Lombok (ekbisntb.com) –

- Iklan -

Menjadi daerah dengan objek wisata unggulan seperti 3 Gili (Trawangan, Meno dan Air), membuat Kabupaten Lombok Utara masuk kategori rawan peredaran narkoba. Terkait hal itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB akan memprioritaskan pengawasan khususnya di kawasan wisata 3 Gili. Selain Desa Gili Indah, pengawasan juga menyasar Desa Pemenang Barat yang menjadi pintu masuk kawasan darat.

Hal tersebut dikemukakan Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Marjuki, S.I.K., M.Si., saat berkunjung ke Lombok Utara, Selasa (11/11/2025).

Ia menegaskan, pemberantasan narkoba di seluruh wilayah di NTB membutuhkan upaya terintegrasi antara BNN, Pemda dan aparat penegak hukum. BNN Provinsi NTB juga perlu menyamakan persepsi terkait penanggulangan narkoba di Lombok Utara.

“Lombok Utara termasuk wilayah rawan karena menjadi salah satu pintu masuk wisatawan dari Bali dan Mataram. Fokus kami akan dimaksimalkan di kawasan tiga Gili dan Desa Pemenang Barat sebagai wilayah prioritas,” ungkap Marjuki.

Lebih lanjut dikatakan, pengawasan peredaran narkoba di Lombok Utara akan dilakukan secara bersama-sama. Marjuki menekankan pihaknya dengan Pemda dan Kepolisian Resort Lombok Utara sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Narkoba yang tugasnya untuk memperkuat pencegahan, penyuluhan, dan rehabilitasi.

Satgas ini, kata dia, akan dipimpin oleh Wakil Bupati Lombok Utara. Wabup nantinya dibantu oleh struktur Satgas dari berbagai instansi, termasuk BNN dan Kepolisian.

“Tugasnya tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga mencakup penyuluhan dan rehabilitasi,” imbuhnya.

‎Sementara, berkenaan dengan data penyalahgunaan Narkoba di Lombok Utara, Marjuki menyebut prevalensinya relatif menurun kendati sebagai daerah rawan. Persentasenya berada di bawah 1 persen.

Dirinya optimis, kasus penyalahgunaan narkoba akan bisa ditekan lagi dengan langkah-langkah yang efektif. Pihaknya juga mendorong, Satgas nantinya memperbanyak edukasi maupun kampanye pencegahan melibatkan tokoh masyarakat yang dipandang berpengaruh di masing-masing desa.

‎’’Kalau masyarakat sudah tahu efek buruk narkoba terhadap kesehatan, psikis, dan sosial, maka meski ditawari pun mereka tidak akan mau. Itulah yang kami sebut dengan penguatan ketahanan diri masyarakat,” demikian Marjuki.

‎Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., memberi apresiasi langkah BNN Provinsi NTB dalam membangun sinergi pencegahan peredaran narkoba. Bupati menyatakan bahwa Pemda mendukung penuh langkah pembentukan Satgas sebagai komitmen perlindungan masa depan masyarakat dari bahaya narkoba.

“Lombok Utara adalah wilayah wisata dan berkembang, maka harus bersih dari narkoba,” kata Najmul.

Dirinya juga mengisyaratkan bahwa Pemda perlu menguatkan langkah preventif dan edukatif dengan mengerahkan sumber daya dari berbagai level, baik kecamatan, desa, lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh masyarakat. Pendekatan sosial dalam edukasi dinilai penting sebagai langkah awal pencegahan.

“Kita tidak hanya menindak, tapi juga harus menyentuh sisi kemanusiaan. Rehabilitasi dan penyuluhan menjadi langkah penting agar mereka yang terlanjur terjerumus bisa kembali pulih dan produktif,” pungkas Najmul. (ari)