Beranda blog Halaman 915

OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis

0
Jiwasraya (ekbisntb.com/detik.com)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7 persen) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Sebagaimana keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Rabu, 21 Agustus 2024, IFG Life selanjutnya akan meneruskan pertanggungan pemegang polis ex-Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin di IFG Life.

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat itu.

Untuk menangani defisit keuangan tersebut, OJK telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. RPK dimaksud telah disesuikan terakhir melaui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan pertimbangan pada aspek pelindungan konsumen, dalam hal ini kepentingan seluruh pemegang polis.

RPK dimaksud pada pokoknya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan secara sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya untuk dilakukan penyesuaian liabilitas di masa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini. Dalam hal pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema dimaksud, polis tersebut akan dialihkan ke IFG Life.

Untuk mendukung kemampuan IFG Life membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis ex-Jiwasraya yang telah menyetujui restrukturisasi tersebut, IFG Life telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang sahamnya.

Sampai dengan saat ini, sebanyak 68 persen pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi telah menyetujui skema tersebut. Oleh karen itu, masih terdapat 0,3 persen pemegang polis Jiwasraya yang tidak menyetujui skema restrukturisasi sehingga yang bersangkutan tetap menjadi pemegang polis dari Jiwasraya. Namun demikian, Jiwasraya akan tetap mengimbau kepada para pemegang polis ini untuk mengikuti skema restrukturisasi.

Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi yang menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.(bul)

Perkuat Ketahanan Perbankan, OJK Luncurkan Panduan Resiliensi Digital

0
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Panduan Resiliensi Digital (Digital Resilience) bagi industri bank umum untuk semakin memperkuat ketahanan industri perbankan di era digital (ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Panduan Resiliensi Digital (Digital Resilience) bagi industri bank umum untuk semakin memperkuat ketahanan industri perbankan di era digital serta mengawal transformasi digital perbankan sesuai Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang telah diterbitkan 2022 lalu.

Peluncuran dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama pimpinan asosiasi dan industri perbankan pada Peluncuran Panduan Resiliensi Digital dan Diskusi Tata Kelola Artificial Intelligence di Sektor Perbankan di Jakarta, Selasa.

Dalam sambutannya, Dian menyampaikan bahwa digitalisasi memberikan manfaat untuk meningkatkan efisiensi di berbagai aspek dan juga menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko bagi perbankan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi. Digitalisasi juga memungkinkan industri perbankan untuk berkolaborasi dengan sektor lainnya melalui interkoneksi dalam suatu ekosistem digital.

“Hal tersebut menuntut sistem perbankan yang resilien karena dapat mempengaruhi kelangsungan operasional dan usaha bank. Pada kondisi demikian, kerangka resiliensi digital menjadi krusial untuk diterapkan,” kata Dian.

Kerangka resiliensi digital sebagaimana disusun pada Panduan Resiliensi Digital, secara umum menitikberatkan pada tiga aspek utama yaitu sebagai berikut:

  1. Aspek ketahanan terhadap dinamika bisnis yang tercermin dalam dimensi Digital Competitiveness. Hal ini meliputi pengembangan produk yang berorientasi konsumen, adopsi teknologi terkini secara cepat, tepat, dan bertanggungjawab, serta transformasi desain organisasi, kepemimpinan digital, budaya digital, dan talenta digital.
  2. Aspek ketahanan terhadap disrupsi/gangguan yang tercermin dalam kerangka manajemen kelangsungan bisnis atau Business Continuity Management (BCM), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yakni: a. Tahap Antisipasi (Anticipate) yang merupakan proses mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan gangguan atau ancaman pada lingkungan digital. b. Tahap Bertahan dan Pulih (Withstand and Recover) yang merupakan proses dalam menghadapi insiden keamanan atau gangguan dengan tetap memastikan operasional bank secara efektif. c. Tahap Berkelanjutan (Sustain) yang merupakan proses evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sebagai upaya untuk mengembangkan prosedur ketahanan yang lebih baik.
  3. Sebagai bagian dari pelindungan konsumen di era digital, kerangka resiliensi digital juga memperhatikan aspek nasabah yang meliputi customer incident management, customer incident recovery, dan customer post-recovery services.

Kerangka resiliensi digital berserta aspek yang terkait telah dimuat dalam Panduan Resiliensi Digital dengan tujuan agar dapat menjadi acuan bagi bank dalam mempersiapkan, menghadapi, dan kembali pulih setelah terjadinya gangguan operasional teknologi atau disrupsi/insiden siber dengan meminimalkan antara lain kerugian nasabah, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial.

Hal tersebut juga merupakan salah satu wujud dukungan OJK terhadap perbankan Indonesia dalam peningkatan akselerasi transformasi digital serta memperkuat ketahanan bisnis dan operasional bank di era digital dalam mendukung perekonomian nasional.

Panduan Resiliensi Digital bagi industri bank umum ini semakin melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.

Peluncuran Panduan Resiliensi Digital dilanjutkan dengan diskusi Tata Kelola Artificial Intelligence (AI) yang menghadirkan berbagai pembicara kunci dari perusahaan teknologi dan dari bank umum yang kompeten di bidangnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendapatkan berbagai insight mengenai pemanfaatan AI termasuk berbagai advanced AI systems serta tata kelola yang diperlukan, sehingga pengembangan dan penggunaan AI mampu memberikan manfaat teknologi yang maksimal sekaligus memitigasi berbagai risiko yang ada. Ke depan, OJK juga berencana akan menerbitkan panduan spesifik bagi sektor perbankan terkait dengan penerapan AI, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa regulator lain di berbagai negara.(bul)

    Oleh-oleh Lombok UD.Ares, Berkembang dari Modal Rp300 Ribu

    0
    Baiq. Rokh menunjukkan beragam produk cemilan UD.Ares, usaha rumahan rintisannya yang sekarang dibantu Astra Motor NTB(ekbisntb.com/bul)

    Lombok (ekbisntb.com) – Dengan modal awal Rp300 ribu, UD. Ares kini terus berkembang menjadi produsen aneka cemilan oleh-oleh khas Lombok. Di tangan ownernya, Baiq. Rokh Hilmi, usaha ini kini menjadi UMKM penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Mataram, dan Lombok Barat.

    UD. Ares adalah sentra produksi aneka cemilan berbahan dasar rumput laut di Jalan Dr. Soetomo, Gg. 1 No 3 Karang Baru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. produksinya berkembang tidak hanya berbagai macam cemilan, usaha UD. Ares juga berkembang hingga ke penyediaan kopi khas Lombok dalam kemasan.

    UD. Ares dirintis sejak tahun 2011 lalu oleh Baiq. Rokh, saat itu ia berkesempatan mengikuti pelatihan UMKM selama tiga hari untuk membuat cemilan kripik. Dengan honor yang diterima sebesar Rp500 ribu, ia sisihkan Rp300 ribu untuk membeli bahan memulai usahanya. Sisanya Rp200 ribu ia gunakan untuk kebutuhan operasional merintis UD.Ares.

    Awalnya, menurut Baiq. Rokh, ia membuat cemilan dari bongkol batang pisang. Di Lombok, bongkol dan batang pisang dibuat menjadi sayur ketika ada hajatan, atau acara-acara adat. Masyarakat mengenalnya dengan sayur ares.

    Bongkol pisang, dijadikan bahan baku, dicampur dengan sedikit tepung, dan rumput laut. Sehingga dinamakanlah usaha rintisannya ini UD. Ares. Membangun usaha tentu tidak serta merta bim salabim, atau seperti membalik telapak tangan.

    Baiq. Rokh mengatakan, cemilannya ia tawarkan ke siapa saja, ke kios-kios, dan dijual eceran. Waktu itu, cemilan yang diproduksinya masih sangat sederhana, hanya dikemas biasa. Pangsa pasarnya juga ke masyarakat biasa.

    Seiring berjalannya waktu, Baiq. Rokh didukung keluarganya terus berusaha mengembangkan usahanya, memperluas jaringan pemasaran, dan satu per satu mulai memperkerjakan orang-orang sekitarnya.

    Sudah lebih dari satu dasawarsa kini Baiq. Rokh tetap istiqomah menekuni usahanya ini. rumah produksinya yang dulunya hanya seadanya, berlantai tanah, dan menggunakan peralatan seadanya, kini telah berkembang. Dari cemilan, UD. Ares kini sudah mendistribusikan produksinya menggunakan kendaraan khusus roda empat.

    Rumah produksi UD. Ares kini lebih higienis, peralatannya juga menggunakan peralatan-peralatan produksi yang standar. Begitu juga dengan aneka cemilan yang diproduksinya. Kini jauh lebih memenuhi standar pasar.

    “Saya berkesimpulan, memulai usaha itu ternyata tidak harus dengan modal besar, peralatan yang lengkap. Asal keinginan kuat, bisa,” katanya. Sembari menyebut rumah prouksinya yang kini sudah menjelma menjadi sangat layak.

    UD. Ares kini menjadi pemasok aneka cemilan di pusat-pusat penjualan oleh-oleh. Yang dulunya hanya dijual di lingkungan sekitar, dan kepada pembeli-pembeli tradisional. Kini cemilan UD. Ares menjadi sajian wisatawan, bahkan menjadi buah tangan khas Lombok, ketika wisatawan kembali ke daerahnya. Apalagi dengan dukungan Astra Motor melalui bantuan dan pendampingan untuk standarisasi produk, serta kemasan, hingga pemasaran, menjadikan UD. Ares semakin optimis berkembang.

    Produksi UD. Ares tidak hanya di Kota Mataram. Rumah produksinya dikemlbangkan hingga ke Kabupaten Lombok Barat. Baiq. Rokh sudah mempekerjakan puluhan orang, terutama perempuan-perempuuan rumah tangga dan yang putus sekolah. Sebagai tokoh inspirasi UMKM, kini Baiq. Rokh sudah mendapatkan berbagai penghargaan atas kiprahnya merintis usaha dan memberikan kebermanfaatan bagi lingkungannya.

    Gayung bersambut, Astra Motor NTB sebagian bagian dari perusahaan otomotif raksasa , Astra Group yang sangat konsen mendukung pengembangan UMKM. Melalui jaringannya, Astra Motor Ampenan, sejak tahun 2024 ini membantu pendampingan mengembangan UD. Ares.

    Pendampingan dan bantuan diberikan dalam bentuk pemenuhan standar kemasan produk, memperkuat branding, hingga pemasaran.

    Menurut Arif Aprilliawan, Kepala Cabang Astra Motor Ampenan, selain pendampingan, dari sisi pemasaran, Astra Motor menyediakan rak khusus untuk display produk yang ditempatkan cukup strategis dengan konsumen yang datang ke dealer Astra Motor Ampenan.

    “Setiap bulan ada ribuan kunjungan konsumen. Baik yang membeli sepeda motor Honda, atau yang service. Biasanya cemilan UD. Ares di pajangan cukup laku. Bahkan kami di Astra Motor juga merekomendasikan kepada semua stakeholder untuk membeli oleh-oleh UD. Ares salah satunya,” demikian Arif.(bul)

    Wamentan Siap Putus Rantai Pasok Pangan Panjang dari Petani ke Pasar

    0
    Seorang pedagang cabai di Pasar Mandalila menunggu pembeli baru-baru ini. Harga cabai rawit merah turun jadi Rp65.310 Perkilogram (ekbisntb.com/ist)

    Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono berkomitmen siap memutus rantai pasok pangan yang panjang dari petani ke pasar, sehingga memastikan distribusi yang lebih efisien dan harga yang lebih stabil untuk konsumen.

    “Tentu saja dalam bidang saya di Kementerian Pertanian, kami ingin memotong rantai distribusi yang panjang dari produsen itu adalah petani, itu adalah domain saya selaku Wakil Menteri (Pertanian) ke dalam pasar,” kata Sudaryono, saat kunjungan kerja ke Pasar Minggu, Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, memutus rantai distribusi yang panjang akan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap pergerakan stok di pasar dan mengidentifikasi kebutuhan antarkota.

    Dia menjelaskan bahwa pasar induk, yang seringkali berasal dari berbagai daerah seperti Ponorogo, adalah salah satu fokus utama untuk memasok sejumlah komoditas pangan.

    Sudaryono menambahkan bahwa pemantauan yang efektif akan membantu menentukan daerah mana yang mengalami kekurangan barang dan dari mana harus mengirim pasokan.

    “Jika ada harga tinggi di suatu daerah, kita harus memahami dari mana barang harus dikirim,” ujarnya.

    Menurut Sudaryono, kelangkaan barang tidak selalu disebabkan oleh ketidaktersediaan, melainkan ketidakseimbangan distribusi. Dia mencontohkan bahwa barang mungkin langka di satu tempat sementara berlimpah di tempat lain.

    “Memastikan keseimbangan distribusi yang baik sangat penting. Dengan adanya teknologi seperti satelit dan internet, kita dapat memantau pergerakan barang secara real-time dan membuat keputusan yang lebih tepat,” kata Sudaryono.

    Wamentan menegaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada distribusi pangan. Upaya ini termasuk memastikan bahwa produksi yang ada dapat didistribusikan dengan baik dan harga tetap stabil di pasaran.

    Dia juga menyoroti pentingnya dorongan pada divisi hilir Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan sistem distribusi pangan.

    “Kami terus mendorong agar setiap divisi dapat berkontribusi pada sistem distribusi yang lebih efisien dan efektif,” katanya pula.

    Ia mengungkapkan bahwa stabilitas harga pangan adalah salah satu prioritas utama kementerian.

    “Kami berusaha untuk menghindari gejolak harga yang dapat mempengaruhi masyarakat, dengan memastikan pasokan yang seimbang dan distribusi yang efisien,” ujarnya lagi.

    Melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi, Kementerian Pertanian berharap dapat meningkatkan efisiensi distribusi pangan di seluruh Indonesia.

    “Kami ingin agar setiap tahap distribusi berjalan lancar dan tidak ada penumpukan yang tidak perlu,” kata Sudaryono.

    Wamentan juga menggarisbawahi perlunya kerja sama antara petani, pasar, dan pemerintah untuk mencapai tujuan ini.

    “Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pasokan pangan sampai ke konsumen dengan harga yang wajar dan stabil,” katanya pula.

    Dengan langkah itu, dia berharap rantai pasok pangan yang panjang dapat dipersingkat, mengurangi biaya distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta konsumen.

    Kementerian Pertanian akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah ini untuk memastikan hasil yang maksimal bagi semua pihak terkait. (ant)

    Indonesia Ajukan Energi Bersih, Transportasi, dan Efisiensi untuk NZE

    0
    Airlangga Hartarto(ekbisntb.com/ant)

    Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan sistem energi bersih yang terintegrasi, sektor transportasi, dan efisiensi energi untuk semua sektor menjadi tiga inisiatif strategis dalam rangka mewujudkan emisi nol bersih atau net zero emission (NZE).

    “Kami mengajukan tiga inisiatif strategis yang dapat menjadi fokus untuk menggerakkan transisi kita menuju emisi nol bersih,” ujar Airlangga ketika membuka Asia Zero Emission Community (AZEC) 2nd Ministerial Meeting di Jakarta, Rabu.

    Inisiatif pertama adalah mengembangkan sistem energi bersih terintegrasi. Langkah itu dapat ditempuh dengan meningkatkan konektivitas power grid atau jaringan listrik regional.

    Melalui peningkatan konektivitas tersebut, Airlangga meyakini ketahanan dan fleksibilitas dari sistem energi bersih dapat meningkat.

    “Dalam waktu yang sama, kami juga akan berinvestasi pada teknologi baru, seperti hidrogen, amonia, guna memanfaatkan sumber daya terbarukan yang melimpah di kawasan kami,” ucap dia.

    Inisiatif kedua adalah transformasi sektor transportasi dengan bahan bakar yang ramah lingkungan.

    Airlangga juga mengatakan komitmen dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi sektor transportasi, baik di kawasan pedesaan hingga perkotaan.

    “Ketiga, mempromosikan efisiensi energi lintas sektor,” kata dia.

    Ia menargetkan terjadinya penurunan signifikan dalam konsumsi energi, dengan salah satu fokusnya tertuju pada aktivitas industri.

    Menurut Airlangga, inisiatif tersebut akan mencakup penetapan standar emisi, pemberian insentif untuk peningkatan, dan pengembangan inovasi dalam teknologi hemat energi.

    “Inisiatif ini merupakan pendekatan kami untuk melakukan dekarbonisasi, mengimbangi climate goals dalam pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan energi,” tuturnya.

    Menurut Airlangga, ketiga inisiatif tersebut merepresentasikan aspek-aspek di mana para negara anggota AZEC dapat berkolaborasi dan saling berbagi inovasi.

    “Untuk mewujudkan ambisi dekarbonisasi kita,” kata Airlangga.

    AZEC merupakan bagian dari inisiatif pengurangan emisi yang pertama kali diinisiasi oleh Perdana Menteri Jepang pada COP 26 di Glasgow dan diluncurkan secara resmi pada KTT G20 di Bali, 14 November 2022, oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

    Negara-negara anggota AZEC meliputi Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Filipina Kamboja, Laos, Brunei, dan Australia.(ant)

    Kontrak Pra FS Proyek Bypass Lembar – Kayangan Telan Anggaran Rp1,2 Miliar

    0
    Hj. Lies Nurkomalasari. (ekbisntb.com/era)

    Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB teken kontrak pra Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan pembangunan proyek jalan Bypass Lembar – Kayangan pada Rabu, 7 Agustus 2024.

    Fra FS ini akan segera dikirim ke Kementrian PUPR untuk segera dikaji terkait dengan perencanaan pembangunan jalan port to port ini.

    Pra FS yang telah teken kontrak 7 Agustus 2024 ini menelan anggaran senilai Rp1,2 miliar. Pembuatan Pra FS oleh Provinsi NTB dilakukan agar pemerintah pusat memiliki gambaran pembangunan Bypass Lembar – Kayangan.

    “Kecil anggaran, jadi kita harus Pra FS dulu, baru perencanaan, baru dibawa ke pusat,” ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, MT, Rabu, 21 Agustus 2024.

    Mantan Plt Kadis PUPR ini mengatakan pihaknya telah melakukan Pre Construction Meeting (PCM) atau rapat pra pelaksanaan untuk mengetahui bagaimana tahap awal pra FS ini. Setelah PCM, akan dilakukan rapat dengan mengundang pihak Kementrian PUPR untuk mengetahui gambaran umum pembangunan.

    Hal senada disampaikan oleh Plt Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Muhammad, bahwa Pra FS ini memuat tentang data primer dan data sekunder pembangunan port to port.

    Data primer berupa survey terkait dengan lalu lintas, dan geologi untuk mengetahui koridor pembangunan jalan Bypass. Data sekunder berisi tentang pengkajian peta jalan, dan data lalu lintas yang ada di provinsi ini.

    Untuk pengkajian pra FS oleh Kementrian PUPR ini akan dilakukan selama empat bulan. Artinya bulan Desember telah keluar hasil pra FS dan akan dijadikan sebagai data sekunder oleh Kementrian agar tidak perlu melakukan pengkajian ulang pada pelaksanaan FS.

    Adapun Kementrian PUPR disebutkan telah mengetahui bagaimana koridor pembangunan jalan Bypass ini, yang mana dalam rencana umum PUPR sudah ada rencana umum jaringan jalan termasuk di dalamnya ada pembangunan port to port Lembar – Kayangan.

    Dinas PUPR NTB berharap bisa memberikan alternatif koridor untuk pembangunan port to port ini. Menurut Muhammad, koridor tersebut akan seperti jalan Bypass Aria Raden Mohammad Ruslan Tjakraningrat yang dari Tugu Metro sampai GMS.

    “Disitu jalur lambatnya ada, jadi alur lalu lintasnya benar-benar tidak terganggu, ketentuan Bypass kan seperti itu,” lanjutnya.

    Meski demikian, untuk lebih memudahkan pembangunan Bypass, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait dengan koridor alternatif oleh Dinas PUPR.

    “Kita coba mengkaji kira-kira ada koridor alternatif engga dari kita. Bisa engga kita mengambil koridor Bypass yang sudah ada,” sambungnya.

    Berdasarkan rencana umum Kementrian PUPR, panjang jarak dari pelabuhan Lembar menuju pelabuahan Kayangan mencapai 84 KM. Namun, dari peta tata ruang jarak antara Lembar – Kayangan hanya 70 KM.

    Dalam rencana umum PUPR pembangunan jalan port to port ini akan dibangun flyover, yang mana per KM membutuhkan anggaran senilai Rp100 – 200 miliar.

    “Kalau jalan tol misalnya modelnya yang flyover semua itu sekitar Rp100 sekian sampai Rp200 miliar per KM, itu untuk kontruksi saja, belum pembebasan lahannya,” jelasnya.

    Pun jika tidak berbentuk flyover, pembangunan jalan Bypass Lembar – Kayangan ini akan tetap menelan anggaran belasan triliun mengingat jarak antara kedua pelabuhan yang cukup jauh. (era)

    REI NTB : Soal PSU, Pengembang di Mataram Sudah Laksanakan Instruksi KPK

    0
    H. Heri Susanto (ekbisntb.com/bul)

    Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto memastikan para pengembang di Kota Mataram, dan NTB sudah melaksanakan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), khususnya ke Pemkot Mataram.

    REI sudah melakukan pertemuan dengan KPK dan unsur terkait Pemkot Mataram, dengan Sekda Kota Mataram, Satpol PP, Perkim, Inspektorat. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut sejumlah pengembang yang belum menyerahkan PSU, dan dipasangi spanduk peringatan oleh KPK.

    Cak Heri, panggilan akrab H. Heri Susanto di Mataram, Rabu, 21 Agustus 2024 menyampaikan, berdasarkan catatan KPK, terdapat 27 pengembang yang belum menyerahkan PSU ke Pemkot Mataram.

    “Soal PSU ini, tujuannya sama. Pemkot Mataram ingin pengembang segera menyerahkan PSU, KP juga sama seperti itu. Begitu juga developer, berharap bisa segera menyerahkan PSU-nya,” jelas Cak Heri.

    Sebab, dengan menyerahkan PSU, secara otomatis pemeliharaan PSU di setiap kawasan perumahan akan langsung ditangani oleh Pemkot Mataram, atau Pemkab lainnya.

    “Jadi tidak ada case yang mengatakan pengembang tidak mau menyerahkan PSU. Tidak mungkin itu. Kalau boleh saya katakana, hanya pengembang yang bodoh saja yang tidak mau menyerahkan PSUnya ke pemerintah. Karena penyerahan PSU ke pemerintah akan menguntungkan developer,” ujarnya.

    Lanjut Cak Heri, seluruh pengembang ingin secepatnya menyerahkan PSU. Pengembang menurutnya memiliki persoalan yang sama. Salah satu contohnya, ada pengembang yang membangun perumahan di tahun 2008, menggunakan perusahaan tertentu. Namun dalam perjalanan, akte perusahaan hilang.

    “Salah satu syarat menyerahkan PSU itu adalah ada akte perusahaan, ada IMB, ada gambar kerja, termasuk diminta terkait tanah makam. Sementara soal tanah makam ini kami belum mendapat arahan seperti apa Juknisnya (petunjuk teknis),” tambahnya.

    Pada prinsipnya, kata Cak Heri, pengembang sebetulnya sangat siap menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. beberapa pengembang yang sudah memasukkan dokumen penyerahan PSU ke Perkim, ternyata, menurutnya, Perkim memiliki keterbatasan tenaga dan keterbatasan waktu untuk verifikasi.

    “Jadi, perosenya setelah kita menyerahkan semua dokumen PSU, maka pihak Perkim akan memverifikasi ke lapangan. Setelah di verifikasi, baru dapat dipastikan, PSU diterima atau tidak. Nah sekarang, kami sudah serahkan empat dokumen PSU lengkap, ternyata, harus antre dulu,” tambahnya.

    Karena itu, REI sudah mengusulkan ke KPK, bahwa dengan sangat siapnya sejumlah pengembang untuk menyerahkan PSU ke Pemkot, namun masih harus antre untuk tindak lanjutnya, maka diharpkan KPK juga mencabut spanduk-spanduk yang sudah di pasang di beberapa pengembang. Terutama untuk perumahan-perumahan yang baru beberapa tahun di bangun dan tengah berjalan.

    “Karena spanduk KPK itu bisa mempengaruhi minat orang untuk membeli rumah tersebut. Ini berhubungan dengan bisnis langsung para pengembang. Kalau dengan spanduk KPK itu kemudian membuat bisnis pengembang macet, tentu banyak rantai ekonomi ikutannya yang akan macet,” demikian Cak Heri.

    Untuk diketahui, PSU perumahan adalah kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau. PSU perumahan dapat mencakup komponen-komponen Jalan dalam kawasan, Drainase, Air limbah, Persampahan, Air minum, Penerangan jalan umum, Ruang terbuka hijau, Sanitasi, Rumah ibadah, Jaringan listrik.(bul)

    Sering Kabur, Jadi Catatan Negatif Pekerja NTB di Luar Negeri

    0
    H.Muhammadon(ekbisntb.com/bul)

    Lombok (ekbisntb.com) – Pekerja asal NTB yang bekerja di luar negeri mendapat catatan negative di negara-negara tujuan penempatan. Karena seringnya kabur setelah sampai di negara penempatan.

    Hal ini dikemukakan Ketua APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Provinsi NTB, H. Muhammadon, Rabu, 21 Agustus 2024 di Mataram.

    Menurutnya, bekerja di luar negeri cukup menjanjikan untuk mengurai persoalan pengangguran di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Beberapa negara di Asia Tenggara yang menyediakan peluang cukup besar yaitu Malaysia, Taiwan, Hongkong, selain di Timur Tengah.

    Hanya saja, menurut H. Madon, image pekerja Lombok, NTB yang masih menjadi persoalan. Nama daerah menjadi terciderai karena banyaknya pekerja yang kabur setelah sampai di negara tujuan penempatan.

    “Ini yang banyak membuat agency dan PT-PT di Jakarta, Surabaya menjadi mikir-mikir untuk mengambil pekerja dari Lombok. Karena suka lari,” katanya.
    Tidak saja nama pekerja Lombok yang rusak di Malaysia. Termasuk juga di negara Taiwan, perusahaan-perusahaan penempatan tenaga kerja sangat mempertimbangkan pekerja asal Lombok. SDM kita perlu dibenahi,” jelasnya.

    Dari NTB, lanjut H. Madon, para pekerja ini berangka secara prosedural (resmi). Namun beberapa bulan setelah mengenal medan, pekerja NTB banyak yang memilih kabur bekerja ke tempat lain dan menjadi pekerja berstatus illegal.

    “Di Taiwan, gaji bersihnya Rp10 juta perbulan. Tapi setelah ada kenal dengan temannya, kolega, dan ikut berorganisasi di negara orang, langsung kabur dari majikan, cari pekerjaan dengan upah yang lebih baik katanya. Ini prilaku yang menjadi catatan pekerja kita di luar negeri,” tambahnya.

    Karena itu, menjadi tanggungjawab bersama untuk merubah karakter masyarakat yang ingin bekerja di luaar negeri. Di mulai dari keluarga, pemerintah desa,hingga ke level pemerintah provinsi. Agar mempersiapkan SDM-SDM yang baik sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

    “Karena dampaknya kepada image kita di daerah. kita semua yang menerima konsekuensinya kalau sudah jelek nama daerah kita. Ini yang menjadi catatan untuk mengurai persoalan pengangguran kita,” demikian H. Madon.(bul)

    Rupiah Turun Seiring Pasar Antisipasi Hasil RDG BI

    0
    Ilustrasi Uang(ekbisntb.com/investordaily)

    Jakarta (ekbisntb.com) – Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu dibuka menurun seiring pasar mengantisipasi hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) hari ini.

    Pada awal perdagangan Rabu pagi, Rupiah melemah 15 poin atau 0,10 persen menjadi Rp15.451 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.436 per dolar AS.

    “Salah satu yang paling dinantikan pasar adalah pernyataan BI mengenai kebijakan ke depan. Bank sentral AS telah mengindikasikan akan menurunkan suku bunga pada September, dan BI diperkirakan akan melakukan hal yang sama,” kata analis Finex Brahmantya Himawan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    BI telah menaikkan suku bunga sebesar 275 basis poin dari 3,5 persen pada Agustus 2022 menjadi 6,25 persen saat ini.

    Ada harapan bahwa penurunan suku bunga akan meningkatkan pinjaman dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga akan berimplikasi pada penguatan rupiah terhadap dolar AS. BI juga akan menetapkan suku bunga dasar atau BI-Rate untuk periode yang berakhir Agustus 2024.

    Dari sisi eksternal, dolar AS mencapai titik terendah dalam tujuh bulan karena tren penurunan imbal hasil Treasury AS dan spekulasi dovish yang kuat terhadap bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed.

    Investor pasar mengawasi potensi pengungkapan mengenai penurunan suku bunga The Fed di masa depan, karena sentimen umum seputar pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang akan datang pada pertemuan Jackson Hole yang dimulai pada Kamis.

    Menurut Brahmantya, kata-kata Jerome Powell di Simposium Jackson Hole akan menjadi penting karena akan memberi isyarat awal tentang besaran potensi pemangkasan suku bunga The Fed.

    Meskipun kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada September 2024 telah berkurang, pasar masih mengharapkan pelonggaran secara keseluruhan sebesar hampir 100 basis poin pada akhir 2024.

    Ia menuturkan rupiah berpotensi diperdagangkan pada kisaran harga Rp15.550 per dolar AS sampai dengan Rp15.350 per dolar AS pada hari ini. (ant)

    Pemerintah Sebut Ekonomi Kreatif Jadi Masa Depan Bangsa Indonesia

    0
    Sandiaga Uno (ekbisntb.com/ist)

    Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan sektor ekonomi kreatif menjadi masa depan Indonesia sehingga pelaku usaha terutama generasi muda diharapkan mampu berperan sebagai katalisator keberlangsungan ekonomi kreatif di tanah air.

    Menparekraf dalam acara Creative Circle Connection yang berlangsung di Urban Forest Cipete Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia mencapai Rp1,4 triliun, menempatkan Indonesia pada posisi tiga besar dunia negara dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar ke PDB.

    “Kita mesti bangga di pidato tanggal 16 Agustus, Presiden untuk pertama kali menampilkan nilai tambah ekonomi kreatif pada pidato kenegaraannya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan Amerika Serikat berada di posisi pertama dengan Hollywood, disusul Korea Selatan dengan K-Pop dan K-Drama. Tidak menutup kemungkinan jika seluruh generasi muda membersamai pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia, dalam beberapa tahun yang akan datang maka sektor ini akan melesat naik ke peringkat pertama.

    “Karena ekonomi kreatif adalah ekonomi masa depan Indonesia,” katanya.

    Dalam mendorong hal tersebut, konten-konten yang dihadirkan pada produk ekraf tentunya perlu mengutamakan keotentikan, relevansi, dan menjadi buah bibir (talkable) di kalangan masyarakat.

    “Saya melihat bahwa content is king, tapi packaging is queen. Kalau konten ketemu kemasan akan menjadi sebuah kerajaan. Dan kunci menuju kerajaan adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” ucapnya.

    Senada dengan Menparekraf Sandiaga, USS Network Sayed Muhammad berpandangan bahwa ekonomi kreatif di Indonesia mulai berkembang pesat. Namun hal yang dapat membedakan antar suatu merek atau produk yang satu dengan lainnya terletak pada yang disebut konten.

    “Karena konten itu yang menjadikan gambaran merek atau brand image ari suatu produk,” ujar Sayed.

    Co-Founder Manual, Hadi Ismanto, mengungkapkan untuk menjadi pelaku kreatif memang perlu jeli dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan kualitas, otentik, dan yang tidak kalah penting adalah storytelling.

    “Masyarakat ini sangat peduli dan sangat demanding mengenai kualitas. Bahwa ketika mereka mau ke kedai kopi, mau ke restoran, atau berbelanja jenama lokal mereka ingin tahu konteksnya, storytelling. Dan apa saja otentikasi yang dibawa sebagai sebuah jenama,” ujarnya. (ant)