Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB, khususnya Kota Mataram akan menjadi salah satu venue pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) di tahun 2028. Infrastruktur olahraga perlu dipersiapkan untuk memberikan kesan baik bagi atlet yang bertanding. Penataan dan pengembangan fasilitas olahraga di Mataram akan difokuskan.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, Drs. Lalu Samsul Adnan mengakui, belum secara detail mengetahui perencanaan pengembangan fasilitas  olahraga di Kota Mataram. Akan tetapi, proposal pembangunan maupun penataan infrastruktur olahraga yang diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga akan dikawal. “Kalau sudah ada akan kita kawal untuk pengembangan fasilitas olahraga,” terangnya.

Pengajuan pengembangan fasilitas olahraga seperti gelanggang olahraga mini, perbaikan Mataram Water Park dan lain sebagainya, telah masuk dalam aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran.

Syamsul sangat mendukung pelaksanaan program tersebut, selama memberikan kontribusi yang baik bagi Kota Mataram. “Apa yang sudah tercantum dalam perencanaan akan kita dukung dan lanjutkan,” pungkasnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur digadang menjadi tuan rumah pesta olahraga bergengsi tingkat nasional. Artinya, seluruh fasilitas pendukung perlu dipersiapkan untuk menyambut atlet dari seluruh Indonesia.

Fasilitas olahraga yang baik dan lengkap tentunya diharapkan memberikan kesan baik bagi atlet, official serta penonton dari seluruh Indonesia. Kesan baik ini harus dijaga sehingga seluruh syarat harus dipenuhi. (cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka menekan laju inflasi di Kota Mataram, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan studi tiru ke Kelompok Tani Orong Balak yang berada di Dusun Bongkemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (16/10/2025).

Kelompok tani tersebut dinilai berhasil menerapkan teknologi garden house dalam budidaya cabai dan tomat sebagai strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas hortikultura di daerah mereka.

Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, yang memimpin langsung kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa studi tiru ini menjadi langkah awal untuk mengadopsi metode pertanian modern di Mataram, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan lahan pertanian.

“Dengan keterbatasan lahan yang kita miliki di Kota Mataram, teknologi garden house ini sangat relevan untuk diterapkan. Ini juga membuka peluang kerja sama antara Dinas Pertanian Kota Mataram dengan petani di Lombok Timur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Alwan mengungkapkan bahwa pihak Kelompok Tani Orong Balak juga telah menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta dukungan apabila teknologi ini ingin diterapkan di Mataram.

Penerapan metode ini direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2026. Menurut Alwan, keberhasilan kelompok tani di Lombok Timur dalam menjaga harga cabai tetap stabil tidak hanya berasal dari teknologi yang digunakan, tetapi juga karena penerapan jadwal tanam dan panen yang terencana dengan baik.

“Dengan penjadwalan tanam yang terukur dan pemanfaatan teknologi, harga cabai dan tomat bisa ditekan agar tidak melonjak drastis di musim-musim tertentu. Ini sejalan dengan target pengendalian inflasi di Kota Mataram,” jelasnya.

Terkait lokasi percontohan, Pemkot Mataram telah mengidentifikasi sejumlah titik yang potensial untuk penerapan teknologi garden house, antara lain di Kelurahan Mandalika dengan lahan seluas 50 are, serta Kelurahan Sayang-Sayang, Rembiga, dan Ampenan Utara.

Untuk tahap awal, satu lokasi akan dijadikan proyek percontohan dengan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah tanam dan sistem pendukung lainnya.

“Kita akan coba di satu titik dulu. Jika terbukti berhasil, akan direplikasi di kecamatan lain secara bertahap,” tambahnya.

Sementara itu, Pembina Kelompok Tani Orong Balak, H. Subahan, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menyebutkan bahwa teknologi garden house yang diterapkan kelompoknya menelan biaya sekitar Rp500 juta per unit. Jika diterapkan di enam kecamatan di Kota Mataram, anggarannya diperkirakan mencapai Rp3 miliar, angka yang menurutnya tergolong kecil jika dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh.

“Kalau Rp3 miliar bisa untuk enam kecamatan, itu termasuk kecil. Tapi terakomodir semua. Ketika harga cabai naik, pasokan di Mataram tetap aman,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan pendampingan teknis jika Pemkot Mataram ingin serius mengimplementasikan metode ini.

Sebagai informasi, Kelompok Tani Orong Balak merupakan satu dari perwakilan Provinsi NTB dalam ajang Champion Aneka Cabai Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI dan diikuti oleh 115 kelompok tani dari seluruh Indonesia. (pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan Kota Mataram, tak ingin muluk-muluk memasang target. Capaian retribusi parkir sampai akhir tahun 2025, diproyeksikan mencapai Rp10 miliar dari target Rp18,5 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menjelaskan, pihaknya masih memiliki waktu selama tiga bulan untuk memenuhi target retribusi parkir di tahun 2025. Beberapa strategi telah dipersiapkan diantaranya, pertama, menggalakan penggunaan quick respons indonesian standard (Qris) khusus bagi aparatur sipil negara di lingkup Dishub Kota Mataram. Kedua, koordinator lapangan jukir telah difasilitas kendaraan untuk memaksimalkan pemantauan dan penagihan di lapangan.

Capaian retribusi parkir sampai 14 Oktober mencapai Rp7,8 miliar, sehingga diproyeksikan realisasi sampai akhir bulan Desember Rp10 miliar. “Dari target kita Rp18 miliar. Saya bersama Kepala UPTD Perparkiran memproyeksikan capaian sampai akhir Desember Rp10 miliar,” sebut Zulkarwin.

Berbagai kendala dihadapi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Seperti kondisi cuaca berpengaruh signifikan terhadap pendapatan juru parkir. Terbukti di bulan September 2025 berkurang Rp20 juta jika dibandingkan dengan capaian di bulan yang sama di tahun 2024.

Kendati demikian, ia tidak menutupi pendapatan retribusi parkir di bulan lainnya hampir tembus Rp1 miliar.

Zulkarwin menyebutkan, proyeksi capaian Rp10 miliar merupakan pendapatan kotor alias bruto. Uang yang masuk ke rekening daerah akan dikembalikan 50 persen ke jukir dalam bentuk insentif. “Uang yang kita terima kemudian dikembalikan lagi ke jukir sebagai insentif,” jelasnya.

Retribusi parkir selalu dipersoalkan adanya titik tidak terdaftar alias ilegal. Korlap selalu diminta untuk mendata dan mendaftarkan titik retribusi parkir potensial sesuai ketentuan. Titik potensial tidak bisa serta merta didaftarkan melainkan perlu dipantau terlebih dahulu.

Mantan Camat Selaparang menegaskan, titik parkir tidak bisa semuanya didaftarkan, terutama yang berada di jalan milik provinsi. Seperti di Jalan Catur Warga, Jalan Adi Sucipto depan bekas Bandara Selaparang dan lain sebagainya. Lokasi parkir diluar ketentuan dan kewenangan Dishub Kota Mataram.

Oleh karena itu, pihaknya perlu berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk mengelola. “Kemungkinan kita bisa diberikan diskresi untuk mengelola walaupun secara aturan tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Khusus kebocoran parkir telah diantisipasi dengan melarang korlap menerima setoran secara tunai. Jika jukir meminta bantuan menyetor langsung dibayar ke retail modern atau menyerahkan ke bendahara penerimaan. Kebocoran selalu diributkan sebenarnya diakibatkan jukir tidak langsung menyetor setiap hari. Mereka telah diperingatkan kebiasaan menunda penyetoran berpotensi terjadinya penumpukan pembayaran. “Sering kita peringatkan pendapatan parkir hari itu harus disetor. Kalau perhari setoran Rp50 ribu saja. Kalau sudah tiga hari jadi Rp150 ribu. Ini akan memberatkan mereka,” pungkasnya.

Target retribusi parkir Rp18 miliar berdasarkan asumsi kenaikan tarif parkir sesuai ketetapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Kebijakan kepala daerah tidak memberlakukan kenaikan tarif parkir, karena fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. (cem)