Lombok (ekbisntb.com)- Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Sebagaimana ditegaskan Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar. Menurutnya, stok beras di NTB berada dalam kondisi aman, mencukupi, dan terjamin distribusinya.
Ketersediaan beras di gudang Bulog NTB, lanjut Regar, saat ini berada pada level yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan hingga tahun depan. Termasuk untuk menghadapi potensi meningkatnya konsumsi pangan pada momen akhir tahun, Bulog telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan cadangan, percepatan distribusi, hingga stabilisasi harga.
“Bulog memastikan bahwa stok beras untuk kebutuhan Provinsi NTB berada dalam kondisi aman dan sangat mencukupi hingga tahun depan bahkan, saat ini stok tersedia mencapai 167.645 Ribu Ton termasuk menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru serta Lebaran sampai 15 bulan ke depan ,” ujarnya.
Dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat, Bulog terus mendorong percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran SPHP sudah terealisasi sebanyak 16.301 Ribu Ton yang dilakukan melalui jaringan pasar tradisional, ritel modern, distributor resmi, dan berbagai kanal penjualan yang sudah bekerja sama dengan Bulog. Termasuk percepatan penyelesaian Bantuan Pangan (Banpang).
Regar menegaskan bahwa percepatan SPHP merupakan salah satu strategi penting untuk memastikan harga beras tetap terkendali menjelang Nataru, saat pola konsumsi masyarakat biasanya meningkat. “Kami terus melakukan penguatan pasokan, mempercepat penyaluran beras SPHP, serta menjaga ketersediaan di seluruh pasar dan kanal distribusi resmi,” katanya.
Dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras, Bulog NTB juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas Pangan, serta berbagai pemangku kepentingan lain. Kolaborasi ini diperlukan agar pengawasan di lapangan berjalan optimal, khususnya untuk mencegah spekulasi harga dan penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Regar menjelaskan bahwa koordinasi tersebut juga dilakukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Bulog NTB turut mengawal ketersediaan beras di seluruh kabupaten/kota, terutama wilayah yang selama ini rawan fluktuasi harga.
Menghadapi tingginya kebutuhan pangan di akhir tahun, Regar meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia memastikan bahwa Bulog memiliki stok yang cukup dan mekanisme distribusi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa hambatan berarti.
“Dengan kesiapan stok dan sistem distribusi yang terjaga, masyarakat tidak perlu khawatir. Bulog berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Selain menjaga pasokan beras, Bulog NTB juga menyiapkan langkah penguatan cadangan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem atau gangguan logistik pada periode Desember–Januari. Berbagai upaya ini menjadi rangkaian strategi Bulog dalam memastikan ketahanan pangan di NTB tetap stabil.
Dengan seluruh langkah tersebut, Bulog NTB optimistis mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sepanjang akhir tahun dan memasuki 2026, sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalani Natal, Tahun Baru, dan Lebaran dengan aman tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan.(bul)
Jelang Nataru 2025/2026, Bulog NTB Pastikan Stok Beras Aman
HKTI Dukung NTB Optimalkan Pengelolaan Potensi Garam
Lombok (ekbisntb.com) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTB dan PT Garam dalam mengoptimalkan potensi garam di wilayah ini.
Pemprov NTB, PT Garam, dan HKTI NTB bahkan telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk untuk membuka peluang besar bagi peningkatan produksi, hilirisasi, hingga terciptanya nilai tambah bagi petani garam lokal.
Ketua HKTI NTB, H. Willgo Zainar di temui Kamis, 27 November 2025 mengatakan, NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor garam, selain NTT dan Madura. Bahkan, Pulau Sumbawa telah masuk dalam rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk sektor pergaraman.
“NTB ini salah satu daerah penghasil garam yang sedang didorong. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pulau Sumbawa akan menjadi lokasi PSN di bidang garam,” ujarnya.
Willgo menjelaskan bahwa PT Garam sebagai BUMN memiliki tiga mandat utama dalam kerja sama ini, yakni menyerap produksi garam rakyat, menjaga stabilitas harga, serta memproses garam menjadi berbagai jenis produk turunan.
Industri garam tidak hanya mencakup garam konsumsi rumah tangga, tetapi juga garam industri, garam farmasi, kosmetik, hingga garam untuk kebutuhan pangan tertentu seperti industri kacang dan makanan olahan.
“Harapannya, ke depan industri pengolahan garam juga dibangun di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. Selama ini kan garam rakyat hanya diolah sederhana, lalu dikirim ke luar daerah. Kita ingin nilai tambah itu hadir di NTB,” ujar Komisarir BUMN Produksi Baja, Krakatau Steel ini.
Menurutnya, PT Garam telah menyiapkan rencana pengembangan industri hilir di beberapa wilayah, dan NTB menjadi salah satu lokasi prioritas. Selain membuka peluang lapangan kerja, hadirnya industri pengolahan juga akan menciptakan rantai nilai yang lebih kuat bagi petani garam lokal.
Sebagai organisasi yang menaungi petani, HKTI NTB siap mengambil peran dalam pembinaan, pendataan lahan produksi, serta koordinasi antara petani dan PT Garam sebagai offtaker. Willgo menyebut, pendataan lahan garam rakyat sangat penting agar produksi bisa terkelola dan terserap secara optimal.
“Kita minta teman-teman HKTI di kabupaten/kota untuk segera melakukan pendataan. Banyak tambak garam itu milik masyarakat. Data ini yang akan jadi dasar kerja sama,” ungkapnya.
Secara pendanaan, PT Garam disebut telah menyatakan kesiapan, tinggal menunggu penyesuaian teknis dan rekomendasi agar penyerapan produksi di lapangan berjalan lancar.
Willgo menambahkan bahwa suksesnya pengembangan garam di NTB memerlukan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti akses jalan, saluran air, dan fasilitas pendukung produksi. Ia mencontohkan kerja sama serupa yang telah berjalan di NTT dan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi petani.
“Pemerintah daerah pasti ikut mengawal program ini. Kalau ada infrastruktur dasar yang dibutuhkan, tentu Pemprov ambil bagian di situ. Kita ingin potensi garam NTB bisa memberikan dampak ekonomi sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.
Saat ini produksi garam di beberapa wilayah mengalami penurunan akibat kondisi cuaca, namun HKTI optimistis bahwa dengan pengelolaan yang baik dan dukungan industri pengolahan, sektor garam NTB dapat kembali bangkit.
Kolaborasi antara PT Garam, Pemprov NTB, dan HKTI diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan NTB sebagai salah satu pusat industri garam nasional berbasis hilirisasi dan kesejahteraan petani.(bul)
Kongres AFEBI XIII Soroti Peran Kampus dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Lombok Barat (ekbisntb.com)- Sebanyak 73 perguruan tinggi negeri dari total 84 anggota Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) menghadiri Kongres AFEBI XIII yang digelar di Senggigi, Kamis, 27 November 2025. Kongres tahun ini mengusung tema “Kampus Berdampak untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan”.
Ketua AFEBI, Prof. Dr. Rahman Kadir, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting bagi fakultas ekonomi dan bisnis seluruh Indonesia untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional, khususnya sektor pariwisata.
Salah satu agenda utama kongres adalah pemilihan ketua umum baru AFEBI. AFEBI, lanjutnya, selama ini turut mendirikan LAEMBA, lembaga mandiri yang bertugas menjaga mutu proses pembelajaran di fakultas ekonomi dan bisnis di seluruh Indonesia. AFEBI juga menjadi platform kolaborasi riset dan peningkatan mutu antarperguruan tinggi.
Beberapa fakultas ekonomi ternama seperti UGM, UI, ITB, IPB, Unair, Unpad, dan Unhas telah dikenal secara internasional dan memiliki mahasiswa dari berbagai negara. Menurut Prof. Rahman, reputasi ini lahir karena adanya budaya saling menantang untuk meningkatkan kualitas serta kesempatan benchmarking antaranggota AFEBI.
Prof. Rahman menegaskan bahwa riset perguruan tinggi anggota AFEBI telah banyak dimanfaatkan dalam penyusunan blueprint pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia memberi contoh bagaimana riset-riset dari ITB dan UGM digunakan sebagai basis kebijakan.
Terkait sektor pariwisata, ia mengutip pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Indonesia, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D dan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal yang menyoroti rendahnya angka kunjungan wisatawan ke Indonesia dibanding Vietnam salah satunya.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Potensi kita luar biasa, tetapi kita masih tertinggal,” ujarnya.
Karena itu, AFEBI menilai perlunya pendekatan multidisiplin. Ia menyebut contoh ITB yang menggunakan perspektif neuroscience dan kolaborasi dengan fakultas kedokteran untuk memperkaya analisis ekonomi.
Di sesi diskusi, Prof. Rahman juga menyoroti pentingnya membangun citra Indonesia sebagai negara yang damai. Menurutnya, persepsi internasional yang sering menggambarkan Indonesia sebagai negara tidak aman harus diperbaiki.
“Kita harus mengubah narasi ini. Di luar sana, seringkali demo kecil beberapa orang pun diberitakan seolah-olah kacau balau. Tugas kita adalah membantu pemerintah mempromosikan Indonesia sebagai negara yang damai dan aman untuk dikunjungi,” tegasnya.
Prof. Rahman menegaskan, bahwa AFEBI akan terus terlibat aktif mendukung pengembangan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, sejalan dengan tema kongres tahun ini.
“Pariwisata kita memiliki potensi jauh lebih besar dibanding negara pesaing. Kita punya sumber daya alam, budaya, dan keramahtamahan. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya secara ilmiah, strategis, dan terukur,” pungkasnya.(bul)
Satpol PP NTB Apresiasi Satgas BKC NTB Amankan 7.083 Batang Rokok Ilegal di Sumbawa Barat
Mataram (ekbisntb.com)- Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal Provinsi NTB kembali menggagalkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam operasi yang digelar pada Jumat, 21 November 2025, tim berhasil mengamankan 7.083 batang rokok ilegal dari dua kecamatan, yaitu Seteluk dan Brang Rea.
Operasi yang dipimpin Kabid Penegakan Perda (P2D), Muh Sujaan, berhasil menyita 288 bungkus rokok dan 83 bungkus tembakau iris tanpa pita cukai. Selain melakukan penindakan, Satgas juga memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak menjual rokok ilegal dan memahami risiko hukum serta dampaknya terhadap negara.
Kepala Satuan Pol PP Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut. Ia menyebut penurunan jumlah rokok ilegal yang disita menunjukkan bahwa ruang gerak peredarannya di NTB mulai menyempit.
“Ini indikasi positif. Kami melihat operasi yang dilakukan secara berkelanjutan mulai memberikan efek pengurangan terhadap peredaran rokok ilegal,” ujarnya.
Fathul Gani menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya demi penerimaan negara, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Ke depan, Satgas BKC NTB akan memperkuat pola operasi dengan menyasar jalur distribusi utama dan produsen rokok ilegal. Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai peredaran dari hulu sehingga pedagang kecil tidak lagi menjadi pihak yang paling sering berhadapan dengan petugas di lapangan.
“Ke depan kami ingin fokus pada penindakan langsung terhadap distributor dan produsen. Pedagang kecil tetap kami imbau agar tidak tergiur harga murah. Pastikan barang yang dijual legal,” tegasnya.
Satpol PP NTB memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala untuk mengamankan peredaran barang kena cukai di wilayah NTB dan melindungi masyarakat dari produk yang merugikan kesehatan dan negara.(bul)
Optimalisasi Lahan Pertanian, Dompu Dapat Alokasi Pembangunan Jaringan Irigasi Sori Na’a Pekat
Dompu (ekbisntb.com) – Kabupaten Dompu mendapat alokasi pembangunan jaringan irigasi sepanjang 3 KM yang akan mengairi sawah seluas 400 ha di Desa Nangakara Kecamatan Pekat. Pekerjaan ini berdasarkan Inpres Jaringan Irigasi untuk mengoptimalkan potensi lahan bagi tanaman pertanian.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Aris Ansary, ST, MT ditemui di ruang kerjanya, Rabu 26 November 2025 mengungkapkan, pembuatan jaringan irigasi sepanjang 3 KM dengan memanfaatkan irigasi Sori Na’a di Desa Nangakara Kecamatan Pekat ini hasil dialog saat sesi tanya jawab dengan Presiden Prabowo Subianto pada panen raya padi serentak 7 April 2025 lalu.
Saat itu, presiden panen raya di daerah Jawa Barat dan 13 provinsi lain terkoneksi secara online melakukan panen raya dan dialog. Gubernur NTB saat itu berkesempatan menyampaikan harapan agar dibantu penanganan jaringan irigasi, mengalirkan air pada bendungan yang ada. Sehingga lahan pertanian yang belum dialiri air, bisa diairi dengan air irigasi teknis dan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
“Saat itu, presiden menyetujui untuk pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk mengairi sawah seluas 5.500 ha di NTB. Kita langsung ajukan ke pusat melalui Gubernur, dan Alhamdulillah disetujui,” ungkap Aris.
Pembangunan jaringan irigasi Sori Na’a ini, lanjut Aris, dikerjakan oleh PT NK sebagai BUMN atas penunjukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) NT 1. “Sabtu 22 November 2025 kemarin bersama Bupati meninjau. Alhamdulillah progresnya sudah cukup banyak. Semoga bisa dimanfaatkan pada musim tanam (2025 – 2026) ini,” katanya.
Selain Pembangunan jaringan irigasi Sori Na’a, BWS NT 1 juga Tengah memperbaiki saluran irigasi pada DI Katua untuk jaringan tersiernya. Dukungan pemerintah pusat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan yang ada di Dompu. Pada akhirnya bisa digunakan untuk mengairi lahan pertanian yang ada, dan meningkatkan produksi.
“Dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, kita terus mendorong agar bisa dibantu pusat, sehingga kita mendapatkan asas manfaatnya. Ini tidak lepas dari hasil Upaya Bupati dengan jaringannya,” jelas Aris. (ula)
SMKN 1 Lembar Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Nasional
Lombok (ekbisntb.com) – SMKN 1 Lembar, Lombok Barat (Lobar) terus memperluas kolaborasi untuk implementasi program Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja atau Iduka (link and match) dalam mengembangkan pendidikan di sekolah kejuruan tersebut.
Pihak sekolah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan lokal hingga nasional. Penandatanganan MoU antara Kepala SMKN 1 Lembar Ahmad Quroni, M.Pd.,dan pihak perusahaan tersebut dikemas dalam kegiatan “Festival Teaching Factory” dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Ir. H. Lalu Hamdi, M.Si.
Kegiatan yang digelar beberapa hari lalu ini, dirangkai dengan penyelarasan kurikulum dan praktik mengajar sekaligus pemberian apresiasi pada perusahaan serta santunan kepada siswa siswi dan anak-anak kurang mampu di lingkungan sekolah.
Kepala SMKN 1 Lembar Ahmad Quroni, menerangkan beberapa perusahaan sudah kerja sama dengan SMKN 1 Lembar. Terbaru pihaknya menjalin kerja sama dengan empat perusahaan pada bidang pelayaran dan agribisnis.
“Dalam kegiatan ini kami berikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada perusahaan yang telah berkontribusi kepada SMKN 1 Lembar selama ini,” terangnya, kemarin.
Sejumlah perusahaan yang diberikan apresiasi seperti PT ALP, PT 68 Maritim, PT CHRI Van Investment, dan PT DLU. Apresiasi dalam bentuk pelakat ini menurutnya tentu tak sebanding dengan kontribusi perusahaan kepada sekolah. Namun ini bentuk apresiasi, sebagai imbal balik terhadap perusahaan.
Tak hanya pada perusahaan, pada kegiatan ini dikemas santunan atau berbagi kepada anak tidak mampu. Pihaknya memberikan apresiasi berupa santunan pada anak kurang mampu di sekolah dan warga sekitar lingkungan sekolah.
Plt. Kadis Dikbud NTB H. Lalu Hamdi mengapresiasi kegiatan ini. Dinas Dikbud berkomitmen mendukung kegiatan SMK dalam memajukan dunia pendidikan dan perhatian yang memberikan kebermanfaatan ke lingkungan sekolah.
“Kegiatan ini untuk membangun sinergisitas sekolah dengan dunia industri dunia kerja, serta lingkungan sekolah,” katanya.
Sementara itu, Guru Jurusan Nautika Kapal Niaga SMKN 1 Lembar, Rizal Rahman menerangkan, sejumlah perusahaan yang baru MoU dengan SMKN 1 Lembar, di antaranya, HI Maritim, PT ALP, 99 PT Atosim Lampung Pelayaran, PT 68 Maritim, dan PT CHRI Van Investment. Dengan MoU sejumlah perusahaan ini, jumlah perusahaan yang menjalin kerjasama dengan SMKN 1 Lembar bertambah menjadi 30 perusahaan lebih.
Perusahaan ini lanjut dia, berkontribusi dalam pengembangan pendidikan. Anak-anak bisa praktik dan pelatihan serta memberikan serifikat kepada anak-anak. Tidak itu saja, Perusahaan ini juga memberikan peningkatan kompetensi guru.
Perusahaan ini juga merekrut lulusan SMKN 1 Lembar. Tahun ini saja hampir 50 atau hampir 80 persen anak yang direkrut berbagai perusahaan baik nasional, multi nasional hingga ke internasional.(her)
Penggunaan Dana Koperasi Merah Putih Jadi Atensi Inspektorat
Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Inspektorat Sumbawa memastikan akan memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan program koperasi merah putih yang akan dibentuk di masing-masing desa. Hal ini untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan.
“Jadi, kami di inspektorat sifatnya di pengawasan pelaksanaan terhadap program ini, termasuk juga dalam mekanisme penggunaan anggarannya,” kata Sekretaris Inspektorat Sumbawa, I Made Patrya, kepada Suara NTB, Rabu 26 November 2025.
Made melanjutkan, berdasarkan data sampai hingga saat sebanyak 157 koperasi desa sudah terbentuk di Sumbawa. Apalagi anggaran untuk koperasi tersebut cukup besar sehingga pengawasan perlu diperketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Jadi, koperasi merah putih dan BUMDes ini berbeda dan sumber anggarannya juga berbeda, sehingga kita akan fokus pada pengawasan terhadap penggunaan anggarannya,” ucapnya.
Made melanjutkan, proses pengawasan yang dilakukan nantinya akan dibagi dalam beberapa tim dengan wilayahnya masing-masing. Namun untuk sementara ini, pihaknya lebih fokus pada pembentukan koperasinya terhadap dahulu untuk mengejar waktu yang ditetapkan pemerintah.
“Untuk pembagian tim nantinya apakah akan kita bagi lima zona atau seperti apa, kita masih menunggu koperasi ini terbentuk terlebih dahulu baru akan tindak lanjuti,” tambahnya.
Ia menambahkan, pembentukan koperasi merah putih ini dilakukan pemerintah berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan koperasi Desa/ Kelurahan merah putih.
“Pembentukan koperasi ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi,” tukasnya. (ils)
Aparat Gabungan di KSB Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal
Taliwang (ekbisntb.com) – Program razia gabungan aparat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bea Cukai, Kejaksaan, TNI dan kepolisian terhadap peredaran rokok/tembakau dan cukai ilegal tahun 2025 ini berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal.
Sepanjang tahu 2025 ini terdapat 15 kali kegiatan razia gabungan digelar oleh aparat gabungan KSB. Dibagi dalam tiga gelombang sejak Januari hingga November dan hasilnya sebanyak 47.536 batang berbagai merek berhasil disita.
“Kemarin (Selasa) razia gabungan itu kami laksanakan,” terang Sekretaria Satpol PP KSB, Sajadah, Rabu 26 November 2025.
Selain puluhan ribu batang rokok, operasi itu juga berhasil menyita 3.710 gram tembakau iris. Menurut Sajadah, capaian giat operasi razia tahunan itu melampaui target tahunannya. “Dalam perencanaan kami tidak sebanyak itu. Jadi ini melampaui target,” katanya.
Melihat jumlah rokok ilegal yang disita, Sajadah menyebut, mengindikasikan KSB menjadi lahan potensial bagi oknum penjual rokok ilegal. “Makanya kita harus lebih gencar lagi di tahun-tahun ke depan melakukan upaya pencegahan,” paparnya.
Ia mengatakan, untuk menutup ruang peredaran rokok ilegal itu perlu dilalukan sosialisasi masif kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat pun sangat dibutuhkan karena informasi tercepat hanya bisa diperoleh dari warga.
“Kami mendorong masyarakat bisa terlibat aktif dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal ini,” harap Sajadah seraya menambahkan upaya pencegahan dengan kegiatan razia merupakan tidakan terakhir dalam upaya penegakan hukum.
“Kami berterima kasih kepada semua elemen aparat yang terlibat. Mudah-mudahan ke depan dengan pencegahan dini tidak lagi upaya razia menjadi pilihan terakhir kita,” imbuhnya. (bug)
Diduga Dipakai Judol, Ribuan Penerima Bansos di Lobar dan Lotim Dicoret
Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menemukan ada 2.000 oknum penerima bantuan sosial (bansos) bermasalah, karena diduga disalahgunakan hingga data yang tak tepat sasaran. Bansos ini dipakai untuk kegiatan negatif seperti judi online (judol). Mereka pun terancam dihapus dari penerima bantuan. Langkah verifikasi dan validasi data penerima bansos pun sedang dilakukan pihak Dinas terkait.
Berdasarkan laporan masyarakat yang mempertanyakan mengapa mereka tidak mendapat bantuan. Hingga Dinsos Lobar pun mengidentifikasi sekitar 2.000-an penerima yang diduga kuat menyalahgunakan dana tersebut.
Kepala Dinsos Lobar, H. Lalu Winengan, tidak main-main dalam menyikapi temuan ini. Winengan mengecam keras perilaku menyimpang tersebut, terutama penggunaan dana untuk kegiatan terlarang.
“Ditemukan indikasi bahwa penerima bantuan menggunakan dana ini untuk kegiatan negatif, seperti judi—baik itu judi online maupun lainnya, bahkan untuk mabuk-mabukan. Ini jelas haram dan tidak dibenarkan,” tegas Rabu (26/11/2025).
- Lalu Winengan bahkan menggunakan diksi yang sangat keras untuk menggambarkan tindakan tersebut. “Kami akan memproses dan memutus bantuan bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan dana ini. Tidak boleh! Sudah miskin, sombong, main judi lagi, itu namanya kufur,” ujarnya.
Langkah validasi ini krusial karena Dinsos Lobar menemukan ketidakakuratan serius dalam data penerima sebelumnya. Masalahnya berlipat ganda, pertama, ada warga yang seharusnya dapat bantuan namun namanya belum terinput; dan kedua, adanya warga yang tidak pantas menerima malah terinput. Ketidaktepatan ini disinyalir bersumber dari kelalaian, atau bahkan potensi kecurangan di tingkat pelaksana input data desa.
“Siapa tahu kemarin operator desa lupa atau sengaja, hanya menginput saudaranya, keluarganya, ya kita perbaiki sekarang supaya berkeadilan,” terangnya kemudian.
Saat ini, meski proses pencairan bansos sedang berjalan, proses verifikasi terus dilaksanakan secara simultan. Dinsos menggunakan sumber data yang kemarin, yang kemudian divalidasi lagi di lapangan untuk memastikan kebenaran data. Proses ini dilakukan secara bertahap, yakni di Sesi 1 dan Sesi 2.
Begitu juga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) terdeteksi melakukan transaksi judol. Keberadaan mereka tidak dapat mengelak karena jejak transaksi digital yang mereka lakukan dapat dilacak dengan jelas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Lotim, Muhammad Tasywirudin, membenarkan temuan ini. “Iya, ada yang terlacak judi online dan itu sebenarnya tidak bisa berkelit karena semua transaksi digital itu bisa terlacak,” terangnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu 26 November 2025.
Tasywirudin menyatakan tidak mengetahui persis berapa jumlah KPM yang terdeteksi. Dia menjelaskan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor rekening menjadi kunci pelacakan. Dari verifikasi yang dilakukan, ditemukan pula kasus di mana transaksi judol justru dilakukan oleh anak tanpa sepengetahuan orang tuanya.
Menghadapi temuan ini, pemerintah tidak serta merta memutus bantuan sosial (bansos). Mereka akan memberikan kesempatan dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang untuk menilai kelayakan KPM tersebut. Namun, kebijakannya tegas.
“Tidak mesti dia langsung yang judol sehingga bansosnya diblokir, tapi kalau ada 1 saja anggota keluarga dalam 1 KK tersebut yang main judol, otomatis bansosnya terblokir,” tegas Tasywirudin.
Ia menambahkan bahwa jika terindikasi melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya, nasib bantuan sosial tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan kebijakan dari pemerintah pusat. “Kalau kena ‘razia’ kedua, wallahua’lam karena ini kebijakan pusat,” ujarnya.
Diketahui, jumlah KPM PKH di Lotim cukup besar, mencapai 101.099 keluarga. Temuan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh KPM untuk memanfaatkan bantuan pemerintah dengan bijak dan menjauhi segala aktivitas yang melanggar hukum, termasuk judi online.
Di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Pemkab Loteng telah mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BDH-CHT) bagi 420 Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2025 ini. Namun jumlah tersebut dipastikan berkurang setelah 66 KPM dicoret dari daftar penerima. Ada yang karena meninggal dunia dan ada yang sudah berangkat ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Jadi setelah dilakukan verifikasi data calon penerima BLT DBH-CHT, total hanya 354 KPM yang akan menerima. Dari rencana awal sebanyak 420 KPM sasaran,” sebut Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Loteng H. Edy Supriadi, S.IP.MH., kepada Suara NTB, Rabu 26 November 2025.
Dihubungi di Praya ia mengatakan, kalau proses pendataan dan verifikasi calon penerima BLT DBH-CHT tersebut sudah selesai. KPM penerima juga sudah ditetapkan. Kini tinggal proses penyaluran saja yang direncanakan awal bulan Desember 2025 mendatang.
Dalam proses penyaluran bantuanya nanti pihaknya akan menggandeng Bank NTB Syariah. Di mana KPM akan menerima buku tabungan untuk kemudian bisa dicairkan sendiri oleh KPM bersangkutan. “Jadi penyalurannya tidak cash. Tapi KPM disiapkan rekening dengan saldo sesuai besaran bantuan yang diterima. Untuk kemudian KPM bersangkutan bisa mencairkan langsung bantuan tersebut,” jelasnya. (her/rus/kir)
Kader Kosgoro NTB Diminta Kawal Program Pusat dan Perbanyak Kerja untuk Rakyat
Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Dave Laksono menegaskan pentingnya percepatan kerja-kerja politik kader untuk menghadapi Pemilu 2029, meski pelaksanaannya masih empat tahun lagi.
“Harus mulai sekarang membangun jaringan untuk menghadapi Pemilu mendatang, supaya semua bekerja untuk kita mengejar kemenangan di 2029 nanti,” ujarnya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Kosgoro 1957 Provinsi NTB di Mataram pada Rabu, 26 November 2025.
Menurut Dave, kader Kosgoro di seluruh daerah harus mulai turun langsung ke masyarakat, melakukan advokasi, serta menggerakkan mesin organisasi agar efek elektoralnya dapat dirasakan pada Pemilu dan Pilkada mendatang. Ia menilai persiapan jauh hari akan membantu mendongkrak suara Partai Golkar, terutama di NTB.
“Bergerak dan menyapa masyarakat serta menggerakkan mesin organisasi, menjadi keharusan mulai saat ini. Dengan persiapan jauh-jauh hari maka akan cukup berdampak nanti bagi peningkatan suara Golkar khususnya di NTB,” katanya.
Ia juga menginstruksikan kader Kosgoro NTB untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), serta memastikan implementasi Astacita Presiden berjalan optimal di NTB.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD I Partai Golkar NTB sekaligus Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menyampaikan bahwa Kosgoro bukan sekadar organisasi pendiri Golkar, melainkan rumah besar yang melahirkan gagasan kemajuan dan menjadi pilar ideologis partai.
“Oleh karena itu, melalui forum Musda ini, saya ingin menegaskan kembali pentingnya sinergi yang semakin kokoh antara Kosgoro dan Partai Golkar, khususnya dalam membangun kehadiran partai di tengah masyarakat NTB,” ujarnya.
Mohan menekankan perlunya energi baru dan kader militan untuk menjawab tantangan politik hari ini. Ia berharap Musda melahirkan pengurus yang tidak hanya memegang jabatan, tetapi juga mampu memikul amanah perjuangan.
“Saya berharap Musda ini melahirkan pengurus Kosgoro 1957 NTB yang dapat bekerja lebih produktif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengurus yang tidak hanya memegang jabatan, tetapi memikul amanah perjuangan,” ucapnya.
Sementara itu Plt PDK Kosgoro 1957 NTB, Firadz Pariska menyampaikan bahwa Musda merupakan momentum konsolidasi organisasi dan ruang memperbarui komitmen pengabdian Kosgoro. Ia menegaskan Kosgoro NTB siap memperkuat sinergi dengan Golkar dalam menghadapi tantangan politik dan kebutuhan masyarakat.
“Karena itu, izinkan saya menegaskan kembali bahwa Kosgoro 1957 NTB siap memperkuat sinergi dengan Partai Golkar, khususnya dalam menghadapi tantangan politik dan kebutuhan masyarakat ke depan. Kebesaran Golkar adalah kebesaran Kosgoro. Penguatan Golkar adalah bagian dari pengabdian Kosgoro,” ujar Firadz.
Sekretaris DPD I Golkar NTB itu mengajak seluruh kader menghidupkan kerja sosial, memperkuat jaringan hingga akar rumput, serta melahirkan generasi muda berintegritas dalam tubuh Kosgoro dan Golkar.
Menurutnya, Musda harus menjadi ruang melahirkan pengurus yang memiliki kapasitas sekaligus komitmen moral dalam bekerja untuk masyarakat.
“Mari kita wujudkan Kosgoro 1957 NTB yang semakin solid, semakin aktif, dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat. Mari kita pastikan kehadiran Kosgoro menjadi energi positif bagi kemajuan NTB dan kemenangan Partai Golkar di setiap medan pengabdian,” pungkasnya. (ndi)
