Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 112

MBG Pengaruhi Kenaikan Sejumlah Komoditi Pangan di NTB

By
Marham
-
0
Pedagang di Pasar Karang Jasi Kota Mataram sedang melayani pembeli. Adanya program MBG berpengaruh terhadap harga sejumlah komoditi pangan di pasaran.

Lombok (ekbisntb.com) –

Penerapan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di NTB mulai berdampak pada naiknya harga beberapa komoditi pangan di pasaran. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Dagang Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Endang Sri Wahyuni, S.STP., dalam Bincang Kamisan di Media Center Kantor Gubernur NTB, Kamis, 13 November 2025.

Endang mengungkapkan, sejumlah komoditi sayuran yang menjadi bahan baku program MBG mengalami lonjakan harga, khususnya wortel dan kacang panjang. Menurutnya, pedagang mengaku kenaikan harga tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan dari pelaksanaan MBG.

“Jadi ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga sebagai dampak dari penerapan MBG, seperti wortel dan kacang panjang. Banyak pedagang mengatakan kualitas yang masuk pasar itu kurang bagus, tapi harganya naik,” jelasnya.

Endang menambahkan, pihaknya juga sempat mewawancarai pedagang terkait alasan kenaikan harga komoditas tersebut. Jawaban pedagang relatif sama, yaitu program MBG menjadi faktor penentu naiknya harga. “Bu, itu MBG. Karena MBG,” kata Endang menirukan pengakuan pedagang.

Ia menilai, meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk MBG membuat komoditi sayur tertentu lebih sulit ditemukan di pasar. Kalaupun tersedia, kualitasnya menurun namun dengan harga tinggi.

“Contohnya wortel, yang biasanya beredar di harga Rp14.000 per kg, sekarang sudah Rp28.000 sampai Rp30.000. Lebih dari 100 persen kenaikannya,” ujarnya.

Sementara itu, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Endang menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hasil analisis Dinas Perdagangan menunjukkan sejumlah komoditi diperkirakan mengalami peningkatan harga.

“Ada komoditi yang berpotensi naik seperti daging ayam ras, cabai rawit kecil, cabai rawit, cabai besar merah, dan bawang merah yang mungkin akan mengalami kenaikan 5–10 persen. Apalagi dengan kondisi cuaca saat ini, harga-harga sangat mungkin terpengaruh,” terangnya.

Untuk komoditi beras, lanjutnya, pemerintah akan memperketat pemantauan agar penjualan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi fluktuasi harga menjelang Nataru, Dinas Perdagangan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan mitra lainnya menyiapkan serangkaian operasi pasar atau pasar murah. Langkah ini diharapkan mampu menekan kenaikan harga dan menjaga stabilitas pasokan di masyarakat.

“Operasi pasar akan terus kami lakukan untuk menekan harga komoditi yang naik di pasaran,” tutup Endang. (ham)

KSB Persiapkan Lahan Pembangunan Koperasi Merah Putih

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang anggota TNI tengah mengawasi kegiatan penyiapan lahan lokasi pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh.(ekbis NTB/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini mulai melakukan identifikasi lahan untuk lokasi pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KMP).

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) KSB, Suryaman mengatakan, dalam penyiapan lahan lokasi pembangunan gerai Koperasi Merah Putih itu pemerintah desa/kelurahan langsung berkoordinasi dengan aparat TNI. “Jadi yang handel langsung tentara (TNI), karena instruksi dari pusat seperti itu,” katanya, Kamis 13 November 2025.

Surayaman mengaku, sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan berapa desa maupun kelurahan yang telah final menetapkan bakal lokasi pembangunan gerai Koperasi Merah Putih itu. Namun menurut dia, mengikuti instruksi pusat, setiap tanah milik pemerintah baik itu desa/kelurahan, kabupaten/kota maupun milik provinsi. Selama berada di wilayah desa/kelurahan setempat dan memenuhi kriteria teknis, dapat digunakan sebagai lolasi pembangunan.

“Hasil Rakor kami di provinsi minggu lalu, bahwa untuk luas lahannya minimal harus panjangnya 30 meter dan lebarnya 20 meter. Dan itu harus lokasinya startegis di depan jalan utama,” urainya seraya menambahkan untuk informasi detailnya menjadi kewenangan TNI.

Sementara itu Kodim 1628/Sumbawa Barat yang dikonfirmasi melalui Kepala Staf Kodim (Kasdim), Mayor Agus membenarkan, pihaknya saat ini tengah melakukan identifikasi lahan calon lokasi pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan dan desa. “Iya kita sedang melaksanakan di lapangan sekarang ini,” katanya.

Dari kegiatan identifikasi itu, diakui Agus telah ada beberapa desa yang final menetapkan lahan yang akan digunakan sebagai tempat pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. “Jumlah pastinya belum bisa saya sampaikan. Saya belum dapat update terbaru dari personel di lapangan,” paparnya.

Ditanya kemudian mengenai syarat teknis lahan yang bisa dijadikan lokasi pembangunan koperasi yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut? Agus membenarkan, jika ketentuan lahannya harus minimal seluas 30 x 20 meter persegi. Di mana pada bagian depan dan belakang sepanjang 30 meter sementara sisi kiri dan kanan sepanjang 20 meter. “Ketentuan teknisnya seperti itu. Kurang dari (ukuran) itu, kami tidak bisa menetapkannya,” tukasnya.

Sebagai informasi TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dalam penyiapan lahan dan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih untuk mempercepat program ekonomi kerakyatan. Kemitraan ini melibatkan TNI dalam persiapan lahan dan pengawasan pembangunan, serta dukungan teknis dan disiplin di lapangan, sementara Agrinas bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek pembangunan fisik. (bug)

BRIN Jajaki Kolaborasi Riset dan Inovasi untuk Kemajuan Lombok Timur

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Bupati Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya bersama kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto Wahyu Triatmoko. (ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan kunjungan silaturahmi sekaligus penjajakan kerja sama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto Wahyu Triatmoko, ini membahas sejumlah potensi kolaborasi untuk memajukan daerah, dengan fokus pada penguatan pemerintahan dan pengembangan pariwisata.

Mardyanto menyatakan bahwa kunjungannya ini telah lama diagendakan dan disambut hangat oleh Pemerintah Daerah Lotim. “Alhamdulillah, pak wakil bupati ini sangat welcome dan kami diterima dengan sangat baik,” ujarnya menjawab Suara NTB di Kantor Bupati Lotim, Kamis 13 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, BRIN menawarkan kolaborasi di berbagai bidang. “Kami ingin membuat semacam kolaborasi yang hangat, terutama untuk memajukan daerah,” jelas Mardyanto. Karena fokus pusat risetnya adalah pemerintahan, topik yang dibahas mencakup penguatan pedesaan, inovasi perkotaan, pemerintahan daerah, dan transformasi digital.

Lebih lanjut, Mardyanto mengungkapkan agenda baru BRIN di bawah kepemimpinan yang sekarang, yaitu program pembangunan Science Technopark di setiap daerah. “Saya kira itu suatu momen yang bagus untuk menguatkan ekosistem riset dan inovasi daerah, terutama di Lombok Timur,” tambahnya.

Secara spesifik, Lombok Timur dinilai memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, seperti kawasan Sembalun, yang menjadi daya tarik wisatawan di luar Mandalika. Namun, pengembangan pariwisata ini masih menghadapi tantangan, seperti persoalan sampah dan jaringan antar destinasi wisata.

“Tugas kami untuk mendampingi Lombok Timur mengatasi berbagai permasalahan, termasuk sampah dan problem pengembangan pariwisata lainnya, serta bagaimana pariwisata bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap PDRB,” papar Mardyanto.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lotim H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, menyambut positif komitmen BRIN. Ia menyatakan kunjungan ini memberikan dampak yang besar bagi Lotim, terutama dalam hal pembangunan desa, reformasi birokrasi, dan kelembagaan.

Sebagai langkah konkret, Pemda Lotim akan segera memodifikasi peraturan daerah untuk membentuk Badan Perjalanan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida). “Ketika ada Baperida, maka kebebasan kita untuk bekerja sama dengan BRIN semakin luas,” ujar Edwin.

Edwin juga membeberkan beberapa fokus kerja sama ke depan, yaitu riset untuk mengidentifikasi potensi PAD yang baru, penguatan desa dan BUMDes, serta penanganan kendala pariwisata seperti sampah dan pembangunan jaringan destinasi. (rus)

Bupati Lobi Menteri PU Dukung Pembangunan Jalan dan Irigasi

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim H Haerul Warisin menemui Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta. (ekbis NTB/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengambil langkah proaktif dengan menjemput bola ke Pemerintah Pusat sejumlah program ke kantor kementerian/lembaga yang ada di Jakarta. Salah satu dilakukan dengan melobi langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk mendukung pembangunan jalan dan irigasi.

Dalam rilisnya, Kamis 13 November 2025, Bupati Warisin menyampaikan ia mendatangi kantor Kementerian PU di Jakarta pada hari Selasa 11 November 2025 lalu dan diterima langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.

Pertemuan ini dimanfaatkan Bupati untuk menyampaikan gambaran kondisi infrastruktur  yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pusat. “Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis untuk mendorong penambahan anggaran pembangunan, khususnya infrastruktur dari pemerintah pusat,” ujar H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim ini.

Bupati mengungkapkan sejumlah persoalan mendesak. Di antaranya adalah panjang jalan kabupaten yang masih dalam kondisi rusak dan jaringan irigasi pertanian yang memerlukan perhatian serius untuk mendukung ketahanan pangan.

Lobi yang dilakukan Bupati ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut ditempuh menyusul keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemkab Lotim untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Situasi ini diperparah dengan proyeksi pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Lotim pada tahun 2026 yang diprediksi mencapai lebih dari Rp 329 miliar.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Warisin secara langsung menyerahkan sejumlah proposal teknis penanganan jalan dan irigasi kepada Menteri Dody Hanggodo.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian PU dikabarkan menyambut positif langkah proaktif yang diambil oleh Bupati Lotim. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Lotim yang pada akhirnya akan mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (rus)

Disos Pastikan Stok Bantuan Bencana Aman

By
ekbisntb.com
-
0
 Lalu Samsul Adnan. (ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial Kota Mataram memastikan stok bantuan pangan untuk bencana alam, masih aman. Pendistribusian ke masyarakat tergantung permintaan dari kelurahan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Samsul Adnan menyampaikan, stok bantuan untuk korban bencana alam dipastikan masih aman. Ketersediaan bahan pangan maupun kebutuhan lainnya telah dianggarkan dalam daftar penggunaan anggaran. Bahan pangan siap didistribusikan kapan pun tergantung permintaan dari kelurahan.

“Stok bantuan pangan dan sandang aman. Kita tinggal distribusikan sesuai permintaan,” terangnya dikonfirmasi pada, Kamis 13 November 2025.

Bantuan logistik sedang dikroscek kembali. Jangan sampai kata Samsul, bahan pangan diterima korban bencana alam mengalami kerusakan maupun kedaluwarsa.  Sistem penyediaan bahan pangan harus dipastikan aman sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Mantan Camat Sandubaya mengatakan, banjir yang terjadi pada, Rabu 12 November 2025 tidak ada permintaan pendistribusian bahan pangan ke masyarakat. Eskalasi banjir kemungkinan belum berdampak pada kehidupan masyarakat. “Belum ada permintaan dari kelurahan maupun OPD teknis,” ujarnya.

Pendistribusian bahan pangan pernah didistribusikan ke salah satu lingkungan di Kelurahan Abian Tubuh. Lingkungan itu ditempati oleh delapan kepala keluarga. Mereka terdampak akibat luapan sungai, sehingga mengganggu aktifitas perekonomian mereka.

Untuk kebutuhan korban banjir cendrung makanan siap saji, selimut, air mineral, dan tempat tidur. Kebutuhan dari sisi sandang dan pangan telah disiapkan bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Bagaimana dengan kesiapan dapur umum? Samsul menegaskan, dapur umum siap digunakan kapan dan dimana pun lokasi bencana terjadi. Demikian pula lanjutnya, personil tagana akan dikerahkan untuk menyiapkan makanan untuk masyarakat yang menjadi korban. Namun demikian, makanan dan kelengkapan lainnya dibutuhkan ketika terjadi bencana banjir.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikan (BMKG) bahwa kemungkinkan akan terjadi banjir kurun waktu enam sampai tujuh bulan. (cem)

Lahan untuk Koperasi Merah Putih di Mataram Belum Tuntas

By
ekbisntb.com
-
0
 Jimmy Nelwan (ekbis NTB/pan)

Lombok(ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram masih menghadapi kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan 50 kantor Koperasi Merah Putih (KMP). Hingga pertengahan November 2025, sejumlah lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan belum seluruhnya tuntas disiapkan.

Program pembangunan kantor KMP merupakan bagian dari program Astacita Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, setiap pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyiapkan kantor sebagai fasilitas pendukung operasional Koperasi Merah Putih di daerah masing-masing.

Sesuai ketentuan, kantor KMP harus dibangun di atas lahan seluas 6 hingga 10 are dengan lokasi strategis agar dapat berfungsi optimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, Pemkot Mataram mengaku masih kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena terbatasnya aset lahan milik daerah.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, Jimmy Nelwan, mengatakan pihaknya masih melakukan proses pemetaan aset bersama kecamatan dan kelurahan. Sebagian lahan yang diidentifikasi ternyata merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, maupun pemerintah pusat, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut.

“Sebagian lahan sudah selesai diverifikasi, tapi yang belum kami akan segera ajukan bersama Pak Sekda dan bagian aset,” ujarnya, Kamis 13 November 2025.

Jimmy menjelaskan, koordinasi dengan pihak Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat akan segera dilakukan agar seluruh lahan untuk pembangunan 50 kantor KMP di Kota Mataram dapat dipastikan ketersediaannya.

“Kami akan berkoordinasi lebih lanjut supaya penyiapan lahan ini bisa tuntas. Karena ini bagian dari program nasional,” katanya.

Ia menambahkan, sebagian kelurahan di Mataram memang tidak memiliki aset lahan sama sekali, sementara beberapa lainnya memiliki aset dengan luas yang tidak memenuhi ketentuan minimal. Meski demikian, Jimmy optimistis solusi akan ditemukan.

“Lahan pasti ada, hanya saja memang belum dikoordinasikan. Kita usahakan semua bisa terpenuhi,” tegasnya.

Berdasarkan pendataan awal, terdapat 45 bidang lahan yang telah diusulkan untuk pembangunan kantor KMP di Kota Mataram. Namun, tidak seluruhnya memenuhi persyaratan teknis. Sebagian lahan tidak lolos verifikasi karena luasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pemkot Mataram menargetkan proses penyediaan lahan dapat tuntas dalam waktu dekat, agar pelaksanaan pembangunan kantor KMP bisa segera dimulai sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. Program ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. (pan)

Pemprov NTB Terus Jaga Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan

By
Marham
-
0
0-0x0-0-0#

Mataram (ekbisntb.com) –

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB kembali menggelar Bincang Kamisan di Media Center Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan kali ini mengangkat tema “Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan NTB”, menghadirkan narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., Kepala Bidang Pengembangan Dagang Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Endang Sri Wahyuni, S.STP., dan Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, Dr. Ir. Satrijo Saloko, M.P.

Dalam pemaparannya, Kepala DKP NTB, H. Aidy Furqan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah.

Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tiga tugas utama, yaitu memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi dan pengolahan hasil pangan.

“Maka saya sering menyingkatnya dengan istilah 3K: ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi,” jelas Aidy.

Ia menjelaskan, DKP NTB berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perdagangan dalam menjaga rantai ketersediaan bahan pangan pokok.Untuk memastikan keterjangkauan, DKP NTB secara rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan Bulog, mitra dagang, serta pelaku UMKM.

“Dalam setiap GPM, kami undang mitra untuk menjual komoditas strategis di bawah harga pasar,” ujarnya.

Aidy mencontohkan, dalam kegiatan GPM yang digelar di Lingsar, komoditas minyak dan beras menjadi yang paling diminati hingga cepat habis. Sementara di Lombok Tengah, stok beras justru tersisa karena daerah tersebut merupakan sentra produksi beras.

“Kegiatan GPM kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar,” tambahnya.

Saat ini, DKP NTB memantau 23 komoditas pangan utama, termasuk beras, jagung, gula, minyak, daging, telur, ikan, dan garam. Pemantauan dilakukan melalui panel harga harian guna mengantisipasi fluktuasi harga.

Aidy juga mengakui adanya perbedaan harga Minyakita di sejumlah pasar. “Harga tertinggi tercatat di Pasar Mandalika Rp18.000 per liter, sementara di pasar lain berkisar Rp17.000–Rp17.500. Ini bisa dipengaruhi suplai dan permintaan di pasar setempat,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemprov NTB menempuh langkah-langkah stabilisasi tanpa mengganggu mekanisme pasar. “Kita gelar pasar murah untuk membantu masyarakat, tapi tetap menjaga keseimbangan harga di pasar,” tegasnya.

Meski NTB disebut surplus beras dengan produksi mencapai 1,2 juta ton dari kebutuhan sekitar 875 ribu ton, Aidy mengakui masih ada wilayah yang tergolong rawan pangan, terutama di bagian selatan Kabupaten Lombok Timur.

“Di zona rawan itu, harga cenderung lebih tinggi. Kami antisipasi dengan program bantuan pangan bekerja sama dengan Bulog untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem,” katanya.

Lebih lanjut, Aidy menjelaskan bahwa pengendalian harga beras juga menjadi perhatian nasional. “Presiden menugaskan aparat menjadi Satgas Pengendalian Harga Beras di bawah koordinasi Bareskrim Polri. Di NTB, pelaksanaannya dikomandoi Ditkrimsus Polda NTB, dengan anggota dari DKP, Dinas Perdagangan, dan Bulog,” ujarnya.

“Tugas kita adalah memantau kenapa harga bisa tinggi, kenapa tidak stabil. Kita tidak hanya melihat di pasar, tapi juga menelusuri dari hulunya,” tambahnya. (ham)

Kasat Pol PP NTB: Industri Rokok Legal Harus Dilindungi

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Satpol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, melakukan peninjauan ke pabrik rokok kretek APHT Paok Motong, Lombok Timur

Mataram (Suara NTB) – Di tengah maraknya peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan memukul industri resmi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendukung tumbuhnya industri rokok legal yang taat aturan.

Hal ini ditegaskan Kepala Satpol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, setelah melakukan peninjauan ke pabrik rokok kretek APHT Paok Motong, Lombok Timur. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan perusahaan rokok bercukai di NTB tetap bisa berkembang secara sehat dan berdaya saing.

“Kita ingin memastikan bahwa industri rokok yang legal bisa tumbuh dengan baik di NTB. Karena selain memberikan lapangan pekerjaan, juga menyumbang pendapatan negara melalui cukai. Sementara di sisi lain, kita terus menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan,” ujarnya.

Menurut Fathul Gani, APHT Paok Motong merupakan salah satu contoh keberhasilan industri rokok legal di daerah. Sejak beroperasi tiga tahun lalu, pabrik ini menunjukkan perkembangan yang pesat dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

“Saat ini ada sekitar 238 orang pekerja yang menggantungkan hidupnya di sini sebagai pelinting rokok bercukai. Ini bukti nyata bahwa industri legal bisa memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan pabrik seperti APHT Paok Motong memberikan gambaran positif di tengah situasi nasional, di mana sejumlah perusahaan rokok kretek di berbagai daerah justru terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan pasar dan persaingan tidak sehat dari produk ilegal.

“Kalau perusahaan legal terus ditekan oleh rokok ilegal, dampaknya bukan hanya pada pendapatan negara, tapi juga pada ribuan tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian. Karena itu, kami bersama instansi terkait terus berkomitmen untuk menegakkan aturan secara tegas,” tegas Kasat Pol PP NTB.

Sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi NTB, Fathul Gani memimpin koordinasi lintas instansi bersama Kepolisian, TNI, dan Bea Cukai dalam melakukan operasi penindakan.

Operasi ini, katanya, dilakukan secara terbuka maupun tertutup di berbagai titik rawan peredaran rokok tanpa cukai, baik di tingkat kabupaten/kota maupun jalur distribusi antarwilayah.

“Kita memperluas jangkauan operasi, tidak hanya di pasar-pasar tradisional, tapi juga di toko kelontong, warung, hingga gudang-gudang penyimpanan. Semua dilakukan untuk memastikan pita cukai yang digunakan legal dan sesuai ketentuan,” katanya.

Lebih lanjut, Fathul Gani mengingatkan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan semata-mata soal penindakan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha agar taat terhadap aturan cukai.

“Satgas juga melakukan edukasi. Kita ingin masyarakat tahu bahwa membeli rokok ilegal sama saja mendukung pelanggaran hukum dan merugikan negara. Sedangkan membeli produk legal berarti ikut menjaga lapangan kerja dan pembangunan,” ujarnya menegaskan.

Ia menilai, upaya pemberantasan rokok ilegal dan pembinaan industri rokok legal harus berjalan seimbang.

“Kita harus menindak yang ilegal, tapi juga memberi ruang tumbuh bagi yang legal. Karena dari sinilah keseimbangan ekonomi dan penegakan hukum bisa berjalan beriringan,” demikian Mantan Asiten II Setda NTB dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB ini.(bul)

Jamin Ketersediaan Pangan Masyarakat Pemda Lotim Perkuat Sinergi dengan Bapanas

By
ekbisntb.com
-
0
Pertemuan Bupati Lotim H. Haerul Warisin dengan perwakilan Bapanas di Jakarta, Senin (10/11). (Suara NTB/ist)
Pertemuan Bupati Lotim H. Haerul Warisin dengan perwakilan Bapanas di Jakarta, Senin (10/11). (Suara NTB/ist)

Selong (Ekbisntb) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas dan kecukupan pangan bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, dengan jajaran Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Senin (10/11) lalu.

Dalam rilisnya, Bupati Lotim H. Haerul Warisin menjelaskan pertemuan ini difokuskan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait kebijakan Bapanas yang dapat disinkronkan dengan program-program di tingkat daerah. Bupati Haerul Warisin menyampaikan, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu poin prioritas yang dibahas adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden. Bupati meyakini program ini memiliki dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan di daerah. Untuk itu, Pemda Lotim berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam berkolaborasi dengan Bapanas.

“Kita ingin pangan di Lombok Timur tetap stabil dan mencukupi kebutuhan semua masyarakat,” tegas Bupati Haerul Warisin dalam pertemuan tersebut.

Melalui sinergi ini, diharapkan kebutuhan pangan, baik untuk mendukung kelancaran program MBG maupun untuk memenuhi konsumsi masyarakat sehari-hari, dapat terpenuhi dengan baik.

Selain itu, sinergisitas antara Bapanas dan Pemda Lotim juga diharapkan dapat semakin menguat dalam hal menjamin keamanan dan pengawasan pangan. Rencananya, berbagai program Bapanas akan diimplementasikan di Lombok Timur untuk memastikan pangan yang tersedia aman dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.(rus)

Dompu Upayakan Pembiayaan Kreatif Melalui Pinjaman Daerah ke PT SMI

By
ekbisntb.com
-
0
(Ekbisntb/ist) PERTEMUAN - Bupati Dompu, Bambang Firdaus (paling kiri) didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni dan pejabat teknis lainnya melakukan pertemuan degan pejabat PT SMI di kantornya di Jakarta
(Ekbisntb/ist) PERTEMUAN - Bupati Dompu, Bambang Firdaus (paling kiri) didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni dan pejabat teknis lainnya melakukan pertemuan degan pejabat PT SMI di kantornya di Jakarta

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya mencari terobosan dalam pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah pada 2026. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dijajaki adalah penerapan pembiayaan kreatif melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, sebagai solusi menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Sebagai upaya terobosan, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, S.P., M.M., dan pejabat teknis lainnya melakukan pertemuan degan pejabat PT SMI di kantornya di Jakarta pada Selasa,11 November 2025. Pertemuan ini untuk membahas kemungkinan kerja sama pembiayaan melalui skema pembiayaan kreatif daerah.

PT SMI diwakili langsung oleh direktur keuangan publik dan pengembagan projek, Faris Pranawa yang memaparkan tahapan dan prosedur pinjaman daerah. Bupati Dompu, Bambang Firdaus beserta pejabat teknisnya juga memaparkan sejumlah program prioritas daerah yang berpotensi untuk dibiayai melalui pola pembiayaan kreatif.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus dalam keterangan yang diterima media ini mengatakan, langkah pembiayaan kreatif ini bukan untuk menambah beban daerah, melainkan strategi fiskal untuk mempercepat tahapan pembangunan.

Jika Pinjaman daerah bisa terlaksana melalui PT SMI, tentu tidak akan diarahkan pada kegiatan yang bersifat konsumtif, tetapi diarahkan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat Dompu.

Lebih lanjut, Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni menegaskan, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan kajian kelayakan fiskal dan analisis manfaat ekonomi sebagai prasyarat utama pengajuan pinjaman daerah.

Proses ini juga akan melibatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI, guna memastikan setiap tahapan sesuai dengan mekanisme serta kemampuan fiskal daerah.

Upaya Pemkab Dompu ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dompu mendapat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun anggaran 2026 mengalami pemangkasan sebesar Rp199 miliar dibandingkan tahun anggaran 2025. Kondisi ini tentu akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Sementara tuntutan pembangunan terus meningkat, mulai dari infrastruktur dasar, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Dompu mencoba melakukan terobosan pembiayaan yang bersifat inovatif, kreatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PT SMI Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan RI yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur. (ula)

1...111112113...817Page 112 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami