Beranda blog Halaman 914

Menteri PUPR: Kuota FLPP 2025 Sesuaikan Program Presiden Terpilih

0
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya lupa angkanya, (kuota) pasti lebih (dari tahun sebelumnya), karena programnya Pak Prabowo (presiden terpilih) kan 3 juta rumah itu, jadi kita sesuaikan dengan itu, pasti lebih besar (kuota yang diusulkan),” kata Menteri PUPR usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menteri PUPR mengungkapkan bahwa sebelumnya kuota FLPP pada 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut saat ini telah habis.

“Sekarang ini kita sudah laporkan, bahwa ini sudah habis, kami minta tambahan kuota lagi untuk FLPP,” ucap Basuki.

Oleh karena itu, Basuki menuturkan bahwa pihaknya saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.

“Sekarang ini kita lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan, kalau targetnya itu habis sebelum kan berarti bagus, iya kan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), bukan DIPA-nya PUPR, itu BA BUN, langsung di bawah Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Meski begitu, Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.

Dia juga optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut.

“Sama saja dengan di tahun depan pasti akan dialokasikan oleh Menteri Keuangan,” imbuh Basuki.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah.

Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.

“Namun, sesuai dengan hasil Rapat Internal 27 Oktober 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di 2024 menjadi 220.000 unit,” kata Menteri PUPR di Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024.

Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.

Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencanangkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir. (ant)

Garuda Indonesia Bidik Peningkatan Penumpang Umrah 2024

0
Ilustrasi Garuda Indonesia (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Garuda Indonesia membidik adanya peningkatan jumlah penumpang umrah pada tahun 2024, seiring dengan pulihnya kondisi perjalanan dan meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan telah menggelar Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) perdana tahun 2023.

Ia menyebut, dari program tersebut tercatat total transaksi mencapai lebih dati 133 persen, dari yang ditargetkan dengan total pembelian tiket penumpang perjalanan umrah mencapai 17.403 orang.

“Melihat tren pertumbuhan permintaan perjalanan umrah dan tingginya animo masyarakat dalam gelaran GUTF 2023 lalu, kami memiliki optimisme tersendiri terhadap geliat pangsa umrah yang tentunya akan terus kami optimalkan,” kata Irfan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Maskapai penerbangan nasional tersebut kembali menggelar Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Agustus 2024 di salah satu pusat perbelanjaan modern di Jakarta.

“BRImo sebagai official mobile banking partner serta berbagai exhibitor travel agent dan non-travel agent pada pelaksanaan GUTF ini,” ucapnya.

Irfan menyebut, Garuda Indonesia menawarkan berbagai pilihan paket perjalanan umrah maupun haji plus bagi para pengguna jasa dengan periode perjalanan mulai 1 September 2024 hingga 31 Juli 2025.

Irfan mengungkapkan, gelaran GUTF 2024 merupakan inisiatif berkelanjutan Garuda Indonesia sebagai national flag carrier untuk menjembatani kebutuhan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci.

Hal itu dilakukan melalui penyediaan layanan penerbangan yang aman dan nyaman dengan penawaran harga yang kompetitif dan berbagai nilai tambah lainnya.

“Masyarakat Muslim Indonesia merupakan salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, gelaran GUTF 2024 kali ini tentunya kami laksanakan untuk menjawab peningkatan permintaan perjalanan menuju Tanah Suci dari tahun ke tahun,” jelas Irfan.

Garuda Indonesia bersama BRImo sebagai official mobile banking partner turut memberikan berbagai nilai tambah untuk para pengguna BRImo, yaitu cashback Saldo BRImo Rp100 ribu, cashback sampai dengan Rp1 juta untuk pemegang Kartu Debit BRI, dan berbagai hadiah menarik lainnya untuk pemilik Tabungan BritAma.

Selain itu, para pemegang Kartu Kredit BRI bisa mendapatkan cashback sampai dengan Rp2 juta, cicilan 0 persen hingga 24 bulan, dan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap Apply Kartu Kredit BRI.

Selain itu, Garuda Indonesia juga turut menawarkan harga promo tiket penerbangan umrah untuk group booking di antaranya tiket penerbangan kelas ekonomi Jakarta-Jeddah pergi-pulang (pp) mulai Rp13,9 jutaan.

Kemudian, tiket kelas ekonomi Jakarta-Madinah pp mulai Ro14,4 jutaan, dan tiket kelas bisnis dengan harga mulai dari Rp31,2 jutaan.

“Pengguna jasa juga dapat mengakses diskon pembelian deposit Rp2 juta per penumpang serta Program Happy Hour dengan harga tiket mulai Rp11,7 jutaan,” terang Irfan.

Selain memberikan penawaran tiket penerbangan umrah dengan harga khusus, Garuda Indonesia juga turut memberikan berbagai nilai tambah lainnya seperti Welcome Bonus 1.700 GarudaMiles, Double Deals pembelian GarudaMiles GoldPrivilege.

Kemudian diskon Lounge Bandara Soekarno-Hatta sebesar 20 persen, dan Diskon mencapai 25 persen untuk pembelian merchandise pada layanan GarudaShop.

Iran mengaku, pihaknya memahami bahwa perjalanan ibadah ke Tanah Suci selalu memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Oleh karena itu, ia berharap melalui penyelenggaraan GUTF 2024, dapat semakin mendekatkan berbagai kemudahan bagi masyarakat Muslim di Indonesia untuk dapat mengakses lebih banyak alternatif paket perjalanan ibadahnya. (ant)

Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Jadi Rp1,410 Juta per gram

0
Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis pagi, turun Rp5.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.410.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam pada Rabu 21 Agustus 2024 berada di angka Rp1.415.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis yakni sebesar Rp1.260.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp755.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.410.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.760.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.115.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.825.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.595.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.862.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.645.000
  • Harga emas 100 gram: Rp135.212.000
  • Harga emas 250 gram: Rp337.765.000
  • Harga emas 500 gram: Rp675.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.350.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Perumahan di Lobar Dipasangkan Plang KPK

0
Pemkab dan KPK pasang plang di lokasi perumahan di wilayah Lobar.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan Data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lombok Barat, terdapat 157 perumahan yang dibangun oleh 101 Pengembang di Lobar belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemkab. Sehingga hal ini menjadi sorotan KPK. Bahkan sejumlah perumahan ini pun menjadi sasaran pemasangan plang oleh Lembaga Antirasuah tersebut.

Pekan lalu, KPK turun langsung mengawasi fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat atau PSU sejumlah perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Lobar. Pasalnya, selain menjadi sektor yang rentan temuan kasus korupsi. PSU perumahan ini disoroti KPK karena Pemerintah belum pernah menyerahkan laporan Fasum dan Fasos  perumahan sejak tahun 2020.

Belum adanya laporan penyerahan ketersediaan Fasum ini rawan disalahgunakan oleh oknum baik dari pemerintah maupun pengembang sehingga rentan terjadi penyalahgunaan dana pemeliharaan Fasum.

Kepala Dinas Perkim Lobar, Baharuddin Basya menyebut, terdapat sekitar ratusan perumahan yang dibangun oleh 101 Pengembang yang belum menyerahkan PSU, bahkan laporannya pun juga belum diserahkan ke Pemda.

Karena itu, pihak KPK dan Pemkab dalam hal ini OPD turun memperingati para pengembang perumahan untuk segera memenuhi syarat fasilitas umum dengan memasangkan plang peringatan di areal perumahan. Dikatakan, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada para pengembang melibatkan Inspektur. “Sudah (sosialisasi) dari tahun sebelumnya,” kata Baharuddin Basya saat turun mendampingi KPK.

Tidak sekadar sosialisasi, pihaknya juga sudah mengedarkan surat edaran (SE) Bupati kepada para pengembang. “Surat juga sudah semua kami ingatkan, tapi responnya belum,” ujarnya. Sejauh ini kata dia, respon dari pengembang masih rendah, sehingga belum banyak yang menyerahkan PSU ke Pemkab Lobar. (her)

Wilayah Terdampak Kekeringan di Sumbawa Meluas

0
BPBD Sumbawa saat melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa wilayah yang mulai terdampak.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 19 desa yang terdampak kekeringan dari sebelumnya hanya 16 desa di 11 kecamatan sesuai dengan SK siaga ditetapkan.

“Jadi, saat ini ada ada tambahan tiga desa yang mengajukan permohonan permintaan air bersih dari jumlah yang kita tetapkan sebanyak 16 desa,” kata Kepala pelaksana BPBD Sumbawa kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Rusdianto, Rabu 21 Agustus 2024.

Desa tersebut yakni berada di Kecamatan Moyo Hilir Desa Poto, Moyo Utara di desa Pungkit dan Sebewe. Desa-desa tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan disribusi air bersih tetapi tahun ini ada permintaan.

“Tambahan tiga desa ini yang terdampak kekeringan tetap akan kita intervensi dan dalam waktu dekat akan segera kita lakukan pendistribusian,” ucapnya.

Diakuinya, pendistribusian air bersih saat ini sifatnya sporadis sesuai dengan surat permintaan air bersih dari desa. Hanya saja dalam penanganannya, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tidak ada anggaran yang tersedia di BPBD.

“Kita sifatnya sporadis saja, karena untuk anggaran BTT tidak ada di BPBD melainkan tetap mengajukan ke Pemerintah dulu baru bisa kita lakukan pendistribusian air bersih,” sebutnya.

Pemerintah juga sudah menetapkan status siaga kekeringan selama 125 hari dan darurat selama 10 hari dengan harapan dampak yang timbul bisa diminimalisir. Terutama di wilayah yang rawan yakni di wilayah pesisir yang selalu menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya.

“SK siaga dan darurat kekeringan sudah kita keluarkan, jika kondisinya semakin parah maka status tanggap juga akan kita perpanjang nantinya sesuai kondisi dilapangan,” ujarnya.

Sejauh ini sudah ada beberapa kecamatan yang meminta pendistribusian air bersih seperti Kecamatan Plampang, Lape, Moyo Hilir dan Moyo Utara. Rata-rata desa yang berada di Kecamatan tersebut berada di pinggir laut dan kaki gunung.

“Baru beberapa desa yang sudah mulai kita lakukan pendistribusian air bersih, kalau untuk desa lainnya belum bisa kita lakukan karena masih menunggu anggaran,” pungkasnya. (ils)

APBD NTB 2025 Ditetapkan, Pj Gubernur Puji Komitmen dan Kesamaan Sikap Eksekutif -Legislatif

0
Ekesekutif dan legislatif menyepakati Raperda APBD 2025 menjadi Perda APBD NTB 2025 yang berlangsung di DPRD NTB, Rabu 21 Agustus 2024 kemarin. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna yang digelar di gedung DPRD NTB, Rabu 21 Agustus 2024 kemarin. Proses pembahasan hingga penetapan APBD ini berjalan dengan lancar dan nyaris tanpa dinamika antara eksekutif dan legislatif.

Pj Gubernur NTB H. Hassanudin mengatakan, perjalanan dalam proses pembahasan ranperda APBD ini tentu diwarnai dengan adanya perdebatan akibat dari perbedaan pendapat dan pandangan. Namun dengan semangat persatuan, eksekutif dan legislatif dapat menselaraskan dan menyamakan pemahaman, sehingga tercapai titik sepakat antara kedua belah pihak.

“Tingginya komitmen dan kesamaan sikap, antara eksekutif dan legislatif, yang telah dibangun dengan baik selama pembahasan ranperda ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, sebagai kekuatan dan modal dasar kita bersama dalam membangun daerah, menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” kata Pj Gubernur saat memberikan sambutan.

Ia berharap ke depan NTB akan terus mampu eksis sebagai daerah yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan perhelatan nasional maupun internasional. NTB akan terus mengupayakan agar segala even di Bumi Gora ini, kemudian akan memberikan dampak positif terutama bagi meningkatnya aktifitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Kesepakatan yang telah kita capai bersama pada hari ini, baik terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggarran 2024, serta Ranperda prakarsa gubernur tentang penyelenggaraan penanaman modal, semoga mampu kita khidmatkan menjadi kerja-kerja ihlas dan nyata, demi kemaslahatan segenap masyarakat NTB,” katanya.

Sementara itu juru bicara Badan Anggaran DPRD NTB TGH Mahalli Fikri menjabarkan terkait dengan komposisi APBD 2025.  Pendapatan pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 5,787 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp393,7 miliar atau 6,37 persen dari pendapatan pada APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6,181 triliun.

Target pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,510 triliun atau turun sebesar Rp592 miliar atau 19,08 persen dari PAD pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,102 triliun.

Penurunan ini terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 19,79 persen dan lain lain PAD yang sah sebesar 90,80 persen. Sementara itu kenaikan juga terjadi pada pos retribusi daerah sebesar 26,95 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 22,45 persen.

Pendapatan transfer sebesar Rp3,066 triliun, turun sebesar Rp11,8 miliar atau 0,38 persen dari pendapatan transfer pada APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,078 triliun.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada apbd tahun anggaran 2025 sebesar Rp 210 miliar, sementara pada APBD tahun anggaran 2024 tidak ditargetkan.

Sementara itu belanja ditargetkan sebesar Rp 5,689 triliun, menurun sebesar Rp418,8 miliar atau turun sebesar 6,86 persen dari belanja pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp6,108 triliun.

Adapun belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4,474 triliun. Belanja modal sebesar Rp 523 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 5,7 miliar, belanja transfer sebesar Rp686 miliar, sehingga defisit sebesar Rp 97,7 miliar.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp25 miliar atau 50 persen dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp50 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp122 miliar, naik 0,03 persen dari pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp122 miliar

Pembiayaan netto pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 97 miliar, naik sebesar 34,40 persen dari pembiayaan netto pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 72,7 miliar.(ris)

APBD NTB 2025 Ditetapkan Tepat Waktu, Penyehatan Anggaran Jadi Fokus Utama

0
H.Muzihir(kiri) dan  H.Wirawan Ahmad(kanan)(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad, S.Si.MT menyatakan, setelah penetapan RAPBD NTB 2025, tahapan selanjutnya yaitu dokumen RAPBD 2025 ini akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Poin-poin hasil evaluasi nantinya akan ditindaklanjuti sehingga Raperda APBD 2025 dapat diundangkan menjadi Perda APBD 2025.

Menurut Wirawan, ada dua langkah maju yang dilakukan dalam proses penyusunan APBD 2025. Pertama, Raperda APBD 2025 ini ditetapkan tepat waktu sebelum deadline tanggal 31 November 2025. Proses pembahasannya berlangsung secara dinamis dan dalam suasana saling memahami terkait adanya penurunan belanja yang diusulkan secara teknokratik oleh OPD, usulan Musrenbang maupun usulan masyarakat melalui reses DPRD akibat penurunan target pendapatan daerah.

Kemudian kedua, proses penyusunan APBD mulai dari tahap menyusun RKPD maupun proses penganggaran dalam menyusun KUA PPAS sampai dengan penyusunan Raperda APBD sudah terintegrasi dalam satu sistem melalui aplikasi SIPDRI.

“Sehingga dari sisi akuntabilitas terjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya,” kata Wirawan Ahmad kepada Ekbis NTB, Rabu 21 Agustus 2024 kemarin.

Menurutnya, kemajuan ini tidak terlepas dari atensi yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Pj Gubernur NTB yang mampu mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh OPD dan membangun kolaborasi yang sinergis dengan seluruh perangkat DPRD.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, angka APBD tahun 2025 yang turun membuat pembahasan anggaran berjalan dengan lancar. Penurunan angka APBD dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk regulasi pendapatan daerah.

“Yang pasti kita mau sehat, insya Allah sangat sehat APBD 2025 ini,” kata Muzihir.

Lancarnya pembahasan APBD 2025 juga tak lepas dari peran Pj Gubernur NTB. Ia dinilai tak memiliki kepentingan apapun terkait dengan anggaran daerah. “Beliau tidak ada cawe-cawe , tak ada ini dan itu. Beliau apa adanya dan satu penekanannya yaitu APBD yang harus sehat,” katanya.

Pj Gubernur ingin meninggalkan Provinsi NTB tanpa utang, baik di 2024 maupun 2025. “Yang tahun 2024 saja Insya Allah sudah habis (utang jangka pendek-red),” katanya.

Juru Bicara Banggar DPRD NTB TGH Mahalli Fikri mengatakan, turunnya target pendapatan di APBD 2025 memang merujuk pada estimasi yang sesungguhnya. “DPRD pun harus rela pokirnya turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada kemauan kita menyehatkan APBD,” katanya. (ris)

Disnaker ajak warga Mataram manfaatkan kegiatan bursa kerja

0
Para pencari kerja mendatangibursa kerja atau "job fair" yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, di Ballroom Islamic Center Kota Mataram, Rabu 21 Agustus 2024 (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, mengajak pencari kerja agar memanfaatkan kegiatan bursa kerja (job fair) yang dilaksanakan di Islamic Center.

“Para pencari kerja, kita harapkan bisa datang dan mencoba keberuntungan mendapatkan peluang kerja yang dibuka dalam kegiatan tersebut,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Rabu.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri pembukaan “Job Fair” yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Ballroom Islamic Center Kota Mataram.

Dalam kegiatan itu, terdapat sekitar 43 perusahaan yang ikut dan rata-rata perusahaan itu ada di Kota Mataram. Puluhan perusahaan itu, membuka lowongan kerja sekitar 2.000.

“Jumlah lowongan kerja yang tersedia cukup banyak, karena itu masyarakat kami harapkan bisa memanfaatkan peluang tersebut sesuai kualifikasi yang dimiliki,” katanya.

Lebih jauh, Rudi mengakui, dalam rekrutmen pekerja melalui kegiatan bursa kerja yang hanya berlangsung sehari, pihaknya tidak dapat mengintervensi agar perusahaan memprioritaskan pencari kerja dari Kota Mataram.

“Semua dilakukan secara terbuka, sehingga warga atau pencari kerja dari luar Kota Mataram bisa ambil kesempatan dalam kegiatan itu,” katanya.

Namun demikian, pihaknya berharap agar para perusahaan bisa kooperatif terhadap para pencari kerja yang sudah melamar, dengan memberikan tindak lanjut.

“Jangan sampai, pendaftar hanya mendaftar tapi tidak dipanggil-panggil atau ditindaklanjuti,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, apa yang menjadi salah satu target kegiatan “job fair” yakni mengurangi angka pengangguran di daerah ini bisa tercapai.

Data terakhir Disnaker Kota Mataram pada November 2023, menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Mataram tercatat sebanyak 10.550 orang atau 4,78 persen.

Jumlah itu turun dibandingkan dari TPT 2022 sebesar 6,03 persen atau sebanyak 15.420 orang.

“Artinya, ada penurunan 1,25 persen atau 4.870 orang terhadap tingkat pengangguran terbuka di Mataram,” katanya. (ant)

HUT ke – 79 RI jadi Momentum OJK Memperkuat Peran Mendukung Perekonomian Nasional

0
Peringatan HUT RI ke-79 (ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Peringatan HUT RI ke-79 menjadi momentum bagi OJK untuk semakin memperkuat perannya dalam mendukung perekonomian nasional dengan menjaga stabilitas dan membentuk sektor jasa keuangan yang semakin modern, maju, stabil dan tumbuh pesat menuju Indonesia Emas.

“OJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil sehingga Indonesia berdaya saing global bukanlah sebuah impian yang tak terjangkau, tetapi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam pidato pada upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-79 yang digelar OJK di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Mirza mengatakan, pasca-penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pada Maret 2023, OJK dari segi kewenangan, tanggung jawab dan cakupan menjadi lembaga dengan tugas dan tanggungjawab yang terbesar di antara otoritas sektor keuangan lain di seluruh dunia.

Pada tahun 2025, OJK akan menerima kewenangan untuk mengawasi koperasi open loop serta aset kripto serta mandat lain yang diberikan oleh UU P2SK untuk mengembangkan sektor jasa keuangan sekaligus melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat.

Menurut Mirza, bertambahnya kewenangan besar tersebut menjadi tantangan baru bagi OJK untuk menyiapkan berbagai hal untuk menghadapinya, mulai dari isu integritas, governansi dan tantangan digitalisasi.

“Dalam konteks mandat pengawasan industri yang baru, kita perlu bersiap agar transisi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di sektor jasa keuangan,” katanya.

Menurut Mirza, berbagai hal telah disiapkan OJK dalam melakukan transformasi dan perubahan mendasar yang harus dilakukan merespons bertambahnya kewenangan tersebut, mulai dari struktur organisasi dan pengembangan SDM, yang didesain untuk mempersiapkan infrastruktur organisasi OJK menjadi lebih terintegrasi dan adaptif, mekanisme kerja yang lebih cepat serta penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas OJK.

”Kita mendorong transformasi agar OJK dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi industri keuangan maupun konsumen, antara lain melalui efisiensi pelaporan, peningkatan layanan perizinan, maupun layanan konsumen,” katanya.

Berbagai penyempurnaan juga terus dilakukan OJK, antara lain optimalisasi pemanfaatan aplikasi pengawasan, penyempurnaan terhadap metodologi pengawasan SJK, infrastruktur produk derivatif, penegakan ketentuan PKPU hingga pengembangan sistem informasi jejak negatif pelaku SJK.

Upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-79 diikuti semua pegawai OJK di Jakarta serta juga digelar di semua Kantor OJK di daerah. Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengikuti upacara Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara.(bul)

Satgas PASTI Blokir 1.001 Entitas Ilegal Di Juni – Juli 2024

0
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI(ekbisntb.com/aksesjambi)

Jakarta (ekbisntb.com) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Juni – Juli 2024 menemukan 850 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 59 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Rabu, 21 Agustus 2024, Satgas PASTI juga memblokir 65 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan 27 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal yang terdiri dari.

11 entitas melakukan penipuan dengan modus penawaran kerja paruh waktu. 7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin Satu entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin; dan 8 entitas melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin.

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak 2017 hingga 31 Juli 2024, Satgas telah menghentikan 10.890 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.(bul)