Beranda blog Halaman 105

Ribuan Warga Mataram Ajukan Sanggahan Desil Kesejahteraan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ribuan Warga Mataram Ajukan Sanggahan Desil Kesejahteraan
Muzakkir Walad (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mencatat ribuan warga mengajukan sanggahan terhadap penetapan desil kesejahteraan, karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka di lapangan.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan jumlah warga yang mengajukan sanggahan melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah mencapai ribuan orang.

Menurutnya, pengajuan sanggahan dilakukan karena masih ditemukan warga yang secara kondisi nyata tergolong kurang mampu, tetapi tercatat berada pada desil yang lebih tinggi. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam memberikan jawaban saat wawancara maupun kesalahan input data.

“Warga yang mengajukan sanggahan sudah ribuan karena salah mengartikan jawaban dan salah input,” ujarnya.

Muzakkir menjelaskan, layanan pendataan Perlinsos yang saat ini berlangsung memudahkan masyarakat mengajukan sanggahan. Proses tersebut dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui bantuan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di masing-masing kelurahan.

Mantan Camat Ampenan itu menambahkan, proses verifikasi dan pengajuan sanggahan hanya memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Selanjutnya, data diproses secara digital dan terintegrasi. Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyesuaian status desil warga pada pemutakhiran data berikutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Pembagiannya dimulai dari desil 1 sebagai kelompok 10 persen terbawah hingga desil 10 sebagai kelompok 10 persen teratas.

Reza menjelaskan, penetapan desil dilakukan menggunakan metode proxy means test dengan mempertimbangkan puluhan variabel sosial ekonomi keluarga. Perubahan kondisi ekonomi keluarga maupun kekeliruan saat pendataan dapat menyebabkan hasil pemeringkatan tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Jika masyarakat merasa desilnya tidak sesuai, ada banyak saluran sanggahan yang tersedia, baik melalui kelurahan, aplikasi Cek Bansos, aplikasi BPS, maupun Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di masing-masing kelurahan,” ujar Reza, Rabu (26/8).

Ia menambahkan, pemutakhiran data Regsosek dan pemeringkatan desil dilakukan setiap tiga bulan sekali. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki data apabila terdapat ketidaksesuaian atau terjadi perubahan kondisi ekonomi.

Reza juga menegaskan bahwa BPS hanya bertugas menyusun pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun penetapan penerima bantuan sosial merupakan kewenangan kementerian atau instansi penyelenggara masing-masing program. (pan)

DLH Pastikan TPS Mobile di Jalan Dr. Soetomo Tak Mengganggu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DLH Pastikan TPS Mobile di Jalan Dr. Soetomo Tak Mengganggu
TPS MOBILE - Seorang berjalan di depan TPS Mobile di pinggir Jalan Dr Soetomo, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang pada Selasa (25/8/2026). DLH memastikan  TPS di lokasi tersebut tak mengganggu aktivitas masyarakat. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB)  –Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram memastikan keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS) mobile di pinggir Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, tidak mengganggu aktivitas lalu lintas maupun menimbulkan persoalan bau. Pengangkutan sampah dari TPS tersebut dilakukan secara berkala menuju TPS Sandubaya.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan keberadaan TPS mobile di Jalan Dr. Soetomo merupakan hasil kesepakatan masyarakat setempat melalui lingkungan bersama pemerintah kelurahan. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penampungan sementara sampah karena keterbatasan lahan.

“Tidak mengganggu. TPS itu sudah dari dulu dan merupakan kesepakatan bersama di sana,” ujar Nizar, belum lama ini.

Ia menjelaskan, sebelumnya TPS tersebut berada di lahan yang kemudian dialihfungsikan menjadi taman. Kondisi itu membuat lokasi TPS dipindahkan ke area pinggir jalan.

Menurut Nizar, keberadaan TPS mobile tersebut sejauh ini tidak menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas maupun persoalan bau. Hal itu karena sampah tidak dibiarkan menumpuk terlalu lama di lokasi.

“Petugas operator sampah tidak membiarkan sampah mengendap sampai sehari,” katanya.

TPS di Kelurahan Karang Baru menerapkan sistem angkut-buang. Setiap kali armada roda tiga datang membawa sampah dari lingkungan, armada dump truck sudah menunggu untuk mengangkut sampah tersebut ke lokasi pembuangan berikutnya. “Di situ hanya sebentar. Tidak sampai satu jam bongkar muatnya,” ujarnya.

Meski demikian, Nizar mengakui keberadaan TPS di pinggir jalan dari sisi estetika kota memang kurang ideal. Namun, keterbatasan lahan di wilayah perkotaan membuat DLH harus mencari lokasi yang memungkinkan untuk aktivitas bongkar muat sampah.

Menurutnya, mencari lahan yang sesuai untuk TPS mobile di masing-masing kelurahan bukan perkara mudah. Bahkan, sejumlah fasilitas pemerintah sempat dimanfaatkan sebagai lokasi TPS mobile.

“Kantor lurah juga pernah digunakan sebagai TPS mobile, seperti di Kantor Lurah Monjok. Itu pun dikomplain masyarakat karena dianggap mengganggu,” katanya.

Karena itu, DLH Kota Mataram saat ini masih mencari alternatif lahan yang lebih sesuai untuk lokasi TPS mobile tersebut.

Nizar menilai sistem TPS mobile dengan pola pengangkutan terjadwal cukup efektif untuk mengurangi penumpukan sampah. Dengan adanya jadwal pengangkutan, sampah tidak terlalu lama berada di lokasi penampungan.

“Jadwal pengangkutannya sudah ada, sehingga tidak terlalu lama terjadi penumpukan sampah,” ujarnya.

Nizar menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 15 TPS mobile yang tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram. Sementara itu, volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Mataram mencapai sekitar 310 ton per hari. (pan)

Pasar Kebon Roek Kembali Semrawut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pasar Kebon Roek Kembali Semrawut
SEMRAWUT - Kondisi Pasar Kebon Roek terlihat semrawut. Pedagang berjualan di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan.(Suara NTB/cem)

Mataram (EKBIS NTB) -Penataan pasar tradisional masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Mataram. Pasalnya, Pasar Kebon Roek, Kecamatan Ampenan kembali semrawut dan memicu kemacetan.

Pantauan Suara NTB, pasar tradisional yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan semrawut. Pedagang terlihat berjualan di pinggir jalan. Kendaraan roda dua dan roda empat di parkir sembarang. Selain itu, aktivitas pedagang keliling memenuhi area depan pasar. Kondisi ini memicu kemacetan panjang pada pagi hari.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah membenarkan bahwa kawasan Pasar Kebon Roek terjadi kemacetan akibat aktivitas pedagang bakulan maupun pedagang keliling di pinggir jalan.

Pihaknya telah melarang pedagang berjualan di pinggir jalan, tetapi mereka membandel dengan berbagai alasan. Aktivitas pedagang keliling dikhawatirkan menimbulkan gesekan. “Kita sudah ingatkan berulangkali menggunakan pengeras suara, tetapi tidak digubris,” jelas Irwan.

Sebenarnya menurut Irwan, daya tampung di Pasar Kebon Roek masih mencukupi mengakomodir pedagang. Akan tetapi, persoalan klasik yang ditemukan pedagang memilih berjualan di luar supaya cepat laku. Berbeda halnya berjualan di dalam pasar diklaim sepi pembeli.

Mantan Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram mengatakan, Pasar Kebon Roek akan ditata kembali supaya tidak ada pedagang berjualan di luar. Namun demikian, pekerjaan rumah dihadapi adalah pengelolaan parkir. “Kadang mau ribut kita dengan jukir di pasar ini, karena mereka mencaplok area untuk pedagang,” sesalnya.

Persoalan penataan pasar dan parkir harus dibahas bersama. Irwan mengaku telah meminta Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri untuk memfasilitasi pengelolaan parkir diserahkan ke Dinas Perdagangan. Tujuannya supaya pengelolaan lebih terarah dan terakomodir serta retribusi yang dihasilkan maksimal.

Disinggung rencana relokasi Pasar Kebon Roek ke Kebon Talo. Irwan mengatakan, relokasi pasar diwacanakan sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Tetapi secara perlahan akan ditata area tengah agar tidak terjadi penumpukan di depan atau area parkir kendaraan. (cem)

Dishub Kaji Penerapan Kupon Parkir

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dishub Kaji Penerapan Kupon Parkir
JUKIR - Salah seorang jukir menjaga kendaraan parkir di Jalan Panca Usaha pada, Rabu (26/8). Dishub Kota Mataram mengkaji penerapan voucher atau kupon parkir.(Suara NTB/cem)


Mataram (EKBIS NTB) -Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram sedang mengkaji penerapan kupon parkir. Pasalnya, inovasi ini harus terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Juru Parkir (SIJUKIR).

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin menjelaskan, rencana penerapan parkir berlangganan dan kupon parkir telah dibahas bersama UPTD Perparkiran. Inovasi layanan parkir tepi jalan umum ini, harus dipersiapkan infrastruktur pendukungnya karena harus terintegrasi dengan aplikasi SIJUKIR. “Sebenanrnya inovasi ini obrolan sama Pak Sekda ingin menerapkan voucher dan kartu parkir,” terang Zulkarwin dikonfirmasi, Rabu (26/8).

Penerapan voucher atau kupon berlangganan dinilai tidak mudah. Zulkarwin mengaku, juru parkir tidak semuanya memiliki telepon pintar untuk menunjang inovasi tersebut. Mantan Camat Selaparang menjelaskan, skema voucher parkir ini sama persis dengan kartu parkir. Artinya, jukir perlu scan barcode dimiliki pelanggan dan secara otomatis retribusi parkir langsung masuk ke kas daerah. “Iya, perlu kita kaji lagi inovasi ini,” jelasnya.

Zulkarwin menegaskan, penerapan voucher atau kupon parkir tidak bisa serta merta diterapkan. Infrastruktur pendukung perlu disiapkan dan diintegrasikan dengan aplikasi. Ia memahami kebijakan parkir berlangganan dan kupon parkir guna menjembatani pelanggan yang menemukan jukir nakal.

Sebagian jukir, kata dia, enggan menunjukkan Quick Respons Indonesian Standar (QRIS), sehingga berpotensi terjadinya kebocoran retribusi parkir. “Jadi kalau jukir tidak menunjukkan QR-Code nanti pelanggan yang nunjuki supaya tidak terjadi kebocoran,” tandasnya.

Di satu sisi, Zulkarwin mengaku dilema menerapkan voucher atau kupon parkir. Ia khawatir biaya cetak kupon atau voucher melebihi dari biaya retribusi. Pihaknya juga khawatir terjadi pemalsuan voucher, sehingga merugikan pemerintah.

Permasalahan ini telah dibahas bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, guna mengantisipasi kecurangan tersebut. Salah satunya menempelkan QR Code di kupon tersebut. “Jangan sampai parkir Rp1.000 justru biaya cetaknya Rp1.000 lebih. Kita sudah coba di karcis berharga,” ujarnya.

Saat ini lanjutnya, realisasi retribusi parkir mencapai Rp6,6 miliar dari target Rp18 miliar lebih. Pihaknya akan memaksimalkan koordinator lapangan agar target tercapai. (cem)

Pascakebakaran Desa Adat Sade: Bank Indonesia Salurkan Bantuan Kemanusiaan dan Layani Penukaran Uang Terbakar Warga

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus membuka layanan penukaran uang rusak bagi masyarakat terdampak musibah kebakaran di kawasan wisata Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, pada Rabu (26/8/2026).

Penyerahan bantuan logistik diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K. Pamungkas, didampingi Ketua IPEBI Komisariat Mataram, Kadek Budi Arsana, beserta jajaran pejabat BI lainnya. Bantuan tanggap darurat tersebut diterima secara simbolis oleh Bapak Sanah selaku perangkat dusun setempat untuk memulihkan kebutuhan primer warga pascabencana.

Adapun paket bantuan kemanusiaan yang disalurkan mencakup bahan pangan pokok (sembako), perlengkapan alas tidur, serta pakaian layak pakai untuk menopang kebutuhan harian warga.

Kisah Haru Warga: Uang Terbakar Rp7,6 Juta Batal Dibuang

Tak hanya menyalurkan bantuan logistik, BI NTB juga menerjunkan armada Kas Keliling untuk melayani penukaran uang milik warga yang rusak akibat terbakar. Salah seorang warga Desa Adat Sade, Bapak Warman, menjadi salah satu penerima manfaat utama dari layanan ini.

Awalnya, uang tunai milik Warman yang hangus terbakar sebagian sempat akan dibuang karena dikira tidak lagi bernilai. Namun, setelah mendapatkan pemahaman langsung dari Kepala Perwakilan BI NTB mengenai ketentuan penggantian uang rusak, ia membawa sisa uang tersebut untuk diperiksa.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik secara teliti oleh petugas sesuai standar operasional yang berlaku, Bapak Warman berhasil memperoleh penggantian uang layak edar secara utuh senilai Rp7.676.000,00.

Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang Rusak/Terbakar

Menanggapi kejadian tersebut, Bank Indonesia kembali mengingatkan masyarakat mengenai kriteria penukaran Uang Tidak Layak Edar (uang lusuh, cacat, maupun rusak):

  1. Uang Kertas Rusak: Diberikan penggantian sebesar nilai nominal apabila fisik uang kertas yang tersisa masih lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari ukuran aslinya dan ciri keasliannya dapat diidentifikasi.
  2. Uang Logam Rusak: Diberikan penggantian apabila fisik uang logam yang tersisa masih lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ukuran aslinya.

BI mengimbau warga Desa Adat Sade lainnya yang masih memiliki uang terbakar agar segera menghubungi pihak Bank Indonesia untuk diperiksa dan ditukarkan sesuai ketentuan.

Dampak Musibah & Harapan Revitalisasi Kawasan Adat

Berdasarkan hasil survei serta identifikasi lapangan oleh tim BI NTB, musibah kebakaran berdampak masif terhadap berbagai bangunan di kawasan ikonik Desa Adat Sade. Kebakaran merusak rumah warga, masjid, berugak (balai pertemuan), lumbung padi, artshop (toko cenderamata), hingga fasilitas umum lainnya.

“Masyarakat Desa Adat Sade sangat berharap dapat dilakukan revitalisasi kawasan adat, mencakup pembangunan kembali hunian dan sarana prasarana yang terdampak, mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pariwisata,” ujar Hario K. Pamungkas.

Sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, masyarakat, dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi warga Desa Adat Sade pascabencana. (r/fan)

PIM NTB Gandeng Organisasi Perempuan, Bahu-membahu Bantu Korban Kebakaran Desa Adat Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Tengah (ekbisntb.com) – Kepedulian terhadap korban kebakaran yang melanda Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, terus mengalir. Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB menggandeng sejumlah organisasi perempuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak.

DPD PIM NTB bersama DPC PIM Lombok Tengah, TP PKK Lombok Tengah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Tengah, dan Dharma Wanita Lombok Tengah menggelar bakti sosial (baksos) Peduli Sade, Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, organisasi perempuan menyerahkan 100 paket sembako kepada masyarakat terdampak kebakaran.

Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, atau yang kerap dipanggil BDRG ini mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap warga yang tengah menghadapi masa sulit pascakebakaran.

“Alhamdulillah, kami menyerahkan 100 paket sembako. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut BDRG, kepedulian terhadap Sade tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan setelah bencana. Ke depan, perlu ada perhatian serius terhadap konsep pembangunan kembali kawasan yang terbakar, mengingat Sade bukan hanya permukiman masyarakat, tetapi juga salah satu kawasan adat dan destinasi wisata budaya penting di NTB.

Ia berharap proses renovasi atau pembangunan kembali bangunan yang terbakar dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta aspek keselamatan.

“Apabila ada pembangunan atau renovasi kembali lahan yang terbakar, tentu harus dipikirkan apakah lahan itu masih representatif untuk dibangun kembali di sana,” katanya.

Mantan Senator ini menilai, kondisi alam seperti panas, hujan, dan angin juga harus menjadi pertimbangan dalam merancang kembali bangunan di kawasan adat tersebut. Termasuk bentuk bangunan dan tata letak kawasan, sehingga tetap mempertahankan karakter Sade namun lebih adaptif terhadap kondisi saat ini.

Menurutnya, pelestarian rumah dan kawasan adat tidak berarti harus mempertahankan seluruh bentuk masa lalu secara utuh. Nilai dan identitas budaya tetap dipertahankan, tetapi desain dan konstruksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan keselamatan dan kondisi zaman.

“Ketika kita ingin membuat satu replika dari masa lalu, tentu kita menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Replikanya kalau mau kecil, tetapi untuk kenyataannya bisa dibuat lebih besar,” ujarnya.

Perlu Awik-awik untuk Perkuat Mitigasi

Lebih jauh, PIM NTB mendorong agar penataan kembali Desa Adat Sade tidak hanya berbicara mengenai bangunan fisik. Aturan adat atau awik-awik dinilai penting untuk diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan sekaligus meminimalkan risiko terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang.

Diyah berharap keberadaan kawasan atau kampung adat di NTB ke depan dibarengi dengan aturan yang jelas mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan dan bangunan.

“Perlu adanya daerah atau kampung atau desa adat yang di sana tentu harus ada awik-awiknya. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, sehingga kebakaran nantinya atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dengan adanya awik-awik,” tegasnya.

Kebakaran melanda Desa Adat Sade pada Sabtu (22/8/2026) malam. Api menghanguskan sejumlah bangunan yang menjadi bagian penting dari kawasan permukiman adat sekaligus kawasan wisata budaya tersebut.

Peristiwa itu tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan dan kelestarian warisan budaya Sade.

Karena itu, bantuan yang diberikan PIM NTB bersama organisasi perempuan lainnya diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas sekaligus mendorong perhatian lebih luas terhadap pemulihan Sade.

Bagi PIM NTB, pemulihan Sade idealnya tidak sekadar mengembalikan bangunan seperti sebelum kebakaran. Sade harus dibangun kembali dengan tetap menjaga identitas adat, namun sekaligus lebih aman, adaptif, dan mampu bertahan menghadapi berbagai risiko di masa depan.(bul)

BPR NTB dan BPR Sadana Bali Jalin Kerjasama untuk Penguatan Lembaga Keuangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB (Perseroda) memperluas kolaborasi bisnis dengan perbankan di luar daerah. BPR milik pemerintah di Provinsi NTB ini menjalin kerjasama dengan PT BPR Sadana Utama Bali untuk pengutan lembaga keuangan.
Kerjasama dua BPR dari dua provinsi yang bertetangga ini mencakup kerja sama bisnis, pengembangan produk, teknologi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Faisal, bersama Direktur Utama PT BPR Sadana Utama Bali, Gusti Ngurah Gede Gede Budiawan, di kantor pusat BPR NTB, Jalan Catur Warga, Kota Mataram, Rabu, 26 Agustus 2026.
Penandatanganan kerjasama turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Komisaris Utama BPR NTB, Lalu Kholid Karyadi, serta Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT BPR Sadana Utama Bali, I Wayan Sumantara, bersama jajaran direksi dan komisaris kedua bank.
Direktur Utama PT BPR Sadana Utama Bali, Gusti Ngurah Gede Gede Budiawan, mengatakan kerja sama ini menjadi momentum awal untuk membangun kolaborasi keuangan yang sehat, berkembang dan berkelanjutan antara Bali dan NTB.
Menurutnya, kolaborasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pengembangan UMKM, termasuk membuka peluang pergerakan pelaku usaha dari Bali ke NTB maupun sebaliknya.
“Perjanjian kerja sama ini hadir sebagai momentum awal membangun kolaborasi keuangan yang sehat, berkembang dan berkelanjutan,” katanya.
Gusti menjelaskan, kerja sama tidak hanya berfokus pada bisnis pembiayaan, tetapi mencakup penguatan SDM, teknologi, promosi bersama hingga pengembangan produk dan layanan perbankan.
Termasuk di dalamnya pengembangan produk deposito dan fasilitas kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik industri di masing-masing daerah.
“Tidak terbatas pada produk lending dan funding, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, teknologi, promosi bersama dan pengembangan berbagai produk,” ujarnya.
BPR Sadana Siapkan Likuiditas untuk NTB
Salah satu peluang konkret yang akan dikembangkan adalah pemanfaatan kelebihan likuiditas BPR Sadana Utama Bali untuk mendukung kebutuhan pembiayaan di NTB.
Gusti mengatakan kondisi likuiditas BPR Sadana yang cukup kuat memungkinkan adanya penempatan dana di BPR NTB.
“Kita akan open likuiditas sepanjang BPR NTB membutuhkan dan menjaga komitmen itu dengan baik, sehingga kesehatan dan bisnis kita sama-sama menguntungkan,” katanya.
Sebagai langkah konkrit kerjasama ini, BPR Sadana langsung menempatkan dana senilai Rp1,999 miliar di BPR NTB. Dan penempatan dana ini berpeluang terus ditambah, sesuai kesekapakatan bersama.
“Kita berkomitmen sama-sama menjaga integritas, komitmen dan profesionalisme bisnis. Tata kelola yang sehat dan manajemen risiko harus terjaga,” tegasnya.
Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Faisal sendiri menegaskan besarnya peluang untuk sama – sama tumbuh dan berkembang dari kerjasama ini. Ia mengatakan kerja sama ini menjadi penting karena masing-masing BPR memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi.
BPR Sadana Utama Bali, kata Faisal, memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam pembiayaan sektor energi. Keunggulan tersebut akan menjadi salah satu materi pembelajaran bagi BPR NTB melalui pertukaran SDM.
“Sadana ini kuat di kemampuan terkait kredit di energi. Kita akan belajar dan ada pertukaran SDM untuk pembelajaran nantinya. Karena memang kita belum punya kemampuan untuk itu,” jelas Faisal.
Di sisi lain, BPR Sadana memiliki kelebihan likuiditas, sementara BPR NTB membutuhkan tambahan likuiditas untuk menopang ekspansi bisnis dan pembiayaan.
“Kelebihan dana yang di Bali bisa ditaruh di sini, kemudian penempatan dalam bentuk kredit-kredit. Itu akan dilakukan di NTB,” ujarnya.
Faisal menilai potensi kerja sama ini cukup besar. Namun, besaran penempatan dana maupun pengembangan pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bisnis kedua bank.
“Ini awal baru. Potensinya cukup besar karena verlikuid di Bali, sedangkan kita membutuhkan likuiditas,” katanya.
Tak Berhenti pada Kerja Sama Awal
Kedua BPR sepakat kerja sama tersebut tidak berhenti pada perjanjian awal. Ruang kolaborasi akan terus dikembangkan melalui adendum sesuai kebutuhan bisnis.
Pengembangan dan Penguatan tersebut antara lain mencakup produk, layanan, perluasan pasar, pembiayaan bersama, sindikasi, hingga skema joint financing. Kerja sama juga membuka peluang pengembangan produk payroll bagi karyawan.
Komisaris Utama BPR NTB, Lalu Kholid Karyadi, dan Komisaris Utama sekaligus PSP BPR Sadana Utama Bali, I Wayan Sumantara, turut mengapresiasi kerja sama ini. Keduanya mendorong agar kolaborasi lintas provinsi ini terus diperluas dan menghasilkan kerja sama bisnis yang lebih besar serta berkelanjutan.(bul)

Baru Tujuh BUMDes Berkategori Maju di Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ulumuddin (Suara NTB/ils)
Ulumuddin (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga bulan Agustus tahun 2026 hanya sekitar 7 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kategori maju. Sementara, sisanya banyak yang tidak aktif termasuk tersangkut persoalan hukum.

“Dari 157 BUMDes ada sekitar 31 terindikasi tidak aktif, dua BUMDes berujung pidana. Kami juga akan terus mendorong agar BUMDes tersebut bisa kembali aktif,” kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ulumudddin.

Ia melanjutkan, BUMDes yang tidak aktif tersebut akan kembali diaktifkan pemerintah. Tahap awal yang dilakukan yakni pendataan dan pemetaan langsung ke masing-masing desa. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi BUMDes tersebut.

Proses identifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana bentuk transformasi dalam empat kategori. Yakni kategori BUMDes perintis, pemula, berkembang dan maju untuk mendukung program pemerintah dan mensejahterakan masyarakat.

“Hasil pantauan di lapangan secara kelembagaan banyak BUMDes kita yang tidak memiliki pengurus. Baik dari segi pelaksana operasional hingga ke pengawas secara struktur sudah tidak ada yang aktif,” ujarnya.

Ia memastikan, tidak mungkin BUMDes bisa berjalan dengan baik jika tidak memiliki kelembagaan yang baik,sehingga revitalisasi kelembagaan yang saat ini tengah digagas pemerintah menjadi atensi untuk diselesaikan agar BUMDes  bisa aktif kembali.

“Selain revitalisasi kita juga melakukan penguatan terhadap aktivitas kelembagaan terutama SDM. Sehingga kita berharap kedepan mereka bisa mengelola BUMdes secara profesional,” sebutnya.

Menurut dia, BUMDes merupakan amanat dari undang-undang sehingga wajib bagi desa untuk menyiapkan anggaran. Pasalnya, peran dari BUMDes ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang ada di desa khususnya dalam menggerakkan ekonomi di desa.

“Peran BUMdes ini kami anggap sangat penting untuk menggerakkan ekonomi desa, sehingga pola pembinaan akan terus kami lakukan kepada seluruh BUMDes yang ada, ” tambahnya. (ils)

BLT DBHCHT Disalurkan, Warga Terima Bantuan Senilai Rp1 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BLT DBHCHT DisalurkanWarga Terima Bantuan Senilai Rp1 Juta
BANTUAN - Penyerahan BLT DBHCHT Kabupaten Dompu tahun 2026 secara simbolis di kantor Pos Dompu, Senin (24/8).

Dompu (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Dompu mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Sebanyak 683 kepala keluarga (KK) menjadi sasaran program tersebut, dengan nilai bantuan masing-masing Rp1 juta.

Penyaluran bantuan secara simbolis dilaksanakan di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Dompu, Senin (24/8). Penyerahan dilakukan oleh Pj. Sekda Dompu, H.Khairul Insyan, SE., MM., bersama Ketua DPRD Dompu, Wakapolres Dompu, Danramil Dompu dan perwakilan Kejaksaan Negeri Dompu.

Sekda mengatakan, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Ketiga aspek tersebut harus berjalan seiring agar setiap program mencapai sasaran. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat dengan keterbatasan sosial ekonomi mendapat perhatian dan perlindungan. Program DBHCHT merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan tersebut.

Khairul meminta perangkat daerah memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. “Jangan ditunda apa yang bisa diberikan kepada masyarakat kita. Disegerakan,” tegasnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diminta menyampaikan persoalan melalui jalur berjenjang untuk memperkuat koordinasi. “APBD ini diperuntukkan bagi masyarakat, tapi keuangan yang terbatas, sehingga tidak semua bisa dibantu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP., dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan BLT DBHCHT 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan DBHCHT.

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, korban bencana, wanita rawan sosial ekonomi, buruh tani, buruh pabrik rokok dan petani tembakau.

“Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi keluarga,” katanya.

Yani menjelaskan, pada tahun anggaran 2026, Pemkab Dompu melalui Dinas Sosial menyalurkan BLT DBHCHT kepada 683 KK. Masing-masing penerima memperoleh bantuan tunai sebesar Rp1 juta.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada 641 KK dan mulai disalurkan pada pekan ini. Sedangkan, tahap kedua sebanyak 42 KK akan disalurkan dalam dua hingga tiga bulan ke depan sebagai langkah antisipasi bagi masyarakat yang menjadi korban bencana.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia Cabang Dompu. Dinas Sosial, kata Yani, berupaya memastikan bantuan diterima oleh penerima manfaat yang telah ditetapkan secara tepat sasaran, tertib, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendistribusian bantuan dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan melalui petugas PT Pos di masing-masing wilayah. “Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial berupaya memastikan agar bantuan dapat diterima oleh penerima manfaat yang telah ditetapkan secara tepat sasaran, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya. (ula)

Momentum Maulid Nabi, Pengurus Masjid Al Amanah Embung Papak Selong Luncurkan ATM Beras

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Momentum Maulid Nabi, Pengurus Masjid Al Amanah Embung Papak Selong Luncurkan ATM Beras
Peluncuran ATM Beras oleh pengurus masjid Embung Papak Selong Selasa (25/8/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Pada hari momentum Maulid Nabi Muhammad, SAW, Pengurus Masjid Al Amanah Embung Papak meluncurkan program ATM Beras pada Selasa (25/8/2026). Program ini sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di sekitar masjid.

Pada tahap awal, program tersebut menyasar 60 kepala keluarga (KK) sebagai penerima manfaat. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan sebanyak 5 kilogram beras setiap minggu melalui mesin ATM Beras yang dikelola pengurus Masjid Al Amanah Embung Papak.

Wakil Ketua Pengurus Masjid Al Amanah Embung Papak, Junaidi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari ikhtiar pengurus untuk menghadirkan manfaat masjid secara lebih nyata di tengah masyarakat.

“Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga diharapkan mampu hadir memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. ATM Beras ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami kepada keluarga yang membutuhkan,” ujar Junaidi.

Peluncuran program tersebut mendapat apresiasi dari Camat Selong Lalu Ridho Arindi. Ia menilai kehadiran ATM Beras menunjukkan adanya visi yang lebih luas dari pengurus masjid dalam menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi peluncuran mesin beras ini. Ini menunjukkan bagaimana pengurus masjid yang visioner, tidak hanya menjadikan masjid sebagai pusat ritual semata, tetapi bagaimana masjid bisa memberdayakan jamaah atau masyarakat sekitar, sehingga tumbuh rasa memiliki dan kecintaan terhadap masjid,” kata Lalu Ridho.

Menurutnya, program sosial seperti ATM Beras dapat menjadi contoh bahwa masjid memiliki peran strategis dalam membangun kepedulian sosial, memperkuat ukhuwah, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Ketika masjid mampu memberikan manfaat secara langsung, masyarakat akan semakin dekat dengan masjid. Dari sinilah kecintaan kepada masjid dapat tumbuh, bukan hanya karena aktivitas ibadah, tetapi juga karena masjid hadir sebagai bagian dari kehidupan dan solusi bagi masyarakat,” lanjutnya.

Pengurus Masjid Al Amanah Embung Papak berharap program ATM Beras dapat berjalan secara berkelanjutan dan cakupan penerima manfaatnya terus dikembangkan. Untuk itu, pengurus membuka ruang partisipasi bagi jamaah, dermawan, dan masyarakat luas yang ingin ikut mendukung keberlangsungan program tersebut.

Dengan semangat berbagi dan gotong royong, ATM Beras diharapkan tidak sekadar menjadi sarana distribusi pangan, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang memperkuat kepedulian, ukhuwah, serta kecintaan masyarakat terhadap masjid. (rus)

1...104105106...1,070Halaman 105 dari 1,070