Beranda blog Halaman 138

Bupati Lotim Upayakan PAD dari Rinjani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Upayakan PAD dari Rinjani
H. Haerul Warisin (EKBIS NTB/rus)

BUPATI Lombok Timur (Lotim), Haerul Warisin mengakui hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan hasil apa pun dari semua aktivitas wisata ke Gunung Rinjani.

Lotim masih memperjuangkan agar bisa mendapatkan uang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan di daerah.


“Dari Rinjani ini kita sedang upayakan,” ungkapnya menjawab media di Selong, kemarin.


Sementara itu, terkait pengembangan kawasan wisata Joben, Bupati menyampaikan bahwa proses perizinan telah mencapai tahap yang menggembirakan.

Lahan yang diberikan mencakup dua proyek lebih dan izin persetujuan dari Kementerian Kehutanan sudah keluar.
“Itu sudah izin persetujuan keluar, tinggal izin-izin pendukungnya, ini yang kita selesaikan dan pembayarannya artinya, ini sudah pasti ya,” jelasnya.

Pengembangan wisata Joben sebelumnya telah menjadi perhatian Pemkab Lotim.

Pada tahun 2025, Bupati Haerul Warisin bahkan sempat meminta tambahan lahan kepada Menteri Kehutanan untuk pengembangan kawasan wisata tersebut.


Setelah semua proses perizinan selesai, Bupati berencana berkoordinasi dengan Gubernur NTB untuk membahas skema pembagian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan Rinjani di Sembalun.


“Sudah kami bicarakan memang sama pak gubernur bahwa nanti ada pembagian, istilahnya mungkin tiket masuk atau cara yang lain untuk menjadi PAD kita, baik di kabupaten maupun di provinsi terhadap PNPB, yang ada di Sembalun ke Gunung Rinjani,” paparnya.


Sebagai informasi, berdasarkan data tahun 2024, PNBP dari kawasan Gunung Rinjani tercatat mencapai Rp22,5 miliar.

Pembagian pendapatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. (rus)

Gelontorkan Rp400 Juta, Revitalisasi Pasar Kuta Mandalika Berikan Efek Berganda

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gelontorkan Rp400 Juta, Revitalisasi Pasar Kuta Mandalika Berikan Efek Berganda
Lalu Sudiartawan ( EKBIS NTB/dok)

KETUA Komisi V DPRD NTB, Lalu Sudiartawan menilai langkah Pemerintah Provinsi merevitalisasi Pasar Rakyat Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, akan memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan selatan Lombok.


Sudiartawan menilai, Pasar Kuta Mandalika memiliki peran strategis karena berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan kelas dunia di NTB.

Ia meyakini penataan pasar tersebut akan meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pedagang lokal.


“Kami dari warga selatan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur atas atensinya terhadap kondisi Pasar Kuta.

Pasar tersebut berada di kawasan pariwisata, sehingga memiliki makna yang sangat penting dalam mendukung kawasan itu,” ujarnya, kemarin.


Sudiartawan pun mengapresiasi perhatian Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang mengalokasikan anggaran untuk membenahi pasar tersebut.

Lantaran menurutnya, selain menjadi penunjang destinasi wisata Mandalika, Pasar Kuta juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Karena itu, penataan yang dilakukan Pemprov NTB dinilai akan memberikan dampak ganda, baik bagi sektor pariwisata maupun pelaku usaha kecil.


“Kami sangat berterima kasih kepada kepala daerah Provinsi NTB dalam hal ini Pak Gub telah menaruh perhatiannya terhadap pasar Kuta Mandalika, disamping juga keberadaan pasar tersebut sangat strategis dalam perputaran ekonomi warga setempat,” tuturnya.


Politisi Gerindra itu berharap perhatian serupa juga diberikan kepada pasar-pasar rakyat lain yang berada di kawasan penyangga destinasi wisata di Lombok Tengah, seperti Pasar Mawun di Tumpak dan Pasar Selong Belanak.


“Harapan kami, perhatian yang sama juga diberikan kepada pasar-pasar di kawasan penyangga pariwisata seperti Pasar Mawun dan Pasar Selong Belanak karena keduanya berada di tengah kawasan wisata,” jelasnya.


Sebelumnya, Pemprov NTB menggelontorkan anggaran Rp400 juta untuk merevitalisasi Pasar Rakyat Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Penataan itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan pedagang dan masyarakat terkait kondisi pasar yang dinilai kurang tertata dan kurang nyaman. (era)

Disorot, Taman Rinjani Selong Tak Berpihak Kelompok Disabilitas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disorot, Taman Rinjani Selong Tak Berpihak Kelompok Disabilitas
DIGEMBOK - Jalur lalu lintas kelompok disabilitas yang digembok di Taman Rinjani Selong, Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan pengelola Taman Selong diharapkan segera mengevaluasi kondisi tersebut. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Lombok Independen Disabilitas Indonesia (LIDI) NTB menyoroti Taman Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), karena fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dianggap tidak berfungsi. Jalur kursi roda di taman tersebut dipasang palang besi dan digembok, sehingga hak penyandang disabilitas untuk mengakses ruang publik secara mandiri kembali terkunci.


Direktur LIDI NTB, Lalu Wisnu Pradipta, menyoroti kondisi Taman Rinjani Selong yang dinilai tidak berpihak pada kelompok difabel. “Di mana-mana sarana disabilitas diperlakukan sama. Dulu pernah terjadi di Unram dan Taman budaya. Setelah kami viralkan, akhirnya palang pintu dipotong,” ujar Lalu Wisnu menjawab Suara NTB, Senin (3/8).

Kini kejadian serupa kembali ditemukan di Taman Selong. Jalur yang seharusnya menjadi akses bagi pengguna kursi roda justru dipasang palang besi dan bahkan digembok. Ironisnya, masyarakat pun tidak mengetahui siapa yang memegang kunci gembok tersebut.


Lalu Wisnu mengungkapkan, rata-rata alasan pengelola taman adalah untuk mencegah kendaraan bermotor masuk ke area taman. Namun, ia menilai alasan tersebut tidak masuk akal.


Kondisi ini, menurut Lalu Wisnu, menunjukkan masih adanya cara pandang yang keliru terhadap aksesibilitas. Bisa jadi persoalannya bukan karena niat buruk, melainkan karena kurangnya pemahaman mengenai desain universal, minimnya konsultasi dengan penyandang disabilitas, atau lemahnya pengawasan dalam pengelolaan fasilitas publik. Namun apapun penyebabnya, hasil akhirnya tetap sama, masyarakat penyandang disabilitas kehilangan hak untuk mengakses ruang publik secara mandiri.


Lalu Wisnu memberikan tenggat waktu kepada pengelola Taman Rinjani Selong untuk memperbaiki aksesibilitas tersebut. Jika tidak ada perubahan, ia mengancam akan bertindak sendiri.


Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak atas aksesibilitas. Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan pelayanan tanpa diskriminasi. Berbagai regulasi teknis mengenai bangunan gedung dan penyediaan aksesibilitas bagi semua warga.


Aksesibilitas bukan sekadar membangun jalur kursi roda. Aksesibilitas adalah memastikan jalur itu benar-benar bisa digunakan.
Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang dapat dinikmati oleh siapa saja: anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Ketika jalur kursi roda justru dipalang dan digembok, maka yang terkunci bukan hanya pintu masuk, tetapi juga hak, martabat, dan rasa keadilan bagi warga negara.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lotim, H. Fathurrahman menegaskan langsung menindaklanjuti apa yang menjadi sorotan LIDI NTB tersebut. Dia menegaskan, memang akses untuk disabilitas tidak boleh ditutup.

Akses yang sudah dibangun itu harus tetap terbuka agar masyarakat berkebutuhan khusus ini bisa masuk ke taman Rinjani Selong dengan leluasa. (rus)

Dinas Pariwisata Lotim Akui Tiket Wisata Joben Terlalu Mahal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dinas Pariwisata Lotim Akui Tiket Wisata Joben Terlalu Mahal
(Suara NTB/rus) Mirayang

Selong (EKBIS NTB) -Tiket masuk wisata otak Kokok Joben, Lombok Timur (Lotim) sebesar Rp16 ribu per orang terbilang terlalu mahal. Besaran tiket itu perlu dikaji kembali agar bisa meningkatkan jumlah pengunjung.


Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Mirayang menyatakan selama ini dari tiket tersebut sebagian besar disetor sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hanya sebagian kecil masuk sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harapannya ke depan bisa dikaji kembali dan bisa lebih murah.


Diketahui, setelah kantongi izin prinsip dari Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan 25 hektare kawasan wisata Joben ini, Pemkab Lotim akan coba melakukan peninjauan kembali dan menata kawasan wisata Joben menjadi lebih baik.


Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Lombok Timur, Makruf Hadi enggan bicara soal besaran tiket masuk kawasan wisata yang notabenenya memang sebagian besar masuk kawasan TNGR tersebut.


Makruf hanya menegaskan Pemkab Lotim melalui salah satu BUMD-nya sudah mendapat izin prinsip dari BKPM atas permohonan Perizinan Berusaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PB PSWA). Selanjutnya masih ada persyaratan lain yang harus dilengkapi oleh BUMD tersebut sehingga dapat beroperasi atas usaha penyediaan sarana wisata alam di TNGR.


Mengenai PNBP, prinsipnya pengunjung masuk kawasan tetap ada pembayaran sebagai pendapatan negara. Namun, BUMD atau Pemkab Lotim diberi peluang membangun dan mengembangkan objek atraksi lain di areal konsesinya.


“Mungkin bisa berupa paket glamping/penginapan/kafe/flying fox, dan sebagainya, sehingga tidak hanya berkunjung ke kolam saja,” terangnya. (rus)

Dewan Dorong Penguatan Sistem Keamanan Objek Wisata di Lombok Tengah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dewan Dorong Penguatan Sistem Keamanan Objek Wisata di Lombok Tengah
(Suara NTB/dok) Saiful Muslim

MUSIBAH kecelakaan laut yang dialami empat wisatawan saat berwisata di kawasan Pantai Semeti, Desa Selong Belanak, Lombok Tengah akhir pekan kemarin, mendapat sorotan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng). Selain faktor human error, terjadinya kecelakaan laut tersebut bisa jadi penanda masih lemahnya sistem keamanan di objek wisata tersebut.


Tidak menutup kemungkinan kondisi yang sama juga terjadi di objek-objek wisata lainnya di daerah ini. Karena itu, penguatan standar keamanan di objek-objek wisata di daerah penting dilakukan dengan menambah fasilitas penunjang keamanan di objek wisata tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi hal serupa terjadi dimasa yang akan datang.


“Minimal dengan memasang tanda peringatan atau tanda bahaya di area-area yang dinilai berbahaya,” sebut aggota Komisi II DPRD Loteng Saiful Muslim, kepada Suara NTB, Senin (3/8).
Dengan begitu, setidaknya bisa memberikan gambaran kepada wisatawan di mana lokasi yang boleh dan tidak boleh dikunjungi.

Kalau kondisinya seperti sekarang ini jadi liar. Wisatawan semaunya mendatangi lokasi yang berbahaya, karena memang tidak ada peringatan. Sehingga terjadinya kecelakaan yang sampai memakan korban jiwa.


Hal tersebut, lanjut Saiful, sebenarnya sudah lama dan berkali-kali disampaikan ke pemerintah daerah. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya melihat belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah. “Sudah sejak 2025 lalu kita suarakan. Tapi belum ada tindakan sejauh ini,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.


Bahkan menurutnya, tidak hanya sebatas memasang tanda peringatan saja. Bila perlu di objek-objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan pemerintah daerah buatkan sarana penunjang wisatawan yang aman. Supaya wisatawan yang datang bisa berwisata dan menikmati objek wisata yang ada dengan aman dan nyaman.


Tentu untuk itu butuh dukungan anggaran dan pihaknya mendorong anggara bagi Dinas Pariwisata (Dispar) diperbesar. Karena dari objek-objek wisata tersebut juga bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga.


“Menurut kami hal ini (penguatan system keamanan di objek wisata) sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Agar wisatawan bisa berwisata dengan aman dan nyaman di daerah ini,” tandasnya. (kir)

Retail Modern di Lombok Tengah Tak Kunjung Ditutup, Perda Berpeluang Direvisi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Retail Modern di Lombok Tengah Tak Kunjung Ditutup, Perda Berpeluang Direvisi
(Suara NTB/dok) H. Lalu Firman Wijaya

Praya (EKBIS NTB) – Peraturan Daerah (Perda) Lombok Tengah (Loteng) Nomor 7 tahun 2021 yang salah satunya mengatur terkait retail modern berpeluang direvisi. Menyusul adanya temuan ketidaksinkronan aturan dalam perda tersebut dengan aturan yang lebih atas.

Namun untuk sampai ke arah itu, Pemkab Loteng sejauh ini masih menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) RI.


Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., ditemui Suara NTB di Praya Tengah, akhir pekan kemarin mengatakan, setahun setelah Perda No. 7/2021 terbit, ada terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satu poinnya mengatur soal izin berusaha. Persoalan kemudian muncul ketika Pemkab Loteng menerbitkan surat peringatan penutupan terhadap 25 retail modern pada bulan Mei 2026 lalu.


Terbitnya surat peringatan tersebut memang sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Perda No. 7/2021. Namun ketika masuk tahap akhir saat akan menuju proses pengusulan penutupan permananen terhadap 25 retail modern tersebut, ada ketidaksinkronan dengan aturan di atasnya.


“Sehingga supaya pemerintah daerah tidak salah, diputuskan untuk berkonsultasi dengan Kemenkum terlebih dahulu. Sekaligus meminta petunjuk terkait langkah yang diambil terkait persoalan tersebut,” terang Firman.


Hasil konsultasi dengan Kemenkum itulah yang nantinya menjadi dasar bagi Pemkab Loteng bertindak. Apakah akan terus melanjutkan proses penutupan retail modern melalui mekanisme pengusulan pencabutan izin usaha atau ada upaya lain.


Termasuk kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap Perda No. 7/2021 tersebut. “Ya kalau memang hasil konsultasi dengan Kemenhum dinyatakan ada ketidaksingkronan aturan, tidak menutup kemungkinan perda-nya direvisi,” sebutnya.


Artinya, apapun langkah yang diambil Pemkab Loteng nantinya itu sudah melalui proses konsultasi dengan pemerintah pusat. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah daerah harus sesuai dengan aturan yang ada, baik itu aturan di tingkat daerah hingga pusat.


“Misalnya, Perda No. 7/2021 diputusakan untuk direvisi, itu dilakukan bukan karena ada kepentingan lain. Tetapi lebih karena persoalan sinkronisasi aturan. Karena memang tidak boleh aturan di bawah bertentangan dengan aturan yang lebih atas,” tegas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini. (kir)

Kesejahteraan Nelayan Rendah Dipicu Minimnya Hilirisasi Produk Perikanan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kesejahteraan Nelayan Rendah Dipicu Minimnya Hilirisasi Produk Perikanan
Hilyana (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor kelautan dan perikanan di NTB menjadi sorotan. Setelah Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyebut NTP subsektor ini masih menjadi yang terendah dibanding subsektor pertanian lainnya, kalangan akademisi menilai persoalan utama terletak pada minimnya hilirisasi produk perikanan.


Pakar Kelautan Universitas Mataram (Unram), Prof. Hilyana, mengatakan karakteristik komoditas hasil laut yang mudah rusak membuat posisi tawar nelayan sangat lemah. Akibatnya, nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan secepat mungkin dengan harga yang sering kali jauh di bawah nilai ideal.


“Komoditas kelautan dan perikanan memiliki umur simpan yang sangat pendek. Setelah beberapa jam saja kualitasnya mulai menurun sehingga harga ikut anjlok. Karena itu nelayan tidak punya banyak pilihan selain segera menjual hasil tangkapannya,” ujar Prof. Hilyana.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab NTP subsektor perikanan sulit meningkat. Berbeda dengan komoditas pertanian lain yang masih dapat disimpan dalam waktu tertentu, hasil perikanan memiliki risiko kerusakan yang jauh lebih tinggi sehingga daya tawar produsen menjadi rendah.


Karena itu, Prof. Hilyana menegaskan hilirisasi merupakan solusi paling strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.


Ia mencontohkan komoditas udang yang selama ini sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Padahal, jika diproses terlebih dahulu, seperti dibuang kepala, dibersihkan, dibekukan, atau diolah menjadi produk siap konsumsi, nilai jualnya dapat meningkat signifikan sekaligus memperpanjang masa simpan.


“Hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah. Produk tidak lagi dijual mentah, tetapi sudah melalui proses sehingga harga lebih tinggi dan daya saingnya meningkat,” katanya.


Selain meningkatkan pendapatan nelayan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru. Menurut Prof. Hilyana, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat terserap pada industri pengolahan ikan maupun udang yang berkembang di daerah.


Ia menilai investasi di sektor perikanan selama ini memang belum berkembang optimal karena investor masih mempertimbangkan risiko bahan baku yang mudah rusak dan pasokan yang belum stabil.


Untuk itu, pemerintah daerah dinilai perlu menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian usaha sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di NTB. Dengan adanya industri hilir, investor tidak lagi hanya membeli bahan baku dari daerah, tetapi juga melakukan proses produksi di NTB sehingga nilai tambah tetap dinikmati masyarakat lokal.


“Hadirnya industri pengolahan akan menggerakkan ekonomi daerah. Nelayan memperoleh harga yang lebih baik, sementara masyarakat juga mendapatkan peluang kerja baru,” ujarnya.


Prof. Hilyana menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha juga menjadi faktor penting untuk mempercepat lahirnya industri hilirisasi perikanan di NTB.

Menurutnya, jika ekosistem tersebut terbentuk, subsektor kelautan dan perikanan berpeluang menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. (bul)

DPRD KLU Dorong Global Hub Dicoret dari RTRW

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD KLU Dorong Global Hub Dicoret dari RTRW
Hakamah (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai proyek Global Hub Kayangan sudah tidak lagi realistis untuk diwujudkan. Selain bergantung sepenuhnya pada investasi swasta, kondisi geografis wilayah pascagempa 2018 dinilai menjadi kendala besar bagi pengembangan kawasan industri berskala internasional tersebut.


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah, mengatakan legislatif telah meminta agar kawasan Global Hub dikeluarkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional maupun RTRW Provinsi NTB. Langkah itu dilakukan agar penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Utara tidak lagi mengakomodasi kawasan tersebut sebagai zona Global Hub.


“Kami sudah menyampaikan kepada Kementerian ATR/BPN saat konsultasi penyusunan RTRW. Informasi yang kami terima, usulan untuk mengeluarkan kawasan Global Hub dari tata ruang nasional sedang berproses,” ujar Hakamah.
Menurutnya, keberadaan Global Hub dalam RTRW justru tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, DPRD KLU menginginkan kawasan tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang lebih potensial dan sesuai karakter wilayah Lombok Utara.


“Kalau memang sudah dikeluarkan dari RTRW nasional, otomatis kami juga akan mengeluarkannya dari RTRW kabupaten. Arahnya lebih tepat untuk pengembangan pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, hingga agroindustri,” katanya di Mataram.


Hakamah menjelaskan, sejak awal konsep Global Hub dirancang sebagai kawasan industri terpadu yang mencakup pelabuhan internasional, galangan kapal, industri pengolahan hasil perikanan, hingga berbagai fasilitas industri lainnya. Namun, perkembangan selama lebih dari satu dekade menunjukkan proyek tersebut tidak mengalami kemajuan berarti.


Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah skema pembiayaan yang sepenuhnya mengandalkan investor swasta, bukan pembangunan yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau proyek ini dibiayai APBN tentu peluangnya lebih besar. Tetapi ini murni mengandalkan investor. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin investor mau membangun di lokasi tersebut?” ujarnya.


Selain persoalan investasi, Hakamah menilai kondisi topografi Lombok Utara setelah gempa bumi 2018 juga menjadi pertimbangan serius. Kawasan tersebut berada di daerah dengan tingkat kerawanan gempa, sehingga kurang menarik bagi investasi industri berskala besar.
“Pasca gempa, kondisi wilayah kita berubah. Tingkat kerawanan gempa masih tinggi sehingga tentu menjadi pertimbangan investor untuk membangun kawasan industri besar,” katanya.


Ia menambahkan, DPRD KLU telah beberapa kali menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian ATR/BPN. Respons pemerintah pusat, kata dia, cukup positif karena usulan penghapusan kawasan Global Hub dari RTRW Nasional sedang dalam proses.
“Kami yang memiliki wilayah di Kayangan sejak awal meminta agar kawasan Global Hub ini dikeluarkan dari tata ruang. Sekarang tinggal menunggu proses revisi di tingkat nasional dan provinsi,” ujarnya.


Menurut Hakamah, revisi RTRW Provinsi NTB juga perlu dilakukan karena hingga saat ini kawasan Global Hub masih tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB. Selama aturan tersebut belum direvisi, penyusunan RTRW kabupaten tetap harus mengacu pada regulasi di atasnya.


“Kami berharap revisi RTRW provinsi mengikuti perubahan di tingkat nasional sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian dengan kondisi daerah,” katanya.


Sebagai informasi, proyek Global Hub Kayangan mulai diperkenalkan sekitar tahun 2013 sebagai salah satu proyek strategis yang diharapkan menjadi pelabuhan komersial bertaraf internasional di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Lokasinya dipilih karena berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi salah satu lintasan utama pelayaran internasional.
Dalam masterplan awal, proyek ini tidak hanya membangun pelabuhan, tetapi juga kawasan kota mandiri yang dilengkapi kawasan industri, pergudangan, logistik, perdagangan, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Proyek tersebut sempat digadang-gadang menjadi salah satu investasi terbesar di Nusa Tenggara Barat.
Namun hingga kini pembangunan tidak pernah terealisasi. Izin lokasi investasi bahkan telah berakhir pada 2021 tanpa adanya perkembangan signifikan. (bul)

Laba Bersih Meningkat, Dewan Apresiasi Kinerja Manajemen Baru Bank NTB Syariah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Laba Bersih Meningkat, Dewan Apresiasi Kinerja Manajemen Baru Bank NTB Syariah
Sambirang Ahmadi (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Komisi III DPRD NTB mengapresiasi kinerja manajemen baru Bank NTB Syariah. Pasalnya dalam waktu yang relatif singkat, tren pendapatan dan profitabilitas Bank NTB syariah menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Pada periode Januari-Juni atau semester pertama 2026 ini saja, perusahaan sudah membukukan laba bersih Rp 102,54 miliar.

“Artinya secara profitabilitas kinerja sudah sangat membaik,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi setelah menggelar rapat bersama jajaran direksi Bank NTB Syariah terkait dengan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurut Sambirang, laba ini meningkat tajam hingga 1.505 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 6,39 miliar. Dengan tren yang terus membaik, bank daerah kebanggaan Provinsi NTB itu diperkirakan bisa mengantongi laba bersih hingga Rp 210 miliar hingga akhir Desember tahun ini.

Sehingga peningkatan laba juga bakal diikuti dengan setoran dividen ke kas daerah. “Sudah pasti dividen pasti naik. Kami prediksi setoran dividen sampai Rp90 miliar ke provinsi saja,” ungkap Sambirang.

Jika digabungkan dengan 10 kabupaten/kota se-NTB, maka total dividen Bank NTB Syariah tahun buku 2026 bisa mencapai lebih dari Rp 200 miliar. Proyeksi ini meningkat jika dibandingkan dengan dividen tahun ini sebesar Rp 176 miliar.

“Sekarang kan setoran dividen ke pemprov saja sebesar Rp 72,80 miliar. Maka kita proyeksikan naik jadi Rp 90 miliar tahun depan,” jelas politisi PKS itu.

Meski kinerja pendapatan dan profitabilitas naik, tapi BUMD itu tetap memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya pada pembiayaan sektor produktif, khususnya untuk usaha mikro. Sejauh ini pembiayaan sektor konsumtif masih mendominasi.

Karena itu Komisi II DPRD NTB tetap memberi saran agar BUMD bidang perbankan itu memberi porsi pada pembiayaan UMKM untuk kredit produktif. Sejauh ini Bank NTB Syariah memang mulai agresif menyalurkan pembiayaan mikro.

Per Januari-Juli 2026 sudah ada 1.045 debitur dengan plafon Rp 58,5 miliar yang disalurkan. “Ini sudah membaik. Tapi kami minta harus terus dinaikkan lagi nominalnya,” papar Sambirang.

Ditegaskan, pihaknya tidak ingin BUMD hanya menjadi sumber pendapatan daerah. Tapi harus juga memberikan daya ungkit ekonomi riil masyarakat melalui sektor UMKM. “Dengan menyentuh UMKM ini bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Sasarannya adalah UMKM yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang di kabupaten/kota. Mulai dari pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, perdangan serta peternakan. Sehingga kredit produktif ini harus menyasar ke sektor riel UMKM di setiap kabupaten/kota. (ndi)

Warga Terdampak SPALD-T akan Terima Kompensasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga Terdampak SPALD-T akan Terima Kompensasi
Lale Widiahning (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan tim appraisal akan melakukan penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T). Penilaian tersebut menjadi dasar pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, khususnya akibat pekerjaan penggalian jaringan pipa.

Sebelumnya, pelaksanaan proyek SPALD-T yang didanai Bank Dunia di Kota Mataram menuai keluhan dari masyarakat. Aktivitas penggalian jaringan pipa di sejumlah ruas jalan dan kawasan pertokoan dinilai mengganggu aktivitas usaha warga. Bahkan, sebagian pemilik warung dan toko terpaksa menutup usahanya sementara selama proses pengerjaan berlangsung.

Keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan dampak ekonomi yang muncul akibat terganggunya akses menuju lokasi usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan omzet selama pekerjaan penggalian berlangsung.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan sebagian besar masyarakat saat ini menunggu kepastian pencairan dana kompensasi yang telah menjadi bagian dari pelaksanaan proyek.

“Banyak warga mengeluhkan karena mereka menunggu kompensasi. Ketika ada penggalian di depan warung atau toko, mereka terpaksa menutup usahanya untuk sementara,” ujarnya, Senin (3/8).

Lale menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram terus memfasilitasi komunikasi antara masyarakat terdampak dengan pelaksana proyek. Namun, sebelum kompensasi dicairkan, tim appraisal independen harus terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap besaran kerugian yang dialami setiap pelaku usaha.

Menurutnya, kementerian melalui balai pelaksana proyek telah menunjuk tim appraisal untuk menghitung nilai kerugian berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“Setelah appraisal mengeluarkan nilai yang wajar, barulah dana kompensasi tersebut dapat dicairkan,” katanya.

Saat ini, pekerjaan penggalian jaringan pipa berlangsung di sejumlah wilayah Kecamatan Ampenan, antara lain Kelurahan Banjar, Dayan Peken, dan Taman Sari. Kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas perdagangan masyarakat sehingga dampak proyek lebih banyak dirasakan oleh para pelaku usaha.

Lale juga meluruskan informasi terkait lokasi pembangunan stasiun pompa air limbah. Ia memastikan lokasi pembangunan tidak berubah dan tetap berada di kawasan Taman Jangkar sesuai dengan rencana awal.

Pihaknya berharap proses penilaian oleh tim appraisal dapat segera rampung sehingga kompensasi bagi masyarakat terdampak bisa segera dicairkan.

Secara keseluruhan, proyek SPALD-T menargetkan pembangunan layanan bagi 13.500 sambungan rumah (SR). Sebanyak 4.000 SR didanai melalui program pemerintah pusat yang didukung Bank Dunia, sedangkan 9.500 SR lainnya akan dibangun secara bertahap oleh Pemerintah Kota Mataram.

Proyek SPALD-T merupakan salah satu proyek sanitasi terbesar yang tengah dilaksanakan di Kota Mataram dengan nilai investasi sekitar Rp700 miliar melalui dukungan pendanaan Bank Dunia bersama pemerintah pusat. Program ini bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik guna memperbaiki kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. (pan)

1...137138139...1,071Halaman 138 dari 1,071