Mataram (ekbisntb.com) – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar ke-2 di dunia yang memiliki 17.504 pulau. Hingga tahun 2023 telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB sebanyak 17.024 pulau (97,25%), sedangkan 350 pulau lagi telah dibakukan namanya dan akan dilaporkan ke PBB pada tahun 2024.
‘’Artinya, jumlah pulau yang telah dibakukan pada Gazeter Republik Indonesia adalah sebanyak 17.374 pulau, di mana 2.117 pulau (12,18%) diantaranya merupakan pulau berpenduduk dan sebanyak 15.257 pulau (87,82%) merupakan pulau tidak berpenduduk,’’ ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo saat Side Event bertema “Implementing Blue Economy on Small Islands Management”, di Hotel Lombok Astoria, Rabu 26 Juni 2024.
Diakuinya, Indonesia didominasi oleh pulau sangat kecil (tiny island) dengan luas di bawah 100 km2 atau 10.000 hektar sebanyak 17.207 pulau, yang memiliki tipologi, topografi dan luasan yang beragam. Dalam hal ini, tegasnya, KKP memiliki kepentingan untuk mengelola pulau-pulau sangat kecil tersebut.
‘’Kegiatan pemanfaatan di pulau-pulau kecil tersebut dapat mempengaruhi secara langsung keberlanjutan ekosistem penting seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan sumber daya ikan serta perairan laut yang luasnya mencapai 70% dari seluruh luas wilayah Indonesia,’’ ujarnya.
Dari jumlah pulau yang sudah dibakukan namanya, terdapat 3.862 pulau yang memiliki potensi untuk dilakukan investasi di bidang pariwisata, saat ini dari jumlah tersebut baru 197 pulau yang dimanfaatkan untuk investasi di bidang pariwisata oleh 1.197 pelaku usaha. Masih terbuka peluang investasi di 3.665 pulau lainnya. Jika pulau kecil dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif kepada negara, pemerintah dan masyarakat.
‘’Kegiatan yang digelar di kota Mataram ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang fokus penerapan blue economy dalam rangka pengelolaan manajemen pulau-pulau kecil yang ada. Tadi dari dua sisi sudah dilaksanakan. Pertama berbicara masalah policy-nya, kemudian sesi kedua bagaimana pelaku usaha mendapatkan benefit ataupun respons terhadap policy yang ada. Tadi bagus dan hasilnya saling mendukung,’’ tegasnya.
Menurutnya, kegiatan ini bukan yang pertama dilaksanakan, tapi akan terus lakukan di beberapa tempat di Indonesia, sehingga tanggung jawab menjaga atau mengelola pulau-pulau kecil bukan hanya berada di pemerintah saja, tapi di semua stakeholder, terutama kelompok masyarakat yang merasakan dampaknya.
Diakuinya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai inisiator Archipelagic and Islands States (AIS) Forum memiliki peran penting dalam kepemimpinan dunia di bidang tata kelola pulau dan pulau-pulau kecil serta berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan ekologi-ekonomi pulau-pulau kecil di dunia.
‘’Hasil dari side event ini akan berkontribusi terhadap output yang diharapkan dari konferensi tersebut khususnya terkait dengan 2 sub tema konferensi, yaitu: “Blue Economy” dan “Islands and small islands development issues,’’ terangnya.
Tidak hanya itu, melalui side event ini diharapkan memberikan kontribusi yang nyata berupa, rekomendasi strategi pengelolaan pulau dan pulau-pulau kecil melalui berbagi pembelajaran, pengetahuan, pengalaman, praktik terbaik dan inovasi serta mengarusutamakan kebijakan. Termasuk capaian pembangunan pulau dan pulau-pulau kecil yang mengimplementasikan ekonomi biru berkelanjutan. ‘’Begitu juga kami mengharapkan dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam mengawal dan melaksanakan kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan,’’ tegasnya.
Harapan senada juga disampaikan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si. Menurutnya, NTB sebagai salah satu dari 8 provinsi kepulauan memiliki potensi yang luar biasa. Dalam kondisi yang memiliki potensi yang luar biasa tentu banyak hambatan dan tantangan.
‘’Salah satunya bagaimana tetap menjaga kelestarian pulau pulau kecil di NTB. Tentu dengan indahnya dan mempesonanya pulau pulau kecil ini memiliki daya tarik wisatawan. Ini salah satu manfaat kehadiran pemerintah harus dirasakan sebagai manfaat bukan sebagai beban. Pelayanan yang paling penting dan berkali kali kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,’’ harapnya. (ham)
