Beranda blog Halaman 115

IIGCE 2026, PLN UIP Nusra Tampilkan Progres Pengembangan Tiga PLTP di NTT

0

Jakarta (ekbisntb.com)– PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menampilkan progres pengembangan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam ajang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 yang berlangsung di Jakarta, 19–21 Agustus 2026.

Tiga proyek tersebut meliputi PLTP Mataloko FTP-2 berkapasitas 2×10 Megawatt (MW) di Kabupaten Ngada, PLTP Ulumbu Unit 5–6 berkapasitas 2×20 MW di Kabupaten Manggarai, serta PLTP Atadei berkapasitas 2×5 MW di Kabupaten Lembata. Selain progres pembangunan, PLN UIP Nusra turut menampilkan program pemberdayaan masyarakat serta pendekatan sosial dan adat yang dijalankan dalam pengembangan panas bumi.

Executive Vice President Manajemen Panas Bumi PT PLN (Persero), John Y.S. Rembet, menyampaikan bahwa PLN memiliki potensi pengembangan panas bumi mencapai 3,7 Gigawatt (GW), terdiri atas 573 MW kapasitas terpasang PLN dan sekitar 3,2 GW potensi pengembangan melalui kemitraan.

“Potensi panas bumi Indonesia sangat besar. PLN terus mendorong pengembangannya melalui pembangunan proyek maupun kolaborasi dengan berbagai pihak. Mataloko, Ulumbu, dan Atadei menjadi bagian dari upaya tersebut sekaligus menunjukkan peran strategis NTT dalam pengembangan geothermal nasional,” ujar John.

General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, mengatakan pembangunan ketiga PLTP terus bergerak sesuai tahapan masing-masing. PLTP Mataloko 2×10 MW telah menyelesaikan infrastruktur pengeboran 100 persen dan memasuki persiapan drilling campaign. PLTP Ulumbu Unit 5–6 2×20 MW berada pada tahap penyiapan infrastruktur pengeboran, sedangkan PLTP Atadei 2×5 MW berada pada proses pengadaan lahan dan persiapan pengeboran eksplorasi.

“Pengembangan panas bumi bukan hanya mengenai pembangunan infrastruktur. Kami memastikan setiap tahapan juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta keterlibatan masyarakat sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat bagi daerah tempat energi tersebut dikembangkan,” ujar Manurung.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pra-Free, Prior and Informed Consent (pra-FPIC), FPIC, dialog di rumah adat, serta pelibatan tokoh masyarakat dan pemangku adat. Berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga dijalankan di sekitar wilayah pengembangan, antara lain pada sektor pertanian dan hortikultura, penyediaan air bersih, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Khusus di Ulumbu, pendekatan kepada masyarakat adat menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengembangan. PLN hadir melalui ruang-ruang dialog masyarakat dan rumah adat untuk menyampaikan rencana pembangunan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.

“Pembangunan harus tumbuh bersama masyarakat. Karena itu, pembangunan fisik, penghormatan terhadap nilai adat, keterlibatan masyarakat, dan program pemberdayaan kami jalankan sebagai satu kesatuan dalam pengembangan panas bumi di NTT,” tambah Manurung.

Melalui IIGCE 2026, PLN UIP Nusra menunjukkan bahwa pengembangan Mataloko, Ulumbu, dan Atadei tidak hanya diarahkan untuk menghadirkan energi bersih, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah serta mendukung transisi energi nasional.(bul)

Tenun Bima Tak Cukup Andalkan Nilai Budaya

0
Tenun Bima Tak Cukup Andalkan Nilai Budaya
(Suara NTB/dok) TENUN BIMA - Sejumlah peserta mengenakan rimpu berbahan Sarung Nggoli yang merupakan tenun khas Bima saat Pawai Rimpu Mantika 2026 beberapa waktu lalu.


Kota Bima (EKBIS NTB) –Nilai budaya yang melekat pada Tenun Bima dinilai belum cukup untuk membuat produk kerajinan itu bersaing di pasar yang lebih luas. Perajin perlu memperkuat desain, inovasi, legalitas, kemasan hingga standar mutu agar tenun lokal dapat berkembang sebagai produk ekonomi kreatif.


Pengawas Koperasi Muda Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Edy Rahman mengatakan Tenun Bima memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan. Namun, pengembangan tersebut perlu diikuti penyesuaian dengan tuntutan pasar.


“Tenun Bima tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi harus mampu mentransformasi diri menjadi produk ekonomi kreatif unggulan yang siap menembus pasar global,” ujarnya Senin (17/8).


Menurut Edy, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah tampilan dan karakter produk. Motif dan nilai budaya tetap menjadi identitas utama tenun, tetapi inovasi desain, pengembangan produk serta branding diperlukan agar produk lebih mudah diterima konsumen di luar pasar lokal.


Selain persoalan desain, aspek legalitas juga menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Edy menyebut kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran merek dapat memberikan kepastian sekaligus memperkuat perlindungan terhadap produk lokal ketika dipasarkan lebih luas.


Tuntutan pasar juga berkaitan dengan mutu dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Produk lokal yang ingin masuk pasar nasional maupun ekspor perlu memenuhi sejumlah persyaratan,termasuk dari sisi kemasan dan standar produksi.
“Peluang ekspor sangat terbuka lebar asalkan didukung oleh legalitas yang sah, kemasan yang menarik, serta penerapan standar mutu seperti GMP dan sertifikasi halal,” ujarnya.


Edy mengatakan persoalan tersebut tidak hanya dihadapi perajin tenun. Produk UMKM lain seperti makanan, minuman, kopi bubuk dan kerajinan lokal, juga membutuhkan pembenahan agar dapat bersaing di pasar yang lebih besar.

“Sebagian besar UMKM kita bergerak di sektor makanan, minuman, dan kerajinan lokal. Peluang menembus pasar nasional sangat terbuka,” katanya.


Untuk mendukung proses tersebut, Diskoperindag Kota Bima menyiapkan pendampingan bagi pelaku UMKM, termasuk perajin Tenun Bima di Kelurahan Ntobo. Pendampingan mencakup percepatan legalitas usaha, perbaikan kemasan, standardisasi produk dan pemasaran digital.


Dengan demikian, pengembangan Tenun Bima tidak hanya bertumpu pada upaya mempertahankan warisan budaya. Produk tersebut juga dituntut memiliki nilai tambah dan daya saing agar mampu mengikuti perubahan pasar tanpa kehilangan identitas lokalnya. (hir)

Retribusi Parkir Baru Terealisasi 8,11 Persen

0
Retribusi Parkir Baru Terealisasi 8,11 Persen
PELABUHAN SORO KEMPO – Realisasi retribusi parkir di Kabupaten Dompu masih rendah dari target Rp496 juta, realisasi baru mencapai Rp40,2 juta atau sekitar 8,11 persen. Di sisi lain, realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Kempo menunjukkan capaian yang lebih baik


Dompu (EKBIS NTB) Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Dompu dari sektor retribusi parkir hingga Agustus 2026 masih rendah. Dari target Rp496 juta, realisasi baru mencapai Rp40,2 juta atau sekitar 8,11 persen.


Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi, Selasa (18/8) mengungkapkan rendahnya realisasi tersebut, salah satunya disebabkan ketidakdisiplinan petugas penarik retribusi parkir dalam menyetorkan hasil pungutan.


Menurutnya, petugas Dishub kerap kesulitan saat melakukan penagihan. Saat petugas datang untuk mengambil setoran, penarik retribusi sering kali tidak berada di lokasi.


“Ini sering dialami petugas kami saat menagih uang parkir. Karena petugas yang menarik parkir kita gunakan pihak ketiga dari orang per orang. Sehingga realisasi retribusi parkir cenderung kecil,” katanya.


Selain persoalan setoran, Fakhrurrazi menyebut target retribusi parkir tahun 2026 relatif tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, target retribusi parkir hanya sekitar Rp92 juta dan berhasil direalisasikan hingga Rp98 juta.
Realisasi tersebut diperoleh dari 34 titik parkir yang menjadi lokasi pemungutan retribusi. Sementara pada 2026, jumlah titik parkir ditingkatkan menjadi 46 titik.


Namun, peningkatan jumlah titik parkir tersebut belum sepenuhnya mampu mendongkrak penerimaan,karena masih membutuhkan penyesuaian dan penataan di lapangan.
Di sisi lain, realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan menunjukkan capaian yang lebih baik. Dari target Rp561,550 juta, hingga saat ini telah terealisasi Rp338,263 juta atau 60,24 persen.


Kepala Pelabuhan Soro Kempo, Anshar, SH., mengatakan capaian tersebut sudah cukup maksimal di tengah persaingan pelaku usaha dalam mendistribusikan komoditas, khususnya jagung.
Menurutnya, pola pengiriman jagung dari Dompu saat ini mengalami perubahan. Penghimpunan jagung petani tidak lagi didominasi tiga pemilik gudang besar di wilayah Manggelewa.


Saat ini, banyak gudang kecil dan pengusaha kecil yang langsung menyerap jagung dari petani menggunakan kendaraan besar, sehingga jagung yang telah diserap kemudian langsung diangkut ke Pulau Jawa melalui jalur darat. “Sehingga pemanfaatan jasa kepelabuhan melalui pengiriman barang melalui laut berkurang,” ungkapnya.


Kendati demikian, pihaknya terus mendorong para pengusaha agar tetap memanfaatkan Pelabuhan Kempo sebagai tempat bongkar muat barang, baik untuk pengiriman komoditas keluar daerah maupun mendatangkan barang ke Kabupaten Dompu. “Jasa kepelabuhanan itulah yang kita setorkan ke kas daerah sebagai PAD,” jelasnya. (ula)

Efisiensi Anggaran, Program DPPKB Dipangkas

0
Efisiensi Anggaran, Program DPPKB Dipangkas
(Suara NTB/hir) Ichwanul Muslimin


Kota Bima (EKBIS NTB)
–Kebijakan efisiensi anggaran 2026 berdampak pada lebih dari separuh program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima. Hal ini berdampak langsung terhadap pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat.


Kepala DPPKB Kota Bima, H. Ichwanul Muslimin, SP., MM., mengatakan sekitar 50 persen program DPPKB terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi ini dinilai lebih besar dibandingkan tahun 2025.


“Kalau saya lihat 50 persen. Tahun ini betul lebih parah,” sebutnya dikonfirmasi pada, Selasa (18/8).
Ichwanul mengatakan efisiensi anggaran cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Salah satunya bidang tidak memiliki alokasi anggaran sama sekali tahun ini.


Meski sejumlah kegiatan terdampak efisiensi, pihaknya tetap menjalankan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat. Menurut Ichwanul, kegiatan tersebut diarahkan terutama ke wilayah yang berdasarkan pemetaan memiliki risiko tinggi.


“Kami lakukan pendampingan itu di tempat-tempat yang secara pemetaan dianggap paling banyak risiko. Di situlah tempat kami melakukan kunjungan-kunjungan ke masyarakat,” katanya.


Pendampingan tersebut dilakukan dengan melibatkan tenaga lapangan dan kader. Pihaknya juga tetap menjalankan sejumlah program melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) serta dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB.


Dalam pelayanan KB, program yang tetap berjalan antara lain pemasangan IUD, implan, metode operasi wanita (MOW), metode operasi pria (MOP), hingga pencabutan implan. Pihaknya juga mendistribusikan alat kontrasepsi yang diterima dari provinsi ke fasilitas pelayanan kesehatan.


Selain pelayanan KB, DPPKB tetap melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di tingkat keluarga. Program pencegahan stunting juga dilakukan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting, pemutakhiran data keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, serta Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat).


Ichwanul menegaskan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi jajarannya menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Pendampingan tetap dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab dinas.


“Bagi kami di sini, ada tidak ada anggaran, kami tetap bekerja. Karena ada tanggung jawab moral kami di dalamnya,” ujarnya. (hir)

Peserta Sail To Indonesia, Wisatawan Dijadwalkan Berkunjung ke Destinasi Wisata di Sumbawa

0
Peserta Sail To Indonesia, Wisatawan Dijadwalkan Berkunjung ke Destinasi Wisata di Sumbawa
(SuaraNTB/ils) Muhammad Irfan


Sumbawa Besar (EKBIS
NTB)-Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disparpora) Kabupaten Sumbawa, berencana menjadikan Dermaga Labuhan Badas sebagai titik labuh bagi peserta Sail to Indonesia.

Langkah ini menjadi skenario bahwa peserta akan diarahkan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata seperti Istana Dalam Loka, Sentra Kerajinan Tenun di Moyo Hilir dan Barang Kebo.


“Sudah kita ajukan Labuhan Badas sebagai titik labuh, termasuk acara penyambutan peserta Sail to Indonesia juga akan kita jadwalkan di lokasi tersebut,” Sekretaris Dinas Parpora Kabupaten Sumbawa, Muhammad Irfan, kepada Suara NTB, Selasa (18/8).


Dikatakan,jumlah peserta Sail to Indonesia yang sudah konfirmasi masuk ke perairan Sumbawa mencapai 33 kapal yacht. Jumlah 33 kapal ini di estimasi akan membawa sekitar 70 wisatawan sebagai peserta Sail to Indonesia di Kabupaten Sumbawa dengan waktu sandar sekitar 5 hari.


“Informasi sudah kita kunci dari event organizer (EO) estimasinya sekitar 33 kapal yang akan mengikuti Sail of Indonesia di kabupaten Sumbawa. Tinggal kita tunggu waktu pelaksanaannya saja,” jelasnya.


Lokasi kunjungan titik utama Labuhan Badas dan Labuhan Jambu sebagai destinasi unggulan. Para Yatcher sesuai informasi awal akan tiba Sumbawa sekitar tanggal 14 September dan mengikuti acara dari tanggal 14-17 September.


Ia melanjutkan, di tahun 2026 titik labuhnya dialihkan ke Labuhan Badas setelah di tahun 2025 dilaksanakan di Labuhan Jambu. Titik labuh tersebut merupakan destinasi primadona dengan adanya hiu paus yang menjadi daya tarik utama. Dikatakan, dari 27 destinasi yang dikunjungi peserta, Sumbawa mendapatkan tempat land off paling banyak.


Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah menyiapkan destinasi wisata unggulan sama seperti pelaksanaan di tahun sebelumnya. Bahkan ada dua ikon Sumbawa yang diminati peserta Sail of Indonesia yaitu hiu paus,karapan kerbau dan wisata budaya lainnya.
“Kalau di desa wisata tentu ada dampak secara langsung, karena para wisatawan pasti akan membeli. Termasuk apa yang dijual di oleh pelaku UMKM seperti kopi kemasan pasti akan dicari,” timpalnya.


Ia menambahkan sebelum pelaksanaan event tahunan tersebut, pihaknya tetap akan melakukan pertemuan lanjutan. Hal itu dilakukan untuk memastikan destinasi yang siap untuk dikunjungi termasuk jumlah peserta yang mengikuti event itu.

“Tetap akan kita rapat lebih lanjut untuk memastikan destinasi yang akan dikunjungi, sehingga persiapan yang kita lakukan bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (ils)

Barang Subsidi akan Disalurkan Melalui KDKMP

0
Barang Subsidi akan Disalurkan Melalui KDKMP
(Suara NTB/ils) H. Mohamad Ansori


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)
-Pemkab Sumbawa, berencana menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyalur sejumlah barang subsidi milik pemerintah. Salah satunya gas elpiji 3 kilogram, beras SPHP dan MinyaKita.


“KDKMP ini tidak hanya menjadi wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga akan berfungsi sebagai jalur resmi penyaluran berbagai kebutuhan pokok, termasuk barang subsidi dan bantuan sosial (bansos),” kata Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.


Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Kementerian Pangan RI untuk memperluas peran KDMP dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Salah satu komoditas subsidi yang menjadi prioritas adalah gas elpiji 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak kita.


Konsep pengelolaan KDMP harus bertumpu pada prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Pemerintah kata dia, tidak akan mengambil alih pengelolaan, melainkan berperan memberikan stimulus, dukungan dan pendampingan agar koperasi dapat berkembang secara mandiri dan profesional.


“Kita sudah siapkan sumber daya manusia pengelola yang kompeten dan professional, sehingga kehadirannya diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, tidak sekadar administratif,” tambahnya.


Disinggung terkait progres pembangunan KDKMP, Wabup mengaku capaian pembangunannya secara kuantitas masih jauh dari target. Berdasarkan data terkini, dari total 165 titik yang direncanakan, baru dua KDMP yang beroperasi penuh, sementara puluhan titik lainnya masih dalam tahap pembangunan dan penyelesaian lahan.


“Kalau dari segi kuantitas sebetulnya kita masih jauh dari harapan. Tetapi dari sisi kualitas, progresnya terus kami pacu untuk segera menyelesaikan pembangunan gerai tersebut,” timpalnya.


Pemkab Sumbawa bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus memfasilitasi percepatan pembangunan. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah membuka akses pemanfaatan aset milik daerah untuk dijadikan kantor koperasi, melalui skema pinjam pakai atau perjanjian kerja sama (PKS).


“Skema ini diharapkan tidak hanya mempercepat operasional KDMP, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tukasnya. (ils)

MFoS 2026 Putaran Ketiga, Alvin dan Rio Tampil Perkasa

0
MFoS 2026 Putaran Ketiga, Alvin dan Rio Tampil Perkasa
Pembalap Alvin Bahar sukses memenangi balapan di kelas ISTCR 3600 pada ajang MFoS putaran ketiga yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, akhir pekan kemarin. (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) – Putaran ketiga kejuaraan nasional balap roda empat Mandalika Festival of Speed (MFoS) musim 2026 sukses digelar pada 14-16 Agustus 2026. Pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Internasioal Mandalika tersebut pembalap senior Alvin Bahar dan Rio S.B., berhasil tampil perkasa di kelasnya masing-masing.

Dalam dua sesi balapan kelas tertinggi ISTCR 3600, Alvin Bahar sukses jadi juara. Pada sesi balapan yang berlangsung ketat dan seru di hari Sabtu, pembalap Honda Racing Indonesia ini menjadi yang tercepat. Dengan menorehkan catatan waktu 26 menit 42,950 detik untuk 12 laps. Di podium kedua ada pembalap SAV Motosport Gerhard Lukita dan Cristian De A Pandiangan (Indostar Motosport) di podium ketiga.

Pada balap kedua di hari Minggu (16/8/2026), tidak hanya jadi yang tercepat Alvin Bahar juga sukses mempertajam cacatan waktunya menjadi 23 menit 1,055 detik untuk 12 laps. Diikuti pembalap Apip Ginanjar (Razaiq Motorsport) serta M. Yasin Kosasih (Motu Jangkar Biru) di podium kedua dan ketiga.

Di kelas Subaru BRZ Super Series dominasi Rio S.B juga tidak terbendung. Pembalap pro Rizqy Motorsport X Green Plafon Racing juga sukses memenahi dua sesi balapan. Sementara di kelas ITCR 1500 pembalap Avan Abdullah dan Fitra Eri berbagi juara. Dengan Avan Abdullah sukses memenangi balap pertama di hari Sabtu. Sedangkan pada sesi balapan kedua giliran Fitra Eri yang jadi juara.

“MFoS sendiri mempertandingkan enam kelas balapan,” ungkap Direktur Utama (Dirut) Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Ananda Mikola, dalam keterangnya, Senin (17/8/2026).

Selain kelas ISTCR 3600, ITCR 1500 dan Subaru BRZ Super Series, ada juga kelas ITCR 1200, Superstars Sportcar Series serta KRIDA Agya One Make Race. Ditambah kelas Time Attack. Dengan total pembalap disemua kelas sebanyak 103 pembalap.

Dan, tidak hanya diikuti pembalap senior saja sejumlah talenta muda juga turut ambil bagian. Diantaranya Ananda Zayn Neymar Idy yang barus berusia 14 tahun serta Farrel Rafellyno Augusto (16 tahun). Dengan hadirnya pembalap berpengalaman dan talenta muda di MFoS putaran ketiga tersebut diharapkan bisa menyajikan kompetisi yang atraktif sekaligus memperkuat fondasi ekosistem motorsport nasional.

“Konsistensi penyelenggaraan MFoS ini juga merupakan bagian dari upaya membangun kompetisi balap roda empat yang berkelanjutan di Indonesia,” tegasya.

Dikatakannya, keberadaan kompetisi balap nasional secara rutin Sirkuit Internasional Mandalika memiliki punya peran penting dalam membangun ekosistem motorsport yang lebih luas. Tidak hanya menjadi venue bagi kejuaraan internasional, tetapi juga menyediakan ruang bagi pebalap, tim, mekanik, engineer, komunitas, sponsor, hingga pelaku industri otomotif untuk berkembang bersama.

Menurutnya, yang paling penting adalah membangun ekosistemnya. Tidak hanya pembalap, tetapi juga tim, mekanik, engineer, komunitas, sponsor dan industri otomotif. Dengan kompetisi yang rutin tersebut diharapkan akan semakin banyak talenta balap Indonesia yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. (kir)

Serentak di Seluruh Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Penerima Manfaat Kembali Berdaya melalui PEKA

0
Serentak di Seluruh Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Penerima Manfaat Kembali Berdaya melalui PEKA
Soft Launching Nasional PEKA digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (18/8/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Setiap tahun, ratusan ribu keluarga kehilangan sosok pekerja yang jadi tulang punggung mereka. Ada di antaranya yang tutup usia akibat kecelakaan kerja, ada juga yang meninggal dunia karena sakit yang diderita.

Rasa duka tentu menjadi hal pertama yang sangat terasa. Namun di balik itu, ada kegundahan besar, soal bagaimana keluarga ini bisa menjalani hidupnya ke depan.

Di titik inilah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk mereka. Tak hanya berupa manfaat rupiah semata, namun juga mendampingi keluarga pekerja untuk kembali berdaya, memiliki keterampilan, dan membangun sumber penghidupan baru agar dapat melanjutkan kehidupan secara mandiri.

Semangat inilah yang diwujudkan BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA). Sejalan dengan semangat Hari Kemerdekaan untuk terus maju dan berdaya, Soft Launching Nasional PEKA digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (18/8/2026).

Membawa semangat Value Beyond Protection, PEKA menjadi bukti bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tak berhenti ketika manfaat telah diterima. Ada harapan agar manfaat tersebut menjadi pijakan bagi pekerja dan keluarganya untuk bangkit, kembali produktif, dan melanjutkan kehidupan secara mandiri.

Semangat pemberdayaan tersebut juga sejalan dengan Asta Cita Ke-6 Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Melalui PEKA, perlindungan sosial diharapkan tidak hanya menjadi penopang ketika risiko terjadi, tetapi juga menjadi pijakan bagi penerima manfaat untuk kembali produktif dan membangun kemandirian ekonomi.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, risiko yang dialami seorang pekerja dapat membawa perubahan besar terhadap kehidupan dan kondisi ekonomi keluarganya.

“Kita bisa membayangkan bagaimana beratnya ketika sebuah keluarga kehilangan orang yang selama ini menjadi tulang punggung mereka. Manfaat yang kami bayarkan tentu sangat berarti, tetapi kami ingin kehadiran BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti di sana. Kami ingin membantu mereka punya bekal untuk bangkit dan kembali menatap masa depan dengan lebih optimistis,” ujar Saiful.

Menurutnya, PEKA menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara dalam setiap fase kehidupan pekerja. Mulai dari memberikan perlindungan sebelum risiko terjadi, memastikan manfaat diterima saat risiko terjadi, hingga mendampingi pekerja dan keluarganya untuk kembali berdaya setelahnya.

“Bagi kami, perlindungan bukanlah sebuah titik akhir. Ada kehidupan yang harus terus berjalan setelah risiko terjadi. Karena itu, melalui PEKA kami ingin membuka kesempatan bagi penerima manfaat untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan perlahan membangun kembali sumber penghidupan yang mandiri,” tambahnya.

Pelaksanaan Soft Launching PEKA secara Nasional ini menjadi momentum untuk membawa semangat pemberdayaan tersebut secara serentak kepada para penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini menyasar penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari ahli waris peserta hingga pekerja yang memasuki masa persiapan pensiun.

Pemberdayaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta serta potensi ekonomi di masing-masing daerah. Bentuknya dapat berupa peningkatan kompetensi, pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan dan usaha, maupun pendampingan lainnya yang dapat membantu peserta mengembangkan keterampilan menjadi aktivitas produktif dan bernilai ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, komunitas, serta berbagai mitra strategis lainnya.

“Kami tidak ingin mereka sekadar selesai mengikuti pelatihan. Harapannya, keterampilan yang didapat benar-benar bisa menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan dan membuat mereka semakin mandiri. Untuk mewujudkan itu, tentu BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi banyak pihak untuk bersama-sama membuka jalan bagi mereka,” jelas Saiful.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa PEKA merupakan bentuk nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan manfaat jaminan sosial dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi kehidupan peserta dan keluarganya.

“Melalui PEKA, kami ingin memastikan bahwa penerima manfaat tidak hanya mendapatkan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan membangun kembali kemandirian ekonominya. Kami hadir untuk memberikan bekal, membuka akses, serta mendampingi mereka agar keterampilan yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi peluang usaha maupun sumber penghasilan baru,” ujarnya.

Menurutnya, pemberdayaan akan menjadi semakin kuat ketika dilakukan dengan melihat potensi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, perbankan, serta berbagai pihak lainnya.

“NTB memiliki banyak potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan. Kami berharap PEKA dapat menjadi salah satu pintu bagi para penerima manfaat untuk mengoptimalkan potensi tersebut, sehingga mereka tidak hanya mampu bertahan setelah menghadapi risiko, tetapi juga tumbuh, produktif, dan semakin mandiri,” tambahnya.

Di Lombok Tengah, PEKA diikuti sebanyak 35 penerima manfaat dengan kegiatan berupa pemberdayaan.

Kegiatan tersebut terselenggara melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Syariah Indonesia dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah.

Wakil Bupati Lombok Tengah H. Muhammad Nursiah, S.Sos., M.Si. menyambut baik pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) sebagai langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentu menyambut baik program PEKA ini. Bagi kami, perlindungan sosial tidak hanya berbicara tentang bagaimana memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi risiko, tetapi juga bagaimana setelah itu mereka dapat kembali bangkit, produktif, dan memiliki penghidupan yang lebih baik,” ujar H. Muhammad Nursiah.

Harapannya, pemberdayaan tidak berhenti setelah pelatihan, tetapi terus berlanjut melalui pendampingan dan kolaborasi sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap kemandirian ekonomi para penerima manfaat. (bul)

Pemprov NTB Telusuri Dugaan Pungli di Bukit Seger Mandalika

0
Pemprov NTB Telusuri Dugaan Pungli di Bukit Seger Mandalika
KAWASAN - Kawasan Pantai Seger Kuta Mandalika, Loteng dengan pesona yang dimiliki. Belakangan ini muncul keluhan pengunjung di media sosial terkait dugaan pungli saat berwisata di kawasan ini. Pemerintah dan aparat hukum sedang menelusuri adanya dugaan pungli pada wisatawan ini. (Suara NTB/kir)


Mataram (EKBIS NTB)
–Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, khususnya di kawasan Bukit Seger, Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Hal ini menyusul viralnya luapan kekecewaan salah seorang wisatawan di instagram terkait dengan mahalnya tiket masuk ke kawasan tersebut.


Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita coba cek dulu. Apakah ini kawasan ITDC atau pribadi,” ujarnya, Selasa, 18 Agustus 2026.


Di samping akan melakukan pengecekan, Aulia menegaskan pengelola destinasi wisata pada dasarnya boleh menarik iuran atau tiket masuk, asalkan memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas. Adapun persoalan utama yang kerap memicu kegaduhan di lapangan karena oknum menarik pungutan tanpa bukti resmi yang jelas.


Selain itu, pengelola kawasan belum menerapkan sistem pintu tunggal (one stop service). Hal ini menyebabkan wisatawan kerap membayar pungutan berulang kali di satu kawasan destinasi yang sama.


“Jangan sampai ada pungli yang tidak memiliki dasar. Memang ada kewenangan, baik dari pemegang aset pribadi, pemerintah desa, maupun kawasan otoritas. Namun, semua pihak harus membuat sistem ekosistem tata kelola yang baik,” jelasnya.


Adapun ia memilih untuk tidak berspekulasi mengenai status kepemilikan lahan sebelum dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Kendari begitu, ia mengimbau seluruh pihak memastikan status kewenangan setiap kawasan secara terperinci, termasuk apakah area tersebut berada di bawah ITDC, merupakan aset desa, atau milik pribadi.


“Kita tidak usah berandai-andai dulu, kita cek dulu status kawasannya. Kalau tim penemu kategori pungli, berarti penarikan itu tidak memiliki dasar hukum,” tambahnya.


Aulia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemilik aset, pemerintah desa, hingga badan pengelola kawasan, untuk segera menyelaraskan aturan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah pungutan liar yang berpotensi merusak citra pariwisata NTB kembali terjadi.


Menyinggung adanya kemungkinan intervensi Disparekraf dalam menentukan besaran tarif, Aulia menjelaskan pengelola memiliki kewenangan dalam menentukan skema harga. Meski demikian, ia berharap pengelola dan pemerintah tetap berkoordinasi dalam menentukan tarif agar mekanismenya transparan, memiliki payung hukum, serta tidak membebani wisatawan.


“Penetapan tarif ini tidak seperti harga tiket pesawat yang memiliki ambang batas atas dan bawah. Oleh karena itu, kita harus melihat dahulu konteks pengelolaannya. Yang paling penting, kita harus membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan memiliki dasar legalitas yang sah,” pungkasnya.

Polresta Loteng Turunkan Tim
Polresta Lombok Tengah (Loteng) langsung menurunkan tim dari unit Intel dibantu Polsek Kawasan Mandalika guna menelusuri kebenaraan terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pantai Seger.


“Dari pertama kami mendapat informasi itu (dugaan pungli) kami langsung melakukan tindakan. Kami memerintahkan Intel dan dari Polsek Mandalika untuk menelusuri kebenaraan informasi tersebut,” ungkap Kapolresta Loteng Kombes. Pol. Hariyanto,S.H., kepada Suara NTB, Senin (17/8).


Pun demikian ia mengaku sampai sejauh ini belum mendapat laporan terkait hasil penelusuran yang dilakukan tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan tindakan seperti apa yang akan diambil. Namun ia memastikan pasti akan ada tidakan tegas jika memang terbukti ada pelanggaran.
“Kita tunggu dulu hasil penelusuranya. Tapi yang jelas pasti akan ada tindakan. Prosedurnya nanti setelah ada hasil dari Intel kemudian dilanjutkan ke Reskrim,” jelasnya.


Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga kenyamanan bagi wisatawan yang tengah berwisata di daerah ini. Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu kenyamanan wisata. Karena Loteng adalah daerah wisata yang tentunya sangat membutuhkan yang namanya kenyamanan.


Dalam mewujudkan kenyamanan pihak kepolisian tentu tidak bisa sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak di daerah. “Harus sama-sama saling mendukung. Kita kepolisian tidak bisa bekerja sendiri,” tegas mantan Wadansat Brimob Polda NTB ini.


Dihubungi terpisah Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Moh. Hatta juga menyampaikan hal senada. Dalam hal ini pihaknya belum bisa memastikan apakah benar terjadi pungli atau tidak. Karena informasi yang beredar sedang ditelusuri bersama pengelola objek wisata.


Tapi kalau bicara pungli, itukan ada karcis yang diberikan kepada wisatawan. Lokasi yang dikunjungi wisatawan tersebut juga lahan milik warga, sehingga sampai harus membayar dua kali. “Soal kemudian ada salah karcis (karcis masuk objek wisata) karena kondisi di lapangan bisa jadi ada human error-nya,” sebutnya.


Meski demikian secara terbuka Kadispar Loteng menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Dan, berkomitmen untuk membenahi tata kelola objek wisata yang ada di daerah ini. Khususnya di objek wisata Pantai Seger supaya ke depan bisa lebih terkelola.


Jadi kedepan wisatawan tidak perlu cukup membayar dua kali, apalagi sampai berkali-kali. Cukup sekali saja. Jika pun harus membayar lain, itu tergantung layanan yang diberikan.


Sebelumnya beredar video di akun media sosial bernama Faricayo yang mengungkapkan kekecewaannya saat berwisata di kawasan Pantai Seger Kuta, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahan tersebut pemilik akun mengungkapkan dugaan pungli saat berwisata di objek wisata tersebut. Di mana dia sampai harus membayar karcis masuk objek wisata sampai dua kali.

Anehnya, dia harus membayar diatas nomimal yang tertera di karcis. Lebih aneh lagi, karcis yang diterima ternyata tidak sesuai. Di mana saat parkir motor dia mendaparkan karcis event Bau Nyale yang sudah digelar di awal tahun kemarin.


Kemudian saat akan naik ke bukit Pantai Seger dia harus membayar lagi dengan nomial yang tidak sesuai dengan yang tertera di tiketnya. “Ini punglinya gak kira-kira dan gue benci banget yang kayak gini,” ujar pemilik akun. (era/kir)

Defisit Anggaran Tidak Ganggu Belanja Daerah

0
Defisit Anggaran Tidak Ganggu Belanja Daerah
SERAHKAN - Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri menyerahkan rancangan KUA PPAS 2026 pada Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda pada rapat paripurna di Ruang Rapat Rinjani Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/8). (Suara NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) –Rancangan APBD Perubahan NTB Tahun 2026 mengalami defisit hingga Rp369 miliar. Tingginya jumlah defisit anggaran tersebut dipastikan tidak akan mengganggu belanja daerah.

Bahkan, pendapatan asli daerah di APBD Perubahan tahun ini mengalami surplus sekitar 1,56 persen, dari yang awalnya Rp3,02 triliun di APBD murni 2026, menjadi Rp3,07 triliun di APBD Perubahan.


Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menjelaskan defisit hingga Rp369 miliar tersebut digunakan untuk bayar utang jangka panjang kepada PT SMI yang digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas di RSUD NTB, seperti Gedung Trauma Center dan IGD Terpadu di tahun 2021 lalu.


“Sebenarnya bukan defisit murni. Kalau defisit kan APBD terdiri dari pendapatan daerah ditambah biaya pembiayaan, itu lah APBD. Tetapi kan ada kewajiban kita untuk membayar utang PT SMI dan juga bunga, nah itulah untuk menutupi itu,” jelasnya, Selasa, 18 Agustus 2026.


Dia mengatakan, kewajiban pembayaran utang tersebut menjadi penyebab utama defisit anggaran perubahan 2026. Meski defisit, ia memastikan seluruh program pembiayaan, utamanya belanja pegawai tidak akan terganggu karena defisit yang terjadi kali ini bukan defisit murni.


“Tidak mengganggu. Secara pendapatan ada surplus kita. Tetapi ada kewajiban untuk membayar pengeluaran pembiayaan, kewajiban kita untuk membayar PT SMI dan bunga,” tegasnya lagi.


Utang jangka panjang Pemprov NTB kepada PT SMI dibayar hingga tahun 2029. Setiap tahunnya, Pemprov NTB harus membayar sekitar Rp121 miliar di luar bunga. Dan sekitar Rp134 miliar dengan bunga karena bunga yang harus dibayar Pemprov NTB sekitar Rp13 miliar.


Pemprov NTB telah membayar sebanyak lima tahun berturut-turut dari tahun 2021. Alokasi untuk membayar utang itu dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang otomatis dipotong oleh Menteri Keuangan.


Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menjelaskan dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, terdapat sejumlah perubahan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan naik sebesar 1,56 persen, dari sekitar Rp3,02 triliun pada APBD murni 2026 menjadi sekitar Rp3,06 triliun.


Pendapatan transfer dianggarkan naik sebesar 2,48 persen, dari sekitar Rp2,148 triliun menjadi sekitar Rp2,49 triliun. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan turun sebesar 42,54 persen, dari sekitar Rp114 miliar menjadi sekitar Rp56 miliar.
Kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp6 triliun atau meningkat sebesar 4,69 persen, setara sekitar Rp269 miliar, dibandingkan APBD murni 2026.


Ketiga yaitu pembiayaan daerah. Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 terdapat defisit anggaran sekitar Rp369 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

“Yang kita inginkan bukan hanya dokumen anggaran yang selesai secara administratif, tetapi kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya. (era)