Beranda blog Halaman 112

BPBD Mataram Pastikan Kekeringan Masih Terkendali

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPBD Mataram Pastikan Kekeringan Masih Terkendali
Budi Wartono (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram memastikan kondisi wilayah masih aman dari dampak kekeringan meski fenomena El Nino masih berlangsung. Ketersediaan air bersih dan pasokan air untuk irigasi di enam kecamatan hingga kini masih berjalan normal.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan pemantauan lapangan, BPBD belum menemukan kondisi kekeringan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat maupun sektor pertanian. Potensi kebakaran akibat musim kemarau juga dinilai masih relatif minim.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Budi Wartono, mengatakan kondisi sumur warga dan saluran irigasi persawahan masih berair. Hingga saat ini, belum ditemukan lahan pertanian yang gagal panen atau tidak dapat ditanami akibat kekurangan air.

“Sampai saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak signifikan terhadap warga maupun pertanian,” ujarnya, Jumat (21/8).

Meski kondisi masih aman, BPBD tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Sebanyak 30.000 liter air bersih disiagakan di enam kantor camat se-Kota Mataram.

Masing-masing kantor camat dilengkapi tandon berkapasitas 5.000 liter. Persediaan tersebut disiapkan untuk merespons dengan cepat laporan masyarakat yang membutuhkan air, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan mandi, cuci, kakus (MCK).

Budi menjelaskan, pengisian tandon akan didukung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial untuk memastikan kesiapan logistik apabila kondisi kekeringan semakin meningkat.

“Ini menjadi bagian dari mitigasi karena berdasarkan prediksi BMKG, El Nino diperkirakan baru berakhir paling cepat pada awal November 2026,” katanya.

Di sisi lain, berdasarkan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, volume air sejumlah sungai memang mengalami sedikit penyusutan. Namun, debit air dari wilayah hulu masih dinilai aman dan tetap mampu mengairi lahan persawahan hingga masa panen.

Kondisi tersebut membuat BPBD menilai situasi kekeringan di Kota Mataram masih terkendali. Kendati demikian, pemantauan dan langkah mitigasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca.

Sementara itu, potensi kebakaran akibat kekeringan di Kota Mataram dinilai relatif kecil. Salah satu faktornya adalah tidak terdapat lahan gambut yang mudah terbakar seperti di sejumlah wilayah kabupaten lain di NTB.

“Saya rasa kalau di Mataram tidak ada (lahan gambut), jadi untuk kebakaran karena kekeringan minim. Tapi, tim tetap melakukan mitigasi dan siaga,” pungkasnya. (pan)

Terkendala Anggaran Pusat, Pembangunan Kantor Baru DPRD NTB Berubah dari Rencana Awal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Terkendala Anggaran Pusat, Pembangunan Kantor Baru DPRD NTB Berubah dari Rencana Awal
Hendra Saputra (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Rencana pembangunan gedung baru kantor DPRD NTB sepertinya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana awal untuk diselesaikan dalam waktu sekali tahun anggaran. Namun pembangunannya diproyeksikan dilakukan secara bertahap atau multiyears. Hal itu terjadi karena kondisi anggaran di pemerintah pusat yang masih sangat terbatas.

Dikonfirmasi terkait hal itu Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra mengatakan bahwa pihaknya tidak masuk dalam urusan kebijakan anggarannya. Sebab hal itu menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat.

“Kalau menyangkut anggaran itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Karena memang anggarannya kan dari APBN. Jadi seperti apa skemanya tergantung pusat,” ujar Hendra saat dikonfirmasi Suara NTB pada Jumat (21/8).

Ditegaskan Hendra bahwa pihaknya di daerah lebih fokus pada persiapan pembangunan saja. Seperti mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pembangunan gedung tersebut.

Disebutkannya sejumlah dokumen teknis seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin). Menjadi konsentrasi dan fokus yang harus disiapkan pihaknya.

“Kalau di kami fokus menyiapkan persiapan UKL-UPL, Amdal Lalin dan lainnya. Kami sudah menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pembangunan gedung tersebut,” kata Hendra.

Namun demikian terlepas dari seperti apa nantinya pembangunan kantor DPRD NTB. Pihaknya di sekretariat dewan akan tetap berupaya maksimal untuk memberikan dukungan kinerja kepada para anggota dewan.

Karena itu meski gedung baru nantinya belum bisa difungsikan, Hendra memastikan aktivitas DPRD NTB tetap berjalan normal. Rapat-rapat komisi masih dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang yang tersedia di kantor DPRD saat ini.

”Kalau ruang rapat komisi masih bisa disiapkan di Kantor DPRD. Cuma ruang fraksi saja di kantor partai masing-masing. Insyaallah tidak terganggu, agenda-agenda anggota tetap berjalan,” jelasnya.

Sebelumnya ditempat terpisah Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengungkapkan kondisi APBN 2027. Dimana dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami penurunan cukup signifikan. Dari sekitar Rp 118 triliun pada tahun 2026, kini hanya berada di kisaran Rp 97 triliun hingga Rp 98 triliun.

Kondisi tersebut dipastikan akan ikut berdampak pada alokasi pembangunan fisik gedung DPRD NTB. Dari kebutuhan awal sekitar Rp 250 miliar, anggaran yang berpotensi dikucurkan pada tahap awal tahun depan diperkirakan belum mencapai Rp 100 miliar. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap. (ndi)

Bronjong Sungai Ancar di Karang Monjok Belum Diperbaiki, PUPR Segera Lapor BBWS

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bronjong Sungai Ancar di Karang Monjok Belum Diperbaiki, PUPR Segera Lapor BBWS
BRONJONG - Kondisi bronjong Sungai Ancar yang rusak akibat banjir tahun lalu di Lingkungan Karang Monjok, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Jumat (21/8/2026). Belum tersebut diperbaiki, PUPR segera lapor BBWS. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I terkait perbaikan atau pembangunan kembali bronjong Sungai Ancar yang rusak diterjang banjir pada 6 Juli 2025 lalu di daerah aliran sungai (DAS) Lingkungan Karang Monjok, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram.

Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat setempat yang hingga lebih dari setahun pascabanjir belum melihat adanya perbaikan pada bronjong yang rusak. Kondisi itu membuat warga khawatir, terutama ketika memasuki musim hujan dan debit Sungai Ancar kembali meningkat.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengakui perbaikan bronjong di kawasan tersebut belum dilakukan. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I agar kerusakan tersebut dapat ditindaklanjuti.

“Coba kita koordinasikan. Mudah-mudahan bisa langsung diintervensi BWS,” ujar Lale, Jumat (21/8).

Ia menjelaskan, BBWS Nusa Tenggara I saat ini masih mengerjakan pembangunan bronjong di sejumlah titik di sepanjang Sungai Ancar. Karena itu, kerusakan bronjong di Karang Monjok akan dilaporkan agar dapat menjadi bagian dari penanganan selanjutnya.

Terkait kemungkinan pekerjaan tersebut dapat direalisasikan tahun ini, Lale mengatakan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan BBWS agar titik di Karang Monjok dapat diprioritaskan.

“Ini masih proses pengerjaan di tempat lain, makanya nanti saya koordinasi lagi,” jelasnya.

Menurut Lale, pengerjaan bronjong dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pekerjaan yang sedang berlangsung. BBWS menyelesaikan satu titik terlebih dahulu sebelum beralih ke titik lainnya, termasuk di Karang Monjok.

Ia menambahkan, pembagian penanganan tersebut juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antara BBWS Nusa Tenggara I dan Dinas PUPR Kota Mataram.

Sementara itu, terkait laporan dari pemerintah kelurahan maupun kecamatan mengenai kerusakan bronjong akibat banjir, Lale mengatakan hingga saat ini belum menerima laporan resmi. Hal tersebut juga berlaku untuk kerusakan bronjong di Karang Monjok yang telah berlangsung lebih dari setahun.

Sebelumnya, Pemkot Mataram mulai melakukan rekonstruksi terhadap sejumlah bronjong yang amblas akibat banjir. Penanganan difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan longsor dan abrasi untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar saat debit sungai meningkat.

Rekonstruksi dilakukan di sejumlah titik, antara lain di Lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Barat, dan Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, terutama di sepanjang aliran Sungai Ancar yang kerap meluap saat musim hujan.

Selain itu, Pemkot Mataram telah mengusulkan pembangunan dan peninggian talud serta pemasangan bronjong di sejumlah titik Sungai Ancar dan Sungai Unus kepada BBWS Nusa Tenggara I. Pekerjaan tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp25 miliar. (pan)

KUR PMI Bank NTB Syariah, Kado Hari Kemerdekaan Bagi Pahlawan Devisa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
MoU Bank NTB Syariah dengan PT Wira Karitas untuk kemudahan fasilitas KUR bagi PMI.

Mataram (Suara NTB)– Dalam suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Bank NTB Syariah memberikan kado spesial bagi para pahlawan devisa asal Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah secara resmi menjalin kerja sama dengan PT Wira Karitas dalam penjaminan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Rabu (19/8/2026).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Utama Bank NTB Syariah, Mataram, ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Aidy Furqan, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Hj. Baiq Nelly Yuniarti, serta Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Kadir. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas sinergi kuat antara pemerintah daerah, instansi pelindungan PMI, dan perbankan syariah daerah.

Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menegaskan bahwa keberadaan PMI memiliki peran yang sangat penting, baik bagi perekonomian keluarga maupun negara. PMI merupakan wujud nyata pahlawan di masa sekarang yang bekerja banting tulang di negeri orang demi menafkahi keluarga sekaligus menyumbang devisa bagi negara.

Oleh karena itu, Bank NTB Syariah berkomitmen penuh (all out) mencari alternatif solusi untuk membantu para sahabat PMI menyiapkan segala kebutuhan dalam rangka keberangkatan bekerja ke luar negeri.

Di samping itu, Nazaruddin menyampaikan bahwa strategi pembiayaan bank daerah harus berakar kuat pada potensi ekonomi lokal, di mana NTB merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia.

“Kalau kita bicara bank daerah, basisnya harus potensi ekonomi lokal. NTB ini bahkan mengalahkan provinsi besar di Jawa dalam hal jumlah pengiriman PMI ke luar negeri. Karena itu, kami istilahnya jemput bola,” ujar Nazaruddin, Rabu (19/8/2026).

Untuk tahap awal kerja sama ini, Bank NTB Syariah menyiapkan pembiayaan KUR PMI sebesar Rp9 juta per calon PMI dengan jangka waktu pengembalian (tenor) selama tujuh bulan. Ke depan, Bank NTB Syariah juga telah menyiapkan berbagai variasi skema pembiayaan lanjutan untuk mendukung penempatan kerja PMI ke kawasan yang lebih luas, termasuk ke Eropa.

“Untuk skema awal ini nilainya Rp9 juta dengan tenor tujuh bulan. Ke depan, banyak skema pembiayaan lain yang siap disalurkan. Termasuk untuk penempatan ke Eropa dengan skema delapan bulan, itu juga bisa kita biayai,” jelas Nazaruddin.

Melalui kemudahan KUR Syariah ini, Bank NTB Syariah berharap dapat meringankan beban biaya persiapan dan keberangkatan calon PMI, membebaskan masyarakat dari jeratan lembaga keuangan non-formal/rentenir, serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan devisa di Tanah Air.(bul)

Puncak HUT Me-76 Dihadiri Wabup Lobar, Pemdes Jagaraga Luncurkan Penggemukan Sapi Program Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Puncak HUT Me-76 Dihadiri Wabup Lobar, Pemdes Jagaraga Luncurkan Penggemukan Sapi Program Desa Berdaya
Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha bersama Kepala OPD, anggota DPRD dapil Gerung - Kuripan Munawir Haris dan Kades Jagaraga M Hasyim hadiri puncak HUT ke-76 sekaligus meluncurkan program penggemukan sapi desa Berdaya Tematik Gubernur NTB.

Giri Menang (EKBIS NTB) – Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menerima program Desa Berdaya Tematik yang menjadi unggulan Pemprov NTB dalam hal ini Gubenur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal. Dari program ini, pihak pemerintah desa setempat mengalokasikan untuk peternakan penggemukan ternak sapi.

Program ini diluncurkan pada perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Desa Jagaraga sekaligus dirangkai HUT ke-81 RI yang  berlangsung Selasa (18/8/2026). Dalam kegiatan yang digelar di Desa Jagaraga itu dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, bersama jajaran pemerintah daerah, Anggota DPRD Lombok Barat Munawir Haris, S.IP., M.AP, Forkopimcam, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat Desa Jagaraga.

Kehadiran Wabup menjadi penyemangat bagi masyarakat Desa Jagaraga. Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat gotong royong seluruh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Umi Nurul menyampaikan apresiasi kepada Pemdes Jagaraga dan seluruh masyarakat yang telah menjaga semangat kebersamaan dalam membangun desa.

Peringatan hari jadi desa diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan desa sekaligus memperkuat komitmen untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kades Jagaraga M. Hasyim ST., menyampaikan terima kasih kepada Wabup dan seluruh pihak yang telah mendukung menyukseskan rangkaian perayaan HUT Desa Jagaraga ke-76.

Kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai menjadi modal penting dalam menjaga persatuan serta mendorong pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Hal berbeda pada HUT Desa kali ini jelas Hasyim, diantaranya peresmian kelompok ternak sapi program Desa Berdaya Tematik dari Gubernur.

“Dan yang berbeda pada momen HUT kali ini, kehadiran Wabup yang berkenan meresmikan Program Desa Berdaya Tematik dari bapak Gubernur ini, secara simbolis penyerahan kepada kelompok ternak,” kata Hasyim.

Pada program desa berdaya Tematik herupa bantuan keuangan khusus (BKK) ke desa bisa dikelola oleh empat lembaga. Diantaranya, Pemdes, BUMDES, Kopdes, dan kelompok masyarakat.

Pihak Desa pun mengambil alih pengelolaan program ini dalam bentuk kandang kolektif dan 12 ekor sapi penggemukan dengan anggaran 300 juta. Selain itu untuk sewa lahan, biaya operasional, pakan dan lainnya. Sesuai juklak dan juknis yang diberikan Pemprov, dana BKK ini dialokasikan melalui APBDes.
Program ini sekaligus menjadi kado pada HUT desa kali ini. Karena dinilai program ini berdampak pada masyarakat desa.

Selain program desa berdaya, ada juga program unggulan Pemkab Lobar 1 Miliar per desa 100 juta per dusun diperoleh pihaknya. Program ini dinilai menjadi solusi atas kondisi fiskal desa yang terbatas dampak pemotongan Dana Desa (DD).
“Dengan program bapak Gubernur Desa Berdaya Tematik, kemudian program 1 Miliar per desa 100 juta itu sangat membantu pemerintah desa, khususnya di desa kami bisa memenuhi hajat hidup masyarakat,”ujarnya.

Karena program yang tidak bisa dialokasikan atau dibiayai dari DD, bisa ditanggulangi melalui program ini. Seperti di desanya mendapatkan alokasi Rp2 Miliar lebih dari Dipa Program 1 miliar per desa dan 100 juta per dusun. Itu dalam bentuk penataan lingkungan, pemasangan paving blok, Pembangunan Aula kuburan, MCK masjid, MCK musholla dan penembokan keliling kuburan.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan ke Wabup agar program yang dianggap menyentuh ke masyarakat ini dilanjutkan. Sehingga program yang telah direncanakan secara jangka panjang pada RPJMDes bisa berkelanjutan dibackup melalui program ini. Pihaknya juga berharap progam ini bisa mengakomodir peningkatan insentif kader posyandu, RT dan armada sampah. Nantinya operator armada ini menjadi tanggung jawab pemdes dan masyarakat. (her)

Sumsel Pelajari Tata Kelola Tambang Rakyat NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
STUDI TIRU - Wagub Sumsel, Cik Ujang diterima Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri dan jajaran saat studi tiru IPR di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/8). (Suara NTB/era)
STUDI TIRU - Wagub Sumsel, Cik Ujang diterima Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri dan jajaran saat studi tiru IPR di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/8). (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belajar bagaimana pengelolaan Wilayah Tambang Rakyat (WPR) untuk menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di. Khususnya terkait dengan proses perizinan dan pengelolaan pertambangan berbasis koperasi.


Dalam kunjungan kerja ke Pemprov NTB yang diterima Wakil Gubernur (Wagub) Hj. Indah Dhamayanti Putri, Wagub Sumsel, Cik Ujang, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan pihaknya untuk mempelajari pengalaman NTB dalam mengelola pertambangan rakyat.

Termasuk dengan bagaimana Pemprov yang saat ini masih menggodok revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai payung hukum retribusi IPR tersebut.


“Kami, Provinsi Sumatera Selatan ini mau belajar dari NTB untuk wilayah penambangan rakyat itu karena di sini sudah mulai perizinannya,“ ujarnya di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis, 20 Agustus 2026.


Menurutnya, Sumsel memiliki potensi pertambangan yang tak kalah melimpah dengan NTB. Selain batu bara dan emas, terdapat pula sejumlah komoditas mineral lainnya seperti galena dan bijih besi. Dengan ditetapkannya IPR di provinsi tersebut, potensi-potensi bumi Sumsel bisa lebih dimaksimalkan.


Ditambah lagi, ia menilai pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan putra-putri daerah. Karena itu, Pemprov Sumsel akan mendorong jajarannya untuk berkomunikasi dengan dinas terkait di NTB untuk mempelajari proses pengadaan hingga penerbitan izin IPR.


“Nah ini kalau memang kooperasi ini berjalan di seluruh Indonesia khususnya di NTB dan Sumatera Selatan nanti yang pertamanya ini akan membantu masyarakat kita dan pasti dampak baik kepada masyarakat kita dan putra-putri daerah sini dan putra-putri daerah Sumatera Selatan,” katanya.


Hasil studi tiru dari NTB ini, sambungnya akan diterapkan di Sumsel, termasuk terkait regulasi dan mekanisme pengelolaan pertambangan rakyat. Adapun potensi pertambangan terbesar di Sumsel yaitu batu bara. Komoditas ini dikatakan telah lama dieksploitasi.


Ia menyebut terdapat lebih dari 100 aktivitas pertambangan batu bara di Sumsel. Selain batu bara, ada juga potensi beberapa komoditas lain, seperti emas, galena, dan batu besi juga dinilai cukup besar.


“Banyak juga mungkin di Sumatera Selatan ada 100 lebih yang menambah batu bara. Emas juga banyak, Galena juga ada. Batu besi juga ada. Sebenarnya kaya memang di situ,” jelasnya.


Dengan potensi sumber daya alam tersebut, ia menegaskan harus diikuti dengan tata kelola yang memberikan manfaat bagi masyarakat daerah. Salah satunya dengan pengelolaan melalui IPR yang dinilai bisa memberi nilai tambah kepada daerah dan masyarakat.


“Nah tinggal bagaimana kekayaan alam di provinsi kita ini kita kelola sendiri oleh putra-putri terbaik kita ini. Sebentar lagi pusat juga akan menetapkan titik WPR di Sumatera Selatan. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 83,” pungkasnya. (era)

Pemprov NTB Ajukan 167 Ribu Elpiji Jelang Maulid

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Ajukan 167 Ribu Elpiji Jelang Maulid
Samsudin (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi NTB ajukan 167 ribu tabung elpiji menjelang hari besar keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 25 Agustus mendatang. Pengajuan dilakukan pada tanggal 19 – 21 Agustus, dan 27 – 29 Agustus untuk memastikan stok aman selama Maulid.


Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan dari total ratusan ribu tabung tersebut, 128.378 tabung disalurkan di Pulau Lombok, sisanya atau sekitar 39.407 tabung disalurkan di Pulau Sumbawa.


“Sudah ada surat permohonan dari Hiswana Migas kepada kami, dan kami sudah menindaklanjuti ke pusat,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 20 Agustus 2026.


Pengajuan tambahan gas elpiji tidak hanya untuk mengantisipasi maulid nabi, tetapi juga persiapan 17 Agustus 2026 kemarin. Saat ini, katanya proses dropping kuota tambahan sudah mulai berjalan secara bertahap setelah pihaknya bersurat secara resmi kepada Hiswana Migas.


“Kemarin kami sudah koordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina untuk penambahan kuota menghadapi 17 Agustus dan Maulid Nabi. Pada prinsipnya permintaan hampir sama dengan tahun lalu, namun proses dropping-nya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” katanya.


Menurutnya, tren konsumsi gas melon selalu mengalami lonjakan pada momentum krusial dan hari besar keagamaan. Karena itu, penambahan pasokan difokuskan melebihi batas permintaan normal guna menjamin ketersediaan stok di tengah masyarakat.


Dinas ESDM NTB bersama kabupaten/kota, Pertamina, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memperketat pengawasan jalur distribusi. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi potensi kelangkaan serta perilaku oknum pengecer yang kerap memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga di luar HET (Harga Eceran Tertinggi).


“Rata-rata ada oknum di tingkat pengecer yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga setinggi-tingginya. Kalau dari SPBE, agen, sampai pangkalan pengawasannya jelas. Yang di tingkat pengecer ini perlu langkah antisipasi bersama, salah satunya melalui operasi pasar,” jelasnya.


Samsudin menambahkan, jika kondisi di lapangan terdesak, Satgas khusus bersama instansi terkait siap diterjunkan untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi penimbunan.


“Kami selalu mengantisipasi penggunaan besar LPG di hari-hari besar. Makanya kami sudah bersurat untuk penambahan stok ke Pertamina,” pungkasnya. (era)

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru
H. Lalu Wiranata (Suara NTB/dok)


KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Wiranata, S.IP., M.A., menegaskan pentingnya hilirisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di NTB.


Hal ini juga disampaikan pada kegiatan Temu Usaha Hilirisasi Sektor Kehutanan yang diselenggarakan BPHL Wilayah IX Kementerian Kehutanan RI di Mataram, belum lama ini.


Wiranata mengatakan, potensi HHBK NTB tidak cukup hanya dimanfaatkan dalam bentuk bahan baku. Pengembangan harus diarahkan pada pengolahan dan peningkatan nilai tambah sehingga mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar dan memiliki daya saing di pasar.


“HHBK tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi. Kita harus mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar. Ketika sudah terstandarisasi dengan baik, pasar akan lebih mudah menerima dan nilai tambahnya juga akan semakin besar bagi masyarakat,” ujarnya.


Sejumlah komoditas HHBK NTB bahkan telah memiliki akses pasar ekspor. Data realisasi ekspor melalui penerbitan Form SKA IPSKA Disperindag NTB tahun 2025 mencatat sejumlah komoditas, di antaranya kelapa, kopi, kemiri, vanili, manggis dan kacang mete.


Menurutnya, capaian ini harus menjadi dasar untuk memperkuat ekosistem hilirisasi dari hulu hingga hilir, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan baku, meningkatkan kualitas pengolahan, memenuhi standardisasi serta memperluas akses pemasaran.


Disperindag NTB juga terus mendorong peningkatan kapasitas IKM, diversifikasi produk, pengembangan sentra atau cluster, serta kemitraan dengan industri dan off-taker. Penguatan standardisasi dan sertifikasi dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar produk semakin siap bersaing di pasar.


Dari sisi pemasaran, berbagai instrumen juga terus diperkuat, antara lain Bale KITA, Program Desa Ekspor, KR-BNN, misi dagang dan pasar lelang sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar produk IKM NTB.


“Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mendampingi dan membina sampai produk bisa dipasarkan. Kita ingin potensi yang ada di hutan terhubung dengan industri dan pasar, sehingga nilai tambahnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.


Ia menambahkan, pengembangan HHBK juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Jika sektor pertambangan memiliki keterbatasan sumber daya, maka potensi hutan dapat terus memberikan manfaat ekonomi selama dikelola dan dijaga secara berkelanjutan.


“Yang kita manfaatkan bukan lagi kayunya, tetapi berbagai hasil hutan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus terdorong untuk menjaga dan memelihara hutan.

Pada akhirnya, pengembangan hasil hutan bukan kayu ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga akan menjadi salah satu kekuatan yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.(bul)

Aset Pemda Diduga Diserobot Investor, Warga Selong Belanak Mengadu ke Dewan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Aset Pemda Diduga Diserobot Investor, Warga Selong Belanak Mengadu ke Dewan
Warga Selong Belanak, Lombok Tengah mengadukan soal dugaan penyerobotan aset pemda dan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan wisata Selong Belanak ke DPRD Lombok Tengah, Kamis (20/8/2026). (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) -Puluhan warga Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (20/8). Kedatangan warga tersebut guna melaporkan dugaan penyerobotan aset milik pemerintah daerah (Pemda) di wilayah tersebut oleh salah satu investor.


Selain itu, warga juga melaporkan dugaan penyalahgunaan dan pelanggaran ruang berupa penggunaan sepadan pantai untuk pembangunan fasilitas wisata. Warga menyebutkan dugaan pelanggaran tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.


Namun sampai saat ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, warga setempat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan mulai terganggu. Mereka kini tidak bisa beraktivitas secara leluasa lantaran maraknya dugaan pelanggaran pemanfataan ruang oleh investor tersebut.


“Lahan yang dulu dijadikan akses masuk ke area pantai saat ini sudah tidak bisa dilewati. Karena lahannya sudah dikuasai oleh investor,” ungkap Sahabudin, perwakilan warga saat pertemuan yang berlangsung di Aula DPRD Loteng.


Ia menjelaskan, yang paling menjadi sorotan warga yakni soal bangunan dan lahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Di mana saat ini bangunannya sudah dirobohkan. Di atas lahan tersebut kini sudah berdiri vila yang dibangun oleh investor.


Kemudian ada juga fasilitas jembatan yang dibangun dengan anggaran cukup besar beberapa tahun lalu, saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Lantaran ada bangunan milik investor yang jadi penghalang.
“Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa di atas asset daerah ada bangunan villa. Apa dasarnya bisa seperti itu?” ujarnya.


Warga pun menduga ada permainan dalam kasus tersebut. Bukan hanya soal penggunaan lahan milik daerahnya. Tetapi juga soal keabsahan dasar hukum bangunan TPI sampai dirobohkan. Warga pun mendesak pemerintah daerah segera turun tangan menyikapi persoalan tersebut.


Jika ada penyimpangan, pemerintah daerah diminta untuk mengambil tindakan tegas. Termasuk soal dugaan penyalagunaan dan pemanfaatan ruang. Di mana banyak area sepadan pantai di kawasan wisata tersebut yang digunakan bukan sesuai peruntukannya. Jangan sampai nanti justru bisa memicu persoalan di tengah masyarakat setempat.


Persoalan tersebut jelasnya, ibarat bom waktu yang bisa meledak kapan saja, jika tidak segera diselesaikan. “Belum lagi soal rencana penataan kampung nelayan serta pedagang di sepanjang pantai Selong Belanak yang sampai saat ini tidak ada kejelasan,” ujar warga lainnya.


Menanggapi aspirasi yang disampaikan warga tersebut, anggota Komisi II DPRD Loteng Rakyatulliwauddin, S.Pd.I., berjanji akan segera menyampaikan ke unsur pimpinan DPRD Loteng. Untuk selanjutnya dijadikan rekomendasi agar bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pihaknya mendukung penegakan aturan di Kawasan Selong Belanak. Jika memang ada pelanggaran hukum, harus ditindak tegas.


“Kita mendukung langkah warga menyuarakan persoalan yang ada kawasan wisata Selong Belanak dan jika memang ada pelangaran, pemerintah daerah kita minta tegas,” ujar politis Partai Demokrat ini.
Menyinggung terkait rencana penataan kawasan wisata Selong Belanak, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Moh. Hatta, memang sudah lama diwacanakan. Namun sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Salah satunya karena terkendala status lahan.

“Tapi pemerintah daerah tetap akan berupaya untuk bisa menata kawasan wisata Selong Belanak supaya bisa tertata dengan baik,” imbuhnya.


Adapun terkait persoalan aset daerah yang diduga dijadikan lokasi pembangunan vila, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng Dedi Hamdani, mengatakan kalau aset tersebut masih tercatat sebagai aset daerah di bawah pengelolaan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan).

Soal pemanfaatan asetnya pihaknya berjanji akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait.
“Yang jelas asetnya masih tercatat sebagai aset daerah. Soal pemanfaatnya sekarang, kita akan koordinasikan dengan dinas terkait,” jawabnya. (kir)

Tak Hanya Andalkan Sembalun, Lotim Siapkan Tujuh Kecamatan Jadi Sentra Bawang Putih

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tak Hanya Andalkan Sembalun, Lotim Siapkan Tujuh Kecamatan Jadi Sentra Bawang Putih
TANAM – Petani sedang menanam bawang putih di Sembalun. Pemerintah Lotim telah mengajukan tujuh kecamatan lain sebagai sentra budi daya bawang putih. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menegaskan, pengembangan bawang putih tidak hanya akan terpusat di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur.

Sedikitnya tujuh kecamatan lain disiapkan menjadi kawasan budi daya guna mendukung program swasembada bawang putih nasional yang saat ini mendapat dukungan penuh dari Kepolisian Republik Indonesia.


Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyambut baik komitmen Kapolri dan jajaran 17 Kapolda dalam mendampingi kelompok tani untuk mempercepat pengembangan komoditas bawang putih. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor yang hingga kini masih mencapai hampir 90 persen dari kebutuhan nasional.


“Kelihatannya pemerintah kita sangat serius untuk berswasembada bawang putih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Kapolri bersama para Kapolda ini berjalan lancar sehingga kelompok tani kita semakin kuat dan benih bawang putih dapat terserap dengan baik,” ujar H. Iron sapaan akrab Bupati Lotim ini menegaskan kepada media di Sembalun, Rabu (18/8/2026)
Ia menjelaskan, sejak beberapa bulan lalu Pemkab Lombok Timur telah mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan hasil panen agar petani tidak kesulitan menyimpan bawang putih, khususnya yang akan dijadikan benih.


Usulan tersebut kini mulai mendapat respons positif. Kapolri disebut akan membangun gudang penyimpanan, sementara Pemkab telah menyiapkan lahan seluas satu hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.


“Petani setelah panen harus punya tempat menyimpan hasilnya. Alhamdulillah, gagasan ini ditangkap oleh Kapolri. Kami juga sudah menyampaikan langsung kepada Menteri Pertanian dan menyiapkan lahan untuk pembangunan gudang,” katanya.


Pembangunan gudang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu menjaga kualitas hasil panen, terutama benih bawang putih yang akan digunakan pada musim tanam berikutnya.
Selain infrastruktur penyimpanan, pemerintah juga menegaskan pentingnya jaminan harga agar petani tidak merugi.

Harga pembelian benih nantinya diharapkan tetap kompetitif dan menyesuaikan harga pasar sehingga petani tidak menjual hasil panennya ke luar daerah.


Lebih jauh, H. Iron mengungkapkan bahwa pengembangan bawang putih di Lombok Timur tidak hanya bertumpu pada Sembalun. Pemerintah daerah telah mengajukan tujuh kecamatan lain sebagai sentra budi daya bawang putih, yakni Pringgabaya, Swela, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Wanasaba, dan beberapa wilayah lain yang sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil bawang putih.


“Dari zaman dulu bukan hanya Sembalun yang menanam bawang putih. Namun untuk benih unggul, kita tetap berharap berasal dari Sembalun karena kualitasnya sudah terbukti,” jelasnya.
Ia menambahkan, produktivitas bawang putih di Lombok Timur cukup menjanjikan, bahkan dapat mencapai lebih dari 16 ton per hektare, tergantung kualitas benih yang digunakan.


Bupati optimistis program pengembangan bawang putih yang didukung pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, dan Polri akan meningkatkan kesejahteraan petani. Apalagi, lebih dari 100 hektare lahan bawang putih yang dibina langsung oleh Kapolri telah memiliki kepastian pasar.


“Petani Sembalun dan petani di Lombok Timur pada dasarnya siap mendukung program ini. Yang penting ada modal, ada pasar, dan hasil panen terserap. Kalau itu terjamin, petani tidak perlu khawatir,” tegasnya.


Dengan dukungan sarana penyimpanan, jaminan pasar, serta perluasan areal tanam di berbagai kecamatan, Lombok Timur diproyeksikan menjadi salah satu pusat pengembangan bawang putih nasional sekaligus memperkuat upaya Indonesia menuju swasembada pangan. (rus)

1...111112113...1,070Halaman 112 dari 1,070