Beranda blog Halaman 116

Pemprov NTB Telusuri Dugaan Pungli di Bukit Seger Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Telusuri Dugaan Pungli di Bukit Seger Mandalika
KAWASAN - Kawasan Pantai Seger Kuta Mandalika, Loteng dengan pesona yang dimiliki. Belakangan ini muncul keluhan pengunjung di media sosial terkait dugaan pungli saat berwisata di kawasan ini. Pemerintah dan aparat hukum sedang menelusuri adanya dugaan pungli pada wisatawan ini. (Suara NTB/kir)


Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, khususnya di kawasan Bukit Seger, Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Hal ini menyusul viralnya luapan kekecewaan salah seorang wisatawan di instagram terkait dengan mahalnya tiket masuk ke kawasan tersebut.


Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita coba cek dulu. Apakah ini kawasan ITDC atau pribadi,” ujarnya, Selasa, 18 Agustus 2026.


Di samping akan melakukan pengecekan, Aulia menegaskan pengelola destinasi wisata pada dasarnya boleh menarik iuran atau tiket masuk, asalkan memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas. Adapun persoalan utama yang kerap memicu kegaduhan di lapangan karena oknum menarik pungutan tanpa bukti resmi yang jelas.


Selain itu, pengelola kawasan belum menerapkan sistem pintu tunggal (one stop service). Hal ini menyebabkan wisatawan kerap membayar pungutan berulang kali di satu kawasan destinasi yang sama.


“Jangan sampai ada pungli yang tidak memiliki dasar. Memang ada kewenangan, baik dari pemegang aset pribadi, pemerintah desa, maupun kawasan otoritas. Namun, semua pihak harus membuat sistem ekosistem tata kelola yang baik,” jelasnya.


Adapun ia memilih untuk tidak berspekulasi mengenai status kepemilikan lahan sebelum dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Kendari begitu, ia mengimbau seluruh pihak memastikan status kewenangan setiap kawasan secara terperinci, termasuk apakah area tersebut berada di bawah ITDC, merupakan aset desa, atau milik pribadi.


“Kita tidak usah berandai-andai dulu, kita cek dulu status kawasannya. Kalau tim penemu kategori pungli, berarti penarikan itu tidak memiliki dasar hukum,” tambahnya.


Aulia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemilik aset, pemerintah desa, hingga badan pengelola kawasan, untuk segera menyelaraskan aturan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah pungutan liar yang berpotensi merusak citra pariwisata NTB kembali terjadi.


Menyinggung adanya kemungkinan intervensi Disparekraf dalam menentukan besaran tarif, Aulia menjelaskan pengelola memiliki kewenangan dalam menentukan skema harga. Meski demikian, ia berharap pengelola dan pemerintah tetap berkoordinasi dalam menentukan tarif agar mekanismenya transparan, memiliki payung hukum, serta tidak membebani wisatawan.


“Penetapan tarif ini tidak seperti harga tiket pesawat yang memiliki ambang batas atas dan bawah. Oleh karena itu, kita harus melihat dahulu konteks pengelolaannya. Yang paling penting, kita harus membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan memiliki dasar legalitas yang sah,” pungkasnya.

Polresta Loteng Turunkan Tim
Polresta Lombok Tengah (Loteng) langsung menurunkan tim dari unit Intel dibantu Polsek Kawasan Mandalika guna menelusuri kebenaraan terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pantai Seger.


“Dari pertama kami mendapat informasi itu (dugaan pungli) kami langsung melakukan tindakan. Kami memerintahkan Intel dan dari Polsek Mandalika untuk menelusuri kebenaraan informasi tersebut,” ungkap Kapolresta Loteng Kombes. Pol. Hariyanto,S.H., kepada Suara NTB, Senin (17/8).


Pun demikian ia mengaku sampai sejauh ini belum mendapat laporan terkait hasil penelusuran yang dilakukan tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan tindakan seperti apa yang akan diambil. Namun ia memastikan pasti akan ada tidakan tegas jika memang terbukti ada pelanggaran.
“Kita tunggu dulu hasil penelusuranya. Tapi yang jelas pasti akan ada tindakan. Prosedurnya nanti setelah ada hasil dari Intel kemudian dilanjutkan ke Reskrim,” jelasnya.


Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga kenyamanan bagi wisatawan yang tengah berwisata di daerah ini. Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu kenyamanan wisata. Karena Loteng adalah daerah wisata yang tentunya sangat membutuhkan yang namanya kenyamanan.


Dalam mewujudkan kenyamanan pihak kepolisian tentu tidak bisa sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak di daerah. “Harus sama-sama saling mendukung. Kita kepolisian tidak bisa bekerja sendiri,” tegas mantan Wadansat Brimob Polda NTB ini.


Dihubungi terpisah Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Moh. Hatta juga menyampaikan hal senada. Dalam hal ini pihaknya belum bisa memastikan apakah benar terjadi pungli atau tidak. Karena informasi yang beredar sedang ditelusuri bersama pengelola objek wisata.


Tapi kalau bicara pungli, itukan ada karcis yang diberikan kepada wisatawan. Lokasi yang dikunjungi wisatawan tersebut juga lahan milik warga, sehingga sampai harus membayar dua kali. “Soal kemudian ada salah karcis (karcis masuk objek wisata) karena kondisi di lapangan bisa jadi ada human error-nya,” sebutnya.


Meski demikian secara terbuka Kadispar Loteng menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Dan, berkomitmen untuk membenahi tata kelola objek wisata yang ada di daerah ini. Khususnya di objek wisata Pantai Seger supaya ke depan bisa lebih terkelola.


Jadi kedepan wisatawan tidak perlu cukup membayar dua kali, apalagi sampai berkali-kali. Cukup sekali saja. Jika pun harus membayar lain, itu tergantung layanan yang diberikan.


Sebelumnya beredar video di akun media sosial bernama Faricayo yang mengungkapkan kekecewaannya saat berwisata di kawasan Pantai Seger Kuta, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahan tersebut pemilik akun mengungkapkan dugaan pungli saat berwisata di objek wisata tersebut. Di mana dia sampai harus membayar karcis masuk objek wisata sampai dua kali.

Anehnya, dia harus membayar diatas nomimal yang tertera di karcis. Lebih aneh lagi, karcis yang diterima ternyata tidak sesuai. Di mana saat parkir motor dia mendaparkan karcis event Bau Nyale yang sudah digelar di awal tahun kemarin.


Kemudian saat akan naik ke bukit Pantai Seger dia harus membayar lagi dengan nomial yang tidak sesuai dengan yang tertera di tiketnya. “Ini punglinya gak kira-kira dan gue benci banget yang kayak gini,” ujar pemilik akun. (era/kir)

Defisit Anggaran Tidak Ganggu Belanja Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Defisit Anggaran Tidak Ganggu Belanja Daerah
SERAHKAN - Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri menyerahkan rancangan KUA PPAS 2026 pada Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda pada rapat paripurna di Ruang Rapat Rinjani Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/8). (Suara NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) –Rancangan APBD Perubahan NTB Tahun 2026 mengalami defisit hingga Rp369 miliar. Tingginya jumlah defisit anggaran tersebut dipastikan tidak akan mengganggu belanja daerah.

Bahkan, pendapatan asli daerah di APBD Perubahan tahun ini mengalami surplus sekitar 1,56 persen, dari yang awalnya Rp3,02 triliun di APBD murni 2026, menjadi Rp3,07 triliun di APBD Perubahan.


Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menjelaskan defisit hingga Rp369 miliar tersebut digunakan untuk bayar utang jangka panjang kepada PT SMI yang digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas di RSUD NTB, seperti Gedung Trauma Center dan IGD Terpadu di tahun 2021 lalu.


“Sebenarnya bukan defisit murni. Kalau defisit kan APBD terdiri dari pendapatan daerah ditambah biaya pembiayaan, itu lah APBD. Tetapi kan ada kewajiban kita untuk membayar utang PT SMI dan juga bunga, nah itulah untuk menutupi itu,” jelasnya, Selasa, 18 Agustus 2026.


Dia mengatakan, kewajiban pembayaran utang tersebut menjadi penyebab utama defisit anggaran perubahan 2026. Meski defisit, ia memastikan seluruh program pembiayaan, utamanya belanja pegawai tidak akan terganggu karena defisit yang terjadi kali ini bukan defisit murni.


“Tidak mengganggu. Secara pendapatan ada surplus kita. Tetapi ada kewajiban untuk membayar pengeluaran pembiayaan, kewajiban kita untuk membayar PT SMI dan bunga,” tegasnya lagi.


Utang jangka panjang Pemprov NTB kepada PT SMI dibayar hingga tahun 2029. Setiap tahunnya, Pemprov NTB harus membayar sekitar Rp121 miliar di luar bunga. Dan sekitar Rp134 miliar dengan bunga karena bunga yang harus dibayar Pemprov NTB sekitar Rp13 miliar.


Pemprov NTB telah membayar sebanyak lima tahun berturut-turut dari tahun 2021. Alokasi untuk membayar utang itu dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang otomatis dipotong oleh Menteri Keuangan.


Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menjelaskan dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, terdapat sejumlah perubahan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan naik sebesar 1,56 persen, dari sekitar Rp3,02 triliun pada APBD murni 2026 menjadi sekitar Rp3,06 triliun.


Pendapatan transfer dianggarkan naik sebesar 2,48 persen, dari sekitar Rp2,148 triliun menjadi sekitar Rp2,49 triliun. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan turun sebesar 42,54 persen, dari sekitar Rp114 miliar menjadi sekitar Rp56 miliar.
Kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp6 triliun atau meningkat sebesar 4,69 persen, setara sekitar Rp269 miliar, dibandingkan APBD murni 2026.


Ketiga yaitu pembiayaan daerah. Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 terdapat defisit anggaran sekitar Rp369 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

“Yang kita inginkan bukan hanya dokumen anggaran yang selesai secara administratif, tetapi kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya. (era)

Hingga Agustus, Baznas KLU Himpun ZIS Rp3,2 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hingga Agustus, Baznas KLU Himpun ZIS Rp3,2 Miliar
SALURKAN - Bupati KLU, H. Najmul Akhyar (depan, kanan) bersama Baznas Lombok Utara salurkan ZIS yang dihimpun oleh Baznas Lombok Utara, jelang HUT ke-81 RI. (Suara NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah berhasil menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) cukup signifikan. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah dana ZIS yang dihimpun mencapai Rp3,2 miliar lebih.


Ketua Baznas KLU, Selamat Riadi, di sela-sela penyerahan ZIS kepada 122 Mustahik di Kabupaten Lombok Utara belum lama ini mengatakan, total dana terhimpun dari ZIS mencapai Rp3.238.965.419. Dari jumlah tersebut, dana disalurkan kembali sebesar Rp2.151.433.280.


Dikatakannya, terdapat lima program utama yang didanai Baznas KLU; antara lain, program Takwa sebesar Rp619.366.448 (manfaat untuk 4.538 orang); Baznas KLU Peduli sebesar Rp487.458.750 (manfaat untuk 1.732 orang); dan Baznas KLU Makmur sebesar Rp428.141.337 (manfaat untuk 246 orang).


Selanjutnya, Baznas KLU Sehat sebesar Rp406.100.000 (manfaat untuk 889 orang); mencakup bantuan kesehatan hingga rujukan ke Bali dan Jakarta), serta Baznas KLU Cerdas sebesar Rp210.366.710 (manfaat untuk 970 orang, termasuk bantuan studi akhir hingga S3 dan mahasiswa di luar negeri seperti Yaman dan Mesir).


“Secara keseluruhan, hingga saat ini telah ada sekitar 8.375 mustahik yang merasakan manfaat dari penyaluran ZIS di KLU. Selanjutnya, sisa anggaran akan terus disalurkan hingga akhir tahun 2026, termasuk distribusi triwulan ketiga dan keempat untuk fakir miskin di 23 desa yang belum tersentuh,” paparnya.


Selamet melanjutkan, selain dana on-balance sheet, Baznas KLU juga mencatat penerimaan off-balance sheet atau di luar neraca berupa hewan kurban senilai Rp7,7 miliar dan zakat fitrah senilai Rp16,7 miliar, dengan total nilai off-balance sheet mencapai Rp24,5 miliar.


Baznas KLU akan mengumumkan rencana strategis mulai tahun 2027. Di mana Baznas KLU akan mulai mencatat penerimaan zakat fitrah secara on-balance sheet atau masuk dalam pembukuan resmi lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.


Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengapresiasi kinerja Baznas KLU dalam menghimpun dan menyalurkan ZIS. Pemda KLU berkomitmen mendukung pengumpulan dan penyaluran zakat melalui kebijakan wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).


“Seluruh ASN khusnya yang Muslim di lingkungan Pemkab KLU diwajibkan menyalurkan zakatnya sebesar 2,5 persen yang dipotong langsung dari gaji,” ujarnya.


Dana tersebut, tambah Bupati, diserahkan kepada Baznas KLU untuk dikelola dan disalurkan kepada para mustahik. Kebijakan yang diambil merupakan wujud cita-cita besar untuk menciptakan budaya berbagi di tengah masyarakat Lombok Utara, dengan mekanisme pemotongan gaji, diharapkan aliran dana zakat menjadi lebih teratur, transparan, dan berkelanjutan.


Ia juga mengajak para Kepala Dinas dan ASN yang hadir untuk tetap bersemangat menunaikan kewajiban zakat, sebagai motivasi agar penyaluran zakat dari kalangan eksekutif maupun legislatif berjalan semakin lancar di masa mendatang. (ari)

Pemkot Mataram Siapkan Skema Pemanfaatan Aset Daerah untuk Tambah PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkot Mataram Siapkan Skema Pemanfaatan Aset Daerah untuk Tambah PAD
RUMAH DINAS GURU - Seorang pegawai dari Dinas Pendidikan Kota Mataram saat melakukan sidak di rumah dinas guru yang dipotret beberapa waktu lalu. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan skema pemanfaatan rumah dinas yang berada di lingkungan sekolah dan sejumlah aset daerah lainnya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan pihaknya saat ini tengah menginventarisasi seluruh aset daerah sebagai langkah awal penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset. Pendataan tersebut mencakup status kepemilikan, kondisi aset, pemanfaatan saat ini, hingga nilai aset melalui proses penilaian atau appraisal.

“Kita pendataan dulu, nilai asetnya berapa? Nanti dari hasil pendataan dan appraisal ini, baru kita bicara kebijakan bersama Pak Wali Kota,” ujarnya, Selasa (18/8).

Menurut Alwan, salah satu aset yang masuk dalam pendataan adalah bangunan bekas sekolah yang tidak lagi berfungsi secara optimal akibat minimnya jumlah siswa maupun kebijakan penggabungan sekolah (regrouping). Salah satunya adalah bangunan SDN 36 Ampenan serta sejumlah sekolah yang telah digabungkan.

Selain bangunan sekolah, Pemkot Mataram juga memetakan rumah dinas guru dan pegawai yang tersebar di sejumlah lokasi. Aset tersebut nantinya akan dikaji untuk menentukan skema pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Alwan menegaskan pemerintah tidak dapat serta-merta mengubah fungsi aset daerah menjadi objek sewa. Pemkot Mataram terlebih dahulu harus memastikan legalitas aset, status sertifikat, nilai aset, serta dasar hukum pemanfaatannya.

“Aset kita ini masih panjang prosesnya. Tidak serta-merta begitu dialihkan langsung bisa dioperasikan. Penilaiannya yang terutama, karena kita harus menilai asetnya dulu,” jelasnya.

Untuk rumah dinas guru maupun pegawai, lanjut Alwan, pemerintah akan mengkaji kembali peruntukannya. Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun melalui skema sewa yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Kalau untuk rumah dinas guru atau pegawai, tentu peruntukannya kita kaji lagi, apakah bisa dimanfaatkan oleh ASN, PPPK, atau skema sewa yang bisa masuk menjadi retribusi daerah,” katanya.

Hasil inventarisasi dan appraisal nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkot Mataram dalam menyusun kebijakan pemanfaatan aset. Pemerintah juga menyiapkan regulasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tata kelola dan tarif pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Mataram mencari sumber PAD baru dengan tetap memperhatikan fungsi, status, dan legalitas aset milik daerah. Aset yang selama ini kurang produktif diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui skema pemanfaatan yang tepat.

“Target kita ke depan tentu ini bisa menjadi sumber PAD baru bagi Kota Mataram. Semua potensi yang ada kita optimalkan agar aset-aset daerah tidak terbengkalai,” pungkasnya. (pan)

Mediasi Pengelola Kafe

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mediasi Pengelola Kafe
Putri Aydul Sakinah (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, memanggil pihak pengelola Kafe Bajawa Flores untuk melakukan mediasi bersama masyarakat terkait jam operasional live music yang dinilai mengganggu ketertiban dan keamanan serta ketenteraman masyarakat (Kamtibmas).

Mediasi tersebut dilakukan menyusul keluhan dan laporan warga. Persoalan operasional live music Kafe Bajawa Flores yang diduga berlangsung hingga larut malam juga sempat menjadi perbincangan di media sosial.

Lurah Pagesangan Barat, Putri Aydul Sakinah, mengatakan pihaknya telah memanggil pengelola Kafe Bajawa Flores dan RT setempat untuk mencari solusi atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Sudah kami panggil dari pihak Bajawa, juga RT setempat. Kami hadir bersama-sama untuk melakukan mediasi,” ujarnya, Selasa (18/8).

Dari hasil mediasi tersebut, masyarakat meminta pengelola Kafe Bajawa Flores mengurangi jam operasional live music. Berdasarkan kesepakatan, pada hari kerja atau Senin-Jumat (weekday), aktivitas live music dibatasi hingga pukul 22.00 Wita. Sementara pada Sabtu-Minggu (weekend), batas operasional ditetapkan maksimal hingga pukul 23.00 Wita.

Putri yang akrab disapa Puput menegaskan, batas waktu operasional tersebut merupakan permintaan warga yang telah disepakati bersama. Tidak ada lagi negosiasi maupun toleransi terkait ketentuan tersebut.

“Waktu tersebut tidak ada negosiasi dan tidak ada lagi toleransi. Sudah final,” tegasnya.

Selain membatasi jam operasional, pihak pengelola kafe juga telah menurunkan volume musik dan sedang memproses pemasangan peredam suara. Namun, langkah tersebut tidak mengubah kesepakatan mengenai batas waktu operasional live music.

“Ternyata, meskipun sudah menurunkan volume, menurut laporan masyarakat masih merasa terganggu,” katanya.

Puput menjelaskan, pihak pengelola Kafe Bajawa Flores akan melaporkan hasil mediasi tersebut kepada pemilik usaha yang berada di Jakarta. Pemerintah Kelurahan Pagesangan Barat meminta hasil koordinasi tersebut disampaikan paling lambat dalam dua hari.

Pihak kelurahan juga meminta agar hasil mediasi dituangkan dalam berita acara sebagai bukti kesepakatan mengenai batas operasional live music. (pan)

Klaim BPJS Ketenagakerjaan Di Lotim Tembus Rp26,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Lotim Tembus Rp26,5 Miliar
(Suara NTB/ist) POSE BERSAMA - Sekda Lotim H. M. Juaini Taofik, Kepala Bpjamsostek, M. Yohan Firmansyah berpose bersama ahli waris yang diberikan klaim santunan peserta pada acara Gawe Adat di Sakra Barat, Senin (17/8) malam.

Selong (EKBIS NTB) -Pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur (Lotim) mencapai Rp26,5 miliar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Nilai tersebut berasal dari 2.520 kasus klaim yang telah dibayarkan kepada peserta.


Data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur per Juli 2026 juga mencatat jumlah peserta terus mengalami peningkatan. Sebanyak 190.403 pekerja dengan e-KTP Lombok Timur tercatat telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.


Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, Muhammad Johan Firmansyah, mengatakan besarnya nilai klaim tersebut menunjukkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan telah dirasakan masyarakat. “Tujuannya agar banyak masyarakat paham program BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan sudah terdaftar,” ujar Johan.


Menurutnya, angka Rp26,5 miliar tersebut belum mencakup seluruh pembayaran jaminan bagi peserta asal Lombok Timur. Sebab, masih terdapat pembayaran yang dilakukan di luar wilayah Cabang Lombok Timur serta klaim yang hingga kini masih dalam proses.


Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian pembukaan Festival Gawe Beleq di Lapangan Umum Barokah Sakra Barat, Senin (17/8/2026) malam. Ribuan masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut.


Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan secara simbolis dengan total nilai mencapai Rp909 juta.
Johan mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sampai terjadi risiko untuk menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial. Masyarakat diminta memastikan dirinya telah terdaftar sesuai dengan segmen pekerjaan masing-masing.


Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja mandiri, pekerja konstruksi, hingga Pekerja Migran Indonesia (PMI).


Bagi pekerja yang belum mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah, Johan menyebut kepesertaan dapat dilakukan secara mandiri. “Tujuannya agar banyak masyarakat paham program BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan sudah terdaftar,” tegasnya.


BPJS Ketenagakerjaan berharap momentum Festival Gawe Beleq dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta. Dengan kepesertaan yang lebih luas, pekerja dan keluarganya diharapkan memiliki jaring pengaman ketika menghadapi kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun risiko sosial lainnya.


Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja rentan.


Ia menyebut Pemkab Lotim telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sejumlah kelompok masyarakat sesuai kebijakan Bupati Lombok Timur.


“Alhamdulillah sejak Bapak Bupati, semua petani tembakau diasuransikan dan dibayarkan oleh Pemda. Semua perangkat desa, termasuk RT, termasuk yang pekerjaan rentan, semuanya dibayarkan oleh Pemda atas kebijakan Bapak Bupati,” katanya.
Menurut Juaini, perlindungan tersebut memberikan manfaat besar bagi keluarga peserta ketika menghadapi risiko.

Bahkan ketika peserta meninggal dunia, keluarga tetap memiliki hak atas manfaat jaminan sesuai ketentuan program.
“Kita walaupun tidak menerima langsung, inilah bentuk dukungan kita. Apabila ada keluarga kita, sahabat kita yang meninggal dunia, insyaallah ada arahnya untuk anaknya. Kita syukuri semuanya,” ucapnya di hadapan ribuan warga.


Untuk memperlihatkan manfaat program secara langsung, Juaini juga meminta salah seorang penerima memberikan testimoni kepada masyarakat.

Penerima tersebut mengungkapkan bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan dibayarkan oleh pemerintah daerah. (rus)

Kapolri dan Titiek Soeharto Dijadwalkan Panen Raya Bawang Putih di Sembalun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kapolri dan Titiek Soeharto Dijadwalkan Panen Raya Bawang Putih di Sembalun
(Suara NTB/rus) SIAP PANEN - Tanaman Bawang Putih Sembalun siap panen. Kapolri, Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Koordinator Bidang, Menteri Pertanian, Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, serta jajaran terkait dijadwalkan menghadiri panen raya bawang putih di Kecamatan Sembalun, pada Rabu (19/8).

Selong (EKBIS NTB) -Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mendapat perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan komoditas bawang putih. Kapolri Jenderal Pol.

Listyo Sigit Prabowo, bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian, Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, serta jajaran terkait dijadwalkan menghadiri panen raya bawang putih sekaligus ground breaking pembangunan gudang penyangga bawang putih di Kecamatan Sembalun, pada Rabu (19/8).


Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi kepada media di Selong, Selasa (18/8/2026) mengatakan panen raya tersebut direncanakan berlangsung di Desa Sembalun Bumbung dengan lokasi sekitar 5 hektare.


Menurutnya, pemerintah daerah menyambut baik keterlibatan institusi kepolisian dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya bawang putih. Koordinasi dengan jajaran kepolisian, mulai dari Polres hingga Polda NTB, terus dilakukan untuk memastikan persiapan kedatangan Kapolri dan rombongan.


Selain panen raya, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan ground breaking pembangunan gudang penyangga bawang putih. Sejumlah fasilitas pendukung pertanian juga akan disiapkan, termasuk sarana teknologi pertanian yang disebut telah dipersiapkan di lokasi.


Fathul menjelaskan, Lombok Timur saat ini memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penjaga benih bawang putih nasional bersama Kabupaten Temanggung. Posisi tersebut membuat Sembalun tidak hanya diarahkan sebagai sentra produksi konsumsi, tetapi juga sebagai salah satu sumber benih bawang putih untuk daerah lain di Indonesia.


Pada periode pertama tahun ini, luas tanam bawang putih di Lombok Timur mencapai sekitar 147 hektare. Sementara secara keseluruhan, luas tanam yang menjadi target pengembangan mencapai sekitar 447 hektare.


Dari luasan tersebut, produksi diproyeksikan rata-rata empat ton per hektare. Dengan asumsi tersebut, hasil panen dari 447 hektare berpotensi mencapai sekitar 1.788 ton. Sebagian hasil produksi akan diseleksi dan dipersiapkan sebagai benih, sementara sisanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi.


“Kalau kita prediksi tidak muluk-muluk empat ton per hektare, dari 447 hektare kita bisa mendapatkan sekitar 1.800 ton. Sebagian sudah melalui sortasi untuk dijadikan benih, sedangkan sisanya untuk konsumsi,” jelasnya.


Fathul menyebut kebutuhan benih nasional juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk mendukung target penanaman bawang putih seluas 5.000 hektare di 17 provinsi, Lombok Timur diminta ikut menyiapkan kebutuhan benih. Dari total kebutuhan sekitar 1.250 ton benih, kebutuhan daerah akan diperhitungkan terlebih dahulu, sedangkan sisanya akan didistribusikan ke wilayah lain.


Pembangunan gudang penyangga di Sembalun diharapkan dapat menjawab salah satu persoalan utama petani, yakni keterbatasan tempat penyimpanan. Keberadaan gudang dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil panen sekaligus memastikan benih tidak keluar dari daerah tanpa pengelolaan yang sesuai.


Meski demikian, Fathul mengatakan tata kelola gudang, termasuk pihak yang akan bertanggung jawab serta kapasitas tampungnya, masih menunggu kepastian lebih lanjut setelah pembangunan dilakukan.


Selain persoalan penyimpanan, pengembangan bawang putih di Lombok Timur juga masih menghadapi kendala investasi dan permodalan. Menurutnya, peningkatan produksi harus dibarengi dengan dukungan investor serta modal yang memadai agar hasil panen dapat disimpan dan dikelola hingga memiliki nilai tambah. (rus)

Realisasi APBD Lobar Baru 40 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Realisasi APBD Lobar Baru 40 Persen
(Suara NTB/her) H. Abubakar Abdullah

Giri Menang (EKBIS NTB) -Realisasi anggaran APBD Pemkab Lombok Barat (Lobar) hingga semester I ini masih rendah. Baru mencapai 40 persen dari total anggaran Rp2,05 triliun. Rendahnya realisasi anggaran ini menjadi atensi kalangan DPRD Lobar.

Pihak dewan mendorong pemerintahan daerah bergandengan tangan untuk melakukan percepatan realisasi program maupun anggaran.


Jangan sampai jajaran pemerintahan daerah merasa lemah akibat peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Abubakar Abdullah mengatakan bahwa yang menjadi catatan dewan adalah masih rendahnya realisasi anggaran. “Tidak boleh stagnan ini, kita punya waktu terbatas,” kata Abu, Senin (17/8/2026).


Untuk itu, Politisi PKS itu mendorong agar pemerintah daerah harus fokus, baik itu eksekutif dan legislatif untuk kembali bergandengan tangan memperkuat semua lini pemerintahan daerah sampai dengan seluruh masyarakat.


“Masih banyak potensi dan harapan untuk Lombok Barat yang maju, Sejahtera dan berkeadilan itu harus diteruskan,” ujarnya.
Jajaran OPD harus lebih progresif dalam melaksanakan program tanpa harus takut, sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan. “Tidak usah takut,” tegasnya.


Ia berharap jangan sampai terlalu lama bersedih dengan peristiwa yang terjadi, tetapi Pemkab harus bangkit dari situasi ini. “Dan momentum kebangkitan ini harus kita perkuat,” ujarnya.
Terlebih dengan upaya Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha yang melakukan konsolidasi di masa transisi pemerintahan ini, dinilai tepat dan didukung penuh pihaknya. “Kita dukung Bu Wabup konsolidasi pada masa transisi pemerintahan ini,” tegas Abu.


Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menyampaikan, pihaknya sudah melakukan upaya konsolidasi birokrasi dalam proses transisi pemerintahan ini. Pihaknya juga telah membedah kembali APBD murni, program apa yang belum dan sudah dikerjakan. Sehingga dipastikan usulan KUA PPAS segera diajukan untuk dibahas bersama DPRD.


Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan kepada kepala OPD untuk mempercepat pealisasi program yang bersentuhan dengan masyarakat. Sedangkan program yang dikira kurang urgen dipending atau ditunda pelaksanaannya. “Kami percepat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya. (her)

Rotan Ketak Bale Rattan Menembus Pasar Amerika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rotan Ketak Bale Rattan Menembus Pasar Amerika
(Suara NTB/ist0 PAMERAN - Produk ketak rotan Lombok mendapat perhatian pengunjung di pameran Shoppe Object di New York, Amerika Serikat.

Mataram (EKBIS NTB) Produk kerajinan rotan dan ketak asal Lombok membuka jalan ke pasar Amerika Serikat. Bale Ratan Lombok, UMKM kerajinan asal Lombok, terpilih mewakili Indonesia dalam ajang pameran di New York, Amerika Serikat, bersama dua UMKM lainnya dari Yogyakarta.


Pemilik Bale Rattan Lombok, Hartawaludin menyatakan keikutsertaannya ke New York adalah hasil kurasi Bank Indonesia bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York. Dari sekitar 15-20 UMKM yang diseleksi dari berbagai daerah di Indonesia, hanya tiga UMKM yang akhirnya dipilih untuk mewakili Indonesia, termasuk dia.


“Yang dinilai salah satunya sustainable product, ramah lingkungan, kemudian apakah produknya bisa masuk pasar Amerika. Kami kebetulan bergerak di home decor berbahan rotan dan ketak,” katanya, Selasa, 18 Agustus 2026.


Produk yang dibawa ke New York antara lain kotak tisu, nampan, hiasan dinding, lampu rotan, tas, hingga placemat. Karakter produk yang mengedepankan bahan alami dan proses kerajinan tangan menjadi salah satu kekuatan untuk menyasar pasar luar negeri.
Pameran berlangsung selama tiga hari.

Seluruh biaya keikutsertaan ditanggung melalui dukungan Bank Indonesia, baik Bank Indonesia pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB.


Kesempatan tampil di New York pada pameran Shoppe Object tanggal 2-4 Agustus 2026 menurutnya tidak berhenti pada promosi. Sejumlah calon pembeli dari Amerika langsung menunjukkan ketertarikan dan melakukan trial order.


Beberapa produk yang dipesan di antaranya tas, placemat, nampan, serta kotak tisu berbahan rotan. Nilai transaksi awal berkisar 500 hingga 1.000 dolar AS untuk masing-masing calon pembeli.


“Kalau ditotal untuk transaksi awal kurang lebih Rp20 juta sampai Rp25 juta. Ini baru permulaan. Kami masih terus berkomunikasi dan negosiasi dengan buyer yang kami temui di Amerika,” ujarnya.


Menurut Hartawaludin, sebagian calon pembeli merupakan pemilik butik dan toko yang tertarik menempatkan produk Bale Ratan di gerai mereka. Karena itu, transaksi yang terjadi saat pameran dinilai bukan sekadar penjualan, tetapi pintu masuk untuk menguji respons pasar Amerika terhadap produk kerajinan Lombok.


Bale Ratan kini membidik transaksi yang lebih besar. Dari komunikasi yang masih berjalan dengan sejumlah calon pembeli, Hartawaludin berharap dapat memperoleh pesanan hingga satu-dua kontainer.
“Targetnya mudah-mudahan dari buyer yang sudah kami kontak bisa deal satu atau dua kontainer,” katanya.


Keikutsertaan di New York menjadi bagian dari upaya Bale Ratan memperluas pasar ekspor. Sebelumnya, dukungan promosi juga pernah membuka akses ke Inggris dan Hungaria, meski dalam kesempatan tersebut produk yang diberangkatkan lebih dahulu. (bul)

Kapal Penyeberangan Siap Layani Lonjakan Penonton MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kapal Penyeberangan Siap Layani Lonjakan Penonton MotoGP Mandalika 2026
(Suara NTB/bul) Khoiri Soetomo

Mataram (EKBIS NTB) –Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) memastikan armada kapal penyeberangan siap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang MotoGP yang akan digelar Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika.


Ketua Gapasdap RI, Khoiri Soetomo, mengatakan dari sisi jumlah, armada penyeberangan yang beroperasi di sejumlah lintasan menuju Lombok maupun Bali sebenarnya sangat mencukupi. Persoalannya justru terletak pada keterbatasan infrastruktur pelabuhan, terutama jumlah dermaga dan fasilitas sandar kapal.


“Kalau kita bicara masalah jumlah kapal, sangat cukup. Tinggal bagaimana kesiapan infrastrukturnya, terutama dermaga dan jumlah sandarannya,” kata Khoiri.


Menurutnya, kondisi ini membuat banyak kapal tidak dapat beroperasi secara optimal. Kapal harus bergantian menggunakan dermaga sehingga utilisasinya tidak maksimal.
“Kalau kapal harus bergantian, satu bulan operasinya tidak lebih dari 50 persen,” ujarnya.


Kondisi itu menjadi perhatian menjelang MotoGP Mandalika. Ajang balap internasional tersebut diperkirakan kembali mendatangkan ribuan penonton dari Pulau Jawa dan daerah lainnya ke Lombok.
Khoiri mencontohkan lintasan Ketapang-Gilimanuk. Menurutnya, jumlah tempat sandar ideal di lintasan tersebut setidaknya harus dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia saat ini. Hal serupa juga diperlukan di lintasan Padangbai-Lembar.


“Jumlah sandaran yang ideal itu harus dua kali lipat dengan yang ada sekarang. Padangbai-Lembar juga demikian,” katanya.
Namun, penambahan dermaga tidak cukup hanya dari sisi jumlah. Infrastruktur tersebut harus memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung operasional kapal secara aman dan efisien.


Khoiri menegaskan, operator sebenarnya dapat menambah armada untuk mengantisipasi peningkatan penumpang selama MotoGP. Bahkan, sejumlah kapal saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan tempat sandar.


“Kalau masalah kapal, kita bisa menyiapkan kapal dengan sangat cukup. Banyak kapal yang menganggur karena tempat sandarnya tidak ada,” ujarnya.


Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat reguler tetap menjadi prioritas utama operator penyeberangan, terutama untuk melayani pergerakan ekonomi dan distribusi logistik.

Sementara untuk sektor pariwisata, termasuk penonton MotoGP, penambahan armada masih memungkinkan sepanjang didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai. (bul)

1...115116117...1,071Halaman 116 dari 1,071