Beranda blog Halaman 139

Baznas Kota Mataram Targetkan Renovasi 56 RTLH

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Baznas Kota Mataram Targetkan Renovasi 56 RTLH
H. Djaswad (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram mulai melaksanakan program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahap awal, sebanyak 26 unit rumah akan ditangani, terdiri atas 15 unit yang dibangun kembali karena mengalami kerusakan berat dan 11 unit yang direnovasi karena struktur bangunannya masih layak.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu agar lebih sehat, aman, dan layak huni, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Mataram.

Ketua Baznas Kota Mataram, H. Djaswad, mengatakan program pemugaran RTLH pada 2026 ditargetkan menyasar 56 unit rumah warga kurang mampu. Jumlah tersebut terdiri atas 26 unit yang dibiayai Baznas Kota Mataram, 10 unit dari Baznas Provinsi NTB, dan 20 unit melalui APBD Provinsi NTB.

Meski demikian, jumlah penerima bantuan masih berpeluang bertambah apabila penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah tahun ini meningkat.

“Tidak menutup kemungkinan RTLH bisa bertambah kalau ada anggaran nanti,” ujarnya, Senin (3/8).

Djaswad menjelaskan, pelaksanaan program yang dibiayai Baznas Kota Mataram telah dimulai untuk 26 unit rumah, dengan rincian 19 unit berada di Kelurahan Karang Kemong dan tujuh unit di Kecamatan Ampenan. Dari jumlah tersebut, enam unit sudah mulai dikerjakan, sedangkan 20 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.

Ia menambahkan, dari total 26 unit tersebut, sebanyak 15 rumah dibangun kembali dari nol karena mengalami kerusakan berat. Sementara itu, 11 unit lainnya hanya direnovasi pada beberapa bagian karena kondisi struktur bangunan masih cukup kokoh.

“Untuk program bangun baru, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp25 juta per unit, sedangkan untuk renovasi masing-masing sebesar Rp20 juta per unit,” katanya.

Selain program yang didanai Baznas Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan bantuan pemugaran untuk 30 unit RTLH dengan nilai rata-rata Rp25 juta per unit. Penetapan penerima bantuan telah melalui proses validasi berdasarkan data by name by address.

Dengan alokasi tersebut, total anggaran bantuan RTLH dari Pemerintah Provinsi NTB untuk Kota Mataram mencapai sekitar Rp750 juta.

Program pemugaran RTLH itu ditargetkan rampung pada akhir 2026. Mantan Sekretaris Daerah Kota Mataram tersebut mengatakan, jumlah bantuan RTLH dari Pemerintah Provinsi NTB tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 25 unit. Penambahan kuota itu diberikan karena Kota Mataram dinilai berhasil melaksanakan program secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Keberhasilan tersebut telah dibuktikan melalui verifikasi lapangan yang dilakukan langsung oleh tim Pemerintah Provinsi NTB.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja tersebut, Baznas Kota Mataram pada 2025 menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi NTB atas pelaporan dan pelaksanaan program pemugaran RTLH. (pan)

Bantuan Beras CPP di Mataram Disalurkan Sekaligus 30 Kilogram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bantuan Beras CPP di Mataram Disalurkan Sekaligus 30 Kilogram
BANTUAN - Warga mengantre untuk menerima bantuan CPP berupa beras dan minyak goreng di Kantor Lurah Mataram Barat yang dipotret beberapa waktu lalu. Kini, bantuan beras tersebut akan disalurkan sekaligus 30 kilogram. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Masyarakat penerima manfaat Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kota Mataram dipastikan akan menerima bantuan beras sekaligus sebanyak 30 kilogram. Bantuan tersebut merupakan akumulasi alokasi selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dapat direalisasikan pada Agustus ini setelah seluruh proses administrasi dan teknis dinyatakan siap.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, Sudirman, mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari Perum Bulog mengenai perubahan skema penyaluran bantuan pangan (Bapang). Jika pada periode sebelumnya bantuan umumnya disalurkan untuk satu hingga dua bulan, kali ini pemerintah memutuskan menggabungkan alokasi selama tiga bulan dalam satu kali penyaluran.

“Jadi, ini untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September, sehingga masyarakat langsung menerima 30 kilogram beras. Intinya, kita masih menunggu semuanya benar-benar clear agar bantuan bisa disalurkan bulan ini,” ujarnya, Senin (3/8).

Menurut Sudirman, perubahan skema tersebut menjadi salah satu penyebab penyaluran bantuan mengalami keterlambatan. Semula, Bulog merencanakan penyaluran hanya untuk alokasi Juli dengan jumlah 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, dalam perkembangannya pemerintah pusat mengubah mekanisme penyaluran sehingga seluruh alokasi tiga bulan digabungkan menjadi satu kali distribusi.

“Karena ada perubahan skema dari pusat, penyalurannya sempat tertunda. Sekarang digabung menjadi tiga bulan sekaligus,” jelasnya.

Ia menambahkan, pola penyaluran kali ini juga berbeda karena masyarakat tidak lagi menerima minyak goreng yang sebelumnya menjadi bagian dari paket bantuan pangan. Meski belum ada penjelasan resmi mengenai kebijakan tersebut, Sudirman menduga penghentian bantuan minyak goreng berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Kendati terdapat perubahan jenis bantuan yang diterima masyarakat, hingga kini DKP Kota Mataram belum menerima laporan adanya keberatan atau protes dari keluarga penerima manfaat. Menurutnya, masyarakat lebih mengutamakan bantuan beras yang dinilai paling dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

“Selama ini belum ada yang saya dengar memprotes. Alhamdulillah, masyarakat bersabar dan tetap bersyukur karena masih menerima bantuan berupa beras,” katanya.

Sudirman menyampaikan, jumlah penerima manfaat bantuan Cadangan Pangan Pemerintah di Kota Mataram masih mengacu pada data periode sebelumnya, yakni sebanyak 31.127 keluarga penerima manfaat. Data tersebut masih menjadi dasar penyaluran hingga adanya pembaruan dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah penerima manfaat pada periode berikutnya. Hanya saja, apabila terjadi penyesuaian data, peningkatannya diperkirakan tidak akan terlalu signifikan.

Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus membantu mengendalikan dampak kenaikan harga bahan pokok. Melalui penyaluran beras secara berkala, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat dapat terpenuhi. (pan)

Anggarkan Rp5 Juta per Lingkungan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggarkan Rp5 Juta per Lingkungan
Arizkiwan Mardjun (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Karang Pule mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 juta untuk setiap lingkungan guna membangun tempat dedoro. Hingga saat ini, sebanyak 25 unit tempat dedoro telah dibangun di tujuh lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Karang Pule.

Lurah Karang Pule, Arizkiwan Mardjun, mengatakan anggaran pembangunan tempat dedoro pada tahun ini diberikan sebesar Rp5 juta untuk masing-masing lingkungan. Dana tersebut digunakan untuk membangun tempat dedoro berbahan gumbleng.

“Setiap lingkungan mendapat anggaran Rp5 juta. Berapa unit yang dibangun disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing lingkungan,” ujarnya, Senin (3/8).

Menurut Arizkiwan, setiap lingkungan diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan anggaran tersebut sesuai kreativitas masing-masing karena desain dan model tempat dedoro tidak sama. Oleh sebab itu, pemerintah kelurahan tidak menetapkan jumlah unit yang harus dibangun di setiap lingkungan.

Meski demikian, pemerintah kelurahan menargetkan setiap lingkungan memiliki sekitar 20 titik tempat dedoro. Namun, target tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan lahan di masing-masing wilayah.

“Target kami, kalau memungkinkan, dari tujuh lingkungan itu masing-masing memiliki 20 titik. Namun, kami juga melihat kondisi di lapangan karena ada beberapa lingkungan yang memiliki keterbatasan lahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila target 20 titik tidak dapat dipenuhi, pembangunan tempat dedoro akan dimaksimalkan secara realistis sesuai kondisi di lapangan. Lingkungan yang memiliki lahan lebih luas akan diupayakan membangun lebih banyak tempat dedoro, sedangkan lingkungan yang padat penduduk akan menyesuaikan dengan ketersediaan lahan.

“Ada lingkungan yang bisa mencapai 20 titik, tetapi ada juga yang hanya lima titik karena wilayahnya padat penduduk,” katanya.

Hingga saat ini, pembangunan tempat dedoro paling banyak dilakukan di Lingkungan Perumahan Kekalik karena didukung ketersediaan lahan yang memadai. Sebaliknya, di kawasan kampus, seperti Lingkungan Pandan Mas Timur dan Pandan Mas Barat, jumlah tempat dedoro yang dibangun masih relatif sedikit akibat keterbatasan lahan.

Pemerintah Kelurahan Karang Pule berharap pembangunan tempat dedoro dapat terus ditingkatkan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang. Selain memperkuat penataan lingkungan, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan di setiap wilayah. (pan)

Dekatkan Layanan ke Lombok Utara, Astra Motor NTB Resmikan POS Honda Tanjung

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Utara (Ekbis NTB) – Astra Motor NTB resmi membuka POS Honda Astra Motor Tanjung di Kabupaten Lombok Utara pada Sabtu (1/8/2026). Peresmian jaringan baru ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan penjualan unit sepeda motor sekaligus memperkuat layanan purna jual (aftersales) bagi masyarakat Tanjung dan sekitarnya.

Acara peresmian ini dihadiri oleh manajemen Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor Honda di Nusa Tenggara Barat, perwakilan jaringan dealer, serta tokoh masyarakat dan konsumen setempat.

Layanan Lengkap 3S dan Honda Care

POS Honda Astra Motor Tanjung hadir memberikan fasilitas terpadu (one-stop service). Layanan yang disediakan meliputi penjualan unit sepeda motor, Kupon Perawatan Berkala (KPB), servis reguler, pengantian suku cadang asli Honda (AHM Oil & Parts), hingga layanan darurat Honda Care.

Technical Service Manager Astra Motor NTB, Rangga Noviar, menyampaikan bahwa pembukaan POS baru ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan di Lombok Utara.

“Dengan layanan yang lengkap, mekanik tersertifikasi, serta promo menarik pada masa peluncuran, kami optimistis POS Honda Tanjung akan memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan pelanggan serta memperkuat posisi Honda sebagai pilihan utama masyarakat,” ujar Rangga.

Kapasitas Servis Hingga 50 Unit per Hari

Untuk menjamin purna jual yang optimal, POS Honda Tanjung didukung oleh teknisi handal berstandar Astra Honda. Bengkel ini diproyeksikan mampu melayani 40 hingga 50 unit sepeda motor per hari.

Tak hanya itu, kenyamanan konsumen juga menjadi prioritas. POS Honda Tanjung menyediakan ruang tunggu ber-AC lengkap dengan fasilitas kopi dan teh gratis, serta pemeliharaan tekanan ban (isi angin) gratis bagi masyarakat umum.

Promo Launching dan Integrasi Motorku X

Selama periode launching, Astra Motor NTB menawarkan paket promo servis hemat. Khusus bagi 100 konsumen pertama, tersedia bonus gratis oli gardan atau busi (sesuai ketentuan berlaku).

Pada kesempatan yang sama, Astra Motor NTB turut mempopulerkan penggunaan aplikasi Motorku X. Aplikasi digital ini mempermudah konsumen untuk melakukan booking servis, memantau riwayat perawatan kendaraan, hingga mengklaim berbagai promo menarik langsung dari ponsel.

Melalui hadirnya POS Honda Tanjung, Astra Motor NTB berharap dapat terus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas demi mendukung aksesibilitas transportasi masyarakat di Lombok Utara. (r/fan)

PLN UIP Nusra Perkuat Dialog dengan Pemangku Kepentingan dalam Forum Komunikasi Proyek Panas Bumi Flores dan Lembata

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Maumere (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menghadiri Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Proyek Panas Bumi Flores dan Lembata yang diselenggarakan di Kampus II IFTK Ledalero, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/7).

Kehadiran PLN dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus membangun dialog yang terbuka dengan pemerintah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan energi panas bumi di Flores dan Lembata.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, bersama VP Panas Bumi PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Maternikus Tigor M. Situmorang dan Manager UPP Nusra 3 Agung Triwibowo hadir secara langsung untuk mendengarkan berbagai pandangan, masukan, harapan, maupun kekhawatiran masyarakat terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko dan PLTP Ulumbu.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai perkembangan geothermal Flores dan Lembata, dilanjutkan pembahasan prinsip Laudato Si’ serta penyampaian rekomendasi pengelolaan proyek panas bumi di Flores dan Lembata.

Seluruh peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan mengenai berbagai aspek pengembangan panas bumi, mulai dari lingkungan, sumber daya air, tanah adat, sosial budaya, hingga manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga menyampaikan berbagai penjelasan terkait pengembangan proyek panas bumi, termasuk aspek pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya air, serta berbagai langkah mitigasi yang telah dan akan terus dilakukan selama pelaksanaan proyek.

Sementara itu, VP Panas Bumi PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Maternikus Tigor M. Situmorang, mengatakan bahwa berbagai pandangan yang disampaikan dalam forum menjadi masukan berharga bagi PLN dalam menjalankan pengembangan proyek panas bumi.

“Pengembangan panas bumi merupakan proses yang memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap masukan yang kami terima menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan pelaksanaan proyek, sehingga pengembangannya dapat berjalan sesuai ketentuan, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Tigor.

Sementara itu, Manager UPP Nusra 3, Agung Triwibowo, menyampaikan bahwa komunikasi yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan PLTP Ulumbu.

“PLN berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog sehingga setiap isu maupun pertanyaan dari masyarakat dapat dijawab secara terbuka, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami meyakini bahwa komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan dan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek,” kata Agung.

Menutup rangkaian penyampaian PLN dalam forum tersebut, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menegaskan bahwa dialog dengan para pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam setiap tahapan pengembangan proyek panas bumi.

“Kami hadir untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, masukan, maupun kekhawatiran yang berkembang di masyarakat. Setiap pandangan menjadi bahan evaluasi bagi PLN agar pengembangan panas bumi dapat berjalan secara lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Manurung.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan panas bumi tidak hanya diukur dari tercapainya pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Dalam setiap tahapan proyek, PLN terus mengedepankan komunikasi yang terbuka melalui sosialisasi, Forum Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), serta dialog bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat, termasuk melalui pertemuan di rumah-rumah adat. Kami meyakini bahwa pengembangan energi panas bumi harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap nilai-nilai sosial budaya, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Manurung.

PT PLN (Persero) UIP Nusra menghargai berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum tersebut sebagai bagian dari proses dialog yang konstruktif. PLN berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, menjalankan setiap tahapan pengembangan proyek sesuai ketentuan yang berlaku, serta terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan proyek dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.(bul)

Musda HKTI dan Inspirasi FELDA: Jalan Baru Membangun Pertanian NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Oleh: Prof. Riduan Mas’ud
Guru Besar Ilmu Ekonomi Syariah UIN Mataram dan Anggota Dewan Pakar HKTI NTB

Di tengah berbagai tantangan global—mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, hingga alih fungsi lahan—sektor pertanian Indonesia menghadapi persoalan yang sesungguhnya telah berlangsung lama, yaitu fragmentasi kepemilikan lahan. Di banyak daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagian besar petani merupakan petani gurem yang mengelola lahan kurang dari setengah hektare. Kondisi ini menyebabkan produktivitas sulit meningkat, biaya produksi tinggi, penggunaan teknologi terbatas, dan posisi tawar petani tetap lemah.

Karena itu, gagasan yang disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB patut diapresiasi sebagai sebuah paradigma baru pembangunan pertanian. Dengan mengangkat inspirasi dari Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia, Gubernur menawarkan konsep konsolidasi pengelolaan lahan secara kolektif melalui kelembagaan seperti koperasi multipihak tanpa menghilangkan hak kepemilikan petani.

Gagasan tersebut sesungguhnya menjawab akar persoalan pertanian Indonesia. Selama ini kebijakan lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi, sementara persoalan kelembagaan ekonomi petani belum terselesaikan secara mendasar.

Ekonom pertanian pemenang Nobel, Theodore W. Schultz, dalam Transforming Traditional Agriculture menjelaskan bahwa petani kecil sebenarnya rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Rendahnya produktivitas bukan disebabkan rendahnya kemampuan petani, melainkan terbatasnya akses terhadap teknologi, modal, informasi, dan kelembagaan yang mendukung. Dengan kata lain, ketika sistem ekonomi diperbaiki, petani akan mampu meningkatkan produktivitasnya.

Belajar dari FELDA

Malaysia menjadi salah satu negara yang berhasil melakukan transformasi pedesaan melalui FELDA. Dibentuk sejak 1956, FELDA bukan sekadar proyek redistribusi lahan, tetapi lembaga pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan penyediaan lahan, pembiayaan, pendampingan, infrastruktur, pemasaran, hingga pengolahan hasil perkebunan.

Keberhasilan FELDA tidak terletak pada luas lahannya semata, tetapi pada kemampuannya membangun economies of scale. Dengan pengelolaan secara kolektif, penggunaan alat mesin pertanian menjadi efisien, biaya logistik turun, akses pembiayaan lebih mudah, serta pemasaran memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat.

Yang menarik, Gubernur NTB L. M Iqbal, secara tegas menyampaikan bahwa NTB tidak akan menyalin sistem FELDA secara utuh. Pernyataan ini menunjukkan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan. Setiap negara memiliki sejarah agraria, budaya, dan struktur sosial yang berbeda. Yang diambil adalah prinsip keberhasilannya, bukan bentuk kelembagaannya secara kaku.

Konsolidasi Lahan Tanpa Menghilangkan Hak Milik

Masih banyak masyarakat yang menganggap konsolidasi lahan identik dengan pengambilalihan tanah. Padahal konsep yang ditawarkan justru sebaliknya.

Petani tetap menjadi pemilik sah lahannya. Yang dikonsolidasikan adalah proses pengelolaannya. Mulai dari penyiapan lahan, penggunaan alsintan, pembelian pupuk, penggunaan benih unggul, irigasi, panen, hingga pemasaran dilakukan secara bersama.

Konsep ini sangat dekat dengan teori Collective Action yang dikembangkan Elinor Ostrom, penerima Nobel Ekonomi tahun 2009. Ostrom membuktikan bahwa masyarakat mampu mengelola sumber daya bersama secara efektif apabila didukung aturan kelembagaan yang baik, transparan, dan partisipatif.

Dalam konteks NTB, koperasi multipihak dapat menjadi instrumen modern untuk mewujudkan aksi kolektif tersebut. Tidak hanya petani yang menjadi anggota, tetapi juga pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMDes, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, hingga industri pengolahan.

Meningkatkan Skala Ekonomi Petani

Salah satu penyebab tingginya biaya produksi pertanian adalah kecilnya skala usaha. Membeli pupuk sedikit tentu lebih mahal dibanding pembelian kolektif. Menyewa traktor sendiri jauh lebih mahal dibanding penggunaan bersama.

Inilah yang disebut economies of scale.

Michael Porter dalam teori Competitive Advantage menjelaskan bahwa daya saing tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga efisiensi sistem produksi dan rantai nilai (value chain). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan petani merupakan bagian dari strategi meningkatkan daya saing daerah.

Data pertengahan tahun 2026 menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani NTB telah mencapai angka 131, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 127. Nilai Tukar Usaha Pertanian bahkan mencapai 135. Capaian tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan pertanian NTB berada pada jalur yang positif.

Namun, sebagaimana target yang disampaikan Gubernur Miq Iqbal, NTP idealnya terus didorong mendekati angka 150. Target tersebut tidak mungkin dicapai hanya dengan meningkatkan produksi. Yang lebih penting adalah menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan nilai tambah.

Hilirisasi sebagai Tahap Berikutnya

Transformasi pertanian tidak berhenti pada konsolidasi lahan. Tahap berikutnya adalah hilirisasi.

NTB memiliki potensi besar pada komoditas jagung, padi, bawang merah, cabai, tembakau, kopi, kakao, kelapa, vanili, hingga hortikultura. Selama ini sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah.

Padahal nilai ekonomi terbesar justru berada pada produk olahan.

Jagung dapat diolah menjadi pakan ternak, tepung, pati, hingga bioetanol. Tembakau dapat dikembangkan menjadi produk farmasi dan kosmetik berbasis nikotin alami. Vanili tidak hanya dijual dalam bentuk polong, tetapi dapat menjadi ekstrak premium bernilai ekspor tinggi. Demikian pula kopi dan rempah-rempah NTB yang memiliki peluang besar memasuki pasar global.

Dengan demikian, konsolidasi lahan harus dihubungkan dengan pembangunan industri pengolahan berbasis desa agar manfaat ekonomi tidak keluar dari daerah.

Perspektif Ekonomi Syariah

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim, pembangunan pertanian NTB memiliki peluang besar mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah.

Konsep koperasi multipihak sangat dekat dengan akad syirkah, yaitu kerja sama yang dilandasi keadilan, transparansi, dan pembagian manfaat secara proporsional.

Sementara semangat gotong royong mencerminkan prinsip ta’awun yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi Islam.

Pertanian bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari menjaga kemaslahatan (maqashid al-syariah), terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal), menjaga kehidupan (hifz al-nafs), dan menjaga keberlanjutan generasi (hifz al-nasl).

Karena itu, pembangunan pertanian modern tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial.

Peran Strategis HKTI

Musda IX HKTI memiliki arti penting karena berlangsung pada momentum ketika arah pembangunan pertanian NTB sedang mengalami transformasi.

Terpilihnya kembali H. Willgo Zainar, S.E., M.B.A. sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi NTB diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan generasi muda.

HKTI harus bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya memperjuangkan aspirasi petani, tetapi juga menjadi pusat inovasi, inkubasi bisnis pertanian, digitalisasi, serta pengembangan agribisnis modern.

Menuju NTB Makmur Mendunia

Visi “NTB Makmur Mendunia” membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat. Dan fondasi tersebut tidak lain adalah pertanian.

Apabila konsolidasi pengelolaan lahan mampu diwujudkan, diikuti hilirisasi industri, digitalisasi pemasaran, pembiayaan syariah, penguatan koperasi, serta regenerasi petani muda, maka pertanian NTB tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah, tetapi juga menjadi kekuatan ekspor nasional.

Pada akhirnya, inspirasi dari FELDA bukanlah tentang meniru Malaysia. Yang lebih penting adalah menumbuhkan keberanian melakukan perubahan. Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada negara yang menjadi maju tanpa melakukan reformasi di sektor pertanian.

Musda HKTI telah membuka ruang bagi lahirnya paradigma baru pembangunan pertanian NTB. Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan bergandengan tangan menjadikan pertanian sebagai sektor yang modern, efisien, inklusif, dan bernilai tambah tinggi. Dengan semangat kolaborasi tersebut, cita-cita mewujudkan NTB Makmur Mendunia dan menyongsong Indonesia Emas 2045 bukanlah sebuah angan, melainkan masa depan yang dapat diwujudkan bersama.(*)

Anggaran BTT Tersisa Hanya Rp12 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggaran BTT Tersisa Hanya Rp12 Miliar
(EKBIS NTB/ils) Kaharuddin


Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)– Alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) di Kabupaten Sumbawa tersisa Rp12 miliar dari alokasi anggaran Rp20 miliar.

Anggaran ini berpotensi bertambah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan, karena mempertimbangan berbagai aspek terutama bencana alam.


“Kita sudah keluarkan sekitar Rp8 miliar untuk penanganan sejumlah bencana yang terjadi selama 6 bulan terakhir.

Termasuk juga untuk pembiayaan kebutuhan mendesak lainnya,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, pekan kemarin.


Kahar melanjutkan, anggaran itu mayoritas dikeluarkan pemerintah untuk penanganan banjir termasuk dampak kerusakan yang timbul dari musibah tersebut. Salah satunya penanganan jaringan irigasi yang tertutup sedimentasi dan tebing yang longsor.


Selain penanganan bencana, anggaran tersebut juga digunakan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Ia mencontohkan, wajib pajak yang menyetorkan ke daerah senilai Rp20 miliar, setelah diteliti yang seharusnya dibayarkan hanya Rp10 miliar.


“Jadi, kelebihan tersebut harus kita kembalikan melalui anggaran BTT. Termasuk juga untuk penanganan kebakaran,” ujarnya.


Ia menyebutkan, sebenarnya alokasi anggaran BTT sebesar Rp20 miliar tersebut dinilai belum sesuai dengan saran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, sesuai arahan dari pemerintah pusat bahwa alokasi BTT sebesar 1,5-5 persen dari nilai APBD secara keseluruhan.


Pihaknya mengkhawatirkan apabila dipaksakan mengalokasikan BTT sesuai arahan dari Kemendagri, tetapi tidak terpakai karena tidak adanya bencana maka dikhawatirkan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).


“Efektivitas dan efisiensi juga tetap kita tekankan di perencanaan, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk BTT disesuaikan dengan kondisi dan tren bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir,” tukasnya. (ils)


Investasi Sektor Wisata Sandro Pole Capai Rp169 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Investasi Sektor Wisata Sandro Pole Capai Rp169 Miliar
( EKBIS NTB/ils) Andi Kusmayad


Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)– Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, mencatat nilai investasi di kawasan Sandro Pole mencapai Rp169 miliar.

Luas lahan investasi yang disiapkan pemerintah sekitar 20 hektar.
“Modal yang diperlukan sekitar Rp169 miliar dan akan kita arahkan menjadi destinasi pariwisata ultra premium dan premium,karena di kawasan Samota ada tujuh keajaiban,” kata Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Sumbawa, Andi Kusmayadi, pekan kemarin.


Selain tujuh keajaiban kawasan tersebut, juga berada di wilayah konservasi.

Salah satu yang menjadi daya tarik sehingga pertumbuhannya mencari 1.000 persen yakni dengan adanya salah satu spesies langka yang dilindungi yakni hiu paus atau whale shark.


“Nilai ekonomi di kawasan Samota juga ditaksir mencapai Rp896 miliar termasuk jasa serta ekosistem yang berada di kawasan konservasi hiu paus tersebut,” ucapnya.


Posisi Sandro Pole nantinya akan dijadikan sebagai gerbang masuk ke destinasi lainnya yang berada di kawasan tersebut.

Pasalnya, Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu destinasi wisata yang dianggap genuine atau murni oleh para Yatcher yang datang ke Sumbawa. Keindahan destinasi ini dinilai hampir sama dengan Raja Ampat di Papua.


Untuk mempercepat terwujudnya wisata premium dan ultra premium saat ini, pemerintah terus menyiapkan proposal untuk diajukan ke Investments Ready to Offer (IPPRO). Termasuk juga beberapa pulau kecil yang berada di sekitar kawasan teluk saleh untuk dipasarkan kepada para investor.


“Hasil identifikasi awal kita ada sekitar 50 pulau-pulau kecil dengan keunikan masing-masing.

Pulau kecil juga akan terus kita kembangkan menjadi sektor pariwisata tematik,” ucapnya.


Ia memastikan dengan pola pengembangan yang dilakukan pemerintah, maka Kabupaten Sumbawa tidak lagi menjadi lokasi transit saja, melainkan akan menjadi pusat kunjungan bagi para wisatawan menuju ke Labuhan Bajo di NTT.

“Kita menginginkan bahwa wisatawan akan menjadikan Sumbawa sebagai destinasi tujuan bukan lagi transit. Karena selama ini Sumbawa hanya menjadi wilayah perlintasan menuju Lombok dan labuhan Bajo,” tambahnya. (ils)

i

Agen Bus Diminta Arahkan Penumpang ke Terminal Tente

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Agen Bus Diminta Arahkan Penumpang ke Terminal Tente
( EKBIS NTB/hir) A.Rifa’i


Bima ( EKBIS NTB) – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, A. Rifa’i meminta seluruh agen bus antarkota mengarahkan calon penumpang untuk naik dari Terminal Tente, Kecamatan Woha.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kemacetan di ruas jalan Cabang Talabiu hingga Jembatan Tente.


Menurut Rifa’i, selama ini masih banyak calon penumpang yang dijemput di sepanjang jalan oleh bus antarkota.

Kondisi itu menyebabkan kendaraan besar berhenti di sejumlah titik, sehingga memperlambat arus lalu lintas, terutama pada malam hari ketika aktivitas keberangkatan bus meningkat.


“Kami mengimbau dan berharap seluruh agen bus mengarahkan calon penumpangnya ke terminal, sehingga bus tidak lagi mengangkut penumpang di sepanjang jalan,” ujarnya, Kamis (30/7) lalu.


Pihaknya sebenarnya telah berulang kali menyampaikan imbauan kepada agen bus, agar memusatkan aktivitas keberangkatan penumpang di Terminal Tente. Namun, praktik menaikkan penumpang di tepi jalan masih terus berlangsung.


Rifa’i menilai aktivitas bongkar muat penumpang di terminal tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga mengembalikan fungsi Terminal Tente sebagai simpul transportasi darat.

Dengan seluruh calon penumpang berada di dalam terminal, aktivitas naik turun penumpang dapat berlangsung lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Keberadaan bus berukuran besar yang berhenti untuk menaikkan penumpang menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya arus kendaraan di kawasan tersebut.


“Kalau saya lihat sepanjang malam terjadi kemacetan mulai dari Cabang Talabiu sampai Jembatan Tente.

Padahal jalannya dilalui bus-bus besar,” ungkapnya.


Selain mengurangi kemacetan, Rifai meyakini optimalisasi Terminal Tente juga akan memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi di kawasan sekitar.

Ramainya penumpang yang berkumpul di terminal dinilai dapat menghidupkan aktivitas perdagangan yang selama ini menjadi penopang kawasan tersebut.


“Kalau semuanya naik di terminal, pertama terminalnya hidup, pasar juga hidup, dan kemacetan bisa kita kurangi,” tegasnya.


Ia berharap seluruh pihak terutama agen bus, mendukung upaya penataan tersebut demi menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Menurutnya, jarak antara Cabang Talabiu dan Terminal Tente relatif dekat sehingga tidak ada alasan bagi calon penumpang untuk tetap menunggu bus di sepanjang badan jalan. (hir)


Klaim Asuransi Petani Korban Hama Tungro Segera Cair

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Klaim Asuransi Petani Korban Hama Tungro Segera Cair
( EKBIS NTB/ist) Jamilatun


Taliwang ( EKBIS NTB) – Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyampaikan proses pembayaran klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani korban serangan hama tungro akan segera dicairkan oleh PT Jasindo selaku perusahaan penyedia jasa asuransi.


“Insyaallah, kalau tidak ada halangan untuk sekitar 112 hektar uangnya akan masuk rekening pada Senin (3/8) hari ini,” ungkap Kepala Dinas Pertanian KSB, Jamilatun saat acara Forum Yasinan pekan kemarin.


Berdasarkan data Dinas Pertanian KSB, terdapat total 165 hektar lahan sawah terdampak virus tungro yang berhak mendapat klaim asuransi yang disediakan Pemerintah KSB lewat Program Kartu KSB Maju Layanan Pertanian.

Dari 165 hektar itu, seluas 112 hektar oleh Jasindo telah diterbitkan surat perintah pembayaran. Sementara, sisanya sebanyak 58 hektar masih dalam proses penyelesaian berkas.


Terkait masih adanya klaim asuransi yang masih dalam proses itu, diterangkan Jamilatun, bahwa terdapat data-data administrasi yang harus dilengkapi, karena terjadi beberapa perubahan data di tengah jalan, menyebabkan penyesuaian pun mau tidak mau harus dilakukan.

“Tapi insyaallah semua dalam proses penyelesaian secepatnya,” klaimnya.


Dari 112 hektar yang telah selesai persyaratannya, total anggaran yang akan disalurlan oleh PT Jasindo mencapai Rp650 juta. Sementara, sisanya untuk 58 hektar nilainya mencapai Rp350 juta. “Klaim asuransi itu akan membantu petani untuk bisa membiayai modal kegiatan tanam berikutnya,” tukas Jamilatun.

Dalam kesempatan itu, Jamilatun kemudian mengungkap penyebab sedikit molornya proses pecairan klaim asuransi pertanian tersebut.

Menurut dia, terdapat perubahan pola penyaluran pembayaran oleh Jasindo di tahun ini.

Jika tahun-tahun sebelumnya disalurkan melalui rekening bank, kini pola pembayaran melalui PT Pos Indonesia.


Perubahan pola itu membuat penyaluran pembayaran untuk petani KSB sedikit tersendat.

Pasalnya kata Jamilatun, dengan program Kartu KSB Maju yang memanfaatkan rekening bank sebagai saluran harus melakukan sinkronisasi dengan sistem Jasindo.


“Kita sudah koordinasi dengan Jasindo terkait hal itu. Dan kita tetap pencairannya lewat rekening Kartu KSB Maju,” tandasnya seraya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pencairan klaim asuransi tersebut.


“Sekalian lewat forum ini kami sampaikan permohonan maaf karena sebelumnya kita janji tanggal 20 Juli klaim asuransinya sudah cair, tapi ternyata molor karena harus ada penyesuaian dulu,” imbuh Jamilatun.(bug)

1...138139140...1,071Halaman 139 dari 1,071