Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamuddin Amy, menyampaikan optimisme bahwa BUMD NTB akan semakin “leading” pada 2026. Keyakinan itu disampaikan berdasarkan perkembangan dan proyeksi BUMD NTB pada tahun depan.

Dr. Najam menyampaikan telah mengikui rangkaian rapat bersama Komisi III DPRD NTB dan Laporan langsung kepada Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

Dalam rapat dengan Komisi III DPRD NTB pembahasannya terkait KUAPPAS 2026, Biro Ekonomi hadir bersama para direktur utama BUMD NTB, mulai dari Bank NTB Syariah, Jamkrida NTB Syariah, BPR NTB, hingga PT Gerbang NTB Emas (GNE).

Masing-masing direksi menyampaikan laporan terkait dengan kinerja keuangan, kinerja perusahaan, capaian, dan progres untuk 2026 ke depan.

Komisi III DPRD NTB memberikan masukan, saran dan apresiasi agar Pemprov NTB terus mengawal dan menyehatkan kembali BUMD, terutama menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengganjal di masa lalu.

BUMD NTB adalah pilar untuk peningkatan PAD di masa depan ditengah terjadinya pengurangan anggaran dari Pemerintah Pusat. Karena itu, Mantan Pj. Bupati Kabupaten Sumbawa ini menyampaikan kepada Komisi III bahwa pihaknya sangat concern untuk menuntaskan program-program akhir tahun sekaligus mempersiapkan progres BUMD menuju 2026.

Selanjutnya Dr. Najam bersama BUMD NTB juga melakukan audiensi bersama Gubernur NTB, Lalu. Iqbal. Beberapa hal yang disampaikannya kepada gubernur, diantaranya, pertama, percepatan penguatan PT GNE yang baru saja mendapat penambahan penyertaan modal dasar Rp 8 miliar dalam APBD Perubahan.

Kedua, persiapan RUPS Jamkrida NTB Syariah terkait hasil pansel direktur operasional dan komisaris independen.

“Pak Gubernur memberikan arahan supaya semua pihak harus saling membantu menuntaskan program dan kegiatan akhir tahun ini. Gubernur meminta agar  Sekda, Inspektorat, BPKAD, Biro Ekonomi, dan Biro Hukum melakukan pendampingan, pembinaan, sampai pengawasan terhadap BUMD” jelasnya.

Termasuk pendampingan kepada PT GNE, sehingga dengan adanya pendampingan itu, PT GNE diharapkan segera menggelar RUPS luar biasa dan kembali menguatkan operasional dan ptoduktifitas perusahaan.

Dr. Najam juga memaparkan bahwa suntikan modal akan langsung digunakan GNE untuk mengaktifkan AHU melalui pembayaran pajak tertunda. Dengan begitu, GNE mulai melaksanakan operasional dan bisa RUPS LB serta rapat akhir tahun.

Ia mengungkapkan, GNE optimistis menutup tahun dengan keuntungan meski kondisi perusahaan belum ideal.

“Sampai Oktober, laba sebelum pajak sebesar Rp 202,159 juta,” ungkapnya.

Meski belum pulih penuh, GNE masih mampu menghidupi karyawan dan menjalankan operasional. Bahkan karena banyaknya order, beberapa permintaan konstruksi beton sempat ditolak sementara.

GNE menargetkan deviden sekitar Rp 83,390 juta, sebagai sinyal perusahaan kembali menuju kondisi sehat.

Najamudin menegaskan bahwa pembinaan difokuskan ke depan.

“Yang ke belakang biarlah melalui proses yang berlaku. Itu bagian dari upaya kita membenahi perusahaan.” Tambahnya.

Pada bagian lain, untuk Jamkrida NTB Syariah, Dr. Najam juga memastikan operasional berjalan baik.

“Persoalan di Jamkrida itu tidak ada masalah. Mereka bisa membayar dividen sesuai yang direncanakan,” ujarnya.

Namun, tantangan muncul dari aturan baru POJK terkait modal inti. Saat ini Jamkrida memiliki modal sekitar Rp 58 miliar setelah penyesuaian aset tanah dan bangunan.

“Tapi di 2026 mereka harus sampai angka 75 miliar modal inti,” jelasnya.

Solusinya mulai terlihat dengan komitmen beberapa daerah untuk masuk sebagai pemegang saham, seperti Lombok Tengah serta kabupaten/kota lainnya di NTB.

“Ini yang akan kita dorong di kepengurusan baru supaya mereka bisa tancap gas,” tambahnya.

Bank NTB Syariah juga telah berkomitmen memaksimalkan penjaminan kredit melalui Jamkrida Syariah, sehingga kolaborasi antar-BUMD dipastikan semakin kuat.

Sementara itu, tuntuk BPR NTB tantangannya relatif lebih spesifik.

“Persoalannya hanya satu, menurunkan angka kredit macet menjadi di bawah dua digit, di bawah 10 persen,” tandasnya. (bul)