Lombok (ekbisntb.com) – Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat dikeluhkan sekolah penerima program ini. Pasalnya, menu makanan tidak menarik selera makan siswa sehingga banyak makanan terbuang mubazir. Makanan yang tak dikonsumsi siswa pun terpaksa diberikan untuk makanan ternak ayam.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas MBG Lobar dengan SPPG dan perwakilan Sekolah, Selasa 14 Oktober 2025. Salah satu perwakilan guru dari Kecamatan Batulayar bernama Raodiah mengungkapkan bahwa puluhan ompreng hampir selalu tersisa gegara siswa enggan menyantap menu MBG yang disediakan.

“Kami terpaksa menyampaikan ini demi kebaikan kita semua. Banyak anak-anak yang tidak mau makan, di kelas yang isinya 28 siswa, hanya 8 orang yang mau makan. Itu pun mereka cuman menngambil buah atau gak susu,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena menu MBG yang dibagikan tidak sesuai dengan selera yang diminati siswa. Ia bahkan mengatakan nasi bungkus yang dijual pedagang lebih laku dan diminitasi siswa. “Ada juga penyebabnya karena aroma makannya sudah mulai tidak enak. Misalnya telur yang sudah mulai amis, atau ayam yang ditakutkan ada ulatnya, karena itu pernah kejadian juga,” ungkap Raodiah.

Hal senada juga disampaikan perwakilan Guru Madrasah di Kecamatan Sekotong. Guru yang enggan menyebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa, siswa enggan menyantap menu MBG karena tidak terbiasa menggunakan piring berbahan aluminium. “Omprengnya ini kan pakai aluminium sama kayak di rumah sakit, jadi anak-anak kita merasa gak berselera. Mereka juga sudah terbiasa dengan masakan ibunya,” ucapnya.

Selain itu sekolah juga mengelukan bau makanan yang menyerupai makanan rumah sakit. Diduga disebabkan penggunaan ompreng. “Saking banyak tidak dimakan, kepala sekolah sampai kumpulkan makanan sisa. Dan karena bau itu dia drop dan diinfus,” ucapnya.

Tidak hanya itu guru asal Kecamatan Sekotong itu juga mengungkapkan bahwa makanan sisa yang banyak itu akhirnya diberikan ke ternak.“Jadi yang gemuk di sekolah itu Ayam,” ucapnya berseloroh.

Ia bahkan merasa bahwa hadirnya program MBG ini justru malah menambah tanggung jawab guru. Guru, sambungnya, harus mengikat rapi ompreng sisa siswa setiap hari sebelum diambil pihak SPPG. “Mohon maaf ini, katanya juga ada honor koordinator buat kita, tapi sampai sekarang belum ada,” keluhnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan bahwa program MBG sejal awal memang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Akan tetapi, katanya, beban tanggung jawab selalu dilimpahkan pada Pemkab.

Bupati dengan tegas meminta agar program MBG ini harus bisa memberikan dampak bagi daerah baik secara ekonomi maupun pemenuhan gizi untuk anak. Ia mengaku tidak segan-segan menutup dapur MBG jika didapati membahayakan. “Ya kalau memang terus bahaya hasil temuan kita, dan kejadiannya terus buruk ya terpaksa kita harus tutup,” tegasnya.

Terpisah, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Tri Dhara Marhamah yang hadir dalan Rapat Koordinasi tersebut, mengatakan akan menyampaikan keluhan serta permasalahan MBG yang ditemukan di Lombok Barat. “Kita di sini hanya bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, kami tidak berwenang menyampaikan apapun. Tapi temuan-temuan yang disampaikan teman-teman tadi akan kami sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya.

Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab Lobar yang inisiatif membentuk Satgas dan SE imbauan pengawasan penerapan MBG. “Kami menemukan temuan SPPG yang sedikit bermasalah. Tapi juga menemukan SPPG lain yang bisa menjadi contoh,” terangnya.

Terkait sejumlah temuan yang didengar saat Rakor itu, Tri Dara mengaku sudah mencatatnya. Menjadi bahan laporan pihaknya untuk disampaikan kepada pusat. Sebab tujuan pihaknya turun langsung ke daerah melakukan pemantaun dan pengawasan.

“Temuan-temuan di lapangan yang kami dapatkan akan kami laporkan kepada pimpinan sebagai bahan tindaklanjut. Agar memberika MBG yang bermanfaat kepada masyarakat,” jelasnya.

Analis Hukum Asisten, Tata Ruang, Transmigrasi dan Lingkungan Hidup Kementarian Sekretariat Negara, Ghina Zarah Putri menambakan, temuan di setiap daerah itu akan menjadi bahan materi untuk regulasi pelaksanaan MBG ini. Sebab diakuinya kini pemerintah sedang menyiapkan Perpres. “Seperti arahan pak presiden untuk perbaikan tata kelola MBG,”ungkapnya. (her)

Lombok (ekbisntb.com) – Sanitasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi masalah. Hal ini membuat Lotim menghadirkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji. Proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 senilai Rp 9 miliar ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir tahun 2025 dan mulai beroperasi awal 2026.

Bupati Lotim, Haerul Warisin, saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Rabu 15 Oktober 2025, menyampaikan bahwa progres fisik proyek saat ini telah mencapai 43 persen. Harapannya, akhir tahun 2025 ini proyek tersebut rampung dan bisa beroperasi awal tahun 2026 mendatang

Guna mempercepat proses pembangunan, Bupati juga menginstruksikan penambahan tenaga kerja, khususnya di bidang teknologi. Ia menilai percepatan penyediaan perangkat teknologi sangat krusial untuk memastikan pembangunan tidak meleset dari target.

“Teknologi-teknologinya itu harus disegerakan, sehingga proses pembangunan proyek cepat selesai,” tegasnya.

Keberadaan IPLT Ijobalit diyakini akan menjadi solusi strategis dalam pengelolaan lumpur tinja yang aman dan ramah lingkungan. Selain meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat, fasilitas ini juga diharapkan mampu mengurangi beban pencemaran lingkungan dan menekan angka penyakit berbasis lingkungan.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, menegaskan pentingnya kehadiran IPLT sebagai sarana pendukung sanitasi aman.

Dia menjelaskan, sekarang sanitasi itu wajib aman. Salah satu syarat sanitasi aman itu harus ada sarana pendukungnya, salah satunya IPLT dan sedang dalam proses pembangunan di Lotim.

Tak hanya dari sisi kesehatan lingkungan, IPLT ini juga digadang-gadang bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan.

Dengan pembangunan yang terus dikebut, Pemkab Lotim optimis IPLT Ijobalit bisa segera difungsikan, memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. (rus)

Lombok (ekbisntb.com) -Bedasarkan data yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat (Lobar), terdapat 255 unit rumah kumuh yang ditangani pada APBD Perubahan ini. Namun dari ratusan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu, masih ada desa-desa yang harusnya layak bedasarkan status sebagai miskin ekstrem tidak kebagian program pengentasan miskin ekstrem ini.

Lebih-lebih Bupati Lobar dalam setiap pertemuan menyampaikan program disusun melalui data dan skala prioritas. Namun praktiknya di tataran OPD, justru dua hal itu belum terimplementasi secara maksimal.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) melalui SK nomor 600.2.7.6/1.053/Disperkim/2025 membangun 255 unit rumah layak huni. Dari jumlah tersebut, hanya 26 unit yang dialokasikan ke 18 desa miskin ekstrem.

Ironisnya lagi, 3 dari 17 desa miskin ekstrem tidak mendapat satu pun alokasi. Tiga desa miskin ekstrem ini di antaranya Taman Ayu, Lembah Sepage dan Pelangan. Angka ini pun menimbulkan pertanyaan mendasar, di mana letak basis data kemiskinan ekstrem dalam perencanaan program Dinas Perkim? Padahal, menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), 7 dari 14 kategori kemiskinan secara langsung berkaitan dengan kondisi tempat tinggal, mulai dari kualitas lantai, dinding, atap, hingga akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Kades Taman Ayu M Tajudin yang dikonfirmasi membenarkan desanya tidak mendapatkan program RLTH. “Desa kami tidak satupun mendapatkan RLTH,” kata dia, kemarin.

Padahal pihaknya telah mengusulkan kepada OPD terkait. program rumah kumuh ini yang justru tebarannya di desa-desa dengan status sosial-ekonomi lebih baik. Padahal banyak warga miskin ekstrem di desanya yang masih tinggal di rumah kumuh.

Apakah karena data desa kurang valid? Menurutnya, justru data di desa by name by address lengkap titik koordinat, nomor DTKS atau DTSEN. Lengkap juga dengan foto warga dan data lainnya. Yang belum matching, kata dia, antara eksekusi program dengan data, seperti Desa Taman Ayu masuk sebagai miskin ekstrem. ‘’Apa bentuk intervensinya ke sana? Harusnya program rumah kumuh ini diarahkan ke ke sana. Tapi kan ndak ada,” ujarnya kecewa.

Sementara itu , Wabup Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan program RTLH ini berdasarkan data miskin ekstrem. “Kita pastikan berdasarkan data miskin ekstrem,” katanya.

Pasalnya, proses verifikasi dan validasi calon penerimaan telah dilakukan oleh OPD. Contoh sebelumnya, dari 350 sasaran, ternyata hasil verifikasi 95 jiwa yang masuk kriteria miskin ekstrem, sehingga Bupati minta diverifikasi lagi semua agar 350 RLTH ini tepat sasaran.

Kemungkinan yang tidak tepat sasaran itu, bisa jadi verifikasi tidak detail. Namun itu program rumah kumuh dari BSPS Pusat, berbeda dengan RLTH dari APBD Pemkab dipastikan sesuai data miskin ekstrem. “Beberapa kali evaluasi itu kami dengan Kadis Perkim,” imbuhnya.

Pihaknya pun akan meminta kepada pusat agar program BSPS itu juga mengikuti DTSEN sebagai acuan supaya tepat sasaran.

Terkait ada desa miskin ekstrem yang tidak mendapatkan program RLTH, Wabup mengatakan itu akan ditangani bertahap. “Yang prioritas itu kami selesaikan tahun ini, tahun depan kan ada lagi,” ujarnya. (her)