Sunday, April 26, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 114

Jamin Ketersediaan Pangan Masyarakat Pemda Lotim Perkuat Sinergi dengan Bapanas

0
Pertemuan Bupati Lotim H. Haerul Warisin dengan perwakilan Bapanas di Jakarta, Senin (10/11). (Suara NTB/ist)
Pertemuan Bupati Lotim H. Haerul Warisin dengan perwakilan Bapanas di Jakarta, Senin (10/11). (Suara NTB/ist)

Selong (Ekbisntb) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas dan kecukupan pangan bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, dengan jajaran Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Senin (10/11) lalu.

Dalam rilisnya, Bupati Lotim H. Haerul Warisin menjelaskan pertemuan ini difokuskan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait kebijakan Bapanas yang dapat disinkronkan dengan program-program di tingkat daerah. Bupati Haerul Warisin menyampaikan, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu poin prioritas yang dibahas adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden. Bupati meyakini program ini memiliki dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan di daerah. Untuk itu, Pemda Lotim berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam berkolaborasi dengan Bapanas.

“Kita ingin pangan di Lombok Timur tetap stabil dan mencukupi kebutuhan semua masyarakat,” tegas Bupati Haerul Warisin dalam pertemuan tersebut.

Melalui sinergi ini, diharapkan kebutuhan pangan, baik untuk mendukung kelancaran program MBG maupun untuk memenuhi konsumsi masyarakat sehari-hari, dapat terpenuhi dengan baik.

Selain itu, sinergisitas antara Bapanas dan Pemda Lotim juga diharapkan dapat semakin menguat dalam hal menjamin keamanan dan pengawasan pangan. Rencananya, berbagai program Bapanas akan diimplementasikan di Lombok Timur untuk memastikan pangan yang tersedia aman dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.(rus)

Dompu Upayakan Pembiayaan Kreatif Melalui Pinjaman Daerah ke PT SMI

0
(Ekbisntb/ist) PERTEMUAN - Bupati Dompu, Bambang Firdaus (paling kiri) didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni dan pejabat teknis lainnya melakukan pertemuan degan pejabat PT SMI di kantornya di Jakarta
(Ekbisntb/ist) PERTEMUAN - Bupati Dompu, Bambang Firdaus (paling kiri) didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni dan pejabat teknis lainnya melakukan pertemuan degan pejabat PT SMI di kantornya di Jakarta

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya mencari terobosan dalam pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah pada 2026. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dijajaki adalah penerapan pembiayaan kreatif melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, sebagai solusi menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Sebagai upaya terobosan, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, S.P., M.M., dan pejabat teknis lainnya melakukan pertemuan degan pejabat PT SMI di kantornya di Jakarta pada Selasa,11 November 2025. Pertemuan ini untuk membahas kemungkinan kerja sama pembiayaan melalui skema pembiayaan kreatif daerah.

PT SMI diwakili langsung oleh direktur keuangan publik dan pengembagan projek, Faris Pranawa yang memaparkan tahapan dan prosedur pinjaman daerah. Bupati Dompu, Bambang Firdaus beserta pejabat teknisnya juga memaparkan sejumlah program prioritas daerah yang berpotensi untuk dibiayai melalui pola pembiayaan kreatif.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus dalam keterangan yang diterima media ini mengatakan, langkah pembiayaan kreatif ini bukan untuk menambah beban daerah, melainkan strategi fiskal untuk mempercepat tahapan pembangunan.

Jika Pinjaman daerah bisa terlaksana melalui PT SMI, tentu tidak akan diarahkan pada kegiatan yang bersifat konsumtif, tetapi diarahkan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat Dompu.

Lebih lanjut, Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni menegaskan, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan kajian kelayakan fiskal dan analisis manfaat ekonomi sebagai prasyarat utama pengajuan pinjaman daerah.

Proses ini juga akan melibatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI, guna memastikan setiap tahapan sesuai dengan mekanisme serta kemampuan fiskal daerah.

Upaya Pemkab Dompu ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dompu mendapat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun anggaran 2026 mengalami pemangkasan sebesar Rp199 miliar dibandingkan tahun anggaran 2025. Kondisi ini tentu akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Sementara tuntutan pembangunan terus meningkat, mulai dari infrastruktur dasar, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Dompu mencoba melakukan terobosan pembiayaan yang bersifat inovatif, kreatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PT SMI Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan RI yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur. (ula)

Pemda Lombok Utara Kolaborasi dengan BPS Wujudkan Desa Cinta Statistik

0
Pemda dan BPS KLU sinergi memperkuat Desa Cantik di KLU. (Ekbisntb/ist)
Pemda dan BPS KLU sinergi memperkuat Desa Cantik di KLU. (Ekbisntb/ist)

Lombok (Ekbisntb) – Pemda Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, melakukan kolaborasi dengan BPS KLU untuk mewujudkan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Ditargetkan dalam seluruhnya atau 43 desa di KLU akan memperkuat tata kelola data desa berbasis statistik dengan bantuan BPS.

Kepala Dinas Kominfo KLU, Haerul Anwar, S.Kom., mengatakan program Desa Cantik merupakan inisiatif BPS untuk mendorong peningkatan literasi statistik di tingkat desa. Aparatur di Pemdes diharapkan mampu mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data secara akurat.

“Data Statistik sedianya digunakan dalam menyusun perencanaa pembangunan, sehingga porsi anggaran APBDes per sektor lebih tepat sasaran,” ujar Anwar.

Dirinya menyadari, kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dan dinilai vital bagi keberlangsungan pembangunan desa berbasis data dan anggaran desa. Oleh karenanya, ia mendorong agar 43 Pemdes dapat memperkuat implementasi sistem Satu Data Nasional dalam kebijakan di desa masing-masing.

“Data yang valid menjadi dasar pengambilan keputusan. Melalui program Desa Cantik, kita berharap aparatur desa memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan data statistik, sehingga perencanaan pembangunan di desa semakin terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Sementara, Kepala BPS KLU, Isa, SE., MM., menyatakan sinergitas Desa Cantik tidak hanya bersifat pelatihan teknis, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membangun budaya sadar data di kalangan pemerintah desa.

“Melalui Desa Cantik, BOS juga berharap setiap desa diharapkan menjadi lebih mandiri dalam menyediakan data yang berkualitas, lengkap, dan berkesinambungan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo KLU,  Sukardin, SE., menambahkan output utama Desa Cantik adalah terbitnya informasi no publik di Desa dalam bentuk Profil Desa. Dimana melalui Profil Desa, Pemdes seyogyanya menampilkan data tambahan yang bersifat informatif, baik berupa data starting maupun data program, progres MBG (Makan Bergizi Gratis).

 “Informasi pada Profil Desa ini menjadi rujukan utama bagi pemerintah desa dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan ke depan” ucapnya. (ari)

Jaksa Rampungkan Pemeriksaan Saksi Kasus Dugaan Korupsi Rehabilitasi Gedung SMA Sumbawa

0
(Ekbisntb/dok) Lalu Irwan Suyadi
(Ekbisntb/dok) Lalu Irwan Suyadi

Lombok (Ekbisntb) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat telah merampungkan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan rehabilitasi gedung di dua Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2021.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sumbawa Barat, Lalu Irwan Suyadi, Rabu,12 November 2025 membenarkan perihal rampungnya pemeriksaan saksi-saksi tersebut. “Kami juga telah meminta ahli pidana dalam perkara ini,” kata dia.

Dia mengaku, saat ini penyidik tinggal menunggu hasil perhitungan paket pekerjaan oleh tim ahli teknis. Irwan membeberkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama calon tersangka baru dalam perkara ini.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB inisial MI sebagai tersangka. Perintah penetapan MI sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Sumbawa Barat Nomor: PRINT-02/N.2.16/Fd.2/05/2024, tanggal 20 Mei 2024.

Jaksa menyangkakan MI dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, ada dua sekolah di KSB yang masuk dalam program pembangunan gedung baru dan rehabilitasi. Dua sekolah itu yakni, SMAN 1 di Kecamatan Seteluk sebanyak dua gedung dan di Kecamatan Taliwang yakni SMAN 2 Taliwang sebanyak 5 gedung.

“Potensi kerugian negara Rp3,9 miliar, hasil penelitian kita yakini total los, namun untuk angka pastinya kita tetap menunggu hasil audit dari BPKP,” pungkas Irwan.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB dari LPSE Pemerintah Provinsi NTB, diketahui proyek tersebut dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 senilai Rp4,4 miliar. Proyek itu dibagi dalam tujuh item pekerjaan yang meliputi rehabilitasi dan pembangunan gedung di kedua sekolah itu.

Data yang dihimpun dari laman LPSE itu proyek itu dikerjakan oleh CV Cipta Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp3,7 miliar. Sementara untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di proyek tersebut mencapai Rp3,9 miliar. (mit)

Konsumen Kesulitan Mendapatkan Pertamax di SPBU

0
(Ekbisntb/ist) BAHAN BAKAR - Antrean pengisian bahan bakar di sebuah SPBU di Kota Mataram kemarin
(Ekbisntb/ist) BAHAN BAKAR - Antrean pengisian bahan bakar di sebuah SPBU di Kota Mataram kemarin

Lombok (Ekbisntb) – Sejumlah konsumen di Kota Mataram dan Lombok Barat mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM jenis Pertamax di SPBU. Hal ini terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin mengatakan, sedang dilakukan alih supply dari Bali. “Karena di terminal BBM Ampenan sedang ada kendala. Sambil menunggu stok dari Bali, untuk saat ini konsumen bisa menggunakan produk Pertamax Turbo,” ujarnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi menyampaikan, kendala utama distribusi saat ini disebabkan kendala cuaca dari kapal pengangkut BBM ke supply point Lombok di Terminal BBM Ampenan.

Sebagai mitigasi, saat ini Pertamina Patra Niaga melaksanakan alih suplai ke Terminal BBM Badas dan Terminal BBM Manggis yang mana sebelumnya supply point berasal dari Terminal BBM Ampenan.

“Dengan adanya alternatif ini semoga keadaan semakin membaik menuju distribusi normal,” terang Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menurutnya komitmen kelancaran distribusi energi ke seluruh pelosok negeri. Segala upaya proaktif dan mitigasi dilaksanakan agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.

“Minggu ini mulai Rabu,12 November hingga Sabtu,15 November dilaksanakan alih suplai dengan total lebih kurang 320 KL Pertamax. Untuk kapal pengangkut BBM sendiri akan proses sandar estimasi pada Minggu,16 November. Selain itu, di sisi teknis lapangan, Terminal BBM beroperasi 24 jam untuk menjamin pasokan di Pulau Lombok dan sekitarnya aman,” terang Ahad.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran dan ketidaknyamanan di SPBU agar dapat memberikan informasi ke Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina). (bul)

Kejar Target Pengesahan 28 November, DPRD NTB Maraton Bahas RAPBD 2026

0
(Ekbisntb/ist) Hj. Baiq Isvie Rupaeda
(Ekbisntb/ist) Hj. Baiq Isvie Rupaeda

Mataram (Ekbisntb) – DPRD NTB melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) secara maraton. Hal itu dilakukan untuk mengejar target pembahasan bisa tuntas dalam waktu dekat dan APBD murni 2026 dapat ditetapkan pada tanggal 28 November ini.

“Pokoknya setiap hari kami bahas sampai malam,” ungkap Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Dikebutnya pembahasan KUA-PPAS Itu untuk menghindari sanksi administratif dari pemerintah pusat.

Ditegaskan Isvie bahwa pihaknya sudah berkomitmen siap bekerja siang malam untuk membahas RAPBD NTB 2026. Bahkan lembur sampai malam hari demi menuntaskan pembahasan. “Pokonya kami bekerja maraton. Karena APBD ini kan menyangkut kepentingan masyarakat,” tegas Isvie.

Meksi dikebut, pihaknya tetap memperhatikan kualitas pembahasan. Untuk menjaga kualitas, DPRD sudah menyusun jadwal pembahasan secara sistematis. Sehingga pembahasan akan tetap efisien di sisa waktu yang ada. “Target awal kami tuntaskan sampai 28 November,” jelasnya.

Disampaikan, agar pembahasan RAPBD 2026 efektif, ia meminta eksekutif dan legislatif fokus pada program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Yaitu mengarah pada triple agenda prioritas gubernur. Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan serta pengembangan pariwisata menuju NTB mendunia. Itu sesuai  dengan yang dijabarkan dalam RPJMD NTB 2025-2029.

“Apa yang menjadi program prioritas gubernur itu yang jadi fokus. Visi misi gubernur harus terjawab dalam program kerja APBD 2026,” pungkas Isvie.

Sementara itu Anggota DPRD NTB Nadirah Al Habsyi optimistis pembahasan sesuai dengan regulasi. Berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) batas terakhir pengesahan APBD adalah 30 November. “Kalau dilihat dari waktunya, mudah mudahan Banggar dan TAPD mampu menggenjot pembahasan sampai 28 November karena batas terakhir sampai 30 November,” jelas Nadirah.

Terkait penyerahan KUA-PPAS Rancangan APBD 2026 yang terbilang lambat, ia mengaku bisa memaklumi. Karena pemerintahan Iqbal-Dinda masih masa transisi. Sehingga banyak hal masih beradaptasi. Kondisi serupa juga terjadi di daerah lain dan pembahasan APBD tahun depan masih berjalan. “Tapi masa transisi ini jangan dijadikan alasan. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini,” pungkas Ketua DPW PBB NTB itu. (ndi)

Pemkab Lombok Utara dan BSI Perkuat Sinergi Ekonomi Syariah dan Layanan Haji

0
Pemkab Lombok Utara dan BSI Perkuat Sinergi Ekonomi Syariah dan Layanan Haji

Lombok (ekbisntb.com) — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggelar kegiatan kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus mendukung masyarakat Lombok Utara dalam menunaikan ibadah haji.
Kegiatan bertajuk “KLU Berhaji Bersama BSI” ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan layanan keuangan syariah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, menyampaikan apresiasi atas dukungan BSI dalam mempermudah akses layanan perbankan syariah, termasuk pembiayaan haji.
“Kerja sama ini bukan sekadar transaksi, tetapi langkah nyata untuk memberikan kemudahan dan keberkahan bagi masyarakat Lombok Utara dalam mewujudkan impian berhaji,” ujarnya.
Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI hadir dengan berbagai solusi inovatif, mulai dari pembiayaan haji, layanan digital, hingga pendampingan UMKM.
Regional CEO BSI Regional Office 8 Surabaya, Jajang Abdul Karim, menegaskan komitmen BSI dalam mendampingi masyarakat.
“Kami ingin menjadi mitra yang hadir tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam perjalanan spiritual masyarakat,” ungkapnya.
BSI menawarkan berbagai program unggulan, seperti:
• Tabungan Haji Plus untuk mempercepat waktu tunggu haji
• Program Mitraguna Haji Khusus dengan pembiayaan hingga Rp1,5 miliar
• Tabungan Haji Reguler
• Cicilan emas untuk perencanaan jangka panjang
Seluruh layanan dirancang sesuai prinsip syariah dan mendukung peningkatan literasi keuangan umat.
Kegiatan KLU Berhaji Bersama BSI turut menghadirkan penceramah Abuya TGH Muammar Arafat, SH., MH, pimpinan Pondok Pesantren Darul Fallah Pagutan. Dalam ceramahnya, Abuya memberikan motivasi terkait pentingnya persiapan dini bagi masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji.
Acara juga dirangkaikan dengan sosialisasi haji serta bazar UMKM binaan Pemda KLU.
Sinergi antara BSI dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga telah terjalin melalui integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital, serta pengelolaan BUMDes/BUMDesma.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat posisi Lombok Utara sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.(bul)

Karena Cuaca, Distribusi Pertamax ke Lombok Tersendat

0
stok BBM di SPBU di Pulau Lombok tersedia

Lombok (ekbisntb.com)- Sejumlah konsumen di Kota Mataram dan Lombok Barat mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM jenis Pertamax di SPBU. Hal ini terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin mengatakan, sedang dilakukan alih supply dari Bali. “Karna di terminal BBM Ampenan sedang ada kendala. Sambil menunggu stok dari Bali, untuk saat ini konsumen bisa menggunakan produk Pertamax Turbo,” ujarnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi menyampaikan, kendala utama distribusi saat ini disebabkan kendala cuaca dari kapal pengangkut BBM ke supply point Lombok di Terminal BBM Ampenan.

Sebagai mitigasi, saat ini Pertamina Patra Niaga melaksanakan alih suplai ke Terminal BBM Badas dan Terminal BBM Manggis yang mana sebelumnya supply point berasal dari Terminal BBM Ampenan.

“Dengan adanya alternatif ini semoga keadaan semakin membaik menuju distribusi normal,” terang Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menurutnya komitmen kelancaran distribusi energi ke seluruh pelosok negeri. Segala upaya proaktif dan mitigasi dilaksanakan agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.

“Minggu ini mulai Rabu (12/11) hingga Sabtu (15/11) dilaksanakan alih suplai dengan total lebih kurang 320 KL Pertamax. Untuk kapal pengangkut BBM sendiri akan proses sandar estimasi pada Minggu (16/11). Selain itu, di sisi teknis lapangan, Terminal BBM beroperasi 24 jam untuk menjamin pasokan di Pulau Lombok dan sekitarnya aman,” terang Ahad.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran dan ketidaknyamanan di SPBU agar dapat memberikan informasi ke Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina).(bul)

Rp16,8 Miliar untuk Proyek Revitalisasi TK/PAUD di Loteng

0
Proses pembangunan TK Negeri 1 Darek sedang  berjalan. Pembangunan menjadi bagian dari proyek revitalisasi TK/PAUD yang dibiayai pemerintah pusat. (ekbis NTB/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat tahun ini mengucurkan anggaran sebesar Rp 16,8 miliar untuk mendukung program revitalisasi TK/PAUD di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Tersebar di 32 titik, proyek revitalisasi TK/PAUD tersebut ditargetkan tuntas akhir Desember 2025 ini. Demikian diungkapkan Kabid. PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng M. Nazim, M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa 11 November 2025.

Proyek revitalisasi TK/PAUD itu i saat ini sudah mulai berjalan. Dengan capaian kegiatan cukup bagus, di atas 50 persen. “Bentuk kegiatanya macam-macam. Mulai dari penyediaan meubelair dan alat bantu bermain, rehab bangunan sampai pembangunan gedung baru. Tergantung kebutuhan masing-masing TK atau PAUD itu sendiri,” ungkapnya.

Khusus untuk kegiatan rehab dan pembangunan gedung baru, itu yang menjadi atensi. Mengingat saat ini sudah mulai masuk musim penghujan, sehingga pihaknya mendorong rekanan untuk mempercepat pengerjaan agar tidak terganggu dengan kondisi cuaca.

“Bila perlu kalau merasa kekurangan tenaga atau tukang supaya ditambah. Agar pengerjaannya bisa lebih cepat dan lebih cepat selesai,” tegasnya.

Pasalnya, sesuai kontrak yang ada proyek revitalisasi TK/PAUD tersebut sudah harus selesai akhir tahun ini. Dengan batas pengajuan pembayaran per tanggal 15 Desember 2025. Supaya di awal tahun proyeknya sudah bisa diserahterimakan untuk segera dimanfaatkan.

“Kita ingatkan kepada rekanan untuk mempercepat pengerjaan proyek. Khususnya untuk kegiatan rehab dan pembangunan gedung baru. Untuk mengantisipasi hujan, jika memang memungkinkan atap bangunan dikerjakan lebih dulu. Sehingga ketika hujan, kegiatan bisa tetap berjalan,” imbuh Nazim.

Ia menegaskan ketepatan penyelesaian proyek revitalisasi TK/PAUD sangat penting. Karena itu sangat menentukan keberlanjutan program revitalisasi TK/PAUD di Loteng. Kalau tahun ini ada yang bermasalah atau tidak selesai tepat waktu, hal itu bisa berdampak pada program revitalisasi TK/PAUD di tahun depan.

“Kita akan pantau terus dan ingatkan pihak rekanan. Jangan sampai penyelesaian proyeknya molor. Karena ini juga menyangkut nama baik daerah. Kalau tidak selesai tepat waktu, bisa-bisa kita dianggap tidak mampu mengawal programnya,” tandas Nazim. (kir)

Pengerjaan Ruas Jalan Orong Telu Baru Belasan Kilometer

0
Ruas jalan menuju kecamatan Orong Telu yang masih berlumpur dan sulit dilalui masyarakat.(ekbis  NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) -Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa memastikan penanganan terhadap ruas jalan Kecamatan Orong Telu terus dilakukan. Saat ini progresnya masih cukup rendah di angka belasan kilometer dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Penanganannya masih terus berjalan. Kendala kami saat ini bertepatan dengan musim hujan sehingga kami kesulitan untuk melakukan mobilisasi alat berat ke lokasi,” kata Kepala Dinas PU Sumbawa, Muhammad Sofyan, kepada wartawan, Selasa 11 November 2025.

Ia melanjutkan, kendala lainnya yang dihadapi saat ini yakni sulitnya mencari alat berat jenis vibro karena hampir rata-rata sedang digunakan di proyek lain. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya untuk menuntaskan penanganan ruas jalan itu untuk memudahkan akses masyarakat.

“InsyaAllah dalam beberapa hari kedepan sudah ada alat berat itu (vibro) sehingga bisa langsung kita tangani. Apalagi kami juga masih punya waktu hingga bulan Desember mendatang,” ucapnya.

Largo sapaan akrabnya, mengaku saat ini progres penanganan terhadap ruas jalan sepanjang 38 kilometer tersebut baru sekitar belasan persen yang sudah dilakukan. Pengerjaan terhadap ruas jalan itu juga dilakukan secara bersamaan dengan pemadatan dan perataan.

“Kami tetap berupaya menuntaskan penanganan terhadap ruas jalan tersebut. Apalagi dalam beberapa hari kedepan alat vibro kita sudah berada di lokasi untuk mulai melakukan pemadatan,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Senawang Adekantari Syaputra,  meminta agar pemerintah serius menangani ruas jalan tersebut. Sebab ruas jalan mulai dari Beringin Rombe hingga Teladan kini berlubang dan berlumpur, sementara dari Teladan menuju Orong Telu belum tersentuh pengerjaan.

“Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir memperparah kerusakan. Sejumlah titik jalan tertutup lumpur, batu, dan batang kayu termasuk jembatan di wilayah Uma Luar juga tertimbun material, yang membuat akses semakin sulit,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kondisi paling parah terjadi di Jembatan Paneseng, yang bagian ujungnya hampir putus akibat tergerus banjir pada malam sebelumnya. Sementara itu, Jembatan Brang Punik masih relatif aman, meski satu berugak besar milik warga Desa Senawang hanyut terbawa arus banjir.

“Kami berharap instansi terkait benar-benar serius menyikapi kondisi jalan ini. Sehingga akses vital menuju Orong Telu kembali normal terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem saat ini,” tukasnya. (ils)