Beranda blog Halaman 103

Program Infrastruktur NUFREP BBWS NT I Mataram Diapresiasi PMII Bima

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Kota Bima (ekbisntb.com) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bima mengapresiasi perencanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I Mataram melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFREP).

Apresiasi tersebut khususnya ditujukan terhadap desain pembangunan Kolam Retensi Amahami dan penataan kawasan Taman Dae Lakosa di Kota Bima. Kedua proyek tersebut dinilai tidak hanya mengedepankan fungsi pengendalian banjir, tetapi juga memperhatikan aspek estetika dan kebutuhan ruang publik bagi masyarakat.

Ketua PC PMII Bima, Wira Purdiawan Putra, menilai konsep yang dirancang BBWS Nusa Tenggara I Mataram cukup matang dan visioner. Menurutnya, pembangunan kolam retensi tidak semata-mata menjadi bagian dari infrastruktur pengendalian banjir, tetapi juga berpotensi menjadi kawasan publik yang memiliki nilai estetika dan menjadi salah satu ikon baru Kota Bima.

“Desain dari BBWS NT I Mataram ini sangat bagus dan visioner. Keberadaan kolam retensi nantinya tidak sekadar berfungsi secara teknis untuk penanggulangan dan pengendalian banjir, tetapi juga memiliki nilai estetika yang berpotensi menjadi ikon baru Kota Bima ke depan,” ujar Wira , Selasa (25/8/2026).

Selain mengapresiasi desain kawasan, Wira juga menyampaikan penghargaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program NUFREP yang dinilai telah mengawal perencanaan dan pelaksanaan program dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kota Bima.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya memberikan solusi terhadap persoalan banjir, tetapi juga membuka peluang hadirnya ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama generasi muda.

“Kami sangat mengapresiasi PPK program NUFREP karena dinilai benar-benar memahami kebutuhan Kota Bima. Infrastruktur ini tidak hanya dirancang untuk kepentingan pengendalian banjir, tetapi juga menyediakan ruang terbuka publik yang sangat dibutuhkan anak-anak muda,” katanya.

Wira menilai keberadaan ruang publik yang representatif dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kreativitas generasi muda di Kota Bima. Ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas positif, mulai dari berkumpul, berdiskusi hingga menyalurkan kreativitas.

“Anak-anak muda di Kota Bima membutuhkan wadah yang positif untuk berinteraksi, berdiskusi, dan menyalurkan karya kreatif mereka. Kehadiran ruang terbuka di kawasan kolam retensi dan Taman Dae Lakosa ini dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, PMII Bima siap ikut mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“PMII Bima berkomitmen untuk terus mengawal agar pelaksanaan pembangunan di lapangan berjalan lancar, tepat waktu, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.(r)

Astra Motor NTB Salurkan Bantuan Tanggap Darurat dan Trauma Healing untuk Korban Kebakaran Desa Adat Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Kepedulian terhadap warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, terus mengalir. Sebagai wujud kepedulian sosial dan keprihatinan yang mendalam, Tim Manajemen Astra Motor NTB turun langsung menyalurkan bantuan tanggap darurat guna meringankan beban masyarakat yang menjadi korban musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam (22/8/2026).

Bantuan diserahkan secara resmi oleh manajemen Honda NTB pada Rabu (26/8/2026) di lokasi penampungan warga terdampak. Penyaluran bantuan mencakup kebutuhan pokok harian seperti beras, mi instan, air minum, serta pakaian layak pakai. Tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, Astra Motor NTB juga menghadirkan dukungan pemulihan psikologis (trauma healing) dengan membagikan sejumlah boneka untuk anak-anak di lokasi.

Admin Finance Manager Astra Motor NTB, Ivan Pratama, menyampaikan bahwa aksi tanggap bencana ini merupakan bentuk komitmen serta solidaritas Astra Motor NTB untuk selalu hadir mendampingi masyarakat di masa-masa sulit.

“Kami dari Honda NTB memberikan bantuan dalam bentuk sembako, pakaian layak pakai, dan untuk anak-anak juga ada boneka untuk trauma healing. Harapannya bantuan yang diberikan ini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Desa Sade agar segera pulih dan bangkit kembali,” ujar Ivan.

Kepedulian dan respon cepat Astra Motor NTB mendapat apresiasi hangat dari pengelola dan warga Desa Adat Sade. Musibah kebakaran tersebut melahap sekitar 75 rumah warga yang dihuni kurang lebih 300 jiwa, serta merusak hingga 160 unit bangunan termasuk artshop, kios, warung, berugak, dan fasilitas umum lainnya.

Perwakilan pengelola Desa Wisata Sade, Talib (Pilajo), menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kehadiran dan kepedulian Tim Astra Motor NTB. Menurutnya, dukungan dari pihak Astra tidak hanya membantu kebutuhan harian warga, tetapi juga memberikan dorongan moral yang kuat agar Desa Adat Sade dapat segera membangun kembali pemukiman tradisionalnya (Sade Reborn). (fan)

PLN UIP Nusra Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Desa Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Tengah (ekbisntb.com)- Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menyalurkan bantuan sembako dan perlengkapan ibadah kepada warga terdampak kebakaran di Dusun Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, 25 Agustus 2026.

Kebakaran yang terjadi di Dusun Sade menghanguskan sekitar 75 rumah. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp35 miliar.

YBM PT PLN (Persero) UIP Nusra, bergerak cepat sebagai bentuk kepedulian dan respons YBM PLN terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat akibat kebakaran.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar dan perlengkapan ibadah menjadi hal penting yang perlu segera dipenuhi,” ujar Eko Priyono (Ketua YBM PLN UIP Nusra).

Warga Dusun Sade menyampaikan apresiasi atas respons PLN yang hadir langsung memberikan bantuan tanggap darurat. Bantuan tersebut dinilai membantu memenuhi kebutuhan masyarakat setelah kehilangan tempat tinggal dan berbagai barang kebutuhan akibat kebakaran.

General Manager PT PLN ( Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan PLN melakukan penanganan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Dalam situasi tanggap darurat, koordinasi menjadi penting agar bantuan dapat diberikan secara tepat dan sesuai kebutuhan yang teridentifikasi. Kami berharap dukungan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak kebakaran di Dusun Sade,” ujar Manurung.

Melalui YBM dan berbagai bentuk kepedulian sosial, PT PLN (Persero) UIP Nusra berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam merespons kondisi darurat yang membutuhkan dukungan bersama.(bul)

Disperindag Dorong Ekonomi Kreatif Lewat Benang Pewarna Alami

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disperindag Dorong Ekonomi Kreatif Lewat Benang Pewarna Alami
PELATIHAN - Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin foto bersama usai pembukaan pelatihan industri benang pewarna alami di halaman SMK Kreatif We Save Dompu, Kelurahan Kandai Satu, Rabu (26/8).(Suara NTB/ula)

Dompu (EKBIS NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui pelatihan industri benang pewarna alami.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 26-28 Agustus 2026, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026. Kegiatan dibuka Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH., di halaman SMK Kreatif We Save Dompu, Kelurahan Kandai Satu, Rabu (26/8).

Syirajuddin mengatakan, pelatihan tersebut bukan sekadar kegiatan rutin Disperindag, tetapi bagian dari keseriusan Pemkab Dompu menjawab tantangan zaman sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Pelatihan industri benang pewarna alami ini selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga merawat serta melestarikan warisan leluhur yang telah dititipkan sejak masa lampau,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan modernisasi dan persaingan pasar membuat pewarna sintetis sempat menggeser penggunaan pewarna alami, karena harganya lebih murah dan menghasilkan warna yang lebih terang.

Namun, penggunaan pewarna alami kini kembali memiliki prospek karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan dan bernilai unik.

“Sekarang zaman berubah. Permintaan terhadap produk pewarna alami semakin meningkat dari hari ke hari, baik di pasar domestik maupun internasional. Inilah peluang emas yang sedang mengetuk pintu kita,” katanya.

Ia menilai pelatihan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat Dompu untuk menangkap peluang tersebut,dengan mengembangkan produk kreatif berbasis bahan lokal.

Wabup juga meminta peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan menyerap materi yang diberikan para narasumber.

“Seraplah sebanyak-banyaknya materi yang disampaikan para narasumber dan ikutilah setiap sesi pelatihan dengan penuh perhatian, ketekunan dan kesabaran,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah, M.Si.,dalam laporannya menyampaikan, pelatihan tersebut diikuti 40 peserta dari berbagai latar belakang profesi.

Peserta diberikan keterampilan membuat benang menggunakan pewarna alami yang bersumber dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar, seperti daun ketapang, daun jambu, daun mangga dan bahan alami lainnya.

“Selain lebih ramah lingkungan, kain yang dihasilkan dengan pewarna alami memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kain dengan pewarna sintetis,” jelasnya.

Armansyah berharap, melalui pelatihan tersebut kapasitas dan keterampilan peserta semakin meningkat sehingga mampu melahirkan produk kreatif yang memiliki daya saing serta dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri.

Pelatihan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain peserta, kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Dompu, Kabag lingkup Setda Dompu, Lurah Kandai Satu serta jajaran pejabat dan staf Disperindag Kabupaten Dompu. (ula)

4.339 Penerima Bansos di Bima Terindikasi Judol

Penulis
ekbisntb.com
-
0
4.339 Penerima Bansos di Bima Terindikasi Judol
BANSOS - Sejumlah warga Kabupaten Bima yang mendapatkan bantuan sosial saat Program Selasa Menyapa di Kecamatan Palibelo beberapa waktu lalu. Sebanyak 4.339 KPM terindikasi main judi online.(Suara NTB/hir)

Bima (EKBIS NTB) -Sebanyak 4.339 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bima, yang masuk dalam data penerima bansos yang terindikasi main judi online (judol). Data tersebut merupakan tindak lanjut atas pemadanan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan data bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) semester I 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Tajuddin, melalui Pejabat Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Deny Kusumayadi, mengatakan data tersebut mencakup KPM yang nomor induk kependudukan (NIK), nomor rekening, dan nomor telepon selulernya terindikasi terkait aktivitas judol.

“4.339 se-Kabupaten Bima,” kata Deny saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).

Deny menjelaskan, data tersebut menjadi tindak lanjut atas data yang disampaikan PPATK kepada Kemensos untuk dilakukan pemadanan dengan data penerima bansos. Karena itu, KPM yang masuk dalam data indikasi judol tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelaku judi online.

Untuk KPM yang merasa tidak terkait dengan aktivitas judol, telah disiapkan mekanisme klarifikasi dan sanggahan melalui pendamping sosial atau operator desa atau kelurahan. KPM dapat memilih mengajukan sanggahan berita acara atau membuat pernyataan berhenti bermain judol bermaterai.

“Untuk sanggahan berita acara nantinya akan diverifikasi oleh Dinas Sosial lalu diverifikasi oleh Pusdatin,” jelasnya.

Sementara itu, jalur pernyataan berhenti bermain judol tidak memerlukan verifikasi Dinas Sosial. Namun, KPM yang menggunakan mekanisme tersebut harus melampirkan bukti penghapusan atau penonaktifan rekening yang terdeteksi dalam data indikasi judol.

Kemensos sebelumnya menangguhkan 1.494.652 data KPM yang terindikasi terkait transaksi judi online. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran dan pemadanan data penerima bantuan sosial dengan data transaksi yang menjadi indikasi aktivitas judol.

Deny menegaskan, proses klarifikasi tidak secara otomatis menjamin bansos kembali diterima dalam waktu tertentu. Pemulihan status penerima bantuan tetap menunggu proses verifikasi sesuai mekanisme yang ditetapkan.

“Tidak ada jaminan waktu kapan bisa dapat bansos kembali. Proses klarifikasi dan verifikasi membutuhkan waktu,” ujarnya.

Ia mengimbau KPM yang masuk dalam data indikasi judol mengikuti mekanisme klarifikasi melalui saluran yang telah ditentukan. Format berita acara maupun surat pernyataan tersedia melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan pendamping sosial.

Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan indikasi judol dalam penyaluran bansos tidak hanya menyangkut penghentian bantuan, tetapi juga menyediakan ruang bagi KPM untuk memberikan klarifikasi atas data yang tercatat. (hir)

Tekan Inflasi, Pemkab Sumbawa Ikhtiarkan Pembangunan Rumah Hijau

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tekan Inflasi, Pemkab Sumbawa Ikhtiarkan Pembangunan Rumah Hijau
Ni Wayan Rusmawati. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, berencana menjadikan Dusun Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas sebagai lokasi pembangunan rumah hijau (green house) bagi produk pertanian. Hal itu sebagai ikhtiar pemerintah dalam menekan inflasi.

“Green house kita siapkan sebagai sentra pembibitan sayur-sayuran,sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya lebih untuk bisa mendapatkan bibit sayur kemudian ditanam di rumah masing-masing,” kata Kadistan Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, kepada Suara NTB, Rabu (26/8).

Wayan meyakinkan, wilayah Bangkong dianggap sangat representatif untuk dijadikan green house,karena aset pemerintah di lokasi tersebut masih cukup luas. Selain itu, lokasi yang cukup jauh dari pemukiman masyarakat juga menjadi faktor lain sebagai lokasi pembibitan yang bagus.

Menurutnya, ikhtiar untuk membangun rumah hijau dilakukan pemerintah,agar petani tidak kesulitan untuk mendapatkan bibit sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu, inflasi dari sektor holtikultura yang selalu terjadi setiap tahunnya bisa diminimalisir di Kabupaten Sumbawa.

“Pemerintah juga memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola green house. Sehingga bibit yang diproduksi di green house bisa sama dengan bibit yang dijual bebas,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsep green house juga akan diadaptasi dari Kabupaten Lombok Timur yang telah menerapkan sebelumnya. Bahkan penerapannya dianggap sangat efektif dan mampu menekan inflasi dari sektor pangan.

“Kami akan lakukan studi komparasi ke Lombok Timur seperti apa pola penerapan yang dilakukan,sehingga saat green house di Bangkong beroperasi bisa memberikan dampak maksimal bagi para petani,” ujarnya. (ils)

Dipantau Langsung Mendagri, Inflasi di Lombok Barat Stabil

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dipantau Langsung Mendagri, Inflasi di Lombok Barat Stabil
TPID Lobar melalui OPD terkait melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau pasar murah untuk mengendalikan inflasi. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemkab Lombok Barat secara intens mengawal penanganan Inflasi daerah yang tiap pekan dipantau oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui zoom meeting. Inflasi daerah pun berangsur stabil setelah sebelumnya mengalami deflasi hingga -3 persen.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj. Damayanti Widyaningrum, SP., M.Si., mengatakan bahwa TPID Lobar melaksanakan rapat dengan Mendagri melalui zoom meeting membahas langkah pengendalian inflasi, salah satunya pada perayaan Maulid Nabi kali ini. Karena di beberapa daerah tertentu berpotensi terjadi lonjakan harga bahan pokok.

“Termasuk kita di Lombok Barat, karena disini maulid Nabi itu perayaannya besar-besaran sehingga kami disini sebagai Staf Ahli menyarankan kepada tim TPID melaksanakan beberapa hal (langkah),” kata Damayanti, Rabu (26/8/2026).

Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya bagiamana caranya ketersediaan bahan pangan strategis itu tetap tersedia di pasaran dan distribusinya lancar.

Salah satu yang dilakukan TPID untuk mendekatkan hasil produksi pangan strategis pada masyarakat, diantaranya tim turun melakukan gerakan Pangan Murah dan Tentakel atau tenten tani keliling. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum Maulid Nabi sebanyak 14 kali di semua kecamatan di Lombok Barat. Dampaknya pun cukup positif terhadap Indeks Perkembangan Harga (indikator ekonomi harga pangan) sampai kedua bulan Agustus kisarannya 1,33 persen sampai 1,89 persen.

 “Artinya kita masih dalam rentang aman, tapi kami tidak mau itu naik lagi, karena pengaruhi inflasi,” ujarnya.

Untuk itulah TPID pun berupaya menjaga agar IPH tidak naik. Sebab jika terjadi kenaikan terus maka Inflasi pun akan naik. Saat ini inflasi dalam kondisi aman. “Itulah tugasnya TPID yaitu bagiamana inflasi tetap terjaga, jangan sampai deflasi terlalu dalam dan inflasi terlalu tinggi,” imbuh dia.

Sebab jika deflasi terlalu tinggi, maka produsen dalam hal ini petani akan rugi karena harga bapok anjlok. Sebaliknya, jika inflasi maka harga Bapok naik sehingga menyulitkan membeli kebutuhannya.

Diakuinya sempat terjadi deflasi pada bulan Juli hingga -3 persen. Setelah ditelusuri ternyata penyebabnya diduga akibat Program MBG libur. Tetapi sekarang sudah mulai stabil lagi. Tren positif ini yang terus dijaga agar tidak anjlok lagi, sehingga langkah antisipasipun disiapkan terhadap permintaan komoditas pangan strategis yang meningkat pada musim maulid Nabi ini. Terutama beberapa jenis Bapok yang menyebabkan harga naik, seperti  ayam potong, ayam ras, cabai besar, cabai kecil dan udang basah.

TPID juga melakukan langkah strategis yakni gerakan-gerakan. Salah satunya meluncurkan gerakan menanam cabai “go to school”. Terdapat sekitar ribuan bibit cabai yang akan ditanam di sekolah-sekolah SMP dan SD yang tersebar di empat kecamatan. Masing-masing 5.000 bibit cabai ditanam di SMP dan SD sebanyak 7.000.

 “Uji coba di empat kecamatan dulu, nanti launching nya di SMPN 2 Gerung, yang lain mengikuti secara zoom meeting,” imbuhnya.

Bibit cabai yang ditanam nantinya dirawat oleh para murid. Dimana masing-masing murid menjaga satu polibag mulai dari menanam sampai panen. Panen nantinya dilakukan secara serentak. Pada libur panjang juga telah disarankan agar ada yang bertanggung jawab, mungkin bisa dengan cara anak-anak bergiliran masuk ke sekolah atau penjaga sekolah yang mengawasi.

Gerakan ini sebagai upaya menjaga Inflasi, selain itu membiasakan anak-anak untuk bertani dengan memanfaatkan pekarangan. Terutama dalam menghasilkan pangan strategis yang menjadi kebutuhan sehari-hari dan sering memicu Inflasi. (her)

Belum Diubah Selama 26 Tahun, Pemprov NTB Dukung Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Belum Diubah Selama 26 Tahun, Pemprov NTB Dukung Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah
Nursalim (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB mendukung wacana kenaikan gaji kepala daerah. Hal ini menyusul adanya wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk merevisi PP Nomor 59 Tahun 2000 yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, PP tersebut belum pernah diubah selama 26 tahun.

Kepala BKAD NTB, Nursalim, mendukung penuh revisi peraturan tersebut. Menurutnya, gaji gubernur saat ini masih berkisar sekitar Rp5 jutaan. Padahal, tugas kepala daerah sangat kompleks dalam membangun NTB.

“Apa yang ada di NTB ini menjadi tugas Kepala Daerah. Mengkoordinir OPD, masyarakat, keamanan, ketertiban, dan sebagainya,” ujarnya, Rabu (26/8).

Ia melanjutkan, gaji kepala daerah memang perlu dikaji ulang. Menurutnya, gaji kepala daerah saat ini lebih rendah dibandingkan gaji Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan tiga saja mencapai Rp8-9 juta per bulan, sementara Gubernur jauh di bawahnya.

“Mungkin bisa dilakukan peninjauan kembali formulanya. Sehingga lebih kelihatan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, meski pendapatan Gubernur tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi jika diakumulasikan total gaji dari semua sumber pendapatan seperti tunjangan resmi, fasilitas jabatan, hingga dana operasional khusus, Nursalim menilai total yang didapatkan Gubernur tetap rendah mengingat beberapa sumber dana juga dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat.

“Sehingga Pak Menteri melihat itu cukup bagus menurut saya. Kita objektif melihat karena tanggung jawab, risiko, dan sebagainya,” katanya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu mengatakan, pihaknya memang sempat mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Gaji Rp5 juta dengan beban yang diemban oleh kepala daerah dinilai kurang realistis. Apalagi, kebanyakan mereka tidak pernah libur bahkan pada saat hari libur.

Adapun dengan kondisi keterbatasan fiskal saat ini, Nursalim mengatakan wacana itu merupakan keputusan pusat meskipun gaji kepala daerah dan DPRD ditanggung oleh APBD. “Yang ngusul kan pusat. Saya secara pribadi sih mendukung,” ucapnya.

Ia memastikan, apabila kebijakan tersebut direalisasikan, pihaknya pasti akan menyesuaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan formula yang telah ditetapkan oleh pusat. Seperti gaji pokok, tunjangan, dan sebagainya.

Sebagai informasi, Mendagri, Tito Karnavian memiliki wacana untuk merevisi PP Nomor 59 Tahun 2000 yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Aturan itu dianggap perlu dilakukan penyesuaian karena sudah berusia 26 tahun. Revisi aturan gaji kepala daerah akan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Salah satunya karena kurs Rupiah dan harga bahan pokok yang telah berubah.

Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000, terang Tito, diatur sejumlah gaji dan tunjangan kepala daerah. Gaji pokok gubernur misalnya, sebesar Rp 3,3 juta per bulan, wakil gubernur Rp 2,4 juta, bupati dan wali kota Rp 2,1 juta, serta wakil bupati dan wakil wali kota Rp 1,8 juta per bulan.

Sementara untuk tunjangan jabatan, untuk seorang gubernur mendapat Rp 5,4 juta, Rp 4,3 juta untuk wakil gubernur, Rp 3,7 juta untuk bupati dan wali kota, serta Rp 3,2 juta bagi wakil bupati dan wakil wali kota. (era)

Gubernur NTB: Jangan Sampai Sade Kehilangan Sade-nya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB: Jangan Sampai Sade Kehilangan Sade-nya
TINJAU - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB Hj. SInta Agathia M. Iqbal, Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri meninjau lokasi kebakaran di Kampung Adat Sade, Rabu (26/8). (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) –Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan rekonstruksi Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pascakebakaran tidak boleh sekadar mengejar pembangunan fisik. Rumah-rumah yang terbakar memang harus kembali berdiri, tetapi sejarah, arsitektur, ruang hidup, dan identitas budaya yang menjadikan Sade sebagai Sade tidak boleh ikut hilang.

Pesan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat mengunjungi langsung Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (26/8). Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta Agathia dan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Gubernur meninjau kawasan terdampak sekaligus berdialog dengan kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat adat, serta warga yang tengah bergotong royong membersihkan sisa kebakaran.

Miq Iqbal mengatakan, penanganan Desa Adat Sade harus dibedakan dengan penanganan kebakaran pada kawasan permukiman biasa. Sade bukan hanya kumpulan bangunan, melainkan situs budaya yang menyimpan sejarah, tata ruang, arsitektur tradisional, serta kehidupan masyarakat Sasak.

“Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya. Sehingga rekonstruksinya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya,” tegas Miq Iqbal.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menentukan model pembangunan maupun skema pembiayaan sebelum arah rekonstruksi disepakati bersama masyarakat adat.

Menurut Gubernur, masyarakat Sade harus menjadi subjek utama dalam proses pemulihan. Pemerintah hadir untuk mendampingi, memfasilitasi, dan memperkuat kapasitas masyarakat, bukan mengambil alih keputusan mengenai masa depan kampung adat tersebut.

“Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, mengemuka kesepahaman awal bahwa rekonstruksi Desa Adat Sade perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan pembangunan.

Prinsipnya, Sade akan dikembalikan sedekat mungkin dengan bentuk dan karakter aslinya. Namun, rekonstruksi juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki aspek keselamatan dan mitigasi kebencanaan tanpa merusak identitas kawasan.

“Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik. Kita harus memikirkan hidran, APAR, sistem sirkulasi dan akses, sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.

Miq Iqbal juga membuka ruang untuk membicarakan penataan kawasan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan pengaturan ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Namun, seluruh opsi tersebut, menurutnya, belum menjadi keputusan dan harus terlebih dahulu dibahas bersama masyarakat adat.

Ia meminta kawasan bekas kebakaran untuk sementara tetap diamankan karena masih terdapat material yang berpotensi membahayakan warga dan relawan. Bantuan dari masyarakat juga diharapkan disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan agar penanganannya tertib dan sesuai kebutuhan.

“Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia. Karena itu, wajar kalau semua orang memiliki rasa memiliki dan ingin ikut membantu,” katanya.

Gubernur Miq Iqbal juga mengingatkan agar proses pemulihan tidak tergesa-gesa hanya untuk mengejar agenda pariwisata maupun berbagai kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB. Kecepatan pemulihan tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keaslian dan nilai sejarah yang menjadikan Desa Adat Sade memiliki arti khusus.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait akan terus mematangkan arah rekonstruksi. Setelah konsep disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan pembiayaan dan membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi.

Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksinya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya.

Bagi Miq Iqbal, membangun kembali Sade bukan sekadar mengganti rumah-rumah yang telah terbakar. Yang harus dipulihkan adalah ruang hidup masyarakat dan warisan budaya yang menjadikannya istimewa. Sade harus segera bangkit, tetapi ketika nanti kembali berdiri, jangan sampai Sade kehilangan Sade-nya. (kir)

Kunjungi Lombok, Gubernur Iqbal Jadwalkan Putri Mahkota Swedia Bertemu Kader Posyandu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kunjungi Lombok, Gubernur Iqbal Jadwalkan Putri Mahkota Swedia Bertemu Kader Posyandu
POSE BERSAMA - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal pose bersama dengan perwakilan dari Kedutaan Besar Swedia di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (26/8). (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Putri Mahkota Swedia, Victoria dijadwalkan melakukan kunjungan ke NTB pada 5-7 September mendatang. Kunjungannya ini dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador atau Duta Besar Kehormatan United Nations Development Programme (UNDP).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat sejumlah proyek yang didukung UNDP di NTB. Seperti melihat hutan adat yang ada di Kabupaten Lombok Utara, serta kunjungan ke sektor UMKM dan program pemberdayaan perempuan.

“Jadi saya tadi minta supaya kegiatannya jangan terlalu padat, supaya beliau bisa menikmati Lombok, juga bisa membawa cerita itu ke Swedia,” ujarnya, Rabu, 26 Agustus 2026.

Selain agenda utama itu, Putri Mahkota Victoria juga diharapkan mengunjungi sejumlah program berbasis masyarakat, terutama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Iqbal menilai, Posyandu menjadi salah satu faktor penggerak kesehatan masyarakat NTB.

“Karena kita betul-betul memberikan perhatian pada Posyandu, karena impact-nya terhadap upaya peningkatan kesehatan itu cukup tinggi di sini, jadi nanti kemungkinan beliau akan melihat Posyandu dan sebagainya,” katanya.

Ia melanjutkan, posyandu, utamanya para kader posyandu memiliki peran penting dalam memastikan kesehatan ibu dan bayi di NTB. Namun, usahanya dalam memastikan kesehatan tersebut tidak sebanding dengan honornya. Diketahui, para kader hanya mendapatkan sekitar Rp150 ribu per bulan. Itu pun tak jarang diberikan empat bulan sekali dengan nilai yang tidak sesuai dengan Perda.

“Jadi kita ingin meng-highlight bagaimana 40 ribu orang kader di Posyandu yang bekerja secara sukarela. Kalau ngitung gaji kan nggak layak gajinya, tapi sukarela bekerja dan efektif,” tambahnya.

Adapun eks Duta Besar RI untuk Turki itu menjelaskan, pemilihan NTB sebagai lokasi kunjungan tidak terlepas dari komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak Kedutaan Swedia dan UNDP. NTB juga dinilai memiliki berbagai program yang relevan dengan perhatian Swedia terhadap isu sosial dan kesehatan.

“Karena kita meyakinkan aja ke beliau, kan kita udah komunikasi juga dengan pihak Kedutaan Swedia, dan bertemu dengan Bappenas dan UNDP. Bahwa, karena Swedia ini kan salah satu satu anggota dari Global Fund yang banyak memberikan bantuan, dukungan bagi negara-negara berkembang,” jelasnya.

Di samping itu, kunjungan tersebut juga dinilai menjadi ajang promosi NTB di Swedia. Status Putri Mahkota sebagai calon penerus takhta kerajaan membuat kunjungannya mendapat perhatian luas dari masyarakat Swedia.

“Jadi semua orang di Swedia, besok tanggal 5 sampai 7 September akan tahu satu nama baru, Lombok. Makanya kita mengupayakan betul kehadiran beliau ke sini,” pungkasnya. (era)

1...102103104...1,070Halaman 103 dari 1,070