Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 106

Melintasi Jembatan, Warga Aik Beta Bangun Jembatan Seadanya  

By
ekbisntb.com
-
0
Warga Dusun Aik Beta, Desa Prigi, Kecamatan Suela, terpaksa membuat jembatan seadanya untuk menyambung akses yang terputus. Perlu ada perbaikan segera dari pemerintah. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Usai diterjang banjir bandang pada Rabu siang lalu, warga di Dusun Aik Beta, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), terpaksa membuat jembatan seadanya untuk menyambung akses yang terputus. Jembatan utama penghubung wilayah tersebut dilaporkan ambruk diterjang arus deras.

Pada Jumat 21 November 2025, warga  tampak hanya melintasi jembatan darurat sekadar untuk bisa lewat untuk pergi jumatan.

Diketahui jembatan ambruk di Aik Beta Desa Prigi ini ambruk diterjang banjir bandang. Warga berharap pemerintah segera membangunkan kembali jembatan.

Kepala Desa Prigi, Darmawan, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya hanya bisa menunggu bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim.

“Pasalnya, jembatan itu memiliki bentangan cukup panjang dan membutuhkan biaya cukup besar. Tidak mampu dilakukan oleh pemerintah desa,” kata Darmawan.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lotim telah berjanji akan membangun jembatan darurat menggunakan besi baja. Namun, Darmawan juga menyoroti persoalan lama yang dialami warga.

Menurutnya, jembatan yang notabene sudah ambruk sejak 2016 silam itu sebenarnya sudah lama dimintakan penganggaran perbaikannya, akan tetapi belum pernah bisa tersentuh.

Di balik musibah ini, terdapat harapan dari warga. Sebagian warga justru bersyukur dengan ambruknya jembatan tersebut. Mereka berharap, dengan kejadian ini, perhatian pemerintah akhirnya tercurah dan jembatan yang permanen dapat segera direalisasikan.

Saat ini, dampak terputusnya akses tersebut langsung dirasakan oleh 150 Kepala Keluarga (KK) di Aik Beta. Mereka kesulitan untuk beraktivitas ke luar daerah karena satu-satunya akses transportasi desa tersebut terputus total. Kehadiran jembatan pengganti dari pemerintah dinanti untuk memulihkan mobilitas dan perekonomian warga.

Terkait kondisi ini, Sekretaris BPBD Lotim, H. Ripaan menegaskan jika pemerintah akan segera menindaklanjuti jembatan yang ambruk dan menyebabkan warga terisolir. Pemerintah berencana akan bangunkan jembatan darurat. “Untuk jembatan darurat ini kita tunggu perintah Bupati,” terangnya.

Sekarang  ini, sambungnya pemerintah tengah mengupayakan untuk menyalurkan bantuan. Bantuan dari Baznas berupa beras dan mi instan ke 150 kepala keluarga.  (rus)

Usulkan Bangun IC dan Jalan  

By
ekbisntb.com
-
0
Deny Arif Nugroho (ekbis NTB/her)

BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. L. Ahmad Zaini telah mengusulkan pembangunan fisik Islamic Center (IC) dan jalan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp500-600 miliar untuk pembangunan fisik tersebut. Sebagai bentuk keseriusan Pemkab merealisasikan Infrastruktur ini, Pemkab membebaskan lahan tahun ini dengan mengalokasikan Rp80-85 miliar.

Kepala Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho menerangkan, jika salah satu fokus Pemkab sesuai program Bupati dan Wabup adalah untuk mengembangkan Kota Gerung, sehingga mengalokasikan anggaran yang difokuskan pada penataan infrastruktur strategis hingga pembangunan pusat ekonomi di wilayah ini. Tujuan utama inisiatif ini adalah meningkatkan marwah Kota Kabupaten yang selama ini dinilai belum menonjol, menjadikannya ibukota yang terintegrasi dan modern.

Langkah-langkah strategis ini telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah yang fundamental, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keseriusan Pemkab Lobar ini bertujuan untuk memastikan pembangunan Gerung memiliki landasan hukum dan visi jangka panjang yang jelas.

Disebutkan anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah untuk penataan awal Gerung telah mencapai kurang lebih Rp100 miliar. Anggaran ini merupakan investasi strategis yang difokuskan pada persiapan dasar dan fisik kota. Mayoritas dana, yaitu kurang lebih Rp85 miliar, dialokasikan khusus untuk pembebasan dan pematangan lahan bagi proyek-proyek vital. Lahan ini mencakup area yang krusial untuk konektivitas dan pengembangan kawasan strategis lainnya.

Selain itu, wajah Kota Gerung juga dipoles dengan alokasi sekitar Rp25 miliar untuk penataan fisik, termasuk pembangunan Alun-alun Kota Gerung yang representatif dan fasilitas jogging track. Penataan ini dirancang untuk menciptakan ruang publik yang sehat, estetis, dan berfungsi sebagai pusat interaksi masyarakat. Deny, menegaskan bahwa tahapan pembangunan ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, rencana pembangunan Islamic Center. Pembebasan diharapkan selesai tahun ini agar pembangunan fisiknya dapat mulai direalisasi pada tahun 2026. Kebutuhan anggaran untuk konstruksi fisik IC diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar. Angka ini mencakup biaya pembangunan jalan dari Masjid Baitul Atiq – BIL I Kuripan (sekitar Rp44 miliar) dan pembangunan gedung utama sesuai master plan (Rp315 miliar).

Pembebasan lahan dilakukan bersamaan dengan lahan untuk ruas jalan masjid Baital Atiq Gerung dan infrastruktur segmen 3-4 lainnya.  Sementara itu, Bundaran Giri Menang Square juga digarap intensif dan diharapkan selesai pada tahun ini. Proyek ini akan menjadi ikon baru sekaligus pusat perekonomian dan kegiatan sosial di Lobar melengkapi fungsi administratif Gerung.Pengembangan Kota Gerung tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup peningkatan aktivitas bisnis, investasi, dan pendidikan tinggi.

Untuk itu, sepanjang jalur jalan protokol, rencananya akan dibangun perumahan elit dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya untuk menarik daya tarik investasi. Untuk memperkuat fungsi ibu kota, Kantor DPRD akan dibangun di lokasi yang berdekatan dengan IC, menciptakan klaster pemerintahan yang terpusat. Selain itu, Pemerintah daerah proaktif menggandeng investor, baik lokal maupun luar, untuk pembangunan hotel, yang saat ini sedang dalam tahap follow up, menunjukkan kesiapan Gerung menyambut kunjungan dan bisnis.

Deny juga menyatakan bahwa sektor pendidikan tinggi menjadi pilar penting untuk majunya suatu daerah. Atas dasar itulah lokasi untuk kampus UIN (Universitas Islam Negeri) jurusan kedokteran telah ditetapkan di kawasan Gapuk Gerung, sesuai RTRW. Pemerintah juga berencana berkoordinasi dengan Unram (Universitas Mataram) untuk pengembangan kampus II di daerah potensial seperti Merigi atau Tunjuan, menjadikan Gerung sebagai pusat akademik regional.

Untuk anggaran pembangunan, Pemkab Lobar dalam hal ini Bupati mengambil langkah strategis dengan “menjemput sendiri” dukungan dana ke berbagai kementerian di pusat. (her)

BMKG: NTB Rangking 11 Nasional dalam Kebencanaan Hidrometeorologi

By
ekbisntb.com
-
0
Miming Saepudin(ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat berada di rangking 11 nasional dalam kebencanaan hidrometeorologi, berdasarkan catatan BMKG. Posisi tersebut menempatkan NTB sebagai satu dari wilayah dengan tingkat kejadian bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi, terutama banjir dan longsor. Karena itu, edukasi publik dan penguatan literasi informasi cuaca menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG Pusat, Miming Saepudin, saat melaksanakan Mosaic atau Masyarakat Indonesia Siaga dan Adaptif Informasi Cuaca di Mataram menjelaskan, bahwa tingginya kasus kebencanaan hidrometeorologi di NTB menjadi salah satu alasan daerah ini masuk dalam lokasi prioritas program edukasi cuaca nasional.

Miming menyampaikan bahwa dari catatan nasional, NTB berada pada rangking 11 dalam kebencanaan hidrometeorologi, terutama pada jenis bencana banjir dan longsor.

“Jenis bencana yang paling banyak adalah banjir dan longsor. Ini karakteristik yang normal karena kondisi cuaca ekstrem masih sering terjadi,” ucapnya.

Menurut Miming Saepudin, program Mosaic merupakan upaya memperluas edukasi, memperkuat literasi masyarakat, dan meningkatkan kesiapsiagaan publik dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

“Tujuannya adalah menyebarkan edukasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Literasi cuaca sangat penting agar masyarakat lebih adaptif,” ujarnya.

Pada tahun 2025, lanjutnya, program Mosaic dilaksanakan di lima daerah prioritas, yaitu Riau, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, NTB, dan Jawa Tengah. Penetapan tersebut didasarkan pada tingkat kebencanaan yang tinggi dan banyaknya laporan kejadian bencana di wilayah-wilayah tersebut.

Miming menegaskan bahwa NTB dipilih sebagai lokasi prioritas karena tingkat kejadian bencana hidrometeorologi cukup signifikan.

“Ada skala prioritas dalam penentuan lokasi. NTB termasuk wilayah dengan laporan kebencanaan cukup banyak, sehingga literasi masyarakat menjadi sangat penting,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan Mosaic di NTB, BMKG menggelar dua agenda utama. Pertama, rapat koordinasi kesiapsiagaan bersama BPBD, TNI/Polri, dan BBWS terkait pengembangan informasi prakiraan berbasis dampak. Agenda kedua berupa edukasi dan literasi cuaca kepada komunitas masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan informasi cuaca di lapangan.

Untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi kebencanaan, BMKG telah mengembangkan kanal informasi BMKG melalui aplikasi yang tersedia di App Store dan Play Store. Aplikasi tersebut memuat berbagai fitur penting mulai dari notifikasi gempa dan tsunami hingga peringatan dini cuaca dan informasi radar yang dapat diakses setiap saat. “Semua informasi lengkap dan real time. Ini sangat penting untuk keselamatan masyarakat,” tegas Miming.

Ia juga menekankan bahwa mitigasi kebencanaan hidrometeorologi merupakan PR bersama pemerintah pusat dan daerah, serta membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. BMKG menilai selama ini koordinasi dengan BPBD provinsi maupun kabupaten/kota telah berjalan dengan baik.

“Yang paling penting adalah meningkatkan kolaborasi. Tanpa itu akan sulit. Selama ini sudah berjalan baik, dan masukan dari berbagai stakeholder serta komunitas menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” demikian Miming. (bul)

Karena Ada Kebocoran

By
ekbisntb.com
-
0
Muhtar(ekbis NTB/dok)

SEJUMLAH persoalan terkait pengelolaan retribusi pasar kembali mencuat setelah anggota Dewan menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut. Kebocoran setoran retribusi dinilai menjadi faktor utama yang menyebabkan target pemerintah tidak pernah tercapai, meski potensi pemasukan dinilai sangat besar.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menjelaskan bahwa retribusi pasar seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan bila mekanisme pemungutannya berjalan dengan baik dan tidak terjadi kebocoran di lapangan.

Menurutnya, tingkat keramaian pasar-pasar tradisional justru menunjukkan bahwa potensi PAD sangat besar. Ia mencontohkan kondisi di Pasar Kebon Roek, yang hanya menjelang bulan puasa saja dipadati pedagang hingga berderet. Untuk dapat berjualan di lokasi tertentu, para pedagang dikabarkan harus mengeluarkan uang antara Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.

“Padahal itu baru pedagang di pinggirannya saja, dan itu terjadi hanya satu bulan. Belum hitungan setoran harian,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, banyak pedagang kecil yang hanya bermodalkan Rp70 ribu hingga Rp100 ribu pun tetap harus mengeluarkan biaya dudukan sekitar Rp3.000 setiap kali berjualan. Jika tidak membayar, mereka terancam tidak diizinkan berjualan keesokan harinya.

Ia menilai persoalan tidak tercapainya target retribusi bukan semata-mata kesalahan pedagang, melainkan adanya “kebocoran” pada proses pemungutan di lapangan.

“Yang tahu di mana tercecernya itu ya para pelaku di lapangan. Kepala pasar dan petugas pemungut tentu lebih paham. Itu yang harus ditelusuri,” katanya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Jumat 21 November 2025.

Dewan sebelumnya telah berulang kali mendorong agar pemerintah kota membentuk perusaaan daerah, seperti PD Pasar dan PD Parkir, sebagai upaya menertibkan arus pemasukan serta meminimalisasi peluang kebocoran. Namun, kajian pembentukan badan tersebut tidak kunjung selesai meski wacananya sudah bertahun-tahun disampaikan.

Padahal, berdasarkan hasil kunjungan kerja DPRD ke berbagai daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, Solo, dan Bandung, model pengelolaan melalui perusahaan daerah terbukti mampu melipatgandakan pemasukan.

“Banyak daerah yang sudah menerapkan PD Pasar memperoleh keuntungan lima hingga sepuluh kali lipat. Artinya hal ini bukan sesuatu yang sulit, tinggal kemauan pemerintah saja,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.

Dalam RAPBD terakhir, Dewan menaikkan target retribusi pasar menjadi Rp8,25 miliar. Kenaikan ini disebut sebagai langkah untuk menekan kebocoran dan memaksa perbaikan sistem pengelolaan.

Jika dihitung berdasarkan jumlah pasar dan pedagang aktif setiap hari, potensi pemasukan seharusnya jauh melampaui angka target tersebut. Ia menegaskan, hitungan di atas kertas sebenarnya sangat rasional untuk dicapai.

“Antara jumlah pedagang dan nominal retribusi yang harus disetor setiap hari itu, kalau dihitung dengan wajar, sudah jauh melebihi target. Artinya tidak sulit dicapai bila mekanisme berjalan baik,” demikian Muhtar. (fit)

Perkim Anggarkan Rp100 Juta untuk Rehabilitasi RTLH

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Nazaruddin Fikri (ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta pada tahun 2026 untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Kepala Disperkim Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri, mengatakan bahwa anggaran tersebut telah disiapkan untuk melanjutkan program perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

“Sementara ini dari kami (Disperkim) ada Rp100 juta, ditambah dari pokok pikiran (pokir) DPR juga ada,” ujarnya, Jumat 21 November 2025.

Selain anggaran daerah, Disperkim juga telah mengusulkan lebih dari 200 unit RTLH untuk direnovasi melalui bantuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Namun hingga kini pihaknya belum menerima pengumuman resmi terkait hasil usulan tersebut.

Pada tahun 2025, Disperkim Mataram mencatat telah melakukan renovasi terhadap 24 unit RTLH yang tersebar di enam kecamatan, dengan total anggaran Rp3 miliar dari APBD Kota Mataram. Jumlah tersebut juga diperkuat dengan bantuan kementerian untuk sekitar 200 unit rumah warga.

Nazaruddin yang akrab disapa Ujang menjelaskan, 24 unit rumah yang dibiayai APBD kini sedang dalam tahap pengerjaan fisik dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

“Pengerjaan masih berjalan sampai 15 Desember 2025. Progresnya sudah mencapai 70 persen. Tapi untuk progres bantuan dari kementerian, saya belum mendapatkan laporannya,” jelasnya.

Terkait besaran biaya per unit, Ujang menyebutkan nilainya bervariasi berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Ada dua kategori bantuan, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan baru dan Rp25 juta untuk renovasi. “Kalau kondisinya sangat rusak, kemungkinan rumah dibangun ulang dengan biaya lebih besar,” katanya.

Program pembangunan dan perbaikan RTLH ini merupakan bagian dari program nasional 30 juta rumah yang digagas Kementerian PKP, dengan tujuan menyediakan hunian layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, terkait perbaikan rumah warga terdampak abrasi di Lingkungan Bugis dan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, yang disinyalir berada di atas lahan garapan (GG), Ujang menegaskan bahwa bantuan hanya dapat diberikan jika pemilik memiliki sertifikat kepemilikan tanah.

“Selama pemiliknya punya sertifikat, bisa dibantu. Kalau tidak, kami tidak bisa intervensi, karena syarat utamanya harus milik sendiri,” pungkasnya. (pan)

GNE Bangkit dari Sakit : Laba Positif, Hutang Pajak Rp5,5 Miliar Segera Dilunasi dan Bisnis Beton Diperkuat

By
ekbisntb.com
-
0
 Lalu. Anas Amrullah

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB yang bergerak dibidang aneka usaha, PT Gerbang NTB Emas (GNE) disebut-sebut menunjukkan pemulihan signifikan setelah bertahun-tahun tertekan kerugian.

Perusahaan mulai kembali mencatatkan keuntungan. Hingga Oktober 2025, pengelolaan GNE mampu mampu menurunkan beban kredit lebih dari Rp3 miliar dalam satu tahun. Capaian tersebut dinilai sebagai titik balik penting bagi BUMD yang sempat dikategorikan “sakit” itu.

Plt. Direktur Utama GNE, Lalu Anas Amrullah, Jumat, 21 November 2025, menceritakan, transformasi keuangan mulai terlihat sejak fokus perusahaan diarahkan kembali ke bisnis inti, yakni material konstruksi.

“Per Oktober GNE sudah menunjukkan angka positif. Setelah tahun buku 2024 merugi Rp3,2 miliar, kini posisi laba-rugi berjalan sudah berbalik menjadi surplus sekitar Rp180 juta,” jelas Lalu. Anas.

Setelah pajak, laba bersih yang tercatat mencapai Rp108 juta.

“Tidak besar, tetapi yang penting adalah kita berhasil berubah dari negatif ke positif dalam satu tahun, tanpa intervensi tambahan apa pun,” katanya.

Selain berbalik untung, indikator kesehatan perusahaan juga terlihat dari penurunan kredit. Menurutnya, saat mulai menjabat pada Juli 2024, sisa kredit GNE di perbankan tercatat mencapai Rp26,7 miliar. Namun per Oktober 2025, kredit itu berkurang menjadi Rp22,9 miliar.

“Berarti kita mampu mengurangi beban pinjaman Rp3,7 miliar dalam setahun, dan hampir seluruh pembayarannya berasal dari bisnis beton,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian ini membuktikan bahwa produk beton GNE memiliki prospek kuat dan mampu menopang operasional perusahaan.

Anas juga menegaskan bahwa banyak pinjaman masa lalu digunakan untuk bisnis-bisnis yang kini macet. “Namun hanya dengan bisnis beton, kita bisa mulai memperbaiki kewajiban tersebut,” imbuhnya.

Anas menyebutkan bahwa bisnis beton kini diposisikan sebagai core business perusahaan, sesuai arahan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal. Ke depan, pengembangan diarahkan pada peningkatan teknologi produksi, kapasitas, serta integrasi usaha material dari hulu hingga hilir.

“Arahnya ke galiasi, stone crusher, hingga precast. Kita ingin membangun ekosistem material konstruksi yang lengkap,” jelasnya.

Usaha di luar fokus konstruksi seperti bisnis perumahan, kapal, alat berat, maupun jagung telah dihentikan. Ke depan, pengembangan dapat diarahkan ke produk turunan seperti bata interlock atau inovasi material lain sesuai kebutuhan pasar.

Anas menambahkan, kebutuhan material konstruksi di NTB sangat besar. Dengan belanja infrastruktur mencapai Rp1–1,5 triliun per tahun, sekitar 60% dari nilai tersebut merupakan komponen bahan baku.

“Jika GNE bisa mengambil 20% saja dari kebutuhan bahan baku itu, nilainya sudah sangat besar. Selama ini pasar kami 80% dari proyek pemerintah, tetapi kami ingin menggesernya agar swasta bisa mencapai 40%,” katanya.

Manurutnya, permintaan dari sektor swasta seperti hotel, perumahan, serta kawasan Mandalika masih terbuka lebar. Kebutuhan material berkualitas tinggi semakin penting.

“Beton harus benar-benar berkualitas, dan itu membutuhkan teknologi yang baik. GNE harus masuk ke segmen itu,” tegasnya.

Diketahui, PT. GNE mendapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp8 miliar, Anas merinci bahwa Rp5,7 miliar akan dipakai untuk melunasi utang pajak. Sementara sisa Rp2 miliar dari dana tersebut akan diarahkan untuk menopang bisnis beton yang menjadi tumpuan utama perusahaan.

“Begitu pajak dibayar (hutang pajak), AHU bisa diaktifkan kembali. Setelah itu, sekitar 14 hari kemudian status perusahaan bisa aktif kembali, sehingga RUPS dapat digelar,” kata Anas.

Rencananya, penyertaan modal Rp8 miliar masuk pada November ini sehingga RUPS dapat digelar pada 6 Desember.

“Kami berharap semuanya sesuai jadwal agar proses penataan manajemen dan penguatan bisnis bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Dalam RUPS nanti, salah satu agenda penting yaitu pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk menetapkan direksi definitif GNE pada 2026.(bul)

Bulog NTB Segera Salurkan Banpang, 521.185 Penerima Akan Dapat Beras dan Minyak Goreng

By
ekbisntb.com
-
0
Pimwil Bulog NTB, Mara Kamin Siregar (kiri) melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras persiapan penyaluran Banpang.

Mataram (ekbisntb.com)- Perum Bulog Kanwil NTB memastikan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) untuk periode Oktober–November 2025 siap digulirkan Senin, 24 November 2025 secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Jumlah penerima Bantuan Pangan (PBP) yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding penyaluran sebelumnya. Jenis paket Banpang juga bertambah.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar di Mataram, Jumat, 21 November 2025, menjelaskan bahwa berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nomor (DTSN), jumlah PBP pada periode terbaru ini tercatat mencapai 521.185 penerima. Angka tersebut naik 9.804 PBP dibanding penyaluran Banpang pada Juni–Juli 2025 yang berjumlah 511.381 penerima.
“Dari data terbaru, jumlah penerima memang naik hampir di seluruh kabupaten/kota. Hanya Lombok Tengah dan Kota Mataram yang mengalami sedikit penurunan jumlah PBP, sementara daerah lain bertambah sesuai pembaruan data Kemensos,” jelas Regar, panggilan akrabnya.
Dijelaskan secara rinci alokasinya, Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan kenaikan tertinggi, yakni bertambah 2.601 PBP, disusul Kabupaten Lombok Utara yang naik 3.396 PBP, dan Kabupaten Bima yang bertambah 1.067 PBP. Peningkatan penerima juga tercatat di Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, serta Kota Bima.
Namun demikian, dua daerah justru mengalami penurunan jumlah penerima. Kota Mataram tercatat berkurang 121 PBP, dari 31.167 menjadi 31.046 penerima pada periode Oktober–November. Penurunan lebih besar terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, yakni berkurang 674 PBP, dari 117.102 menjadi 116.428 penerima.
Regar memastikan bahwa Bulog NTB telah menyiapkan seluruh kebutuhan logistik untuk memenuhi kuota bantuan tersebut. Setiap PBP akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk satu alokasi penyaluran. Karena yang dibagikan adalah bantuan periode Oktober dan November sekaligus, maka masyarakat akan menerima 20 kilogram beras serta 4 liter minyak goreng.
“Tidak ada kendala berarti dalam persiapan maupun distribusi. Stok beras aman, minyak goreng juga tersedia. Tahun ini ada tambahan komoditas karena sebelumnya bantuan hanya berupa beras tanpa minyak goreng,” terang Regar.
Menurutnya, tambahan minyak goreng dalam paket bantuan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya kelompok rawan pangan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Bulog bersama pemerintah daerah juga terus berkoordinasi untuk memastikan penyaluran berjalan lancar tanpa hambatan logistik.
Bulog NTB telah menyiapkan pola distribusi bersama transporter dan Dinas Sosial kabupaten/kota agar bantuan langsung sampai ke titik bagi masing-masing PBP sesuai jadwal.
“Kami memastikan bahwa seluruh proses penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu. Instruksi pusat sudah jelas, dan mekanisme distribusi di NTB sudah siap. Kami juga mengawasi kualitas beras agar tetap baik saat diterima masyarakat. Intinya, semua sudah siap. Masyarakat bisa menerima haknya sesuai jadwal,” tandasanya.(bul)

Barang Ilegal Senilai Miliaran Dimusnahkan, Satpol PP NTB dan Bea Cukai Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

By
ekbisntb.com
-
0
Kasat Pol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M. Si mengikuti pemusanahan Barang Ilegal Senilai Miliaran di Bea Cukai

Mataram (ekbisntb.com)- Kasat Pol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Fathul Gani menghadiri kegiatan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan terhadap berbagai pelanggaran di bidang cukai dan perdagangan ilegal. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bea Cukai Mataram, Kamis (23/10).

Barang yang dimusnahkan antara lain 6.862.641 batang rokok ilegal berbagai jenis dan merek, 115.221 gram tembakau iris (TIS) ilegal, 424 butir obat-obatan, 400 pasang alas kaki, 46 eksemplar komik porno, satu buah sextoys, serta 1.875 kilogram pakaian bekas dan mainan bekas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal. Pemusnahan tersebut merupakan hasil dari 324 kali penindakan selama periode April 2024 hingga Juni 2025, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp11.293.920.821,00. Jika tidak dilakukan penindakan, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp6.682.554.391,00.

Kasat Pol PP NTB Dr. Fathul Gani menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara berbagai pihak dalam menekan peredaran rokok ilegal di wilayah NTB.
“Sinergi ini harus dijaga, karena tindakan tegas terhadap pelanggaran merupakan bentuk komitmen kita dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tegasnya.

Kegiatan pemusnahan ini menjadi bukti nyata dari sinergi antara Satpol PP Provinsi NTB, Bea Cukai Mataram, dan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan operasi penindakan “Gempur Rokok Ilegal”. Pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).(bul)

Kasat Pol PP NTB dan Bea Cukai Balinusra Samakan Langkah Perkuat Pengawasan Rokok Ilegal

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Fathul Gani, M.Si melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali Nusa Tenggara (Balinusra) di Kantor Kakanwil DJBC Balinusra, Bali, Senin (3/11).

Mataram (ekbisntb.com)- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Fathul Gani, M.Si melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali Nusa Tenggara (Balinusra) di Kantor Kakanwil DJBC Balinusra, Bali, Senin (3/11).
Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Satpol PP dan DJBC Balinusra dalam memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah poin penting sebagai langkah strategis bersama. Di antaranya adalah penyelarasan langkah pengawasan dan penindakan antara pemerintah daerah dan DJBC sebagai mitra pengawasan lintas wilayah.
Selain itu, dibahas pula upaya untuk mengidentifikasi pola distribusi rokok ilegal yang masuk ke NTB melalui jalur Bali dan wilayah sekitarnya. Melalui pemetaan tersebut, diharapkan pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya sinergi dalam pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta pelaku usaha. Kegiatan KIE menjadi salah satu strategi kunci untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak rokok ilegal terhadap kesehatan, ekonomi, dan penerimaan negara.
Sebagai tindak lanjut, Satpol PP NTB bersama DJBC Balinusra akan menyusun rencana aksi bersama dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Langkah ini bertujuan memperkuat kegiatan pemberantasan rokok ilegal di Nusa Tenggara Barat, sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian peredaran barang kena cukai ilegal.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Satpol PP NTB untuk terus memperluas kerja sama lintas instansi, baik di tingkat regional maupun nasional, guna menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap ketentuan cukai di wilayah NTB.(bul)

Tangani Abrasi, Dinas PUPR Usulkan Anggaran Rp540 Miliar ke Kementerian PU

By
ekbisntb.com
-
0
Lale Widiahning. (ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pesoalan abrasi menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di Kota Mataram. Penangananya tidak bisa dilakukan secara parsial, karena membutuhkan anggaran besar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengusulkan anggaran Rp540 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Widiahning menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan proposal untuk pembangunan tanggul di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan, untuk mengatasi abrasi. Selain itu, perbaikan jalan juga menjadi prioritas yang diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pembangunan riprap diprioritaskan di Kelurahan Bintaro, Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru, dan Lingkungan Bagek Kembar Kelurahan Ampenan Selatan. “Kita usulkan proposal yang dulu untuk pembangunan riprap dan jalan,” terang Lale.

Secara akumulatif anggaran yang diusulkan mencapai Rp540 miliar. Jumlah anggaran ini berdasarkan perkiraan sementara, tetapi ia menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat untuk realisasi anggarannya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo sebut Lale, memberikan lampu hijau dengan menerima proposal yang diusulkan. Namun demikian, pihaknya harus mengikuti mekanisme penganggaran dari kementerian terkait. “Kita menunggu kapan bisa dilaksanakan, apakah bisa di tahun 2026 melalui revisi anggaran. Kita menunggu saja,” ujarnya.

Proses penganggaran program lanjutnya, akan melekat di Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I. Lale menegaskan, anggaran Rp540 miliar bukan saja untuk pembangunan riprap atau penahan gelombang di pesisir Pantai Ampenan, melainkan untuk pembangunan jalan.

Anggaran perbaikan jalan yang diusulkan mencapai Rp95 miliar. Artinya, khusus penahan gelombang diusulkan Rp445 miliar. “Jadi kita juga mengusulkan perbaikan jalan anggaran Rp95 miliar,” sebutnya.

Untuk penanganan jangka pendek abrasi di pesisir Pantai Ampenan, Lale mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, agar dilakukan pembangunan tanggul sementara menggunakan geobag. Ia berharap pertemuan Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana dengan Menteri PU Dody Hanggoda bisa dilakukan pergeseran anggaran di tahun 2026, sehingga bisa dilakukan penanganan secara permanen. “Informasi dari BWS biasanya nanti ada revisi anggaran,” demikian kata Lale. (cem)

1...105106107...817Page 106 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami