Beranda blog Halaman 101

Daya dan Konsumsi Listrik Pengaruhi Status Desil

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Daya dan Konsumsi Listrik Pengaruhi Status Desil
Ilustrasi daya dan konsumsi listrik mempengaruh status desil pada DTSEN. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan perubahan status tingkat kesejahteraan atau desil warga tidak lagi semata-mata ditentukan berdasarkan hasil wawancara dalam pendataan lapangan. Integrasi data administratif dari berbagai lembaga, salah satunya data pemakaian listrik PLN, menjadi salah satu variabel yang turut memengaruhi posisi desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala BPS Kota Mataram Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto mengatakan perubahan status desil tidak selalu disebabkan oleh hasil pendataan yang dilakukan BPS. Perubahan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh indikator lain, termasuk daya dan konsumsi listrik rumah tangga.

“Bisa, secara otomatis, itu bisa mengubah,” ujarnya, Kamis (27/8).

Reza menjelaskan, pemeringkatan kesejahteraan masyarakat dalam desil 1 hingga 10 dihitung secara otomatis oleh sistem menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dalam menentukan pemeringkatan tersebut, sistem menggunakan sekitar 41 variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga secara komprehensif.

Karena itu, penentuan desil bukan berdasarkan subjektivitas dalam menilai kondisi seseorang atau keluarga. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan indikator kesejahteraan yang tercatat dalam sistem.

Ia mengatakan perubahan desil yang dialami masyarakat dapat terjadi karena DTSEN bersifat dinamis dan terus diperbarui. Data yang digunakan tidak hanya berasal dari pendataan lapangan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), tetapi juga diperkaya dengan data administratif dari berbagai lembaga publik.

Menurut Reza, kenaikan daya listrik maupun perubahan konsumsi listrik pelanggan PLN, misalnya, dapat terbaca dalam sistem dan menjadi salah satu indikator yang memengaruhi pemeringkatan kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga.

Di sisi lain, desil merupakan pemeringkatan relatif masyarakat, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Artinya, posisi desil sebuah keluarga dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan.

Perubahan tersebut bisa terjadi ketika kondisi ekonomi kelompok masyarakat lainnya berubah dalam proses pemutakhiran data. Dengan demikian, sebuah keluarga dapat mengalami kenaikan atau penurunan desil karena perubahan posisi relatif terhadap keluarga lainnya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat agar sistem pemeringkatan tersebut tidak merugikan warga kurang mampu, Reza menekankan pentingnya kejujuran dan peran aktif masyarakat dalam memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.

Menurutnya, apabila 41 variabel yang digunakan dalam sistem diisi berdasarkan kondisi riil keluarga, hasil pemeringkatan desil akan semakin presisi dan tepat sasaran.

“Keterbukaan serta peran serta masyarakat sangat menentukan agar bantuan pemerintah betul-betul diterima oleh yang berhak,” pungkasnya. (pan)

Momentum Tingkatkan Kepatuhan dan PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Momentum Tingkatkan Kepatuhan dan PAD
Siti Fitriani Bakhreisyi. (Suara NTB/ist)

KEBIJAKAN Pemkot Mataram menghapus denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai sebagai langkah positif untuk mendorong masyarakat menyelesaikan tunggakan pajak. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak sekadar memberikan keringanan, melainkan menjadi momentum meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi, mengatakan penghapusan denda harus diikuti strategi penagihan yang terukur. Menurutnya, masyarakat memang mendapatkan keringanan dari sisi sanksi, tetapi pemerintah tetap harus memastikan pokok pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak dapat dibayarkan.

“Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk menarik kembali wajib pajak yang selama ini menunggak dan dipastikan pokok pajaknya terbayar,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/8).

Pipit, sapaan akrabnya optimis terhadap pencapaian target penerimaan PBB. Pada 2026, nilai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang diterbitkan mencapai sekitar Rp34,46 miliar dari 99.059 SPPT. Dengan demikian, target penerimaan sebesar Rp30 miliar dinilai masih realistis untuk dicapai.

Namun, dia meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menyusun rencana aksi penagihan secara rinci, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga lingkungan. Data tersebut, kata dia, harus menunjukkan jumlah wajib pajak yang telah ditagih, yang sudah membayar serta potensi penerimaan yang masih dapat ditarik.

“Kami tidak cukup hanya menerima laporan realisasi PBB pada akhir tahun. Kami perlu melakukan evaluasi berkala, minimal per triwulan,” tegasnya.

Terkait realisasi penerimaan, Pipit menyebut angka sekitar Rp6,50 miliar hingga Juni belum dapat dijadikan dasar untuk menyebut capaian hingga Agustus. Karena itu, dia meminta BKD memberikan data dengan cut-off resmi per 31 Agustus 2026 agar evaluasi dilakukan berdasarkan angka yang akurat.

Politisi Nasdem ini mengingatkan agar rendahnya pembayaran PBB tidak langsung disimpulkan sebagai bentuk ketidakpatuhan masyarakat. Menurutnya, wajib pajak perlu dikelompokkan berdasarkan persoalan yang dihadapi, seperti tidak mampu membayar, tidak mengetahui mekanisme pembayaran, ketidaksesuaian data, hingga perubahan kepemilikan objek pajak.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah database kepemilikan. Misalnya, pemilik lama memiliki tunggakan, kemudian tanah dijual kepada pemilik baru yang ingin membayar, tetapi sistem masih mencatat tunggakan pemilik sebelumnya.

“Ini bukan persoalan kepatuhan masyarakat semata, tetapi persoalan kualitas database pajak. Kami mendorong integrasi dengan data sistem BPN,” kata anggota dewan dari Dapil Selaparang ini.

Untuk itu, efektivitas penagihan jemput bola juga harus disertai pemetaan persoalan wajib pajak. Wajib pajak yang mampu tetapi tidak mau membayar dapat ditindaklanjuti dengan penagihan lebih tegas, sementara persoalan data, akses pembayaran, maupun perubahan kepemilikan harus segera diperbaiki.

Pipit mengapresiasi kebijakan penghapusan denda yang menjadi bagian dari rangkaian HUT Kota Mataram. Ia berharap kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi mampu menjadi momentum meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mengoptimalkan PAD Kota Mataram. (fit)

Antusiasme Warga Mataram Memuncak, Film ‘Bapakmu Kiper’ Gelar Gala Premier di Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gala Premier "Bapakmu Kiper" di Cinema XXI Lombok Epicentrum Mall, Jumat (28/8/2026).

Mataram (Ekbis NTB) — Gelak tawa dan riuh tepuk tangan membahana di Studio 1 Cinema XXI Lombok Epicentrum Mall (LEM), Jumat malam (28/8/2026). Suasana hangat tersebut mewarnai pemutaran gala premier film Bapakmu Kiper, sebuah karya layar lebar produksi Enteleki Cinema Indonesia (ESI) yang mengangkat realitas dan kultur unik sepak bola antar-kampung (tarkam) di Indonesia.

Lombok dipilih menjadi salah satu kota pertama yang menayangkan film ini sebelum rilis secara serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 3 September 2026 mendatang. Kehadiran jajaran cast dan crew—seperti Fedi Nuril, Ali Fikri, Eksekutif Produser Garnet Geraldine Tanjang, Agen Agung, hingga ikon tarkam lokal asal Lombok, King Polo—sukses menyedot antusiasme ratusan penonton yang memenuhi ruang bioskop.

Direktur Utama ESI sekaligus Eksekutif Produser Bapakmu Kiper, Garnet Geraldine Tanjang, mengungkapkan bahwa pemilihan tema sepak bola tarkam bertumpu pada besarnya potensi penggemar sepak bola di tanah air yang belum terwakili secara optimal di media film layar lebar.

“Indonesia adalah negara keempat di dunia yang mempunyai fanbase sepak bola sangat besar. Namun, kultur tarkam masih kurang direpresentasikan dalam perfilman Indonesia. Kami ingin membuat film yang sangat relatable dengan kehidupan masyarakat,” ujar Garnet di hadapan para penonton.

Garnet menambahkan, keterlibatan figur tarkam populer seperti King Polo, Agen Agung, Yakite, hingga Super Badik dihadirkan untuk menjaga keautentikan atmosfer lapangan kampung. Film ini juga diperkuat oleh penampilan mantan pemain nasional Syamsir Alam serta kehadiran pelatih kawakan Indra Sjafri.

Totalitas Jam Kerja Hingga Insiden Jempol Keseleo

Bagi para pemain tarkam lokal seperti Agen Agung dan King Polo, dunia seni peran memberikan kejutan culture shock tersendiri, terutama terkait ritme kerja di lokasi syuting.

“Awalnya saya pikir jadi artis itu mudah, ternyata luar biasa berat. Mereka bekerja totalitas dari pagi sampai malam, harus standby di lapangan maupun lokasi lain,” kata Agen Agung yang sempat berseloroh berniat mengundurkan diri di hari pertama karena padatnya jadwal callsheet.

Hal senada diakui King Polo. Sosok yang dijuluki ‘Raja Tarkam’ asal Lombok ini mengaku salut dengan daya tahan para aktor profesional. “Menjadi artis ini sangat berat. Mereka bekerja dari pagi sampai pagi. Saya salut dengan Abang kita, Fedi Nuril,” ucap King Polo.

Di sisi lain, aktor utama Fedi Nuril yang berperan sebagai Warto (seorang penjaga gawang) menceritakan pengalaman tak terlupakan saat harus beradu peran langsung di lapangan dengan King Polo. Fedi bahkan sempat mengalami cedera fisik akibat kerasnya tendangan sang pemain tarkam.

“Jempol saya dibuat kesleo sama tendangannya King Polo. Kencang sekali, padahal sudah pakai sarung tangan dan nendangnya dari luar kotak penalti. Tapi karena kamera belum cut, saya tahan demi tetap kelihatan gagah. Pas sudah cut, baru terasa sakitnya,” tutur Fedi yang disambut gelak tawa penonton.

Fedi menilai Bapakmu Kiper merupakan sajian film yang komplet karena menyatukan fenomena kultur tarkam yang belum pernah diangkat ke perfilman dunia, dibalut komedi segar dan drama keluarga yang emosional.

Drama Ayah-Anak dan Tantangan Akting Sepak Bola

Aktor muda Ali Fikri yang memerankan tokoh Dino (anak dari Warto) menyebutkan bahwa kedalaman naskah menjadi alasan utamanya bergabung dalam proyek ini. Bagi Ali, tantangan film ini tidak hanya terletak pada koreografi olahraga di depan kamera, tetapi juga pada dinamika hubungan orang tua dan anak.

“Ceritanya bukan cuma tentang sepak bola, tapi drama hubungan ayah dan anak. Ada anak yang berusaha mengejar mimpi, tapi halangannya bukan soal keahlian atau ekonomi, melainkan orang terdekat yang justru menghalangi mimpinya,” ungkap Ali.

Ali menambahkan bahwa akting bermain bola untuk kebutuhan film jauh lebih rumit dibanding pertandingan biasa. “Kalau main bola biasa tinggal main, tapi saat syuting fokusnya terpecah: harus memikirkan blocking, arah kamera, sekaligus menghafal dialog.”

Acara gala premier diakhiri dengan sesi interaktif bersama penonton, pembagian merchandise resmi, hingga foto bersama seluruh penonton di dalam studio. Tim produksi mengimbau masyarakat Lombok dan pencinta film nasional untuk meramaikan pemutaran serentak Bapakmu Kiper di bioskop mulai 3 September 2026. (r/fan)

BPR NTB dan DPLK Syariah Muamalat Jalin Kerja Sama Pengelolaan Dana Pensiun

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT. BPR NTB PERSERODA terus memperkuat komitmennya dalam mempersiapkan proses konversi menuju sistem perbankan syariah sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui penguatan program perlindungan dan perencanaan masa pensiun.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT BPR NTB PERSERODA dengan DPLK Syariah Muamalat terkait layanan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Kegiatan penandatanganan kerjasama berlangsung pada 28 Agustus 2026 bertempat di Kantor Pusat PT BPR NTB PERSERODA. Dihadiri oleh Direktur Utama PT BPR NTB PERSERODA Faisal, SE., MM., Direktur Eksekutif DPLK Syariah Muamalat Aznovri Kurniawan, Direktur Operasional PT BPR NTB PERSERODA H. Lalu Didi Januardi, serta Business Manager DPLK Syariah Muamalat La Ode Rizal Adikrsihna.
Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT BPR NTB PERSERODA Faisal, SE., MM. menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu bentuk nyata kesungguhan perusahaan dalam mempersiapkan proses konversi menuju perbankan syariah.
“Kerja sama ini merupakan bentuk nyata dan kesungguhan PT BPR NTB PERSERODA dalam melakukan proses konversi syariah. Di sisi lain, kerja sama ini juga merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan pegawai, khususnya dalam mempersiapkan masa depan dan masa pensiun pegawai,” ujar Faisal.
Menurutnya, pengelolaan dana pensiun tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perusahaan memberikan kepastian dan manfaat jangka panjang bagi pegawai.
Dengan adanya pengelolaan program pensiun yang baik dan sesuai prinsip syariah, diharapkan pegawai dapat memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa purnabakti.
Sementara itu, Direktur Eksekutif DPLK Syariah Muamalat, Aznovri Kurniawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PT BPR NTB PERSERODA kepada DPLK Syariah Muamalat dalam pengelolaan program dana pensiun.
Aznovri berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak serta menjadi awal dari sinergi yang lebih luas antara PT BPR NTB PERSERODA dan DPLK Syariah Muamalat.
Kerja sama yang ditandatangani ini mencakup Program Pensiun untuk Kompensasi Pascakerja serta layanan pengelolaan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Kedua program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pegawai sekaligus mendukung penerapan prinsip pengelolaan keuangan yang sejalan dengan proses transformasi PT BPR NTB PERSERODA menuju perbankan syariah.
Penandatanganan kerja sama ini juga menjadi bagian dari langkah strategis PT BPR NTB PERSERODA dalam membangun ekosistem layanan berbasis syariah, tidak hanya pada kegiatan usaha perbankan, tetapi juga dalam pengelolaan kesejahteraan sumber daya manusia.
Dari kerjasama ini juga, kedua pihak berharap sinergi yang terjalin dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi perusahaan dan seluruh pegawai, serta membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.(bul)

Pertamina dan Hiswana Migas NTB Peduli Sade, Bantu Warga Bangkit Pascakebakaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Tengah (ekbisntb.com)- Kepedulian terhadap warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, terus mengalir. Setelah musibah yang melanda salah satu ikon budaya dan destinasi wisata Lombok tersebut, Pertamina Patra Niaga Sales Area NTB bersama Hiswana Migas DPC NTB dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB turun langsung menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, Bright Gas serta perlengkapan ibadah. Diharapkan, bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang tengah menjalani masa pemulihan pascakebakaran.
Kehadiran Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas dan Dinas ESDM NTB menjadi bagian dari gelombang kepedulian berbagai pihak terhadap warga Desa Adat Sade.
Bantuan sembako diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara Bright Gas dan perlengkapan ibadah diberikan untuk menunjang aktivitas warga selama menjalani masa pemulihan. Diharapkan, beban masyarakat terdampak dapat sedikit diringankan.
Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas NTB menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.
Sebanyak 129 rumah di Kampung Desa Adat Sade, Desa Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, ludes terbakar, pada Sabtu, 22 Agustus 2026 malam. Musibah ini menggemparkan, dan sekitar 320 warga terdampak.
Dari bantuan sembako hingga perlengkapan ibadah, pesan yang dibawa sederhana: warga Sade tidak menghadapi musibah ini sendirian.(bul)

Lotim Pertahankan Gelar Juara 1 Jamsostek Award NTB 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim Pertahankan Gelar Juara 1 Jamsostek Award NTB 2026
Bupati Lotim H. Haerul Wariain menerima penghargaan pada acara Jamsostek Award sebagai kabupaten terbaik. (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali membuktikan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan pekerja. Tahun ini, Lombok Timur sukses mempertahankan gelar Juara 1 Kategori Pemerintah Daerah pada Jamsostek Award Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Mataram, Rabu (26/8/2026).

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Eka Taufan Pradipta dalam rilisnya menjelaskan Lombok Timur berhasil mengungguli kabupaten lainnya. Kabupaten Lombok Utara menempati posisi Juara 2, sedangkan Kabupaten Sumbawa berada di posisi Juara 3.

Penghargaan bergengsi yang diberikan pemerintah pusat bersama BPJS Ketenagakerjaan itu diraih atas keberhasilan Pemkab Lombok Timur mendaftarkan dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 30.108 pekerja.

Para pekerja yang mendapatkan perlindungan tersebut berasal dari berbagai kelompok, mulai pekerja rentan, pekerja mandiri hingga tenaga non-ASN.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Timur atas komitmennya dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurutnya, Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB memang membutuhkan perhatian dan porsi perlindungan yang lebih besar bagi para pekerjanya.

Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kolaborasi kuat seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Wagub berharap penghargaan yang diraih Lombok Timur tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi, tetapi menjadi tolok ukur sekaligus standar baru untuk meningkatkan kinerja perlindungan pekerja pada masa mendatang.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, menurutnya, pemerintah tetap harus mampu membagi keberpihakan anggaran di antara berbagai program prioritas. Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan, kata dia, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para ahli waris penerima manfaat.

“Ketika melihat langsung besarnya manfaat dan ketenangan yang dirasakan para ahli waris penerima manfaat jaminan ketenagakerjaan, maka komitmen perlindungan ini menjadi sangat penting,” ujarnya.

Wagub juga mengingatkan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja rentan, termasuk perempuan yang menjadi kepala keluarga. Mereka dinilai menghadapi beban ganda karena harus menopang perekonomian keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Karena itu, perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi salah satu perhatian penting dalam upaya memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di NTB.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan NTB harus terus bergerak mengejar ketertinggalan dan berpacu dengan provinsi lain. Semangat bahu-membahu seluruh pihak dinilai menjadi kunci agar cakupan perlindungan pekerja di NTB terus meningkat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial hingga menyentuh masyarakat secara langsung.

Acara penganugerahan Jamsostek Award tersebut turut dihadiri para Sekretaris Daerah (Sekda) se-NTB, kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota, serta pimpinan BPJS Ketenagakerjaan bersama jajaran.

Dengan kembali meraih Juara 1, Lombok Timur menegaskan konsistensinya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang selama ini berada pada kelompok rentan. (rus)

Kendalikan Inflasi dan Tanamkan Karakter, Wabup Lobar Mulai Gerakan Menanam Cabai Serentak di Sekolah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kendalikan Inflasi dan Tanamkan Karakter, Wabup Lobar Mulai Gerakan Menanam Cabai Serentak di Sekolah
TANAM CABAI - Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menanam cabai di lingkungan SMPN 2 Gerung, Kamis (27/8/2026). Hal ini menandai dimulainya gerakan menanam cabai di sekolah secara serentak di 24 sekolah.(Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) dalam hal ini Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha meluncurkan gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah. Gerakan menanam cabai secara serentak di 24 sekolah itu dipusatkan di SMPN 2 Gerung, Kamis (27/8/2026).

Langkah ini sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi sekaligus memberikan pendidikan karakter pada anak-anak tentang kedisiplinan, gotong royong dan wirausaha.

Wabup didampingi para Kepala OPD, termasuk Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Lalu Najamudin, Staf Ahli, Kabag Ekomoni Setda Lobar Abubakar, Kepala SMPN 2 Gerung Hj. Rohanah, unsur BPS, TNI, Polri, dan segenap guru serta ratusan murid.

Wabup dikonfirmasi usai kegiatan itu menyampaikan pihaknya mengajak seluruh elemen, termasuk satuan pendidikan dan para peserta didik untuk pengendalian inflasi daerah. Terlebih pada maulid nabi dan momen-momen tertentu harga cabai melonjak, sehingga memengaruhi Inflasi.

“Karena itu kami Pemkab melakukan gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah, ataupun di tempat-tempat lain, sebagai salah satu gerakan yang masif di Lombok Barat,” kata Umi Nurul Adha, sapaan akrab Wabup.

Selanjutnya pihaknya memastikan pasokan pangan aman, salah satunya cabai dan komoditas lainnya tetap ini tersedia. Termasuk mengantisipasi musim-musim tertentu seperti hujan dimana harga cabai relatif melonjak.

Alasan sasaran di sekolah, karena pihaknya ingin menanamkan pada anak sejak dini tentang pendidikan karakter pada bidang pertanian dengan memanfaatkan pekarangan sehingga mereka lebih paham bagiamana pentingnya hal ini. Terdapat 24 sekolah yang melakukan gerakan menanam cabai ini.

“Dalam satu bulan ini kami targetkan seluruh sekolah ikut terlibat naik TK, PAUD, SD, dan SMP,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Lalu Najamudin menambahkan pihaknya mendukung gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah melalui penyiapan sekolah-sekolah yang menjadi sasaran.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Gerung Hj. Rohanah menyampaikan sekolahnya menjadi lokasi gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah Pemkab Lobar. “Dan ini menjadi salah satu program kokurikuler kami,” kata dia.

Ia mengaku sangat bersyukur mendapatkan 250 bibit cabai yang ditanam di sekolah, karena bisa langsung pembibitan di sekolah, tinggal pemeliharaannya. Untuk pemeliharaan, pihaknya sudah mengkaveling masing-masing kelas dan murid yang bertanggung jawab.

“Anak-anak diberikan tanggung jawab, kebetulan kami punya tim untuk peduli lingkungan ini masing-masing satu kelas dua guru,” imbuh Rohanah. (her)

Pasca-Kebakaran Sade, Pemprov NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pasca-Kebakaran Sade, Pemprov NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam
Abul Chair (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi NTB menetapkan status tanggap darurat bencana non alam menyusul kebakaran yang melanda kawasan Desa Sade, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada Sabtu, 22 Agustus 2026 malam lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, mengatakan penanganan kebakaran Sade tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa. Kawasan tersebut memiliki nilai budaya dan peninggalan yang menjadi bagian penting bagi NTB.

“Ada situs, ada peninggalan budaya yang tentu itu musibah buat NTB, bukan cuma buat Lombok Tengah,” ujarnya, Kamis, 27 Agustus 2026.

Ia menyatakan, status tanggap darurat bencana non alam baru pertama kali ditetapkan. Hal ini karena baru kali ini terjadi kebakaran yang menyebabkan kerusakan satu kampung. Ditambah itu, penetapan darurat bencana tidak dapat ditetapkan tanpa adanya peristiwa pemicu. Kebakaran yang terjadi di Sade, katanya menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan status tersebut.

“Ya, kan memang status bencana itu memang harus ada kejadian. Jadi pemicunya, tanggap daruratnya itu memang harus dipicu oleh kejadian,” katanya.

Pemprov NTB juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Meski begitu, hingga kini Pemprov NTB belum mendapatkan nilai resmi kerugian dan alokasi anggaran untuk penanganan pasca kebakaran karena hingga kini masih dihitung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

Adapun untuk memastikan penanganan berjalan terkoordinasi dengan baik, Pemprov NTB telah menunjuk Asisten II Setda NTB sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas). Sekda menyebut, pihaknya juga meminta masukan dari sejumlah unsur pemerintah, termasuk Inspektorat dan Biro Hukum, agar langkah penanganan tidak tumpang tindih.

“Jadi tadi saya minta beberapa hal. Saya sebenarnya tadi minta insight dari teman-teman. Dari Inspektur, dari Biro Hukum, supaya langkah-langkah yang kita lakukan tidak saling berbenturan dan terkoordinasi secara baik dengan Lombok Tengah,” jelasnya.

Saat ini, Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai penetapan status tanggap darurat bencana non alam masih diproses. Dari SK itu, akan diketahui durasi penerapan tanggap darurat oleh Pemprov NTB.

Sebagai informasi, kebakaran yang terjadi di Kampung Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu malam sekitar pukul 22.00 Wita membumihanguskan kawasan tersebut. Sedikitnya, ada 75 rumah adat yang rusak.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengungkapkan total bangunan yang terbakar di Kampung Adat Sade pada minggu lalu sekitar 167 bangunan. Di antaranya, 75 rumah adat, satu masjid, empat Berugak Sekenam Besar, enam unit Berugak Sekepat, delapan unit Lumbung Alang, 69 Artshop, satu unit Bale Beleq, satu unit toilet umum untuk wisatawan, satu unit gerbang Desa Adat Sade, dan satu unit Pelonggo. (era)

Menpar Tinjau Kampung Adat Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Menpar Tinjau Kampung Adat Sade
KUNJUNGI - Menpar Widiyanti Putri Wardhana mengunjungi Kampung Adat Sade yang terbakar, Kamis (27/8). (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) -Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana Kamis (27/8) turun langsung meninjau kondisi kampung adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) yang terbakar pada Sabtu (22/8) malam lalu.

Turun bersama tim dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Menpar mengecek dan melihat langsung kondisi bangunan adat yang ludes terbakar di Kampung Adat Sade.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Damayanti Putri serta Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., turut mendamping Menpar dalam kunjungan lapangan tersebut.

Pada kesempatan itu Menpar mengecek beberapa area kampung yang terbakar serta memeriksa titik awal kebakaran. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Menpar untuk berdialog langsung dengan warga terdampak kebakaran. Mendengar dan menyerap berbagai keluharan serta aspirasi warga yang sudah beberapa hari tinggal di lokasi penampungan pasca-kebakaran.

Di hadapan Menpar sejumlah warga menyampaikan keinginannya agar Kampung Adat Sade segera dibangun ulang. Dengan konsep yang sama seperti kondisi awal. Karena menurut warga rumah adat Sade adalah warisan leluhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Sekaligus sumber penghasilan yang selama ini menjadi penunjang ekonomi keluarga.

“Khususnya  bagi perempuan Sade, kampung adat Sade adalah sumber penghasilan tambahan bagi keluarga,” ujar Kurmia.

Usai berdialog dengan warga terdampak, Menpar juga menyempatkan diri melihat langsung kondisi penampungan sementara, posko bantuan serta bertemu dengan anak-anak korban kebakaran di pusat rehabilitasi dan trauma healing Desa Rembitan. Terakhir, Menpar memimpin langsung rapat koordinasi  penanganan kebakaran kampung adat Sade bersama Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., di de Balen Sultan Hotel Poltekpar Lombok, Kamis sore.

“Kehadiran kami ini ingin melihat langsung sekaligus memberikan semangat kepada warga yang terdampak,” ungkap Menpar kepada awak media di kampung adat Sade.

Bersama pemerintah provinsi dan kabupaten, Kemenpar kini tengah menyusun rencana untuk bisa membantu pemulihan kampung adat Sade. Dengan harapan kampung adat Sade bisa kembali pulih dan normal. “Habis ini kita akan rapat membahas penanganan kampung Sade,” ujarnya. (kir)

Antisipasi Bencana, BTT NTB Jadi Rp58 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antisipasi Bencana, BTT NTB Jadi Rp58 Miliar
Ilustrasi BTT Pemprov NTB meningkat pada RAPBD Perubahan 2026. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (EKBIS NTB) – Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov NTB pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 membengkak hingga Rp58 miliar. Pembengkakan ini mendapat sorotan tajam dari DPRD NTB karena dinilai terlalu signifikan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan penambahan alokasi BTT di APBD Perubahan sebagai salah satu antisipasi bencana. Menurutnya, menjelang akhir tahun NTB kerap kali dilanda bencana, baik yang alam maupun non alam.

“Lihat bencana yang banyak ini. Siapa bisa prediksi tiga bulan ke depan. Jadi untuk itu,” ujarnya, Kamis, 27 Agustus 2026.

Ia mengatakan, alokasi BTT untuk menganggarkan hal-hal yang tidak bisa diprediksi, utamanya bencana. Untuk itu, pada rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pemprov NTB menganggarkan sekitar Rp43 miliar. Jauh lebih tinggi dibanding pada APBD murni yang hanya sekitar Rp15 miliar, sehingga total alokasi BTT pada APBD 2026 mencapai Rp58 miliar.

“Salah satu yang dibahas itu kan kebakaran Desa Sade. Untuk alokasinya masih dikaji oleh BPBD,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, mengatakan peningkatan alokasi BTT pada rancangan APBD Perubahan 2026 sebagai salah satu upaya Pemprov NTB untuk memastikan kesiapan penanganan bencana di daerah.

“Ya mohon dukungannya. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk kemanfaatan masyarakat banyak,” katanya.

Adapun potensi bencana pada tiga bulan terakhir tahun 2026 di antaranya kekeringan di tingkat kabupaten/kota, kebakaran baik alam maupun non alam seperti kebakaran hutan, lahan, hingga yang baru-baru ini terjadi yaitu kebakaran di Kampung Adat Sade di Lombok Tengah.

Sebagai informasi, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menyoroti usulan penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Pemprov NTB dalam rancangan APBD Perubahan tahun 2026. Pasalnya nilai penambahan anggaran BTT tersebut dinilai terlalu signifikan.

Diketahui anggaran BTT pada APBD murni 2026 dialokasikan sebesar Rp15 miliar. Namun dalam usulan KUA-PPAS APBD Perubahan, alokasi anggaran BTT dinaikkan menjadi Rp43 miliar lebih. Total anggaran BTT pada tahun anggaran 2026 ini menjadi sebesar Rp58 miliar.

Anggota Banggar DPRD NTB, H. Muhammad Aminurlah menilai lonjakan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan tren realisasi penggunaan BTT pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Menurutnya, besaran penambahan ini perlu dirasionalisasikan dan diperjelas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau kita melihat tren penggunaan BTT sebelumnya, nilainya tidak sebesar itu. Penambahan hingga Rp43 miliar ini sangat besar. Kami perlu meminta penjelasan dari Gubernur dan TAPD, apa yang menjadi dasar pertimbangan kenaikannya,” ujar Maman sapaan akrabnya.

Ia mengaku, pihaknya sempat menemukan ketidaksesuaian saat mencermati Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Oleh karena itu, rasionalisasi alokasi BTT ini menjadi krusial.

Meski skema BTT memberikan fleksibilitas bagi Pemprov NTB untuk merespons berbagai kondisi tanggap darurat seperti penanganan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah hingga bantuan transisi darurat, Maman menegaskan agar alokasi anggaran tersebut diprioritaskan penuh untuk masyarakat di dalam daerah NTB.

Besarnya penambahan alokasi anggaran BTT tersebut akan menjadi fokus pengawasan DPRD nantinya. Ia pun mengingatkan bahwa Pemprov NTB memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran BTT secara transparan. (era)

1...100101102...1,070Halaman 101 dari 1,070