Sunday, April 26, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 116

Sebarluaskan Informasi Inklusif, Pemda Lombok Utara Siapkan Aplikasi Penyandang Disabilitas

0
Penjabat Sekda Lombok Utara, Sahabudin , S.Sos., M.Si., (tengah) menerima Tim Visitasi KI Provinsi NTB, Selasa (11/11/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi sebagai wujud transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Informasi tersebut bahkan diupayakan sampai ke tangan warga yang berkebutuhan khusus atau disabilitas.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, Haerul Anwar, di sela-sela menerima visitasi Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Selasa (11/11/2025).

Haerul menegaskan, pembenahan dan pembaruan pendekatan penyebarluasan informasi akan terus dilakukan seiring perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi. Salah satu yang dipertimbangkan ke depan adalah penyediaan aplikasi yang ramah bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

“Pelayanan PPID tetap akan kami maksimalkan supaya penyampaian informasi publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kedepannya kami akan menyiapkan aplikasi khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses informasi dari sumber resmi secara mudah dan inklusif,” ujar Haerul.

Pihaknya juga berterima kasih atas saran yang disampaikan KI Provinsi NTB. Penyediaan aplikasi yang ramah Disabilitas menjadi kebutuhan mengingat Pemda perlu menyampaikan informasi secara inklusif kepada seluruh elemen masyarakat.

Sementara, Penjabat Sekda Lombok Utara, Sahabudin, S.Sos., M.Si., menekankan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Utara perlu dilakukan secara berkala. Langkah tersebut untuk mengetahui bagian mana dari tugas dan fungsi pelayanan informasi yang belum diterapkan oleh Pemda Lombok Utara.

Selain itu, Sekda juga berharap adanya masukan konstruktif sebagai langkah perbaikan sistem pada OPD teknis – Dinas Kominfo.  “Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus berupaya memperkuat pelayanan keterbukaan informasi publik melalui PPID utama dan PPID pelaksana di masing-masing perangkat daerah. Kami menyadari, pelayanan PPID di Kabupaten Lombok Utara masih banyak yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Drs. H. M. Zaini, memberikan rekomendasi dan saran penguatan dalam pelayanan keterbukaan informasi. Di antaranya saran yang disampaikan adalah adanya integrasi KIP, KIM, optimalisasi PPID Desa, penyediaan layanan ramah disabilitas.

“Peningkatan transparansi pengadaan barang atau jasa, serta pengembangan inovasi layanan informasi serta-merta, perlu dipertimbangkan untuk ke depannya,” imbuhnya. (ari)

Proklim Mart Joben Lestari Raih Medali Emas Asia ESG Awards 2025, Bukti Nyata Sinergi Bank NTB Syariah dan Ekonomi Hijau Lokal

0
Proklim Mart Joben Lestari Raih Medali Emas Asia ESG Awards 2025, Bukti Nyata Sinergi Bank NTB Syariah dan Ekonomi Hijau Lokal

Lombok (ekbisntb.com)– Komitmen Bank NTB Syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau kembali membuahkan hasil membanggakan di kancah internasional.

 Salah satu mitra strategis unggulan Bank NTB Syariah, Proklim Mart Joben Lestari, berhasil meraih Gold Awards dalam ajang bergengsi Asia ESG Positive Impact Awards 2025 kategori Biodiversity Conservation yang di selenggarakan di Malaysia pada tanggal 06 november 2025 yang lalu.

Penghargaan internasional ini menilai dampak positif dari program conservasi yang dilakukan oleh Proklim Joben Lestari terhadap aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG) di kawasan Asia.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, konsistensi Proklim Mart serta dukungan penuh dari Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sebelum melangkah ke tingkat Asia, Proklim Mart Joben Lestari terlebih dahulu menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional.

Mereka sukses meraih Juara 1 kategori Sustainable Ecosystem – SME (Small Middle Enterprise) pada Lestari Award 2025 yang diselenggarakan oleh KG Media group (penerbit Kompas) pada bulan oktober 2025.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata Proklim Mart dalam mendukung indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada pilar lingkungan, ekonomi sirkular, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Proklim Mart Joben Lestari, yang berlokasi di Dusun Joben, desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, merupakan bagian dari Program Kampung Iklim (Proklim). Program ini digerakkan oleh masyarakat secara mandiri dengan semangat keberlanjutan dan pengembangan ekonomi hijau.

Didukung penuh oleh Bank NTB Syariah, Proklim Mart mengembangkan berbagai kegiatan berkelanjutan, antara lain:

  • Joben Betaletan: Penanaman pohon untuk reboisasi sekaligus melindungi mata air di ekosistem sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
  • Pengolahan Hasil Bumi Lokal: Mengubah hasil bumi menjadi produk bernilai tambah.
  • Ekonomi Kreatif Berbasis Limbah: Pemanfaatan dan daur ulang limbah rumah tangga menjadi produk baru dan sumber energi baru tebarukan
  • Gerai Ramah Lingkungan: Produksi dan penjualan produk-produk sehat ramah lingkungan melalui gerai Proklim Mart.
  • Edukasi Iklim: Edukasi masyarakat tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  • Penguatan Peran: Memperkuat peran perempuan dan pemuda dalam ekonomi desa.

Melalui pendekatan ini, Proklim Mart Joben Lestari berhasil menciptakan model usaha mikro berkelanjutan yang selaras dengan prinsip ekonomi berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, diantaranya tujuan SDGs 3 kehidupan sehat dan sejahtera, tujan SDGs 6, Akses air bersih dan sanitasi, tujuan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), tujuan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan Tujuan SDGs 13 (penanganan perubahan iklim) dan tujuan SDGs 15 (menjaga ekosistem darat)

Rahman Kamarud Zaman, Desk Head Sekretaris Perusahaan PT Bank NTB Syariah, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah validasi dari komitmen bank terhadap prinsip Berkah Bermakna.

“Penghargaan Gold awards di Asia ESG Positive Impact Awards 2025 ini merupakan hasil atas dampak positif nyata yang dihasilkan dari sinergi Bank NTB Syariah dengan komunitas di daerah. Ini membuktikan bahwa prinsip syariah yang dipegang sangat selaras dengan praktik ESG yang berkelanjutan,” ujar Rahman Kamarud Zaman.

“Bank NTB Syariah akan terus menjadi partner strategis bagi Proklim Mart. Kami percaya, dengan mendukung inovasi ekonomi hijau yang berbasis komunitas seperti ini, tidak hanya menumbuhkan usaha, tetapi juga mewujudkan kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan di NTB,” tambahnya.

Sementara itu, Pathul Hapiz, Manager Proklim Mart Joben Lestari, mengungkapkan penghargaan Gold awards Asia ESG Positive Impact Awards 2025 ini adalah bukti nyata bahwa program inisiasi dari di desa pun bisa membawa dampak besar jika didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang kuat. Dukungan Bank NTB Syariah menurutnya bukan sekadar modal, tetapi juga pendampingan dan kepercayaan terhadap potensi ekonomi hijau yang mereka kembangkan

“Kami berharap capaian ini dapat menginspirasi lebih banyak komunitas di NTB dan Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau masih diperlukan usaha yang lebih, serta dukungan dari parapihak, terutama pada bidang pengelolaan sampah dan pengembangan wisata berkelanjutan,” tutup Pathul Hapiz.(bul)

Warga Harapkan Normalisasi Sungai, Wali Kota Bima Tinjau Permukiman Terdampak Banjir di Lampe

0
Wali Kota Rahman saat memberikan bantuan dana dan logistik kepada warga rt 06 Kelurahan Lampe yang terdampak banjir pada Senin 10 November 2025.(ekbis NTB/hir)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Di tengah turunnya hujan, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E, meninjau langsung permukiman warga RT 06 Kelurahan Lampe yang terdampak banjir pada Senin 10 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Rahman mendengarkan secara langsung keluhan dan harapan warga yang menjadi korban luapan Sungai Lampe.

Dalam dialog dengan Wali Kota, warga menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kondisi sungai yang semakin mengancam pemukiman. Mereka berharap pemerintah segera melakukan pengerukan dan normalisasi Sungai Lampe agar aliran air kembali lurus dan tidak lagi mengarah ke rumah-rumah warga.

“Sungainya sudah makin dekat ke rumah, tanah di pinggir sudah banyak yang longsor. Kami harap segera dilakukan pengerukan supaya airnya lurus dan tidak menabrak pemukiman,” ujar salah seorang warga, Abdul Faid.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Rahman menegaskan bahwa Pemkot Bima bersama instansi terkait akan segera menindaklanjuti permintaan warga. Selain itu ia juga meminta Dinas Sosial bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk menyiapkan dapur umum di area tersebut sebagai langkah antisipasi, mengingat musim hujan belum mencapai puncaknya.

“Kalau melihat kondisi seperti ini, ketika status menjadi Siaga III. Tolong tetap di sini bersama Tagana untuk persiapan dapur umum. Kalau nanti statusnya sudah darurat bencana, langsung bekerja,” tegas Rahman.

Dalam momen tersebut, Wali Kota Rahman juga menyerahkan bantuan dana dan logistik kepada sejumlah warga yang terdampak banjir di RT 06 Kelurahan Lampe. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang rumah dan lahannya mengalami kerusakan akibat banjir.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadapi musim hujan yang masih berpotensi menimbulkan bencana. Ia mengingatkan agar pemantauan kondisi lapangan terus dilakukan tanpa henti.

Rahman juga menjelaskan bahwa intervensi terhadap rumah warga yang hanyut baru bisa dilakukan setelah penanganan sungai rampung. Hal itu karena normalisasi Sungai Lampe akan menjadi dasar perbaikan infrastruktur permukiman di sekitarnya.

“Kalau nanti setelah penanganan (sungai) ini (dengan Program NUFReP dan JICA) baru diintervensi rumah, kalau memang masih ada lahannya,” katanya.

Sebagai informasi, Sungai Lampe termasuk dalam program proyek NUFReP (National Urban Flood Resilience Project) yang didukung oleh JICA (Japan International Cooperation Agency). Program ini bertujuan memperkuat ketahanan kota terhadap banjir melalui perbaikan dan pengendalian aliran sungai di kawasan rawan bencana.

Dari hasil pemantauan lapangan, banjir di RT 06 Lampe mengakibatkan sejumlah gang dan lahan pertanian rusak parah. Satu akses jalan warga dengan lebar 3 hingga 5 meter hanyut terbawa arus, sementara lahan sawah seluas sekitar 12 meter juga ikut tergerus banjir.

Sementara itu, Pemkot Bima terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana. Penjabat Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah, dalam rapat koordinasi tanggap bencana menegaskan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, masyarakat, dan BMKG untuk memperkuat kesiapsiagaan di setiap wilayah.

“TSBK di setiap kelurahan harus diaktifkan kembali dan koordinasi dengan BMKG perlu diperkuat. Kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tapi gerakan bersama,” ujarnya. (hir)

Golden Palace Hotel Lombok Berbagi Paket Sembako untuk Para Veteran di Mataram

0
Memperingati Hari Pahlawan 2025, Golden Palace Hotel berbagi paket sembako dengan para veteran, Senin (10/11/2025). (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Golden Palace Hotel Lombok kembali menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertema “Terima Kasih Atas Jasa dan Pengorbananmu.” Pada kesempatan ini, pihak hotel membagikan paket sembako kepada para veteran di Kota Mataram sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengorbanan mereka bagi bangsa Indonesia.

Kegiatan berlangsung pada Senin, 10 November 2025, dengan melibatkan manajemen dan staf Golden Palace Hotel Lombok. Penyerahan bingkisan dilakukan secara langsung kepada beberapa veteran di wilayah Mataram, disertai dengan momen silaturahmi yang hangat dan penuh rasa hormat.

“Melalui kegiatan CSR ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para veteran atas jasa dan pengabdian mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kami berharap bingkisan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meneladani semangat juang para pahlawan,” ujar Mohammad Asyhadi, Director of Room Golden Palace Hotel Lombok.

Selain memperingati Hari Pahlawan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Golden Palace Hotel Lombok dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program sosial. Hotel yang berlokasi di pusat Kota Mataram ini secara rutin melaksanakan kegiatan CSR di berbagai bidang, mulai dari lingkungan hingga kemanusiaan.

Melalui program “Terima Kasih Atas Jasa dan Pengorbananmu” ini, Golden Palace Hotel Lombok berharap dapat turut menginspirasi masyarakat dan pelaku industri pariwisata lainnya untuk terus menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan menghargai jasa para pahlawan bangsa. (r)

Pengerjaan Sejumlah Proyek Fisik di Sumbawa Baru 76 Persen

0
Khaeruddin(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa memastikan tetap akan memberikan atensi khusus terhadap sejumlah pekerjaan fisik yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meski progres saat ini sudah mencapai 76 persen.

“Berdasarkan hasil evaluasi kemarin, rata-rata proyek fisik kita sudah di angka 76 persen meski demikian, masih ada beberapa pekerjaan fisik belum sesuai target dan itu menjadi atensi,” kata Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada wartawan, Senin 10 November 2025.

Ia meyakinkan, progres di angka 76 persen sudah sangat bagus karena masih ada sisa waktu pengerjaan hingga tanggal 20 Desember mendatang. Meski demikian, ada juga beberapa proyek fisik yang sudah mencapai 80 hingga 100 persen dan masih ada yang masih dibawah progres tersebut.

“Deviasi yang sangat bawah ini yang menjadi atensi kami saat ini, sehingga kedepan tidak ada lagi deviasi negatif apalagi jelang akhir tahun anggaran,” ujarnya.

Ia melanjutkan, seharusnya untuk pelaksanaan proyek di triwulan ketiga berada di angka 80 persen baik fisik maupun belanja secara keseluruhan. Tetapi faktanya saat ini baru di angka 76 persen dan dianggap masih waktu dua bulan efektif untuk mengejar capaian itu.

“Kita masih punya waktu dua bulan tetapi efektifnya hanya satu bulan, sehingga kami minta OPD terkait untuk mempercepat pelaksanaan proyek fisiknya termasuk serapan anggaran,” ujarnya.

Pemerintah tetap akan turun lapangan untuk melakukan pengawasan sehingga pengerjaannya tidak mengalami defiasi negatif. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh apa yang menjadi kendala di lapangan. “Kami tetap akan melakukan pengawasan secara khusus terkait pelaksanaan pekerjaan fisik yang ada apalagi jelang akhir tahun. Hal itu kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Dishub Loteng Perluas Layanan Bus Gratis Pelajar

0
Petugas Dishub Loteng memasang spanduk tanda lokasi penjemputan untuk layanan bus gratis bagi pelajar. Saat ini Dishub Loteng telah membuka empat rute layanan bus gratis. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Mulai bulan ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memperluas layanan bus gratis khusus bagi pelajar. Dengan menambah dua rute layanan yang baru, yakni rute Penujak-Tampar-Ampar serta Pengadang-Tambar-Ampar. Dengan begitu saat ini Dishub Loteng memiliki empat rute layanan bus gratis.

“Sebelumnya kita melayani rute Puyung-Ampar-Ampar serta Mujur-Tampar-Ampar. Sekarang kita tambah dua rute lagi. Penujak-Tampar-Ampar dan Pengadang-Tampar-Ampar,” ungkap Kepala Dishub Loteng Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin 10 November 2025.

Dengan tambahan rute tersebut layanan bus gratis untuk siswa tersebut bisa dinikmati oleh banyak siswa lagi. Sekaligus untuk bisa menekan penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar. Sehingga bisa membantu menekan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.

Diakuinya, permintaan untuk pembukaan rute layanan bus gratis cukup banyak. Hanya saja, permintaan tersebut sejauh ini belum bisa dipenuhi oleh pihaknya. Salah satunya karena keterbatasan armada yang ada. Mengingat, armada yang dimiliki Dishub Loteng juga masih sangat terbatas.

Herdan menjelaskan, untuk bisa memenuhi rute layanan bus gratis yang ada, Dishub Loteng setidaknya butuh dukungan delapan unit bus. Minimal bus dengan ukuran sedang. Mengingat, antusiasme siswa untuk menggunakan layanan bus gratis tersebut cukup tinggi.

Di satu sisi armada bus yang dioperasikan sekarang ini berupa bus kecil dengan kapasitas hanya 16 tempat duduk. Sehingga terkadang siswa harus berdempet-dempetan saat diangkut. “Untuk mengatasi keterbatasan armada bus itu, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar bisa dibantu bus sedang. Agar layanan bus gratis bisa lebih optimal,” terangnya.

Termasuk dengan anggota DPR pusat asal Pulau Lombok, komunikasi juga sudah dibangun, karena kalau berharap dukungan dari APBD Loteng untuk penambahan armada bus, saat ini masih agar berat. Apalagi di tengah pemangkasan anggaran pusat ke daerah.  (kir)

Desa Berdaya Medana: PLN Dorong Kemandirian Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lombok Utara

0
PLN bersama Kelompok Klub Baca Perempuan menginisiasi serangkaian kegiatan di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) terus berkomitmen menghadirkan energi yang tidak hanya menerangi, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Melalui Program Desa Berdaya, PLN bersama Kelompok Klub Baca Perempuan menginisiasi serangkaian kegiatan di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang bertujuan memperkuat ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Program Desa Berdaya ini menjadi wujud tanggung jawab sosial PLN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kegiatan ini dirancang untuk membantu masyarakat desa agar mampu berkembang secara mandiri dan berdaya saing tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya serta kelestarian lingkungannya.

Salah satu fokus utama program berada di bidang pendidikan. PLN NTB menggandeng berbagai pihak dalam menyelenggarakan lebih dari tiga kali sosialisasi bahaya pernikahan dini dengan total peserta mencapai ratusan orang, terdiri dari anak-anak dan orang tua mereka.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Lombok Utara, yang pada 2024 tercatat masih mencapai 30 kasus atau sekitar 16 persen dari total kasus di Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, PLN juga mengadakan kampanye Gemar Membaca sebanyak lebih dari 12 kali yang diikuti lebih dari 1.200 peserta dari kalangan anak dan remaja dari kalangan sekolah umum dan pesantren. Program literasi ini menjadi bagian dari strategi PLN untuk membangun kesadaran pentingnya pendidikan sejak dini dan menumbuhkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berwawasan luas.

Komitmen terhadap lingkungan juga menjadi perhatian PLN dalam pelaksanaan program ini. Sepanjang musim kemarau, PLN menyalurkan air bersih sebanyak enam kali untuk 100 kepala keluarga, melaksanakan sosialisasi pelestarian mata air dan budidaya tanaman lokal dengan 100 peserta, serta menanam dengan target 1.000 bibit pohon di sekitar wilayah desa. Kegiatan ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya air dan memperluas tutupan hijau di kawasan tersebut

Di bidang budaya, PLN NTB turut menjaga kearifan lokal melalui pelatihan gamelan dan tari tradisional Sasak sebanyak 12 kali. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari kalangan pemuda dan anak-anak desa. Selain memperkuat identitas budaya daerah, kegiatan ini juga membuka peluang pengembangan wisata budaya berbasis seni tradisional di Desa Medana.

Pemberdayaan ekonomi menjadi pilar penting lainnya. PLN memfasilitasi pelatihan pengolahan dan pemasaran produk Virgin Coconut Oil (VCO) serta Batik Sasak, dengan dukungan berupa penyediaan peralatan produksi, pendampingan usaha, hingga strategi pemasaran. Hasilnya, terbentuk tiga usaha mikro kecil (UMK) baru yang menyerap 15 tenaga kerja lokal dengan potensi pendapatan total mencapai 40,5 juta rupiah per bulan.

Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, kegiatan ini juga berperan dalam memastikan keberlanjutan ekonomi yang mendukung pelaksanaan program sosial secara berkesinambungan.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan bahwa program Desa Berdaya Medana merupakan wujud sinergi antara PLN dan masyarakat dalam membangun desa yang tangguh dan mandiri.

“Kami ingin masyarakat Medana memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang sehat. PLN tidak hanya menyalurkan energi listrik, tetapi juga energi perubahan yang mendorong masyarakat untuk tumbuh bersama,” ujar Sri Heny.

PLN menegaskan akan terus memperluas dampak positif program ini ke wilayah lain di NTB sebagai bagian dari kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. (bul)

Penerima Bansos Undurkan Diri

0
Muhakim (ekbis NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, membenarkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (Bansos) di wilayahnya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Penurunan ini terjadi karena sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara sukarela mengundurkan diri lantaran kondisi ekonominya telah membaik. Sementara sebagian lainnya mengikuti program graduasi dari Dinas Sosial.

Lurah Pejarakan, Mulhakim mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada dua penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang secara sadar mengajukan pengunduran diri sebagai penerima manfaat.

“Kalau saya lihat, kemarin baru dua orang yang mundur karena merasa sudah mampu. Mereka telah mengisi formulir pengunduran diri, kemudian saya ajukan ke pendamping PKH untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Senin 10 November 2025.

Mulhakim menjelaskan, total penerima PKH di Kelurahan Pejarakan sebelumnya tercatat sebanyak 513 KPM, namun kini berkurang menjadi sekitar 413 KPM. Pengurangan jumlah tersebut terjadi karena sebagian data penerima otomatis terhapus akibat adanya perubahan status desil kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, jika status desil seseorang berada di atas angka empat, maka secara sistem penerima manfaat tersebut tidak lagi berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

“Tetap ada juga beberapa warga yang datang ke saya, yang Desil 5 minta diturunkan jadi Desil 4, karena memang kondisi ekonomi mereka di lapangan masih sulit,” jelasnya.

Terkait mekanisme pengajuan perubahan status desil, Mulhakim menegaskan bahwa pihak kelurahan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Mataram. Usulan perubahan tersebut akan diajukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKS), sebelum menunggu konfirmasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Mulhakim menambahkan, langkah ini dilakukan untuk memastikan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang memang membutuhkan. Ia juga mengapresiasi kesadaran warga yang secara sukarela mengundurkan diri karena sudah merasa sejahtera.

“Kami berharap masyarakat lainnya juga memiliki kesadaran yang sama, agar bantuan pemerintah dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan,” pungkasnya. (pan)

Kedepankan GCG,Bank NTB Syariah Siap Kooperatif Soal Isu Sponsorship MXGP

0
Kantor Pusat Bank NTB Syariah

Mataram (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah merespons isu yang berkembang di publik terkait kegiatan sponsorship ajang balap internasional MXGP, termasuk soal guarantee letter dan klaim pembayaran vendor. Melalui M. Ridwan Kurnia dari Corporate Communication PT Bank NTB Syariah, manajemen menyampaikan sikap resmi serta langkah-langkah internal yang tengah dijalankan.
Ridwan menegaskan, Bank NTB Syariah memegang teguh prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis, termasuk kegiatan promosi dan sponsorship.
“Kami menjunjung tinggi transparansi dan kepatuhan dalam setiap langkah. Semua keputusan, termasuk promosi dan sponsorship, berorientasi pada sinergi positif dengan program pembangunan daerah NTB,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait proses penyelidikan yang sedang berjalan, pihaknya tetap menghargai serta siap kooperatif penuh dengan aparat penegak hukum.
“Kami percaya pada asas praduga tak bersalah dan akan memberikan informasi yang dibutuhkan secara transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Manajemen Bank NTB Syariah menegaskan kembali bahwa prinsip GCG berlaku dalam setiap kerja sama, termasuk penyaluran dana promosi dan sponsorship.
Saat ini, manajemen baru tengah fokus melakukan konsolidasi internal dan pendalaman data secara menyeluruh terkait isu yang mencuat, khususnya:
1) Guarantee Letter
Bank masih menelusuri keberadaan dan keaslian dokumen guarantee letter yang beredar, mengingat manajemen baru mulai bertugas dan perlu mempelajari secara rinci dokumen-dokumen yang diterbitkan sebelumnya.
2) Pembayaran Vendor
Terkait dugaan pembayaran atau klaim vendor, Bank NTB Syariah menegaskan bahwa seluruh hubungan kerja dan pembayaran sponsorship dilakukan melalui Event Organizer (EO), yakni PT SEG. Pembayaran kepada vendor diselesaikan sesuai instruksi dan kesepakatan dengan pelaksana kegiatan.
Ridwan menegaskan komitmen manajemen baru dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan seluruh kegiatan sesuai ketentuan.
“Kami tengah melakukan konsolidasi internal untuk memahami secara menyeluruh persoalan yang berkembang. Komitmen kami jelas: mematuhi hukum, mengedepankan tata kelola yang baik (GCG), dan memastikan setiap aktivitas bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi NTB demi kemaslahatan masyarakat,” pungkasnya.(bul)

Disos Lombok Timur Ingatkan Penerima BLTS Kesra Tidak Gunakan Bantuan untuk Kredit Motor

0
M. Tasywiruddin

Lombok (ekbisntb.com) –

Sebanyak 101.099 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai menerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan (BLTS-Kesra). Masing-masing KPM berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim, Muhammad Tasywirudin, mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan secara tepat dan tidak untuk keperluan yang bersifat konsumtif, khususnya untuk uang muka kredit kendaraan bermotor.

“Kita harapkan KPM ini gunakan bantuan yang diterima sesuai peruntukan, jangan bersifat konsumtif,” pesan Tasywirudin, Jumat (7/11/2025).

Ia mengungkapkan, pelarangan ini bukan tanpa alasan. Disinyalir sejumlah kasus sebelumnya pernah ditemukan di Lotim, di mana bantuan sosial justru dipakai untuk membayar uang muka kredit motor. Akibatnya, NIK dalam KTP KPM terbaca dalam sistem perbankan dan menyebabkan yang bersangkutan terblokir dari daftar penerima bantuan.

“Pasalnya, ketika digunakan transaksi perbankan maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) KPM pasti terbaca dalam sistem,” jelasnya.

Beberapa yang terblokir ini sudah coba diurus kembali agar bisa dapat masuk daftar KPM. Asalkan yang bersangkutan layak, maka tetap akan diberikan.

Para pendamping program keluarga harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya diingatkan agar memberikan edukasi terus kepada KPM. Tujuan bantuan sosial ini diberikan pemerintah agar masyakarat yang berada pada garis kemiskinan ternetaskan.

BLTS Kesra merupakan bantuan sosial dari pemerintah yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 hingga 4. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial, bantuan ini diberikan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025 dengan penyaluran secara sekaligus pada triwulan IV.

Nilai bantuan yang disalurkan adalah Rp 300.000 per KPM per bulan selama tiga bulan, sehingga total yang diterima setiap KPM adalah Rp 900.000. Penyaluran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Bank Himbara bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran via Kantor Pos disebutkan belum dilakukan saat ini.

Sementara itu, terlihat adanya persepsi di masyarakat bahwa beberapa KPM menerima dana hingga Rp5-6 juta. Disos Lotim menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena pada periode yang bersamaan, juga dilakukan penyaluran program bantuan lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako.

“Kenapa kemudian banyak yang kelihatan menerima lebih karena kebetulan dalam waktu yang bersamaan juga cair program PKH dan sembako. Jumlah yang diterima dari program BLTS Kesra sendiri adalah Rp300.000 per bulan untuk 3 bulan, bukan 6 bulan,” jelas pihak Disos menegaskan. (rus)