Beranda blog Halaman 110

Bulog Pastikan Cadangan Beras NTB Aman untuk Kebutuhan Maulid Nabi

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan ketersediaan beras di daerah itu dalam kondisi aman untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

​Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengungkapkan bahwa stok beras yang tersedia saat ini mencapai sekitar 279 ribu ton. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beras di NTB diperkirakan aman hingga 27 bulan ke depan.

​”Stok beras kita saat ini kurang lebih 279 ribu ton dan cukup aman sampai 27 bulan ke depan. Jadi, masyarakat tidak perlu waswas dan panik,” ujar Mara saat mengikuti pemantauan harga di pasar tradisional Bima dan Sumbawa bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 21-22 Agustus 2026.

​Menurut Mara, jaminan ketersediaan stok tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah potensi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan.

​Dalam praktiknya, Bulog tidak hanya mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar sewaktu-waktu. Penyaluran beras juga dilakukan secara rutin setiap hari melalui pasar tradisional, ritel modern, hingga Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Bulog.

​”Kami setiap hari berkoordinasi dengan rekan-rekan di pasar dan TPID untuk menggelontorkan beras ke pasaran,” imbuhnya.

​Dari hasil pemantauan bersama TPID, harga beras secara umum terpantau masih normal. Kendati demikian, terdapat sejumlah titik pasar yang mulai menunjukkan tren kenaikan harga, terutama untuk komoditas beras premium.

​Menanggapi hal tersebut, Mara menegaskan bahwa Bulog siap melakukan intervensi jika kenaikan harga terus berlanjut. Pasokan beras akan kembali digelontorkan secara masif demi menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pasar.

​Langkah ini merupakan bagian dari mitigasi bersama TPID untuk mengantisipasi tekanan harga pangan. Pasalnya, peningkatan aktivitas masyarakat pada momentum Maulid Nabi biasanya berimbas pada naiknya kebutuhan beras dan bahan pangan pokok lainnya.

​Selain menjaga stok komersial, Perum Bulog Kanwil NTB juga terus menggenjot program bantuan pangan. Mara menyebutkan, alokasi bantuan pangan untuk NTB mendapat tambahan sekitar 6 ribu ton.

​Hingga saat ini, realisasi penyaluran untuk alokasi Juli, Agustus, dan September telah mencapai hampir 80 persen.

​”Untuk bantuan pangan, ada penambahan kuota untuk NTB kurang lebih 6 ribu ton. Realisasi penyalurannya sudah hampir 80 persen untuk alokasi periode Juli, Agustus, dan September,” jelasnya.

​Di samping memenuhi kebutuhan lokal, kuatnya cadangan beras di NTB turut membuka peluang redistribusi ke wilayah lain yang mengalami defisit. NTB tidak hanya berposisi sebagai daerah penerima, tetapi juga siap menjadi salah satu lumbung penyangga bagi wilayah tetangga.

​”Cadangan kita sangat cukup. Stok yang ada ini nantinya juga bisa kita kirim ke daerah-daerah defisit, seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya, kita juga pernah menyalurkan ke DKI Jakarta,” tutur Mara.

​Ia kembali mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying). Kombinasi antara stok yang melimpah dan distribusi harian yang masif dinilai sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan publik.

​”Harapannya, dengan ketersediaan stok yang ada, masyarakat tidak perlu waswas. Insya Allah, stok kita sangat aman,” pungkasnya. (r/fan)

Produk UMKM Cempake Binaan Astra Motor NTB Siap Bidik Pasar Ekspor New Zealand

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Berawal dari melimpahnya hasil pertanian yang tak laku dijual dan berakhir menjadi pakan ternak, UMKM Cempake di Dusun Lendang Batah Daye, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil mengubah jagung, singkong, hingga sorghum menjadi produk pangan olahan bernilai ekonomi tinggi.

Perjalanan ini tidak berlangsung secara instan. Didirikan sejak 2014 oleh Maemunah, kelompok usaha ini dibentuk sebagai solusi atas persoalan ongkos transportasi yang lebih tinggi dibanding hasil penjualan bahan mentah ke pasar. Selain itu, kelompok ini digerakkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan desa, khususnya ibu rumah tangga, ibu kepala keluarga (single parent), serta mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

“Dulu jagung dan singkong di desa kami tidak terjual karena hanya untuk makanan ternak seperti burung dan ayam. Singkong bahkan ditinggalkan begitu saja di pematang sawah. Kami juga melihat ibu-ibu yang ditinggal suaminya bekerja ke Malaysia agar punya kegiatan positif,” ujar Ketua UMKM Cempake, Maemunah, Jumat (28/8/2026).

Saat ini, UMKM Cempake mempekerjakan 17 orang anggota perempuan. Di antaranya terdapat tiga mantan TKW asal Arab Saudi dan Malaysia, serta lima ibu kepala keluarga. Usaha ini juga ditopang oleh Koperasi Perempuan Cempake yang beranggotakan 40 orang dengan simpanan wajib bulanan untuk modal usaha bersama.

Titik Balik dan Pembinaan Astra Motor NTB

Setelah sempat bertahan dengan olahan kue basah dan pemasaran terbatas ke pengepul sejak 2015, titik balik UMKM Cempake terjadi pada tahun 2022 ketika Astra Motor NTB mendatangi lokasi usaha mereka. Tertarik dengan potensi olahan tanaman lokal sorghum, Astra Motor NTB mulai melakukan intervensi pendampingan.

Maemunah mengakui, sebelum didampingi Astra, rasa percaya diri para anggota sangat rendah untuk memasukkan produk ke toko modern maupun pusat oleh-oleh.

“Yang paling terasa dari binaan Astra Motor NTB ini awalnya kami tidak percaya diri. Namun, kami didampingi dan diantar langsung oleh tim Astra untuk bertemu pengelola toko oleh-oleh seperti Sasaku, Lestari, hingga NTB Mall (sekarang Bale Kita). Produk kami langsung diterima,” ungkap Maemunah.

Selain edukasi branding dan pembaharuan kemasan (packaging), Astra Motor NTB menyalurkan bantuan mesin pengaduk pada tahun 2023 untuk menggantikan proses aduk manual, serta memfasilitasi pengujian nutrisi produk secara gratis.

Tembus Gelaran MotoGP hingga Pasar New Zealand

Dengan kapasitas produksi harian rata-rata 10 hingga 12 kilogram per varian (jagung, singkong, dan sorghum), lini produk olahan UMKM Cempake kini kian beragam, mulai dari Tortilla Singkoghum, Tortilla Beleleng, opak sorghum, kerupuk sorghum, hingga beras sorghum.

Produk-produk ini tak pernah absen menghiasi gerai UMKM pada ajang internasional MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit. Bahkan, tortilla sorghum kreasi UMKM Cempake telah berhasil lolos kurasi pasar Selandia Baru (New Zealand) dan melakukan pengiriman ekspor sebanyak dua kali.

Keaktifan kelompok usaha ini juga ditunjukkan melalui partisipasi dalam berbagai ajang nasional. Setelah mengikuti pendaftaran SATU Indonesia Awards pada 2025, pada tahun 2026 UMKM Cempake tengah melakoni inkubasi dalam dua program sekaligus, yaitu UMKM BISA dan Astra Export Champion.

“Kami berharap keterlibatan dalam program-program ini makin memperluas jaringan dan jangkauan pasar ekspor kami,” kata Maemunah optimis.

Implementasi Pilar CSR dan Kemandirian Ekonomi

Sementara itu, Adm Fin Manager Astra Motor NTB, Ivan Pratama, menjelaskan bahwa keterlibatan Astra Motor NTB dalam membina UMKM Cempake merupakan perwujudan dari program Income Generating Activity (IGA) Astra.

Program IGA berfokus pada pilar CSR Kewirausahaan yang bertujuan memberdayakan masyarakat kurang mampu dan pelaku UMKM agar mampu tumbuh mandiri.

“UMKM Cempake yang diketuai oleh Ibu Maemunah menjadi salah satu binaan fokus IGA Astra Motor NTB. Melalui pelatihan, bantuan sarana produksi, hingga pembukaan akses pasar, kami berharap masyarakat desa dapat memiliki kemandirian ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Ivan.

Transformasi UMKM Cempake memvalidasi bahwa komoditas pertanian lokal yang mulanya tak dilirik, dapat dinaikkan kelasnya melalui inovasi olahan, penyempurnaan kemasan, kolaborasi pemasaran, serta pemberdayaan kaum perempuan di pedesaan. (fan)

Pembangunan 10 Sumur Bor, Tim BNPB Turun ke Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan 10 Sumur Bor, Tim BNPB Turun ke Sumbawa
(Suara NTB/ils) Muhammad Nur Hidayat


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun ke Kabupaten Sumbawa melakukan pengecekan lapangan terkait usulan pembangunan 10 unit sumur bor dalam. Sumur tersebut nantinya akan dibangun di wilayah yang rutin terdampak kekeringan.


“Alhamdulillah setelah kita usulkan kemarin, tim BNPB langsung turun ke Sumbawa melakukan pengecekan lapangan. Kami berharap agar pembangunannya bisa cepat selesai sehingga bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat kepada Suara NTB, Jumat (21/8).


Sumur bor yang akan dibangun termasuk pemberian bantuan mesin diharapkan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Sumur bor ini juga nantinya akan menggunakan geo listrik,sehingga masyarakat tidak lagi memikirkan sumber listrik yang digunakan untuk menghidupkan mesin air tersebut.


Pihaknya juga telah menerima bantuan dari BNPB senilai Rp378.865.200. Bantuan tersebut terdiri dari pompa alkon 2 merek HP sebanyak 2 unit, pompa pendorong air sungai 6 merek HP satu unit. Tandon air dan dudukan 2 unit, pipa paralon kran 2 paket dan sembako 100 paket.


“Barang-barang ini sudah ada di gudang BPBD, kita distribusikan nanti ketika kondisinya darurat. Sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan nantinya,” jelasnya.


Ia mengimbau kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk segera menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepala BPBD. Surat itu harus dilengkapi laporan mengenai kondisi di lapangan, sebagai dasar penanganan dan penyaluran bantuan air bersih.


“Kita sudah siapkan tiga truk untuk proses penyaluran air bersih ke desa terdampak. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kepala desa di wilayah potensial kekeringan,” ujarnya.


Disinggung terkait wilayah terdampak kekeringan, Dayat menyebutkan saat ini ada 24 kecamatan dan 14 desa yang rutin terdampak kekeringan saat musim kemarau. Sehingga dengan adanya sumur bor tersebut pola distribusi air bersih ke wilayah tersebut bisa diminimalisir.


“14 desa tersebut sudah kita distribusikan air bersih, kami juga akan terus berharap agar sumur bor ini bisa segera terealisasi untuk membantu masyarakat yang rutin terdampak kekeringan,” ucapnya.


Dayat melanjutkan, pola penanganan darurat juga tetap dilakukan pemerintah. Apalagi saat ini pemerintah telah menetapkan status siaga bencana kekeringan selama 123 hari terhitung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober tahun 2026 mendatang.


“Status siaga kekeringan sudah mulai kita tetapkan dan sudah ada beberapa desa yang sudah kita mulai pendistribusian air bersih seperti Desa Hijrah, Kukin, Lenangguar, dan Batu Tering,” ucapnya.


Berdasarkan data lanjut Dayat, ada sekitar 8. 782 kepala keluarga (KK) atau 34. 807 jiwa berpotensi terdampak kemarau periode bulan Juli- Oktober. Dari jumlah tersebut total kebutuhan air bersih untuk di distribusikan ke masyarakat 8. 353. 680 liter.

“Pola distribusi air yang kita lakukan saat ini masih bersifat sporadis (tergantung wilayah yang meminta distribusi air bersih). Kalau untuk keseluruhan kita masih menunggu status tanggap darurat kekeringan,” tukasnya. (ils)

Proyek KNMP di KSB Mulai Dikerjakan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Proyek KNMP di KSB Mulai Dikerjakan
(Suara NTB/bug) Agus Purnawan


Taliwang (EKBIS NTB) -Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mulai memasuki tahap pelaksanaan. Proyek yang berlokasi di Desa Poto Tano dan Desa Labuhan Lalar itu ditargetkan rampung dalam waktu empat bulan.


Kepala Dinas Perikanan KSB, Agus Purnawan mengatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk proyek pembangunan KNMP telah diterbitkan sejak awal Agustus 2026. Dengan terbitnya SPMK, pekerjaan pembangunan KNMP Desa Poto Tano di Kecamatan Poto Tano dan Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang mulai berjalan.


“SPMK-nya sudah terbit sejak awal Agustus. Masa pengerjaannya empat bulan ke depan,” kata Agus, Jumat (21/8).
Menurut dia, pelaksana proyek KNMP di KSB merupakan rekanan yang juga menangani pembangunan program serupa di Kabupaten Bima dan Dompu.

Saat ini, pelaksana telah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. “Di Poto Tano terutama, kegiatan sosialisasinya oleh pelaksana sedang berjalan,” klaimnya.


Agus menyatakan, sosialisasi menjadi bagian penting sebelum pekerjaan fisik berjalan lebih jauh agar masyarakat mengetahui tahapan pembangunan serta mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. “Ini proyek strategis nasional jadi memang masyarakat harus diberi pemahaman secara tuntas,” ujarnya.


Agus kembali memastikan berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan KNMP telah diselesaikan. Salah satu aspek penting yang sebelumnya menjadi perhatian adalah kesiapan lahan. “Untuk persyaratan semuanya sudah tuntas, terutama lahannya,” tegasnya.


Ditunjuknya Desa Poto Tano sebagai salah satu titik KNMP di Pulau Sumbawa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat disyukuri Pemda KSB.

Terlebih dengan statusnya yang ditingkatkan dari rencana awal hanya dijadikan sebagai KNMP Penyangga dengan Desa Bungin di Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi KNMP Utama. Namun, rencana itu berubah dan kini Desa Poto Tano turut ditetapkan sebagai KNMP Utama.


Menurut Agus dengan status KNMP utama prohgram-program perikanan yang ada desa Poto Tano nantinya akan disinergikan dengan program perikanan daerah. Terutama program KSB Maju Luar Biasa klaster perikanan.

“Kolaborasi kedua program itu tentu akan mempercepat akseslerasi pengembangan sektor perikanan kita ke depannya,” imbuh Agus.(bug)

Percepatan Izin Layanan Umum Bandara AMMAN

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Percepatan Izin Layanan Umum Bandara AMMAN
(Suara NTB/ist) KUNKER - Komisi III DPRD KSB saat melakukan kunjungan kerja ke Kemenhub RI, pekan kemarin.


Taliwang (EKBIS NTB) -Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) turut mendukung penuh segera terbitnya izin penggunaan bandara khusus PT AMMAN di Kecamatan Poto Tano untuk pemanfaatan penerbangan umum.


Berbagai langkah dilalukan oleh DPRD KSB, salah satunya melalui Komisi III, yang baru-baru ini mendatangi langsung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI selaku otoritas berwenang menerbitkan izin tersebut.


“Pekan lalu,kami kunjungan kerja ke Kemenhub soal progres pengajuan izin yang diajukan Pemda untuk penggunaan bandara khusus AMMAN untuk pemanfaatan publik itu,” terang Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki. AR, Jumat (21/8).


Berdasarkan keterangan pihak Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Hubungan Udara (Ditjen Hubud), Basuki mengungkap, bahwa kementerian telah menerima permohonan Pemda KSB tersebut. Bahkan Ditjen Hubud telah memeriksa seluruh kelengkapan berkas dan persyaratannya. Dan hasil dari pemeriksaan itu, Ditjen Hubud menyatakan telah terpenuhi dan lengkap.


Setelah dinyatakan lengkap, Kemenhub saat ini telah menyiapkan draf surat keputusan (SK) untuk ditandatangani oleh Menteri Perhuhungan. Basuki mengungkap dalam pertemuannya, pihak Kemenhub mengkonfirmasi bahwa SK itu tinggal menunggu teken menteri semata. “Kami pun bilang ke orang Kemenhub agar bisa dipercepat,” tukas Basuki.


Politisi Partai Golkar ini menyatakan, dalam rangka pemanfaatan untuk umum bandara khusus Poto Tano milik PT AMMAN itu, DPRD dan Pemda KSB seirama. Bahkan soal target Bupati yang berharap pengoperasian umum bandara tersebut dapat diresmikan pada puncak Harlah ke-23 KSB pada tanggal 20 November mendatang juga sama dengan harapan DPRD.


“Maka saat di kementerian kami juga sudah menekankan agar kiranya ijin bisa segera terbit sebelum HUT KSB sehingga bisa operasi November nanti,” tandasnya.


Pemda KSB sangat berkepentingan agar Bandara Poto Tano dapat turut dimanfaatkan melayani penerbangan umum. Bandara tersebut diharapkan tidak saja akan memberi kemudahan akses udara bagi masyarakat, tetapi juga akan menjadi pengungkit luar biasa bagi dunia industri pariwisata daerah.


Bahkan Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah meyakini jika bandara milik PT AMMAN itu akan menjadi kunci utama dalam mengatasi salah satu persoalan yang dihadapi dunia pariwisata KSB yakni aksebilitas daerah lewat transportasi udara.


“Ketiadaan bandara sebagai pintu masuk transportasi tercepat, membuat tingkat kunjungan wisatawan ke KSB tidak dapat terdongkrak signifikan,” imbuh Bupati.(bug)

Sosialisasikan Gerakan Stop Boros Pangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sosialisasikan Gerakan Stop Boros Pangan
(Suara NTB/ist) SOSIALISASI - Kepala DKP KSB, Hj. Nurul Syaspri Akhdiyanti turun langsung mengawal kegiatan sosialisasi ke sekolah sekaligus memberikan bahan bacaan gerakan stop boros pangan.


Taliwang (EKBIS NTB) -Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menyosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) melalui program “Stop Boros Pangan” kepada siswa sekolah dasar.


Sosialisasi dilakukan dengan cara edukatif dan interaktif. Para siswa diajak memahami pentingnya menghargai makanan serta menghindari kebiasaan membuang makanan.


Dalam kegiatan tersebut, siswa diberikan pemahaman mengenai pengertian boros pangan dan dampak makanan yang terbuang terhadap lingkungan serta ekonomi keluarga. Mereka juga diajak menerapkan kebiasaan sederhana, seperti mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya.


Kepala DKP KSB Hj. Nurul Syaspri Akhdiyanti mengatakan, sosialisasi sengaja menyasar anak-anak karena kebiasaan menghargai pangan perlu ditanamkan sejak dini. “Edukasi Stop Boros Pangan ini kami mulai dari usia dini karena kebiasaan menghargai makanan paling efektif ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar,” katanya, Jumat (21/8).


Pada tahap awal pelaksanaan, sosialisasi telah dilakukan DKP di 16 dari 32 sekolah dasar yang menjadi sasaran. Nurul mengurai, kegiatan tersebut baru mencakup tiga kecamatan, yakni Taliwang, Brang Rea dan Brang Ene.


Siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan. Karena itu, sosialisasi akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah berikutnya hingga seluruh sekolah sasaran dapat terjangkau.


“Kami mengajak anak-anak mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Harapannya, mereka dapat menerapkan kebiasaan tersebut di sekolah maupun di rumah,” harap mantan Camat Sekongkang ini.


Nurul menegaskan, sosialisasi Gerakan Stop Boros Pangan ini tidak akan sukses jika semua pihak tidak terlibat. Oleh karena itu, pihaknya juga akan mengajak sekolah dan orang tua ikut memperkuat edukasi tersebut dengan membiasakan anak untuk tidak menyisakan makanan. “Edukasi ini kelihatannya sederhana tapi perlu keberlanjutan.

Makanya orang tua perlu turun tangan juga membiasakan anak-anaknya agar lebih peduli dan bijak dalam mengelola pangan,” imbuhnya.(bug)

Penataan Taman, DLH Alokasikan Anggaran Rp1,2 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penataan TamanDLH Alokasikan Anggaran Rp1,2 Miliar
(Suara NTB/hir) PENATAAN - Salah satu taman median di Kota Bima yang masuk dalam program penataan DLH Kota Bima tahun 2026.


Kota Bima (EKBIS NTB) –Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima mengalokasikan sekitar Rp1,22 miliar untuk penataan empat taman median di tahun 2026. Proses pelaksanaannya baru mencapai sekitar 30 persen dan dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.


“Saat ini penataan baru sekitar 30 persen dan akan dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Kepala DLH Kota Bima Syahrial Nuryadin, Jumat (21/8).


Menurut Syahrial, penataan taman median tidak semata-mata berkaitan dengan estetika kota. Pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari pelayanan yang berkaitan dengan fungsi ruang publik, kenyamanan masyarakat, lingkungan serta kualitas ruang terbuka hijau.


“Khusus untuk penataan taman median, kegiatan ini juga merupakan lanjutan dari pekerjaan dan perencanaan pada tahun sebelumnya,” ujarnya.
Alokasi anggaran tersebut tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan DLH Kota Bima pada 28 Juli 2026.

Seluruh pekerjaan bersumber dari APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026 melalui subkegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.


Empat paket pekerjaan itu meliputi penataan Taman Amahami senilai Rp328,5 juta yang dikerjakan CV Andika Mandiri. Taman Depan Lawata-Wadumbolo senilai Rp318 juta dikerjakan CV Mandiri Usaha Sukses.


Kemudian, Taman Gatot Soebroto Depan Puskesmas Mpunda senilai Rp268,3 juta dikerjakan CV Arga Prima. Sementara, Taman Median Gatot Soebroto-Santi senilai Rp312,2 juta dikerjakan CV Putra Melayu.


Syahrial menjelaskan, penataan median di sejumlah ruas utama tersebut memang dirancang secara bertahap. Kawasan yang masuk dalam konsep penataan antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Soekarno-Hatta, Amahami dan Lawata.

Menurut dia, penataan secara bertahap diperlukan agar kawasan yang telah dikerjakan tidak terputus dengan bagian lain yang masih dalam kondisi lama.


“Kalau penataan hanya dilakukan sebagian kemudian tidak dilanjutkan hasilnya akan terlihat tidak seragam, tidak tuntas dan kurang baik dari sisi estetika kota,” katanya.


Syahrial mengatakan pelaksanaan kegiatan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Karena itu, penataan tidak dipaksakan sekaligus dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.


Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk membangun taman secara berlebihan, melainkan menuntaskan penataan yang telah direncanakan. Penataan taman tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Bima yang Bersih, Indah, Sehat dan Asri. (hir)

Sensus Ekonomi NTB Tembus 112 Persen, Data Usaha Baru Bermunculan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sensus Ekonomi NTB Tembus 112 Persen, Data Usaha Baru Bermunculan
Wahyudin (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahap akhir. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat progres pendataan telah mencapai 112 persen dari sasaran awal.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. H. Wahyudin, MM., mengatakan capaian di atas 100 persen terjadi karena dalam pelaksanaan di lapangan petugas juga menemukan sejumlah unit usaha baru yang sebelumnya belum tercatat dalam sasaran awal.

“Dari sisi pendataan sebenarnya kita sudah lebih dari 100 persen, sekitar 112 persen dari rilis awal,” kata Wahyudin.

Menurutnya, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kelebihan pendataan. Sebab, di lapangan petugas menemukan berbagai kondisi, mulai dari usaha yang sudah tutup, data ganda, hingga unit usaha baru yang belum masuk dalam daftar awal.

Data hasil temuan tersebut kini masih dalam proses penataan dan pemutakhiran oleh BPS. Pendataan sendiri ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026.

Wahyudin menjelaskan, salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah masih adanya sebagian pelaku usaha yang enggan memberikan data. Keraguan tersebut umumnya muncul karena mereka belum memahami secara utuh tujuan dan manfaat sensus ekonomi.

“Memang ada beberapa yang enggan memberikan data. Artinya mereka bertanya, untuk apa data ini,” ujarnya.

Namun, BPS memilih mengedepankan pendekatan persuasif. Petugas memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus serta pentingnya data ekonomi untuk menggambarkan kondisi usaha dan perekonomian secara lebih akurat.

Penolakan Masih Kecil

Wahyudin menambahkan, persoalan penolakan terhadap pendataan tidak menjadi kendala besar dalam pelaksanaan SE 2026 di NTB. Kasus tersebut hanya ditemukan di sejumlah lokasi tertentu.

Salah satu kawasan yang relatif membutuhkan pendekatan lebih intensif berada di beberapa kawasan perumahan elite di Kota Mataram dan Lombok Barat. Yang cenderung lebih berhati-hati ketika didatangi petugas sensus.

“Tidak terlalu besar. Kecil, hanya di beberapa lokasi saja. Itu pun di Mataram dan Lombok Barat, banyak perumahan elite yang kadang agak sedikit sulit,” jelasnya.

Di luar kawasan dimaksud, respons masyarakat dinilai cukup baik. Dukungan juga datang dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga hingga TNI dan Polri.

“Di kabupaten/kota lain, termasuk Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, jarang (ditemukan kendala). Artinya masyarakat memang sangat mendukung kegiatan sensus ini,” katanya.

BPS, lanjut Wahyudin, sebenarnya memiliki landasan hukum untuk menindak pihak yang menolak memberikan data dalam kegiatan sensus. Namun, langkah tersebut menjadi pilihan terakhir. “Pendekatannya persuasif. Kita jarang menggunakan undang-undang itu,” ujarnya. (bul)

Pencairan Dana Desa Berdaya ke 257 Desa Tuntas September

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi NTB memastikan pencairan dana desa berdaya tahap satu kepada seluruh desa penerima manfaat akan tuntas pada bulan September mendatang. Saat ini, dana tersebut telah dicairkan kepada 52 desa di NTB, dengan anggaran mencapai sekitar Rp77,1 miliar.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan, setelah desa menerima transferan dari Pemprov NTB, kini puluhan desa itu sedang memasukkan alokasi dana tersebut ke dalam Pendapatan Desa melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebelum dieksekusi di lapangan.


“Informasi dari kepala dinas desa sedang Musrenbang Desa. Mereka memasukkan uang yang masuk ini sebagai pendapatan desa baru di eksekusi,” ujarnya .


Menurutnya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal selalu menekankan tujuan utama desa berdaya yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa sasaran. Artinya, bukan sekadar penyerapan anggaran, melainkan penguatan keterlibatan dan transparansi publik di tingkat masyarakat desa.


“Pesan penting Pak Gubernur ini tentang kebersamaan. Program untuk desa ini agar masyarakat terlibat agar masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan di desanya. Sehingga bisa mengerjakan bareng dan menngawasi bareng,” ungkapnya.


Adapun dengan munculnya opsi penanganan kekeringan melalui dana desa berdaya, Nelly menegaskan alokasi desa berdaya tematik tidak bisa mendadak dialihkan. Pasalnya, setiap pengajuan anggaran sudah terikat oleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta proposal awal yang telah diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.


“Tidak bisa, karena dana ini sudah ada RAB dan proposalnya yang masuk. Sudah diverifikasi oleh OPD teknis, misalnya pertanian ya oleh Dinas Pertanian, pariwisata oleh Dinas Pariwisata. OPD teknis ini juga wajib membina desa tersebut, jadi kegiatannya tidak bisa tiba-tiba diubah,” tegasnya.


Ia menambahkan, program desa berdaya tematik sejatinya terbagi ke dalam tiga pilar fokus utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan. Namun, jika permohonan sarana pendukung pertanian seperti pompa air telah diusulkan sejak awal dalam kerangka ketahanan pangan, maka hal tersebut tetap dapat direalisasikan.


Terkait sisa desa yang belum menerima pencairan, Nelly membeberkan kendala utama berada pada proses perbaikan (feedback) proposal. Sejumlah berkas proposal yang dikoreksi oleh OPD teknis membutuhkan waktu cukup lama saat dikembalikan ke pihak desa untuk direvisi.


Meski demikian, Bappeda NTB menargetkan seluruh proses transfer untuk 257 desa tuntas pada September mendatang. Dengan begitu, pemerintah desa memiliki waktu efektif pada Oktober hingga Desember untuk mengeksekusi program di lapangan.

“Target kita September ini sudah final seluruhnya untuk 257 desa. Sehingga bulan Oktober, November, dan Desember bisa fokus untuk pelaksanaan. Ini kan pekerjaan-pekerjaan sederhana di desa, supaya tahun depan kita tinggal fokus pada pemantauan dan evaluasi,” pungkasnya. (era)

Buka Pasar Murah Serentak di Bima, Wagub NTB Pastikan Kebutuhan Pokok Terjangkau

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Buka Pasar Murah Serentak di Bima, Wagub NTB Pastikan Kebutuhan Pokok Terjangkau
PASAR MURAH - Pasar Murah Serentak di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Jumat (21/8/2026). (Suara NTB/ist)

Bima (EKBIS NTB) –Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Damayanti Putri membuka kegiatan Pasar Murah Serentak di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembagian sembako kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok.


Pasar murah digelar secara serentak di 10 kabupaten/kota di NTB dengan melibatkan sejumlah pihak, antara lain Perum Bulog, Pertamina dan Bank Indonesia. Pemerintah memastikan kegiatan tersebut menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.


Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur didampingi Asisten III Setda NTB Eva Dewiyani, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lalu Wiranata, Kepala Dinas Kebudayaan Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirawan, Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas PUPR Lalu Wijaya Kusuma serta Kepala Dinas Pertanian NTB Lalu Mirza Amir Hamzah.


“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Kita ingin memastikan kebutuhan pokok tersedia di pelosok desa dan masyarakat mendapatkannya dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.


Selain pasar murah, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi mengenai ketersediaan LPG dan program konversi penggunaan LPG tabung hijau ke Bright Gas. Pertamina memastikan pasokan ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar kegiatan.


Wagub mengatakan, kegiatan pasar murah merupakan bagian dari sinergi lintas sektor pemerintah dengan berbagai lembaga dan BUMN. Pemerintah provinsi, kata dia, akan terus mendorong agar kegiatan serupa dapat dilanjutkan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan dan desa.


Kegiatan di Desa Tambe juga dimanfaatkan Wagub untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan kepala dusun. Sejumlah aspirasi disampaikan, antara lain kebutuhan fasilitas sosial, sarana kegiatan masyarakat, perbaikan infrastruktur lingkungan serta dukungan terhadap kegiatan olahraga desa.


Dalam dialog tersebut, salah satu ketua RT menyampaikan kebutuhan kursi untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan. Wagub merespons aspirasi tersebut dengan memberikan dukungan sebanyak 50 kursi.


Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB. Desa Tambe diarahkan menjadi salah satu desa yang mendapatkan intervensi program tersebut, dengan pendekatan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat.


Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan yang turut hadir menyatakan bahwa pendekatan Desa Berdaya perlu memberi ruang bagi potensi kebudayaan lokal. Menurutnya, tradisi, seni, bahasa, kuliner, kerajinan, sejarah lokal, pengetahuan tradisional dan komunitas budaya merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan desa.

“Desa tidak hanya perlu diberdayakan secara ekonomi, tetapi juga diperkuat identitas, pengetahuan, tradisi dan kreativitas masyarakatnya. Kebudayaan harus hadir di tengah kehidupan masyarakat,” ujarnya.


Pasar Murah Serentak di Desa Tambe ditutup dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis dan doa bersama. Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dengan masyarakat di tingkat desa. (ham)


1...109110111...1,070Halaman 110 dari 1,070