MANTAN Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, terpilih sebagai Anggota Legislatif pada Pemilu 2024 lalu. Saat berada di kursi legislatif mendatang, Taufik berjanji akan mengawal kebijakan Pemda terkait dukungannya pada penguatan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Salah satu yang ia soroti adalah minimnya atensi terhadap jalan lingkar Gili Air yang putus.
“Terpilihnya saya adalah bentuk aspirasi masyarakat, bahwa harus ada politisi yang betul-betul mengawal kebijakan terutama anggaran terhadap dukungan infrastruktur kawasan pariwisata,” tegas Taufik, Minggu 31 Maret 2024.
Untuk mencapai niatnya itu, Taufik pun akan memilih untuk berada di Komisi yang membidangi Pariwisata yaitu Komisi II di DPRD KLU.
Sepanjang pemerintahan Lombok Utara yang berjalan di 3 periode bupati, Taufik belum melihat ada keseriusan dalam mengintervensi Gili. Padahal, 3 Gili dengan banyaknya investasi telah menyumbang sedikitnya 60 persen PAD dari sektor Pajak Daerah.
Diakui atau tidak, sambung dia, pariwisata menyumbang PDRB kedua terbesar setelah Sektor Pertanian. Betapa tidak di 3 Gili, ratusan hotel berdiri dengan kontribusi penyediaan lapangan kerja, mobilitas transportasi yang menghidupi ribuan warga, serta lalu lintas komoditas barang kebutuhan sehari-hari. Hanya saja, besarnya potensi itu belum mampu dikelola agar tercipta integrasi dan simbiosis mutualisme antara property perhotelan dengan masyarakat sebagai petani, peternak, nelayan dan sebagainya.
“Harus ada sinergi antara legislatif, eksekutif dan pelaku wisata. Setidaknya, tiga pihak ini harus duduk bersama dalam membahas apa kebutuhan pariwisata jangka pendek, menengah dan panjang,” terangnya.
Ia mencontohkan, hadirnya KPK pada beberapa manajemen perhotelan beberapa waktu lalu, menjadi referensi terdapat missing link antara para pihak.
“KPK sangat kita butuhkan untuk mendisiplinkan tata kelola hak dan kewajiban. Tetapi, ketika pariwisata menyumbang PAD, jangan sampai tidak ada kebijakan anggaran yang mendukung kenyamanan dan keamanan kepada pelaku khususnya wisatawan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taufik juga menyoroti masih lemahnya dukungan anggaran dalam penguatan lingkungan, tata ruang dan infrastruktur publik. Di Gili Air, kata dia, sejak abrasi 2021 lalu, tidak terlihat ada sentuhan anggaran untuk menata kembali jalan lingkar Gili Air yang putus. Begitu pula, anggaran untuk mencegah potendi kerusakan dari abrasi karena ombak pasang.
“Bicara jalan mantap saja, dari 5,5 km jalan keliling Gili, hanya beberapa kilo saja yang kondisinya mantap. Belum lagi kita bandingkan dengan kondisi jalan di Trawangan dan Meno. Di Gili Air bagian selatan, jalan sudah 2 tahun putus. Survei pejabat baik Kementerian dan pejabat Pemda sudah beberapa kali turun, tapi sampai tahun ini kemarin belum ada upaya mitigasi untuk mencegah meluasnya kerusakan,” tandas Taufik. (ari)
