusahaan.

Di Jawa Tengah sendiri, bantuan fasilitas kerja dan Pemberian Makanan Tantangan (PMT) disalurkan kepada Posyandu Buyung Upik, Posyandu Buyung Sutra 1, dan Posyandu Buyung Sutra 2 demi menyukseskan Gerakan Gizi Seimbang menuju Anak Indonesia Sehat.

Sementara itu, memperkuat pilar AM Smart, Astra Motor juga meresmikan Astra Motor Safety Riding Center Jawa Tengah pada hari yang sama, Rabu (15/7). Dibangun di atas lahan seluas 1 hektare, pusat pelatihan ini dilengkapi fasilitas modern serta didukung instruktur tersertifikasi demi memberikan edukasi keselamatan berkendara yang masif bagi masyarakat dan konsumen setia Honda.

“Dengan dukungan sumber daya yang kompeten dan fasilitas yang memadai, harapan kami sederhana namun mendasar, yaitu setiap peserta yang berlatih di sini tidak hanya memahami teknik berkendara yang benar, tetapi juga memiliki kesadaran untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan,” pungkas Robien. (r/fan)

Rapat Konsinyering, Kinerja Semester I 2026 PLN UIP Nusra Lampaui Target

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menggelar Rapat Konsinyering Penyelesaian Proyek dan Kinerja Tahun 2026 bertema “Strengthening Teamwork for the Successful Implementation of RUPTL 2025-2034, the Energy Transition Agenda, and the 100 GW Solar Program”, Kamis, 16 Juli 2026.

Rapat tersebut menjadi forum strategis bagi jajaran manajemen PT PLN (Persero) UIP Nusra untuk mengevaluasi capaian kinerja Semester I 2026 sekaligus menyusun langkah percepatan penyelesaian proyek-proyek ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, agenda transisi energi nasional, serta Program 100 GW Solar.

Dalam pemaparannya, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menyampaikan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Semester I 2026 mencapai 103,04 persen, melampaui target yang ditetapkan perusahaan. Capaian tersebut didukung oleh realisasi penambahan kapasitas pembangkit, penambahan kapasitas transmisi, penambahan kapasitas gardu induk, serta persentase pelaksanaan kontraktual yang seluruhnya berhasil mencapai lebih dari 100 persen.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras sehingga NKO kita mampu melampaui target. Memasuki semester kedua, tantangan tentu akan semakin besar. Namun saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, seluruh target dapat kita tuntaskan dengan baik,” ujar Manurung.

Ia menegaskan, beberapa proyek strategis yang menjadi fokus utama penyelesaian hingga akhir tahun 2026 meliputi PLTU Lombok FTP-2 Sambelia, SUTT 150 kV Kupang Peaker-Naibonat, serta Gardu Induk 150 kV Naibonat IBT. Menurutnya, keberhasilan penyelesaian proyek-proyek tersebut akan menjadi penentu pencapaian target kinerja perusahaan sekaligus memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Nusa Tenggara.

Senior Manager Perencanaan PT PLN (Persero) UIP Nusra, Sugeng Santoso, menjelaskan bahwa progres pembangunan PLTU Lombok FTP-2 Sambelia berkapasitas 2×50 MW telah mencapai 90,41 persen dan saat ini memasuki tahap persiapan sinkronisasi Unit 1 dengan target Commercial Operation Date (COD) pada Oktober 2026.

Sementara itu, pembangunan SUTT 150 kV Kupang Peaker-Naibonat sepanjang 50 kilometer sirkuit telah mencapai progres 65,47 persen, sedangkan GI 150 kV Naibonat IBT berkapasitas 60 MVA telah mencapai progres 77,87 persen dan saat ini masih dalam tahap konstruksi. Kedua infrastruktur tersebut ditargetkan beroperasi pada Desember 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President Manajemen Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (MKJ), Widya Anggoro Putro, mengapresiasi pencapaian kinerja PT PLN (Persero) UIP Nusra sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi penyelesaian proyek sesuai target kinerja perusahaan.

Ia juga menekankan bahwa PLN memiliki peran penting dalam mendukung agenda transisi energi nasional, termasuk pelaksanaan Program 100 GW Solar yang menjadi prioritas pemerintah.

“Jumlah proyek yang harus diselesaikan akan terus meningkat. Karena itu, diperlukan pengambilan keputusan yang cepat, percepatan perizinan, serta komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap proyek dapat berjalan sesuai target,” ujar Widya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 PT PLN (Persero) UIP Nusra mengelola 23 proyek ketenagalistrikan, dan jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang seiring implementasi RUPTL 2025-2034. Oleh karena itu, penguatan sinergi, kerja sama tim, serta inovasi menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis tersebut.

Rapat konsinyering ini menjadi wadah penyelarasan strategi, penyelesaian berbagai tantangan proyek, serta penguatan komitmen seluruh insan PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, berkelanjutan, dan selaras dengan target transisi energi nasional.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama serta pemberian penghargaan kepada unit-unit yang menunjukkan kinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendukung pencapaian target perusahaan.(bul)

Fitra NTB Ungkap Kebijakan Penganggaran Daerah Belum Linear dengan Peningkatan Layanan Publik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Fitra NTB Ungkap Kebijakan Penganggaran Daerah Belum Linear dengan Peningkatan Layanan Publik
Fitra

Mataram ( EKBIS NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mengungkapkan hasil kajian kredibilitas anggaran di wilayah Provinsi NTB. Menemukan masih ada kesenjangan yang cukup lebar antara target pembangunan dengan realisasi dilapangan.

Sehingga kebijakan pemerintah masih belum benar-benar dinikmati oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupannya.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda. Dia menyebutkan bahwa kajian pihaknya itu berangkat dari pertanyaan sederhana, yakni sejauh mana janji pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan benar-benar diwujudkan melalui anggaran dan pelaksanaannya. “Ketika anggaran disahkan, sesungguhnya itu adalah janji pemerintah kepada publik,” tegas Ramli pada Jumat (17/7/2026).

Ramli mengatakan, bahwa kajian tersebut menemukan masih terdapat kesenjangan antara target pembangunan dan realisasi program, baik pada sektor WASH maupun layanan kesehatan reproduksi yang inklusif.

“Salah satu persoalan yang terus berulang ialah deviasi antara anggaran yang direncanakan dan anggaran yang berhasil direalisasikan. Berdasarkan telaah berbagai dokumen, termasuk hasil pemeriksaan BPK, persoalan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu penyebabnya,” kata Ramli.

Fitra juga mencatat partisipasi publik relatif berjalan pada tahap perencanaan, tetapi melemah ketika pembahasan perubahan anggaran berlangsung. Padahal pada fase inilah sering terjadi penambahan program, kegiatan, maupun perubahan alokasi anggaran yang membutuhkan pengawasan masyarakat.

Sementara itu Ketua KPPI Lombok Timur, Sri Wahyuni, memaparkan hasil audit sosial di empat desa pesisir Kecamatan Jerowaru yang menunjukkan bahwa akses air bersih masih menjadi persoalan paling mendasar.

Rumah tangga pesisir, katanya, harus menghabiskan sekitar 40 persen pendapatan bulanan hanya untuk membeli air bersih. Sementara pendapatan rata-rata keluarga hanya berkisar Rp750 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.

“Harga air yang harus dibeli masyarakat sangat bergantung pada lokasi. Untuk satu tangki air, biayanya bisa mencapai ratusan ribu rupiah,” tuturnya.

Meski pembangunan SPAM Pantai Selatan dan perluasan jaringan perpipaan mulai memberikan harapan, Sri menilai persoalan air bersih dan sanitasi masih membutuhkan komitmen jangka panjang.

Sementara itu Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni, menyampaikan hasil audit sosial pada sektor layanan kesehatan di enam puskesmas Kabupaten Lombok Tengah. Temuan mereka menunjukkan masih banyak fasilitas kesehatan yang belum memenuhi prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

“Ramp yang terlalu curam menjadi salah satu temuan yang paling sering kami jumpai sehingga tidak dapat digunakan secara aman oleh pengguna kursi roda,” ungkapnya.

Karena itu, HWDI bersama Koalisi PRIMA dan FITRA NTB mendorong lahirnya kebijakan Puskesmas Inklusif. Rancangan Surat Keputusan tentang Puskesmas Inklusif kini telah disusun dan sedang diproses oleh pemerintah daerah.

Forum multipihak ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian hasil kajian. Yang lebih penting adalah mendorong lahirnya kebijakan dan penganggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan kelompok rentan. (ndi)

Sempat Tembus Sampai Rp80 Ribu, Pertamina Klaim Penyaluran Elpiji 3 Kilogram Normal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sempat Tembus Sampai Rp80 Ribu, Pertamina Klaim Penyaluran Elpiji 3 Kilogram Normal
HADANG

Bima ( EKBIS NTB) – Harga elpiji 3 kilogram di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima menimbulkan aksi protes warga. Apalagi di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima harga elpiji 3 kilogram mencapai Rp80.000. Hal ini menyebabkan warga memblokade jalan, Kamis (16/7/2026).


Meski demikian, Pertamina Patra Niaga mengklaim penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram telah mencapai 100 persen sesuai alokasi harian pemerintah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bima tetap mengajukan tambahan pasokan sebanyak 5.600 tabung untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat.


Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan penyaluran elpiji subsidi di Bima masih berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.


“Setiap hari, Pertamina menyalurkan sekitar 3.920 tabung di Kota Bima dan 8.820 tabung di Kabupaten Bima. Rata-rata penyaluran di Kabupaten Bima sekitar 8.820 tabung per hari,” ujarnya, Jumat (17/7).


Ahad mengakui, hasil pemantauan bersama agen di sejumlah kecamatan, seperti Belo, Woha, Monta, dan Palibelo menemukan beberapa pangkalan sempat kehabisan stok. Kondisi itu dipicu tingginya permintaan elpiji subsidi di masyarakat.


“Serapan penggunaan masyarakat terhadap elpiji subsidi sangat tinggi. Dipengaruhi beberapa hal, seperti meningkatnya kebutuhan rumah tangga, pertumbuhan usaha mikro dan dimulainya masa tanam di sejumlah wilayah pertanian,” katanya.


Untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan tersebut, Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengusulkan penambahan pasokan (extra dropping). Pengawasan distribusi juga terus diperketat bersama agen dan pangkalan agar elpiji subsidi tersalurkan sesuai peruntukannya.


“Kami juga terus melakukan monitoring bersama pemerintah daerah, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran,” tegasnya.


Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., mengatakan usulan extra dropping sebanyak 5.600 tabung telah disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga dan mulai disalurkan sejak Kamis (16/7).


“Minggu ini Pemkab Bima telah mengajukan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk extra dropping sebanyak 5.600 tabung dan sudah mulai disalurkan sejak Kamis, 16 Juli 2026 dan Jumat, 17 Juli 2026 ke Kecamatan Sanggar, Tambora, Belo, Bolo, Sape, Lambu, Langgudu, Donggo, dan Soromandi,” terangnya pada Jumat (17/7).


Selain penambahan pasokan, Disperindag juga terus melakukan pengawasan terhadap pangkalan yang diduga menjual elpiji subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Temuan pelanggaran disampaikan kepada lima agen penyalur yang membawahi distribusi elpiji di 18 kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Kita tetap melakukan sidak dan sudah memberikan pembinaan kepada pangkalan. Untuk yang melanggar sudah kita laporkan kepada agen agar diberikan sanksi sesuai kewenangan,” ujarnya.


Juraidin mengungkapkan, hingga pertengahan Juli ini baru satu pangkalan yang dijatuhi sanksi penghentian penyaluran sementara selama sepekan karena terbukti menjual LPG di luar wilayah distribusinya. Sementara pangkalan lain yang ditemukan melakukan pelanggaran masih diberikan teguran dan pembinaan.


“Yang minggu lalu baru satu yang kita sanksi penghentian sementara karena menjual di luar wilayahnya. Yang lainnya masih kita berikan surat peringatan dan pembinaan,” tegasnya.


Salah seorang warga Desa Tambe, Ina Nisa mengaku masyarakat sudah berulang kali kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram. Menurutnya, warga bahkan harus menunggu lima hingga enam minggu untuk memperoleh gas subsidi.


“Kita ini sebagai ibu rumah tangga disuruh tunggu lima sampai enam minggu. Apa iya kita mampu. Harapan kami gas ini tersedia setiap pekan,” ujarnya.


Ia mengatakan, harga elpiji yang semestinya berada di kisaran Rp18 ribu-Rp25 ribu per tabung kini melonjak menjadi Rp50 ribu-Rp70 ribu. Bahkan, di sejumlah wilayah mencapai Rp80 ribu.


Puluhan warga juga sempat menghadang truk pengangkut elpiji 3 kilogram yang melintas di depan Kantor Desa Ngali, Kecamatan Belo. Aksi spontan itu, dipicu kelangkaan elpiji subsidi dan tingginya harga jual di tingkat pengecer.


Dalam aksinya, warga menuntut agar elpiji dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sekitar Rp20 ribu-Rp25 ribu per tabung. Warga juga menduga sebagian elpiji lebih banyak dijual kepada tengkulak, sehingga mereka harus membeli kembali dengan harga Rp50 ribu-Rp80 ribu per tabung. (hir)

Menteri KKP Minta Pasar Ikan di Kawasan KNMP Bintaro Dibenahi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Menteri KKP Minta Pasar Ikan di Kawasan KNMP Bintaro Dibenahi
KUNJUNGI - Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono didampingi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri kunjungi KNMP Bintaro, Kota Mataram, Jumat (17/7). ( EKBIS NTB/ist)

Mataram ( EKBIS NTB) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, menyoroti kondisi pasar ikan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.

Ia meminta pasar tersebut segera dibenahi agar memiliki kualitas infrastruktur yang sejalan dengan kawasan KNMP yang hampir rampung dibangun.


Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono saat meninjau progres pembangunan KNMP Bintaro pada Jumat (17/7). Dalam kunjungan tersebut, Menteri KKP didampingi Gubernur NTB H.

Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, serta jajaran Pemerintah Kota Mataram.


Menurutnya, secara umum pembangunan kawasan sudah berjalan baik, namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu disempurnakan, terutama pasar ikan.


“Cukup baik, cuma ada beberapa yang masih kurang dan akan kita perbaiki. Pasarnya mestinya dikoreksi,” ujar Trenggono usai melakukan peninjauan.


Usai meninjau fasilitas KNMP Bintaro, Menteri bersama Gubernur dan Wakil Gubernur berdiskusi dengan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah mengenai arah pengembangan kawasan tersebut. Selain mendorong penguatan ekonomi nelayan melalui akses pasar yang lebih luas dan pembentukan koperasi nelayan, perhatian utama Menteri tertuju pada pengelolaan lingkungan kawasan pasar.


Menurutnya, pasar ikan modern harus mampu menghilangkan stigma sebagai tempat yang kumuh dan berbau melalui sistem pengelolaan limbah yang profesional dan ramah lingkungan.


“Pokoknya nggak boleh bau. Mengelola limbah sampah ikan sangat bagus, itu zero waste. nggak boleh bau lagi. Kalau airnya masuk ke IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), lalu dikeringkan,” ujarnya mengingatkan.


Dalam kesempatan itu, Menteri KKP juga menyatakan dukungannya terhadap gagasan Gubernur NTB mengenai pemanfaatan teknologi untuk mengolah limbah ikan.

Pemanfaatan mesin pengering (dryer) dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.


Sementara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa pengembangan KNMP Bintaro merupakan bagian dari strategi hilirisasi sektor perikanan yang tengah didorong Pemprov NTB.

Melalui pendekatan tersebut, hasil tangkapan nelayan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk limbah yang selama ini belum memiliki nilai ekonomi.


Sebagai langkah awal, Pemprov NTB berencana mengoperasikan mesin dryer untuk mengolah limbah ikan menjadi tepung ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak.


“Peternak itu pasti akan berebutan untuk tepung ikan ini bila sudah jadi. Selain menjadi langkah awal menuju zero waste, ini menjadi solusi saling menguntungkan bagi nelayan dan peternak kita,” terangnya.

Selain mengurangi limbah dan bau di kawasan pasar, pemanfaatan tepung ikan juga diharapkan membuka peluang usaha baru, memperkuat keterkaitan antara sektor perikanan dan peternakan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.


Dengan selesainya pembangunan KNMP Bintaro dan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sistem pengelolaan limbah modern, kawasan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu sentra perikanan yang bersih, higienis, dan berdaya saing di Indonesia Timur.

Kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi NTB juga diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ekosistem perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
Usai meninjau KNMP Bintaro, Trenggono bersama rombongan melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al Hamidah, Kebon Roek, Ampenan.

Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah.
KNMP Bintaro dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp11,9 miliar. Seluruh proses pembangunan dikerjakan oleh pemerintah pusat, sedangkan Pemerintah Kota Mataram berperan menyiapkan lahan dan nantinya menerima aset yang telah selesai dibangun.


ekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan catatan yang disampaikan Menteri KKP terkait kondisi Pasar Ikan Bintaro akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Mataram.


Menurutnya, pasar ikan yang berada di sisi utara kawasan KNMP masih berada pada tahap pembangunan awal sehingga penataannya belum maksimal, termasuk sejumlah fasilitas pendukung yang masih memerlukan penyempurnaan.


“Untuk penataan los pasar, pengelolaan sampah, dan instalasi pengolahan air limbah, segera kami perbaiki agar bisa menjadi kawasan yang terpadu dengan KNMP Bintaro,” jelasnya.


Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ade Tajudin Sutiawarman, menyampaikan bahwa progres pembangunan KNMP Bintaro telah mencapai 94,24 persen.


Dari total 24 paket pekerjaan yang dilaksanakan, sebanyak 16 pekerjaan telah selesai 100 persen. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan balai pertemuan nelayan, shelter cool box, pos jaga, fondasi pabrik es portabel, gudang beku portabel, bengkel nelayan, serta tempat pembuangan sampah.


Sementara itu, delapan pekerjaan lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir, antara lain pembangunan shelter pendaratan ikan yang telah mencapai 99,49 persen, kantor pengelola 99,98 persen, tempat ibadah 99,18 persen, serta gapura dengan progres 98,76 persen.

Dengan progres tersebut, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas KNMP Bintaro dapat segera difungsikan sebagai kawasan perikanan terpadu yang mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. (pan)

1...163164165...1,073Halaman 164 dari 1,073