Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan memilih langkah penyelamatan dan penyehatan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Langkah ini diambil agar BUMD yang dimiliki penuh oleh Pemprov NTB itu dapat kembali aktif, sehat, dan produktif.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamuddin Ami, menjelaskan bahwa dari empat BUMD yang dimiliki Pemprov NTB — yakni PT. Bank NTB Syariah, PT. BPR NTB Perseroda, PT. Jamkrida NTB Syariah, dan PT. GNE — hanya GNE yang sahamnya sepenuhnya milik pemerintah provinsi. Karena itu, Pemprov memiliki tanggung jawab penuh untuk menyehatkan kembali perusahaan tersebut.

“GNE ini sempat terkendala karena legalitasnya, AHU-nya dibekukan, sehingga aktivitas usaha mereka tidak bisa berjalan. Dengan pembenahan legalitas dan penyertaan modal, GNE kini bisa kembali bekerja dan beroperasi. Mereka bukan hanya memberikan dividen kepada pemerintah, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi karyawan dan mengelola aset yang dimiliki,” jelas Najamuddin di ruang kerjanya, Selasa 14 Oktober 2025.

Ia mengatakan, aset yang dimiliki GNE akan dikelola secara optimal dan dijadikan kekuatan untuk diversifikasi usaha. Karena itu, Pemprov NTB memilih langkah menyehatkan perusahaan daripada membiarkannya tidak produktif.

“Kondisinya memang sedang kurang sehat, tapi dengan penyehatan, akar persoalannya bisa kita atasi. Kita ingin memperbaiki tata kelola dan mengembalikan optimisme terhadap BUMD ini,” ujarnya.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp8 miliar melalui APBD Perubahan 2025. Dana ini masih dalam kategori modal inti dan tidak memerlukan regulasi tambahan karena belum mencapai batas maksimal penyertaan.

“APBD Perubahan ini sedang dievaluasi Kemendagri. Setelah proses evaluasi selesai, GNE akan segera berkoordinasi dengan Pemprov melalui BPKAD untuk menuntaskan tahapan administrasi dan teknisnya,” tambahnya.

Najamuddin optimistis GNE memiliki prospek yang baik jika dikelola secara profesional. Ia telah bertemu dengan pengurus dan komisaris GNE dan melihat komitmen kuat mereka untuk menjadikan perusahaan lebih sehat dan produktif.

“Kita ingin GNE kembali ke kekuatan utamanya, yaitu di bidang aneka usaha. Salah satu yang menjanjikan adalah bisnis paving block, karena produk mereka punya kualitas bagus dan mesin produksinya juga unggul,” ujarnya.

Menurutnya, peluang pasar GNE sangat besar. Dengan program pembangunan infrastruktur di NTB yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun, serta program nasional seperti pembangunan lingkungan dan tiga juta rumah, kebutuhan bahan bangunan seperti paving block akan terus meningkat.

“Kalau produk GNE bisa melakukan diversifikasi, tidak hanya untuk lantai, tapi juga untuk dinding atau ornamen, kebutuhan proyek pemerintah saja sudah cukup besar untuk membuat GNE lebih produktif,” paparnya.

Selain paving block, Najamuddin tidak menutup kemungkinan GNE nantinya akan mengembangkan usaha lain di sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Namun, ekspansi usaha baru akan dilakukan setelah kondisi perusahaan benar-benar sehat.

“Yang penting saat ini mereka fokus dulu memperbaiki manajemen dan meningkatkan produktivitas. Kalau tata kelolanya bagus, barulah bisa ekspansi ke usaha lain,” jelasnya.

Najamuddin juga menegaskan bahwa pembenahan di tubuh GNE akan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam forum itu akan ditentukan jajaran direksi dan dewan komisaris baru. Seperti halnya pansel yang dilakukan di Bank NTB Syariah dan Jamkrida NTB Syariah, semua dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka.

“GNE juga akan melalui proses serupa agar profesional dan transparan,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB, sebagai pemegang saham tunggal, tetap optimis bahwa GNE akan bangkit menjadi BUMD yang sehat dan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

“Kita harus optimis, karena potensi dan peluang GNE sangat besar. Dengan tata kelola yang baik, mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” pungkas Najamuddin.(bul)