Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat bekerja sama dengan Perum Bulog melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram resmi menyalurkan bantuan pangan berupa 620,920 kilogram beras dan 124,184 liter minyak goreng kepada masyarakat kurang mampu di Kota Mataram. Bantuan ini menyasar 31.046 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di enam kecamatan.

Program bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Peluncuran penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, didampingi jajaran Perum Bulog, di halaman Kantor Wali Kota Mataram pada Senin pagi (24/11/2025). Seremoni ini menandai dimulainya distribusi serentak ke seluruh kelurahan.

Alwan menjelaskan bahwa data 31.046 penerima telah melalui proses verifikasi sehingga dipastikan tepat sasaran. “Distribusi ini tersebar di 50 kelurahan. Pada alokasi Oktober–November 2025, setiap penerima manfaat akan menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” ujarnya.

Menurut Alwan, beras dan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan harga sekecil apa pun dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Karena itu, bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat.

“Penyaluran bantuan ini memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi dan membantu daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinamis,” tambahnya.

Distribusi bantuan pangan akan dipusatkan di kantor kelurahan masing-masing, sesuai data penerima yang telah ditetapkan. Pemkot Mataram juga menggandeng pihak kelurahan dan Bulog untuk melakukan pengawasan bersama agar penyaluran berjalan tertib, tepat waktu, dan bebas penyimpangan.

Alwan mengajak seluruh pihak, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Perum Bulog, para camat, lurah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum untuk turut mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar tepat sasaran.

“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini,” tegasnya.

Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (pan)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menyoroti serius persoalan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi yang dinilai belum mencerminkan potensi sebenarnya. padahal, potensi PAD disebut dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat dari capaian saat ini, namun belum dapat terealisasi akibat lemahnya inovasi dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Irawan menyampaikan bahwa selama ini daerah belum memiliki terobosan maupun kebijakan signifikan untuk mengoptimalkan PAD. “Potensi kita jauh lebih tinggi dari yang selama ini kita dapatkan. Bahkan dua sampai tiga kali lipat itu masih memungkinkan,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat 21 November 2025 malam. Ia menilai belum ada program menonjol yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan.

Kondisi ini diperparah dengan turunnya TKD (Transfer Ke Daerah) yang dikabarkan merosot hingga Rp370 miliar. Dewan pun “memaksa” pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dan menyusun langkah-langkah terukur demi meningkatkan PAD. Dorongan itu tidak hanya ditujukan pada sektor pasar, melainkan seluruh sumber PAD yang dianggap masih memiliki ruang optimalisasi.

Politisi PKS ini menyinggung persoalan kebocoran retribusi pasar yang disebut telah menjadi rahasia umum. Berdasarkan hitungan kasar, jumlah pedagang dikalikan jumlah pasar serta tarif harian seharusnya menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dibanding target saat ini. Namun kenyataannya realisasi jauh lebih rendah.

“Banyak sekali potensi yang bocor di pasar. Kita semua tahu itu,” ungkap Irawan. Ia menambahkan bahwa para pedagang sebenarnya rutin membayar retribusi harian dan jarang menunggak. Karena itu, kebocoran diperkirakan terjadi di tingkat pengelolaan, bukan pada pedagang.

Selain kebocoran retribusi, dewan juga menyinggung maraknya praktik jual-beli lapak pasar secara ilegal. “Ini jelas permainan oknum yang harus ditertibkan,” tegasnya. Untuk meminimalkan kebocoran, dewan mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS. Menurut Irawan, sistem digital akan mengurangi kontak langsung antara petugas dan pedagang sehingga mempersempit potensi manipulasi.

“Pembayaran digital sudah sangat umum, apalagi di kalangan anak muda. Kita ingin prosesnya digital agar tidak terlalu banyak melalui tangan-tangan yang berpotensi menimbulkan kebocoran,” jelasnya.

Meski demikian, dewan menyadari masih banyak pedagang yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Karena itu, ia menyarankan agar petugas pasar mendampingi pedagang dalam proses adaptasi sistem digital.

Selain pembayaran, DPRD juga mengusulkan agar penataan dan pemetaan lapak dilakukan secara digital untuk memastikan seluruh lapak terdata akurat dan mengurangi peluang praktik ilegal.

Anggota dewan dua periode ini turut mendorong perbaikan fasilitas pasar meski kondisi fiskal daerah saat ini terbatas. Beberapa pasar, termasuk Pasar Cakra, kondisinya dinilai memprihatinkan, sehingga pedagang enggan membayar retribusi penuh.

“Kita maklumi kalau mereka tidak capai target, karena kondisinya memang memprihatinkan. Oleh sebab itu, walaupun fiskal berat, proyek perbaikan tetap harus dilanjutkan,” katanya. Ia yakin ketika fasilitas membaik, kesadaran pedagang dalam membayar retribusi juga akan meningkat.

Terkait target PAD sektor pasar sebesar Rp8,25 miliar, Irawan menilai angka tersebut masih dalam batas realistis jika dilihat dari jumlah pedagang dan potensi pendapatan harian. Oleh karena itu, TAPD diminta memastikan komunikasi yang baik dengan OPD terkait, terutama Dinas Perdagangan, agar target yang ditetapkan dapat disanggupi. (fit)