Mataram (ekbisntb.com)- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan tradisional. Nelayan tidak dapat melaut karena kesulitan memperoleh BBM.
Hal ini disuarakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Persoalan kelangkaan BBM subsidi ini dinilai tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan distribusi biasa, tetapi telah menyentuh keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Koordinator Wilayah Indonesia Timur KNTI, Dedy Sopian, Selasa, 4 Agustus 2026 menyebut, nelayan menjadi kelompok yang paling terpukul ketika pasokan BBM terganggu. Bagi nelayan, BBM bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan modal utama untuk bisa melaut dan mendapatkan penghasilan.
“Kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai wilayah NTB telah melumpuhkan aktivitas nelayan tradisional. Banyak nelayan tidak dapat melaut karena tidak memperoleh BBM, sementara kebutuhan hidup keluarga terus berjalan,” kata Dedy dalam pernyataan sikapnya.
Menurut Dedy, persoalan yang terjadi secara berulang menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola distribusi energi sekaligus lemahnya pengawasan.
KNTI mempertanyakan bagaimana nelayan yang setiap hari berperan menyediakan sumber pangan bagi masyarakat justru kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitasnya.
“Berulangnya kelangkaan BBM menunjukkan lemahnya tata kelola distribusi energi dan minimnya keberpihakan negara terhadap nelayan,” tegasnya.
Karena itu, KNTI mendesak Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait segera turun tangan memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
KNTI meminta pemerintah tidak hanya memastikan pasokan kembali tersedia, tetapi juga membenahi mekanisme distribusi agar BBM benar-benar sampai kepada kelompok nelayan yang membutuhkan.
KNTI juga meminta pemerintah membuka secara transparan penyebab kelangkaan BBM subsidi di NTB.
Menurut Dedy, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas apakah persoalan tersebut dipicu keterbatasan pasokan, distribusi yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan, atau lemahnya pengawasan.
“Jangan biarkan nelayan menjadi korban dari buruknya distribusi maupun lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Pemerintah dan pihak terkait dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok BBM, terutama pada wilayah yang menjadi sentra nelayan tradisional.
KNTI mengingatkan dampak kelangkaan BBM subsidi tidak berhenti pada nelayan. Jika nelayan tidak bisa melaut, produksi ikan ikut terganggu. Pada akhirnya, kondisinya berpotensi memengaruhi pasokan pangan dan perekonomian masyarakat pesisir.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, memperburuk kemiskinan di wilayah pesisir, dan melemahkan perekonomian daerah yang bergantung pada sektor perikanan,” kata Dedy.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat pesisir dapat menjalankan pekerjaannya dan memperoleh penghidupan yang layak.
“Negara tidak boleh abai terhadap nasib nelayan. Menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban negara dalam melindungi hak masyarakat pesisir untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak,” tegasnya.
Organisasi ini menurutnya menyatakan akan mengonsolidasikan nelayan di berbagai wilayah Indonesia Timur untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui jalur konstitusional.
“Nelayan tidak membutuhkan janji. Nelayan membutuhkan BBM. Tanpa BBM, perahu tidak bergerak, dapur tidak mengepul, dan ketahanan pangan bangsa ikut terancam.” tandasnya. (bul)
BBM Subsidi Langka, Nelayan di NTB Desak Pemerintah Turun Tangan
Kaji Rencana Penerapan Kuota Wisatawan ke Hiu Paus
Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Pemkab Sumbawa akan mengkaji pemberlakuan kuota wisatawan ke destinasi wisata konservasi hiu paus (whale shark) di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano. Hal itu dilakukan untuk memastikan keberlangsungan ekosistem hiu paus bisa terjaga dan tidak rusak.
“Salah satu rumus yang sedang kita kaji dengan pembatasan kuota,sehingga hiu pausnya tetap lestari, ekosistem terjaga dan destinasi wisatanya bisa dinikmati,” Kata Kabid ekonomi sumber daya alam, Bapperida Kabupaten Sumbawa, Andi Kusmayadi kepada Suara NTB, Senin (3/8).
Andi melanjutkan, pola pendekatan yang dilakukan nantinya dengan masyarakat yakni pendekatan partisipatif. Sebab pelaku ekonomi di ekosistem hiu paus ini adalah masyarakat,sehingga masyarakat juga harus menjaga demi keberlangsungan ekonomi.
Dikatakan, ekosistem pariwisata yang sudah terbangun di wilayah tersebut sudah cukup kuat,sehingga pemilik bagang perikanan, pemilik kapal dan operator memiliki jaringan ke perusahaan wisata untuk menjual destinasi tersebut.
“Ekosistem yang sudah ada inj tetap akan kita maksimalkan, karena mereka penggerak utamanya. Ekosistem ini juga semuanya warga dan masyarakat lokal setempat,” ujarnya.
Menurut Andi, pemberlakuan kouta eh pemerintah maka daya saingnya akan cukup tinggi. Selain itu, antrian wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi wisata hiu paus akan panjang,sehingga harga yang harus dibayar untuk mengunjungi destinasi itu juga akan mahal.
“Sekarang kan dengan harga Rp5 juta per satu kali kunjungan sudah sangat padat. Makanya pemberlakuan kuota ini diharapkan bisa meningkatkan biaya kunjungan,” ucapnya.
Berdasarkan data terakhir untuk daya dukung untuk konservasi hiu paus hanya 10 unit kapal saja. Tetapi faktanya jauh lebih tinggi dari jumlah kapal yang dipersyaratkan. Hal ini tentu dikhawatirkan akan merusak ekosistem hiu paus itu sendiri.
“Pemberlakuan kuota ini justru akan menguntungkan masyarakat bukan merubah ekosistem yang ada saat ini. Pelaku utamanya tetap masyarakat sehingga ekosistem yang ada saat ini bisa terus terjaga,” demikian kata dia. (ils)
Pemkab Sumbawa Belum Terima DBH Senilai Rp400 Miliar
Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Pemkab Sumbawa belum menerima dana bagi hasil senilai Rp400 miliar dari pemerintah pusat. Kementerian Keuangan RI belum memberikan kepastian transfer dana tersebut. Di satu sisi, anggaran itu diharapkan bisa terealisasi untuk menutupi kekurangan fiskal daerah.
“Saat kita alokasikan itu harus dengan keputusan Menkeu tentang penyaluran. Ini yang belum kita terima sampai dengan saat ini dari Kemenkeu,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin kepada Suara NTB, Senin (3/8).
Ia menjelaskan, kekurangan bayar tersebut muncul atas adanya pertambahan nilai di dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Ia mencontohkan, pemerintah pusat mengalokasikan DBH Rp400 miliar, tetapi hasil evaluasi selama satu tahun nilainya lebih dari jumlah tersebut.
“Kurang bayar ini menjadi haknya daerah, namun di ketentuan dalam penyalurannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Ini yang kita tunggu dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Pihaknya berharap agar kekurangan bayar tersebut,bisa segera direalisasikan, sehingga kekurangan fiskal yang terjadi saat ini bisa tertutupi dengan adanya pembayaran kekurangan DBH oleh pemerintah pusat.
“Kita tetap menunggu informasi dari pusat terkait penyaluran sisa DBH itu karena kewenangan di mereka. Tetapi harapan kami bisa terbayarkan sebelum akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Menurutnya,beban belanja pegawai di tahun 2026 belanja mencapai Rp850 miliar atau sekitar 44,5 persen. Jumlah tersebut masih cukup tinggi dengan yang dipersyaratkan dalam undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) 30 persen pada tahun 2027.
“Belanja pegawai kita saat ini di angka 44,5 persen sehingga kami berharap kekurangan bayar DBH tersebut bisa segera terealisasi untuk menutupi kebutuhan fiskal daerah,” harapnya. (ils)
Produksi Rumput Laut Cenderung Menurun
Sumbawa Besar (Suara NTB)- Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, mencatat dalam beberapa tahun terakhir produksi rumput laut cenderung menurun. Di beberapa sentra produksi rumput laut sudah mulai beralih ke sektor budi daya untuk komodititas lainnya.
“Di tahun 2024 produksi kita mencapai 300.000 ton dan di tahun 2025 hanya 153.000 ton. Bahkan hingga semester pertama di tahun 2026 produksi kita baru sekitar 36.000 ton,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Suara NTB, Senin (3/8).
Dayat melanjutkan, penurunan angka itu terjadi lantaran ada beberapa sentra produksi yang tidak berproduksi. Bahkan dari puluhan lokasi sentra produksi hanya sebagian kecil saja yang masih bisa bertahan sampai saat ini.
Beberapa faktor yang bisa menyebabkan rumput laut tersebut rusak dan rontok diantaranya kualitas air termasuk kualitas benih yang tidak tahan terhadap perubahan iklim perairan laut.
“Jadi bibit yang ada di kita sudah ada sejak beberapa tahun lalu dan belum ada peremajaan. Termasuk kualitas perairan kita yang mulai terganggu,” ucapnya.
Beberapa sentra produksi rumput laut sebenarnya sudah ingin melanjutkan usaha budi daya tersebut. Tetapi setelah mereka melakukan pembibitan beberapa kali banyak yang rontok dan rusak, sehingga niat tersebut urung dilaksanakan.
Berdasarkan keterangan dari salah satu pelaku usaha rumput laut kata dia, mereka mengeluhkan adanya aktivitas penanaman jagung yang berdekatan dengan lokasi budi daya.
Sebab air yang turun dari gunung membawa bahan kimia seperti pestisida dan jenis lainnya berdampak terhadap rumput laut.
“Penamaan jagung kan biasanya menggunakan pestisida, ketika terjadi hujan maka endapan pestisida yang ada di tanah langsung terbawa ke laut,” terangnya.
Dampak dari pemurnian emas hasil aktivitas pertambangan secara ilegal juga harus menjadi atensi bersama. Sebab penggunaan bahan berbahaya dan lokasi yang berdekatan dengan budi daya rumput laut juga menjadi faktor lainnya,sehingga produksi rumput laut Sumbawa terus mengalami penurunan.
“Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab produksi rumput laut kita cenderung turun. Inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kualitas perairan agar produksi kita bisa meningkat,” ujarnya. (ils)
Ratusan Pendaki Rinjani “Di-Blacklist” Lima Tahun
Mataram (EKBIS NTB) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mulai menunjukkan ketegasan dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Sepanjang 2026, hampir 200 pendaki telah dijatuhi sanksi blacklist selama lima tahun karena melanggar aturan pengelolaan sampah di jalur pendakian.
Mayoritas pendaki yang dikenai sanksi merupakan wisatawan domestik yang tidak mampu membawa turun seluruh sampah yang mereka bawa saat mendaki.
Padahal, Balai TNGR telah menerapkan kebijakan Zero Waste melalui sistem pack in-pack out, yakni seluruh barang yang berpotensi menjadi sampah didata sejak pendaki memasuki kawasan dan wajib dibawa turun kembali dalam jumlah yang sama.
Ketua Tim Kerja World Class Mountaineering (WCM) Balai TNGR, Budi Soesmardi, mengatakan sanksi tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga kelestarian Gunung Rinjani sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi pendakian kelas dunia.
“Kalau di Rinjani, pelanggaran terkait sampah ada sanksinya. Kami memiliki program Zero Waste dengan sistem pack in-pack out. Semua barang bawaan yang berpotensi menjadi sampah didata sejak awal mau mendaik, baik jumlah maupun jenisnya. Saat turun, jumlahnya harus sama. Kalau kurang, pendaki langsung di-blacklist selama lima tahun dan tidak diperbolehkan mendaki Rinjani,” tegas Budi, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurutnya, hingga pertengahan tahun ini jumlah pendaki yang masuk daftar hitam sudah mendekati 200 orang.
“Mayoritas pendaki nasional. Kalau wisatawan asing relatif lebih tertib karena seluruhnya wajib menggunakan jasa trekking organizer, sehingga pengawasan lebih mudah. Mereka juga selalu didampingi porter maupun pemandu,” ujarnya.
Budi mengakui tingkat kesadaran sebagian pendaki domestik terhadap pengelolaan sampah masih menjadi tantangan. “Kesadaran sebagian pendaki memang masih perlu terus ditingkatkan,” katanya. (bul)
Imbas Terhentinya Relaksasi, Ekonomi dari Sektor Tambang Menurun
Mataram (EKBIS NTB) – Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari sektor tambang pada triwulan II dibandingkan dengan triwulan pertama berpotensi menurun.
Hal ini karena penurunan kinerja sektor pertambangan setelah berakhirnya kebijakan relaksasi ekspor konsentrat pada April lalu. Bahkan, saat ini produksi konsentrat tembaga di PT AMNT menurun hingga 40 persen akibat adanya kebijakan tersebut.
Penurunan produksi tambang dinilai akan berdampak langsung terhadap laju ekonomi daerah mengingat pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) NTB.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin, mengatakan struktur ekonomi NTB ditopang oleh tiga sektor utama, yakni pertanian dengan kontribusi sekitar 22 persen terhadap PDRB, pertambangan 19 persen, dan perdagangan.
Menurutnya, apabila ketiga sektor tersebut mengalami kontraksi secara bersamaan, maka pertumbuhan ekonomi NTB juga akan ikut tertekan.
“Kalau tiga sektor ini bergeraknya mundur, otomatis bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun.
Kalau produksi tambang turun, pasti ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya usai bertemu Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal di ruang kerjanya, Senin (3/8).
Ia menjelaskan, sektor pertambangan saat ini mengalami penurunan produksi setelah relaksasi ekspor konsentrat yang berlaku sejak Oktober hingga April berakhir.
Saat ini hasil tambang hanya dapat diserap oleh smelter Aman Mineral Industri (Amin). Meski smelter tersebut dikatakan sudah beroperasi 100 persen, namun kapasitas pengolahannya belum optimal.
Menurutnya, smelter baru beroperasi sekitar 50 persen atau 400 ribu ton per tahun dari kapasitas sebesar 800 ribu ton per tahun. Kondisi tersebut membuat AMNT harus mengurangi produksi karena tidak seluruh hasil tambang dapat ditampung.
“Kalau produksi tetap seperti biasa, hasilnya mau disimpan di mana. Stok memang ada, tetapi kalau terus menumpuk kapasitas penyimpanan juga terbatas,” katanya.
Namun demikian, Wahyudin menilai kondisi tersebut bersifat sementara. Seiring peningkatan kapasitas operasi smelter, kontribusi sektor industri pengolahan diperkirakan akan meningkat dan secara bertahap dapat mengompensasi penurunan di sektor pertambangan.
Ia menjelaskan, smelter mengolah konsentrat menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, emas, perak, dan asam sulfat. Saat ini baru sebagian produk yang telah diproduksi dan dipasarkan.
Ketika seluruh fasilitas smelter beroperasi lebih optimal, kapasitas produksi diperkirakan meningkat sehingga dapat kembali mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketika kapasitas produksi smelter naik, otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Memang kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB NTB saat ini masih sekitar 5 sampai 6 persen, tetapi ke depan akan bertahap meningkat,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan kapasitas operasi smelter diperkirakan tidak akan mencapai 100 persen dan maksimal berada di kisaran 85 persen. Saat ini operasionalnya pun masih dalam tahap penyesuaian sehingga belum mampu menyerap seluruh produksi tambang yang dihasilkan.
“Dia nggak bisa 100 persen karena ada penyimpanan tadi. Itu pun sekarang ini kadang-kadang batuk-batuk dia,” pungkasnya.
Saat bertemu Gubernur NTB, Wahyudin, melaporkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di NTB telah mencapai lebih dari 78 persen. Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi, yakni sekitar 92 persen, sedangkan Kota Mataram berada pada angka 67 persen.
Hingga saat ini, sektor pertanian masih tercatat sebagai sektor usaha yang paling dominan di NTB.
BPS menargetkan seluruh proses verifikasi dan pembersihan data lapangan dapat diselesaikan pada pertengahan Agustus 2026.
Wahyudin juga meluruskan kekhawatiran sebagian masyarakat yang masih mengaitkan sensus ekonomi dengan perpajakan.
Ia menegaskan bahwa seluruh data usaha yang dihimpun dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan hanya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Ada penolakan tapi pada akhirnya juga kita bisa data dengan diberikan pengertian-pengertian. Apa yang kita lakukan ini bukan untuk kepentingan seseorang, tapi untuk kepentingan negara dan bangsa, untuk perencanaan pembangunan ke depan, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain.
Tidak ada hubungan sama pajak, sama sekali nggak ada. Publikasi kami juga secara general. Kalau ada petugas kami yang seperti itu, yang menyampaikan rahasia masing-masing pribadi yang disampaikan, malah itu bisa dituntut pidana,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat yang menolak mengikuti sensus dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, berupa pidana kurungan paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp25 juta.
Tidak hanya Dipublikasikan sebagai Angka.
Sementara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, data statistik tidak cukup hanya dipublikasikan sebagai angka. Data tersebut juga perlu dikomunikasikan dalam perspektif kebijakan agar publik memahami arah pembangunan daerah dan memiliki optimisme terhadap kondisi ekonomi.
“Ke depan, sebelum rilis resmi dilakukan, kita ketemu dulu, menyamakan narasi. Terlepas itu tren-nya nanti mau baik mau tidak, tetapi menyamakan narasi itu, karena so far saya lihat dari tahun lalu itu, positif terus, baik terus narasinya.
Saya ngelihat dari narasi yang demikian, masa iya kita nggak kapitalisasi dari itu, mem-boost prosesnya dan optimisme di kalangan masyarakat.
Padahal kalau kita lihat kan, di NTB itu kita punya banyak situasi yang membuat kita harusnya positif, harusnya optimis. Ekosistemnya, situasi di lokal itu, tertolonglah ketimbang di nasional dan nasional masih lebih baik daripada internasional,” ujarnya.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat, Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah pengendalian inflasi komoditas hortikultura, terutama cabai dan bawang, melalui penguatan produksi lokal.
Pemprov akan mendorong gerakan penanaman cabai di lingkungan sekolah serta mengoptimalkan peran relawan Desa Berdaya dalam mengembangkan kebun dan peternakan masyarakat.
Hasil produksi tersebut selanjutnya akan diserap oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari penguatan rantai pasok pangan lokal sekaligus menjaga ketersediaan komoditas strategis di tingkat masyarakat.
Bagi Gubernur Iqbal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan manfaat. Karena itu, penguatan hilirisasi industri perlu terus dikaitkan dengan sektor-sektor pendukung seperti logistik, perdagangan, UMKM, hingga koperasi agar dampak ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan BPS, pembangunan di NTB diharapkan tidak hanya menghasilkan angka-angka pertumbuhan yang impresif, tetapi juga membangun optimisme publik sekaligus menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64 persen ditopang oleh sejumlah sektor strategis. Beroperasinya fasilitas hilirisasi industri pengolahan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara menjadi salah satu motor utama pertumbuhan, disertai peningkatan aktivitas pertambangan, industri pengolahan, jasa keuangan, serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum.
Dari sisi lapangan usaha, sektor pertambangan menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB dengan andil 4,56 persen, disusul industri pengolahan sebesar 2,97 persen, dan sektor pertanian sebesar 2,34 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda hilirisasi industri mulai memberikan nilai tambah yang semakin nyata terhadap struktur ekonomi daerah.
Performa ekonomi tersebut juga tercermin pada sejumlah indikator makro lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB per Februari 2026 berhasil ditekan menjadi 2,99 persen, sementara sektor pariwisata menunjukkan tren positif dengan mencatat 1,24 juta tamu yang menginap di berbagai hotel di NTB sepanjang Januari hingga Juni 2026. Di sisi lain, inflasi daerah tetap berada dalam kisaran yang terkendali, yakni 3,55 persen secara tahunan hingga Juni 2026. (era)
Gubernur Buka Pelatihan Tahap I Pra Pemberangkatan Peserta Praktik Kerja ke Jepang
Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemagangan dan pelatihan kerja ke luar negeri.
Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pelatihan Tahap I Pra Pemberangkatan Peserta Praktik Kerja ke Jepang Angkatan 2026 yang dibuka langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Senin (3/8).
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, program ini bukan sekadar membuka akses kerja di luar negeri, melainkan investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi global, disiplin tinggi, dan mampu membawa perubahan positif ketika kembali ke daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan para peserta bahwa perjalanan menuju Jepang tidak boleh dipandang hanya sebagai kesempatan memperoleh penghasilan.
Lebih dari itu, mereka akan memasuki ruang pembelajaran yang akan membentuk karakter, etos kerja, serta kemampuan profesional yang menjadi bekal masa depan.
“Mulai hari ini harus ada kemajuan. Kemajuan dalam fisik, kemampuan bahasa, keterampilan, dan terutama disiplin. Jangan pernah merasa puas dengan capaian yang ada,” pesan Gubernur di hadapan para peserta.
Menurutnya, salah satu nilai terbesar yang harus dibawa pulang dari Jepang bukanlah besarnya pendapatan, melainkan budaya kerja yang telah menjadikan negara tersebut sebagai salah satu negara dengan produktivitas tinggi di dunia.
Disiplin, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap aturan dinilai sebagai modal penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja di NTB.
Gubernur juga mengajak para calon pekerja migran untuk memiliki cara pandang yang lebih visioner terhadap penghasilan yang akan mereka peroleh selama bekerja di Jepang.
Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijaksana agar hasil kerja bertahun-tahun dapat menjadi fondasi kesejahteraan keluarga.
“Setiap Yen yang diperoleh harus dipandang sebagai investasi masa depan.
Gunakan untuk sesuatu yang produktif sehingga ketika kembali ke tanah air, kondisi ekonomi keluarga sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
Menurut Gubernur, penghasilan tersebut sebaiknya diarahkan untuk membangun aset produktif seperti tanah, rumah, maupun usaha yang dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan agar para peserta tidak terjebak pada pola konsumsi yang hanya memberikan kepuasan sesaat tanpa menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
Selain membawa pulang keterampilan dan pengalaman kerja, para peserta juga diharapkan menjadi duta NTB di Jepang.
Mereka tidak hanya belajar mengenai budaya kerja Jepang, tetapi juga membawa nama baik daerah dan bangsa melalui sikap, etika, serta profesionalisme selama menjalani program pemagangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Aidy Furqan, menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan telah melalui proses seleksi yang ketat.
Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, tes matematika, tes fisik, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan.
Dari ribuan pendaftar, hanya 46 peserta yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan tahap pertama.
Pelatihan tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan dasar bahasa Jepang, pemahaman budaya kerja, pembinaan fisik dan mental, serta pembentukan disiplin dan etos kerja.
Setelah menyelesaikan tahapan ini, peserta akan melanjutkan Pelatihan Nasional (Pelatnas) di Bekasi sebelum diberangkatkan ke Jepang pada akhir 2026 atau awal 2027.
Program pemagangan ke Jepang menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global. Namun, keberhasilan program ini, menurut Gubernur Iqbal, tidak semata diukur dari banyaknya peserta yang berhasil bekerja di luar negeri, melainkan dari sejauh mana mereka mampu membawa pulang nilai-nilai disiplin, produktivitas, dan kemandirian untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dengan pendekatan tersebut, program pemagangan tidak hanya menjadi jalan menuju kesempatan kerja internasional, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diharapkan melahirkan generasi NTB yang lebih tangguh, produktif, dan siap menghadapi persaingan global. (r/ham)
BPS: Pariwisata, Ekspor Semester I, dan Mobilitas Masyarakat Warnai Kinerja NTB
Mataram (EKBIS NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sejumlah indikator strategis daerah menunjukkan perkembangan positif pada pertengahan 2026.
Stabilitas harga tetap terjaga, sektor pariwisata terus membaik, mobilitas masyarakat meningkat, dan kinerja ekspor sepanjang semester pertama melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis di Mataram, Senin (3/8/2026).
Dari sisi harga, BPS mencatat inflasi tahunan (year on year) NTB pada Juli 2026 sebesar 3,01 persen, sementara secara bulanan (month to month) terjadi deflasi 0,35 persen.
Deflasi terutama dipengaruhi meningkatnya pasokan komoditas hortikultura akibat musim panen, sehingga harga cabai rawit, bawang merah, tomat, dan cabai merah mengalami penurunan.
Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, sektor pariwisata menunjukkan tren yang menggembirakan.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Juni 2026 mencapai 44,86 persen, meningkat 3,80 poin dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 3,76 poin dibandingkan Juni 2025.
Jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang tercatat sebanyak 122.516 orang, terdiri atas 77.213 wisatawan domestik dan 45.303 wisatawan mancanegara.
Rata-rata lama menginap juga meningkat menjadi 1,88 hari, mencerminkan aktivitas wisata yang tetap terjaga.
Di sisi lain, pergerakan wisatawan nusantara terus mengalami pertumbuhan. Pada Juni 2026 jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 1.368.707 orang, meningkat 2,73 persen dibandingkan Mei 2026 dan tumbuh 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut dipengaruhi momentum libur sekolah dan aktivitas penjemputan jemaah haji yang mendorong mobilitas masyarakat menuju NTB.
Aktivitas transportasi juga memperlihatkan perkembangan positif. Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut meningkat 8,66 persen, sedangkan penumpang berangkat naik 6,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Pada moda transportasi udara domestik, jumlah penumpang datang mencapai 107.399 orang, naik 4,76 persen, sementara penumpang berangkat sebanyak 104.729 orang, meningkat 2,66 persen.
Adapun penumpang penerbangan internasional yang datang meningkat 30,98 persen, terutama dipengaruhi kedatangan penerbangan dari Jeddah dan Madinah.
Indikator yang paling menonjol datang dari sektor perdagangan luar negeri. BPS mencatat nilai ekspor NTB selama Januari–Juni 2026 mencapai US$1,35 miliar, atau meningkat 561,24 persen dibandingkan semester pertama tahun 2025.
Ekspor NTB masih didominasi komoditas tembaga hasil industri pengolahan, disusul perhiasan dan permata, serta ikan dan udang. Produk-produk tersebut dipasarkan ke berbagai negara tujuan utama, antara lain Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, Tiongkok, dan Amerika Serikat.
Di sektor pertanian, meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 mengalami koreksi sebesar 2,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya akibat turunnya harga komoditas hortikultura pada musim panen, NTP NTB masih berada pada level 127,83, jauh di atas angka 100 yang menjadi indikator kemampuan tukar petani.
Seluruh subsektor utama pertanian juga tetap mencatatkan NTP di atas 100, menunjukkan aktivitas usaha tani secara umum masih berada dalam kondisi yang menguntungkan.
Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan bahwa berbagai sektor strategis di NTB tetap bergerak positif
. Meningkatnya aktivitas pariwisata, pertumbuhan mobilitas masyarakat, serta tingginya kinerja ekspor pada semester pertama 2026 menjadi sinyal bahwa fondasi perekonomian daerah tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. (r/ham)
Jaga Stabilitas Harga Pangan, TPID Balinusra Serentak Gelar Gerakan Pangan Murah
Mataram (Ekbis NTB) — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB menggelar aksi nyata Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pasar Pagesangan, Kota Mataram, pada Senin (27/7/2026).
Langkah strategis ini merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Strategis (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) 2026. Mengusung tema “Sinergi Peningkatan Produktivitas dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan di Tengah Tantangan Iklim dan Dinamika Pariwisata”, kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di wilayah NTB.
16 Komoditas Pangan Strategis Digeber Menggunakan Prinsip 3T
Dalam ajang GPM yang berlangsung serentak di NTB, Bali, dan NTT tersebut, penyelenggara menyediakan 16 komoditas pangan strategis dengan harga yang sangat terjangkau. Komoditas seperti beras SPHP, Minyak Kita, gula pasir, telur ayam, hingga produk hortikultura dari petani lokal disalurkan dengan menerapkan prinsip 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran).
Aksi ini berhasil menggandeng sinergi lintas pihak, mulai dari Perum Bulog, Bale Bawang, PPI, Rajawali Nusindo, Rose Brand, UD. Sinta, hingga UMKM sektor pangan.
Masyarakat menyambut positif inisiatif ini. Nida, salah satu pengunjung GPM di Pasar Pagesangan, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang relatif lebih murah dibanding harga pasar biasa. Di sisi lain, distributor seperti Bale Bawang mengapresiasi program ini karena membantu memperluas jangkauan pasar produk lokal.
Memperkuat Komitmen Pengendalian Inflasi Daerah
Pelaksanaan GPIPS diawali dengan seremoni nasional dan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Balinusra.
- Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan: Mempertegas bahwa penguatan kolaborasi Sekretariat TPID kunci utama mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil.
- Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy Badrudin Hutabarat: Menekankan bahwa pengendalian inflasi adalah kerja kolektif guna memperkuat daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
- Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Bima Arya Sugiarto: Menambahkan bahwa pengendalian inflasi yang efektif secara langsung mendorong konsumsi, produksi, hingga penciptaan lapangan kerja.
Dorong Produktivitas Pertanian dan Kerjasama Antar Daerah
Sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat rantai pasok dan ketersediaan pangan, rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan beberapa aksi konkret:
- Bantuan Sarpras Pertanian: Penyerahan sarana dan prasarana kepada Kelompok Tani Lendang Luar.
- Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Kesepakatan antara Poktan Beriuk Geger (Kabupaten Lombok Utara) dan Bale Bawang (Mataram).
- Pengembangan Riset & Komoditas: Penguatan sinergi BI NTB dengan Universitas Mataram dalam pengembangan komoditas bawang putih di Lombok Timur.
Ke depan, Deputi Direktur yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan bahwa BI bersama Pemda dan TPID akan terus memperkuat implementasi GPIPS. Fokus utama akan diarahkan pada ketersediaan pasokan (K2) dan kelancaran distribusi (K3) demi mematok sasaran inflasi NTB berada pada kisaran target nasional 2,5 \pm 1\%. (r/fan)
Jelang MotoGP Mandalika 2026, Pemprov NTB Lakukan Evaluasi Total
Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB mulai melakukan evaluasi pelaksanaan MotoGP sebelumnya menjelang MotoGP Mandalika 2026 yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang.
Evaluasi yang akan dilakukan berkaitan dengan penonton, transportasi, akomodasi, hingga infrastruktur.
Demikian disampaikan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Lalu Moh. Faozal pada Senin, 3 Agustus 2026.
Menurutnya, terdapat hal utama yang menjadi perhatian agar MotoGP tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya yaitu berkaitan dengan empat hal tersebut.
“Nah, satu pasti soal penonton, tiket. Nah, tiket karena ini lebih awal dia, tiket MotoGP ini sudah di-publish. Maka mungkin akan lebih baik lah. Target kita memang 65 ribu penonton pada puncak. Jadi totalnya semuanya 3 hari ya, sekitar 140 ribu penonton lah,” ujarnya.
Yang kedua, mengenai akomodasi, ia mengatakan pihaknya sudah melaporkan ke Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk menyesuaikan tarif ambang atas hotel, baik hotel yang ada di ring satu yang ada di Kawasan Mandalika, ring dua di Kawasan Mataram, Senggigi, dan seterusnya.
“Kita akan pastikan dengan pihak PHRI, pihak pengelola-pengelola penginapan untuk lebih membenahi tata kelola akomodasi ini. Supaya tidak selalu menjadi isu ya,” katanya.
Selanjutnya, yang tak kalah menjadi perhatian yaitu mengenai transportasi. Apalagi, setelah kejadian pemukulan yang menimpa sopir taksi online pada saat Pocari Sweat Run beberapa waktu lalu. Faozal mengatakan akan mengundang seluruh pelaku transportasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita akan coba komunikasikan lagi dengan teman-teman mengenai online transport ini.
Karena kan dihadang terus ini. Kita harus selesaikan, nanti akan ada waktu khusus untuk kita bisa sosialisasi di sana,” lanjutnya.
Begitupun dengan infrastruktur menuju Mandalika, sejumlah titik jalan dan jembatan Bypass Mandalika yang amblas di kilometer 11, sehingga sangat berbahaya jika tidak segera diperbaiki.
Termasuk juga Penerangan Jalan Utama (PJU) yang ada di sekitar Bypass yang mati atau hilang.
Selain melakukan evaluasi total, untuk mencapai target ratusan ribu penonton, MGPA memberikan diskon tiket sebesar 50 persen bagi masyarakat NTB untuk ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit.
Program yang diinisiasi oleh PT Persero Pengembangan Pariwisata Indonesia Tourizm Development Corporation (ITDC) bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP sekaligus upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan salah satu ajang olahraga otomotif terbesar di dunia.
Gubernur NTB, DR. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa sejak awal Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong agar masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap Kawasan Mandalika, termasuk Sirkuit Mandalika, sebagai aset strategis daerah yang harus dijaga dan dibanggakan bersama.
“Sejak awal saya selalu menekankan bahwa masyarakat NTB harus merasa memiliki Kawasan Mandalika, termasuk Sirkuit Mandalika. Ketika rasa memiliki itu tumbuh, masyarakat akan ikut mendukung, menjaga, dan memastikan kawasan ini terus berkembang sebagai kebanggaan daerah,” ujarnya.
Ia menilai program tiket khusus bagi masyarakat NTB merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Indonesia.
Selain itu, ia juga mengapresiasi komitmen ITDC dan MGPA dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal melalui pelaksanaan tradisi Betabeq yang secara konsisten menjadi bagian dari setiap penyelenggaraan event besar di Sirkuit Mandalika. (era)
