Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 103

Pembangunan Jembatan Permanen Karang Kemong Senilai Rp2,8 Miliar Dimulai

By
ekbisntb.com
-
0
Proses perakitan baja ringan untuk jembatan permanen di Lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Barat, pada Selasa 25 November 2025.(ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai membangun jembatan permanen di Lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Barat. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan yang amblas serta terputus akibat banjir besar pada awal Juli 2025.

Proyek tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram bekerja sama dengan CV Dewi Wangi sebagai pelaksana. Kedua pihak telah menandatangani kontrak senilai Rp2,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan bahwa rekanan pembangunan Jembatan Karang Kemong sama dengan pelaksana Jembatan Mahkota Bertais, yakni CV Dewi Wangi. “Rekanannya sama. Pengerjaan sudah berlangsung,” jelasnya, Selasa 25 November 2025.

Ia menerangkan, pembangunan jembatan permanen tersebut menggunakan rangka baja sebagai struktur utama. Model pengerjaannya dilakukan secara pabrikasi atau perakitan di lokasi berbeda, seperti halnya pembangunan jembatan sementara sebelumnya.

Dengan metode itu, kata Lale, kegiatan di lapangan tampak minim karena sebagian besar pekerjaan dikerjakan di tempat lain. “Nanti tinggal pemasangan dengan struktur pondasi yang sudah terbangun. Gambarnya seperti jembatan sementara kemarin,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, PUPR akan meningkatkan elevasi jembatan agar lebih aman dan mampu menahan debit air tinggi.

Pembangunan ini menjadi bagian dari rangkaian perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir beberapa bulan lalu. Sebelumnya, Pemkot Mataram juga telah memulai pembangunan Jembatan Mahkota Bertais di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, dengan anggaran senilai Rp2,8 miliar.

Selain dua jembatan tersebut, Dinas PUPR mencatat sejumlah infrastruktur pendukung seperti talud, bronjong, dan tanggul yang turut mengalami kerusakan. Usulan perbaikan sarana tersebut telah diajukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dengan total anggaran sekitar Rp7 miliar dan saat ini masih dalam proses.

Dengan pembangunan Jembatan Permanen di Karang Kemong, Pemerintah Kota Mataram berharap akses transportasi masyarakat dapat kembali normal, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

“Kita pastikan semua pembangunan rampung pada Desember 2025,” pungkas Lale. (pan)

Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran

By
ekbisntb.com
-
0
Doddy Rupawan(ekbis NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, memastikan proses penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berjalan tepat sasaran. Sebanyak 176 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan sebagai penerima bantuan beras dan minyak goreng untuk alokasi bulan Oktober–November 2025.

Lurah Taman Sari, Doddy Rupawan, menjelaskan bahwa pembagian bantuan direncanakan berlangsung pada Selasa (25/11/2025) dan terfokus untuk warga yang telah terdata melalui sistem resmi pemerintah. Menurutnya, seluruh KPM yang tercatat telah melalui proses verifikasi berlapis sehingga dipastikan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

“Data penerima ini sudah tepat dan layak sesuai pengajuan, dan sudah melalui proses verifikasi. Tidak ada nama yang masuk tanpa pengecekan,” tegas Doddy.

Pada periode ini, setiap KPM akan mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, yang merupakan akumulasi jatah dua bulan. Pendistribusian akan dipusatkan di Kantor Lurah Taman Sari, sebagaimana mekanisme penyaluran sebelumnya. Prosesnya akan didampingi langsung oleh petugas Perum Bulog untuk memastikan ketepatan jumlah dan kejelasan prosedur.

Sistem pengambilan menggunakan kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada warga. Metode ini dinilai efektif dalam menjaga ketertiban serta menghindari penumpukan massa di kantor kelurahan.

“Pengambilan menggunakan kupon agar prosesnya lebih teratur dan cepat,” jelas Doddy.

Selain itu, terjadi perubahan jumlah penerima bantuan pada periode ini. Bila sebelumnya terdapat 224 KPM, kini jumlahnya turun menjadi 176 KPM. Doddy menyebut pengurangan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga bantuan lebih terarah sesuai kondisi ekonomi warga terkini.

“Perubahan data nama-nama penerima sudah kami terima dari dinas terkait,” jelasnya.

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari skema nasional yang digulirkan pemerintah pusat melalui Perum Bulog dan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Ketahanan Pangan.

Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tingkat kelurahan, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu menjelang akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.

“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang berhak tetapi tertinggal, maupun warga yang tidak berhak tetapi tercatat. Semua harus sesuai aturan,” pungkasnya. (pan)

NTB Dorong Ekonomi Hijau dan Digitalisasi Keuangan Syariah di Forum

By
ekbisntb.com
-
0
Staf Ahli Gubernur NTB, Dr. AKA (paling kiri) menyampaikan komitmen Pemprov NTB terhadap Ekonomi Hijau dan Digitalisasi Keuangan Syariah di Forum ICFBB

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya menjadi pionir transformasi ekonomi hijau dan digitalisasi keuangan syariah di Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, melalui Staf Ahli Gubernur, Dr. H. Ahsanul Khalik dalam sambutannya sebagai Keynote Speaker pada 4th International Conference on Finance, Business & Banking (ICFBB) yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram di Astoria Lombok Hotel Mataram, Selasa, 25 November 2025.

Konferensi internasional bertema “Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Ekonomi Hijau dan Digitalisasi dalam Keuangan Islam, Bisnis, dan Pariwisata Halal” itu menghadirkan narasumber dari Malaysia, Brunei Darussalam, Turkiye, dan Kano – Nigeria, serta dihadiri akademisi, peneliti, dan praktisi dari dalam dan luar negeri.

Ditegaskannya, bahwa konferensi ini bukan sekadar pertemuan akademis, melainkan forum strategis yang menentukan arah pembangunan ekonomi masa depan.

“Ini adalah pertemuan anak-anak zaman yang siap menjawab tantangan peradaban. Kita tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi tentang model baru yang dicari dunia,” ujarnya.

Menurutnya, dunia kini berada pada persimpangan transformasi besar. Dua arus utama yang mengubah peradaban global adalah transformasi digital dan transisi menuju ekonomi hijau. Keduanya akan menentukan model pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dr. AKA menegaskan komitmen kepala daerah, keuangan Islam memiliki posisi strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

“Keuangan Islam adalah cahaya harapan, karena berlandaskan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan,” katanya, merujuk pandangan para ahli seperti Obaidullah, Dusuki, Abozaid, dan Ascarya.

Dalam kesempatan ini, disampaikan menyampaikan bahwa NTB memiliki potensi kuat untuk menjadi laboratorium ekonomi syariah berbasis digital dan hijau di Indonesia. Potensi ini ditopang oleh kekuatan ekosistem pesantren, UMKM, pengembangan pariwisata halal, serta perluasan akses sistem keuangan syariah.

Melalui RPJMD, Pemprov NTB menetapkan tiga agenda transformasi utama Penguatan ekosistem keuangan syariah hijau meliputi green sukuk, teknologi keuangan syariah, dan pembiayaan ramah lingkungan.

Digitalisasi pariwisata halal dan ekonomi kreatif dengan konsep Tourism 5.0, smart tourism hub, sertifikasi halal digital, dan sistem pembayaran elektronik berbasis syariah. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular berbasis energi terbarukan dan investasi rendah karbon.

“Kami ingin menciptakan destinasi halal yang bukan hanya terkenal, tetapi juga cerdas, ramah lingkungan, dan membawa nilai peradaban,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga menyampaikan lima rekomendasi strategis untuk mendorong integrasi ekonomi hijau, digitalisasi, dan keuangan syariah dengan penguatan kebijakan pembiayaan syariah hijau melalui green sukuk dan investasi rendah karbon.

Transformasi digital halal tourism dengan ekosistem berbasis blockchain dan sertifikasi halal digital. Pembentukan konsorsium riset internasional antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, industri, dan lembaga global. Penguatan investasi hijau dan pemberian insentif bagi UMKM. Menjadikan NTB sebagai laboratorium kebijakan global ekonomi syariah dan green economy.

Dr. AKA  menyampaikan optimisme bahwa NTB dapat menjadi pusat transformasi ekonomi syariah dunia.

“Bila ilmu bertemu kebijakan, bila teknologi bertemu moralitas, bila keberlanjutan bertemu ketuhanan, maka bukan hanya kemajuan yang datang, tetapi kejayaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa forum ini harus menjadi pemantik aksi nyata lintas sektor.(bul)

GENERASI Z DALAM ANCAMAN NEET

By
ekbisntb.com
-
0
GENERASI Z DALAM ANCAMAN NEET

Oleh:

Ruha Rahma Baidho

Mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Mataram

Apa jadinya indonesia ke depan bila remaja Gen Z banyak menganggur atau tidak mampu berkreasi menciptakan lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri. Hal ini perlu mendapat atensi dari pemangku kebijakan. Sebenarnya, ada banyak Gen Z memiliki potensi besar untuk merubah masa depan mereka menjadi lebih baik, entah dari lulusan SMA, SMK ataupun lulusan diploma dan S1. Namun sering kali ketiadaan peluang dan daya dorong negara menjadikan potensi itu tidak terpantau. Peluang menjadi pengangguran kalangan gen z bagaikan “bom waktu” yang bisa kapan saja meledak dan menjadi permasalahan pelik bangsa di kemudian hari.

Tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z patut menjadi perhatian serius, mengingat potensi mereka dalam mendongkrak ekonomi nasional justru tertahan oleh kesenjangan keterampilan dan rendahnya kesiapan menghadapi dunia kerja modern. Berdasarkan data terakhir, hampir seperempat penduduk Gen Z di Indonesia tergolong NEET (Not in Employment, Education or Training), artinya tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak mengikuti pelatihan, sehingga mereka tidak berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan ekonomi. Pada 2024, sejumlah 20,31persen penduduk muda usia 15-24 tahun di Indonesia berstatus NEET. Walau mengalami penurunan dari 24,77 persen pada 2015, namun masih tergolong tinggi dan menempati posisi tertinggi kedua di tingkat ASEAN. Beberapa provinsi dengan tingkat NEET tertinggi adalah Papua Tengah (31, 2 persen) dan Maluku (29,43 persen) sedangkan yang terendah adalah Bali (7,26 persen).

Status NEET bagi Gen Z berpeluang memperburuk kemiskinan struktural dan memperbesar risiko “lost generation”, di mana potensi produktif Gen Z tidak terserap secara optimal. Faktor penyebab NEET dapat berupa kurangnya keterampilan, minimnya lowongan kerja yang sesuai, ketidakcocokan minat dengan peluang yang ada hingga masalah sosial dan keluarga.

Contoh nyata yang banyak ditemukan adalah lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pemuda Gen Z lebih memilih untuk menjadi pekerja lepas tanpa pendapatan tetap dan kejelasan masa depan. Mereka sesekali mengikuti kursus singkat daring namun kegiatan ini belum diakui secara formal yang oleh statistik BPS karena tidak tercatat sebagai pendidikan atau pelatihan resmi.​

Dalam konteks gender, perempuan, berdasar survei menunjukkan bahwa mayoritas perempuan muda lebih banyak tergolong NEET di banding laki-laki, yaitu 26,54 persen berbanding 19,21 persen. Tingginya NEET kaum perempuan umumnya karena alasan membantu keluarga, keterbatasan akses kerja atau memilih belajar mandiri dari rumah.​

Terjadinya penumpukan lulusan SMA dan perguruan tinggi yang sulit terserap oleh pasar kerja antara lain akibat ketidakcocokan keterampilan dengan kebutuhan industri. Fenomena ini membutuhkan penanganan serius melalui program magang, voulenter, pelatihan vokasi, dan peningkatan akses pendidikan tinggi agar potensi dan talenta Gen Z dapat lebih terpetakan serta dikembangkan.

Apa yang dicanangkan pemerintah dengan program magang berbayar menjadi salah satu strategi mengurangi peluang pengangguran di kalangan Gen Z. Namun demikian, program ini perlu memperhatikan kebutuhan Gen Z secara psikologis. Sehingga, kesan Gen Z yang cepat bosan dalam bekerja, terlalu memilih pekerjaan tidaklah terjadi.

Ruang-ruang pekerjaan yang akan dilatih perlu diarahkan yang benar-benar terkait dunia Gen Z yang penuh dengan sentuhan teknologi. Gen Z perlu diarahkan untuk keluar dari zona nyaman, tidak cepat puas dan terus mendalami peluang-peluang kerja secara mandiri. Ke depan, tentu saja ruang pekerjaan tidak saja identik dengan perkantoran, pakaian lengkap pekerja, namun dapat secara informal di rumah masing-masing, namun menghasilkan pendapatan dan masa depan yang menjanjikan.

Dengan demikian, mengarahkan Gen Z mencapai NEET yang minimal adalah langkah strategis untuk diraih pemerintah ke depan. Mempersiapkannya tentu dengan memperhatikan kebutuhan utama bagi Gen Z untuk berkarya dan meraih masa depan. Itu harapan kita bersama.

Desa Jala Lolos Program Kampung Nelayan Merah Putih

By
ekbisntb.com
-
0
Amiruddin(ekbis NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Desa Jala Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu lolos mendapat program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2025. Program yang diajukan senilai Rp21,5 miliar ini akan mulai dilaksanakan pada Desember 2025 ini dengan kontrak multi year.

“Hasil zoom meeting Minggu kemarin, yang KNMP Desa Jala sudah disetujui dan menunggu SK penetapan kolektif dengan 34 kabupaten lainnya,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Amiruddin, S.Hut.,  pada Senin 24 November 2025 .

Pascadisetujui lolos dalam program KNMP, pihaknya terus mengikuti rapat secara online. Senin kemarin, dirinya mengikuti zoom meeting untuk klarifikasi dan konfirmasi bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan.

“Besok (Selasa, 25 November 2025), lanjut zoom meeting terkait fasilitas pendukung terkait ketersediaan air bersih, dukungan listrik PLN dan produksi perikanan untuk menentukan jenis pabrik es, cold storage, mobil berpendingin, dan lain-lain,” jelasnya.

Program ini, lanjut Amiruddin, semula kontraknya akhir Oktober, sehingga pelaksanaannya mulai November 2025 hingga April 2026. “Rencana sebenarnya mulai November (2025). Cuma sudah molor karena lama diproses verifikasi, sehingga bergeser ke Desember sampai 6 bulan ke depan (kontrak multi year),” ungkapnya.

Program KNMP Desa Jala diajukan untuk pembangunan tanggul laut, tambatan perahu, sentra kuliner, bangunan dan peralatan cold storage, bangunan kantor koperasi desa merah putih, pengadaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan. “Anggaran belum ada keputusan final, kalau usulan dari kita nilainya Rp21,5 miliar,” terangnya. (ula)

Jalan Rusak di Desa Tempos Butuh Perhatian Pemerintah

By
ekbisntb.com
-
0
Kondisi jalan rusak di Desa Tempos butuh penanganan pemerintah. (ekbis NTB/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Lima kilometer akses jalan di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) kondisinya rusak, butuh penanganan dari pemerintah. Bagi warga, akses jalan ini sangat vital untuk menunjang kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Terlebih desa yang dekat dengan ibu kota dan pusat pemerintahan ini memiliki potensi pariwisata dan pertanian, sehingga akses jalan ini penting untuk menopang sektor tersebut.

Sekretaris Desa Tempos, Samsudin, S.Sos.,mengatakan beberapa titik akses jalan yang dikeluhkan warga sudah tertangani, seperti longsor jembatan dan jalan rusak yang menghubungkan dengan Desa Banyu Urip. Longsor jembatan ditangani oleh Dinas PUTR, sedangkan jalan sepanjang hampir 200-300 meter dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai bagian sambungan dari program kementerian.

“Alhamdulillah lah, untuk pembangunan fisik yang masuk ke desa Tempos berkat dari pejuang pak kades dan dewan- dewan yang ada, termasuk untuk irigasi. Tinggal, akses jalan rusak yang ada di enam dusun di desa itu memang butuh penanganan,’’ ungkapnya, kemarin.

Pihak desa melalui kepala desa telah mengusulkan melalui anggota DPRD. Menurutnya, ada sekitar 5 kilometer jalan yang butuh penanganan, itu kondisinya rusak. Itu di antaranya jalan lingkar Telotok – Alas Malang. ‘’Jalan ini merupakan jalur sepeda bagi pengunjung ke Wisata Mepet sawah yang selalu ramai dikunjungi tiap akhir pekan. Termasuk Teluk Bagu juga butuh penanganan, dan diupayakan tahun depan,’’ tambahnya.

Sementara dari kemampuan Dana Desa terbatas, itu tergantung dari hasil musyawarah terkait prioritas masyarakat. Untuk tahun ini ada beberapa titik jalan atau gang dusun yang ditangani. “Khususnya gang Dusun yang masuk ke dalam,” ujarnya.

Penangan akses jalan ini diharapkan bisa ditangani tahun depan. Sebab daerah ini memiliki potensi wisata dan pertanian yang butuh akses. Desa itu memiliki wisata mepet sawah yang rutin dibuka warga, tiap akhir pekan. Bahkan, ke depan wisata ini bisa dikoneksikan dengan desa lain seperti Banyu Urip. (her)

Bibit Ikan Nila Lombok Barat Diminati Hingga Pasar Bali

By
ekbisntb.com
-
0
pembibitan ikan H. Sahabudin di Dusun Embung Pas, Sigerongan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Lombok (ekbisntb.com) — Permintaan bibit ikan nila dari berbagai daerah masih terus mengalir ke Lombok Barat, meski dalam lima bulan terakhir pasar ikan konsumsi mengalami pelemahan. Bibit produksi Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, bahkan telah rutin dikirim hingga Bali dan Pulau Sumbawa.

  1. Sahabudin, pembudidaya ikan nila yang sudah berkecimpung lebih dari dua dekade, mengatakan minat terhadap pembelian bibit nila tetap stabil.

“Alhamdulillah, peminat bibit ikan, terutama nila, masih cukup besar. Peluang bisnisnya masih terbuka lebar,” ujarnya.

Bibit nila produksi Sahabudin tidak hanya memenuhi kebutuhan petani lokal di Lombok, tetapi juga menjadi pemasok utama untuk wilayah Bali dan sebagian daerah timur seperti Sumbawa.

Untuk Bali, bibit dikirim ke Danau Batur, Kintamani, yang menjadi sentra penebaran nila terbesar di provinsi tersebut. Adapun permintaan dari kawasan timur didominasi oleh petani lokal dan tradisional.

Menurut Sahabudin, pengiriman ke Bali dan Sumbawa berlangsung secara rutin setiap bulan.

“Sekali kirim ke Bali bisa mencapai 50 ribu ekor. Dalam kondisi tertentu bisa sampai tiga kali lipat dalam satu bulan, tergantung kesiapan bibit,” jelasnya.

Tiap daerah memiliki preferensi ukuran bibit yang berbeda. Petani di Lombok dan Sumbawa umumnya memilih bibit berukuran 1–2 sentimeter, sedangkan permintaan dari Bali cenderung ukuran lebih besar, yakni grade 9–12 sentimeter. Ukuran besar tersebut dinilai lebih efektif untuk penebaran di danau dan mempercepat fase pemeliharaan.

Sahabudin telah menjalankan usaha pembenihan sejak 2001. Awalnya ia memproduksi bibit ikan carp, lele, dan gurami. Namun pada 2017 terjadi serangan virus pada carp, sehingga banyak petani beralih ke budidaya nila yang dinilai lebih kuat dan diminati pasar.

“Ikan nila fisiknya lebih kuat, pertumbuhannya bagus, dan rasanya pun lebih gurih,” tambahnya.

Saat ini kapasitas produksi tempat pembenihan miliknya mampu menyiapkan hingga 2 juta bibit nila per bulan. Pada musim tebar, seluruh bibit biasanya terserap habis oleh pasar.

Meski permintaan bibit masih stabil, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah melemahnya pasar ikan konsumsi. Harga bibit sendiri relatif stabil karena sudah ditetapkan berdasarkan ukuran, tetapi daya beli masyarakat untuk ikan konsumsi turun signifikan.

“Daya beli masyarakat turun. Akibatnya, pasar ikan konsumsi ikut melemah,” ungkapnya. Kondisi tersebut berlangsung dalam sekitar lima bulan terakhir.

Pelemahan pasar ini menyebabkan petani tidak bisa melakukan panen tepat waktu, sehingga pengambilan bibit baru menjadi tertunda. “Karena pasar lesu, petani molor mengambil bibit. Pengaruhnya cukup besar bagi kami,” ujarnya.

Meski demikian, Sahabudin optimistis bahwa permintaan akan kembali meningkat seiring perbaikan daya beli masyarakat dan kebutuhan budidaya yang terus berjalan.(bul)

Defisit Rp30 Miliar, Banggar Tolak Anggaran Pengadaan Tanah Pendopo

By
ekbisntb.com
-
0
Banggar DPRD KLU menyampaikan hasil pembahasan RAPBD 2026 pada rapat paripurna, Senin 24 November 2025. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah melalui pembahasan intensif, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyampaikan kesimpulan pembahasan RAPBD tahun 2026. Di tengah pemangkasan dana transfer, Banggar menyetujui sejumlah program prioritas, namun juga menolak usulan lain yang dianggap tidak efektif.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Zakaria Abdillah, S.HI., dalam rapat paripurna DPRD, Senin 24 November 2025 mengungkapkan, pembahasan APBD 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana ditekankan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Zakaria menyampaikan, selama proses pembahasan RAPBD, Banggar telah mendalami beberapa hal baik terhadap Kebijakan Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, termasuk penyelarasan dengan Visi Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD maupun keselarasan dengan RPJM Provinsi dan Pusat. Terhadap beberapa kebijakan Strategis Daerah yang belum selaras dengan Visi Misi Bupati, telah dilakukan koreksi dan disepakati untuk dilakukan penyempurnaan.

“Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pusat Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 206,75 miliar lebih sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025 perihal Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026,” papar Zakaria.

Politisi PKS Lombok Utara ini menyambung, pengurangan dana transfer tersebut berdampak pada perubahan secara keseluruhan terhadap target pendapatan dan belanja yang telah disepakati pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, baik item Pendapatan seperti pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, maupun item Belanja seperti: Belanja Operasi, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin,serta Belanja Modal jalan,jaringan dan irigasi.

Dari pembahasan Banggar pula, disepakati target Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,019 triliun lebih, sedang target Belanja Daerah sebesar Rp 1,049 triliun lebih. Antara Belanja dan Pendapatan terdapat defisit sebesar Rp 30 miliar.

Adapun Pendapatan Daerah terdiri dari PAD disepakati meningkat dari Rp 341,615 miliar lebih, menjadi Rp370,018 miliar lebih, dan Pendapatan Transfer Rp 649,588 miliar lebih. Sementara pada Pos Belanja, terdiri dari Belanja Operasi khususnya belanja pegawai yaitu sebesar Rp 409,341 miliar lebih. Angka ini masih akan melalui penyesuaian karena adanya Pengangkatan 940 orang PPPK paruh waktu serta pengangkatan 60 orang CPNS baru pada tahun 2025. Kemudian, item Belanja modal tanah yang semula disepakati pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 3,6 miliar untuk pengadaan tanah penunjang pariwisata di Teluk Nara, dikurangi menjadi Rp 1,157 miliar.

“Sesuai penjelasan TAPD bahwa peruntukan Belanja Modal Tanah tersebut adalah untuk Pengadaaan Tanah Pendopo 2, terhadap hal ini Banggar DPRD KLU telah memberikan saran dan masukan untuk mempertimbangkan menggunakan tanah daerah yang ada,” tegas Zaka.

Selain belanja tersebut, item Belanja Peralatan dan Mesin untuk pengadaan mobilitas kendaraan disesuaikan sebesar Rp 25,404 miliar lebih. Anggaran tersebut termasuk pengadaan mobilitas BLUD serta pengadaan motor penunjang Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tidak termasuk Mobilitas Pejabat esellon II. Kemudian, pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi yang semula disepakati pada

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 60 miliar, akan dilakukan penyesuaian menurut jumlah Ruas Jalan maupun nilai kegiatan. Pada Belanja Bangunan dan Gedung, pada KUA PPAS disepakati Rp 98,134 miliar lebih dengan 10 Prioritas pembangunan disesuaikan menjadi pembangunan Gedung kantor BPBD, Gedung Kantor Inspektorat, Pembangunan Gedung Lab Bina Marga – Dinas PUPR, Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik, pembangunan Gedung Youth Center, Pembangunan Islamik Center (lanjutan), Pembangunan Pustu Terintegrasi dan Pembangunan Gedung Cytotixic Drugs safety Cabinet, termasuk memprioritaskan pembangunan Tugu tapal batas KLU dengan mempertimbangkan pembangunan Mall Pelayanan Publik yang memang tidak tertuang dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

“Pada pos pengeluaran pembiayaan disepakati tetap sebesar Rp 5 miliar dengan peruntukan hanya untuk penyertaan modal pada PT. Bank NTB Syariah dan PDAM Amerta Dayan Gunung,” demikian Zakaria. (ari)

Selasa Ini, Gubernur NTB, Bali dan NTT Tandatangani Kerja Sama Regional di Sirkuit Mandalika

By
Marham
-
0
0-0x0-0-0#

Lombok (ekbisntb.com) –

Selasa, 25 November 2025 menjadi momentum penting bagi tiga provinsi di kawasan timur Indonesia. Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Regional Bali, NTB, NTT (KR-BNN) yang berlangsung di kawasan Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis ketiga daerah dalam memperkuat kolaborasi pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, pariwisata, budaya, dan penguatan konektivitas antarwilayah.

Kawasan Sirkuit Mandalika dipilih sebagai lokasi penandatanganan, karena dinilai menjadi simbol kemajuan pariwisata NTB sekaligus ikon kerja sama regional yang berorientasi masa depan.

Menjelang penandatanganan MoU, panitia daerah dari Provinsi NTB telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penataan lokasi dengan latar belakang Sirkuit Mandalika.

Sejumlah delegasi dari Provinsi Bali bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk berpose dengan latar sirkuit yang menjadi daya tarik internasional.

Di lokasi kegiatan, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal beserta jajaran sudah bersiap sejak pagi untuk menyambut rombongan dari Bali dan NTT.

Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban, menandai komitmen kuat ketiga provinsi dalam mempererat sinergi pembangunan.Sambil menunggu dimulainya prosesi penandatanganan, para tamu undangan dihibur oleh penampilan grup cilokak, musik tradisional Lombok yang menambah nuansa lokal dalam kegiatan berskala regional tersebut.

Penandatanganan KR-BNN di Mandalika ini diharapkan akan mempercepat integrasi program strategis, memperluas peluang investasi, serta memperkuat posisi Bali, NTB dan NTT sebagai koridor ekonomi yang saling terhubung di kawasan timur Indonesia. (ham)

Salurkan Bantuan Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
 Lalu Muhammad Azwar (ekbis NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, bersiap menyalurkan bantuan pangan kepada 329 kelompok penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober–November 2025. Penyaluran kali ini berbeda dari sebelumnya karena warga akan menerima dua jenis kebutuhan pokok, yaitu beras dan minyak goreng, sesuai kebijakan terbaru pemerintah pusat.

Program bantuan ini merupakan bagian dari penyaluran nasional yang digulirkan pemerintah pusat melalui Perum Bulog, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Ketahanan Pangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjadi bantalan ekonomi bagi keluarga kurang mampu di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang akhir tahun.

Lurah Monjok Barat, Lalu Muhammad Azwar, menjelaskan bahwa setiap penerima manfaat akan memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Jumlah tersebut merupakan akumulasi alokasi untuk dua bulan.

Menurutnya, teknis penyaluran akan tetap dilakukan seperti sebelumnya, yakni terpusat di Aula Kantor Lurah Monjok Barat.

“Penyalurannya seperti biasa. Datanya langsung dari Bulog, kami hanya memfasilitasi tempat di aula kantor lurah,” ujar Azwar saat ditemui pada Senin 24 November 2025.

Ia menerangkan, jumlah penerima bantuan pada periode ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika pada periode sebelumnya hanya sekitar 200 KPM, kini jumlahnya bertambah menjadi 329 KPM. Kenaikan tersebut, kata Azwar, menunjukkan adanya pemutakhiran data dan penyesuaian kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Rencananya, penyaluran akan dilakukan pada Senin (24/11/2025). Petugas kelurahan akan membagikan kupon kepada penerima manfaat sesuai jadwal yang telah disusun agar proses pengambilan berlangsung tertib dan teratur.

Azwar mengimbau warga yang menerima bantuan agar membawa identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga untuk mempermudah proses verifikasi. Ia menegaskan pentingnya tertib antrean agar tidak terjadi kendala teknis maupun kerumunan yang tidak diperlukan.

“Kami berharap proses distribusi berjalan lancar, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Semua pihak kami minta mematuhi prosedur yang telah ditentukan,” tegasnya.

Program bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari skema nasional yang rutin disalurkan ke seluruh daerah di seluruh Indonesia. (pan)

1...102103104...817Page 103 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami