Beranda blog Halaman 111

Pemprov NTB Pastikan MotoGP Mandalika 2026 Ramah Disabilitas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Pastikan MotoGP Mandalika 2026 Ramah Disabilitas
Ahmad Nur Aulia (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi NTB memastikan perhelatan MotoGP Mandalika 2026 berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, MotoGP Mandalika dirancang ramah disabilitas.

Penyandang disabilitas akan diberikan akses dan penanganan khusus selama MotoGP Mandalika berlangsung.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia pada Jumat, 21 Agustus 2026.


Ia mengatakan, pada tahun kelima penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, pihaknya melakukan evaluasi total. Di tahun ini, kesiapan panitia di daerah dinilai semakin matang karena MotoGP Mandalika bukan lagi merupakan pengalaman pertama.


“Kita sudah hampir biasa lah dalam menghelat MotoGP, tapi tentunya ada catatan-catatan dari penyelenggara yang mungkin ada yang baru, bahwa sekarang akan diberikan akses khusus bagi kaum disabilitas, ya tentunya penanganan juga khusus,” ujarnya.


Dari sisi penjualan tiket, target penonton tahun ini berada di angka 145 ribu. Berdasarkan data terakhir, penjualan tiket disebut telah mendekati 50 persen dari target tersebut.

Sementara itu, untuk kesiapan panitia daerah, berbagai agenda yang selama empat tahun dilakukan kembali dipersiapkan. Mulai dari kesiapan akomodasi, transportasi, hingga side event untuk agenda motor internasional tersebut.


Selain agenda utama di sirkuit, side event juga menjadi perhatian. Mantan Kepala DPMD Dukcapil itu mengaku kegiatan pendukung MotoGP tidak hanya terpusat di dalam sirkuit, tetapi juga tersebar di berbagai kawasan destinasi wisata sehingga masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi.


“Kita harapkan side event ini juga ya walaupun skalanya tidak besar. Tapi ini juga harus dimanfaatkan oleh masing-masing destinasi wisata,” katanya.


Ia berharap, wisatawan yang datang untuk menyaksikan MotoGP tidak hanya menghabiskan waktu di sekitar sirkuit. Mereka juga didorong untuk menikmati kuliner, atraksi dan destinasi wisata yang ada di berbagai kawasan.
Pemprov juga menyiapkan konser musik pada malam setelah rangkaian pelaksanaan MotoGP. Kehadiran artis nasional seperti Judika dan Happy Asmara diharapkan turut menjadi daya tarik bagi penonton.


Aulia juga mendorong kedatangan pembalap dan kru MotoGP bisa memperkenalkan destinasi wisata unggulan di NTB. Pengalaman tahun sebelumnya, katanya ada beberapa pembalap yang berkunjung ke kawasan Gunung Rinjani. Kunjungan pembalap tersebut dinilai bisa menjadi promosi gratis.


“Ya tentunya itu yang semestinya kita harapkan, orang yang datang berkenaan dengan MotoGP tidak hanya menikmati di sekitar sirkuit saja, tetapi ini bisa menikmati semua desinasi-desinasi kita kan gitu loh,” ucapnya.

Untuk promosi destinasi wisata, Pemprov juga akan bekerja sama dengan pelaku industri pariwisata, termasuk travel agent, dengan membuat paket wisata yang menarik bagi pembalap, kru, maupun penonton.


Adapun untuk kesiapan transportasi, Aulia membeberkan transportasi udara, laut, dan darat masih dipersiapkan hingga hari H MotoGP. Untuk transportasi udara, General Manager (GM) Angkasa Pura, jelas Aulia kini tengah menyiapkan extra flight untuk kebutuhan MotoGP.


Begitupun dengan kesiapan transportasi laut dan infrastruktur jalan. Pusat, katanya akan segera memperbaiki sejumlah titik jalan yang rusak di Bypass Mandalika, termasuk juga dengan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan tersebut. (era)

Waktu Mepet, DPRD Lobar Minta Pemkab Fokus Bahas KUA-PPAS APBD-P

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Waktu Mepet, DPRD Lobar Minta Pemkab Fokus Bahas KUA-PPAS APBD-P
(Suara NTB/ist) SERAHKAN - Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha (paling kanan) menyerahkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun 2026 kepada Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi (tengah) dan unsur pimpinan DPRD Lobar.

Giri Menang (EKBIS NTB) -Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun anggaran 2026, resmi disampaikan Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha kepada legislatif. Selanjutnya pembahasan KUA PPAS tersebut dilaksanakan antara legislatif dengan eksekutif.


Mengingat mepetnya waktu penambahan KUA PPAS ini, pihak dewan mengingatkan Wabup agar memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fokus pada pembahasan tersebut. Wabup diminta jangan mengizinkan Kepala OPD tidak berwakil dan keluar daerah sebelum pembahasan ini rampung.


Pada Jumat (21/802026), digelar rapat Paripurna tentang Penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perubahan KUA PPAS Lobar tahun anggaran 2026 di Ruang Sidang DPRD Lobar. Dalam sidang itu, anggota DPRD Lobar, Munawir Haris menyampaikan interupsi bahwa pembahasan ini mepet. Karena itu dewan pun mendapat arahan dari ketua DPRD terkait jadwal pembahasan.

“Nanti pada Minggu besok (pekan depan), kita sepakat tidak boleh dulu kepala dinas keluar daerah,” kata Politisi PAN itu.
Dalam pembahasan KUA PPAS ini diminta agar kepala OPD tidak berwakil, terutama OPD penghasil PAD, termasuk BUMD perlu hadir dalam pembahasan nanti. Ia juga mendorong realisasi program dipercepat.


Menanggapi masukan DPRD itu, Wabup menegaskan pihaknya meminta OPD aktif mengikuti kegiatan untuk percepatan pembahasan sehingga Pemkab segera merealisasikan program untuk kepentingan masyarakat.

Karena sebelumnya akibat situasi program ini belum terlaksana. “Saya minta OPD aktif membahas dengan DPRD, karena APBD harus segera diselesaikan, ya segera terealisasi program untuk masyarakat,” tegasnya.


Dalam penjelasannya Wabup menyampaikan penyusunan rancangan ini dengan menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, serta mengacu pada penyesuaian kebijakan rencana kerja daerah, yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Penyesuaian kebijakan ini didasari oleh perlunya harmonisasi dengan kebijakan nasional, Proyek Strategis Nasional, program prioritas Provinsi NTB dan penyesuaian prioritas daerah, yang tergambar dalam penyesuaian pendapatan dan belanja daerah, serta pemanfaatan Silpa tahun 2025.


Untuk itu, sesuai perubahan dengan RKPD yang telah ditetapkan, fokus pembangunan tersebut diimplementasikan melalui tujuh Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu pemerataan infrastruktur mantap dan konektivitas antarwilayah.

miskinan dan ketimpangan melalui perlindungan sosial adaptif. Penguatan ketahanan lingkungan dan bencana. Transformasi tata kelola berbasis data, digitalisasi dan kolaborasi. Dan memperkuat pembangunan dari desa. (her)

Pendapatan Transfer Meningkat, Pemda KLU Tambah Alokasi Belanja Modal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pendapatan Transfer Meningkat, Pemda KLU Tambah Alokasi Belanja Modal
(Suara NTB/dok) Kusmalahadi Syamsuri

Tanjung (EKBIS NTB) -Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun anggaran 2026 pada Jumat (21/8/2026). Dalam penyampaiannya, eksekutif menyebut adanya penambahan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer.


Untuk diketahui, rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2026 pada paripurna disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT. Ia memaparkan, secara umum Pendapatan Daerah semula diproyeksikan sebesar Rp1,26 triliun lebih, mengalami penambahan sebesar Rp35,3 miliar lebih menjadi Rp1,62 triliun lebih. Pendapatan tersebut terdiri dari kontribusi PAD sebesar 28,12 persen atau Rp360,01 miliar lebih, serta dana transfer sebesar Rp692,21 miliar lebih.


“Pendapatan Transfer meningkat 5,1 persen atau Rp35,3 miliar dari pendapatan semula sebesar Rp656,87 miliar lebih,” ujarnya.
Sementara pada komponen Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara semula diproyeksikan sebesar Rp1,56 triliun lebih, menjadi Rp1,183 triliun lebih.


Terdapat peningkatan belanja sebesar Rp126,54 miliar lebih atau 10,69 persen. Peningkatan ini sekaligus menambah pagu belanja pada APBD-P, meliputi tambahan Belanja Operasional sebesar Rp 39,11 miliar lebih (9,66 persen) dari Rp 871,27 miliar lebih menjadi Rp 964,39 miliar lebih.


Selanjutnya, Belanja Modal semula sebesar Rp55,01 miliar lebih bertambah sebesar Rp34,23 miliar lebih menjadi Rp89,25 miliar lebih. Tambahan sebesar 38,36 persen dari angka belanja modal APBD induk ini diharapkan mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Lombok Utara.


“Komponen Belanja Tidak Terduga (BTT) semula sebesar Rp3,12 miliar dikurangi Rp1 miliar menjadi Rp2,12 miliar,” imbuh Kus.
Sedangkan pada komponen Belanja Transfer, ditambah sebesar Rp150 juta menyebabkan Belanja Transfer meningkat dari Rp127,46 miliar lebih menjadi Rp127,61 miliar lebih.


“Untuk saat ini, pemerintah menganggarkan penerimaan pembiayaan semula Rp35 miliar lebih menjadi Rp126,19 miliar lebih (penerimaan dari Silpa 2025). Serta, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar (untuk penyertaan modal),” tandasnya. (ari)

Aset Daerah Diduga Diserobot Investor, Kepala Dislutkan Loteng Mengaku Sudah Minta Penghapusan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Aset Daerah Diduga Diserobot Investor, Kepala Dislutkan Loteng Mengaku Sudah Minta Penghapusan
(Suara NTB/kir) H. Nurjahman

Praya (EKBIS NTB) – Kasus dugaan penyerobotan aset daerah oleh investor di kawasan wisata Selong Belanak Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng) diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Tengah, H. Nurjahman, S.P., M.M., sudah dilaporkan ke Bagian Aset sejak 2024 lalu.

Bahkan pihaknya mengusulkan agar aset berupa lahan untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebut dihapus, supaya tidak terus-terus menjadi beban bagi Dislutkan Loteng sendiri.


Pasalnya, dari hasil turun lapangan yang dilakukan pihaknya ditemukan kalau di atas lahan tersebut memang sudah berdiri vila yang dibangun oleh investor.

“Sejak saya masuk (jadi Kadislutkan Loteng) tahun 2024 lalu, saya langsung cek kondisi aset tersebut. Dan, memang sudah ada bangunan vila yang berdiri di situ,” ungkap Nurjahman, saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (21/8).


Ia mengaku tidak tahu bagaimana kronologis sampai ada bangunan vila yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 2 are milik daerah tersebut. Karena itu, pihaknya kemudian meminta kepada bagian aset pemerintah daerah supaya aset lahan tersebut dihapus dari daftar aset yang dikelola Dislutkan Loteng. Supaya aset tersebut tidak terus-terusan menjadi beban dari Dislutkan Loteng sendiri.


“Karena di atas lahan tersebut sudah ada bangunan vila yang berdiri ya kita usulkan untuk penghapusan aset,” ujarnya.
Hanya saja sampai saat ini pihaknya belum mengetahui soal usulan penghapusan aset tersebut.

Apakah sudah dilakukan atau belum oleh pihak bagian aset. “Kami hanya mengusulkan agar asetnya dihapus dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Setelahnya itu jadi urusan bagian aset,” sebut Nurjahman.


Sebelumnya pada Kamis (20/8) kemarin, puluhan warga Desa Selong Belanak mendatangi kantor DPRD Loteng, guna mengadukan dugaan penyerobotan aset daerah oleh investor. Di mana lahan TPI yang semestinya dimanfaatkan untuk nelayan setempat justru sudah berubah jadi villa. Warga mengaku kasus tersebut sudah lama terjadi. Tetapi sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah daerah.


Tidak hanya soal aset, warga juga mengadukan soal dugaan pelanggaran dan penyalagunaan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Selong Belanak. Terutama soal penggunaan area sepadan pantai yang saat ini sudah berdiri fasilitas pariwisata. Akibatnya, warga setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan mulai kesulitan untuk beraktivitas.


Pasalnya, banyak lahan yang ada sudah dikuasai oleh investor atau perusahaan. Sehingga mobilitas ke laut dari para nelayan mulai terganggu. Warga pun meminta pemerintah daerah turun tangan dan menindak tegas pelanggaran dan penyalahgunaan ruang yang terjadi. (kir)

Pemkab Loteng Diminta Fokus Tuntaskan Infrastruktur Dasar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Loteng Diminta Fokus Tuntaskan Infrastruktur Dasar
(Suara NTB/kir) Adi Bagus Karya Putra

PADA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diperkirakan bakal memiliki dana segar hingga Rp318 miliar lebih.

Dana itu bersumber dari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp47 miliar serta Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp197 miliar.


Ada juga tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sekitar Rp77 miliar. Melihat cukup besarnya dana siap pakai yang dimiliki Pemkab Loteng tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Adi Bagus Karya Putra mendorong supaya anggaran tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah ini.


Terutama infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas pendidikan hingga kesehatan. “Termasuk juga untuk menyelesaikan utang RSUD Praya kepada pihak ketiga yang mencapai sekitar Rp23 miliar,” ungkapnya saat ditemuai Suara NTB, di kantornya, Kamis (20/8).


Persoalan utang itu penting untuk diselesaikan segera, agar jangan sampai utang tersebut menyebabkan pihak ketiga tidak lagi menyuplai kebutuhan RSUD Praya dan pada akhirnya bisa mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Loteng. “Tidak enak juga kalau utang rumah sakit daerah tidak bisa dibayar,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.


Ia mengatakan, kondisi APBD Loteng tahun ini cukup bagus. Bahkan ada anggaran cukup besar yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah untuk bisa membiayai pembangunan dengan berfokus pada penyelesaian persoalan kebutuhan dasar masyarakat di daerah ini. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat bisa terjawab.


Walaupun mungkin belum bisa seluruhnya. Namun setidaknya ada upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah. Jadi masyarakat tidak terus-terus bersuara gara-gara infrastruktur dasar yang memang menjadi salah satu kebutuhan penting tidak juga diperhatikan oleh pemerintah daerah.


“Untuk infrastruktur jalan misalnya, bisa fokus di wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini banyak dikeluhkan. Karena kondisi masih banyak yang rusak,” sebut anggota Komisi IV DPRD Loteng ini seraya menambahkan, DPRD Loteng pastinya akan mendukung. Asalkan, arah penggunaannya memang benar-benar diperuntukan bagi kepentingan masyarakat banyak. (kir)

PLN NP UP Sambelia Kolaborasi dengan Pokja Wisata Bahari, Sukses Gelar Festival “Gila Merdeka” di Gili Lampu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PLN NP UP Sambelia Kolaborasi dengan Pokja Wisata Bahari, Sukses Gelar Festival “Gila Merdeka" di Gili Lampu
(Suara NTB/ist0 FESTIVAL - Kegiatan Festival Gila Merdeka yang digelar PLN NP UP Sambelia berkolaborasi dengan Pokja Wisata Bahari, Kamis (13/8/2026).

Selong (EKBIS NTB) -Semangat kemerdekaan Republik Indonesia turut dikobarkan dari kawasan pesisir Gili Lampu, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Sambelia berkolaborasi dengan Pokja Wisata Bahari menggelar Festival “Gila Merdeka”, Kamis (13/8/2026).


Festival yang mengusung konsep perayaan kemerdekaan bernuansa bahari tersebut dihadiri perwakilan Polairud, Basarnas, jajaran Pemerintah Desa Padak Guar, pelaku UMKM, pemandu wisata, serta wisatawan.


Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan potensi wisata bahari sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di kawasan timur Lombok.


Ketua Pokja Wisata Bahari, Herman, mengatakan Festival Gila Merdeka merupakan inisiatif bersama untuk menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata bahari. Pelaku UMKM, pemandu wisata, dan berbagai unsur masyarakat turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.


“Pada Festival Gila Merdeka ini kami melibatkan pelaku UMKM, pemandu pariwisata, dan lain-lain. Kami selaku panitia dari Pokja Wisata Bahari sangat menginginkan adanya kegiatan ini. Selain itu Festival Gila Merdeka ini juga menarik minat wisatawan dan meningkatkan kunjungan pariwisata,” ujar Herman.


Beragam kegiatan dikemas untuk memberikan pengalaman berbeda kepada wisatawan sekaligus memperkuat karakter Gili Lampu sebagai destinasi wisata berbasis kelautan. Rangkaian kegiatan di antaranya parade bendera di bawah laut, parade perahu wisata, pelepasan 80 tukik penyu, serta lomba memasak yang melibatkan ibu-ibu di kawasan pesisir.


Herman juga menyampaikan apresiasi kepada PLN Nusantara Power UP Sambelia yang turut mendukung terlaksananya festival tersebut.


“Dalam kegiatan Gila Merdeka ini kami berkolaborasi dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Sambelia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan sehingga Festival Gila Merdeka ini dapat terlaksana,” katanya.


Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut sehingga berbagai kegiatan yang mampu mendongkrak pariwisata dan perekonomian masyarakat pesisir dapat digelar secara berkelanjutan.


Sementara itu, perwakilan PLN Nusantara Power UP Sambelia, Gunadi Febry Sandy, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam festival tersebut tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap pariwisata, tetapi juga merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.


Menurutnya, pelepasan tukik menjadi salah satu kegiatan penting dalam Festival Gila Merdeka karena memiliki pesan konservasi bagi keberlangsungan ekosistem laut.
“Pelepasan tukik ini bukan sekadar simbol atau seremonial, namun sebagai wujud langkah nyata PT PLN Nusantara Power dalam upaya menyelamatkan dan melestarikan masa depan ekosistem laut kita,” tegas Gunadi.


Melalui kolaborasi antara PLN Nusantara Power, Pokja Wisata Bahari, pemerintah desa, pelaku UMKM, pemandu wisata, serta berbagai pihak lainnya, Gili Lampu diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Lombok Timur.


Kegiatan tersebut juga sejalan dengan komitmen PLN Nusantara Power untuk “Go Beyond Power”, yakni tidak hanya berperan dalam penyediaan energi, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.


PLN Nusantara Power UP Sambelia sendiri merupakan unit pembangkitan PLTU Lombok FTP-2 berkapasitas 2×50 MW yang berlokasi di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran pembangkit tersebut diharapkan dapat menambah pasokan listrik bagi sistem kelistrikan Lombok setelah siap beroperasi.


Dengan semangat kemerdekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, Festival Gila Merdeka diharapkan menjadi agenda yang mampu memperkuat promosi wisata bahari sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir Sambelia. Merdeka! Jayalah Indonesiaku! (rus/*)

Lotim Siap Kembangkan Destinasi Wisata Joben Tanpa Ganggu APBD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim Siap Kembangkan Destinasi Wisata Joben Tanpa Ganggu APBD
(Suara NTB/ist) HADIRI - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin (depan, kiri) saat menghadiri Pemberian Tanda Batas Areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan Resort Tetebatu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kamis (20/8).

Selong (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) memastikan pengembangan sektor pariwisata, khususnya penataan kawasan Joben, tidak akan mengganggu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan publik.


Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menghadiri Pemberian Tanda Batas Areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan Resort Tetebatu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kamis (20/8/2026).

membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan pola kolaborasi tersebut, pengembangan destinasi wisata dapat dilakukan tanpa mengurangi porsi anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan dasar masyarakat.


“Joben ini punya sejarah yang panjang. Potensi alamnya lengkap, ada iklim yang sejuk, air terjun, kolam renang dan hutan yang masih asri. Ini yang akan kita kaji penataannya,” tegas H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim.


Menurut Bupati, pemerintah daerah menyambut baik perubahan status Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Status tersebut dinilai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sekaligus membuka peluang percepatan koordinasi dalam pengembangan kawasan wisata.


“Kami menyambut baik dengan status BLU ini. Ada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak selalu bergantung pada kementerian,” jelasnya.


Menyikapi peluang tersebut, Bupati menginstruksikan Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menyusun langkah strategis guna mengoptimalkan peluang kerja sama, termasuk insentif dan potensi penerimaan daerah dari pengembangan kawasan wisata, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.


Pada kesempatan yang sama, Bupati didampingi Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Energi Selaparang Joyo Supeno melakukan penanaman perdana pal tanda batas areal PB-PSWA. Penandaan tersebut menjadi awal pengelolaan area usaha ekowisata seluas 25 hektare.


Penandaan batas wilayah ini dinilai menjadi momentum penting bagi pengembangan kawasan Joben dan sekaligus peristiwa bersejarah bagi Kabupaten Lotim secara keseluruhan. Pemerintah daerah berharap pengembangan tersebut mampu mengangkat potensi wisata Joben, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sektor pariwisata Lotim tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.


Di sisi lain, H. Iron mengajak masyarakat, terutama mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, untuk taat memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam menopang pembangunan daerah.


Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang.


Pemerintah daerah optimistis penataan kawasan wisata akan memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Lotim yang inklusif dan berkeadilan. (rus)

Kunjungan Wisatawan ke Mandalika Tumbuh Paling Tinggi Dibanding Nusa Dua dan Golo Mori

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kunjungan Wisatawan ke Mandalika Tumbuh Paling Tinggi Dibanding Nusa Dua dan Golo Mori
(Suara NTB/bul) Kunjungan wisatawan ke KEK Mandalika

Mataram (EKBIS NTB) –kunjungan wisatawan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencatat persentase pertumbuhan paling tinggi dibanding di KEK lainnya, yaitu Nusa Dua di Bali, dan Golo Mori di NTT.


Sepanjang semester I 2026, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan yang dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC di Lombok ini telah mencapai 685.844 kunjungan.


Angka tersebut tumbuh 17,39 persen dibandingkan periode yang sama 2025. Capaian itu sekaligus melampaui target perusahaan hingga 124,7 persen.
Plt. Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, mengatakan pertumbuhan kunjungan menjadi salah satu indikator semakin kuatnya daya tarik destinasi.


Peningkatan jumlah kunjungan di Mandalika turut diikuti membaiknya tingkat hunian. ITDC mencatat rata-rata okupansi kawasan meningkat dari 44,94 persen pada semester I 2025 menjadi 50,95 persen pada semester I 2026.


Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas wisata di Mandalika mulai memberikan dampak langsung terhadap bisnis akomodasi dan ekosistem pariwisata kawasan.
Pertumbuhan kunjungan diperkirakan masih berlanjut pada semester II 2026. Salah satu pemicunya adalah agenda olahraga internasional MotoGP pada Oktober 2026 ini.


Ajang MotoGP tersebut diproyeksikan kembali menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Arus wisatawan yang datang diperkirakan tidak hanya meningkatkan kunjungan ke kawasan Mandalika, tetapi juga menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, restoran, UMKM dan ekonomi kreatif.


Dibandingkan dua kawasan lain yang dikelola ITDC, Mandalika mencatat pertumbuhan kunjungan paling tinggi. Total kunjungan ke tiga kawasan ITDC sepanjang semester I 2026 mencapai 2.497.458 wisatawan, naik 10,54 persen dibandingkan semester I 2025 sebanyak 2.259.269 kunjungan.


The Nusa Dua di Bali masih menjadi penyumbang terbesar dengan 1.798.004 kunjungan atau tumbuh 8,16 persen. Sementara The Golo Mori di Nusa Tenggara Timur mencatat 13.610 kunjungan atau meningkat 6,90 persen.


Namun, secara pertumbuhan persentase, Mandalika menjadi kawasan dengan kinerja paling agresif. Kenaikan 17,39 persen menunjukkan semakin kuatnya momentum pertumbuhan pariwisata di kawasan tersebut.


Fajar mengatakan ketiga destinasi memiliki karakter yang berbeda. The Nusa Dua dikembangkan sebagai destinasi leisure kelas dunia, The Mandalika sebagai penggerak sport tourism nasional, sedangkan The Golo Mori diarahkan menjadi destinasi MICE premium di Indonesia Timur. (bul)

Jika KUR Rp100 Juta Dimintai Jaminan, Pemprov NTB Persilakan UMKM Lapor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jika KUR Rp100 Juta Dimintai Jaminan, Pemprov NTB Persilakan UMKM Lapor
(Suara NTB/bul) Juita Maya

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi NTB membuka ruang pengaduan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menemukan persoalan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satunya jika pelaku usaha yang mengajukan KUR hingga Rp100 juta justru dimintai agunan tambahan.


Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena pemerintah telah menegaskan bahwa KUR dengan plafon sampai Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan. Pelaku UMKM yang menemukan dugaan pelanggaran diminta tidak ragu menyampaikan laporan kepada Dinas Koperasi dan UMKM NTB.


Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Juita Maya, Jumat, 21 Agustus 2026 mengatakan, ketentuan KUR harus menjadi acuan seluruh lembaga keuangan penyalur. Jika terdapat praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pemerintah daerah siap memfasilitasi pengaduan masyarakat.


“Kalau ada pengaduan dari masyarakat, kita fasilitasi berdasarkan aturan yang berlaku. Aturannya, maksimal Rp100 juta plafon tidak boleh ada jaminan,” ujar Juita.


Selain persoalan agunan, masyarakat juga dapat melaporkan jika menemukan dugaan pungutan biaya yang tidak semestinya maupun praktik percaloan dalam proses pengajuan dan penyaluran KUR.


Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Pengawasan Bergantung Laporan
Juita mengakui pengawasan terhadap pelaksanaan KUR di lapangan tidak mudah dilakukan secara menyeluruh. Dinas Koperasi dan UMKM NTB lebih banyak memperoleh informasi dari debitur atau pelaku UMKM yang secara langsung menyampaikan keluhan.


“Kalau ada laporan dari UMKM, kita bisa tindak lanjuti,” katanya.
Karena itu, pelaku UMKM juga diminta memahami hak dan ketentuan dalam program KUR. Dengan begitu, apabila menemukan proses pengajuan yang diduga tidak sesuai aturan, mereka dapat segera melaporkannya kepada pemerintah.


“Jadi, kalau ada masalah di lapangan, kami minta masyarakat sampaikan. Kami akan fasilitasi sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.


Juita menegaskan ketentuan KUR berlaku bagi seluruh lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur. Pemerintah daerah tidak membedakan bank dalam menindaklanjuti laporan, sepanjang terdapat indikasi persoalan dalam pelaksanaan KUR.


Pemprov NTB juga memiliki mekanisme koordinasi dengan instansi terkait dalam memantau pelaksanaan program tersebut. Salah satunya melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kementerian Keuangan. (bul)

Dewan Dorong Penanganan Kekeringan Secara Gotong Royong

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dewan Dorong Penanganan Kekeringan Secara Gotong Royong
Made Slamet (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Kekeringan di sejumlah wilayah Provinsi NTB telah berdampak signifikan terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat dengan prediksi cuaca kering dari BMKG diperkirakan masih berlangsung cukup panjang.

Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPRD NTB, Ir. Made Selamet, menekankan bahwa penanganan kekeringan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah saja. Tapi semua unsur pemerintah daerah harus gotong royong membantu masyarakat terdampak.

Menurut Made Slamet bahwa yang diperlukan saat ini adalah kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk memastikan kebutuhan dasar warga, khususnya air bersih, tetap terpenuhi.

Dia menilai berbagai instansi memiliki peran masing-masing. Dinas kesehatan, pemadam kebakaran, BPBD, hingga perusahaan daerah penyedia air minum dapat dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan armada yang dimiliki.

“Tidak bisa hanya satu OPD yang diperankan. Semua harus bergerak. BUMN juga harus ikut terlibat, swasta dan pemerintah juga harus terlibat,” jelasnya, pada Jumat (21/8).

Selain pemerintah, ia juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengalokasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut, menurutnya, dapat diarahkan pada penyediaan air bersih maupun kebutuhan dasar lainnya.

Ia mencontohkan pola gotong royong dalam menghadapi kondisi darurat, seperti pelaksanaan pasar murah dengan melibatkan distributor untuk membantu menekan harga kebutuhan pokok. Pola serupa, kata dia, dapat diterapkan dalam penanganan krisis air bersih.

“Jangan sampai masyarakat mendapat petaka atau bahkan meninggal karena persoalan air. Kita tidak bisa hanya berpangku pada satu pihak. Harus semua bergotong royong,” tekannya.

Made Selamet berharap pemerintah segera memetakan wilayah yang mengalami kekeringan dan mengalami krisis air bersih. Data tersebut penting sebagai dasar bagi seluruh pihak dalam menentukan lokasi serta bentuk bantuan yang harus diberikan.

Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini karena kondisi kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung. Dengan kolaborasi lintas sektor, distribusi air bersih diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan. (ndi)

1...110111112...1,070Halaman 111 dari 1,070