Beranda blog Halaman 113

Promosi MotoGP 2026 Dinilai Tidak Optimal, DPRD NTB akan Panggil Kadispar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Promosi MotoGP 2026 Dinilai Tidak Optimal, DPRD NTB akan Panggil Kadispar
Megawati Lestari (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan pariwisata menyoroti masih minimnya penyerapan penjualan tiket MotoGP Mandalika yang baru menyentuh angka sekitar 40 persen menjelang pegelaran event MotoGP tahun 2026.

Karena itu Komisi II DPRD NTB berencana bakal memanggil Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Ahmad Nur Aulia untuk membedah data serta mengevaluasi strategi promosi event balap dunia di Sirkuit Mandalika itu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, mengungkapkan pemanggilan ini bertujuan untuk mendengarkan paparan langsung mengenai progres dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengejar target penonton MotoGP 2026 di Mandalika.

“Nanti akan dipanggil ini Kepala Dinas Pariwisata untuk membuka datanya. Nanti kita akan dengar sejauh apa persiapan dan progresnya,” kata Megawati.

Pemanggilan Dinas Pariwisata ini diambil mengingat target penonton MotoGP tahun ini terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 145 ribu penonton. Menurut Megawati, ITDC bersama Dinas Pariwisata NTB harus bergerak lebih cepat dan berinovasi dalam menggaet pasar.

“ITDC dan Dinas Pariwisata harus terus berinovasi untuk ini. Harus terus berinovasi, memperkuat promosi, kemudian bekerja lebih agresif lagi ya,” tegasnya.

Meski angka penjualan tiket saat ini terbilang belum memuaskan, pihaknya mengaku masih bersikap optimistis dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk mempromosikan ajang tahunan itu.

“Nanti mungkin kalau hari ini tiket itu baru terserap sekitar 42 persen, kita masih bisa khusnuzon. Sebulan ke depan mudahan masih bisa tercapai. Nanti itu akan kita bahas juga di komisi seperti apa progressnya, ” ujar Politikus Partai Golkar Dapil VIII NTB tersebut.

Lebih lanjut, Megawati menekankan, agar perhelatan ajang balapan internasional yang bernilai fantastis ini tidak hanya sekadar megah di permukaan, tetapi juga berdampak nyata pada perekonomian masyarakat lokal, khususnya pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM di Lombok Tengah.

Untuk itu, dia meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk mengikutsertakan pedagang-pedagang kaki lima dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Lombok Tengah. “Kita ingin lihat seperti apa inovasi dan kolaborasi yang mereka akan bangun,” jelasnya.

Ia juga mendorong peran aktif Gubernur NTB beserta jajaran Pemprov untuk terus memberikan masukan strategis demi menyukseskan gelaran tersebut. Meski begitu, Megawati meyakini target penonton MotoGP tahun 2026 ini diharapkan bisa tercapai. (ndi)

Pertamina Tambah 16.860 Tabung Elpiji 3 Kg untuk Kebutuhan Maulid di Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Tambah 16.860 Tabung Elpiji 3 Kg untuk Kebutuhan Maulid di Mataram
(Suara NTB/dok) Sri Wahyunida

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Perdagangan Kota Mataram menyebutkan PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan tambahan sebanyak 16.860 tabung elpiji subsidi 3 kilogram (kg) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan penambahan pasokan tersebut merupakan hasil koordinasi Pemerintah Kota Mataram dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan LPG bersubsidi menjelang Maulid.

“Untuk tahap pertama, 19–21 Agustus ada 7.840 tabung. Sementara menjelang Maulid tahap kedua, 27–29 Agustus ada 9.020 tabung,” ujarnya, Rabu (19/8).

Dengan tambahan tersebut, total extra dropping elpiji 3 kg yang disalurkan mencapai 16.860 tabung. Nida menegaskan, jumlah tersebut merupakan pasokan tambahan di luar kuota harian atau kuota reguler.

Ia mengatakan extra dropping dari Pertamina Patra Niaga tersebut mulai diterima Pemerintah Kota Mataram dan selanjutnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Mataram telah bersurat kepada PT Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) terkait permintaan tambahan pasokan elpiji 3 kg. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi keterlambatan distribusi selama hari libur sehingga ketersediaan LPG di masyarakat tetap terjaga.

“Kalau kami tidak bersurat sebelum libur, alur distribusi bisa macet. Satu hari saja kosong, pasti bisa menyebabkan rentetan keterlambatan di hari berikutnya. Makanya, dua minggu sebelum libur proses bersurat sudah kita mantapkan,” katanya.

Nida menambahkan, kebutuhan elpiji masyarakat diperkirakan meningkat menjelang puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 25 Agustus 2026. Peningkatan kebutuhan tersebut seiring dengan berbagai kegiatan yang digelar masyarakat dan meningkatnya aktivitas rumah tangga, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama perayaan Maulid.

Pemkot Mataram berharap tambahan pasokan tersebut dapat menjaga ketersediaan elpiji 3 kg sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan selama periode peringatan Maulid. (pan)

Jangan Sampai Tubuh Berkendara, Tapi Pikiran Tertinggal

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Pernahkah Anda berkendara melewati rute harian, lalu tiba-tiba sudah sampai tujuan tanpa mengingat detail perjalanannya? Jika ya, bisa jadi Anda sedang mengalami fenomena autopilot riding.

Autopilot riding adalah kondisi ketika pengendara tetap sadar dan mampu mengendalikan sepeda motor, tetapi perhatiannya tidak terfokus pada jalan raya. Tubuh bergerak secara refleks menjalankan kebiasaan berkendara, sementara pikiran melayang memikirkan hal lain.

Kondisi ini umumnya dipicu oleh rute yang terlalu familiar, perjalanan yang monoton, atau saat pengendara sedang banyak beban pikiran.

Meski kerap disamakan, autopilot riding berbeda dengan microsleep. Pada autopilot riding, pengendara masih dalam keadaan terjaga, namun kewaspadaannya terhadap lingkungan sekitar menurun tajam. Sementara microsleep terjadi akibat kantuk berat yang menyebabkan episode tidur singkat tanpa disengaja.

Walaupun penyebabnya berbeda, keduanya menyimpan bahaya yang setara: memperlambat refleks pengendara dalam membaca dan merespons potensi ancaman. Autopilot riding berisiko membuat pengendara melewatkan jalan berlubang, kendaraan yang keluar dari gang, pejalan kaki, hingga perubahan arus lalu lintas secara mendadak.

Safety Riding Instructor & Community Development Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, mengingatkan bahwa rute yang sering dilalui bukan jaminan bebas dari bahaya.

“Jalan yang kita lewati setiap hari memang sudah dihafal, tetapi kondisi lalu lintasnya tidak pernah sama. Jangan sampai kita hanya mengandalkan hafalan dan lupa membaca kondisi aktual di lapangan,” ujar Satria.

Untuk itu, ia mengimbau pengendara agar tetap menjaga fokus aktif dengan memantau area depan, samping, serta kaca spion secara berkala.

“Jika mulai merasa pikiran melayang, segera kurangi kecepatan dan tarik kembali fokus Anda. Namun, kalau pemicunya adalah rasa kantuk, jangan dipaksakan karena itu sudah masuk risiko microsleep,” tegasnya.

5 Langkah Keluar dari Mode Autopilot Riding

  1. Aktif Membaca JalanJangan sekadar mengikuti rute. Amati pergerakan kendaraan lain, situasi persimpangan, kondisi permukaan jalan, dan aktivitas di sekitar Anda.
  2. Lakukan Self-CheckAjukan pertanyaan singkat pada diri sendiri di tengah perjalanan: “Apakah saya benar-benar fokus, atau hanya bergerak refleks?”
  3. Kurangi KecepatanSaat konsentrasi mulai menurun, melambatlah untuk memberikan jeda waktu lebih bagi otak dalam merespons situasi jalan.
  4. Segera Istirahat Jika MengantukJangan menganggap remeh rasa kantuk sebagai sekadar hilang fokus biasa. Tepi dan hentikan kendaraan di tempat yang aman untuk beristirahat.
  5. Tetap Waspada di Rute FamiliarIngatlah bahwa jalan yang sama dapat menghadirkan potensi bahaya yang berbeda setiap harinya.

Safety riding bukan hanya tentang kemahiran mengendalikan sepeda motor, melainkan juga kemampuan membaca, memprediksi, dan mengantisipasi bahaya. Jangan sampai fisik Anda berada di atas motor, namun pikiran tertinggal di tempat lain. (r/fan)

Kapolri Dorong Sembalun Kembalikan Kejayaan Bawang Putih Indonesia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kapolri Dorong Sembalun Kembalikan Kejayaan Bawang Putih Indonesia
PANEN RAYA - Kegiatan Panen Raya Bawang Putih dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Titiek Soeharto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lotim H. Haerul Warisin di Sembalun, Rabu (19/8/2026) (Suara NTB/rus)


Selong (EKBIS NTB)-Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian serius adalah bawang putih yang hingga kini masih sangat bergantung pada impor.


Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri panen raya bawang putih dan kegiatan percepatan ketahanan pangan di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).


Kapolri mengatakan, upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Ini wujud melaksanakan perintah Presiden untuk mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan produksi dan mengurangi impor,” ujarnya.


Menurutnya, saat ini terdapat delapan komoditas pangan strategis yang telah dinyatakan mencapai swasembada. Capaian tersebut dinilai menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus mendorong swasembada komoditas pangan lainnya.


Salah satu yang menjadi tantangan adalah bawang putih. Kapolri menyebut kebutuhan bawang putih nasional mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri baru berkisar 39-40 ribu ton. Impor 90-95 persen. Karena itu, Polri ikut mendorong pengembangan budidaya bawang putih secara masif.


“Karena impor sangat tinggi. Ini tantangan untuk mengulang kejayaan bawang putih di era Presiden Soeharto,” katanya.
Kapolri menegaskan Presiden Prabowo juga telah memberikan perintah agar Indonesia kembali memperkuat produksi bawang putih dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.


Dalam program tersebut, Polri mengembangkan lahan bawang putih di berbagai wilayah. Secara keseluruhan terdapat potensi lahan sekitar 2.593 hektare yang tersebar di 17 Polda.


Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Pangan serta seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia berharap dukungan berupa hibah lahan dan anggaran dapat mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan nasional.


Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja menjelaskan, pengembangan bawang putih di Sembalun merupakan hasil kerja sama Polri dengan kelompok tani Pusuk Pujata.
Program tersebut mulai dikembangkan pada 2025 dengan luas awal 13 hektare.

Dari potensi lahan sekitar 534 hektare, sebanyak 105 hektare telah ditanam pada April 2026, kemudian 250 hektare pada Juni 2026 dan 120 hektare pada Agustus 2026.


Dengan pengembangan bertahap tersebut, total pengembangan lahan bawang putih mencapai sekitar 948 hektare dengan potensi produksi 9.480 ton bawang putih basah.

Untuk panen yang berlangsung saat ini, lahan seluas 105 hektare diperkirakan menghasilkan sekitar 1.050 ton bawang putih basah. Setelah melalui proses penjemuran selama kurang lebih tiga minggu, dengan penyusutan sekitar 60 persen, diperkirakan menghasilkan sekitar 420 ton bawang putih kering yang siap disimpan dan didistribusikan.


Selain panen raya, kegiatan di Sembalun juga ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gudang bawang putih. Gudang tersebut memanfaatkan bekas Puskesmas Sembalun dengan luas bangunan sekitar 1.013 meter persegi.


Pembangunan gudang mendapat dukungan anggaran hibah Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp1,4 miliar. Gudang yang dibangun di atas lahan sekitar tiga are itu ditargetkan mampu menampung hingga 500 ton bawang putih.


Untuk memperkuat keberlanjutan usaha tani, petani juga mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian, di antaranya hand tractor dan pompa air. Terdapat 17 unit pompa air, termasuk tiga unit pompa bertenaga surya.


Kapolda NTB berharap dukungan tersebut dapat memperkuat kapasitas petani, meningkatkan produksi bawang putih secara berkelanjutan serta membangun ekosistem ketahanan pangan di Sembalun.


“Dengan pengembangan ini, Sembalun diharapkan terus berkembang sebagai sentra bawang putih unggulan, menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan,” katanya.


Kasatgas Percepatan Ketahanan Pangan Polri, Irjen Pol Mardiyono, mengatakan sekitar 90-95 persen kebutuhan bawang putih Indonesia saat ini masih dipenuhi melalui impor.


Padahal, Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih pada 1995 dengan produksi sekitar 152 ribu ton. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk kembali menjadi negara yang mandiri dalam produksi bawang putih.


Ia menjelaskan, Polri hadir sebagai stabilisator sekaligus penghubung antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, kelompok tani dan berbagai pihak lainnya dalam mempercepat program swasembada pangan.
Dalam pengembangan bawang putih nasional, NTB menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi terbesar. Selain NTB, pengembangan juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Sumatera Selatan dan Jawa Barat.


Di NTB, pengembangan mencapai 120 hektare dengan potensi produksi sekitar 1.200 ton. Sumatera Selatan mengembangkan sekitar 81 hektare dengan potensi produksi 810 ton, sedangkan Jawa Barat sekitar 34 hektare dengan potensi produksi sekitar 385 ton.


Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan dukungan dan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan, khususnya bawang putih.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyatakan optimistis target swasembada dapat diwujudkan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan kebutuhan benih untuk pengembangan hingga sekitar 5.000 hektare, termasuk melalui pengadaan benih dari China dan India.


Selain benih, pemerintah juga mempersiapkan alat dan mesin pertanian untuk mendukung perluasan areal tanam.
Pemerintah menargetkan pengembangan bawang putih terus diperluas hingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan secara bertahap lepas dari ketergantungan impor.


Selain kegiatan pertanian, rangkaian kegiatan di Sembalun juga diisi bakti sosial sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan.


Melalui berbagai dukungan tersebut, Sembalun diharapkan menjadi salah satu pusat produksi bawang putih nasional sekaligus menjadi bagian penting dari upaya Indonesia mengembalikan kejayaan komoditas bawang putih dan mewujudkan kedaulatan pangan. (rus)

Inspektorat Tertibkan 65 Hektare Lahan di Gili Trawangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Inspektorat Tertibkan 65 Hektare Lahan di Gili Trawangan
Budi Herman (Suara NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi NTB menertibkan 65 hektare lahan di Gili Trawangan. Hal ini karena lahan tersebut tercatat milik Pemprov NTB, namun hingga kini masih dikuasai oleh sejumlah pihak tanpa adanya sertifikat hak milik (SHM).


Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan Pemprov NTB telah memberikan ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi dengan masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut. Karena masyarakat tidak bisa menunjukkan asalnya SHM sebagai bukti kepemilikan, jelas lahan tersebut milik negara untuk dikembalikan kepada pemerintah.


“Kita tetap bahwa itu adalah konsultasi dan itu adalah punyanya negara. Tidak ada SHM di situ. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman di sana tidak ada SHM. Negara tegas di situ,” tegasnya.


Persoalan sengketa lahan di Gili Trawangan telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Mulai tahun ini, Pemprov NTB mulai menertibkan seluruh aset milik Pemprov, termasuk aset lahan di Gili Trawangan. Adapun untuk menghindari adanya gejolak dari penertiban ini, Pemprov memilih berdiskusi dan berkoordinasi dengan masyarakat yang kini masih menempati lahan tersebut.


“Hal-hal baik sudah kita sampaikan kepada mereka. Menurut saya itu wajib direspons,” lanjutnya.
Pun jika masyarakat ingin membawa kasus sengketa ini ke ranah hukum, Budi dengan tegas mempersilakan karena berdasarkan data, lahan tersebut milik Pemprov. “Kan sudah ada putusan kemarin. Kalau ada masalah-masalah permasalahan hukum, monggo silakan,” katanya.


Terpisah, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berjanji tuntaskan masalah sengketa lahan di Gili Trawangan. Saat ini, masih tersisa sekitar 65 hektare lahan Pemprov NTB yang masih bermasalah hukum dengan masyarakat.


“Gili Tramena sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan hukumnya dulu. Persoalan hukum itu dua, mengenai status tanah provinsi. Yang itu kita sedang mencari kesepakatan dengan masyarakat Trawangan,” ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya berupaya mencari solusi terbaik agar tidak terjadi gesekan antara Pemprov dengan masyarakat Trawangan.

Penyelesaian ini melibatkan masyarakat agar ada penyelesaian menyeluruh tanpa menyisakan masalah di kemudian hari.
“Sudah beberapa kali pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Yang jelas kita ingin mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak,” katanya.


Selain menyelesaikan sengketa lahan, Iqbal juga berupaya menuntaskan perubahan kawasan konservasi Gili Trawangan menjadi Areal Pemanfaatan Lain (APL). Saat ini, perubahan kawasan itu masih berproses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).


Dengan beralihnya status kawasan Gili Trawangan, pembangunan kawasan wisata di lokasi tersebut akan jauh lebih mudah. Juga akan memudahkan investor untuk berinvestasi membangun kawasan dan iklim pariwisata di Trawangan. “Dua-duanya mau kita selesaikan bersamaan, Insya Allah,” ucapnya.

Dengan berstatus kawasan konservasi, Pemprov NTB tidak bisa terlalu bergerak menawarkan dan membangun kawasan pariwisata di wilayah tersebut. Hal ini karena kawasan konservasi tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah tidak boleh melakukan pembangunan apapun termasuk insinerator dan sumur untuk kebutuhan air masyarakat.


Di samping itu, keamanan pariwisata juga turut menjadi perhatian. Menurut Mantan Dubes RI untuk Turki itu, alasan mengapa keamanan wisata di Gili Trawangan masih rentan karena pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan itu kurang inklusif karena kebanyakan datang pelaku pariwisata dari luar yang diskusi pembangunannya tidak melibatkan warga sekitar.


“Kalau di daerah-daerah di mana pariwisatanya tumbuh bottom up seperti di Tete Batu, di Kembang Kuning, daerah-daerah situ kan tidak terlalu banyak masalah keamanan,” jelasnya. (era)

Titiek Soeharto Akui ke Sembalun sebagai Napak Tilas Bapak dan Ibunya 39 Tahun Silam

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Titiek Soeharto Akui ke Sembalun sebagai Napak Tilas Bapak dan Ibunya 39 Tahun Silam
Titiek Soeharto (Suara NTB/rus)


Selong (EKBIS NTB) Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, hadir di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).

Kedatangannya ke kawasan sentra pertanian bawang putih tersebut diakuinya sebagai napak tilas kehadiran Presiden Kedua Soeharto ayahanda dan Siti Hartinah (Bu Tien) ibundanya di Sembalun 39 tahun lalu.


Kehadiran Titiek Soeharto bertepatan dengan kegiatan panen bawang putih di Sembalun yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Titiek Soeharto mengatakan, momentum tersebut memiliki makna tersendiri, karena Sembalun memiliki sejarah panjang dalam pengembangan komoditas bawang putih di Indonesia.


Ia mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan, termasuk melalui penanaman bawang putih secara serentak.
“Atas nama Komisi IV DPR RI, kami memberikan apresiasi kepada Polri. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan,” ujarnya.


Menurutnya, upaya mewujudkan swasembada pangan tidak cukup hanya dilakukan melalui penanaman. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan produksi berkelanjutan, penyerapan hasil panen, hingga kepastian pasar bagi petani.


Titiek mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencapai kejayaan dalam produksi bawang putih pada 1994-1995. Saat itu, produksi dalam negeri disebut mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun, kondisi tersebut berubah, sehingga saat ini sekitar 90 persen kebutuhan bawang putih Indonesia masih dipenuhi melalui impor.


“Pertanyaan sederhananya, mengapa kita tidak mampu lagi swasembada? Kita sudah pernah swasembada,” kata politisi Partai Gerindra ini.


Karena itu, target untuk kembali mencapai swasembada bawang putih dalam tiga tahun mendatang dinilai membutuhkan dukungan dan kerja keras seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga BRIN, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, Polri, serta elemen lainnya.


Komisi IV DPR RI, katanya, akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program ketahanan pangan.
Ia menilai penanaman bawang putih secara serentak harus menjadi gerakan yang berkelanjutan dan bukan sekadar kegiatan seremonial. “Penanaman bawang putih serentak bukan seremonial, tetapi harus berkelanjutan,” tegasnya.


Titiek juga mendorong agar Sembalun terus diperkuat sebagai salah satu sentra utama produksi bawang putih nasional. Di sisi lain, daerah-daerah lain yang memiliki potensi serupa perlu dikembangkan agar basis produksi bawang putih Indonesia semakin luas.

Selain peningkatan produksi, aspek tata niaga juga menjadi perhatian. Menurutnya, pemerintah harus memastikan hasil produksi terserap dengan baik sehingga petani mendapatkan kepastian pasar dan keuntungan yang layak.


“Pastikan petani dapat manfaat serta keuntungan yang layak. Kita harus membangun ekosistem bawang putih yang kuat dari hulu sampai hilir,” ujarnya.


Ia menekankan, swasembada pangan tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak bawang putih yang ditanam. Yang tidak kalah penting adalah memastikan petani memperoleh kesejahteraan dari usaha pertanian tersebut. “Swasembada tak cukup hanya menanam, tapi pastikan petani bisa senang,” katanya.


Titiek berharap semangat untuk mengembalikan kejayaan bawang putih nasional dapat dibangun kembali. Dengan penguatan produksi, kepastian pasar, serta sinergi seluruh pihak, Sembalun diharapkan menjadi salah satu motor utama dalam mewujudkan swasembada bawang putih Indonesia.


Ia juga menegaskan perlunya memastikan produksi bawang putih memenuhi kebutuhan dari sisi jumlah maupun mutu, sekaligus memperkuat sistem penyerapan hasil agar petani tidak kesulitan menjual produksinya.

“Bangun kembali semangat mewujudkan swasembada pangan bawang putih,” demikian pesannya. (rus)

Kesulitan Tata Kawasan Pantai Seger

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kesulitan Tata Kawasan Pantai Seger
H. M. Nursiah (Suara NTB/dok)


JAUH sebelum dugaan pungutan liar (pungli) di Kawasan Pantai Seger, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) viral di media sosial (medsos), Pemkab Loteng sebelumnya sudah berupaya menata objek wisata tersebut.


Hanya saja upaya itu belum bisa dilakukan lantaran terkendala persoalan status lahan kawasan tersebut. Beberapa area bahkan disebutkan sudah dimiliki oleh warga. Ada juga yang menyebutkan kawasan tersebut merupakan tanah ulayat adat.


Kepada awak media di kantornya, Rabu (19/8), Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupaya men-clear-kan terkait status lahan Kawasan Pantai Seger. Baru kemudian Pemkab Loteng bisa menentukan langkah penataan. Karena tanpa kejelasan status lahan, pemerintah daerah tentu akan kesulitan untuk mengintervensi terkait pengelolaan dan penataan kawasan tersebut.


“Kita masih koordinasikan terkait status lahannya dulu,” sebutnya terkait desakan agar pemerintah daerah turun tangan menata Kawasan Pantai Seger.
Dalam waktu dekat ini kata Nursiah, pihaknya berencana akan berkoordinasi dengan BPN Loteng serta pihak terkait lainnya untuk memperjelas status lahan Kawasan Pantai Seger.

Jika memungkinkan nantinya Pemkab Loteng akan mengajukan izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) terhadap kawasan tersebut. Dengan begitu Pemkab Loteng bisa turun menata salah satu objek wisata yang ada di Kawasan The Mandalika itu.


Baik itu yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Termasuk soal penataan akses masuk serta pengelolaan parkirnya, sehingga bisa lebih tertib nantinya. Tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat setempat.


Masuknya pemerintah daerah menata objek wisata tersebut lanjutnya juga diharapkan bisa meminimalisir potensi terjadi penyimpangan. Terutama soal pungutan liar (pungli) dan lainnya. Karena turunnya pemerintah daerah juga bersama regulasi.


Sehingga ke depan wisatawan bisa lebih nyaman ketika berwisata di kawasan tersebut. Tanpa khawatir jadi korban pungli atau yang lainnya. “Untuk menyelesaikan persoalan ini butuh koordinasi banyak pihak.

Tidak bisa hanya sendiri oleh pemerintah daerah,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini, seraya menambahkan, untuk saat ini kawasan Pantai Seger masih dikelola oleh kelompok masyarakat setempat. (kir)

Pemprov NTB Finalisasi Dashboard Eksekutif Berbasis Data

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Finalisasi Dashboard Eksekutif Berbasis Data
H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui penyempurnaan rancangan Dashboard Eksekutif Provinsi NTB. Finalisasi rancangan tersebut dibahas dalam kegiatan Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Rabu (19/8).


Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan Dashboard Eksekutif tidak sekadar menjadi media visualisasi data, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis bagi pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan, evaluasi, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan.


Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan pada dasarnya bukan sekadar membangun aplikasi, melainkan mengubah cara kerja pemerintahan agar semakin bertumpu pada bukti, fakta, dan data.


“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Bagaimana pemerintah bertumpu pada intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data,” ujarnya.


Menurutnya, kualitas pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan data sebagai dasar perumusan kebijakan dan pembangunan.
Karena itu, data harus dipandang sebagai salah satu aset strategis pemerintah yang mampu memperkuat pemanfaatan sumber daya lainnya, termasuk sumber daya manusia dan anggaran.


“Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus mengembangkan platform NTB Satu Data sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Platform tersebut diarahkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah dengan penerapan prinsip standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas, serta satu sumber data resmi sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan.


Hingga saat ini, pengembangan NTB Satu Data terus dilakukan, termasuk melalui penataan dan harmonisasi data sektoral. Dari sebelumnya terdapat sekitar 1.961 dataset sektoral, dilakukan proses validasi dan penyederhanaan sehingga pada 2026 menjadi sekitar 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah.


Penataan tersebut dilakukan untuk menghindari duplikasi, perbedaan definisi, maupun kondisi ketika data memiliki judul berbeda tetapi substansi yang sama atau sebaliknya.


“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi,” jelasnya.

Aka sapaan akrabnya juga menekankan pentingnya integrasi data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kualitas kebijakan akan semakin baik apabila data dapat dipertukarkan secara cepat, akurat, dan sesuai kewenangan masing-masing.


Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong integrasi NTB Satu Data dengan berbagai platform pemerintah, termasuk sistem yang dikelola pemerintah pusat.

Integrasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga mulai dijajaki, di antaranya dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur. (ham)

Pertamina Patra Niaga Siapkan Sekenario Distribusi BBM Saat MotoGP 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Siapkan Sekenario Distribusi BBM Saat MotoGP 2026
(Suara NTB/bul) Ahad Rahedi

Mataram (EKBIS NTB) –PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyiapkan skenario khusus untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG selama momentum gelaran MotoGP Mandalika 2026.


Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi sekaligus mencegah antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).


Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan, pihaknya telah memetakan sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan konsumsi, mulai dari jalur kedatangan penonton hingga kawasan sentra akomodasi.


“Sudah kita petakan, termasuk persiapan kedatangan penonton dan wilayah-wilayah sentra akomodasi tempat mereka menginap. Potensi penambahan kebutuhan LPG untuk UMKM dan kuliner juga kita petakan,” kata Ahad.


Menurutnya, setiap gelaran MotoGP selalu diikuti peningkatan konsumsi energi. Untuk MotoGP 2026, Pertamina memproyeksikan konsumsi BBM meningkat sekitar 5-10 persen, sedangkan LPG diperkirakan naik sekitar 5 persen.


Ahad menegaskan, peningkatan konsumsi tersebut telah diperhitungkan dalam perencanaan pasokan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat maupun aktivitas ekonomi selama ajang balap internasional itu diharapkan tetap terpenuhi.


Terkait antrean yang masih terjadi di sejumlah SPBU, Ahad mengatakan kondisi tersebut perlu dilihat berdasarkan penyebabnya. Antrean, menurutnya, tidak selalu menunjukkan kelangkaan produk.


“Kalau masyarakat mengantre, tentunya masyarakat tahu barangnya ada. Bentuk antrean itu menunjukkan masyarakat menunggu karena barangnya ada, bukan barangnya langka,” ujarnya.
Pertamina juga terus mengevaluasi pola konsumsi di lapangan, termasuk peningkatan kebutuhan pada momentum tertentu. Setiap kenaikan permintaan akan menjadi dasar penyesuaian distribusi dan suplai.


Khusus selama tiga hari utama balapan MotoGP Mandalika pada Oktober 2026 ini, Pertamina menyiapkan pola distribusi berbeda. Pengiriman BBM ke SPBU dan lembaga penyalur di sekitar kawasan sirkuit akan lebih banyak dilakukan pada malam hingga dini hari.


“Terutama pada hari-hari balapan, tiga hari utama itu, pengiriman dilakukan malam hari supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat di siang hari. Dini hari kita kirimkan ke SPBU atau lembaga penyalur yang berada di sekitar sirkuit,” jelasnya.


Strategi tersebut diharapkan membuat stok di SPBU tetap aman tanpa menambah kepadatan lalu lintas pada jam-jam sibuk ketika ribuan penonton bergerak menuju maupun meninggalkan kawasan Mandalika. (bul)

Dewan Sambut Baik Masukan Konsepsi, Dana Pokir Diarahkan untuk Pembangunan Rendah Karbon

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dewan Sambut Baik Masukan Konsepsi, Dana Pokir Diarahkan untuk Pembangunan Rendah Karbon
(Suara NTB/ist) HEARING - Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD NTB saat menerima hearing Konsepsi NTB bersama LCDI terkait pembangunan rendah karbon.

Mataram (EKBIS NTB) -Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB bersama Low Carbon Development Indonesia (LCDI) mendorong agar program Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB kedepannya dapat diarahkan untuk kegiatan pembangunan yang memimpin dampak ganda yakni manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Gagasan tersebut disambut baik oleh Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi. Menurutnya gerakan program hijau tidak harus berdiri sendiri akan tetapi bisa berjalan paralel dengan program rutin yang dibutuhkan masyarakat tapi direncanakan bisa berdampak kepada lingkungan.

“Menurut kami, perspektif seperti ini patut dipertimbangkan. APBD pada prinsipnya tidak harus menambah banyak program baru untuk menjadi lebih hijau. Yang diperlukan adalah bagaimana program dan belanja yang memang sudah dibutuhkan masyarakat sekaligus didesain memberikan manfaat ekologis dan berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan emisi,” ujar Sambirang pada Rabu (19/8).

Dia menyebutkan program Pokir DPRD NTB sangat memungkinkan bisa diarahkan untuk berdampak terhadap lingkungan. Mulai dari program pertanian berkelanjutan, peternakan sampai pelestarian lingkungan kawasan hutan, parikan dan kelautan.

“Contohnya pengembangan pakan hijauan ternak, pengolahan limbah ternak menjadi kompos atau biogas, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penanganan sampah di sungai dan pesisir, bantuan bibit dan pengamanan kawasan hutan, serta program pertanian yang tidak hanya membangun infrastruktur usaha tani tetapi juga menjaga keberlanjutan lahan” jelas Sambirang.

Dorongan tersebut disampaikan Konsepsi dan LCDI saat melakukan hearing dengan komisi III DPRD NTB. Terkait penguatan agenda Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan NTB.

“Masukan dari Konsepsi bagi kami sangat produktif karena tidak hanya menyampaikan gagasan normatif mengenai penurunan emisi, tetapi juga membawa hasil telaah terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah serta sejumlah rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan dalam pembahasan RAPBD NTB Tahun 2027,” kata Sambirang.

“Jadi kami sangat menyambut baik ikhtiar teman-teman KONSEPSI untuk melihat APBD dari perspektif pembangunan rendah karbon. Apalagi penurunan emisi telah menjadi bagian dari target pembangunan daerah. Artinya, target tersebut semestinya dapat ditelusuri sampai kepada program, kegiatan dan alokasi anggarannya,” sambungnya.

Menurut Sambirang, sejumlah rekomendasi yang disampaikan cukup menarik untuk didalami secara proporsional. Ada yang dapat ditindaklanjuti melalui penguatan program dan indikator kinerja OPD, ada yang membutuhkan penajaman anggaran, dan ada pula yang berkaitan dengan desain kelembagaan sehingga perlu dikaji dari aspek regulasi, efektivitas organisasi, serta kemampuan fiskal daerah. Seperti usulan pembentukan lembaga atau badan khusus PRKBI.

“Kita ingin masukan masyarakat sipil seperti ini mendapatkan ruang dalam proses pembahasan anggaran. Selanjutnya, kita dapat meminta TAPD dan OPD terkait untuk menjelaskan program mana saja dalam RAPBD 2027 yang secara nyata berkontribusi terhadap target penurunan emisi, berapa alokasi anggarannya, apa indikator output dan outcome-nya, serta bagaimana kontribusinya akan diukur,” katanya lagi.

Ke depan, menurut dia target penurunan emisi tidak hanya kuat di dokumen perencanaan saja, namun lemah ketika diterjemahkan ke dalam APBD. Karena itu dia mengajak eksekutif mulai membangun mekanisme penandaan anggaran atau budget tagging terhadap program-program yang berkontribusi pada pembangunan rendah karbon. (ndi)

1...112113114...1,070Halaman 113 dari 1,070