Giri Menang (EKBIS NTB) – Pemerintah Desa (Pemdes) Merembu, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Kepala Desa Merembu, H. Muhazzab menolak mengembalikan bantuan pangan (Bapang) berupa beras ke pemerintah melalui Bulog. Pasalnya, banyak warga yang berhak menerima bantuan itu tetapi tidak memenuhi syarat karena tidak masuk data desil 1-4.
Karena itu, pihak desa mengambil langkah, lebih mementingkan warga miskin dengan membagikan Bapang tambahan atau pengganti KPM yang tidak ditemukan itu kepada warga tak mampu tersebut.
Kepala Desa Merembu, H. Muhazzab menyampaikan, jumlah KPM pengganti dan tambahan di desanya sekitar 136 orang.
Pihaknya telah berkomunikasi dengan Bulog, di mana ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap membagikan beras itu kepada warganya yang berhak sebagai pengganti. “Saya akan bertanggung jawab apapun risikonya, ketika ada pergantian-pergantian yang Kita berikan sebagai kebijakan kepada masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, secara faktual, warga yang menerima bantuan ini tak tepat sasaran, mereka ada yang memiliki tanah, mobil dan rumah lantai dua. “Karena ini ada warga yang punya sawah 1-2 hektare, kenapa kok bisa jadi Desil 2 dan 3?” tanyanya.
Sebaliknya, ada jompo sebatang kara miskin, punya anak yatim empat orang tetapi masuk Desil 8.
“Silakan cek ke bawah, kalau saya berikan mereka dianggap pelanggaran saya bertanggung jawab,” tegasnya.
Atas dasar itulah ia berani membagikan bantuan ini kepada mereka. Walaupun tidak masuk desil tapi logika dan atas rasa kemanusiaan mereka lebih berhak diberikan daripada yang mampu.
Dalam persoalan desil ini, pihak desa yang justru terpojok, karena warga menganggap pihak warga desa yang melakukan pendataan desil ini. Hal ini juga dipicu pernyataan dari pemerintah pusat bahwa data ini berasal dari desa. Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah mengevaluasi data desil ini. “Karena kalau ini dilakukan terus menerus (jadi patokan) tidak akan pernah berakhir masalahnya,” tegasnya. (her)
