Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 105

Boleh atau Tidak Menggunakan Lampu Hazar saat Melewati Lampu Merah?

0
Boleh atau Tidak Menggunakan Lampu Hazar saat Melewati Lampu Merah?

Lombok (ekbisntb.com) – Lampu hazard adalah lampu darurat yang digunakan untuk memberi tanda bahaya ketika kendaraan mengalami masalah atau kondisi darurat. Lampu ini bukan untuk komunikasi arah atau meningkatkan visibilitas biasa.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

  1. Jangan Menyalakan Hazard Saat Hujan

Hazard saat hujan membingungkan pengendara belakang, karena lampu sein tidak bisa bekerja maksimal. Cukup kurangi kecepatan dan nyalakan lampu utama.

  1. Jangan Gunakan Hazard untuk Menandakan Lurus di Persimpangan

Lampu hazard bukan isyarat arah. Jika lampu sein tidak dinyalakan, artinya kendaraan bergerak lurus.

  1. Hindari Menyalakan Hazard di Lorong Gelap

Gunakan lampu utama/lampu senja, karena lampu belakang merah sudah cukup membuat kendaraan terlihat tanpa membingungkan pengemudi lain.

  1. Jangan Menyalakan Hazard di Jalan Berkabut

Gunakan lampu kabut atau lampu utama, bukan hazard. Hazard justru mengurangi kemampuan membaca arah kendaraan.

Cara Penggunaan Lampu Hazard yang Benar

  1. Saat Kendaraan Mengalami Masalah

Misalnya mogok atau berjalan sangat lambat akibat malfungsi.

  1. Ketika Ada Gangguan di Depan

Seperti kecelakaan, jalan rusak, longsor, atau hambatan lain yang berpotensi membahayakan.

  1. Saat Kendaraan Harus Segera Menepi

Contoh: ban bocor atau situasi darurat mendadak.

  1. Ketika Kendaraan Berjalan di Luar Jalur Semestinya

Dilakukan hanya untuk situasi darurat.

“Lampu hazard bukan untuk gaya-gayaan atau sekadar ikut-ikutan. Penggunaan yang salah justru bisa membahayakan pengendara lain. Pastikan nyalakan hanya saat kondisi darurat sesuai aturan, karena keselamatan di jalan dimulai dari pemahaman yang benar.”  jelas Satria Wiman Jaya, Safety Riding Instruktur Astra Motor NTB

Gunakan lampu hazard sesuai regulasi UU No.22 Tahun 2009 Pasal 121, dan hindari kebiasaan yang salah. Selalu jadikan keselamatan sebagai prioritas dan tetap #CariAman saat berkendara.(bul)

Kades di Lobar Tolak Wacana Pengalihan DD Rp40 Triliun

0
Mahnan (ekbis NTB/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala desa (kades) di wilayah Lombok Barat (Lobar) menolak adanya wacana pengalihan Dana Desa (DD) sebesar Rp40 Triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih. Pasalnya, banyak program mandatori yang dibebankan ke desa. Belum lagi desa program yang telah direncanakan dalam rencana kerja dan RPJMDes untuk masyarakat akan menjadi korban, akibat kebijakan ini.

Kepala Desa Mareje, Kecamatan Lembar H. Muhsin Salim menegaskan bahwa terkait penggunaan DD ini sudah ada edaran untuk alokasinya, 20 persen untuk ketahanan pangan, 30 persen untuk kopdes, 25 persen untuk BLT. “Dari hasil hearing Apdesi itu, infonya 30 persen iti dibatalkan, tapi kami belum ada edaran,” tegasnya, akhir pekan kemarin.

Muhsin Salim (ekbis NTB/her)

Pihaknya menolak kalau DD itu dialihkan ke Kopdes, sebab program desa bakal terancam. Sebab harapan untuk pembangunan,  insentif bagi kader posyandu dan marbot. “Kami tidak terima, sebab seperti kami daerah pelosok butuh DD untuk pembangunan,” tegasnya.

DD-nya saja, saat ini hanya Rp1,07 miliar sedangkan ADD hampir Rp800 juta. Kalau dipangkas, maka setengah anggaran ini akan berkurang. Menurutnya Kopdes ini juga masih belum jelas, seperti untuk pembangunan kopdes, perlu ada bangunan baru, sementara ada di desa itu bangunan Pemkab bisa dimanfaatkan tinggal di renovasi saja.

Sementara itu Sekretaris Desa Tempos Samsudin, S.Sos., mengatakan, penyertaan modal 30 persen dari DD untuk jaminan Kopdes menurut informasi yang diperoleh tidak berlaku setelah keluar peraturan baru  “Informasinya itu (30 persen) tidak berlaku, mungkin dialihkan lewat itu,” katanya.

Yang sebelumnya adanya komitmen 30 persen dari DD, namun turunan dari aturan ini sedang ditunggu. Namun menurut informasi tenaga ahli pendamping desa, berapa persetujuan Kopdes di bank, berapa setoran pertahun dan bunganya itu yang dicadangkan.

Ditanya soal terkait pengalian DD sebesar Rp40 triliun, ia tidak bisa menjawab sebab itu bersifat kebijakan  ranahnya kades. Yang jelas ia melihat dari sisi dampaknya, jika aturan ini diberlakukan. Sebab jika dipangkas Rp40 triliun, maka itu sekitar 60 persen dari anggaran DD mencapai Rp70-71 triliun mengacu alokasi tahun ini. ‘’Jika dialihkan 50 persen ke daerah tentu konsekuensinya anggaran DD di desa berkurang 50 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar Mahnan menerangkan soal wacana pengalihan DD Rp40 triliun ini masih rumor.

Pihaknya belum mendapatkan surat resmi soal itu. Disingung soal penolakan desa terkait pengalihan DD ini, menurut Mahnan wajar. Karena pasti akan mempengaruhi perencanaan pembangunan yang sudah disusun desa.  (her)

Budidaya Porang, Pemerintah Lotim Alokasikan Rp 500 Juta

0
Tanaman porang di salah satu lahan milik petani di Pringgasela. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 juta dari APBD tahun 2025 untuk pengembangan budidaya tanaman porang. Program yang rencananya akan dimulai pada November-Desember 2025 ini menargetkan luas tanam sebesar 4 hektar yang tersebar di empat desa.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi, kepada Suara NTB, Sabtu 22 November 2025 menjelaskan penanaman akan menggunakan sistem tusip atau tegakan dengan konsep pengemukan.

“Kita menanam dengan sistem tusip/tegakan dengan konsep pengemukan karena yang kita tanam adalah umbi yang beratnya berkisar 250 – 300 gram,” jelas Fathul Kasturi.

Dengan menggunakan bibit umbi berkualitas tersebut, masa tanam hingga panen relatif singkat. Estimasi panen diproyeksikan dalam waktu 6 hingga 7 bulan setelah tanam.

“Target produksi kita minimal 100 ton. Kita rata-ratakan, setiap umbi akan menghasilkan 2 kg,” tambahnya.

Lokasi penanaman porang seluas 4 hektare tersebut akan dibagi merata di empat desa, dengan masing-masing desa mendapatkan jatah 1 hektare. Keempat desa yang menjadi sasaran program ini adalah Desa Pengadangan Barat.Kecamatan Pringgasela, Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek, Desa Sajang  dan Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun

Program budidaya porang ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat di empat desa tersebut. Porang, yang dikenal sebagai komoditas ekspor yang menjanjikan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan menyumbang terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Lotim.

Dengan perencanaan yang matang dan teknik budidaya yang tepat, Pemerintah Lotim optimis target produksi 100 ton dari lahan 4 hektar dapat tercapai, membuka peluang pasar dan kesejahteraan bagi petani porang di daerahnya.

 Kabid Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri pada Dinas Perindustrian Lotim, Muhammad Irwan Agus, menyampaikan saat ini pabrik porang masih belum bisa beroperasi karena menunggu bahan baku..

“Sudah banyak MoU dengan agen porang. Target April 2026 bisa ekspor non migas ke Tiongkok. Rekanan langsung sebagai eksportirnya, dari Lombok langsung ke Tiongkok. Teknis mereka yang mengatur,” ujar Irwan.

Meski pabrik pengolahan porang milik PT Sanindo Porang Rinjani saat ini belum beroperasi penuh, pihaknya yakin target ekspor dapat terpenuhi. Menunggu musim panen raya yang diperkirakan dimulai pada Januari hingga Februari 2026 mendatang, pabrik siap mengolah bahan baku. (rus)

Terealisasi Rp1,2 Triliun, Investasi di Lombok Utara Capai Target RPJMD

0
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PMPTSP dan Naker Lombok Utara Erwin Rahadi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) –

Investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup menggembirakan. Hingga tahun 2025, realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1,2 triliun lebih, yang artinya telah melampaui target RPJMD KLU.

Kepala Dinas Penanaman Modal, PMPTSP dan Naker KLU, Evi Winarni, SP., M.Si., melalui Sekdis PMPTSP Naker, Erwin Rahadi,.SE., MM., mengungkapkan minat investasi di KLU masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari realisasi yang dibukukan sepanjang tahun 2025.

“Sampai dengan triwulan III-2025, realisasi investasi mencapai Rp 1,2 triliun atau 55 persen dari target nasional,” ujar Erwin, Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan, target investasi yang dibebankan secara nasional sebesar Rp 1,8 triliun. Untuk mencatatkan realisasi 100 persen, dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun lebih dominan pada kesiapan internal investor. Kendati demikian, realisasi tersebut melampaui target RPJMD.

“Kalau mengejar target secara nasional itu memang tidak bisa terkejar, tapi target kita secara RPJMD yang Rp 1 triliun itu sudah tercapai,” sambungnya.

Dari realisasi investasi tersebut, masih didominasi oleh investasi PMA sebesar Rp303 miliar, menyusul PMDN Rp175 miliar. Sektor pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar investasi dengan dominasi 86,37 persen. Disusul sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar 10,24 persen.

Sementara, menurut sebaran wilayah, investasi masih dominan di Kecamatan Pemenang dengan objek wisata berupa 3 Gili dan pesisir pantai wilayah darat KLU. Sektor pariwisata di Kecamatan Pemenang, menyumbang kontribusi 93,35 persen, serta 3,78 persen sisanya di Kecamatan Tanjung. “Aktivitas ekonomi di kawasan tiga Gili menjadi pendorong utama,” imbuh Erwin.

Lebih lanjut, Sekdis PM PTSP menyatakan realisasi investasi di kawasan tiga Gili mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini diakibatkan oleh berbagai kendala baik teknis dan non teknis. Namun demikian, Erwin tak menyangkal jika status tiga Gili sebagai kawasan konservasi turut mempengaruhi terhambatnya realisasi modal masuk.

Hal teknis lain yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah adalah kebijakan yang diambil secara terpusat. Dalam hal ini, investor membandingkan kemudahan maupun keringanan investasi dengan negara lain.

“Investor ada yang pindah dan berinvestasi di Vietnam karena adanya keringanan yang diberikan pemerintah setempat.” (ari)

Kemiskinan Menurun, Jumlah Pengangguran Terbuka di Lombok Barat Bertambah

0
Para pencari kerja pada bursa kerja yang digelar Disnaker Lobar beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) –

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lombok Barat (Lobar) meningkat tahun 2025 dibanding tahun lalu. Angka pengangguran tahun lalu mencapai 11. 740 orang atau 2,75 persen, naik sekitar 0,7 persen menjadi 2,82 tahun ini. Kenaikan jumlah pengangguran ini dipicu salah satunya faktor penggunan mesin pertanian menggantikan peranan para buruh tani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar mencatat, TPT di Lobar selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat TPT 3,32 persen naik signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,16 persen. Tahun 2023 bisa ditekan menjadi 3,12 persen, kemudian turun lagi pada tahun 2024 menjadi 2,75 persen. “TPT naik (bertambah) sedikit, dari 2,75 persen menjadi 2,82 persen,” kata Kepala Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho, akhir pekan kemarin.

Salah satu pemicu pengangguran ini, jelasnya, adanya alih profesi warga akibat penerapan teknologi pertanian. Tenaga kerja di sektor pertanian itu pindah ke jasa dan pedagangan, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tenaga kerja yang terserap, sehingga terjadilah pengangguran.

Namun dari hasil hitungan BPS ini belum termasuk hasil dari pelaksanaan Job Fair yang digelar Pemkab melalui Disnaker. Sebab hasil pengukuran BPS itu sampai dengan bulan Agustus.

Jika dilihat data berdasarkan penduduk menurut status pekerjaan, sebagian besar masyarakat Lobar  buruh karyawan pegawai 31,2 persen. Kemudian berusaha sendiri mencapai 30,52 persen. Berusaha dibantu pekerja tak tetap 13 persen, pekerja keluarga atau tidak dibayar 12,56 persen. Kemudian jika dilihat dari penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan, sebagian besar masyarakat Lobar bekerja di sektor jasa mencapai 50 persen. Industri 29 persen dan sektor pertanian mencapai 20 persen.

Kemudian untuk angkatan kerja menurut pendidik dan jenis kegiatan, warga lulusan SMK kejuruan paling tinggi, disusul lulusan SMA umum, selanjutnya DIII, dan S1. Yang paling rendah lulusan SD ke bawah dan SMP.

Lebih lanjut dikatakan, untuk penurunan TPT, pihak Pemkab Lobar sudah melakukan berbagai langkah. Termasuk pada tahun 2026, telah menjadi isu strategis yang ditangani Pemkab melalui berbagai program dimana Pemkab telah menyiapkan 9 Aksi Prioritas dan 56 Intervensi Prioritas di bawah kepemimpinan Bupati dan Wabup Lobar baru. Termasuk melalui program Satu Miliar Per Desa di dalamnya Rp100 juta per dusun.

Di samping itu melalui program- program lain, salah satunya bantuan modal usaha tanpa bunga dan agunan ditarget bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kemiskinan dan pengangguran pun ditekan. Sementara mengacu gini ratio yakni ukuran untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah atau populasi, Lobar terbilang tidak terlalu timpang.

Sedangkan untuk angka kemiskinan, mengalami penurunan 12,65,  persen turun menjadi 11,9 persen. Angka kemiskinan ini bisa ditekan hingga di bawah dua digit atau menjadi satu digit, sesuai target RPJMD pada tahun 2029. Namun dengan akselerasi program dari Bupati, tentu diharapkan target bisa lebih cepat dicapai pada tahun 2027 atau 2028.

Untuk menurunkan satu digit ini atau setara 7.500 orang butuh anggaran besar mencapai 100 miliar sehingga pihaknya melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Selain melalui berbagai program seperti RLTH dan bantuan modal tanpa bunga serta lainnya. (her)

Satpol PP NTB Ikut Mengawal Ketertiban Pembangunan di Kawasan Wisata Sembalun

0
Satpol PP melakukan pemasangan rambu-rambu di sejumlah titik di Kawasan Sembalun, Lombok Timur

Lombok (ekbisntb.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya membantu pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk terus memperkuat langkah pengawasan pembangunan di wilayah rawan longsor, khususnya di Kecamatan Sembalun.

Kasat Pol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menegaskan, peningkatan aktivitas pembangunan yang berpotensi mengubah topografi perbukitan dan memicu kerentanan bencana.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP secara konsisten memberikan dukungan penuh kepada Satpol PP Lombok Timur yang telah memasang tanda larangan membangun di zona-zona rawan longsor serta area perbukitan dengan kemiringan tertentu.

“Kami terus memback-up langkah Satpol PP Lombok Timur, terutama dalam pemasangan tanda larangan mendirikan bangunan dan penertiban aktivitas yang berpotensi merusak kontur perbukitan. Pencegahan secara preventif harus menjadi prioritas,” tegas Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini.

Menurutnya, wilayah Sembalun memiliki karakter topografi khas berupa lereng-lereng curam yang menyimpan potensi bencana apabila terjadi perubahan struktur tanah akibat pembangunan tidak terkontrol. Karena itu, izin pembangunan terutama di area perbukitan harus dipertimbangkan secara ketat.

“Wilayah Sembalun harus dijaga keasriannya. Izin mendirikan bangunan tidak boleh diberikan sembarangan, terutama pada kemiringan tertentu yang secara geologis rentan longsor. Ini penting untuk keselamatan warga, wisatawan, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Lombok Timur akan terus melakukan monitoring terpadu terhadap setiap aktivitas pembangunan, baik yang melibatkan masyarakat, investor, maupun pelaku wisata. Pengawasan berkelanjutan dilakukan melalui petugas Satpol PP yang ditempatkan di daerah tersebut sebagai garda terdepan dalam mencegah pembangunan ilegal.

Sembalun merupakan salah satu kawasan dataran tinggi paling subur dan indah di Lombok. Berada pada ketinggian 1.100–1.300 meter di atas permukaan laut, Sembalun terletak di sisi timur Gunung Rinjani, dikelilingi rangkaian bukit dengan kemiringan bervariasi antara 15° hingga lebih dari 40°. Struktur geologi kawasan ini terbentuk dari endapan vulkanik Gunung Rinjani, terdiri atas batuan lapuk yang mudah mengalami erosi.

Kondisi ini membuat Sembalun termasuk dalam zona rawan gerakan tanah, sebagaimana beberapa penelitian geologi dan peta rawan bencana. Pada musim hujan, tanah yang jenuh air memperbesar risiko pergerakan lereng, terutama jika terjadi perubahan tata guna lahan akibat pembangunan tidak terkendali.

Sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan NTB, Sembalun dikenal dengan panorama pegunungan, jalur pendakian Rinjani, serta budaya agraris yang khas. Fathul Gani menekankan bahwa keberlanjutan wisata bergantung pada kelestarian lingkungan dan budaya setempat.

“Daerah Sembalun harus dipertahankan sebagai destinasi wisata alam yang berkelas. Keaslian alam dan budaya masyarakat setempat harus dijaga. Jika pembangunan tidak terkendali, daya tarik wisata akan hilang,” katanya.

Fathul Gani juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian Sembalun. Warga diminta melaporkan jika ada aktivitas pembangunan mencurigakan, terutama yang berpotensi merusak bukit dan kawasan konservasi.

“Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keaslian wisata dan budaya Sembalun. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kolaborasi seluruh pihak adalah kunci,” pungkasnya.(bul)

HIPMI  dan Pengelola PLTU Jeranjang Jajaki Peluang Bekerjasama Sektor Energi

0
HIPMI dan Pengelola PLTU Jeranjang Jajaki Peluang Bekerjasama Sektor Energi

Lombok (ekbisntb.com)- Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Sinergitas Danantara, BUMN, dan BUMD sekaligus Komisaris PT PLN Indonesian Power, Anthony Leong, melakukan site visit ke PLTU Jeranjang, Lombok Barat, Jumat, 21 November 2025 sebagai bagian dari program penguatan kerja sama dan penjajakan peluang bisnis (business matching) di sektor energi.

Kunjungan ini diikuti juga Ketua Umum BPD HIPMI NTB, Ismed Faturrahman Maulana, bersama jajaran pengurus serta anggota. Rombongan diterima langsung oleh Manager UBP Jeranjang PT PLN Indonesian Power, Yunisetya Ariwibawa, yang memaparkan perkembangan operasional pembangkit, kebutuhan rantai pasok, serta ruang-ruang potensi kolaborasi dengan pengusaha muda daerah.

Dalam dialog yang berlangsung, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, antara lain peluang kemitraan antara HIPMI dan PLN Indonesian Power dalam penguatan ekosistem energi daerah.

Peran HIPMI dalam mendorong efisiensi, inovasi, serta peningkatan kompetensi pelaku usaha lokal di sektor ketenagalistrikan. Potensi penyediaan jasa pendukung PLTU, seperti logistik, perawatan fasilitas, hingga teknologi penunjang operasional oleh UMKM dan pengusaha muda.

Serta penguatan rantai pasok (supply chain) berbasis lokal agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat NTB.

Selain melakukan diskusi, rombongan HIPMI juga meninjau sejumlah area operasional, termasuk control room dan fasilitas pendukung lainnya, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses pembangkitan listrik yang menopang kebutuhan energi di Nusa Tenggara Barat.

Anthony Leong menegaskan bahwa HIPMI siap berperan aktif sebagai mitra strategis PLN Indonesian Power.

“HIPMI memiliki banyak pelaku usaha kompeten yang siap bersinergi dan menjadi bagian dari penguatan ekosistem energi yang inklusif. Kami ingin pengusaha muda turut mengambil bagian dalam proyek-proyek pendukung ketenagalistrikan,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam mendorong kolaborasi konkret antara HIPMI dan BUMN/anak perusahaan BUMN, khususnya dalam sektor energi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Diharapkan kedepan sinergi ini dapat membuka lebih banyak peluang bisnis, memperkuat rantai pasok lokal, serta meningkatkan peran pengusaha muda dalam pembangunan strategis di NTB.(bul)

Sumbawa Minta Provinsi  Perbaiki Tata Kelola Pariwisata Hiu Paus

0
Deddy Heriwibowo(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan akan terus mendorong adanya perbaikan tata kelola destinasi wisata unggulan daerah hiu paus ke provinsi untuk menekan terjadinya kerusakan ekosistem hewan cukup langka tersebut.

“Memang kewenangan pengelolaannya berada di pemerintah provinsi, makanya kami mendorong agar segera memperbaiki tata kelolanya,  karena kita khawatir jika masih sama seperti sekarang ekosistem hiu paus akan rusak,” kata kepala Bappeda Litbang Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, kepada Suara NTB, kemarin.

Deddy mengaku sudah sejak lama menyuarakan hal tersebut namun hingga saat ini responnya sangat lambat. Apalagi hiu paus ini sudah menjadikan NTB dengan tagline makmur mendunia karena keberadaan hiu paus di Teluk Saleh sudah sangat mendunia.

“Mendunia ini kan dari segi Pariwisata dan hiu paus sudah melakukan itu, sehingga kami berharap tata kelola destinasi ini harus dijaga agar tidak mengganggu ekosistem mereka,” ujarnya.

Ia melanjutkan, salah satu yang menjadi persoalan saat ini yakni etika ketika berinteraksi dengan hiu paus belum ditegakkan. Salah satunya kuota orang yang bisa berinteraksi dengan hiu paus harus dihitung termasuk aspek keselamatan tidak hanya bagi wisatawan tetapi hiu paus itu sendiri.

“Sekarang betul-betul masih free, sehingga ada juga wisatawan yang merasa jengah situasi tersebut apalagi dari sudut pandang Pemkab Sumbawa yang belum mendapatkan dampak secara langsung,” ucapnya.

Pemerintah daerah pun saat ini tengah berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem dan kelestarian hiu paus. Selain itu, masalah keselamatan baik itu bagi wisatawan maupun hiu paus itu sendiri serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Banyaknya kunjungan wisatawan, tentu sangat mengangggu ekosistem hiu paus bahkan banyak hiu paus yang luka sehingga kami mendorong adanya pola khusus agar masalah ini bisa ditekan,” jelasnya.

Seraya menambahkan, bila perlu pemerintah provinsi menyiapkan kuota bagi wisatawan yang akan mengunjungi destinasi wisata unggulan daerah tersebut. Karena jika dibiarkan secara bebas, pihaknya khawatir hiu paus tidak akan ada lagi di Sumbawa dan mencari ekosistem baru.

“Kami meminta provinsi memberikan atensi terhadap masalah ini, jangan sampai ekosistem hiu paus ini rusak yang mengakibatkan tidak ada hiu paus di Sumbawa,” tukasnya. (ils)

Kementerian PU Setujui Usulan Perluasan Irigasi Bendungan Pandanduri

0
Bendungan Pandanduri merupakan salah satu sumber air bagi areal pertanian Lotim.  Pemerintah pusat memberikan sinyal melakukan perluasan jaringan irigasi ke wilayah Lotim bagian selatan. (ekbis NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mendapatkan sinyal positif dari Pemerintah Pusat untuk merealisasikan sejumlah usulan infrastruktur strategis, terutama perluasan jaringan irigasi Bendungan Pandanduri. Hal ini merupakan hasil dari kunjungan kerja Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, ke Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis 20 November 2025.

Kunjungan yang didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik tersebut bertujuan untuk mengajukan sejumlah program prioritas guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lotim.

Dalam pertemuan itu, usulan utama yang diajukan adalah perluasan jaringan irigasi dari Bendungan Pandanduri ke wilayah Lombok Timur bagian selatan. Rencana ini dinilai sangat krusial untuk meningkatkan kapasitas irigasi pertanian di daerah selatan, yang pada akhirnya mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Perluasan jaringan irigasi Bendungan Pandanduri ini sangat penting untuk meningkatkan manfaat irigasi pertanian di wilayah selatan guna mendukung program ketahanan pangan nasional,” seperti disampaikan dalam rilis resmi.

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PU menyambut baik dan menyetujui usulan tersebut. Diharapkan usulan ini dapat segera diproses untuk menjadi program prioritas Kementerian PU pada tahun anggaran mendatang.

Selain irigasi, Bupati Haerul Warisin juga mengajukan dua usulan penting lainnya. Pertama, penanganan serius terhadap abrasi di pesisir Lotim yang kondisinya sudah mengkhawatirkan dan mengancam permukiman warga serta infrastruktur publik.

Kedua, penanganan permanen untuk banjir Sungai Gumbang di Labuhan Lombok. Sungai ini dikenal kerap meluap dan menyebabkan banjir saat musim hujan tiba, sehingga diperlukan solusi yang berkelanjutan untuk mengendalikannya.

Koordinasi dan sinergi yang baik antara Pemkab Lotim dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan dapat segera terealisasi. Realisasi program-program ini dinilai akan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.  (rus)

50 Tahun Bergantung dari Air Hujan, Petani di Banyu Urip Gerung Bisa Nikmati Air Irigasi  

0
50 Tahun Bergantung dari Air Hujan, Petani di Banyu Urip Gerung Bisa Nikmati Air Irigasi  

Hampir 50 tahun lamanya para petani di Dusun Sambi Ratik, Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) bergantung dari air hujan untuk mengairi sawahnya. Alasannya, daerah ini, termasuk tadah hujan.

Bayang-bayang gagal panen pun tiap tahun menghantui mereka. Bahkan seringkali para petani di daerah itu mengalami gagal panen, akibat air hujan tak cukup mengaliri sawah mereka. Tak terhitung berapa kerugian yang mereka alami.

Tapi itu cerita dulu. Sekarang, mereka tidak lagi mengalami krisis air irigasi, setelah dibangunnya bantuan program Optimasi Lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Lobar.

Tampak kebahagiaan para petani membuncah. Mereka begitu senang dan bahagia, ketika menyaksikan air irigasi menyembur keluar dari pipa paralon berukuran besar. Air itu disedot dari sungai sekitar menggunakan mesin pompa, lalu dialirkan ke embung-embung. Air yang ditampung di embung lalu dialirkan ke embung lainnya, barulah dialirkan ke sawah-sawah.

“Alhamdulillah mimpi dan harapan selama 50 tahun kami berharap (bergantung) dari air hujan, kini dengan bantuan Oplah ini kami bisa menanam padi, bahkan bisa memungkiri dua kali hingga tiga kali tanam,” kata H Zulhakim, Jumat 21 November 2025.

Sebelumnya petani di wilayah tidak punya air irigasi, sehingga mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah. Selama itu pula petani sering kali mengalami dua masalah, yakni gagal tanam dan gagal panen. Karena hujan kadang tidak menentu, di kala petani sudah menyemai benih padi, hujan tidak kunjung turun. Akibatnya petani pun gagal tanam.

Begitupula, ketika tanaman padi sudah besar menghasilkan bulir, hujan tidak turun-turun, mengakibatkan petani gagal panen. “Begitu terus kami alami,tapi sekarang dengan program ini kami bisa tanam padi sampai dua kali,” imbuhnya. Dengan air iigasi yang tersedia, banyak lahan yang tadinya tidak produkti, tak bisa ditanami di daerah itu bisa produktif, sehingga petani bisa mendapatkan hasil panen yang lebih banyak.

Dari sisi hasil panen juga diprediksi meningkat dari sebelumnya, 3-4 ton per hektar bisa meningkat menjadi 5-6,5 ton per hektar. “Dulu jangankan Lima ton, kadang-kadang per hektar itu 3 ton, 4 ton jarang kita dapat, karena selalu kekeringan kami di sini,” sambungnya.

Kades Banyu Urip H Slamet Riyadi menyampaikan di empat dusun, yang berada daerah bagian atas lahan pertanian itu mencapai 250 hektar, dari luas lahan ini tadah hujan, sehingga bergantung dari air hujan selama sekian puluh tahun lamanya.

“Tapi alhamdulillah, mimpi dan harapan warga kami di sini bisa terwujud dengan program dari pemerintah, air irigasi tersedia untuk mengairi lahan pertanian warga,” katanya.

Harapannya sejak dulu Petani bisa menggarap lahan maksimal dengan air irigasi yang cukup. Bahkan ketika menjadi pengusaha gabah, angan-angan itu telah ada. “Dan sekarang bisa terwujud, masyarakat sangat bersyukur,” ujarnya.

Terlebih dengan dua kali tanam, maka petani bisa mendapatkan hasil panen dua kali lipat dari sebelumnya. Bahkan, desa itu menjadi salah satu desa di Lobar dengan serapan gabah hasil panen tertinggi dari Bulog. “Alhamdulillah kita paling tinggi,” sambungnya.

Sementara itu,Kadis Pertanian Lobar Hj Damayanti Widyaningrum menyampaikan bahwa khusus di desa Banyu Urip ada sekitar 130 hektare yang diintervensi melalui program Oplah, itu dari luas lahan 250 hektare. Bagi petani di desa itu, sangat terharu dengan program ini karena bisa mengairi lahan mereka. Pasalnya, hal ini telah dinantikan sejak lama, agar petani tidak lagi mengalami kegagalan baik gagal panen dan gagal tanam akibat tidak ada air. (her)