Mataram (ekbisntb.com)- Industri pariwisata Nusa Tenggara Barat kembali mencatat sejarah baru. NTB Travel Mart 1.0 yang digelar pada 22–24 September 2025 sukses mempertemukan pelaku usaha pariwisata daerah dengan mitra bisnis dari dalam dan luar negeri.
Acara yang diinisiasi oleh Alliance of the Indonesian Tour & Travel Agencies (AITTA) NTB ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu Ahmad Nur Aulia, dengan mengusung tema “Lombok Island Hopping”. Fokus destinasi kali ini adalah kawasan Sekotong, Lombok Barat, yang dikenal dengan keindahan pantai dan potensi wisata baharinya.
NTB Travel Mart 1.0 menghadirkan 100 buyers dari berbagai travel agent, baik domestik maupun internasional. Mereka dipertemukan dengan 50 sellers dari NTB yang menampilkan produk unggulan, mulai dari paket wisata, akomodasi, transportasi, hingga atraksi budaya.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, menyebut Travel Mart menjadi momentum penting setelah NTB bangkit pascapandemi. “Kami ingin menjadikan NTB semakin dikenal dunia. Event ini bagian dari strategi menempatkan NTB sebagai destinasi unggulan internasional,” ujarnya.
Ketua AITTA NTB, H. Heri Nurcahyono, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar ajang promosi, melainkan forum bisnis yang nyata. Pihaknya menargetkan transaksi mencapai Rp30 miliar per tahun dari kerja sama yang terjalin dalam acara tersebut.
“NTB Travel Mart 1.0 adalah langkah besar bagi pariwisata NTB. Kami berharap acara ini dapat menjadi platform efektif untuk meningkatkan promosi sekaligus kesadaran akan potensi destinasi di wilayah ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung,” ujarnya.
Program ini sejalan dengan visi Pariwisata NTB Makmur Mendunia, yang menekankan pengembangan sektor pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan transaksi miliaran rupiah, kegiatan ini diharapkan memberi dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di kawasan destinasi wisata.
Sekotong, Lombok Barat, dipilih sebagai ikon promosi dalam NTB Travel Mart 1.0. Kawasan ini dikenal dengan panorama laut biru, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga kekayaan biota laut yang cocok untuk wisata bahari.
Sebagai penutup, seluruh peserta diajak menikmati farewell party di Beach Club Sundancer, Sekotong, yang dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Drs. Agus Gunawan. Suasana pantai yang memesona memberikan kesan mendalam bagi para tamu, sekaligus memperkuat citra Sekotong sebagai destinasi premium.
Keberhasilan NTB Travel Mart 1.0 diharapkan menjadi pijakan untuk penyelenggaraan serupa di masa mendatang. AITTA NTB optimistis kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin tahunan, dengan jangkauan buyers yang semakin luas.
“Kami ingin NTB semakin terbuka bagi pasar global. Setiap transaksi yang terjalin di Travel Mart adalah investasi sosial-ekonomi yang kembali pada masyarakat,” kata Heri.
Dengan pencapaian tersebut, NTB Travel Mart 1.0 tak hanya menjadi ajang bisnis, tetapi juga simbol sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam mendorong pariwisata NTB menuju panggung dunia.(bul)
100 Buyer Bertemu 50 Sellers di NTB Travel Mart, Pariwisata Lombok Makin Dilirik
Pertamina Patra Niaga Imbau Masyarakat Waspadai Informasi HOAX
Mataram (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga dalam beberapa waktu terakhir telah mengamati dan membaca adanya praktik manipulasi informasi atau bahkan penyesatan informasi seperti HOAX yang berpotensi membuat masyarakat dan konsumen menjadi tidak nyaman dan kuatir kondisi yang terjadi.
Penyebaran Disinformasi atau HOAX ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan diarahkan kepada Pertamina dan Pemerintah.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh Pertamina karena tidak saja merupakan pencemaran nama baik pertamina sebagai badan usaha milik negara, namun juga terhadap pemerintah yang saat ini sedang membantu dan menjadi pengayom dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Pertamina Patra Niaga merasa perlu meluruskan sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial tersebut. Berikut adalah deretan hoaks dan fakta sebenarnya:
- Pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah Tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM.
- Adanya Kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024.
- Video viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar.
“Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth.
Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina. (bul)
Agar Tepat Sasaran, 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗡𝗧𝗕 𝗥𝘂𝗺𝘂𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗻𝗳𝗮𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗕𝗛𝗖𝗛𝗧 𝗸𝗲 𝗣𝗲𝘁𝗮𝗻𝗶
Lombok (ekbisntb.com) –
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sedang merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, khususnya di Pulau Lombok.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2025 di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Rabu (23/9/2025) sore.
Gubernur mengungkapkan, salah satu langkah yang tengah dikaji adalah perubahan pola kemitraan yang diatur dalam peraturan daerah agar benar-benar berpihak kepada petani.
Selain itu, ia juga menilai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selama ini belum dirasakan langsung oleh petani, apalagi buruh tani tembakau. Karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen mencari skema agar manfaat DBHCHT bisa sampai langsung ke masyarakat.
“Salah satunya yang sedang kita jajaki adalah asuransi untuk petani tembakau, asuransi produksinya. Dalam hal kegagalan, kalau terjadi kegagalan karena hujan dan sebagainya, ongkos produksinya bisa dikembalikan oleh sistem asuransi ini,” terang gubernur.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya keras agar kesulitan yang dialami petani tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
“Kita akan coba memperbaiki situasi. Karena itu, saya sebagai pimpinan, apapun alasannya, ini salah satu tanggung jawab saya. Saya bisa bilang bahwa ini di luar kewenangan provinsi, saya baru tujuh bulan, lueq wah alasan. Tapi yang jelas, saya sebagai pemimpin harus minta maaf dengan situasi ini. Dan kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa, untuk memastikan tidak akan terjadi lagi seperti ini, insyaa Allah,” tegasnya
.Lebih jauh, gubernur menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah tidak hanya kepada petani, tetapi juga kepada pengusaha. Dengan demikian, hubungan bisnis yang sehat antara perusahaan dan petani dapat terus terjalin, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam acara tersebut turut hadir Direktur Aneka Kacang dan Umbi Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Dyah Susilokarti; Ketua Umum Serikat Tani Nelayan, Ahmad Rifai; serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Riadi. (ham)
Daftar Komisioner KI NTB, 80 Pelamar Dinyatakan Lulus Administrasi
Lombok (ekbisntb.com) –
Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (KI) NTB mengumumkan nama -nama pelamar yang memenuhi syarat administrasi, Kamis, 25 September 2025.
Wakil Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KI NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., jumlah pendaftar yang masuk ke tim seleksi sebanyak 158 orang.
“Dari 158 yang mendaftar, lulus seleksi administrasi sebanyak 80 orang. 78 orang tidak lulus karena 76 orang mendaftar di bawah umur 35 tahun dan 2 orang karena pendidikan di bawah S1,” ujarnya, Kamis, 25 September 2025.
Dari 80 orang yang lulus komposisinya berdasar jenis kelamin sebagai berikut, laki 66 orang dan perempuan 14 orang.
“Berdasar pendidikan, S3 ada 5 orang, S2 ada 27 dan S1 ada 48 orang. Sementara berdasarkan asal pendaftar. Mataram 27, Lobar 7, Lombok Utara 1, Loteng 17, Lotim 13, Sumbawa 6, KSB 1 orang, Dompu 1, Bima 4 dan Kota Bima 3 orang,” terangnya.
“Dan berdasarkan umur, 35-50 tahun ada 60 orang, 50-60 tahun ada 16 orang dan lebih dari 60 tahun ada 4 orang,” tambahnya.
Dari pelamar yang lulus administrasi, banyak merupakan nama-nama lama dan tercatat sebagai anggota komisioner di KI, seperti Sansuri, Suaeb Qury. Ada juga komisioner KPI NTB, yakni Husna Fatayati, Yusron Saudi dan sejumlah akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di NTB.
Yusron yang juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB ini menegaskan, meski mereka masih tercatat sebagai Komisioner di badan publik lain, tidak mesti harus mundur.
“Di persyaratan pendaftaran disebutian bila tengah bekerja di badan publik disyaratkan harus membuat surat pernyataan kesediaan mundur dari badan publik bila nanti terpilih. Jadi surat kesediaan mundur dulu dilampirkan bila nanti benar terpilih dan dilantik baru menyerahkan surat pengunduran diri,” ujarnya.
Pihaknya meminta pada pelamar yang dinyatakan lulus administrasi ini mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. (ham)
Berada dalam Kategori Sedang, Skor IDI NTB 76,37
Lombok (ekbisntb.com) –
Meski belum mampu mencatat capaian beberapa daerah dari sisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), skor IDI NTB tahun 2024 menunjukkan capaian positif.
Berdasarkan hasil pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS), skor demokrasi NTB tahun 2024 yang diumumkan bulan Agustus 2024 mencapai 76,37 atau berada dalam kategori sedang. Capaian ini, naik signifikan sebesar 6,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Beda halnya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada pada posisi 1 dengan skor 89,25 poin, Provinsi Bali pada posisi kedua dengan 88,34 poin, Kalimantan Barat pada posisi tiga dengan 86,17 poin. Jawa Tengah pada posisi keempat dan Daerah Khusus Jakarta pada posisi kelima.
Dari 34 provinsi, terdapat 15 provinsi dengan kategori tinggi, 18 kategori sedang, dan 1 kategori rendah.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri yang dikonfirmasi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Golden Palace, Mataram, Kamis (25/9), mengakui, jika capaian ini sudah cukup baik.
Wagub juga mengakui, penguatan IDI adalah bagian dari peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas regulasi, menyusun perda dan kebijakan yang selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional, serta menghapus aturan diskriminatif.
Di sisi lain, penguatan lembaga demokrasi daerah juga berarti memperkuat peran pemerintah daerah, DPRD, KPU, Bawaslu, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Selain itu, penguatan kapasitas aparat dan masyarakat dilakukan dengan memperkuat ASN, aparat keamanan, dan perangkat pemerintah agar berperilaku demokratis, menjamin kebebasan sipil, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
‘’Kolaborasi dengan seluruh stakeholders daerah, termasuk pemerintah daerah, media, LSM, dan akademisi, sangat penting dalam pengumpulan data dan sosialisasi IDI,’’ tambahnya.
Sementara Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, usai kegiatan menyebut, capaian NTB merupakan perkembangan menggembirakan.
Peningkatan NTB dinilai luar biasa, karena ada perbaikan signifikan di NTB, khususnya pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang naik hingga 10,05 poin.
‘’Namun, kalau kita lihat secara keseluruhan, NTB masih perlu mengoptimalkan aspek-aspek lain agar bisa naik ke kategori ‘baik’,” ujarnya.
Diakuinya, aspek kebebasan di NTB menjadi salah satu indikator yang relatif stagnan. Skornya hanya naik tipis dari 79,50 menjadi 79,53. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi agar capaian demokrasi semakin kokoh.
Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, berharap rapat koordinasi bisa dijadikan sebagai ajang evaluasi terhadap capaian indikator demokrasi. Termasuk, penentuan langkah-langkah dalam memperkokoh demokrasi Indonesia.
Indonesia, ujarnya, merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang menganut sistem demokrasi dan secara terus-menerus mengalami pembangunan demokrasi yang lebih berkualitas, baik secara prosedural maupun status sosial.
Menurutnya, pengukuran IDI dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan total 22 indikator. Bahkan, sejak 2009 terus bertransformasi.
Capaian IDI di daerah, termasuk NTB yang meningkat menunjukkan ada progres dalam praktik demokrasi di daerah.
Untuk itu, di masa mendatang, penguatan demokrasi di daerah sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sehingga pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan BPS mendorong agar capaian IDI di setiap daerah terus meningkat. (ham)
Peringati Hari Tani Nasional, Pupuk Indonesia Gencarkan Sosialisasi Kemudahan Tebus Pupuk Subsidi
Mataram (ekbisntb.com)- Memperingati Hari Tani Nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) terus gencarkan sosialisasi kemudahan menebus pupuk subsidi. Dalam serangkaian kegiatan sosialisasi, Pupuk Indonesia menyebutkan bahwa saat ini pupuk subsidi sudah dapat ditebus dengan mudah pada kios pengecer atau titik serah yang telah ditetapkan Pemerintah.
General Manager (GM) Regional 2 Pupuk Indonesia, Fickry Martawisuda mengatakan bahwa kemudahan penebusan petani terdaftar dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi i-Pubers yang tersedia di kios pengecer. Pada prosesnya, petani terdaftar cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang tunai sesuai dengan jumlah alokasi yang ditebus.
“Sejalan dengan semangat Hari Tani Nasional, Pupuk Indonesia Grup mendukung pemenuhan kebutuhan pupuk petani dengan memberikan kemudahan proses penebusan pupuk bersubsidi pada kios pengecer,” ungkap Fickry, Rabu, 24 September 2025.
Kemudahan penebusan pupuk bersubsidi, dikatakan Fickry didukung oleh Pemerintah melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Berubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksanaannya.
Berdasarkan peraturan baru tersebut, penerima pupuk subsidi pada titik serah sebagaimana dimaksud adalah gapoktan, pokdakan, pengecer dan koperasi yang bergerak atau bidang usahanya dibidang penyaluran pupuk.
“Kami berharap petani mengoptimalkan penebusan di titik serah atau kios pengecer (PPTS/penerima pupuk subsidi pada titik serah) dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden dalam sidang PBB kemarin,” kata Fickry.
Pemerintah telah memangkas 145 aturan dan persetujuan lintas kementerian dan kepala daerah. Diharapkan, hal itu bisa mempermudah petani dalam menebus pupuk bersubsidi, apalagi saat ini mulai memasuki musim tanam penghujan. Untuk mendukung peluang tersebut, Pupuk Kujang, selaku anak usaha Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok di wilayah distribusinya, termasuk di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
“Majunya musim hujan biasa dimanfaatkan petani untuk mempercepat masa tanam, dan kami terus menjaga stok pupuk untuk mendukung rencana tanam petani tersebut,” demikian Fickry menambahkan.(bul)
Gubernur NTB Minta Kelonggaran Ekspor Konsentrat untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar memberikan relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tambang yang dihasilkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Permintaan ini disampaikan sebagai langkah mengurangi dampak negatif kinerja sektor tambang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Samsudin di kantornya, Kamis, 25 September 2025 menegaskan bahwa kontraksi sektor tambang tak dinampikkan mempengaruhi perekonomian NTB.
“Karena kita masih sangat bergantung pada sektor (tambang) ini,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini stok konsentrat di AMNT tersedia, namun tidak bisa diekspor karena kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah.
“Stoknya ada, tapi tidak bisa keluar karena belum ada relaksasi dari kementerian. Jadi bukan karena tidak ada barangnya, melainkan aturan ekspornya yang ketat,” jelas Samsudin.
Ia menyebut, gubernur sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian ESDM untuk meminta kebijakan khusus.
“Ada upaya agar diberikan relaksasi, supaya ekonomi daerah tidak makin tertekan. Pemprov sudah berikhtiar, tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat,” imbuhnya.
“Kita berharap ada jalan keluar agar kinerja tambang tidak lagi menjadi beban (terhadap pertumbuhan ekonomi NTB,”tambahnya.
Dengan harapan adanya relaksasi, lanjutnya, ekspor konsentrat bisa berjalan kembali, sembari menunggu rampungnya pembangunan fasilitas pemurnian (smelter).
“Minimal sudah setengah jadi, ada nilai tambahnya. Selanjutnya bisa dikembangkan ke industri turunan lain,” tutup Samsudin.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi NTB terkontraksi -0,82 persen, menempatkan NTB di urutan ke-37 dari 38 provinsi secara nasional. Hanya sedikit lebih baik dari Papua Tengah yang minus -9,83 persen. Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa kontraksi tersebut utamanya dipicu oleh sektor pertambangan yang anjlok hingga -29,9 persen.
“Kalau di luar tambang, kondisinya baik. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibanding triwulan I. Di luar tambang, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) NTB triwulan II mencapai 6,08 persen,” kata Wahyudin.(bul)
Lima Perusahaan Tambang di NTB Dihentikan Sementara, Kementerian ESDM Beri Sanksi
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap lima perusahaan tambang mineral di Nusa Tenggara Barat. Langkah ini diambil karena perusahaan belum memenuhi sejumlah kewajiban, terutama terkait reklamasi dan penempatan jaminan pascatambang.
Kelima perusahaan yang dikenai sanksi tersebut adalah PT. Anugrah Mitra Graha, PT. Bintang Bulaeng Perkasa, PT. Indotan Lombok Barat Bangkit, PT. Sumbawa Jutaraya, dan PT. Tambang Sukses Sakti. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, sebagian sudah pada tahap operasi produksi (eksploitasi), sementara lainnya masih pada tahap eksplorasi.
Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Samsudin, didampingi Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM NTB, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bersifat administratif, bukan pencabutan izin. “Ini sanksi administratif sementara. Izin bisa diberikan kembali jika perusahaan telah memenuhi kewajibannya, baik dokumen reklamasi maupun penempatan jaminan pascatambang,” jelas Samsudin di Mataram, Kamis, 25 September 2025.
Menurutnya, kewajiban reklamasi merupakan hal mutlak sebelum perusahaan melakukan kegiatan eksploitasi. Reklamasi dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi lingkungan di lokasi tambang, baik dengan penanaman kembali maupun mengalihfungsikan lahan bekas tambang untuk kepentingan lain, seperti wisata, sebagaimana telah dilakukan di beberapa daerah di dalam dan luar negeri.
“Perusahaan wajib menyetorkan jaminan reklamasi ke bank yang ditunjuk pemerintah. Jaminan ini akan dicairkan jika perusahaan tidak melakukan kewajiban reklamasi. Besarannya dihitung berdasarkan skala produksi dan potensi dampak lingkungannya,” tambah Iwan Setiawan.
Selain reklamasi, beberapa perusahaan juga masih memiliki tunggakan dokumen dan kewajiban administratif lainnya. Evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM menemukan sejumlah perusahaan melewati batas waktu pemenuhan kewajiban, sehingga harus dikenakan sanksi penghentian sementara.
Dinas ESDM NTB memastikan akan melakukan pengawasan bersama dengan aparat terkait, termasuk kepolisian dan Satpol PP, untuk memastikan tidak ada aktivitas pertambangan selama masa suspensi. “Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan turun bersama ke lapangan. Kalau kewajiban dipenuhi, izin bisa dipulihkan,” tegas Samsudin.
Dari lima perusahaan tersebut, empat di antaranya telah berstatus operasi produksi, sedangkan satu perusahaan, yakni PT. Tambang Sukses Sakti, masih dalam tahap eksplorasi.(bul)
Andi & Dina Foundation Jajaki Kerjasama dengan BRIDA NTB untuk Kolaborasi Tekstil Indonesia-India
Mataram (ekbisntb.com)- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan dari Andi & Dina Foundation dalam rangka menjajaki kolaborasi di bidang tekstil. Pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan gagasan untuk menguatkan posisi NTB sebagai pusat pengembangan tenun nasional.
Dalam pemaparannya, perwakilan Andi & Dina Foundation mengusung program “India–Indonesia Textile Cultural Exchange & Forum: Technology Transfer”. Program ini terinspirasi dari India yang berhasil menjadikan Khadi bukan hanya sebagai kain tradisional, melainkan juga simbol kemandirian dan identitas bangsa.
“Lombok memiliki jumlah penenun terbanyak di Indonesia dan tradisi yang begitu kaya. Potensi ini luar biasa jika dipadukan dengan teknologi modern, tanpa menghilangkan nilai sejarah dan budaya yang diwariskan leluhur,” ujar perwakilan foundation tersebut.
Forum ini diharapkan dapat membawa NTB bertransformasi “dari tradisi menuju teknologi”dalam pengolahan tekstil. Salah satu inspirasi datang dari India yang mampu menciptakan kain tipis nan nyaman untuk suhu panas hingga 40 derajat celcius. Dengan inovasi serupa, tenun NTB berpotensi tampil sebagai produk unggulan sekaligus simbol kebanggaan nasional.
Lebih jauh, Andi & Dina Foundation menyampaikan harapan agar suatu saat bendera merah putih dapat dikibarkan dari kain tenun buatan anak negeri, berbahan kapas lokal.
Untuk mewujudkan hal itu, Kepala BRIDA NTB, Gede Aryadi menegaskan akan memfasilitasi pendaftaran varietas kapas lokal NTB ke instansi terkait, sekaligus membantu riset untuk budidaya kapas tersebut , mendukung pengembangan inovasi teknologi untuk pelestarian dan pengembangan budaya wastra NTB.
Dan meminta Andi & Dina Foundation segera mengajukan proposal, serta memfasilitasi terbangun MOU serta kerja sama antara Pemprov NTB bersama Dekranasda dengan Andi & Dina Foundation.(bul)
Subeng Kerucut Lombok Tembus Juara II Nasional Dekranas Award 2025
Mataram (ekbisntb.com) – Industri Kecil Menengah (IKM) binaan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang bergengsi Dekranas Award 2025, salah satu pelaku IKM NTB berhasil meraih penghargaan Juara 2 Kategori Produk Logam.
Penghargaan tersebut diraih oleh Riana Meilia Lombok – NTB Pearls melalui karya unggulan Subeng Kerucut, sebuah produk logam bernuansa etnik yang memadukan kekayaan tradisi lokal dengan inovasi modern.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE., ME., menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut.
“Prestasi ini membuktikan bahwa IKM NTB mampu bersaing di kancah nasional dengan mengangkat kearifan lokal sekaligus menjaga kualitas produk. Kami berharap pencapaian ini dapat memotivasi IKM lainnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing,” ujarnya.
Dekranas Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang digelar oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) untuk mengapresiasi para pelaku usaha kerajinan di seluruh Indonesia. Tahun 2025 ini, kompetisi diikuti oleh ratusan IKM dengan beragam kategori produk, mulai dari tekstil, kayu, logam, hingga kriya berbasis inovasi.
Raihan ini tidak hanya mengharumkan nama NTB, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa produk lokal mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Ke depan, Dinas Perindustrian NTB berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan promosi bagi para IKM agar semakin berkembang dan berdaya saing.(bul)
