Beranda blog Halaman 106

Limit Kelola Sumber Air Darat, PDAM KLU Sebut Hanya Bisa Sentuh 20 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Limit Kelola Sumber Air Darat, PDAM KLU Sebut Hanya Bisa Sentuh 20 Persen
Ramadhan Jayadi (Suara NTB/ari)

Tanjung (EKBIS NTB) – PDAM Lombok Utara terus menjadi sorotan masyarakat di tengah krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno. Alih-alih mengelola pelanggan di dua pulau tersebut secara mandiri melalui perpipaan bawah laut, PDAM bersikeras melanjutkan kerja sama dengan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), bahkan dengan peralihan metode SWRO ke Beach Well.

Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung (ADG), Ramadhan Jayadi, S.Pd., kepada wartawan Senin (24/8/2026) mengakui, alasan mendasar PDAM tidak mengelola pelanggan Trawangan dan Meno melalui jalur pipa bawah laut, adalah karena limit akses terhadap sumber air yang ada.

Ramadhan menjelaskan, seluruh sumber air yang ada di daratan Lombok tidak bisa dikelola sendiri oleh PDAM. Sebaliknya, pengelolaan sumber terbatas di angka 20 persen dari seluruh pasokan yang tersedia. Sedangkan 80 persennya digunakan oleh masyarakat untuk irigasi pertanian, maupun pengelolaan air bersih untuk mandi cuci kakus (MCK) melibatkan program Pamsimas ataupun Pamdes.

Keterbatasan akses tersebut turut memengaruhi cakupan pelayanan di seluruh rumah tangga maupun pelanggan lembaga usaha di Kabupaten Lombok Utara.

“Cakupan pelayanan kita 38 persen, dari seharusnya 42 persen. Ini karena semua sumber tidak boleh dikelola sendiri oleh PDAM. Dari semua sumber yang ada, maksimal yang bisa dikelola hanya 20 persen,” ujarnya.

Ramadhan melanjutkan, spesifik terhadap pelanggan di kawasan wisata tiga Gili, akses distribusi jaringan perpipaan terdekat adalah berasal dari sumber Jongplangka, Kecamatan Gangga. Sumber air yang siap salur di Tanjung dan Pemenang nyaris tidak ada.

“Ke Pemenang saja, jarak jangkauannya 28 meter (dari Gangga),” imbuhnya.

Ia juga mengakui, akademisi dari Universitas Brawijaya, pernah datang mengkaji sumber air dan struktur tanah di Lombok Utara. Ramadhan menyatakan, bahwa berdasarkan kajian tersebut diketahui struktur tanah di Lombok Utara merupakan batuan apung yang tidak mampu menampung air hujan dalam waktu lama.

Tidak hanya itu, para akademisi tersebut juga mempelajari sumber air tawar pada titik Seven Spring Water di Dusun Kerakas, Desa Segara Katon, kecamatan Gangga. Namun, sampai saat ini hasilnya belum diberitahukan kepada Pemda, termasuk PDAM.

Ramadhan menyebut, pasokan air untuk PDAM saat ini berasal dari 10 sumber. Kendati demikian, PDAM masih terus menambah sumber-sumber potensial yang mendukung cakupan kebutuhan debit PDM.

Lantas, bagaimana dengan pipa bawah laut?

“Tidak mustahil, silahkan saja. Yang penting ada kajian (yang mendukung). Karena di tahun 2016, ada wacana sumber dari Sekeper dibawa ke Gili. Dampaknya ada protes masyarakat yang terjadi saat itu,” tandasnya. (ari)

Berawal dari Facebook, Anyaman Ketak Fatih Craft Lombok Tembus Ketatnya Pasar Internasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Berawal dari Facebook, Anyaman Ketak Fatih Craft Lombok Tembus Ketatnya Pasar Internasional
PRODUKSI - Para pekerja yang terlibat dalam produksi ketak ekspor Fatih Craft Lombok.(Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Tak ada yang menyangka, perkenalan melalui Facebook menjadi pintu bagi produk anyaman ketak asal Lombok menembus pasar internasional. Berawal dari usaha yang selama bertahun-tahun hanya menyasar pasar lokal, PT Fatih Craft Lombok kini mampu mengirim produk home décor ke berbagai negara di dunia.

Kisah inspiratif ini datang dari H. Sapriadi, pemilik PT Fatih Craft Lombok. Pemilik tiga kontainer home décor anyaman ketak yang diekspor ke Jerman, Belgia dan Malaysia, yang dilepas Pemerintah Provinsi NTB, Senin, 24 Agustus 2026, oleh Ketua Dekranasda NTB, Hj. Sinta Iqbal, bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, H. Lalu Wiranata, serta stakeholder terkait.

Perjalanan usahanya tidak berlangsung instan. Berbagai tantangan dan rintangan harus dilalui sebelum produk kerajinan Lombok mampu menembus pasar global. Sapriadi menceritakan, usaha kerajinan mulai digelutinya sejak 2011. Selama hampir satu dekade, produk Fatih Craft Lombok masih dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, Jawa, Jakarta, dan Bali.

Baru pada 2021, ia mulai mengambil langkah lebih besar dengan melakukan ekspansi ke pasar internasional. “Karena saya bermimpi produk Lombok ini langsung dikenal oleh negara luar,” kata Sapriadi.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, berbagai cara dilakukan. Selain membangun jaringan secara mandiri, Fatih Craft juga bekerja sama dengan pemerintah dan mengikuti berbagai kegiatan promosi serta pameran untuk memperkenalkan produk kerajinan Lombok ke pasar luar negeri.

Salah satu titik balik terjadi ketika Sapriadi berkenalan dengan calon pembeli asal Jerman melalui Facebook pada 2022. Dari komunikasi di media sosial itu, keduanya kemudian sepakat bertemu. Sapriadi bahkan mengundang calon pembeli tersebut datang langsung ke Lombok.

“Awalnya mereka tidak mau ke Lombok, mau sampai ke Bali. Tapi kami lobi sehingga mereka mau ke Lombok,” ceritanya.

Pertemuan tersebut menjadi awal kerja sama. Setelah melihat langsung proses produksi dan berdiskusi mengenai produk, pembeli asal Jerman itu akhirnya melakukan pemesanan.

Dari komunikasi sederhana melalui Facebook, jaringan pasar Fatih Craft Lombok kemudian berkembang ke negara lain.

Untuk pasar Belgia, Sapriadi memperoleh informasi calon pembeli dari seorang teman. Ia kemudian mencari kontak perusahaan tersebut melalui internet dan menghubunginya secara langsung.

Komunikasi itu berbuah hasil. Pihak pembeli di Belgia kemudian meminta perwakilannya di Indonesia menghubungi Fatih Craft Lombok hingga akhirnya terjadi pemesanan.

Sementara pasar Malaysia diperoleh melalui pameran yang digelar Kementerian Perdagangan di Jakarta. Pertemuan dalam pameran itu membuka peluang kerja sama hingga produk Fatih Craft Lombok diminati pasar Malaysia.

Sejak mulai melakukan ekspor pada 2023, Fatih Craft Lombok terus memperluas pasar. Hingga kini, perusahaan tersebut telah melakukan beberapa kali pengiriman ke tiga negara.

“Untuk saat ini yang kelima,” kata Sapriadi ketika ditanya mengenai jumlah pengiriman ekspornya.

Jerman menjadi salah satu pasar utama dengan frekuensi pengiriman paling banyak. Hingga ekspor kali ini, Fatih Craft Lombok telah melakukan lima kali pengiriman ke Jerman. Sementara pengiriman ke Belgia telah memasuki kali kedua dan Malaysia kali keempat.

Sapriadi mengatakan, permintaan dari para pembeli luar negeri sejauh ini masih dapat dipenuhi. Produksi disesuaikan dengan pesanan dan target waktu yang diberikan pembeli.

“Sesuai permintaan buyer, kita penuhi targetnya. Karena mempunyai target waktu, sehingga harus kita penuhi target waktu yang sudah diberikan kepada kita,” jelasnya. (bul)

Lakukan Desain Ulang  

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lakukan Desain Ulang
Ahmad Nur Aulia (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi NTB mendesain ulang Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pasca-kebakaran yang melalap habis kompleks desa adat yang terjadi pada Sabtu (22/8) malam sekitar pukul 22.00 Wita tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, menegaskan desain ulang tersebut harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Serta dipastikan akan ada mitigasi kebakaran guna mengurangi risiko terjadinya kembali kebakaran.

“Ya tentunya tadi seperti yang tadi disampaikan, bahwa ini juga harus benar-benar ramah daripada lingkungan. Dan mitigasi kebocoran juga masuk juga,” ujarnya.

Dalam upaya mengantisipasi risiko kebakaran, Aulia menilai penanganan tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana dan alat pemadam kebakaran. Edukasi serta aturan bagi masyarakat dan wisatawan yang berada di kawasan desa juga dinilai penting.

“Selain daripada sarana perasana, tapi Treatment-nya  juga. Treatment-nya itu bagaimana orang yang tinggal di sana, bagaimana orang yang berkumpul di sana juga tentunya harus menjaga. Membuat awig-awig atau aturan-aturan untuk tidak sembarangan bisa mengelola sumber-sumber api,” sambungnya.

Ia juga menyebut, kebakaran yang menimpa desa adat yang telah berusia ratusan tahun tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan desa-desa wisata lainnya. Desa Sade nantinya diharapkan dapat menjadi contoh atau role model dalam pembangunan kembali kawasan wisata yang lebih aman dan ramah lingkungan.

“Ya tentunya, ini sekarang kan kita akan lebih banyak fokus kepada rekonstruksi. Dan ini akan menjadi role model yang akan kita terapkan juga di semua desa-desa,” ungkapnya.

Untuk proses rekonstruksi, pemerintah provinsi kini telah menyiapkan berbagai tahapan, salah satunya membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diketuai oleh Asisten II Setda NTB, Lalu Mohamad Faozal untuk mengawal pelaksanaan pembangunan kembali Desa Sade.

Dari sisi pendanaan, Mantan Kepala DPMPD Dukcapil itu menyatakan proses rekonstruksi dapat menggunakan berbagai sumber anggaran, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Dukungan dari lembaga nonpemerintah maupun pihak perseorangan juga terbuka untuk turut membantu proses pemulihan.

Pada proses desain kembali desa adat yang berlokasi di Kecamatan Pujut tersebut, Aulia memastikan karakteristik dan identitas Desa Sade tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan kembali. Rekonstruksi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal, sehingga bentuk dan konsep kawasan tetap mencerminkan kekhasan Sade.

“Untuk melakukan rekonstruksi perlu juga ada kita diskusi dan semacam komitmen dengan masyarakat lokal. Ya tentunya sade kan terkenal dengan sebelum kebakaran Ya tentunya itu harus kita hadirkan kembali untuk pemulihan daripada Sade itu sendiri,” jelasnya.

75 Rumah Adat Desa Sade Ludes Terbakar

Kebakaran yang terjadi di Desa Adat Sade, menghanguskan kawasan tersebut. Sedikitnya, ada 75 desa adat yang rusak dan 120 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengungkapkan total bangunan yang terbakar di Desa Adat Sade pada minggu lalu sekitar 167 bangunan. Di antaranya, 75 rumah adat, satu masjid, empat berugak sekenam besar, enam unit berugak sekepat, delapan unit lumbung alang, 69 artshop, satu unit bale beleq, satu unit toilet umum untuk wisatawan, satu unit gerbang Desa Adat Sade, dan satu unit Pelonggo. (era)

Suntikan Dana Rp300-500 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Suntikan Dana Rp300-500 Juta
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/ist)


SEBANYAK 290 desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mendapatkan anggaran Rp300-500 juta di tahun 2027 mendatang. Pendapatan tambahan desa itu didapatkan dari program Desa Berdaya, yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur, H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan di tengah keterbatasan fiskal saat ini, Pemprov NTB tetap berupaya memberdayakan desa guna memperkuat ekonomi dari lini terkecil pemerintahan.


“Tahun 2027 kami merancang sekitar 290 desa yang akan masuk dalam kategori tematik. Di tengah kondisi fiskal yang tertekan, Pemprov NTB tetap berkomitmen membagi alokasi anggaran demi memberdayakan desa,” ujarnya.


Ia menegaskan, sasaran program ini dipastikan menyasar desa-desa baru agar penyalurannya merata dan tidak tumpang tindih. Pemprov NTB, katanya menargetkan seluruh desa dan kelurahan yang ada di NTB sejumlah 1.137 wilayah dapat merasakan dampak program ini secara bertahap.


“Tidak ada desa yang menerima dua kali. Target Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, seluruh 1.137 desa dan kelurahan mendapatkan jatah. Ini hanya masalah giliran dan waktu,” tegasnya.


Penetapan 290 desa untuk tahun 2027, lanjutnya telah melalui tahap verifikasi awal berdasarkan proposal yang masuk ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Adapun besaran bantuan yang disalurkan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni Rp300 juta per desa.


Pada tahun ini, tercatat sebanyak 257 desa telah menerima program Desa Berdaya, dari jumlah itu, 216 desa merupakan penerima Desa Berdaya Tematik, yang mendapatkan sekitar Rp300 juta, dan 40 desa masuk kategori miskin ekstrem atau transformatif yang masing-masing desa menerima Rp500 juta.


Dari 257 desa tersebut, dana Desa Berdaya telah dicairkan kepada 52 desa penerima, dengan anggaran mencapai sekitar Rp77,1 miliar. Setelah desa menerima transferan, sambung Nelly, kini puluhan desa itu tengah memasukkan alokasi dana tersebut ke dalam Pendapatan Desa melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebelum dieksekusi di lapangan.


“Informasi dari kepala dinas desa sedang Musrenbang Desa. Mereka memasukkan uang yang masuk ini sebagai pendapatan desa baru dieksekusi,” katanya.


Menurutnya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal selalu menekankan tujuan utama desa berdaya yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa sasaran. Artinya, bukan sekadar penyerapan anggaran, melainkan penguatan keterlibatan dan transparansi publik di tingkat masyarakat desa.


Adapun dengan munculnya opsi penanganan kekeringan melalui dana desa berdaya, Nelly menegaskan alokasi desa berdaya tematik tidak bisa mendadak dialihkan. Pasalnya, setiap pengajuan anggaran sudah terikat oleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta proposal awal yang telah diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

“Tidak bisa, karena dana ini sudah ada RAB dan proposalnya yang masuk. Sudah diverifikasi oleh OPD teknis, misalnya pertanian ya oleh Dinas Pertanian, pariwisata oleh Dinas Pariwisata. OPD teknis ini juga wajib membina desa tersebut, jadi kegiatannya tidak bisa tiba-tiba diubah,” pungkasnya. (era)

Wujudkan Kawasan Wisata Asri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wujudkan Kawasan Wisata Asri
Arief Satriawan (Suara NTB/pan)


PEMERINTAH Kecamatan Sekarbela bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) melakukan penghijauan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Loang Baloq, pekan lalu. Sebanyak 60 pohon ditanam melalui Gerakan Indonesia Asri untuk memperkuat fungsi ekologis sekaligus mendukung kawasan wisata yang asri dan memiliki nilai ekonomi.


Camat Sekarbela, Arief Satriawan, mengatakan penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari gerakan penghijauan serentak yang melibatkan unsur TNI dan Polri. Kegiatan itu sekaligus mendukung target penghijauan di wilayah hukum Polresta Mataram sebanyak 10.000 pohon.


“Kegiatan penanaman pohon ini dilaksanakan secara serentak sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri,” ujarnya pekan kemarin.
Arief menyebutkan, 60 pohon yang ditanam terdiri atas 20 pohon jati putih, 20 pohon alpukat, dan 20 pohon kemiri. Penambahan vegetasi tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi Taman Loang Baloq sebagai ruang terbuka hijau sekaligus ruang publik bagi masyarakat.


Menurut Arief, pemilihan jenis pohon tidak hanya mempertimbangkan fungsi ekologis, tetapi juga manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Jati putih, alpukat, dan kemiri dinilai memiliki fungsi sebagai tanaman pelindung dan peneduh serta berpotensi memberikan nilai ekonomi ketika memasuki masa produktif.


“Jenis pohon yang ditanam ini berfungsi sebagai tanaman pelindung dan peneduh serta cocok di kawasan wisata,” jelasnya.
Ia mengatakan, penghijauan di Taman Loang Baloq diharapkan tidak sekadar menambah jumlah pohon, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Keberadaan pohon-pohon tersebut juga akan menambah keteduhan bagi pengunjung dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Taman Loang Baloq memiliki luas sekitar 3,4 hektare. Kawasan yang berada di sekitar pesisir Tanjung Karang itu menjadi salah satu ruang publik sekaligus kawasan wisata yang cukup ramai dikunjungi masyarakat.


Tambahan vegetasi, kata Arief, akan memperkuat fungsi ekologis kawasan, terutama dalam menyediakan ruang yang lebih teduh dan nyaman. Sementara pohon alpukat dan kemiri memiliki potensi menghasilkan nilai ekonomi setelah memasuki masa panen.


Arief menegaskan, penanaman pohon harus diikuti dengan perawatan secara berkelanjutan agar manfaat penghijauan tidak berhenti pada penanaman bibit.


“Yang paling penting adalah pemeliharaan. Kami berharap pohon-pohon ini tumbuh dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya. (pan)

Bangun Kembali Rumah Adat Sade, Pemkab Loteng Koordinasikan dengan Kemensos

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bangun Kembali Rumah Adat Sade, Pemkab Loteng Koordinasikan dengan Kemensos
BERTEMU WARGA - Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri bertemu warga terdampak terkait rencana penanganan rumah adat Desa Sade yang terbakar. Pertemuan dilaksanakan di posko terpadu, Selasa (25/8/2026). (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) saat ini tengah membangun komunikasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait rencana pembangunan kembali rumah adat di kampung adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut yang habis terbakar pada Sabtu (22/8) malam.

Sembari itu, Pemkab Loteng juga tengah melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pasti rumah adat yang terbakar yang akan dibangun ulang.


Harapannya, pembangunan kembali rumah adat itu nantinya bisa benar-benar tepat sasaran. Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., saat ditemui Suara NTB di posko terpadu penanganan bencana kebakaran kampung adat Sade di halaman kantor Desa Rembitan, Selasa (25/8).


Bupati mengatakan, untuk membangun kembali rumah-rumah adat tersebut butuh anggaran yang tidak sedikit. Mengingat jumlah rumah yang terbakar habis dalam peristiwa kebakaran tersebut cukup banyak. Itu belum termasuk fasilitas umum, seperti gasebon ataupun rumah ibadah berupa masjid. Kemudian ada juga lapak tempat berjualan warga Dusun Sade.


“Rumah adat yang habis terbakar itu semua ada sekitar 75 rumah. Tapi setelah dilakukan verifikasi kembali jadi 69 rumah. Data itu masih akan divalidasi kembali. Sehingga nanti datanya sudah by name by addres,” sebutnya.


Soal komunikasi dengan Kemensos, Pathul mengaku sejauh ini berlangsung positif. Nantinya, Kemensos diharapnya bisa membantu pembiayaan untuk pembangunan ulang rumah adat yang habis terbakar. Tim dari Kemensos sendiri juga sudah turun untuk melihat langsung kondisi kampung adat Sade.


“Kita sih berharap tidak hanya rumah saja yang dibangunkan kembali oleh Kemesos. Pembangunan fasilitas umum lainnya berharap juga bisa bantu,” ujarnya.
Disinggung bentuk dan jenis rumah adat yang akan dibangun, Bupati Loteng mengatakan nanti akan ada pembahasan khusus bersama para tokoh masyarakat Sade.

Jadi masyarakat sendiri yang memutuskan akan membangun jenis rumah seperti apa. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya membantu menfasilitasi pembiayaan. Termasuk membantu penguatan mitigasi kebencanaannya. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan dating.


Harapannya, ketika ada peristiwa serupa terjadi Langkah antisipasinya sudah dilakukan. Dengan begitu kampung adat Sade bisa terus eksis hingga generasi yang akan dating.


“Jadi soal kapan pembangunan ulang akan dimulai hingga bentuk dan jenis rumah yang akan dibangun nanti akan ada Focus Group Discussion (FGD) bersama para tokoh masyarakat Sade. Di situ nanti keputusan diambil bersama,” imbuh Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.


Pathul menambahkan, kasus kebakaran kampung adat Sade mendapat perhatian masyarakat secara luas. Tidak hanya nasional tetapi juga masyarakat dunia. Mengingat status kampung ada Sade sebagai destinasi pariwisata yang sudah begitu dikenal dunia.


Kepala Pelaksana BPBD Loteng H. Ridwan Ma’ruf menambahkan, bagi warga terdampak kebakaran yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi aparat dusun atau aparat desa setempat. Untuk kemudian pihaknya akan menyalurkan sesuai kebutuhan warga. Karena bantuan tersebut merupakan amanah orang banyak yang tentunya harus disalurkan dengan tepat. (kir)

Ironi Daerah Lingkar Bendungan Meninting (1), Warga Desa Bukit Tinggi Terpaksa Ambil Air hingga Dua Kilometer

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ironi Daerah Lingkar Bendungan Meninting (1), Warga Desa Bukit Tinggi Terpaksa Ambil Air hingga Dua Kilometer
(Suara NTB/her) AMBIL AIR - Warga Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi berada di pusat Bendungan Meninting mengambil air yang disalurkan BPBD, Satpol PP, PDAM dan pihak Pemdes bersama aparat.

Daerah penyangga yang berada di lingkar Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) menghadapi situasi semacam ironi, karena menjadi langganan bencana kekeringan setiap musim kemarau. Kondisi ini bertolak belakang dengan adanya Bendungan senilai Rp1,4 triliun yang diresmikan Presiden pada bulan Juli 2026 lalu. Padahal Bendungan itu berdaya tampung 10 juta meter kubik.

WARGA Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Lobar, Hadijah tampak kegirangan saat armada pengangkut air milik PDAM tiba di dekat rumahnya. Dengan membawa ember di kepala, perempuan paruh baya itu bersama warga lain menyerbu armada pengakut air yang dikerahkan Pemkab.


Ember-ember dan bak penampung air pun berjejer di sepanjang pinggir jalan, menunggu giliran untuk diisi oleh petugas BPBD, Satpol PP dan Pemdes setempat. Dua Minggu lebih Hadijah menanti bala bantuan datang membawa air untuk kebutuhan sehari-hari. “Sudah lama kami krisis air ini, kesulitan mau masak, mandi dan lainnya,” tuturnya, Senin (24/8/2026).


Masyarakat setempat selama ini bergantung dari sumber air yang ada di hulu Bendungan Meninting yang dialirkan menggunakan perpipaan ke rumah-rumah penduduk. Krisis air bukan kali ini saja dialaminya, tetapi menjadi “makanan” hampir setiap tahun ketika musim kemarau tiba. Warga pun sebatas dikirimkan air oleh pemerintah.


Di daerah itu, ada Bendungan Meninting tetapi semenjak dibangun hingga diresmikan belum bisa dinikmati airnya oleh warga setempat. “Ada Bendungan disini, tapi airnya tidak sampai sini (perkampungan warga),” ujarnya.
Ia berharap kebutuhan air di desanya sebagai sentral atau pusat Bendungan bisa dipenuhi agar tidak terjadi lagi bencana kekeringan tahunan di desa tersebut.


Hal serupa diakaui Sri Indriani, yang juga warga setempat. Ia mengaku justru krisis air mulai dirasakan sejak sebulan terakhir. Terparah, krisis air ini mulai terjadi beberapa pekan terakhir ini. “Sejak pak Presiden datang itu (bulan Juli, red),” kenangnya.
Krisis air ini akibat debit sumber mata air yang menurun drastis akibat kemarau. Untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia pun terpaksa mengambil air di sungai Bendungan Meninting yang jaraknya hampir 1-2 kilometer.


Jauhnya jarak tempuh ditambah medan sangat menyulitkan warga mengambil air, tetapi ia tak punya pilihan lain. Sebab itu menjadi satu-satunya harapan warga untuk mendapatkan air. “Karena kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari,” imbuhnya. Dalam sehari ia membutuhkan 5-10 ember air untuk semua kebutuhannya.


Ia dan warga lain hanya ingin agar tidak mengalami kekurangan air. “Harapan kami agar dibantu (dialirkan) dari bendungan itu,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bukit Tinggi, Ahmad Mutakkin tak memungkiri jika dua dusun di wilayahnya langganan kekeringan. Karena wilayahnya berada di wilayah perbukitan. “Sehingga ketika musim kemarau kita sangat kekurangan air,” kata dia.


Sebelumnya, terdapat dua dusun yang krisis air, yakni Bukit Tinggi dan Tunjang Polak. Namun, untuk Dusun Bukit Tinggi ada alternatif lain disuplai dari sumber air milik Pondok Pesantren (Ponpes). Pihak Ponpes memberikan fasilitas untuk masyarakat bisa mengambil air.


Sedangkan untuk warga Dusun Tunjang Polak sebagian mengambil air ke sungai yang jaraknya lebih dari satu kilometer. Syukurnya akses menuju lokasi sedikit lebih bagus karena akses jalan terbangun, jika dibandingkan dulu sebelum ada bendungan. Warga bisa menggunakan kendaraan mengambil air. Namun, air sungai tidak layak konsumsi, karena dipakai warga untuk mandi dan mencuci pakaian.


Di satu sisi keberadaan bendungan menjadi dilema tersendiri, karena bendungan itu belum bisa dimanfaatkan 100 persen untuk masyarakat. Ditambah lagi debet air bendungan juga saat ini berkurang. Untuk kebutuhan air sehari-hari warganya selama ini diambil bukan dari Bendungan, tetapi mata air yang berada hulu bendungan tersebut.


Dulunya sumber mata air masyarakat berada di tengah hutan, tetapi dengan adanya hutan kemasyarakatan (Hkm) atau hutan kontrak sehingga pohon yang seharusnya atau asli di hutan itu sudah hilang. Pepohonan itu diganti menggunakan dengan pohon durian dan manggis.


“Itu tidak bisa menyerap atau menampung air sehingga disaat musim kering seperti ini, terjadi krisis air,” tuturnya.
Ditambah lagi ada sumber air di daerah itu terkena pembangunan bendungan sehingga warga hanya bergantung dari sumber air dari hulu bendungan tersebut. (her)

Sebagian Besar Pendapatan RSUD Patuh Karya untuk Menutupi Operasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sebagian Besar Pendapatan RSUD Patuh Karya untuk Menutupi Operasional
(Suara NTB/rus) Qomarul Huda

Selong (EKBIS NTB) -Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patuh Karya milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang ada di wilayah Kecamatan Keruak kini sudah lima tahun beroperasi. Sejauh ini, sudah bisa mendatangkan Rp1,2 miliar pendapatan per tahun. Hanya saja, sebagian besar pendapatan itu diperuntukkan untuk menutupi operasional.


Direktur Utama RSUD Patuh Karya Lotim, Qomarul Huda kepada Suara NTB belum lama ini menyebutkan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja 277 orang. Dari jumlah itu, 199 merupakan PPPK Paruh Waktu. Ada juga tenaga yang diangkat lewat Surat Keputusan (SK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).


“Upah dan operasional dari tenaga itu yang harus ditanggung oleh rumah sakit. Sehingga dana Rp1,2 miliar habis bayar gaji, intensif tenaga kesehatan dan operasional lainnya,” ucapnya.
Menurut Direktur, rumah sakit patuh karya baru bisa normal keuangannya ketika sudah bisa tembus pendapatan sekitar Rp1,6 miliar.

Jumlah ini sedang dicoba capai sehingga ke depan bisa merencanakan bangunan tambahan.
Menurut Qomarul Huda, seandainya semua layanan bisa masuk, maka diyakini target pendapatan lebih besar bisa dicapai. Seperti layanan media mata dengan alkesnya juta layanan penyakit saraf dan lainnya.


RSUD yang sudah menjadi BLUD ini terus berbenah. Sejauh ini diakui belum bisa dibilang susah bisa berdiri sendiri tanpa ikut campur Pemda dalam pembiayaan. “Masih tetap disuntik dana oleh Pemda Lotim untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai,” imbuhnya


Di tengah masih banyaknya keterbatasan, diyakinkan tetap akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Pelayanan dasar sendiri saat ini semua terpenuhi sesuai standar. Empat dokter spesialis penentuan dan tiga dokter spesialis penunjang sudah ada. Seperti spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan kandungan serta spesialis bedah. Penunjang sudah ada radiologi, dan anestesi.

Nambahagi ke depan spesialis jiwa.
RSUD Patuh Karya Keruak ini saat ini memiliki tempat tidur 57 tempat tidur. Tahun 2027 diupayakan bisa bertambah jadi 100 unit.


Rumah sakit daerah yang wilayah kerjanya di Lotim bagian selatan ini juga sudah menerima layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Hanya saja masih ada juga pasien yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan sehingga harus bayar lewat jalur umum, seperti kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.


“Kadang masyarakat itu kendalanya, kita coba usahakan bantu agar bisa diurus lewat Jasa Raharja pembayaran tanggungannya, akan tetapi masyarakat banyak yang malas mengurusnya,” ucapnya. (rus)

Rumah Adat Limbungan Punya Kearifan Lokal Antisipasi Kebakaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rumah Adat Limbungan Punya Kearifan Lokal Antisipasi Kebakaran
(Suara NTB/rus) RUMAH ADAT - Rumah adat Limbungan Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.

Selong (EKBIS NTB) -Terbakarnya kampung adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi pelajaran tersendiri. Salah satu yang perlu mengantisipasi adalah rumah adat Limbungan Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Saat dicek langsung oleh Dinas Pariwisata Lotim, disampaikan Limbungan memiliki kearifan lokal dalam menjaga bangunan adat dari ancaman kebakaran.


Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Mirayang, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya Senin (24/8/2026) mengatakan jumlah rumah adat di Limbungan bahkan lebih banyak dibandingkan kawasan rumah adat Sade. Namun, Limbungan hingga kini belum seramai Sade dalam hal kunjungan wisatawan.


Meski sama-sama memiliki bangunan tradisional yang rentan terhadap kebakaran, masyarakat Limbungan memiliki aturan adat yang cukup ketat, terutama berkaitan dengan penggunaan listrik.
“Di Limbungan tidak diizinkan ada kabel listrik yang melintas di atas bangunan rumah adat,” jelas Mirayang.


Berdasarkan pertemuan dengan para tetua adat setempat, Mirayang menyebutkan listrik memang telah masuk ke kawasan tersebut, tetapi instalasinya dilakukan melalui bawah tanah. Penerangan juga hanya diperbolehkan di dalam rumah, sementara lampu di luar bangunan tidak dipasang.


Menurutnya, aturan tersebut merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Limbungan dalam meminimalkan potensi terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keberadaan rumah-rumah adat. “Lampu hanya bisa menyala di dalam rumah.Tidak ada lampu di luar rumah,” katanya.


Mirayang menyebutkan rumah adat Limbungan memiliki jumlah yang cukup banyak. Di lingkungan Barat terdapat sekitar 120 rumah adat, sedangkan di lingkungan Timur sekitar 125 rumah adat.


Setiap rumah adat juga memiliki lumbung yang menjadi bagian dari kawasan tradisional tersebut. Jumlah itu disebut lebih banyak dibandingkan kawasan Sade yang selama ini lebih dikenal sebagai destinasi wisata budaya.
Namun, banyaknya bangunan adat tersebut belum otomatis menjadikan Limbungan sebagai destinasi wisata unggulan. Ada sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala, terutama aksesibilitas dan fasilitas pendukung.


Kondisi tersebut membuat kunjungan wisatawan ke Limbungan masih relatif terbatas. Selain itu, aktivitas keseharian masyarakat setempat juga belum sepenuhnya diarahkan sebagai atraksi wisata.
Mirayang menilai Limbungan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis budaya.

Namun, pengembangannya harus tetap memperhatikan kehidupan masyarakat adat dan karakter asli kawasan tersebut.
Selain akses jalan dan lahan parkir, persoalan air bersih juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat Limbungan.


Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh. Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri apabila kawasan rumah adat hendak dikembangkan sebagai destinasi wisata.
Mirayang berharap pemerintah desa bersama masyarakat dapat kembali mengusulkan penataan kawasan rumah adat tersebut kepada pemerintah daerah.


Ia mengingatkan, sebelumnya pernah ada rencana penataan kawasan Limbungan dengan anggaran sekitar Rp2 miliar. Namun, rencana tersebut sudah cukup lama sehingga diperlukan pembaruan sesuai kondisi saat ini. Maayakat Limbungan juga beberapa bangunan rumah adat mereka kembali dapat diperbaiki.


Di sisi lain, keberlangsungan rumah adat Limbungan juga menghadapi tantangan dari perubahan pola hidup masyarakat. Sebagian warga mulai meninggalkan rumah adat dan memilih tinggal di rumah modern.
Rumah adat yang ditinggalkan tetap menjadi bagian dari hak adat dan tidak serta-merta menjadi milik pribadi. Kondisi rumah yang kosong tersebut dikhawatirkan membuat bangunan semakin rentan mengalami kerusakan.


Perubahan material dan bentuk rumah juga mulai terlihat. Sejumlah peralatan tradisional yang dahulu mudah ditemukan kini semakin jarang digunakan. Hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan keaslian kawasan rumah adat.
Masyarakat setempat sebenarnya masih memiliki semangat untuk mempertahankan rumah adat. Keterbatasan biaya membuat perbaikan sering dilakukan secara gotong royong sembari berharap dukungan pemerintah.


Persoalan lainnya adalah ketersediaan alang-alang sebagai bahan utama atap rumah adat. Material tersebut semakin sulit diperoleh. Produksi alang-alang untuk kebutuhan tradisional juga tidak lagi sebanyak dahulu.
Meski menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Limbungan tetap memiliki mekanisme penjagaan kawasan rumah adat.


Menurut tokoh masyarakat setempat, kawasan rumah adat memiliki pintu masuk dan ruang pertemuan yang tetap digunakan untuk kegiatan masyarakat, seperti musyawarah.
Rumah adat tidak dibiarkan kosong sepenuhnya. Masyarakat secara bergantian melakukan penjagaan setiap hari dan malam untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi kebakaran.


Sistem penjagaan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata gotong royong masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya leluhur.
Mirayang menilai kearifan lokal seperti ini penting dipertahankan seiring upaya pemerintah mengembangkan Limbungan sebagai kawasan wisata budaya.


Karena itu, pengalaman kawasan rumah adat Sade yang telah dikenal luas hingga mancanegara dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Limbungan.

Namun, pengembangan Limbungan dinilai perlu dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan masyarakat serta tetap menjaga nilai-nilai adat yang selama ini menjadi kekuatan utama kawasan tersebut. (rus)

Daerah Terdampak Kekeringan di Lobar Meluas hingga 60 Dusun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Daerah Terdampak Kekeringan di Lobar Meluas hingga 60 Dusun
(Suara NTB/her) SALURKAN AIR - Tim BPBD Lobar, Satpol PP, dan Pemdes menyalurkan air bersih ke desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari yang mengalami krisis air bersih dampak kekeringan.

Giri Menang (EKBIS NTB) -Bencana kekeringan di wilayah Lombok Barat (Lobar) kian meluas. Hingga saat ini, terdapat 60 dusun di 16 desa yang tersebar di enam kecamatan telah dilanda bencana tahunan ini. Untuk itu, kalangan DPRD Lobar pun mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar dalam hal ini OPD terkait gerak cepat dan jangan lelet merespons keluhan warga soal bantuan air bersih.

Sebab air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah.
“Meningkat sangat signifikan daerah yang terdampak kekeringan ini,” sebut Kepala Bidang (Kabid) Darurat dan Logistik pada BPBD Lobar, Toni Hidayat ditemui saat penyaluran air di wilayah Bukit Tinggi dan Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Senin (24/8/2026).


Pihaknya pun merespons cepat meluasnya bencana kekeringan ini dengan mendistribusikan air terlebih bagi masyarakat sangat membutuhkan air bersih. Hingga saat ini pihaknya bersama OPD dan mitra terkait telah mendroping air sebanyak 730 ribu liter air pada masyarakat terdampak.


Untuk penanganan lebih maksimal dari sisi pelayanan air bersih pada masyarakat ini, Pihaknya segera meminta status bencana kekeringan dinaikkan dari siaga ke darurat bencana. Salah saru pertimbangannya, meluasnya daerah terdampak kekeringan ini yang sangat signifikan.


Saat ini masih berlaku status siaga bencana kekeringan hingga tanggal 31 Agustus. Karena selama status siaga ini penanganan pendistribusian air bersifat mandiri dibantu oleh OPD maupun mitra terkait. “Dengan meluasnya daerah terdampak kekeringan ini bisa segera dinaikkan status ke darurat,” harap dia.


Sementara itu, Ketua Fraksi Perindo, Dr. Syamsuriansyah menyampaikan bahwa dalam penanganan bencana kekeringan ini perlu respons cepat oleh Pemkab dalam hal ini OPD terkait. “Saya selalu bicara (tekankan) fast response atau respons cepat Pemda dalam menangani bencana di daerah ini,” kata Syamsuriansyah.


Bicara bencana kekeringan yang saat ini dialami Lobar, Syamsuriansyah telah menyampaikan terkait strategi penanganan dan lainnya. Seharusnya apa yang disampaikan telah bisa dicerna dengan cepat oleh OPD terkait. Sehingga tidak terjadi lagi ada keluhan dari warga soal lambatnya penanganan dan lainnya. Pasalnya dari informasi yang diterimanya bahwa masih ada warga mengeluhkan masih lambatnya respons BPBD dalam penanganan bencana akibat hal-hal yang tidak seharusnya menjadi kendala.


Salah satunya soal administrasi, seharusnya bisa dilakukan belakangan. Tetapi yang terpenting OPD melakukan penanganan cepat dulu terhadap warga yang butuh air bersih. Seharusnya OPD menjadwalkan pengiriman air secara rutin, jika telah mengetahui daerah itu rawan atau langganan kekeringan. “Jangan nunggu keluhan dari masyarakat baru turun,” imbuhnya.


Menurutnya, yang terpenting saat ini diperlukan solusi penanganan jangka pendek, dengan penyaluran air bersih secara rutin. Air yang dikirim itu tidak cukup hanya untuk kebutuhan sehari atau dua hari saja, tetapi berkelanjutan.


“Air ini kebutuhan primer atau dasar bagi masyarakat kita, sehingga suka atau tidak suka OPD harus menyiapkan 24 jam tangki air untuk dikirim ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan,” tegasnya.


Selain itu, dibutuhkan adanya kendaraan tangki air. Menurutnya tidak ada masalah kalau dibutuhkan kendaraan tangki air tersebut. Apalagi daerah yang terdampak itu adalah wilayah Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari yang notabene menjadi lokasi Bendungan Meninting.

Politisi Perindo Lobar itu juga menyoroti warga yang ada di sekitar bendungan justru mengambil air hingga 1-2 kilometer, padahal di daerah itu ada bendungan yang menjadi sumber air. (her)

1...105106107...1,070Halaman 106 dari 1,070