Mataram (Ekbis NTB) — Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah di tengah dinamika global. Komitmen ini mengemuka dalam Media Briefing Forum KSSK NTB Triwulan III 2026 yang dihelat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Mataram, Selasa (15/9/2026).
Forum KSSK NTB sendiri merupakan kolaborasi strategis yang melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Kanwil DJPb NTB, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, serta Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II.
Ekonomi NTB Tumbuh 7,41 Persen, Didorong Smelter dan Konsumsi
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa di tengah dinamika dan rantai pasok global yang masih bergejolak, fundamental ekonomi domestik menunjukkan ketahanan yang kuat.
“Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 5,45 persen (yoy), sementara ekonomi NTB bahkan mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni mencapai 7,41 persen (yoy),” ujar Adhi. Pertumbuhan gemilang di Bumi Gora tersebut terutama ditopang oleh kinerja ekspor hasil pengolahan smelter serta kuatnya konsumsi rumah tangga.
Kendati demikian, stabilitas harga tetap menjadi fokus pengawasan bersama. Pada Agustus 2026, NTB mencatatkan inflasi sebesar 0,57 persen (mtm) atau 4,03 persen (yoy). Mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang perayaan Maulid, BI NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengintensifkan langkah-langkah stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah, pemantauan intensif, gerakan tanam cabai, hingga penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani.
Penguatan Sektor Riil dan Sistem Pembayaran Digital
Perluasan akses ekonomi dan digitalisasi juga menjadi sorotan. BI NTB mencatat tren positif pada penggunaan QRIS Cross Border di NTB, di mana volume transaksi melesat 66,3 persen dan jumlah transaksi melonjak hingga 138,5 persen. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran terus didorong lewat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta kebijakan MDR QRIS 0% yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026.
Di sektor riil, BI NTB menggandeng Pemprov NTB melalui program Desa Berdaya berbasis tiga pilar PI-KEKDA (ketahanan pangan, komoditas unggulan, dan akseptasi digital). Sejumlah wilayah seperti Desa Sembalun Bumbung dan Desa Wisata Tetebatu di Kabupaten Lombok Timur, serta sentra produksi bawang merah di Lombok Utara dan Bima, telah menerima dukungan sarana prasarana penunjang produktivitas.
Sebagai kelanjutan program, pada 16 September 2026 KpwBI NTB diagendakan memberikan edukasi literasi keuangan kepada 100 UMKM berorientasi ekspor di desa berdaya tematik ekspor Kabupaten Lombok Timur. Ruang investasi daerah juga terus dibuka lebar lewat ajang Sasambo Investment Challenge yang kini memasuki tahap site visit menuju investment summit pada Oktober mendatang.
Kinerja Solid Sektor Keuangan dan Fiskal
Stabilitas sistem keuangan di NTB turut dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga anggota KSSK lainnya:
- OJK Provinsi NTB melaporkan sektor jasa keuangan tetap terjaga stabil dengan penyaluran kredit perbankan tumbuh 4,65 persen (yoy) mencapai Rp80,25 triliun, yang ditopang penguatan pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.
- Kanwil DJPb Provinsi NTB mencatat akselerasi APBN untuk pembangunan daerah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menembus angka Rp4,82 triliun bagi 108.995 debitur.
- Kanwil DJP Nusa Tenggara menyampaikan penerimaan pajak NTB hingga Juli 2026 sukses mencapai Rp1.665,78 miliar atau tumbuh 17,85 persen, didominasi oleh pajak penghasilan dan konsumsi domestik.
- LPS Regional II memastikan hingga 31 Agustus 2026 tidak ada bank di Provinsi NTB yang mengalami likuidasi, sekaligus terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penjaminan simpanan.
Melalui soliditas dan koordinasi erat di dalam Forum KSSK NTB, seluruh instansi berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas makroekonomi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan. (r/fan)
