Beranda blog Halaman 104

Pemerintah Wacanakan Bangun Museum Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Wacanakan Bangun Museum Sade
BERSIH - Aksi bersih-bersih dilakukan ASN lingkup Pemkab Loteng bersama polisi, TNI dan masyarakat di lokasi kebakaran Kampung Adat Sade, Rabu (26/8). (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) –Selain merekonstruksi ulang Kampung Adat Sade Desa Rembitan, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupate Lombok Tengah (Loteng) saat ini juga tengah merancang pembangunan Museum Sade. Dengan pembangunan direncanakan berada di dalam area Kampung Adat Sade. Berisikan berbagai dokumentasi tentang Kampung Adat Sade sebelum kebakaran, saat kebakaran serta Sade di masa yang akan datang.

“Desain museumnya sedang dikonsep,” sebut Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal, saat dikonfirmasi awak media di posko penanganan kebakaran kampung adat Sade, Rabu (26/8).

Dalam hal ini pihaknya akan melibatkan akademisi dari Universitas Mataram (Unram) serta Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Termasuk Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) guna menyeleksi benda-benda yang layak ditempatkan atau disimpan di Museum Sade itu nantinya.

Setelah desain dan konsepnya selesai dibuat, baru kemudian akan dikomunikasi dengan warga untuk menentukan lokasi tempat pembangunan museum tersebut. “Soal lokasi museum nanti akan kita buat konsensus dengan warga. Tapi setelah proses pendataan untuk rekonstruksi selesai dilakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan fokus saat ini ialah memastikan proses rekonstruksi ulang Kampung Adat Sade bisa dilakukan secepatnya. Untuk itu nantinya kawasan kampung adat Sade akan ditutup sementara waktu. Supaya proses pendataan rumah-rumah warga yang terdampak kebakaran bisa lebih mudah dan leluasa dilakukan. “Pendataan ini dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut memang milik warga,” tegas mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB ini.

Sementara itu pada Rabu pagi ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng bersama personel TNI dan kepolisian turun melakukan bersih-bersih di Kampung Adat Sade yang terbakar. Pembersihan dilakukan sebagai dari proses awal rekonstruksi ulang Kampung Adat Sade. Supaya batas antar satu rumah dengan rumah lainnya bisa lebih jelas.

Hal itu penting dilakukan supaya pendataan warga terdampak kebakaran bisa lebih mudah. Di mana nantinya setiap lokasi rumah akan dipasangkan tanda dan diberikan identitas sesuai pemilik lahan tersebut, sehingga potensi saling klaim lahan bisa diminimalisir sejak awal.

“Turunnya ASN, TNI dan kepolisian beserta eleman masyarakat lainnya ini bentuk kepedulian terhadap musim kebakaran yang menimpang kampung adat Sade,” tegas Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P. (kir)

Perusahaan Tambak KLU Terancam Ditutup Imbas Diduga Cemari Laut Sambik Elen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perusahaan Tambak KLU Terancam Ditutup Imbas Diduga Cemari Laut Sambik Elen
Muslim (Suara NTB/era)

PERUSAHAAN tambak penyebab tercemarnya air laut di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam ditutup apabila limbah yang dihasilkan menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB masih menunggu hasil laut terkait dengan dugaan pencemaran air laut di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan.

Setelah hasil lab keluar, Pemprov akan mengambil kebijakan untuk melakukan penindakan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Ia mengatakan, jika ada indikasi pencemaran laut yang disebabkan oleh pipa Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) perusahaan tambak tersebut, maka Pemprov NTB akan mengambil langkah hukum guna melakukan penegakan lingkungan.

“Sekiranya ada indikasi mereka tercemar, dan sejauh mana dampak pencemarannya. Itu kita hitung, apakah ekosistemnya ataupun biota-biota planktonnya. Kalau pencemaran itu menyebabkan dia mati, atau ekosistemnya rusak. Sejauh mana kerusakan itu, baru kita melakukan penegakan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Pemprov NTB bisa melakukan pembinaan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan sanksi administratif, khususnya bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Penegakan yang dilakukan oleh Pemprov NTB tersebut dipastikan bukan untuk menutup gerbang investor untuk berinvestasi di NTB. Melainkan untuk memastikan lingkungan dan investasi di NTB berjalan beriringan. Apalagi salah satu perusahaan yang dulu pernah berinvestasi tambak di Lampung kini telah berpindah ke NTB.

Menurut Muslim, salah satu alasan perusahaan itu berhenti beroperasi di Lampung karena KPK mencium adanya indikasi kerusakan lingkungan. Untuk itu, KPK katanya sangat memantau pertumbuhan perusahaan tambak di NTB agar ekologi di provinsi ini tetap terjaga.

“Karena penelitian dari KPK itu kan terkait dengan tata kelola IPAL yang kurang bagus, menyebabkan kerusakan ekosistem. Makanya KPK memberikan atensi khusus ke situ dalam rangka untuk memastikan nilai ekonomis tidak boleh,” katanya.

Berdasarkan regulasi, izin pendirian tambak berada di bawah kewenangan pusat dengan memastikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Sementara, Pemprov NTB hanya bertugas sebagai perpanjangan tangan. Kewenangan sepenuhnya yang berada di pusat tersebut dinilai dapat menyebabkan perusahaan tambak menjamur di NTB karena pemerintah pusat tentunya tidak mengetahui semua tentang daerah.

“Segitulah pusat cara mengambil surat keputusan. Saya sudah keluarkan surat resmi mengingatkan pusat. Ketika memberikan persetujuan pemanfaatan ruang di daerah, di dalam UU 23 2014 tentang Pemda, pemberdayaan masyarakat kecil itu di kabupaten, jadi harusnya dia (pusat, red) harus mendengarkan pendapat Pemkab, masyarakat, tapi kan tidak begitu,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memerintahkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu LHK dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB untuk menangani secara objektif dan berdasarkan fakta dugaan laut tercemar tersebut.

Karena itu, pemeriksaan akan diarahkan untuk memastikan sumber material yang dikeluhkan masyarakat, kondisi saluran atau pipa pembuangan, pengelolaan air limbah, serta kesesuaian kegiatan dengan ketentuan lingkungan dan perizinan yang berlaku.

Iqbal meminta, tim memberikan perhatian pada empat hal utama, yakni memastikan sumber pembuangan yang dikeluhkan masyarakat, memastikan kesesuaiannya dengan perizinan dan ketentuan pemanfaatan ruang, memeriksa sistem pengelolaan air limbah, serta memastikan kondisi kualitas perairan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. (era)

Baznas Lotim Salurkan Rp20 Juta untuk Santri Korban Kebakaran Asrama Syaikh Zainuddin NW Anjani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Baznas Lotim Salurkan Rp20 Juta untuk Santri Korban Kebakaran Asrama Syaikh Zainuddin NW Anjani
Muhammad Kamli. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta kepada para santri yang menjadi korban kebakaran Asrama Syaikh Zainuddin NW Anjani.

Ketua Baznas Lombok Timur, Muhammad Kamli, kepada Suara NTB, Rabu (26/8/2026) menjelaskan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap para santri yang terdampak musibah. Kebakaran menyebabkan berbagai kebutuhan pribadi santri, termasuk pakaian dan perlengkapan ibadah, ikut terbakar.

“Bantuan ini untuk para santri penghuni asrama yang menjadi korban kebakaran. Pakaian mereka terbakar semua, sehingga kami berharap bantuan ini dapat membantu mereka tetap melanjutkan aktivitas sebagai santri,” jelas Muhammad Kamli.

Menurutnya, bantuan sebesar Rp20 juta tersebut tidak dihitung berdasarkan jumlah per orang. Bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para penghuni asrama agar kegiatan belajar dan ibadah mereka tetap berjalan.

Selain bantuan berupa dana, Baznas juga telah menyerahkan sejumlah perlengkapan, termasuk alat-alat salat, untuk menunjang kebutuhan para santri pascakebakaran.

Kamli mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari respons awal Baznas terhadap musibah yang menimpa para santri. Baznas hadir pada siang hari untuk memberikan bantuan tanggap darurat.

“Ini pertama tanggap darurat bencana. Setalah kasus kami langsung hadir memberikan bantuan,” katanya.

Sementara untuk kebutuhan lanjutan, Baznas akan melihat pembagian tugas dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Penanganan dampak kebakaran, terutama menyangkut kondisi bangunan asrama dan kebutuhan para korban, nantinya juga akan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial.

Baznas Lombok Timur, kata Kamli, akan terus melihat kebutuhan para santri setelah penanganan tahap awal dilakukan.

“Untuk bantuan berikutnya akan kami lihat. Masing-masing ada tugasnya, pemerintah melalui BPBD dan Dinas Sosial, sementara Baznas juga akan mengambil bagian sesuai dengan kebutuhan,” demikian paparnya. (rus)

Banyak Penerima Bansos di Lobar Dicoret, Diduga Terdeteksi Judol dan Pinjol

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Banyak Penerima Bansos di Lobar Dicoret, Diduga Terdeteksi Judol dan Pinjol
Arief Suryawirawan. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menemukan banyak penerima bantuan sosial (Bansos) yang dicoret akibat diduga terdeteksi judi online (Judol) dan pinjaman online (pinjol). Di satu sisi, pihak desa masih minim mengupdate Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan untuk usulan bantuan sosial ke Pemerintah Pusat.

Kepala Dinsos PPPA Lobar, Arief Suryawirawan mengaku pengurangan penerima bantuan ini kembali ke DTSEN yang masuk Desil 1-4. “Penyebabnya (dicoret) indikasinya sama dengan BPJS, data itu semua bermuara di DTSEN. Data yang kami cek sebagian besar karena terindikasi baik Judol dan Pinjol,” terang Arief, Rabu (26/8/2026).

Ia mengatakan, rekening dari warga ini terdeteksi oleh PPATK berafiliasi pada beberapa indikasi tersebut. Hal ini menjadi kewenangan di PPATK. Untuk itu pihaknya berharap agar warga berhati-hati meminjamkan atau menggunakan KTP dan rekeningnya jika tidak jelas keperluannya.

Selain itu, pihaknya mendorong desa untuk melakukan pembaruan atau update data yang diusulkan ke Pemkab. Semua proses ini perlu dipastikan oleh desa tuntas hingga ditandatangani kepala desa atas hasil musyawarah desa. Setiap tanggal 12, data itu direkap pihaknya sebagai usulan tingkat kabupaten.

“Sampai sekarang tiga bulan terakhir, masih sedikit desa yang melakukan updating (pembaruan, red) data, hanya 24 desa yang mengusulkan tambahan PKH dan Bansos lainnya,” kata dia.

Pihaknya berharap lebih banyak lagi usulan dari desa melalui update data masyarakat yang di desanya secara rutin. Terlebih angka inklusi error atau kesalahan data di mana orang yang tidak berhak atau sudah mampu secara ekonomi justru tercatat sebagai penerima bantuan sosial sesuai arahan dari Menkes mencapai 46 persen secara nasional.

Demikian juga angka ekslusi error atau tingkat kesalahan ketika data atau subjek yang seharusnya masuk dalam suatu kriteria justru dikeluarkan atau tidak tercakup lumayan tinggi mencapai 28 persen.

“Masalah data ini mari kita sama-sama perbaiki, bagiamana caranya kita mantapkan lagi sama tujuan kita yang berhak dapat memang harus dapat atau tepat sasaran,” harapnya.

Pihaknya juga tak ingin terjadi hal seperti ini, sehingga ia berharap pembaruan data betul-betul dari bawah diusulkan yang layak. Perubahan data berdasarkan usulan itu nanti bisa per bulan atau per tiga bulan, tidak bisa instan juga. Dan usulan ini pun bisa diterima atau tidak oleh pusat, sehingga tiap bulan data ini berubah. (her)

Ironi Daerah Lingkar Bendungan Meninting (2-habis), Warga Bukit Tinggi Berharap Bisa Nikmati Air Bendungan Meninting

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ironi Daerah Lingkar Bendungan Meninting (2-habis), Warga Bukit Tinggi Berharap Bisa Nikmati Air Bendungan Meninting
AMBIL AIR - Warga Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi berada di pusat Bendungan Meninting mengambil air yang disalurkan BPBD, Satpol PP, PDAM dan pihak Pemdes bersama aparat.(Suara NTB/her)

_Berada di wilayah lingkar atau penyangga Bendungan Meninting Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, tak menjamin desa-desa di wilayah sekitar proyek nasional itu hidup serba ketercukupan air bersih. Pasalnya, hampir tiap tahun ratusan Kepala Keluarga (KK) di wilayah itu mengalami krisis air akibat bencana kekeringan tiap musim kemarau._

DI saat musim kemarau seperti saat ini, sebagian dari mereka mengandalkan air sungai yang kondisinya tak layak konsumsi. Warga berharap agar dibangunkan jaringan air bersih dari Bendungan berdaya tampung 10 juta meter kubik tersebut. Kondisi itu dialami warga di Dusun Tunjang Polak dan Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari yang berada di pusat Bendungan Meninting.

Terdapat 224 Kepala Keluarga (KK) dengan 557 Jiwa warga dusun Tunjang Polak yang mengalami krisis air bersih selama dua sebulan terakhir. Nur, warga setempat mengaku di bagian daerahnya hampir sebulan terakhir mulai mengalami krisis air karena sumur mengering dan sumber mata air yang menjadi andalan warga mengusut drastis. Warga pun terpaksa ke sungai mengambil air dan mandi dengan jarak lumayan jauh. “Kalau di dusun kami semua kena (krisis air),” tuturnya, Senin (24/8/2026).

Beberapa warga yang tidak bisa mengambil air di sungai, terpaksa harus meminta air di dusun tetangga. Sebagian warga juga mengambil air ke sungai yang jaraknya lumayan jauh. Krisis air ini bukan kali ini saja dialami warga, tetapi hampir setiap tahun. Sehingga ia dan warga lain berharap agar air bendungan itu bisa dialirkan ke masyarakat agar tidak terjadi kekeringan terus menerus seperti ini.

“Harapan kami agar Bendungan bisa dipakai warga sekitar,” harapnya. Karena jangankan untuk mandi, kebutuhan sehari-hari memasak saja sulit. “Kalau tidak ambil di tempat orang, kita tidak dapat air, mau ke kali agak jauh, dua kali bolak balik, capek,” imbuhnya.

Terlebih bagi warga yang memiliki anak kecil atau balita, susah untuk pergi meninggalkannya anaknya mengambil air. Termasuk orang tua jompo, tidak bisa pergi ke sungai mengambil air.

Hadijah juga berharap agar warga desa Bukit Tinggi sebagai lokasi Bendungan bisa diperhatikan dari sisi layanan air bersih.

Di tengah warga belum terlayani air, justru kabar yang diterima warga air Bendungan itu akan disuplai ke wilayah lain. Ia berharap agar warga sekitar bendungan diprioritaskan untuk disuplai air lebih dulu, baru memikirkan ke daerah lain. “Mudah-mudahan bapak-bapak alirkan air (bendungan) kesini (pemukiman warga), karena masyarakat disini kekurangan air,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bukit Tinggi, Ahmad Mutakkin mengakui warga belum bisa memanfaatkan bendungan itu, karena selama ini untuk kebutuhan air masyarakat dari hulu Bendungan. Selama ini warga di empat dusun ditambah satu dusun persiapan dengan 1.030 kepala keluarga di desa itu, menggantungkan diri dari sumber mata air tersebut.

Warga yang berada di dataran atas tidak terlalu kekurangan air, sementara warga daerah dataran rendah yang terdampak parah lantaran tidak bisa dijangkau air perpipaan karena debit sumber airnya menurun drastis.

Ditambah lagi, warga di bagian atas menutup pipa untuk mengambil air sehingga air itu tidak bisa mengalir ke warga di bagian dataran rendah. Penduduk setempat sudah dilayani air bersih dari dulu melalui sistem perpipaan. Pendistribusian telah dijadwalkan Pihaknya, namun dampak kekeringan ini tidak bisa melayani semua dusun.

Untuk itu ia berharap kepada pihak BBWS agar memfasilitasi bagiamana caranya air bersih dari Bendungan itu bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Bukan orang luar dari bendungan saja bisa menikmatinya.

Untuk penanganan jangka panjang, pihaknya berharap dibangunkan jaringan dan mesin pompa penyedot air ke pemukiman penduduk. Karena posisi pemukiman penduduk berada pada dataran lebih tinggi, sedangkan bendungan di bagian lembah dataran rendah. Untuk itu, ia pun segera berkoordinasi dengan pihak terkait melalui pengajuan prososal bantuan agar pelayanan air bersih bagi masyarakatnya segera direalisasikan.

Pihak Pemkab pun melakukan upaya penanganan sementara dengan penyaluran air kepada masyarakat terdampak. Untuk ke depannya perlu ditangani agar warga tidak lagi krisis air dengan memanfaatkan Bendungan Meninting tersebut. (her)

Diduga Sengketa Lahan, Kantor Desa Kebon Ayu Kembali Disegel Warga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Diduga Sengketa Lahan, Kantor Desa Kebon Ayu Kembali Disegel Warga
DISEGEL - Kantor Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat disegel warga menggunakan bambu, Rabu (26/8/2026).(Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Kantor Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) kembali disegel warga yang mengklaim lahan Kantor Desa itu, pada Rabu (26/8/2026) pagi. Penyegelan dilakukan dengan memasang bambu di bagian gerbang kantor. Dampak penyegelan itu mengakibatkan pelayanan pada masyarakat pun terganggu.

Kepala Desa Kebon Ayu Kasim yang dikonfirmasi media mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan kantor desa tersebut mulai disegel. Sebab, pada Selasa (25/8) malam, kondisi kantor masih terbuka.

“Kami tidak tahu kapan disegel, karena tiba-tiba masuk kantor sudah disegel. Tadi malam masih dalam kondisi terbuka,” ujarnya, Rabu (26/8/2026). Kasim menyebut penyegelan dilakukan oleh warga Dusun Penarukan Lauk, Desa Kebon Ayu, bernama Si’in.

Warga tersebut diketahui mengklaim lahan yang menjadi lokasi Kantor Desa Kebon Ayu merupakan milik keluarganya.“Pak Si’in warga desa Kebon Ayu, dari Dusun Penarukan Lauk,” kata Kasim.

Menurut Kasim, warga ini sebelumnya sempat datang ke Kantor Desa Kebon Ayu sekitar sepekan lalu. Saat itu, diduga bersangkutan meminta uang dengan alasan terlilit utang. Permintaan uang tersebut berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan tempat berdirinya kantor desa. Selain uang, bersangkutan mengajukan sejumlah permintaan lain kepada pihak desa. Kasim menegaskan pihak desa belum dapat memastikan kebenaran klaim kepemilikan lahan tersebut.

Menurutnya, status lahan itu masih menjadi persoalan karena klaim tersebut belum jelas.“Itu kan kurang jelas, itu kan cuma klaim,” ucap Kasim.

Akibat penyegelan tersebut, pelayanan di Kantor Desa Kebon Ayu untuk sementara terhenti. Kasim mengatakan seluruh staf tidak dapat masuk ke kantor karena penyegelan dilakukan dari bagian luar hingga ke dalam.“Ya mau gimana, semuanya disegel di dalam juga,”pungkasnya. (her)

PDAM Klaim Tarif Jual Air Sistem “Beachwell” di Gili Lebih Rendah dari SWRO

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PDAM Klaim Tarif Jual Air Sistem "Beachwell" di Gili Lebih Rendah dari SWRO
Ramadhan Jayadi. (Suara NTB/ari)

DIREKTUR PDAM Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ramadhan Jayadi, S.Pd., mengklaim tarif jual air bersih dengan sistem beachwell lebih rendah dibandingkan sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Ia bahkan tak ragu kepastian tarif lebih rendah tersebut di angka 99 persen.

“Tarif (Beachwell) biasa lebih rendah. 99 persen kita berani jamin lebih murah (dibandingkan kontrak SWRO),” ujar Ramadhan, Rabu (26/8).

Ia menegaskan, jaminan tarif lebih rendah pada sistem beachwell tidak lepas dari faktor PDAM yang bertindak selaku pemegang izin sistem tersebut. Sedangkan, PT Tiara Cipta Nirwana, akan bertindak selaku pihak ketiga yang diberi tanggungjawab untuk mengolah air payau menjadi air tawar.

Ramadhan optimis sistem ini akan dapat diterima oleh masyarakat maupun pengusaha di dua Gili, baik di Gili Trawangan maupun Gili Meno. Sistem tersebut, sudah disosialisasikan oleh PDAM kepada masyarakat di Gili Meno. Dimana, menurut Ramadhan, 80 persen masyarakat di Gili Meno, menyatakan setuju dan antusias dengan sistem beachwell.

“Di Gili Meno kami sudah sosialisasi. Alhamdulillah, 80 persen (dari yang hadir) setuju,” klaimnya.

PDAM menurut Direktur, sudah memproses izin sistem Beachwell melalui sistem berusaha terintegrasi secara online atau OSS.

Hanya saja, perjalanan proses izin Beachwell mengalami hambatan oleh Status Konservasi kawasan 3 Gili.

“Izin masih deadlock di status konservasi. Kemarin kami dapat informasi dari Provinsi, ada kemungkinan status konservasi ini akan dicabut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Direktur PDAM Lombok Utara menyatakan, sistem beachwell diklaim lebih ramah lingkungan. Hal ini tidak lepas dari teknik pengambilan sumber air dan pelepasan sisa hasil olahan air yang dibuang dengan radius 1,5 km ke tengah laut, atau setara dengan pipa pembuangan terpasang sebanyak 1.500 unit. Radius tersebut kata dia, memastikan sisa hasil olahan air laut berada di luar kawasan konservasi (terumbu karang). (ari)

BPR NTB dan BPR Sadana Bali Jalin Kerja Sama

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPR NTB dan BPR Sadana Bali Jalin Kerja Sama
KERJA SAMA - Penandatanganan kerja sama antara BPR NTB Perseroda dengan BPR Sadana Utama Bali.(Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB (Perseroda) memperluas kolaborasi bisnis dengan perbankan di luar daerah. BPR milik pemerintah di Provinsi NTB ini menjalin kerja sama dengan PT BPR Sadana Utama Bali untuk pengutan lembaga keuangan.

Kerja sama dua BPR dari dua provinsi yang bertetangga ini mencakup kerja sama bisnis, pengembangan produk, teknologi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM).

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Faisal, bersama Direktur Utama PT BPR Sadana Utama Bali, Gusti Ngurah Gede Gede Budiawan, di kantor pusat BPR NTB, Jalan Catur Warga, Kota Mataram, Rabu (26/8).

Penandatanganan kerja sama turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Komisaris Utama BPR NTB, Lalu Kholid Karyadi, serta Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT BPR Sadana Utama Bali, I Wayan Sumantara, bersama jajaran direksi dan komisaris kedua bank.

Direktur Utama PT BPR Sadana Utama Bali, Gusti Ngurah Gede Gede Budiawan, mengatakan kerja sama ini menjadi momentum awal untuk membangun kolaborasi keuangan yang sehat, berkembang dan berkelanjutan antara Bali dan NTB.

Menurutnya, kolaborasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pengembangan UMKM, termasuk membuka peluang pergerakan pelaku usaha dari Bali ke NTB maupun sebaliknya.

“Perjanjian kerja sama ini hadir sebagai momentum awal membangun kolaborasi keuangan yang sehat, berkembang dan berkelanjutan,” katanya.

Gusti menjelaskan, kerja sama tidak hanya berfokus pada bisnis pembiayaan, tetapi mencakup penguatan SDM, teknologi, promosi bersama hingga pengembangan produk dan layanan perbankan.

Termasuk di dalamnya pengembangan produk deposito dan fasilitas kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik industri di masing-masing daerah.

“Tidak terbatas pada produk lending dan funding, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, teknologi, promosi bersama dan pengembangan berbagai produk,” ujarnya.

Salah satu peluang konkret yang akan dikembangkan adalah pemanfaatan kelebihan likuiditas BPR Sadana Utama Bali untuk mendukung kebutuhan pembiayaan di NTB.

Gusti mengatakan kondisi likuiditas BPR Sadana yang cukup kuat memungkinkan adanya penempatan dana di BPR NTB.

“Kita akan open likuiditas sepanjang BPR NTB membutuhkan dan menjaga komitmen itu dengan baik, sehingga kesehatan dan bisnis kita sama-sama menguntungkan,” katanya.

Sebagai langkah konkrit kerja sama ini, BPR Sadana langsung menempatkan dana senilai Rp1,999 miliar di BPR NTB. Dan penempatan dana ini berpeluang terus ditambah, sesuai kesekapakatan bersama.

Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Faisal sendiri menegaskan besarnya peluang untuk sama-sama tumbuh dan berkembang dari kerja sama ini. Ia mengatakan kerja sama ini menjadi penting karena masing-masing BPR memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi.

BPR Sadana Utama Bali, kata Faisal, memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam pembiayaan sektor energi. Keunggulan tersebut akan menjadi salah satu materi pembelajaran bagi BPR NTB melalui pertukaran SDM.

“Sadana ini kuat di kemampuan terkait kredit di energi. Kita akan belajar dan ada pertukaran SDM untuk pembelajaran nantinya. Karena memang kita belum punya kemampuan untuk itu,” jelas Faisal.

Di sisi lain, BPR Sadana memiliki kelebihan likuiditas, sementara BPR NTB membutuhkan tambahan likuiditas untuk menopang ekspansi bisnis dan pembiayaan.

“Kelebihan dana yang di Bali bisa ditaruh di sini, kemudian penempatan dalam bentuk kredit-kredit. Itu akan dilakukan di NTB,” ujarnya.

Faisal menilai potensi kerja sama ini cukup besar. Namun, besaran penempatan dana maupun pengembangan pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bisnis kedua bank.

“Ini awal baru. Potensinya cukup besar karena verlikuid di Bali, sedangkan kita membutuhkan likuiditas,” katanya.

Kedua BPR sepakat kerja sama tersebut tidak berhenti pada perjanjian awal. Ruang kolaborasi akan terus dikembangkan melalui adendum sesuai kebutuhan bisnis.

Pengembangan dan Penguatan tersebut antara lain mencakup produk, layanan, perluasan pasar, pembiayaan bersama, sindikasi, hingga skema joint financing. Kerja sama juga membuka peluang pengembangan produk payroll bagi karyawan.

Komisaris Utama BPR NTB, Lalu Kholid Karyadi, dan Komisaris Utama sekaligus PSP BPR Sadana Utama Bali, I Wayan Sumantara, turut mengapresiasi kerja sama ini. Keduanya mendorong agar kolaborasi lintas provinsi ini terus diperluas dan menghasilkan kerja sama bisnis yang lebih besar serta berkelanjutan. (bul)

Pemprov Segera Buka Seleksi Dirut Jamkrida NTB Syariah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov Segera Buka Seleksi Dirut Jamkrida NTB Syariah
Izzuddin Mahili. (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Posisi Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah hingga kini masih belum terisi secara definitif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan proses pengisian jabatan tersebut segera dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) secara terbuka.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi NTB, Izzuddin Mahili mengatakan, pembentukan tim pansel menjadi tahapan awal yang saat ini sedang dipersiapkan Pemprov NTB. Seleksi akan dilakukan setelah Surat Keputusan (SK) tim pansel ditandatangani.

“Menanggapi arahan Pak Gubernur, untuk Jamkrida ini kita melakukan pansel untuk posisi direktur utama. Pansel segera dilakukan setelah SK tim panselnya ditandatangani,” kata Izzudin.

Ia mengatakan proses ini juga sejalan dengan arahan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengisian jabatan pimpinan perusahaan penjaminan dilakukan melalui proses seleksi yang profesional.

Menurutnya, seleksi akan dibuka secara terbuka. Namun, kandidat yang dicari harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai, terutama pengalaman di bidang lembaga penjaminan.

“Kita cari memang yang persyaratannya pernah di lembaga penjaminan. Kadang-kadang profesional juga diminta,” ujarnya.

Selain pengisian posisi Dirut, Pemprov NTB juga tengah mendorong penguatan permodalan PT Jamkrida NTB Syariah. Izzudin mengatakan kapasitas bisnis perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal.

Saat ini, pemegang saham PT Jamkrida NTB Syariah baru berasal dari lima kabupaten/kota di NTB. Pemprov NTB mendorong agar lima kabupaten/kota lainnya ikut masuk sebagai pemegang saham.

“Ini kita kejar bagaimana lima kabupaten/kota lagi bisa masuk sebagai pemegang saham,” katanya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas Jamkrida dalam mendukung pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha di NTB.

Penguatan Jamkrida NTB Syariah juga menjadi bagian dari rencana besar Pemprov NTB dalam membangun holding lembaga keuangan syariah daerah.

Izzudin mengatakan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memberikan perhatian terhadap rencana tersebut. Karena itu, kondisi seluruh lembaga keuangan daerah harus dipastikan sehat sebelum proses holding dilakukan.

“Beliau (gubernur) berharap nanti holding lembaga keuangan syariah ini bisa terbentuk. Jadi posisinya harus sehat semua,” katanya.

Rencana holding tersebut akan melibatkan tiga lembaga keuangan daerah nantinya, yaitu Bank NTB Syariah, Jamkrida NTB Syariah, dan BPR NTB yang tengah berproses ke syariah.(bul)

DPRD NTB Sayangkan Rumah Adat Sade Tidak Terdaftar sebagai Situs Budaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD NTB Sayangkan Rumah Adat Sade Tidak Terdaftar sebagai Situs Budaya
Lalu Pelita Putra. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Insiden kebakaran yang melanda dusun Adat Sade di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi perhatian serius para anggota wakil rakyat di DPRD NTB. Pasalnya selain menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi, keberadaan rumah adat Sade juga merupakan bagian dari warisan budaya yang sangat berharga.

Karena itu, Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra menegaskan, penanganan musibah di Dusun Adata Sade bukan sekadar pada aspek fisik bangunan yang terbakar. Melainkan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga warisan budaya leluhur masyarakat Sasak itu.

“Jadi saya kira kita harus melibatkan semua pihak dalam revitalisasi, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegas Pelita saat ditemui di Mataram pada Rabu (26/8).

Pelita menjelaskan, Sade memiliki makna historis dan kebudayaan yang dalam. Dusun Adat Sade, kata politisi asal Kecamatan Praya Barat ini, bukan sekedar pancang tiang dan penutup alang-alang, tetapi di situ ada warisan budaya leluhur masyarakat Sasak.

Namun demikian sangat disayangkan selama ini ternyata keberadaan dusun Adat Sade belum terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya, dan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud).

Diketahui berdasarkan aturan, penetapan situs kebudayaan membutuhkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang tersertifikasi di tingkat kabupaten. Namun, keterbatasan SDM dan anggaran pendidikan tenaga ahli di daerah membuat pendaftaran ratusan situs budaya di NTB menjadi jalan di tempat.

“Kendalanya harus ada pakar di masing-masing kabupaten. Kalau provinsi sudah mempunyai tenaga ahli yang menyangkut penetapan situs itu ada 6 orang, tapi syaratnya juga harus ada tenaga ahli itu di masing-masing kabupaten,” jelasnya.

Dari sekitar 900-an situs budaya yang terdaftar di NTB, yang baru diakui secara resmi baru sedikit, seperti Istana Kerajaan Dalam Loka di Sumbawa dan Istana Asi Mboji di Bima. Sementara untuk di Pulau Lombok, termasuk Dusun Adat Sade hingga Taman Mayura, sebagian besar belum memiliki penetapan resmi akibat keterbatasan tenaga ahli tersebut.

“Sudah kami sampaikan ke Komisi X DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi X saat itu, Pak Lalu Hadrian Irfani. Kami bersama teman-teman pansus minta supaya pusat bisa membantu dari sisi pendidikan untuk kelulusan tenaga ahli ini. Karena syaratnya memang harus ada minimal 6 tenaga ahli,” tambahnya.

Terkait dengan event internasional MotoGP yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika dalam waktu dekat. Pelita berharap musibah kebakaran di Dusun Adat Sade tidak mengganggu secara keseluruhan agenda pariwisata daerah. Menurutnya, penanganan dampak musibah terhadap warga yang terdampak harus menjadi prioritas utama ketimbang sekadar urusan promosi wisata.

Politisi PKB NTB ini optimistis sektor pariwisata NTB tetap memiliki daya tarik kuat menjelang ajang balap motor dunia tersebut. Di Lombok Selatan sendiri, selain Sade, terdapat alternatif destinasi budaya lain seperti Dusun Adat Ende di Desa Sengkol.

“Masih ada paket-paket lain yang bisa dikembangkan dan diperkenalkan. Saya berharap musibah ini tidak terlalu mengganggu proses event MotoGP, namun perhatian penuh terhadap musibah di Sade tetap harus diprioritaskan,” pungkasnya. (ndi)

1...103104105...1,070Halaman 104 dari 1,070