Beranda blog Halaman 114

Pengusaha Gili Trawangan Soroti Makin Maraknya Kendaraan Listrik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengusaha Gili Trawangan Soroti Makin Maraknya Kendaraan Listrik
(suara NTB/bul) KENDARAAN LISTRIK - Kendaraan listrik yang jumlahnya semakin banyak di Gili Trawangan

Mataram (EKBIS NTB) —Makin maraknya penggunaan kendaraan listrik di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, menjadi sorotan dari pelaku usaha pariwisata setempat.

Pengusaha Gili Trawangan, Sam Safriel, menilai keberadaan kendaraan listrik perlu ditata secara serius agar tidak mengganggu karakter wisata pulau kecil yang selama ini dikenal dengan konsep transportasi ramah lingkungan dan bebas kendaraan bermotor.

Menurut Sam, sebagai pelaku pariwisata, dirinya berharap Gili Trawangan tetap mempertahankan konsep wisata yang alami. Ukuran pulau yang relatif kecil, kata dia, justru menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menikmati kawasan dengan berjalan kaki atau bersepeda secara konvensional.

“Alangkah baiknya kalau pariwisata kita di Gili ini betul-betul alami,” kata Sam.

Ia mengatakan, sebelum sepeda listrik marak digunakan, aktivitas wisatawan di Gili Trawangan banyak dilakukan dengan berjalan kaki maupun bersepeda.
Jogging pada pagi hari, misalnya, menjadi pemandangan yang cukup umum karena wisatawan dapat menikmati suasana pulau tanpa terganggu kendaraan bermotor.

Namun, kondisi tersebut mulai berubah seiring meningkatnya penggunaan sepeda listrik. Sam menyebut munculnya kendaraan listrik tidak terlepas dari kebutuhan pasar wisatawan.

Di sisi lain, Sam menilai persoalan mahalnya tarif cidomo, alat transportasi tradisional yang selama ini menjadi salah satu moda angkutan di Gili Trawangan juga menjadi salah satu faktor yang membuat wisatawan beralih menggunakan kendaraan listrik.

“Kenapa cidomo terlalu mahal? Itu juga menjadi masalah. Akhirnya sepeda listrik dijadikan alat ojek karena praktis dan lebih murah,” ujarnya.

Sam menuturkan, wisatawan yang memiliki anggaran terbatas dapat menyewa sepeda listrik dengan harga yang relatif terjangkau.
Bahkan, menurut dia, harga pembelian satu unit sepeda listrik yang berada di kisaran Rp3 juta dan tarif sewa sekitar Rp200 ribu per hari membuat bisnis tersebut terlihat sangat menarik secara ekonomi.

Kondisi itu, lanjutnya, kemudian membuka peluang bagi orang dari luar daerah untuk menjalankan usaha penyewaan sepeda listrik di Gili Trawangan. Sebagian kendaraan bahkan disebut dititipkan atau diletakkan di pinggir jalan untuk kemudian disewakan kepada wisatawan.

“Siapa yang tidak tertarik kalau beli sekitar Rp3 juta, kemudian bisa disewakan Rp200 ribu sehari?” katanya.

Wakil Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) NTB ini berpandangan, persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dilihat dari sisi keberadaan kendaraan listrik. Menurutnya, pelaku usaha cidomo juga perlu melakukan evaluasi terhadap layanan dan tarif yang diberikan kepada wisatawan.

Ia mendorong para pelaku usaha transportasi tradisional melakukan pembenahan agar wisatawan tetap memiliki alasan untuk menggunakan moda transportasi lokal tersebut.

“Kalau kita sebagai orang sini, kita mendorong teman-teman yang di cidomo untuk memperbaiki diri dan evaluasi diri. Kenapa masalah ini muncul? Mungkin kita juga yang harus memperbaiki diri,” ujarnya.

Meski demikian, Sam menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan aturan yang berlaku benar-benar ditegakkan.

Ia mempertanyakan mengapa penertiban kendaraan listrik baru dilakukan setelah muncul desakan dari masyarakat maupun laporan terkait keberadaannya.

Menurut Sam, apabila memang terdapat aturan daerah yang melarang penggunaan atau kepemilikan sepeda listrik dalam kondisi tertentu, pemerintah harus konsisten melakukan sosialisasi sekaligus penegakan aturan.

“Harapan kita kepada pemerintah daerah, jalankan saja apa yang memang menjadi aturan. Sudah ada perda yang melarang, ada perdanya,” katanya.

Selain persoalan tata kelola usaha, Sam juga menyoroti aspek keselamatan. Menurut dia, kondisi jalan di Gili Trawangan yang relatif sempit menjadi tantangan tersendiri ketika jumlah kendaraan dan aktivitas wisatawan semakin padat.

Ia menyebut sejumlah insiden kecelakaan pernah terjadi di kawasan tersebut, termasuk kecelakaan yang melibatkan wisatawan asing.

“Jalan kita sudah sempit. Akhirnya cidomo makin sempit dan sering terjadi insiden,” ujarnya.

Sam menilai wisatawan yang menggunakan kendaraan listrik terkadang membawa perilaku berkendara yang biasa mereka lakukan ketika menggunakan kendaraan di daerah lain. Padahal, karakter Gili Trawangan berbeda karena ruang jalan terbatas dan bercampur dengan pejalan kaki, pesepeda, serta cidomo.

“Orang yang datang ke sini kan ingin freedom. Perilaku yang dibawa di Bali dibawa juga ke sini, walaupun cuma sepeda listrik,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko wisatawan saling bertabrakan, terutama ketika pengendara tidak memahami karakter jalan dan aktivitas masyarakat di Gili Trawangan.

Sam juga menyinggung munculnya inisiatif masyarakat di salah satu dusun di Gili Trawangan yang mulai menyusun aturan terkait kepemilikan kendaraan listrik.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk respons masyarakat lokal terhadap ketimpangan yang mereka rasakan. Di tengah masyarakat lokal yang menghadapi berbagai pembatasan, Sam menyebut ada pihak dari luar yang justru dapat memiliki sepeda listrik dalam jumlah besar untuk kepentingan bisnis. (bul)

Tak Terdampak Gempa, Penerbangan dari BIZAM ke NTT Masih Normal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tak Terdampak Gempa, Penerbangan dari BIZAM ke NTT Masih Normal
InJourney Airport mengirim sebanyak 200 selimut bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Saat ini aktiVitas penerbangan dari BIZAM ke wilayah NTT masih berjalan normal. (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) – Gempa bumi yang melanda NTT pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu dipastikan tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) ke wilayah timur Indonesia, khususnya NTT.

Seluruh penerbangan ke wilayah NTT dari Lombok, saat ini masih berjalan normal.
Demikian ditegaskan Branch Communication & CSR Department Head Hidya Putri Ramadhina, kepada Suara NTB, Rabu (19/8). Ia mengatakan, saat ini ada dua rute penerbangan dari BIZAM ke wilayah NTT. Masing-masing ke Labuan Bajo dan Waingapu.

Aktivitas penerbangan ke dua rute tersebut masih berjalan normal. Belum ada dampak yang dirasakan akibat gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 di wilayah tersebut.


“(Penerbangan ke wilayah NTT) masih normal. Dengan dua rute penerbangan yakni tujuan Labuan Bajo dan Waingapu,” sebutnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban gempa bumi NTT, sebelumnya pihaknya juga sudah mengirim bantuan berupa 200 selimut ke NTT.

Selain sebagai wujud kepedulian dan solidaritas InJourney Airports kepada masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus menjadi bagian dari komitmen untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan bisa sedikit membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya selama masa penanganan pascabencana.


“Bencana yang terjadi di NTT tentunya menjadi duka bagi kita bersama. Melalui bantuan ini, kami ingin menyampaikan kepedulian dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi yang sedang dihadapi,” ungkap General Manager PT Angkasa Pura (AP) Indonesia kantor cabang Bandara Lombok Aidhil Philip Julian.


Ia menegaskan, bahwa semangat kepedulian dan gotong royong menjadi nilai yang penting untuk terus dijaga. Terutama ketika masyarakat di berbagai wilayah Indonesia menghadapi situasi kebencanaan.


“Semangat kebersamaan ini tidak hanya diwujudkan dalam lingkungan kerja saja tetapi juga melalui kepedulian terhadap sesama. Kami berharap masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan kondisi di wilayah terdampak bisa segera pulih,” ujarnya.


Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. (kir)

Bentuk Tim Terpadu, Satpol PP Lotim Awasi Ketat Aktivitas di Pantai Labuhan Haji

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bentuk Tim Terpadu, Satpol PP Lotim Awasi Ketat Aktivitas di Pantai Labuhan Haji
(Suara NTB/ist) BENTUK TIM - Sekretaris Pol PP Lotim, M. Irwan Agus saat memimpin pembentukan tim terpadu mengawasi aktivitas wisata di Pantai Labuhan Haji.

Selong (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkan Lotim) memperkuat penataan dan pengamanan kawasan pesisir Labuhan Haji dan Suryawangi menyusul adanya sejumlah persoalan sosial yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat.


Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penataan, Penertiban dan Pengamanan Pantai Labuhan Haji dan Suryawangi yang digelar di Aula Kantor Satpol PP Lombok Timur, Rabu (19/8/2026).


Rapat dipimpin Sekretaris Satpol PP Lombok Timur, Mohammad Irwan Agus, mewakili Kasat Pol PP. Pertemuan tersebut melibatkan Bakesbangpoldagri, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Camat Labuhan Haji, Kepala Desa Labuhan Haji, Lurah Suryawangi, Koperasi Terawang, serta unsur TNI dan Polri.


Mohammad Irwan Agus menegaskan, penataan kawasan pesisir harus dilakukan secara terukur dan terpadu. Pemerintah tidak ingin langkah penertiban justru mengganggu masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di kawasan pantai.


“Kita harus bijak membedakan mana pedagang kecil yang jujur mencari nafkah dan mana oknum yang merusak masa depan generasi muda, seperti yang menjual minuman keras, mempekerjakan anak di bawah umur, hingga praktik prostitusi,” tegasnya.


Menurutnya, kawasan pantai semestinya menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk menikmati suasana pesisir bersama keluarga. Karena itu, berbagai potensi gangguan, mulai dari peredaran minuman keras, dugaan praktik asusila, hingga kondisi kawasan yang minim penerangan, menjadi perhatian pemerintah.


Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membentuk Tim Terpadu Lintas Sektoral dengan melibatkan dan mendapat dukungan penuh dari TNI-Polri. Tim tersebut nantinya akan melakukan pengawasan dan penertiban secara bersama-sama di kawasan pesisir Labuhan Haji dan Suryawangi.


Selain membentuk tim terpadu, pemerintah juga berencana membangun pos terpadu di kawasan pantai. Keberadaan pos tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.


Dari sisi fasilitas, penambahan penerangan juga menjadi salah satu perhatian. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan akan mendorong penambahan lampu jalan di kawasan pesisir untuk meningkatkan keamanan sekaligus kenyamanan pengunjung, terutama pada malam hari.


Sementara itu, penataan lapak yang dikelola Koperasi Terawang juga terus dimaksimalkan. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan kawasan pantai yang lebih tertib, bersih dan nyaman tanpa menghilangkan ruang usaha masyarakat.


Pemkab Lombok Timur menegaskan, penataan kawasan Labuhan Haji dan Suryawangi bukan semata-mata agenda penertiban, tetapi bagian dari upaya menjaga fungsi pesisir sebagai ruang publik sekaligus melindungi generasi muda dari berbagai potensi penyimpangan sosial.


Sinergi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, TNI-Polri, serta masyarakat diharapkan mampu mengembalikan kawasan pesisir Labuhan Haji dan Suryawangi menjadi destinasi yang aman, tertib, ramah keluarga dan membanggakan bagi masyarakat Lotim. (rus)

Pemprov NTB Uji Coba Seaplane di BIZAM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Uji Coba Seaplane di BIZAM
Ervan Anwar (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB akan melakukan uji coba penerbangan perdana seaplane atau pesawat amfibi di Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (BIZAM). Rencana uji coba ini mulanya akan dilakukan di Bendungan Batujai sebagai landasan pesawat tersebut.


Namun, karena pembangunan bandara di lokasi itu masih berproses, sehingga uji coba dialihkan ke BIZAM.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar, mengatakan uji coba ini akan dilakukan setelah pesawat amfibi itu mendapatkan izin terbang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ia melanjutkan, meski seaplane dicanangkan sebagai pesawat antar destinasi wisata perairan di NTB. Namun pesawat ini masih bisa mendarat di darat, hal ini karena seaplane merupakan pesawat amfibi yang dirancang untuk bisa mendarat di permukaan air dan landasan beraspal.


“Kalau dia belum selesai izin-izinnya di Batujai, sementara mendarat di BIZAM. Pesawat ini kan bisa mendarat di laut, di sungai, di darat,” ujarnya.


Ia menyatakan, Gubernur Iqbal mengharapkan pesawat amfibi ini bisa beroperasi sebelum perhelatan MotoGP Mandalika yang akan digelar pada Oktober mendatang. Namun, sampai saat ini pengadaan seaplane tersebut masih berproses di kementerian, belum mendapatkan izin layak terbang dari Kementerian Perhubungan.


“MoU dengan Bali itu tanggal 19 Agustus. Terus izin bawa pesawatnya yang akan keluar dari Kemenhub itu masih ditunggu,” katanya.
Menurutnya banyak Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mesti dipenuhi oleh investor sebelum seaplane benar-benar mengudara di NTB. Seperti kerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum berkaitan dengan pemanfaatan Bendungan Batujai, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Lingkungan Hidup. “Nah itu belum ada report dari Kemenhub,” ucapnya.


Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, mengatakan pengadaan seaplane di NTB tidak hanya mengurus satu izin. Melainkan perlu adanya persetujuan dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga terakhir di Kementerian Investasi.


“Itu kompleks perizinannya, jadi kita tidak hanya berbicara bagaimana izin usahanya, tetapi juga izin bagaimana mereka dengan perhubungan udara,” ujarnya.


Selain mengurus Amdal, izin seaplane NTB juga sedang berproses di Kemenhub untuk mengetahui bagaimana kelayakan pesawat air ini beroperasi membawa penumpang. Karena investor seaplane ini merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), Irnadi mengaku seluruh proses perizinan berada di bawah kewenangan pusat.

Sementara, Pemprov NTB hanya berperan dalam evaluasi dan monitoring seaplane tersebut. Monev yang dilakukan oleh Pemprov NTB dimulai sejak awal PMA ini tertarik membangun seaplane di NTB, hingga dengan pesawat itu benar-benar beroperasi.
“Ketika sudah mulai berjalan, setiap fase itu kan kita dilibatkan untuk monev. Sekarang sedang bersamaan prosesnya di LH dan Kemenhub,” ungkapnya.


Seaplane perdana di NTB ini dikelola oleh PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) dan akan mendarat di Bendungan Batujai, Lombok Tengah. Dengan tujuan Gili Balu Kabupaten Sumbawa Barat, Teluk Saleh di Kabupaten Sumbawa, Satonda di Kabupaten Bima, Gili Tramena di Lombok Utara dan Kawasan Mandalika.


Alasan memilih Bendungan Batujai untuk landasan seaplane ini, agar lebih dekat dengan bandara. Sehingga ketika wisatawan datang ke Lombok dan ingin mengunjungi pulau-pulau tersebut, bisa langsung diantar menggunakan seaplane. (era)

Pertamina Patra Niaga Bina Tenun Bunmudrak Lombok Naik Kelas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Bina Tenun Bunmudrak Lombok Naik Kelas
PEMBINAAN - Perajin tenun Bunmudrak Loteng yang mendapatkan pembinaan dari Pertamina Parta Niaga. (Suara NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) —Upaya mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas terus dilakukan Pertamina Patra Niaga melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satu UMKM yang mendapat pembinaan adalah perajin kain tenun Bunmudrak di Lombok.


Pendamping UMKM Pertamina Patra Niaga, Prina Widya, mengatakan pembinaan terhadap UMKM tidak berhenti pada dukungan permodalan dengan bungan sangat murah.
Pertamina juga memberikan pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha mampu memperbaiki kualitas produk, kemasan, pemasaran, hingga memperluas pasar.


“Pembinaan terus, tidak pernah kita putus. Mitra-mitra yang unggulan tetap kita monitor dan dampingi,” ujar Prina, Rabu, 19 Agustus 2026.


Menurutnya, Tenun Bunmudrak menjadi salah satu UMKM di Wilayah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara yang dipilih karena memiliki produk potensial sekaligus memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.


Awalnya, Pertamina Patra Niaga mengenal perajin tersebut saat mencari produk lokal yang dapat dijadikan suvenir bagi tamu dalam kegiatan di kawasan Mandalika.


Saat itu, kemampuan pemasaran digital pelaku usaha dimaksud masih terbatas. Penjualan lebih banyak mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan momentum ketika ada pameran atau kegiatan tertentu.


Melihat potensi tersebut, Pertamina Patra Niaga kemudian mengajak perajin Bunmudrak itu menjadi mitra binaan. Selain dukungan permodalan, pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan memperluas akses pasar.


Dukungan tersebut juga dinilai memiliki dampak sosial karena proses produksi kain tenun melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar. Para perempuan, termasuk ibu rumah tangga dan janda di sekitar tempat usaha, turut diberdayakan dalam proses pengerjaan.


Seiring pembinaan, kualitas produk Bunmudrak terus dikembangkan. Salah satunya melalui pengembangan kain berbahan sutra yang membutuhkan keterampilan khusus karena karakter materialnya lebih lembut dan proses pengerjaannya relatif sulit.


Perkembangan tersebut membawa penenun Bunmudrak ke panggung yang lebih luas. Dari yang sebelumnya mengandalkan penjualan secara konvensional, produk binaan Pertamina Patra Niaga itu kini telah mengikuti pameran berskala nasional.


Prina menegaskan, pola pembinaan Pertamina Patra Niaga tidak semata-mata memberikan bantuan modal dengan bunga tiga persen yang dicicil selama tiga tahun.
UMKM juga diberikan kesempatan mengikuti program pengembangan kapasitas melalui UMK Academy, baik secara daring maupun tatap muka.

Dalam program UMK Academy ini, pelaku UMKM mendapatkan pelatihan mengenai berbagai aspek bisnis, mulai dari pengemasan produk, penulisan informasi pada kemasan, pemasaran, hingga pengembangan usaha.


Pendampingan dilakukan bersama mentor yang memiliki pengalaman di bidangnya. Program pelatihan bahkan dapat berlangsung selama beberapa bulan sehingga pelaku UMKM memiliki waktu untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh.


Pertamina Patra Niaga juga membuka peluang bagi UMKM unggulan untuk mengikuti pameran hingga tingkat internasional. Namun, proses kurasi dan pemilihan peserta dilakukan oleh manajemen pusat, sementara unit di daerah memberikan rekomendasi berdasarkan perkembangan mitra binaan.


Menurut Prina, pembinaan UMKM juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Pertamina melalui sisi lain di luar bisnis energi. Produk UMKM binaan diharapkan dapat menjadi representasi potensi ekonomi lokal ketika tampil di berbagai ajang.


Ia mencontohkan, ketika sebuah produk UMKM dikenal luas, masyarakat juga dapat mengetahui bahwa produk tersebut merupakan hasil pembinaan Pertamina.


“Orang mengenal Pertamina jangan hanya dari produk BBM atau energi. Pertamina juga punya UMKM dengan produk unggulan yang bisa diekspos ke orang luar,” ujarnya.


Di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan dan pengembangan terhadap UMKM binaan. Dari ratusan mitra yang dinilai unggulan, tenun Bunmudrak menjadi salah satu mitra binaan yang dikembangkan di Lombok. (bul)

Sertifikat IG Kopi KLU Diterbitkan Kemenkum, Pemda Susul Target Pelepasan Varietas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
(Suara NTB/ist) PEROLEH SIG - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperoleh SIG Kopi Robusta Lombok Utara.
(Suara NTB/ist) PEROLEH SIG - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperoleh SIG Kopi Robusta Lombok Utara.

Tanjung (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara setelah diajukan dua tahun lalu. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hukum RI dan selanjutnya diserahterimakan kepada Pemda Lombok Utara, Rabu (19/8/2026).


Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) KLU, Tresnahadi, S.Pt., mengatakan keluarnya Sertifikat IG Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara merupakan hadiah ulang tahun bagi Kabupaten Lombok Utara.

Dengan adanya sertifikat IG Kopi Robusta Lombok Utara ini, berarti Kopi Robusta Lombok Utara sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan tidak bisa diklaim oleh pihak lain.


“Dengan adanya sertifikat IG ini, kita sudah memiliki dasar hukum untuk mengklaim bahwa Kopi Robusta Lombok Utara—Rinjani Lombok Utara ini—adalah milik para petani-petani di Kabupaten Lombok Utara,” ungkapnya.


Keberadaan Sertifikat IG ini lanjut Tresnahadi, akan lebih mempermudah para petani Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara untuk memasarkan kopi ini, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri.


“Apalagi ke luar negeri. Memang salah satu syarat untuk menjual produk ke luar negeri itu adalah bahwa produk itu harus memiliki sertifikat IG. Nah, ini salah satu syaratnya. Dan, alhamdulillah kita sudah memiliki sertifikatnya,” sambungnya.


DKP3 KLU akan berkoordinasi dengan Dinas Perindagkop dan UMKM KLU agar dapat memaksimalkan legalitas hukum IG Kopi untuk mendukung kesejahteraan petani kopi. Dengan pasar yang jelas, Pemda KLU berharap penjualan produk kopi semakin lancar serta diperjualbelikan dengan harga bersaing.


Tresnahadi juga menyatakan, IG Kopi adalah langkah awal dari ikhtiar Pemda untuk mengakses pasar. Selanjutnya, DKP3 KLU akan terus berikhtiar untuk bisa mendaftarkan komoditas-komoditas unggulan pertanian lain yang dimiliki Lombok Utara.
“Bukan hanya kopi yang kami akan daftarkan, tetapi komoditas-komoditas lain juga. Seperti misalnya ada kakao, vanili, mangga atau durian,” sebutnya.


Proses IG pada komoditas lain tersebut akan dilakukan secara bertahap. Langkah lanjutan yang paling strategis untuk dilakukan Pemda Lombok Utara adalah memanfaatkan IG Kopi dengan Pelepasan Varietas.


Pelepasan Varietas ini masih harus melalui proses di Kementerian terkait. Sehingga ke depan, masyarakat atau petani kopi dapat mengusahakan kopi dalam bentuk bibit atau benih dan dapat diperjualbelikan kepada petani di luar daerah atau luar negeri. (ari)

Bupati Dorong Bandara AMMAN Jadi Penggerak Ekonomi KSB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dorong Bandara AMMAN Jadi Penggerak Ekonomi KSB
(Suara NTB/ist) PAPARKAN – Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah memaparkan rencana serta manfaatkan Bandara AMMAN di Poto Tano saat menghadiri diskusi bersama West Sumbawa Hotel Association (WSHA) di Bandara AMMAN Poto Tano, Rabu (19/8)


Taliwang (EKBIS NTB) -Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah mendorong optimalisasi Bandara AMMAN Poto Tano sebagai pintu masuk baru bagi wisatawan dan investor sekaligus penggerak ekonomi daerah.


Demikian harapan itu disampaikan Bupati saat menghadiri diskusi bersama West Sumbawa Hotel Association (WSHA) di Bandara AMMAN Poto Tano, Rabu (19/8).


Pada diskusi yang diikuti pemerintah daerah, pengelola bandara, PT AMMAN, investor dan pelaku usaha perhotelan itu fokus membahas kesiapan pemanfaatan bandara serta peluang penerbangan komersial untuk mendukung pariwisata dan perekonomian daerah.


Ketua WSHA, Henry Horthy mengatakan akses penerbangan memiliki pengaruh besar terhadap kunjungan wisatawan. Karena itu, keberadaan Bandara AMMAN Poto Tano dinilai sebagai peluang yang harus dimanfaatkan bersama.
Menurut Henry, kerja sama tidak cukup hanya pada operasional penerbangan, tetapi juga perlu diikuti pengembangan paket wisata dan penguatan ekosistem pariwisata yang melibatkan sektor transportasi, akomodasi dan destinasi.


Bupati Amar mengatakan keterbatasan akses selama ini menjadi salah satu kendala pengembangan pariwisata dan investasi di Sumbawa Barat. Dengan adanya konektivitas udara, potensi daerah diharapkan dapat berkembang lebih cepat.
“Kalau aksesnya sulit, maka kunjungan ke Sumbawa Barat juga masih sangat terbatas. Kita sulit berkembang karena keterbatasan akses,” cetusnya.


Ia menjelaskan, berbagai tahapan perizinan untuk pemanfaatan bandara sebagai bandara umum telah berjalan. Sejumlah persyaratan disebutnya telah dipenuhi dan saat ini memasuki tahap finalisasi keputusan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Target kita pada 20 November, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sumbawa Barat, sudah ada pesawat yang landing,” tegasnya.


Bupati optimis keberadaan penerbangan akan memberikan dampak terhadap sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan dan investasi. Menurutnya, bandara juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pertambangan.


“Kita harus membangun ekonomi baru. KSB berkembang luar biasa, tetapi kita tidak boleh terlalu terikat dengan tambang. Kita harus mulai membangun sumber ekonomi lainnya,” katanya.


Untuk merealisasikan penerbangan komersial, Bupati meminta pelaku usaha, khususnya perhotelan ikut membangun kepastian potensi penumpang. Data mengenai perjalanan dinas pemerintah, kebutuhan masyarakat dan potensi wisatawan dinilai perlu dihimpun sebagai bahan komunikasi dengan maskapai.


“Mungkin kita mulai dengan pesawat yang tidak terlalu besar. Semoga kita bisa membuktikan bahwa sekian banyak hotel mendukung untuk operasi bandara ini. Setelah itu kita kembangkan,” harapnya.


Bupati mengungkap pengoperasian bandara membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, pengelola bandara, AMMAN dan dunia usaha. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung pembangunan infrastruktur pendukung apabila penerbangan sudah berjalan.

“Kalau kita bisa berkolaborasi bersama, saya sangat optimis ini akan cepat termanfaatkan. Kalau bandara sudah jalan, saya berani menyuport infrastruktur,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur PT Amman Aviasi Indonesia, Andjar Wibawanun mengatakan pemanfaatan Bandara AMMAN Poto Tano membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk pemerintah, AMMAN dan pelaku usaha perhotelan.


Kegiatan selanjutnya dengan pemaparan operasional bandara dan diskusi bersama anggota WSHA. Para pengusaha hotel membahas kesiapan operasional, peluang penerbangan komersial, potensi penumpang serta dukungan sektor perhotelan.


Pemda KSB sendiri berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pemanfaatan Bandara AMMAN Poto Tano sebagai konektivitas baru yang memperkuat pariwisata, investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.(bug)

402 Pelari Daftar Tambora Jungle Run

Penulis
ekbisntb.com
-
0
402 Pelari Daftar Tambora Jungle Run
(Suara NTB/dok) Abdul Azis Bakry


Dompu (EKBIS NTB) –Persiapan pelaksanaan Tambora Jungle Run 2026 terus dimatangkan. Hingga Rabu (19/8), sebanyak 402 pelari telah mendaftarkan diri untuk mengikuti event lari lintas alam yang akan digelar pada 30 Agustus 2026 tersebut.


Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Tambora, Abdul Azis Bakry, M.Si., mengungkapkan izin keramaian dari Polda NTB untuk pelaksanaan Tambora Jungle Run 2026 telah terbit dan berada di panitia penyelenggara.


Pihaknya kini fokus menyelesaikan berbagai persiapan teknis kegiatan. “Persiapan sudah sampai 70 persen. Peserta sudah lebih dari 400 orang dengan target 500 orang,” ungkap Abdul Azis Bakry.
Berdasarkan data pendaftaran hingga 19 Agustus 2026, sebanyak 402 peserta telah mendaftar. Mereka terbagi dalam tiga kategori, yakni Jalur Seru 5K, Savana Trail 10K, dan Sea to Summit 40K.


Kategori Jalur Seru 5K menjadi nomor dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 228 orang. Peserta akan dilepas dan finis di Pos 1 Doro Ncanga dengan peningkatan ketinggian lebih dari 200 meter. Nomor ini dirancang untuk pelari pemula dan wisatawan dengan karakter jalur berupa jalur tunggal pendakian Doro Ncanga.


Sementara kategori Savana Trail 10K diikuti oleh 143 peserta. Peserta akan memulai dan mengakhiri lomba di Pos 1 Doro Ncanga dengan peningkatan ketinggian lebih dari 600 meter. Nomor ini diperuntukkan bagi pelari tingkat menengah dengan karakter jalur tunggal pendakian Doro Ncanga.


Sedangkan kategori paling menantang, Sea to Summit 40K, telah terdaftar 31 peserta. Peserta akan memulai lomba dari bibir Pantai Sarae Nduha, Dompu pada titik 0 meter di atas permukaan laut (mdpl), kemudian menuju kawasan Puncak Tambora melalui Doro Ncanga dengan ketinggian mencapai 2.423 mdpl.


Peserta kemudian finis di Pos 1 Doro Ncanga dengan total jarak 40 kilometer dan peningkatan ketinggian lebih dari 2.400 meter. (ula)

Belasan PKL di Kelurahan Leneng Ditertibkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Belasan PKL di Kelurahan Leneng Ditertibkan
(Suara NTB/kir) PENERTIBAN PKL - Sat Pol PP Loteng melakukan penertiban PKL yang berjualan di bahu jalan dan trotoar di wilayah Kelurahan Renteng dan Leneng, Rabu (19/8).

Praya (EKBIS NTB) -Belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Leneng dan Renteng, Praya ditertibkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Lombok Tengah (Loteng), pada Rabu (19/8).

Penertiban dilakukan lantaran PKL tersebut dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2012 tentang ketertiban umum (Trantibum). PKL berjualan di trotoar dan bahu jalan, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di jalan raya.


“Semua aktivitas masyarakat yang melanggar perda dan ketertiban umum akan kami tertibkan,” sebut Kepala Sat Pol PP Loteng Zaenal Mustakim, saat memimpin kegiatan penerbitan kepada awak media di Kawasan Pasar Renteng Praya.
Tidak hanya PKL yang berjualan di bahu jalan atau di trotoar saja, aktivitas parkir yang melanggar perda juga akan turut ditertibkan.

Seperti di depan Rumah Sakit Cahaya Medika (RSCM) Leneng.
Ia menjelaskan, rencana penertiban tersebut sudah jauh-jauh hari disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para PKL. Baik melalui imbauan secara langsung atau pun peringatan melalui kelurahan. Namun tampaknya banyak yang tidak mengindahkan, sehingga Sat Pol PP bersama instansi terkait melakukan penertiban.


Proses penertiban sendiri secara umum berlangsung lancar tanpa ada perlawanan dari para PKL. “Jadi hari ini (Rabu (19/8)), kami turun melakukan penertiban bersama-sama Babinsa, Bhambinkamtibmas, Dishub serta pemerintah Kelurahan sebagai bentuk sinergi bersama,” terangnya.


Zaenal Mustakim menjelaskan penertiban tersebut juga bagian dari implementasi program Kawasan Tertib Perda (KTP) Transtibum. Di mana Kelurahan Leneng ditunjuk sebagai daerah percontohan di Loteng. Semua jenis kegiatan masyarakat yang mengalahi aturan di wilayah Leneng akan ditertibkan, sebagai salah satu upaya mewujudkan wilayah yang tertib aturan dan dimulai dari Kelurahan Leneng.


“Kegiatan serupa ke depan juga akan dilaksanakan di wilayah lainnya di Loteng. Tapi sebagai langkah awal kita mulai dari Kelurahan Leneng,” imbuhnya.


Pascapenertiban secara berkala, pihaknya juga akan turun melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Ini guna memastikan tidak terjadi lagi pelanggaran Perda oleh masyarakat. Jadi tidak hanya saat penertiban saja petugas turun lapangan. Setelah ini petugas akan turun secara berkala melakukan pemantauan terkait implementasi dari Perda yang ada.


Kalau sukses, program tersebut selanjutnya akan diperluas pelaksanaanya ke wilayah-wilayah lainya di Loteng. Harapan ke depan, wilayah Loteng bisa lebih tertib dan terbebas dari aktivitas-aktivitas yang menyalahi atau melanggar aturan.


Pihaknya pun mengingatkan masyarakat yang melanggar aturan, terutama PKL yang berjualan di bahu jalan maupun trotoar agar segera menertibkan diri. Sebelum nanti aparat Pol PP dan instansi terkait lainnya turun melakukan penertiban. (kir)

Sinergi Sektor Keuangan NTB Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, serta industri jasa keuangan yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB resmi menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyaluran bantuan secara simbolis tersebut diserahkan langsung di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Mataram, pada Rabu (19/8/2026). Bantuan ini diterima oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., yang selanjutnya akan meneruskan dan mendistribusikan seluruh logistik dan dana bantuan kepada masyarakat terdampak di wilayah NTT.

Aksi kepedulian bersama ini merupakan wujud nyata penerapan semangat Kerja sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN) dalam memperkuat solidaritas, kolaborasi lintas wilayah, serta koordinasi antarlembaga pascabencana.

“Dukungan diawali oleh Pengurus BMPD NTB sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas perbankan di wilayah NTB terhadap masyarakat NTT yang terdampak bencana,” tulis siaran resmi Bank Indonesia NTB.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai sumber kontribusi. Deputi Kepala Perwakilan BI NTB, Ignatius Adhi Nugroho, menyerahkan bantuan yang terhimpun dari partisipasi peserta Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026. Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, bersama pengurus FKIJK NTB turut menyerahkan donasi dari sektor jasa keuangan.

Selain bantuan melalui Diskominfotik NTB, BI NTB juga menggalang dukungan kemanusiaan melalui ajang olahraga QRIS Sunset Run 2026. Donasi yang terkumpul dari kegiatan lari tersebut disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) untuk selanjutnya diteruskan ke lokasi terdampak gempa di NTT.

Langkah kolaboratif ini diharapkan tidak hanya dapat meringankan beban para korban dan mempercepat proses pemulihan pascabencana di NTT, tetapi juga semakin memperkokoh jaringan kerja sama dan ketahanan antardaerah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) ke depan. (r/fan)

1...113114115...1,070Halaman 114 dari 1,070