Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun ke Kabupaten Sumbawa melakukan pengecekan lapangan terkait usulan pembangunan 10 unit sumur bor dalam. Sumur tersebut nantinya akan dibangun di wilayah yang rutin terdampak kekeringan.
“Alhamdulillah setelah kita usulkan kemarin, tim BNPB langsung turun ke Sumbawa melakukan pengecekan lapangan. Kami berharap agar pembangunannya bisa cepat selesai sehingga bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat kepada Suara NTB, Jumat (21/8).
Sumur bor yang akan dibangun termasuk pemberian bantuan mesin diharapkan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Sumur bor ini juga nantinya akan menggunakan geo listrik,sehingga masyarakat tidak lagi memikirkan sumber listrik yang digunakan untuk menghidupkan mesin air tersebut.
Pihaknya juga telah menerima bantuan dari BNPB senilai Rp378.865.200. Bantuan tersebut terdiri dari pompa alkon 2 merek HP sebanyak 2 unit, pompa pendorong air sungai 6 merek HP satu unit. Tandon air dan dudukan 2 unit, pipa paralon kran 2 paket dan sembako 100 paket.
“Barang-barang ini sudah ada di gudang BPBD, kita distribusikan nanti ketika kondisinya darurat. Sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan nantinya,” jelasnya.
Ia mengimbau kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk segera menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepala BPBD. Surat itu harus dilengkapi laporan mengenai kondisi di lapangan, sebagai dasar penanganan dan penyaluran bantuan air bersih.
“Kita sudah siapkan tiga truk untuk proses penyaluran air bersih ke desa terdampak. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kepala desa di wilayah potensial kekeringan,” ujarnya.
Disinggung terkait wilayah terdampak kekeringan, Dayat menyebutkan saat ini ada 24 kecamatan dan 14 desa yang rutin terdampak kekeringan saat musim kemarau. Sehingga dengan adanya sumur bor tersebut pola distribusi air bersih ke wilayah tersebut bisa diminimalisir.
“14 desa tersebut sudah kita distribusikan air bersih, kami juga akan terus berharap agar sumur bor ini bisa segera terealisasi untuk membantu masyarakat yang rutin terdampak kekeringan,” ucapnya.
Dayat melanjutkan, pola penanganan darurat juga tetap dilakukan pemerintah. Apalagi saat ini pemerintah telah menetapkan status siaga bencana kekeringan selama 123 hari terhitung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober tahun 2026 mendatang.
“Status siaga kekeringan sudah mulai kita tetapkan dan sudah ada beberapa desa yang sudah kita mulai pendistribusian air bersih seperti Desa Hijrah, Kukin, Lenangguar, dan Batu Tering,” ucapnya.
Berdasarkan data lanjut Dayat, ada sekitar 8. 782 kepala keluarga (KK) atau 34. 807 jiwa berpotensi terdampak kemarau periode bulan Juli- Oktober. Dari jumlah tersebut total kebutuhan air bersih untuk di distribusikan ke masyarakat 8. 353. 680 liter.
