Giri Menang (EKBIS NTB) – Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Lalu Ivan Indaryadi menyoroti besarnya anggaran dari hasil pergeseran di masa Bupati Lobar non-aktif. Pasalnya, lima kali pergeseran dilakukan tanpa pemberitahuan atau sepengetahuan DPRD dalam hal ini pimpinan DPRD Lobar.
Meski demikian, politisi Golkar itu merespons positif permintaan Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha untuk membahas bersama-sama KUA PPAS APBD perubahan tahun 2026. Ivan mengaku siap membahas KUA PPAS APBD-P bersama Eksekutif, kendati Pemkab menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Ketua Golkar Lobar itu, menegaskan beberapa sorotan DPRD termasuk soal pergeseran anggaran menjadi bagian yang diberikan masukkan kepada eksekutif. “Kita akan lebih banyak memberikan masukan ke eksekutif,” kata Ivan, Selasa (11/8/2026).
Dikatakan, untuk membahas lebih lanjut soal pergeseran ini pihaknya akan mengadakan rapat dengan eksekutif. “Karena banyak yang pergeseran yang kami tidak tahu,” tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat pertama dengan pihak eksekutif, mereka menyampaikan lima kali pergeseran. Sementara data yang diberikan ke legislatif baru tiga kali, hal ini masih ada perbedaan sehingga perlu dipertanyakan lebih tajam ke eksekutif.
“Dan anggaran dari pergerakkan itu besar, mencapai sekitar Rp30 miliar, sekitar itu data sementara,” sorotnya.
Lebih lanjut, soal pembahasan APBD P, Pihaknya bersedia membahas bersama eksekutif dengan alasan kepentingan masyarakat yang lebih besar. “Semasih untuk kepentingan masyarakat, ya kenapa tidak.
Kita akan percepat, tentu sebagai wakil rakyat kita mengutamakan itu,” katanya.
Hal ini, kata dia, menjadi salah satu alasan pihaknya tetap hadir pada pembahasan APBD P nantinya. “(Tetap hadir) pembahasan APBD P, walaupun Perkada tetap jalan,” ujarnya.
Terkait kapan APBD-P mulai dibahas, Pihaknya sendiri sedang menunggu usulan dari Eksekutif. Dan ekskutif pun saat masih menunggu hasil evaluasi dari Pemprov.”Insyallah dalam minggu-minggu ini,”ujarnya.
Dikatakan usulan pembahasan APBD-P ini pun terlambat, karena melihat waktu dengan usulan belum masuk dari eksekutif. Namun dipahaminya, hal ini karena kondisi yang terjadi di Pemkab Lobar. Pihaknya pun mendorong Pemkab segera mengusulkan ke dewan. (her)
